SOP Sat Reskrim

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BIDANG PENYIDIKAN PADA SAT RESKRIM POLRES LIMBOTO I.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang a.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, setiap penyidik

dituntut untuk mengetahui dan mengerti langkah-

langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; b.

Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam langkah-langkah penyidikan agar diperoleh keseragaman dan ketepatan

bertindak,

diperlukan

suatu

acuan/pedoman,

sehingga diperoleh kesamaan persepsi; c.

Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar,

maka

dibuatlah

Standar Operasional Prosedur

(SOP) guna dijadikan pedoman bagi seluruh penyidik dalam menjalankan kegiatan penyidikan.

2.

Dasar a.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b.

Undang-undang Republik Indonesa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2009

tentang 1

Pengawasan

dan

Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan bagi Penyidik

panduan

Satuan Reserse Kriminal dalam melakukan

persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Berkas Perkara serta penyenggaraan Administrasi

Penyidikan yang mendukung

pelaksanaan penyidikan tindak pidana. b.

Tujuan : Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi diantara para Penyidik Satuan Reserse Kriminal, agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto.

4.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur di bidang Penyidikan ini meliputi kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan (Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan,

dan

Penyitaan),

Penyelenggaraan

Administrasi

Penyidikan, Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara serta Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan pada lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto.

II.

TUGAS POKOK 1.

Tugas Pokok Penyidik : a.

Tugas Pokok Penyidik Sat. Reskrim adalah : 1)

Penyidik

Sat.

penyelidikan,

Reskrim

bertugas

menyelenggarakan

penyidikan, dan pengawasan penyidikan

2

tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium

forensik

lapangan

serta

bertugas

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2)

Dalam melaksanakan tugas di atas, Penyidik Sat. Reskrim menyelenggarakan fungsi : a)

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres Limboto ;

b)

Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;

c)

Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak,

dan

wanita,

baik

sebagai

pelaku

maupun

korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d)

Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

e)

Pembinaan

teknis,

koordinasi,

dan

pengawasan

operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS; f)

Penganalisasian kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat. Reskrim;

g)

Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak

pidana

khusus dan umum di lingkungan Polres dan ; h)

Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi

dan

dokumentasi

Reskrim.

3

program

kegiatan

Sat

III. VISI, MISI DAN TUGAS FUNGSI SAT. RESKRIM POLRES LIMBOTO

1.

Visi : Tergelarnya postur personil Sat Reskrim Polres Limboto yang dipercaya masyarakat dalam memberikan

pelayanan di bidang

penegakan hukum secara proporsional, professional, transparan dan akuntabel melalui kemitraan dengan masyarakat.

2.

Misi : 1)

Pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan penyidik baik di tingkat Sat Reskrim Polres Limboto maupun Unit Reskrim kewilayahan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih;

2)

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum;

3)

Menerapkan

perpolisian

masyarakat

pada

tugas-tugas

penyidikan yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; 4)

Menjamin keberhasilan penaggulangan gangguan keamanan dalam

negeri

melalui

tugas-tugas

penyidikan

guna

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 5)

Menegakkan

hukum

secara

profesional,

obyektif,

proporsional, transparan dan akuntabel melalui tugas-tugas penyidikan

untuk

menjamin

kepastian

hukum dan rasa

keadilan; 6)

Terbangunnya

kerjasama

dengan

lembaga,

Instansi

dan

masyarakat melalui kemitraan dalam penegakan hukum; 7)

Terwujudnya sistem rekrutmen personil Sat Reskrim Polres Limboto yang untuk

bersih,

mencegah

transparan dan bebas dari intervensi

resiko

masuknya

personel

Polri

yang

emosionalnya labil, tidak sabar, malas, korup, kolusi dan sebagainya dalam rangka mewujudkan sosok reserse yang profesional, bermoral dan mahir dalam melaksanakan tugasnya;

4

8)

Terwujudnya sarana operasional yang mendukung tugas-tugas Sat Reskrim Polres Limboto maupun Unit Reskrim kewilayahan;

9)

Melakukan

pengkajian

dan

penelitian

dalam

rangka

meningkatkan dan mengembangkan sumber daya serta sistem untuk mendukung tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan; 10) Menyelenggarakan pembinaan dan penegakan terhadap profesi penyidik Sat Reskrim Polres Limboto dalam rangka mewujudkan sosok penyidik yang profesional dan mahir dalam melaksanakan tugas; 11) Menyelenggarakan dukungan tehnologi Kepolisian di bidang Reskrim sesuai sumber daya yang ada untuk kepentingan tugas Kepolisian; 12) Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap pembangunan sistem dan metode yang berlaku di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto.

IV. PELAKSANAAN 1.

Personel a.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal adalah personel Polri yang bertugas di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto dan Polsek yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Penyidik;

b.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat IPDA sampai dengan Komisaris Besar Polisi yang berada di lingkungan Satuan Reskrim yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

c.

Penyidik

Pembantu

adalah

pejabat

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

5

d.

Atasan Penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, dan Surat Perintah Penyidikan di daerah hukum Atasan Penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Petugas Lainnya adalah personel yang bertugas dan/atau bekerja di lingkungan Polres Limboto dan atau setidak-tidaknya di lingkungan Satuan Reskrim serta diberikan tugas oleh Penyidik Sat. Reskrim untuk membantu atau mendukung pelaksanaan

tugas-tugas

administrasi

penyidikan,

penyidikan,

seperti

pembuatan

penyusunan Berkas Perkara dan

sejenisnya. 2.

Sarana-Prasarana yang Digunakan a.

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk kepentingan penyidikan

adalah

yang

tersedia

di

lingkungan

Satuan

menunjang

untuk

Reskrim; b.

Sarana dan Prasarana

lain

yang

kepentingan penyidikan yang digunakan apabila telah mendapat persetujuan dari Atasan Penyidik. 3.

Urutan Tindakan a.

Tindakan penyidikan mempedomani UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.

Urut-urutan tindakan penyidikan sebagai berikut : 1)

Membuat tata naskah (takah) yang terdiri dari : a)

Laporan Polisi;

b)

Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) apabila didahului dengan penyelidikan;

c)

Surat Perintah Penyidikan;

d)

Surat Perintah Tugas

e)

Rencana Penyidikan;

6

2)

f)

Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan;

g)

Gambar Skema Pokok Perkara; dan

h)

Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.

Menyusun

rencana

penyidikan

dan

penganggaran

penyidikan, meliputi :

3)

a)

Rencana Kegiatan;

b)

Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan;

c)

Target pencapaian kegiatan;

d)

Skala prioritas penindakan; dan

e)

Target penyelesaian perkara.

Melakukan upaya

hukum

dalam

rangkaian kegiatan

penyidikan, meliputi : a)

Pemanggilan saksi-saksi;

b)

Pemeriksaan saksi-saksi;

c)

Penyitaan barang bukti;

d)

Pemanggilan tersangka;

e)

Penangkapan tersangka (jika diperlukan);

f)

Pemeriksaan tersangka;

g)

Menawarkan bantuan Penasihat Hukum terhadap Tersangka

yang

tidak

mampu,

yang

ancaman

hukumannya diatas 4 tahun h)

Penggeledahan (jika diperlukan) dan ditindaklanjuti dengan penyitaan (jika ditemukan barang bukti baru);

4)

i)

Penahanan tersangka (jika diperlukan); dan

j)

Pemeriksaan Ahli (jika diperlukan).

Menyelenggarakan

Administrasi

Penyidikan

dengan

kegiatan meliputi : a)

Membuat Surat Perintah Penyidikan;

b)

Membuat Surat Perintah Tugas;

c)

Membuat

Surat

Penyidikan (SPDP);

7

Pemberitahuan

Dimulainya

d)

Membuat Surat Perintah Penyitaan;

e)

Mengajukan Ijin Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat;

f)

Membuat Berita Acara Penyitaan;

g)

Membuat Surat Tanda Terima Penyitaan

h)

Mengajukan

Surat

Persetujuan

Penyitaan

ke

Pengadilan Negeri setempat (jika penyitaan yang dilakukan mendahului permintaan ijin sita atau dalam keadaan mendesak); i)

Membuat

Surat

Perintah

Penggeledahan

(jika

diperlukan); j)

Membuat Berita Acara Penggeledahan;

k)

Mengajukan

Surat

Ijin

Penggeledahan

Rumah

dan/atau tempat tertutup lainnya ke Pengadilan Negeri Setempat; l)

Mengajukan Surat Pemberitahuan Penggeledahan Rumah

dan/atau Tempat tertutup lainnya (apabila

penggeledahan dilakukan mendahului permintaan ijin geledah atau dalam keadaan mendesak) m)

Membuat Surat Panggilan;

n)

Membuat

Surat

Perintah

Penangkapan

(jika

diperlukan); o)

Membuat Berita Acara Penangkapan;

p)

Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka;

q)

Membuat Surat Perintah Penahanan (jika diperlukan);

r)

Membuat Berita Acara Penahanan;

s)

Membuat

dan

menyampaikan

Pemberitahuan

Penahanan disertai Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga Tersangka; t)

Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri setempat (jika masa penahanan

8

penyidik

telah

berakhir

dan

masih

diperlukan

perpanjangan penahanan); u)

Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;

v)

Membuat

dan

menyampaikan

pemberitahuan

perpanjangan penahanan disertai Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri setempat; w)

Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan

Negeri

setempat

(jika

masa

penahanan yang diberikan Kejaksaan Negeri telah berakhir

dan

masih diperlukan perpanjangan

penahanan); x)

Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;

y)

Membuat

dan

menyampaikan

pemberitahuan

perpanjangan penahanan dengan disertai Penetapan

Perpanjangan

Surat

Penahanan

dari

Pengadilan Negeri setempat; z)

Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan berikut Surat Perintah Perpanjangan Perpanjangan

Penahanan

dan

Penahanannya

Surat setiap

Penetapan kali

ada

perpanjangan penahanan 5)

Menyelenggarakan kegiatan penyidikan dengan urutan kegiatan yang meliputi : a)

