SOP-UKL-UPL

Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1

2

Rencana Umum

Studi Kelayakan

3 Disain Rinci

4 Konstruksi

5 Operasi

UKL-UPL disusun UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Iden Identi tita tas s pemra pemraka kars rsa; a; Rencan ana a usaha usaha dan/ dan/at atau au 22. Renc kegiatan;

33. 44. Formulir UKL-UPL

Damp Dampak ak ling lingku kung ngan an yan yang g akan terjadi; dan Progr Program am peng pengel elol olaa aan n dan pemantauan lingkungan hidup.

1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL & Izin Lingkungan

PEMRAKARSA Penyusunan UKL-UPL

BUPATI Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi

P

Pemrakarsa Permohonan Dokumen Lingkungan Harus Didaftarkan Langsung Oleh

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan

Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh BLHD Kabupaten Tangerang dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Bupati Tangerang melalui BP2T Kabupaten Tangerang

 Pendanaan Penyusunan Dokumen Amdal dan UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah dan Jasa Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

yang dilakukan oleh

Instansi Lingkungan Hidup dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan Pasal 68-69 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penerbitan Izin Lingkungan

PERSYARATAN UKL-UPL 1. Surat Tugas 2. Sertifikat Tanah 3. NPWP dan KTP Pemohon 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. SIUP 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) 8. Pengesahan Site Plan 9. Ijin Tetangga 10. Struktur Organisasi Perusahaan 11. Uraian Pengelolaan Cemaran. 12. Hasil Analisis Laboratorium 13. Peta Titik Sampling laboratorium. 14. Peta Situasi Lingkungan 15. Peta layout Pabrik 

PRODUK PELAYANAN

1. Usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 2. Usaha/kegiatan yang dampaknya tidak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam daftar jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL seperti dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Nomor 05 Tahun 2012, wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan 3. Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut pada butir a dan  b wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);