Menganalisis perkara yang ditangani/disidik;

b)

Menyusun

rencana

penyidikan

dan

rencana

penyidikan

dalam

bentuk

kebutuhan anggaran; c)

Melakukan

kegiatan

upaya hukum; d)

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tahap Pertama, kepada : (1)

Pelapor

atau

Korban

atau

Keluarga

Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum; 9

(2)

Tersangka

atau

keluarga

tersangka

untuk

perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime). e)

Melakukan Gelar Perkara untuk menentukan : (1)

Tersangka,

utamanya

penyidikan

perkara

bagi

penanganan

tindak

pidana

/

khusus

sebelum dikirimkannya SPDP ; atau (2)

Ditemukan dua atau lebih alat bukti yang cukup dan bersesuaian, sehingga dapat diteruskan kegiatan penyidikannya atau tidak ditemukan dua

alat

bukti yang cukup dan bersesuaian

sehingga dapat dihentikan penyidikannya. (3)

Melibatkan Ahli untuk keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

f)

Melakukan upaya hukum lanjutan setelah ditentukan tersangkanya

atau

penghentian

penyidikan

apabila tidak ditemukan alat bukti yang cukup; g)

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tahap Kedua, kepada : (1)

Pelapor

atau

Korban

atau

Keluarga

Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum; (2)

Tersangka

atau

keluarga

tersangka

untuk

perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime). h)

Menyusun

Berkas

Perkara

dan

siap

untuk

dilimpahkan ke Penuntut Umum; i)

Memperbaiki Berkas Perkara apabila dinyatakan kurang

lengkap

oleh

Penuntut

Umum

dan

mengirimkan kembali Berkas Perkara yang telah diperbaiki kepada Penuntut Umum; j)

Menyerahkan

Berkas

Perkara

beserta

barang

bukti dan tersangkanya kepada Penuntut Umum;

10

k)

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tahap Ketiga, kepada : (1)

Pelapor

atau

Korban

atau

Keluarga

Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum; (2)

Tersangka

atau

keluarga

tersangka

untuk

perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime). V.

KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN a.

Larangan dalam Penyidikan Penyidik Dilarang : 1)

Melakukan

tindak

kekerasan

(penyiksaan

fisik)

dalam

melaksanakan penyidikan; 2)

Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyidikan;

3)

Menerima

dan/atau

meminta

imbalan

sebelum,

selama,

dan/atau setelah kegiatan penyidikan; 4)

Menyebarkan rasa takut kepada terperiksa baik

dengan

menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api). b.

Kewajiban Dalam Penyidikan : 1)

Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) dalam kegiatan penyidikan;

2)

Menjalankan kegiatan penyidikan sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3)

Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN a.

Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan dilakukan oleh :

11

:

1)

2)

Atasan Penyidik, yaitu : a)

Kasat; dan/atau

b)

Kaur Bin Ops.

Pengawas Penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Penyidik.

b.

Pengendalian Pengendalian penyidikan dilakukan dalam bentuk : 1)

Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis antara penyidik dan Atasan Penyidik;

2)

Gelar Perkara yang dilakukan dengan melibatkan : a)

Penyidik di lingkungan Sat. Reskrim;

b)

Penyidik dengan mengikutsertakan Pengawas Penyidik;

c)

Penyidik dengan mengikutsertakan Satuan lain yang dipimpin oleh Kapolres atau Kasat Reskrim;

d)

Penyidik dengan mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal Polres Limboto.

VII. ADMINISTRASI 1.

Kelengkapan Administrasi Segala

administrasi

adalah

administrasi

yang

menunjang

terselenggaranya penyidikan, berupa : a.

Administrasi Penyidikan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan/atau yang diatur oleh perundangundangan lainnya; atau

b.

Administrasi Perkantoran yang menunjang kegiatan penyidikan sebagaimana

diatur

oleh

Hukum

Administrasi

dan/atau

Peraturan Kapolri serta peraturan administrasi lainnya. VIII. ANGGARAN a. Anggaran penyidikan menyesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan dan penyidikan yang disediakan bagi Polres Limboto ; 12

b. Anggaran

yang

digunakan

untuk

kepentingan

penyidikan

menyesuaikan dengan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik; c. Penggunaan anggaran dalam kegiatan penyidikan sesuai dengan standar biaya khusus (SBK) penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.

IX.

PENUTUP 1. Ketentuan Lain-Lain a.

Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan :

b.

1)

Sangat sulit ;

2)

Sulit ;

3)

Sedang ; atau

4)

Mudah

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, meliputi : 1)

120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

2)

90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

3)

60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

4) c.

30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Penentuan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik;

d.

Apabila penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria tingkat kesulitan di atas, maka penyidik mengajukan alasan tentang kesulitan dan/atau hambatan yang dihadapi dalam bentuk Laporan Kemajuan kepada Atasan Penyidik (Kasat) untuk mendapatkan persetujuan.

13

X.

KETENTUAN PENUTUP a. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP dan/atau

undang-undang tertentu yang mengatur hukum acaranya sendiri; b. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim mempedomani Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Hal-hal yang belum ditentukan dan/atau diatur di dalam SOP ini, maka penyidik tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

14

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KINERJA PENYIDIK PADA SAT RESKRIM POLRES LIMBOTO

I.

Pendahuluan 1. Umum a.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja penyidik Polri dalam proses penyidikan suatu perkara, perspektif serta persepsi masyarakat yang terus berkembang dalam melihat kinerja penyidik.

b.

Harapan yang begitu besar terhadap Polri khususnya dalam memproses suatu perkara pidana, membutuhkan prosedur operasional standar untuk mempercepat pencapaian tingkat kepuasan masyarakat yang diharapkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan organisasi.

2. Dasar a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15

3. Maksud dan Tujuan a.

Maksud Penulisan Prosedur Operasional Standar ini dimaksudkan untuk menginventarisasi langkah-langkah penyidik sesuai prosedur yang berlaku, dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

b.

Tujuan Penulisan Prosedur Operasional Standar ini bertujuan untuk : 1)

Memudahkan penyidik

dalam mengikuti langkah-langkah

proses penyidikan yang baku sesuai dengan undangundang dan prosedur yang berlaku. 2)

Menjadi pedoman dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, termasuk memedomani KUHAP dan prosedur baku sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk operasional lainnya dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

4. Ruang Lingkup Ruang

lingkup Prosedur

Operasional

Standar

ini

meliputi

langkah-langkah dalam proses penyidikan suatu perkara, mulai dari Laporan

Polisi diterima oleh penyidik/penyidik pembantu sampai

dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum hingga terbit P.21 atau sampai dengan dihentikannya perkara tersebut dengan alasan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

II.

Prosedur Berpenampilan Sebagai seorang penyidik/penyidik pembantu, melekat kewajiban padanya untuk berpenampilan sebagai berikut : 1.

Berpakaian yang rapi, bersih serta berdasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto (dilarang menggunakan celana berbahan jeans).

2.

Rambut dipotong rapi dan bersih. Bagi penyidik/penyidik pembantu yang berkumis agar merapikan kumisnya sehingga terlihat rapi dan bersih serta tidak berjenggot. 16

3.

Dilarang merokok ketika sedang melayani masyarakat yang datang ke Satuan Reskrim Polres Limboto.

4.

Ruang pelayanan harus rapi, bersih dan nyaman ketika sedang melayani masyarakat.

III. Prosedur Melayani Saksi Korban/Saksi Pelapor Saksi

Korban/Saksi

Pelapor

harus

dilayani

oleh

penyidik/penyidik

pembantu sebagai berikut : 1.

Saksi

korban

/

saksi

pelapor

sebaiknya

langsung

dimintai

keterangannya untuk mempercepat proses pengumpulan alat bukti, kecuali karena alasan yang patut dan masuk akal saksi pelapor dapat menunda pemeriksaannya oleh penyidik/penyidik pembantu. 2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi korban/saksi pelapor, penyidik/penyidik pembantu telah siap di ruang pelayanan pemeriksaan untuk mencegah saksi korban/saksi pelapor menunggu berlama-lama.

3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum

di

hadapan

saksi

korban/saksi

pelapor,

serta

wajib

menunjukkan sikap empati dan simpati. 4.

Penyidik/penyidik pembantu wajib mengikuti ketentuan KUHAP selama

melayani

saksi

korban/saksi

pelapor

serta

tetap

proporsional, transparan dan akuntabel. 5.

Penyidik/penyidik pembantu wajib memberitahukan perkembangan hasil

penyidikan

kepada

pelapor

melalui

SP2HP

(Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). 6.

Jika diperlukan, selama proses pemeriksaan saksi korban/saksi pelapor dapat direkam dengan menggunakan handycam atau alat perekam gambar dan suara lainnya.

17

IV. Prosedur Melayani Saksi Penyidik/penyidik pembantu wajib melayani saksi sebagai berikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa saksi

dengan terlebih

dahulu mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP. 2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, penyidik/penyidik pembantu telah siap di ruang pelayanan pemeriksaan untuk mencegah saksi menunggu berlama-lama.

3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan saksi.

4.

Penyidik

dilarang

menggunakan

hand

phone/alat

komunikasi

lainnya selama melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi. 5.

Berpenampilan rapi

dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku

di lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto. 6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak membentak-bentak atau menghardik saksi selama berjalannya proses pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel.

7.

Penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melakukan

pemeriksaan

terhadap saksi sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan tidak melebihi dari 8 (delapan) jam. 8.

Jika memang diperlukan, selama proses pemeriksaan dapat direkam dengan handycam/webcam secara proporsional sesuai kebutuhan penyidikan.

9.

Setelah

melakukan

pemeriksaan

terhadap

saksi,

penyidik

menyampaikan terima kasih dengan memberikan kartu nama penyidik kepada saksi

agar terjadi komunikasi

terhadap perkara yang ditangani.

18

dan transparansi

V.

Prosedur Melayani Ahli Penyidik/penyidik pembantu wajib melayani ahli yang akan dimintai keterangannya sebagai berikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa ahli dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP.

2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap ahli, penyidik/penyidik pembantu telah siap di ruang pelayanan pemeriksaan untuk mencegah ahli menunggu berlama-lama.

3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan ahli.

4.

Penyidik dilarang menggunakan hand phone/alat komunikasi lainnya selama melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi.

5.

Berpenampilan rapi

dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku di

lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto. 6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak membentak-bentak atau menghardik ahli selama berjalannya proses pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel.

7.

Jika memang diperlukan, proses pemeriksaan dapat direkam dengan handycam/webcam secara proporsional sesuai kebutuhan penyidikan.

8.

Setelah

melakukan

pemeriksaan

terhadap

saksi,

penyidik

menyampaikan terima kasih dengan memberikan kartu nama penyidik kepada saksi agar terjadi komunikasi dan transparansi terhadap perkara yang ditangani.

VI. Prosedur Melayani Tersangka Dalam melayani tersangka, penyidik/penyidik pembantu berkewajiban sebagai berikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa tersangka dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP, kecuali tersangka yang tertangkap tangan atau tersangka yang ditangkap sesuai dengan ketentuan KUHAP.

19

2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka,

penyidik/penyidik

pembantu

telah

siap

di

ruang

pelayanan pemeriksaan untuk mencegah tersangka menunggu berlama-lama. 3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan tersangka.

4.

Penyidik dilarang menggunakan hand phone/alat komunikasi lainnya selama melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi.

5.

Berpenampilan rapi

dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku di

lingkungan Satuan Reskrim Polres Limboto. 6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak

membentak-bentak

atau

menghardik

tersangka

apalagi

melakukan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap tersangka selama berjalannya proses pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel. 7.

Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka

sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu

sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan tidak melebihi dari 8 (delapan) jam. 8.

Proses pemeriksaan sebaiknya direkam dengan handycam /webcam secara proporsional sesuai kebutuhan penyidikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari upaya tersangka memungkiri / mengingkari keterangan / BAP yang disampaikan kepada penyidik, ketika proses pemeriksaan pada tingkat persidangan telah berjalan.

9.

Untuk tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 15 tahun, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk

penasehat

hukum

untuk

tersangka

sebagaimana

ketentuan dalam KUHAP.

VII. Kewajiban Penyidik/Penyidik Laporan Polisi

20

Pembantu

Sejak

Menerima

Seorang penyidik/penyidik pembantu sejak menerima Laporan Polisi berkewajiban untuk : 1.

Melakukan gelar perkara penentuan kriteria kasus.

2.

Melengkapi administrasi penyidikan termasuk mengisi blanko kontrol perkara sesuai kriteria kasus.

3.

Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan dikirim ke pelapor sebagai bentuk transparansi dan kuntabilitas penyidik terhadap kasus yang ditangani.

4.

Melakukan proses penyidikan secara professional, proporsional, procedural, transparan dan akuntabel atas kasus yang ditangani.

5.

Melakukan gelar perkara dalam setiap kesempatan ketika mengalami hambatan dalam proses penyidikan.

6.

Melakukan gelar perkara dalam meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka.

7.

Melakukan gelar perkara dalam hal penyidik/penyidik pembantu akan melakukan upaya paksa.

8.

Selalu berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik dalam setiap kesempatan

untuk

mempercepat

proses penyelesaian perkara

yang ditangani. 9.

Mengajukan

anggaran

penyidikan

serta

mempertanggung

jawabkannya melalui pertanggungjawaban keuangan (Perwabku) setelah proses penyidikan selesai.

VIII. Indikator Penyelesaian Perkara

Setiap perkara yang ditangani oleh penyidik/penyidik pembantu, wajib untuk diselesaikan dengan indikator penyelesaian yaitu berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terbitnya lembar P.21 atau perkara tersebut dihentikan dengan terbitnya Penghentian Penyidikan (SP3).

21

Surat

Pemberitahuan

IX. Target Kinerja Bagi Setiap Penyidik/Penyidik Pembantu Setiap penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara yang ditugaskan kepadanya, dibebani target penyelesaian sesuai dengan kriteria perkara, untuk perkara mudah maksimal 30 hari, perkara sedang maksimal 60 hari, perkara sulit maksimal 90 hari, penyidikan sangat sulit maksimal 120 hari dan selalu melaporkan perkembangannya. X.

PENUTUP Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan.

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

22

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANGGILAN PADA SAT RESKRIM POLRES LIMBOTO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyelidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan upaya hukum pemanggilan. Standar Operasional Prosedur ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakn tugas pemanggilan yang harus dilaksanakan dalam proses penyidikan.

B.

Tujuan Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan baik terhadap

saksi,

ahli

maupun terhadap tersangka didalam proses

penegakan hukum baik

pada tingkat penyidikan, penuntutan dan

peradilan. Standar

Operasional Prosedur ini dibuat bertujuan guna menghindari

pelanggaran

hukum

baik

pelanggaran HAM maupun pelanggaran

terhadap hukum acara pidana serta menghindari kesalahan prosedur dalam proses pemanggilan.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional

Prosedur

pemanggilan memuat petunjuk

tentang tatacara dari mulai pemenuhan syarat formil, pembuatan

syarat materil

surat panggilan, pengajuan atau penandatanganan surat

23

panggilan pencatatan dalam register surat panggilan, penyampaian surat panggilan, serta bagaimana orang yang dipanggil apabila tidak memenuhi panggilan tersebut. Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi penyidik Polri khususnya pada lingkungan Penyidik Sat Reskrim Polres Limboto. D.

Pengertian Pemanggilan 1.

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi / tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

2.

Tenggang

waktu

yang

wajar

adalah

antara

tanggal,

hari,

diterimanya surat panggilan dengan hari, tanggal orang yang di panggil diharuskan memenuhi panggilan harus ada tenggang waktu yang layak dan wajar serta surat panggilan yang disampaikan selambat – lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. 3.

Alasan yang tidak patut dan wajar adalah seseorang yang dipanggil sebagai saksi/tersangka dimana dapat diyakinkan bahwa surat panggilan tersebut tidak dapat hadir dengan menyampaikan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan.

4.

Surat panggilan ke II adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik dalam menindak lanjuti surat panggilan pertama apabila yang dipanggil diyakini telah menerima panggilan pertama namun yang bersangkutan tidak

hadir

dengan alasan-alasan yang patut dan

wajar. 5.

Surat perintah membawa adalah surat perintah yang ditandatangani oleh penyidik guna membawa

saksi atau tersangka dikarenakan

yang dipanggil tidak dapat memenuhi surat panggilan baik panggilan kesatu dan kedua tanpa alasan yang patut dan wajar. 6.

Ijin adalah permohonan atau pemberitahuan yang isampaikan oleh penyidik kepada lembaga tinggi Negara atau instansi pemerintahan / lembaga lain, guna memperoleh ijin yang diberikan kepada penyidik dalam rangka proses pemanggilan. 24

E.

Petunjuk dan Koordinasi 1.

Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka bukan lembaga tinggi Negara dan pejabat pemerintahan. a. Syarat formil : 1)

Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 120 KUHAP;

2)

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3)

Undang-undang yang dipersangkakan

4)

Laporan Polisi

5)

Surat Perintah Tugas

6)

Surat Perintah Penyidikan

7)

Buku Register surat panggilan

8)

Agenda tanda terima surat panggilan

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan : 1)

Surat Panggilan dibuat dengan jelas tentang ;

dasar

pemanggilan, alasan, waktu pemanggilan, identitas lengkap orang yang dipanggil, kapasitas yang dipanggil (saksi atau tersangka), perkara apa. 2)

Untuk waktu pemanggilan diberikan tenggang waktu yang wajar (dengan memperhitungkan diluar kota /luar negeri), apabila alamat tidak diketahui dicantumkan alamat terakhir yang ada pada penyidik (berdasarkan hasil penyelidikan);

3)

Surat panggilan ditanda-tangani oleh Kasat Reskrim atau pejabat yang berwenang/penyidik yang memanggil.

2.

Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka untuk Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah. a. Syarat formil : 1)

Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 120 KUHAP;

25

2)

Pasal 66, 220, 289, 340, 391 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

3)

Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005; 4)

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;

5)

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris;

7)

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan saksi dan tersangka pejabat Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintahan, Non Pemerintah (Notaris). 1)

Pemanggilan terhadap Pejabat-pejabat Negara, anggotaanggota

MPR / DPR / DPD / BPK / Mentri kabinet,

Gubernur, Bupati / Walikota, Deputi Gubernur BI, sebelum dipanggil

mengajukan surat

permohonan ijin kepada

Presiden RI, pengajuan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda diteruskan ke Kabareskrim. 2)

Anggota

DPRD/DPD

tingkat

I,

sebelum

dipanggil

mengajukan surat permohonan izin kepada Mentri Dalam Negeri pengajuan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda diteruskan ke Kabareskrim. 3)

Anggota DPRD/DPD tingkat II Kabupaten/kota sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kapolda.

4)

Untuk memanggil Lurah/Kepala Desa sebelum dipanggil penyidik

mengajukan

Bupati/Walikota. 26

surat

permohonan

izin

kepada

5)

Untuk pemanggilan terhadap Ketua dan Majelis

Hakim,

sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan izin kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kabareskrim. 6)

Untuk pemanggilan Notaris, sebelum dipanggil penyidik mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah, guna mendapat persetujuan/ijin.

3.

Pengajuan Penandatanganan Surat Panggilan. a.

Surat Panggilan diajukan secara berjenjang (diparaf oleh para pejabat yang terkait) sampai dengan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim atau Pejabat yang berwenang dan oleh Penyidik yang memanggil.

b.

Mencatat surat panggilan untuk saksi dan tersangka pada register surat panggilan serta mencatat dalam buku ekspedisi.

c.

Membuat

surat

guna

mendapatkan

ijin

dalam

rangka

pemanggilan (saksi/tersangka) yang termasuk lingkup pejabat Lembaga

Tinggi

Negara

dan

Pejabat

Pemerintah,

Non

Pemerintah (Notaris). d.

F.

Penyampaian surat panggilan ke satu/ ke dua untuk saksi dan tersangka :

PENUTUP Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan. Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

27

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar,

perlu

disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penangkapan terhadap tersangka. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas penangkapan yang dilaksanakan terhadap tersangka. Standar operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan penyidik terhadap hal-hal yang kontra produktif yang dapat menghalangi kelancaran proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya paksa melalui penangkapan ini, ketentuan hukum acara

yang ada dalam KUHAP

maupun hukum acara Undang-Undang lainnya , menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik.

B.

Tujuan Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti

guna

kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan merupakan rangkaian atau bagian dari

penyidikan,

untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dan mencegah tersangka melarikan diri.

28

Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini dibuat sebagai standar

atau panduan

bagi

Penyidik

dalam

melakukan

tindakan

penangkapan terhadap tersangka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya kesalahan prosedur yang dapat mengakibatkan gugatan hukum atau hal-hal yang kontra produktif saat pelaksanaan penyidikan. Standar

Operasional

Prosedur

Penangkapan

dirancang

untuk

terciptanya efektifitas dan efisiensi terhadap penyidikan dan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri (penyidik, atasan penyidik dan petugas penyimpan barang bukti) maupun dalam lingkungan eksternal yang berwenang.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penangkapan dalam rangkaian penyidikan, maupun tertangkap. Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini dapat menjadi panduan bagi seluruh Penyidik Polri di Wilayah Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Pengertian

penangkapan dalam Standar Operasional Prosedur ini

adalah pengertian penangkapan dalam KUHAP; 2.

Pengertian tertangkap tangan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian tertangkap tangan dalam KUHAP;

E.

Petunjuk dan Koordinasi Tindakan penangkapan merupakan rangkaian proses penyidikan perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan ketentuan

hukum

penangkapan, penyidik yang ada

di

lainnya.

29

dalam

melakukan KUHAP

berdasarkan

dan hukum acara

Dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan melibatkan penyidik / petugas Kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi Kepolisian antara lain penyidik pegawai negeri

sipil,

Lingkungan,

Keuangan, Penyedia

Penyedia

Jasa

saksi,

Kepala

Desa /

Kepala

Barang dan Jasa

lainnya, Pengadilan Negeri, pemilik atau yang menguasai barang dan lain-lain. Penangkapan dalam rangkaian kegiatan penyidikan Syarat formal yang harus dipenuhi : 1)

Dalam Surat Perintah Penangkapan harus mencantumkan dasar dilakukan penangkapan yaitu : a)

Pasal 1 butir 2 KUHAP;

b)

Pasal 1 butir 20 KUHAP;

c)

Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 16 KUHAP;

d)

Pasal 17 KUHAP;

e)

Pasal 18 KUHAP;

f)

Pasal 19 KUHAP;

g)

UU RI No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia; h)

Undang-Undang yang dipersangkakan, yang sifatnya LezSpecialist

penyidik

harus

menyesuaikan

dengan

hukum acara pada undang-undang tersebut. Contoh yaitu Undang-Undang Narkotika dan

Teroris yang mengatur

berbeda dalam hal masa penahanan, serta UndangUndang

ITE

yang

mengatur

berbeda

dalam

hal

mendapatkan penetapan penahanan dari pengadilan, dan harus dilakukan dalam waktu 1x24

jam. Untuk hal ini

maka ijin penangkapan harus diminta kepada pihak Pengadilan sebelum penangkapan dilakukan; i)

Undang-Undang lain yang terkait;

j)

Laporan Polisi;

k)

Surat Perintah Penyidikan;

l)

Surat Perintah Penggeledahan;

30

2)

m)

Surat Perintah Penyitaan;

n)

Surat Perintah Tugas.

Penyidik membuat berita acara penangkapan dan surat pemberitahuan

penangkapan

dan

disampaikan

kepada

keluarga tersangka; 3)

Petugas yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah Penyidikan.

Syarat materiil yang harus dipenuhi : Penangkapan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti, hasil penyelidikan yang dianalisis dan menyimpulkan bahwa seseorang adalah tersangkanya dan perlu dilakukan upaya paksa (penangkapan).

Langkah-langkah Penangkapan : 1)

Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik wajib melakukan gelar perkara dan melaporkan kepada atasan Penyidik kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;

2)

Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar melakukan briefing dan diskusi untuk membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi;

3)

Penyidik menunjukkan Surat

Perintah Tugas

dan Surat

Perintah Penangkapan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kepada

orang

yang

akan

ditangkap

atau

orang

yang

mempunyai hubungan dengan tersangka atau pihak lain yang berada di TKP; 4)

Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait baik kepolisian setempat termasuk pejabat setingkat untuk

menyampaikan

dilakukan; 31

kegiatan

penangkapan

yang

RT/RW akan

5)

Penyidik wajib memberikan peringatan agar tersangka bekerja sama untuk menyerahkan diri secara baik- baik;

6)

Penyidik setelah memberikan peringatan kepada tersangka untuk bekerjasama namun tidak mendapat respon, maka langkah paksa secara terukur dan melindungi penyidik untuk menangkap Tersangka segera dilakukan. Upaya paksa yang dilakukan sifatnya melumpuhkan, dan dapat ditingkatkan dengan melihat penilaian resiko berkembang dilapangan;

7)

Penyidik

melakukan

identifikasi

dan

dokumentasi

serta

pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditangkap; 8)

Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membuat Berita Acara Penangkapan dan permohonan penetapan penangkapan dari Pengadilan Negeri;

9)

Setelah tersangka ditangkap, pada kesempatan pertama segera dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan berita acara pemeriksaan tersangka.

Terhadap penangkapan yang menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, melainkan disegel/diblokir. Untuk penangkapan yang dilanjutkan dengan penyitaan bukti digital, hal ini diatur dalam SOP khusus Subdit Fismondev. Demikian juga bahwa dalam penyidikan cyber crime, metode

penangkapan

harus

menghindarkan

tersangka

dari

perangkat IT yang digunakan untuk menjamin keaslian data dan informasi

yang

didapatkan pada

komputer

dan menghindari

terjadinya kerusakan barang bukti. Hal-hal khusus dalam Penangkapan Tersangka 1)

Setiap orang dapat yang menemukan

tindak pidana dalam

keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk

kemudian

segera

melaporkan

atau

menyerahkan

tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada kesatuan Polri terdekat. Demikian juga, Anggota Polri atau 32

Penyidik yang menemukan tindak pidana dapat melakukan penangkapan dan segara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Perwira siaga atau Ka SPK dan diteruskan kepada Penyidik. Hal penting dalam hal ini adalah barang bukti dari tindak pidana yang didapatkan tidak boleh tidak harus diserahkan kepada Penyidik untuk disita; 2)

Penangkapan atas dasar permintaan melalui Interpol dengan dilengkapi Surat permintaan penangkapan yang dikeluarkan oleh negara peminta harus dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk kepastian hukum yang menjadi dasar otoritas penangkapan;

3)

Penangkapan terhadap tersangka yang keberadaannya diluar yuridiksi Penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dilakukan oleh penyidik setempat dengan dilengkapi surat perintah penangkapan

dengan dasar

surat

perintah

penangkapan

yang diterbitkan oleh Penyidik atau dasar surat DPO. Hal ini dapat juga dilakukan oleh penyidik yang menangani dengan dibantu oleh penyidik setempat; 4)

Penangkapan terhadap pejabat dan penyelenggara negara harus mendapatkan ijin melalui permintaan yang diajukan oleh penyidik, kepada Presiden untuk anggota DPR/MPR, DPD, BPK, Menteri, Gubernur dan Deputy Gubernur BI, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk anggota DPR tingkat provinsi harus seijin Menteri Dalam Negeri. Untuk anggota DPR setingkat kabupaten atas seijin Gubernur Kepala Daerah. Untuk Ketua dan Majelis Hakim, permohonan kepada Mahkamah Agung RI, melalui Kapolda

yang akan ditujukan

kepada

Kabareskrim

dan

diteruskan oleh Jaksa Agung. F.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

penyidikan 33

pembantu

dalam

melaksanakan

F.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

34

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAHANAN PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penahanan. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas yang wajib dilaksanakan.

B.

Tujuan Tindakan penahanan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan obyektif dan alasan subyektif, alasan obyektif adalah penahanan dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sesuai pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP atau terhadap pasal pengecualian yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, sedangkan alasan subyektif adalah adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan adalah pengekangan kebebasan seseorang, sehingga harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat mengganggu proses penyidikan. Standar Operasional Prosedur penahanan ini dibuat sebagai standar bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah antisipasi terhadap adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum. 35

Standar

Operasional

Prosedur

penahanan

disusun

untuk

mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri (Penyidik, Atasan penyidik dan pejabat rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Jaksa Penuntut Umum ,Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penahanan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi dan langkah–langkah penahanan. Standar Operasional Prosedur Penahanan ini berlaku bagi seluruh Penyidik Sat Reskrim Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang – undang.

2.

Penangguhan

Penahanan

adalah

ditundanya

atau

tidak

dilanjutkannya seorang tersangka/terdakwa baik dengan jaminan orang atau jaminan uang berdasarkan syarat – syarat lain yang ditentukan. 3.

Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu kejenis penahanan yang lain oleh penyidik atau penuntut umum.

4.

Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

5.

Pemindahan tempat penahanan adalah memindahkan tersangka dari rutan yang satu ke rutan yang lain dengan pertimbangan – pertimbangan

tertentu

guna

perkara.

36

mempermudahkan penyelesaian

6.

Penahanan lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan atau alasan tertentu kedalam Rumah Tahanan Negara guna kepentingan penyidikan.

E.

PetunJuk dan koordinasi Tindakan penahanan merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyidikan yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penahanan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penahanan akan melibatkan

penyidik /

petugas kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi kepolisian antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pejabat Rutan. 1.

Penahanan di Rutan/Cabang Rutan a.

Syarat yang harus dipenuhi 1)

Dalam Surat Perintah Penahanan harus mencantumkan dasar dilakukan penahanan yaitu : a)

Pasal 1 butir 21 KUHAP

b)

Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22 a yat (1) KUHAP.

c)

UU R I No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2)

d)

Undang – Undang yang dipersangkakan.

e)

Undang – Undang lain yang terkait;

f)

Laporan Polisi;

g)

Surat perintah penyidikan;

h)

Surat Perintah Tugas;

Penyidik

membuat

surat

pemberitahuan

penahanan

tersangka kepada keluarga tersangka/penasehat hukum; 3)

Petugas yang melaksanakan penahanan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penahanan.

37

b.

Langkah – langkah penahanan di Rutan/Cabang Rutan : 1)

Membuat Berita Acara penahanan sesaat segera setelah melakukan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka.

2)

Membuat Berita Acara Penolakan tanda tangan, apabila tersangka

menolak

menanda

tangani

Berita

Acara

Penahanan. 3)

Menyerahkan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka untuk tanda tangan.

4)

Surat perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan.

5)

Meminta Dokter Tahanan untuk memeriksa

kesehatan

tersangka. 6)

Memfoto dan mengambik sidik jari tersangka.

7)

Menyerahkan tersangka kepada pejabat rutan untuk dimasukkan ke dalam rutan, dengan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka.

8)

Memberitahukan kepada keluarga tersangka/ penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

2.

Perpanjangan penahanan Surat perintah penahanan yang diterbitkan Kasatker selaku penyidik sebagaimana dimaksud pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila selama 20 (dua puluh) hari penyidikannya belum selesai dan masih diperlukan penahanan tersangka maka penyidik dapat meminta kepada JPU untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku paling lama 40 (empat puluh) hari dan apabila masih belum selesai

dan

masih

diperlukan penahanan

tersangka maka penyidik dapat meminta kepada

pengadilan

Negeri untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan penahanan

38

dari

pengadilan

negeri

dapat

diperpanjangkembali

apabila

diperlukan.

Langkah – Langkah perpanjangan penahanan : a.

Penyidik

mengirimkan

penahanan

tersangka

surat

permintaan

perpanjangan

kepada Kejaksaan Negeri/Pengadilan

Negeri dengan mencantumkan rujukan : 1)

Pasal 24 ayat (2) KUHAP

2)

UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3)

Laporan Polisi;

4)

SPDP;

5)

Surat Perintah penahanan;

Dan melapirkan : 1)

Resume singkat;

2)

Laporan Polisi;

3)

Surat Perintah penyidikan;

4)

SPDP;

5)

Surat Perintah Penahanan;

6)

Perpanjangan penahanan dari JPU ( untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri)

b.

Dengan

dasar

surat

perintah

perpanjangan

dari

JPU/penetapan penahanan dari Pengadilan Negeri tersebut, maka penyidik dapat

melakukan perpanjangan penahanan

tersangka. c.

Penyidik

membuat

surat

pemberitahuan

perpanjangan

penahanan kepada keluarga tersangka atau penasehat hukum. d.

Penyidik membuat berita acara perpanjangan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka.

e.

Membuat Berita Acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka

menolak

menanda

Perpanjangan penahanan.

39

tangani

Berita

Acara

f.

Menyerahkan

surat

perpanjangan

penahanan

kepada

tersangka, keluarga tersangka / Penasehat hukum dan pejabat rutan. g.

Memberitahukan kepada keluarga tersangka/penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

3.

Pengalihan Jenis Penahanan Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya, atau dalam hal kehadiran tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi / keahliannya, maka terhadap tersangka dapat dilakukan pengalihan penahanan. Jenis penahanan dapat berupa : penahanan rutan, penahanan rumah, penahan kota. a.

Persyaratan 1)

Adanya

pengajuan

permohonan

pengalihan

jenis

penahanan dari tersangka / keluarganya / penasehat hukumnya yang diketahui oleh RT/RW/Kepala desa. 2)

Wajib untuk melapor

diri

kepada

penyidik

selama

menjalani penahanan. b.

Langkah – langkah pengalihan jenis penahanan : 1)

Apabila kasatker mengabulkan permohonan tersangka/ keluarganya/penasehat

hukumnya,

maka

penyidik

membuat :

2)

a)

Surat Perintah Pengalihan je nis pena hanan

b)

Berita Acara pengalihan jenis Penahanan

c)

Surat Keterangan Wajib lapor

d)

Resume Singkat

Penyidik menyerahkan surat

perintah pengalihan jenis

penahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

40

3)

Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada

tersangka, keluarga tersangka dan

pejabat rutan. 4)

Kasatker

menugaskan

anggota

untuk

melakukan

pengawasan terhadap tersangka

4.

Pemindahan tempat penahanan Dalam hal penyidikan berlangsung dan dibutuhkan tindakan untuk memindahkan penahanan tersangka dari satu rutan ke rutan lain guna melancarkan penyidikan, maka

penyidik dapat melakukan

pemindahan tempat penahanan, dengan langkah – langkah sebagai berikut : a.

Penyidik

mempertimbangkan

alasan

pemindahan

tempat

penahanan. b.

Pemindahanan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah.

c.

Penyidik menempatkan keamanan dan keselamatan tersangka yang ditahan sebagai prioritas utama

d.

Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut.

e.

Menentukan waktu pemindahan tahanan.

f.

Menyerahkan

tersangka

dan

menyelesaikan

administrasi

pemindahan tempat penahanan :

g.

-

Surat perintah tugas

-

Surat Perintah penyerahan tersangka

-

Berita acara penyerahan tersangka

-

Surat Perintah Pemindahan tempat penahanan

-

Berita Acara pemindahan tempat penahanan

Membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.

41

5.

Pembantaran Penahanan a.

Meminta Dokter untuk memeriksa kesehatan tersangka untuk memastikan tersangka masih bisa ditahan atau tidak.

b.

Apabila kondisi tersangka tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka penyidik melakukan pembantaran agar tersangka dirawat/opname.

c.

Membuat surat perintah pembantaran dan berita acara pembantaran

d.

Selama

masa

perawatan/opname,

penyidik

melakukan

pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka.

6.

Penangguhan penahanan Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas jaminan uang atau orang Jaminan Uang a.

Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan mencantumkan uang jaminan dan syarat – syarat lainnya.

b.

Pemohonan Pengadilan

menyetorkan Negeri

dengan

uang

jaminan

formulir

kepanitera

penyetoran

yang

dilakukan oleh penyidik c.

Berdasarkan

bukti

setor

uang,

maka

penyidik

mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

Jaminan Orang a.

Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat

hukum

dengan

mencantumkan

identitas

penjamin, besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin syarat – syarat lainnya. b.

Berdasarkan surat jaminan, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

42

7.

Penahanan Lanjutan a.

Membuat

surat

perintah penahanan lanjutan dan

surat

pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka. b.

Mengajukan surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan lanjutan kepada keluarga tersangka

c.

Mencatat dalam register surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka

d.

Melaksana kan penahanan lanjutan

e.

Membuat berita acara penahanan lanjutan ditanda tangankan kepada tersangka

f.

Membuat berita acara penolakan

tanda tangan, apabila

tersangaka menolak menanda tangani berita acara penahanan lanjutan g.

Menyerahakan surat perintah penahanan lanjutan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h.

Surat

Perintah

penahanan

lanjutan

disampaikan

kepada

tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan i.

Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka

j.

Menyerahkan

tersangka

kepada

pajabat

rutan

untuk

dimasukkan kedalam rutan, dengan dituangkan dalam berita acara penyerahan tersangka. k.

Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

8.

Pengeluaran Tahanan a.

Membuat Surat Perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan

pengeluaran

tahanan

kepada

keluarga

tersangka b.

Mengajukan surat perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan

pengeluaran

tersangka 43

tahanan

kepada

keluarga

c.

Mencatat dalam register surat perintah pengeluaran tahanan dan

surat

pemberitahuan

pengeluaran

tahanan

kepada

keluarga tersangka d.

Melaksanakan pengeluaran tahanan

e.

Membuat Berita Acara pengeluaran tahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka

f.

Membuat berita acara penolakan tanda

tangan, apabila

tersangka menolak menanda tangani. g.

Menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h.

Surat Perintah pengeluaran tahanan disampaikan kepada terangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan

i.

Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka

j.

Mengeluarkan tersangka dari Rutan

k.

Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan Surat.

F.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

44

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYITAAN PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penyitaan barang bukti. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas.

B.

Tujuan Tindakan penyitaan merupakan rangkaian atau bagian penyidikan. Penyitaan dilakukan pertimbangan diperlukannya

barang bukti terkait

dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. Standar operasional prosedur penyitaan ini dibuat sebagai standar bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti dan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkianan adanya kesalahan proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar operasional prosedur penyitaan didesain untuk mengefektifkan koordinasi baik didalam lingkungan internal polri (Penyidik, atasan penyidik dan petugas penyimpan barang bukti) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Pengadilan Negeri, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainya serta instansi lain yang terkait. 45

C.

Ruang lingkup Standar operasional prosedur penyitaan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penyitaan dalam rangkaian penggeledahan, penangkapan tertangkap tangan telah ditentukan oleh penyidik dalam rangkaian pemblokiran harta kekayaan ,terhadap benda tidak bergerak dan penyimpanan benda sitaan, standar operasional penyitaan ini berlaku bagi penyidik polri di seluruh wilayah Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Pengertian penyitaan dalam standar prosedur ini adalah pengertian penyitaan dalam KUHAP.

2.

Penggeledahan dalam standar prosedur ini adalah penggeledahan rumah, maupun penggeledahan badan serta pakaian.

3.

Pengertian penangkapan dalam standar operasional ini adalah penangkapan dalam KUHAP.

4.

Pengertian tertangkap tangan dalam standar operasional prosedur ini adalah tertangkap tangan dalam KUHAP.

5.

Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembaga Pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kostodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang Valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

6.

Penyegelan adalah suatu tindakan guna mempertahankan suatu barang atau benda sitaan dengan menggunakan garis polisi atau segel.

7.

Pemblokiran

adalah

suatu

tindakan

dimana

suatu

rekening,

sertipikat, situs dan lain-lain untuk dicegah melakukan kegiatan. 8.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

46

diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung

untuk

melakukan

tindak

pidana

atau

untuk

mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak

pidana, benda yang khusus

atau

diperuntukan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempuanyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 9.

Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau oleh Undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.

10. Benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. E.

Petunjuk dan koordinasi. Tindakan penyitaan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik.

Dalam proses

kegiatan penyitaan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan hukum lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan akan melibatkan penyidik/petugas kepolisian lainnya maupun pihak luar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala desa/Kepala lingkungan, Penyedia jasa keuangan, Penyedia barang dan jasa lainnya, Pengadilan Negeri, Pemilik atau yang menguasai barang. 1.

Penyitan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan a.

Syarat yang harus dipenuhi: 1)

Syarat formil: (a)

Dalam

surat

perintah

penyitaan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)

Pasal 1 butir 16 KUHAP;

(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf B angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP; 47

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(b) 2)

(4)

Undang-Undang yang di persangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat perintah penyidikan;

(8)

Surat perintah tugas.

Penyidik membuat surat tanda penerimaan;

Syarat materill : (a)

Petugas yang melaksakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat Perintah Penyidik.

(b)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,

benda

yang

telah

digunakan

secara

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,

benda

yang

dipergunakan

untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai

hubungan langsung

dengan tindak

pidana yang dilakukan, yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah penyitaan : 1)

Penyidik menunjukan surat perintah tugas dan surat penggeledahan kepada orang yang akan digeledah atau orang yang menguasai tempat tertutup;

2)

Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama penggeladahan, terhadap penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka atau penghuni menghadirkan kepala desa atau kepala lingkungan;

48

3)

Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

4)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam surat Tanda Penerimaan (STP);

5)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang di sita;

6)

Penyidik memasukan barang yang disita ke dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dimasukan dalam kantong di segel;

7)

Peyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

8)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Penyitaan dan Pengadilan

Berita

acara

permohonan penetapan penyitaan

Negeri.

Terhadap

penggeledahan

dari yang

menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung dilakukan

penyitaan,

bergerak

tidak

sedang

dilakukan

terhadap

penyitaan,

benda

tidak

melainkan

di

segel/blokir.

c.

Langkah penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpanan barang bukti (Sat tahti);

2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpanan barang bukti dan di buatkan Berita acara serah terima.

2.

Penyitaan dalam rangkaian kegiatan penangkapan a.

Syarat yang harus dipenuhi : 1)

Syarat formil : (a)

Dalam

Surat

Perintah

Penyitaan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)

Pasal 1 butir 16 KUHAP;

49

(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(b) 2)

(4)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat Perintah Penyidikan;

(8)

Surat Perintah Tugas.

Penyidik membuat Surat Tanda Terima.

Syarat Materil : (a) Petugas yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mendapat surat Perintah penyidikan. (b)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,

benda

yang

telah

digunakan

secara

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, untuk

benda

menghalang-halangi

yang

dipergunakan

penyelidikan

tindak

pidana, benda yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai

hubungan langsung

dengan tindak

pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b. Langkah-Langkah Penyitaan : (1)

Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;

(2)

Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

50

(3)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

(4)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. Penyidik memasukkan benda sitaan kedalam kantong barang bukti dan disegel;

(5)

Penyidik kantong

memasukkan barang

barang/benda

barang

bukti

yang tidak

yang

disita

kedalam

yang

disegel,

terhadap

dapat

dimasukkan dalam

kantong disegel; (6)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka yang memiliki atau menguasai benda/barang sitaan;

(7)

Setelah dilakukan penyitaan membuat

Berita Acara

Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

c. Penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik

berkoordinasi

dengan

petugas

penyimpan

barang bukti (Kasat Tahti) 2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima

3.

Penyitaan dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan a.

Syarat yang harus dipenuhi : 1)

Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan;

2)

Penyidik membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

b.

Langkah-langkah penyitaan : 1)

Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; 51

2)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

3)

Penyidik mendokumentasikan benda /barang yang disita;

4)

Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

5)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka selaku pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

6)

Penyidik menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti apabila yang menangkap tangan bukan Penyidik;

7)

Setelah dilakukan penyitaan membuat

Berita Acara

Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri. c.

Langkah Penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik

berkoordinasi

dengan

petugas

penyimpan

barang bukti (Kasat Tahti); 2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

4.

Penyitaan terhadap barang bukti yang sudah diketahui/ditentukan oleh penyidik a.

Syarat yang harus dipenuhi : 1)

Syarat Formil : (a)

Terhadap

barang

bukti

benda

tidak

bergerak

memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. (b)

Membuat

Surat

Perintah

Penyitaan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)

Pasal 1 butir 16 KUHAP;

52

(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(4)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat Perintah Penyidikan;

(8)

Surat Perintah Tugas;

(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(c) 2)

Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan ;

Syarat Materil : (a)

Petugas

yang

penyidik

melaksanakan

penyitaan

adalah

yang mendapat perintah dalam Surat

Perintah penyidikan. (b)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,

benda yang telah dipergunakan secara

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,

benda yang dipergunakan

untuk menghalang-halangi

penyelidikan tindak

pidana, benda yang khusus atau

diperuntukan

melakukan tindak pidana, dan benda lain mempunyai

hubungan langsung

yang

dengan tindak

pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah Penyitaan : 1)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada orang yang memiliki atau orang yang menguasai barang bukti yang akan disita;

53

2)

Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

3)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

4)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita;

5)

Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

6)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada Pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

7) c.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.

Penyimpanan benda sitaan 1)

Penyidik

berkoordinasi

dengan

petugas

penyimpan

barang bukti (Kasat Tahti); 2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

5.

Penyitaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemblokiran harta kekayaan a.

Syarat yang harus dipenuhi : 1)

Syarat Formil : (a)

Memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(b)

Membuat

surat

perintah

penyitaan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)

Pasal 1 butir 16 KUHAP;

(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 54

(4)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat Perintah Penyidikan;

(8)

Surat Perintah Tugas;

(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(10) Penyidik membuat Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti 2)

Syarat Materil : (a)

Petugas

yang

melaksanakan

penyitaan

adalah

penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah penyidikan. (b)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung

untuk

melakukan tindak

pidana atau

untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk

menghalang-halangi

penyelidikan

tindak

pidana, benda yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak mempunyai

pidana, dan benda lain yang

hubungan langsung

dengan tindak

pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah penyitaan : 1)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan tempat harta kekayaan berada;

2)

Penyidik mengkoordinasikan dengan pihak penyedia jasa keuangan bahwa setelah dilakukan penyitaan, harta kekayaan yang telah disita akan dititipkan atau tetap berada dipihak Penyedia Jasa Keuangan;

55

3)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara;

4)

Penyidik memberikan salinan Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan.

6.

Langkah penyitaan terhadap benda tidak bergerak a.

Syarat yang harus dipenuhi 1)

Syarat Formil : (a)

Surat Izin/Surat

Izin Khusus Penyitaan dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat. (b)

Membuat

surat

perintah

penyitaan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)

Pasal 1 butir 16 KUHAP;

(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(4)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat Perintah Penyidikan;

(8)

Surat Perintah Tugas;

(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

(10) Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan; 2)

Syarat Materil : (a)

Petugas penyidik

yang

melaksanakan

penyitaan

adalah

yang mendapat perintah dalam Surat

Perintah Penyidikan; (b)

Memasang plang penyitaan sesuai Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Pengadilan Negeri setempat;

56

(c)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana

atau sebagai hasil dari tindak

pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah penyitaan 1)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai barang bukti yang akan disita;

2)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

3)

Penyidik menyegel benda yang disita dan memasang Plang penyitaan dengan posisi yang mudah terlihat;

4)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

F.

5)

Penyidik mendokumentasikan benda yang disita;

6)

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

57

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGELEDAHAN PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO

A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar,

perlu

disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan Penggeledahan. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam

melaksanakan

tugas

penggeledahan

yang

wajib

untuk

dilaksanakan. Standar operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan penyidik terhadap hal-hal yang kontra produktif yang dapat menghalangi kelancaran proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya paksa melalui penggeledahan ini, ketentuan hukum acara

yang ada dalam KUHAP

maupun hukum acara Undang-Undang lainnya , menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik B.

Tujuan Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan.

Penggeledahan

dilakukan

dengan

pertimbangan

untuk

mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penggeledahan dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dengan berawal dari praduga bahwa pada tempat tinggal, tempat tertutup

lainnya,

pakaian,

badan,

atau

tempat

lain

yang

ada

hubungannya dengan tersangka guna mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. 58

Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. Standar Operasional Prosedur penggeledahan ini dibuat sebagai standar bagi penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dalam melakukan tindakan penggeledahan untuk mencari barang bukti dan sebagai

langkah

antisipasi terhadap kemungkinan adanya kesalahan Proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar

Operasional

Prosedur

penggeledahan

didesain

untuk

mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan Polri (penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dan atasan penyidik)

maupun

dalam lingkungan

eksternal antara lain Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penggeledahan membuat

petunjuk

dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penggeledahan dalam rangkaian tindakan penyidik untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal

yang

diatur

dalam

KUHAP.

Standar

Operasional

Prosedur

penggeledahan ini berlaku bagi seluruh penyidik Polri di wilayah Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Pengertian penggeladahan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan dalam KUHAP.

2.

Penggeledahan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah penggeledahan

rumah,

penggeledahan

pakaian

maupun

penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. 3.

Pengertian penggeledahan rumah dalam

Standar

Operasional

Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan rumah dalam KUHAP.

59

4.

Pengertian penggeledahan pakaian maupun penggeledahan badan dalam

Standar

Operasional

Prosedur

ini

adalah

pengertian

penggeledahan badan dalam KUHAP.

E.

Petunjuk dan Koordinasi

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses

kegiatan

penggeledahan,

penyidik

melakukan

berdasarkan

ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya. Dalam

pelaksanaan

kegiatan

penggeledahan

akan

melibatkan

penyidik/penyidik pembantu dan petugas Kepolisian lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan Pengadilan Negeri. 1.

Penggeledahan rumah, halaman rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan a.

Syarat formal yang harus dipenuhi : 1)

Dalam

Surat

Perintah

Penggeledahan

harus

mencantumkan dasar dilakukan penggeledahan yaitu : a)

Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan

tentang

apa

yang

dimaksud

penggeledahan; b)

Pasal 5 (1) huruf b pa sal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik/penyidik pembantu dalam hal penggeledahan.

c)

Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.

d)

Pasal

34

KUHAP

mengatur

tentang

alasan

penggeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan. 60

e)

Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan

rumah

diluar

daerah

hukum

penyidik/penyidik pembantu. f)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2)

g)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

h)

Undang-Undang lain yang terkait;

i)

Laporan Polisi;

j)

Surat Perintah Penyidikan;

k)

Surat Perintah Tugas.

Petugas

yang

melaksanakan

penggeledahan

adalah

penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penyidikan; 3)

Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;

4)

Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah

penggeledahan,

penyidik

wajib

meminta

persetujuan Ketua Pengdilan Negeri yang bersangkutan; 5)

Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh UndangUndang yang mengharuskan dimintakan izin lebih dulu kepada

Ketua

Pengadilan

Negeri

setempat,

maka

peyidik/penyidik pembantu terlabih dahulu memenuhi ketentuan dimaksud misalnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektrik.

b.

Syarat materiil yang harus dipenuhi Penggeledahan

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

persesuaian alat bukti yang telah ditemukan penyidik/penyidik pembantu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka dengan hasil olah TKP. Adapun

bentuk-bentuk

61

alat

bukti

dimaksud

meliputi

keterangan-keterangan

yang

diberikan

saksi-saksi

yang

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik), petunjuk, berita acara pemeriksaan

dan

pengolahan

TKP

serta

berita

acara

Perintah

Tugas,

Surat

pemeriksaan tersangka.

c.

Langkah-langkah penggeledahan 1)

Penyidik

menunjukan

Surat

Perintah Penggeledahan dan Surat Izin Pengeledahan Rumah dari Ketentuan Pengadilan Negeri setempat kepada orang yang

akan

digeledah atau orang yang

menguasai tempat tertutup serta penyampaian maksud bahwa akan dilakukan penggeledahan; 2)

Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama penggeledahan, terhadap penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka

atau penghuni menghadirkan

Kepala Desa atau Ketua Lingkungan. 3)

Bila menemukan barang bukti yang terkait tindak pidana disita, langsung diberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) dan dibuatkan berita

acara

penggeledahan dengan

blangko yang telah disiapkan. 4)

Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik dan dibuatkan berita acara penggeledahan.

5)

Dalam penggeledahan hal tertangkap tangan tidak perlu Surat

Perintah

Penggeledahan

penggeledahan

dari

Ketentuan

setempat,

dua

hari

setelah

dibuatkan

BA

persetujuan

penggeledahan

tentang

telah

surat

izin

Pengadilan

Negeri

penggeledahan

segera

dan

dilakukan

kepada ketua Pengadilan Negeri.

62

dan

membuat

surat

penggeledahan

F.

Penutup 1.

Standar

Operasional

Prosedur

tentang

penggeledahan

ini

dikeluarkan untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. 2.

Format administrasi penyidikan berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi yang berlaku.

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

63

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO

I.

Umum a.

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu.

b.

Proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis.

c.

Untuk dapat melaksanakan pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara yang optimal, perlu dibuat standarisasi.

d.

Untuk kepentingan tersebut dikeluarkan ketentuan berupa Standar Operasional Prosedur ini.

II.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Penyusunan buku ini adalah untuk dijadikan standar bagi para penyidik dalam melakukan penyelesaian akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang ditangani.

b.

Untuk

memperoleh

keseragaman

dalam

melaksanakan

pemberkasan sampai dengan penyerahan berkas perkaranya.

64

III.

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi tatacara standar dalam proses pembuatan resume, penyusunan berkas dan pelaksanaan penyerahan berkas perkara, serta penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

IV.

Pengertian. a.

Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana

dalam

bentuk

produk tertulis yang dilakukan oleh

penyidik/penyidik pembantu. b.

Resume adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan tertentu penulisan tertentu

c.

Berita Acara adalah Catatan atau tulisan yang bersifat otentik yang memuat kegiatan tertentu dalam penyidikan dibuat dalam bentuk tertentu oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan orang yang diperiksa.

d.

Penyusunan berkas perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.

e.

Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan yang telah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara.

f.

Penyerahan berkas perkara, adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat

sesuai

dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

65

g.

Pengembalian Berkas Perkara adalah dikembalikannya Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik karena adanya kekurangan isi/materi Berkas Perkara yang perlu dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan.

V.

Dasar a.

Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 110 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

b.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

c.

Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

d.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PW.07/1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP.

f.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Nomor KMA/003/SKB/II/1998, M.02.PW.07.03.Th-1998, Kep/007/JA/2/1998 Dan Pol Kep / 02 / B / 1998 Tahun 1998 tentang pemantapan keterpaduan dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara pidana.

g.

Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan, dan Buku Petunjuk Administrasi proses penyidikan Tindak Pidana, No. Pol. : Skep/1205/1X/2000, tanggal 11 September 2000.

h.

Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

66

VI.

Penyelesaian dan penyerahan digolongkan sebagai berikut :

berkas

perkara

dapat

a.

Penyelesaian Berkas Perkara

b.

Penyerahan Berkas perkara

c.

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

Penyelesaian Berkas Perkara a.

Pembuatan Berita Acara Pendapat / Resume 1)

Persyaratan a)

Syarat formal (1)

Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 110 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

(2)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b)

(3)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(4)

Undang-Undang lain yang terkait;

(5)

Laporan Polisi;

(6)

Surat Perintah Penyidikan;

(7)

Surat Perintah Tugas.

Syarat materiil (1)

Dasar : Laporan Polisi

(2)

Fakta-fakta

(3)

(a)

Memuat tindakan yang telah dilakukan

(b)

Barang bukti yang disita

(c)

Keterangan-keterangan saksi dan/atau Ahli.

Pembahasan : Memuat gambaran kostruksi tindak pidananya didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan diperoleh,untuk dilakukan analisa meliputi :

67

(a)

Analisa kasus: -

Hubungan yang logis antara fakta-fakta yang

ada

dengan

keterangan

yang

diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/ahli -

Hubungan keterangan yang satu dengan keterangan lainnya

- Hubungan yang logis antara barang bukti yang

ada

dengan

fakta

maupun

keterangan-keterangan yang diperoleh - Terjadinya hubungan/persentuhan antara tersangka, korban, barang bukti

dan

saksi-saksi di TKP. - Atas dasar konstruksi unsur-unsur pasal dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.

(b)

Analisa yuridis : Memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal

yang

dipersangkakan

berdasarkan

fakta yang dibahas dalam analisa kasus.

(c)

Kesimpulan: Memuat

pendapat

penyidik

berdasarkan

pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur unsur pasal dalam undang-undang atau tidak. 2)

Langkah-langkah a)

Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume dilakukan oleh Kanit atau Penyidik dibawah pengawasan Kanit. 68

Resume berisi tentang:

Dasar Laporan Polisi, Uraian

perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan locus delicty, fakta-fakta, Analisa Fakta, Analisa Yuridis, serta Kesimpulan. b)

Berita

Acara

Pendapat/Resume

ringkasan

seluruh

dilakukan

dalam

tindakan melakukan

adalah

penyidik

merupakan yang

penanganan

telah

terhadap

perkara. Oleh karena itu dalam fakta-fakta keterangan saksi-saksi maupun tersangka bukan memindahkan / menyalin isi Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi berisi tentang ringkasan keterangan dari saksi maupun tersangka. c)

Setelah Resume selesai dibuat, Penyidik menyerahkan kepada Kanit. Kanit melakukan penelitian terhadap Resume berkaitan dengan syarat formilnya Dasar Laporan Polisi,

yaitu:

Uraian perkara dan pasal yang

disangkakan, tempus dan locus delicty, fakta-fakta serta syarat

penulisan Resume itu sendiri. Selain itu Kanit

melakukan pengecekan terhadap syarat materiilnya yaitu korelasi antara analisa fakta dengan analisa yuridisnya terkait dengan pemenuhan unsur pasal. d)

Selesai melakukan pengecekan terhadap syarat formil dan materiil Resume, Penyidik dan Kanit membubuhkan tanda tangannya pada Resume yang telah dibuat.

b.

Penyusunan Berkas Perkara Penyusunan Berkas Perkara dilakukan dengan mempedomani Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana sesuai Skep Kabareskrim Polri No. Pol : Skep/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006, meliputi : 1)

Penyidik melakukan penyusunan Berkas Perkara dengan uruturutan :

69

a)

Sampul Berkas Perkara.

b)

Daftar Isi Berkas Perkara.

c)

Resume.

d)

Laporan Polisi

e)

Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan

f)

Surat Perintah Penyidikan.

g)

Surat Perintah Tugas

h)

Pencegahan/Penangkalan dari Imigrasi

i)

Pencegahan/Penangkalan dari Jaksa Agung RI

j)

Daftar Pencarian Orang.

k)

Surat Perintah Penangkapan

l)

Berita Acara Penangkapan

m)

Surat Perintah Penahanan

n)

Berita Acara Penahanan

o)

Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka.

p)

Surat Perintah Penangguan penahanan

q)

Berita Acara Penangguhan Penahanan

r)

Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan

s)

Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan

t)

Surat Perintah Pembantaran Penahanan.

u)

Berita Acara Pembantaran Penahanan.

v)

Surat Perintah perpanjangan penahanan dari Kejaksaan

w)

Surat Perintah perpanjangan penahanan dari Pengadilan

x)

Surat Perintah perpanjangan penahanan

y)

Berita Acara Perpanjangan Penahanan

z)

Surat Perintah Pengeluaran Penahanan

aa) Berita Acara Penggeluaran Penahanan bb) Surat Perintah Pengge ledahan cc)

Berita Acara Penggeledahan

dd) Surat Persetujuan Penggeledahan dari Ketua PN ee) Surat Perintah Penyitaan ff)

Surat Persetujuan Penyitaan/ Ijin Khusus Penyitaan dari

70

Ketua PN gg) Surat Tanda Penerimaan (STP) Barang-Bukti. hh) Berita Acara Penyitaan ii)

Surat Panggilan

jj)

Surat Perintah membawa tersangka /saksi

kk) Berita Acara Saksi-Saksi ll)

Berita Acara Keterangan Ahli

mm) Foto Copy Identitas (KTP/SIM/Pasport) Tersangka nn) Berita Acara Tersangka oo) Dokumen-Dokumen Barang Bukti pp) Daftar Saksi. qq) Daftar Tersangka rr)

Daftar Barang-Bukti.

ss) Dokumen lainnya yang perlu dilampirkan. 2)

Setelah

selesai

dilakukan

penyusunan

berkas

perkara,

penyidik melakukan penelitian terhadap isi berkas perkara berkaitan dengan kelengkapan formil seperti tanda tangan dan cap/stempel kesatuan pada setiap lembar administrasi penyidikan maupun, berita acara yang telah dibuat, serta kelengkapan materiilnya. 3)

Setelah diteliti, penyidik mengajukan berkas perkara yang telah disusun namun belum dijilid kepada Kanit untuk diteliti kembali

berkaitan dengan kelengkapan formil,

materiil

maupun syarat penyusunan berkas perkara (vide Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana).

Selain itu penyidik

mengajukan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum kepada Kanit untuk otentikasi paraf di kolom konseptor 4)

Selanjutnya Kanit membubuhkan tanda tangan pada Sampul Berkas Perkara (bagian dalam) dan kemudian mengajukan

71

berkas perkara yang belum dijilid dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum secara berjenjang kepada : a)

Urmin, untuk melakukan penelitan terhadap

Surat

Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum dan untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Urmin. b)

Kaur Bin Ops, untuk melakukan penelitan terhadap Surat

Pengantar

Pengiriman

Berkas

Perkara

ke

Penuntut Umum dan untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Kaur Bin Ops. c)

Kasat Reskrim, wajib membaca Resume yang memuat fakta-fakta

penyidikan,

pembuktian Tindak

Pembahasan

mengenai

Pidana yang dipersangkakan dan

Analisis Yuridis dan konstruksi hukum penerapan pasal yang dipersangkakan, kemudian bila telah disetujui maka untuk otentikasi Kasat membubuhkan paraf pada arsip Surat serta membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum. d)

Apabila dalam proses penelitian kembali Berkas Perkara ditemukan adanya koreksi yang diperlukan dalam setiap tahapan yang dilalui, maka Berkas Perkara dikembalikan lagi kepada penyidik untuk diperbaiki.

5)

Setelah Kasat menandatangani Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum, penyidik menggandakan Berkas Perkara menjadi 4 (empat) rangkap kemudian menjilid dan me-lak Berkas Perkara serta memberikan nomor register Berkas.

Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

72

a.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Penuntut Umum

(sesuaikan

levelering)

dengan

melampirkan

Berkas

perkaranya. b.

Mengirim berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku Register Pengiriman Berkas Perkara.

c.

Bukti Pengiriman/Tanda Terima dari TU atas pengiriman berkas perkara.

d.

Koordinasi dengan JPU.

e.

Penelitian Berkas Perkara oleh JPU.

f.

Pengembalian Berkas Perkara dari JPU kepada Penyidik (P.18 dan P.19).

g.

Pemenuhan petunjuk JPU.

h.

Buat surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara kepada JPU.

i.

Pengiriman

Kembali

Berkas

perkara

kepada

JPU

dengan

menggunakan surat pengantar dan buku register pengiriman berkas perkara. j.

Bukti pengiriman/ tanda terima pengiriman kembali berkas perkara.

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P.21) dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Membuat surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti.

b.

Meneliti kembali/mempersiapkan

tersangka dan barang-bukti

yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada JPU. c.

Koordinasi dengan JPU untuk menentukan waktu

penyerahan

Tersangka dan Barang bukti. d.

Mempersiapkan transportasi dan akomodasi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

73

e.

Menyerahkan tersangka dan barang bukti dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti.

f.

Membuat berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan JPU.

g.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pimpinan.

VII.

Penyelenggaraan Administrasi Umum mempedomani Jukmin yang berlaku di lingkungan Poiri.

VIII. Penyelenggaraan Naskah

Administrasi

Penyidikan

mempedomani

Sementara Pedoman Penyelenggaraan Administrasi

Penyidikan Tindak Pidana. XIV. Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

74

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KOMPLAIN MASYARAKAT/PUBLIC COMPLAIN PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO

I.

Pendahuluan 1.

Umum a.

Dalam rangka menampung, melayani dan menangani keluhan masyarakat, dengan meningkatkan citra pelayanan cepat, tepat, profesional, akuntabel, selaras dengan Transparansi penyidikan;

b.

Sebagai langkah penjabaran transparansi penyidikan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Kesatuan Reskrim Polri semua tingkat, perlu menampung keluhan masyarakat dengan membentuk wadah penerimaan komplain masyarakat (Public Complain);

c.

Agar pengaduan komplain masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tuntas dan memberikan kepastian dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Komplain Masyarakat (Public Complain) guna dipedomani oleh Penyidik Polri.

2.

Dasar a.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

75

c.

Keputusan

Kapolri

No.

Pol.

:

Kep/22/VI/2004

tentang

Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri; d.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tanggal 6 November 2006;

e.

Peraturan

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana; f.

Pedoman pengawas penyidikan (naskah sementara) tanggal 1 Januari 2008.

3.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud SOP ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman terhadap penerimaan dan penanganan pengaduan komplain masyarakat / Public complain di Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto.

b.

Tujuan SOP ini bertujuan agar setiap penerimaan dan pengaduan komplain masyarakat/Public complain dapat ditangani secara cepat, tuntas dan memberikan kepastian.

4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP ini meliputi penerimaan dan penanganan pengaduan komplain masyarakat/Pubilc complain dari berbagai sumber yang masuk pada Sat Reskrim Polres Limboto, yang sudah diterima laporannya, dituangkan dalam Laporan Polisi, ditangani oleh Penyidik

Polri,

(tidak termasuk perkara SP3, dalam persidangan

pidana dan yang sudah mendapat keputusan/memperoleh kekuatan hukum yang tetap/incrach).

76

5.

Pengertian a.

Pengaduan komplain masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang datang langsung atau melalui surat, SMS, e-Mail atau telepon diterima Sat Reskrim Polres Limboto, yang sudah diterima laporannya tertuang dalam Laporan Polisi dan ditangani oleh penyidik Sat Reskrim (tidak termasuk perkara yang sudah dihentikan penyidikannya, dalam proses sidang pengadilan pidana, atau perkara yang sudah mendapat keputusan / memperoleh kekuatan hukum yang tetap/Incrach);

b.

Petugas penerima pengaduan komplain masyarakat selanjutnya disebut Petugas adalah Personil Sat Reskrim yang ditunjuk berdasarkan

Skep/Sprin Kasat Reskrim ditugaskan untuk

menerima, merespon pengaduan komplain masyarakat; c.

Pengawas Penyidik adalah Personil Sat Reskrim Polres Limboto yang

ditunjuk

berdasarkan

Skep/Sprin

Kasat

Reskrim,

ditugaskan untuk menindaklanjuti, menangani pengaduan komplain masyarakat; d.

Atasan penyidik adalah atasan penyidik secara hirarkhi pada Sat Reskrim.

II.

Mekanisme Penerimaan Dan Penanganan 1.

Pada prinsipnya pengaduan komplain masyarakat yang diterima dari masyarakat yang datang langsung dan atau melalui Instansi, Badan, Lembaga diluar Polri, disalurkan dari Kapolres, Wakapolres, guna dilakukan tindaklanjut penanganan komplain masyarakat yang dikoordinasi oleh Kaur Bin Ops;

2.

Pengaduan Komplain Masyarakat meliputi 2 jenis yaitu: datang langsung ke Sat Reskrim Polres Limboto dan atau melalui surat dari berbagai sumber atau melalui SMS atau e-Mail, atau telepon.

77

a.

Datang langsung ke Sat Reskrim Polres Limboto. 1)

Pengaduan Komplain Masyarakat yang datang langsung ke Sat Reskrim Polres Limboto, diterima langsung oleh Petugas penerima pengaduan masyarakat dan segera diklarifikasi kepada/dengan penyidik yang menangani perkaranya

atau

Pengawas

Penyidik,

dengan

hasil

klarifikasi dapat berupa : a)

Kepada pengadu disampaikan rekomendasi/saran : (1)

Dipertemukan langsung dengan Penyidik yang menangani, bila perkaranya ditangani oleh Sat Reskrim Polres Limboto;

(2)

Perlu waktu untuk dilaksanakan gelar perkara;

(3)

Perlu supervisi atau diminta laporan kemajuan;

(4)

Dapat

diketahui

langsung

melalui

sarana

SPPKP. b)

Dibuat rekomendasi kepada Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops, dapat berupa : (1)

Perlu

klarifikasi,

langsung kepada

pendalaman,

mengecek

Penyidik yang menangani

perkara dijembatani oleh Pengawas Penyidik; (2)

Dimintakan laporan kemajuan perkembangan perkara;

2)

(3)

Perlu dilakukan gelar perkara;

(4)

Perlu dilakukan supervisi.

Hasil tindak lanjut : a)

Dilaporkan kepada Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops ;

b)

Dibuat arahan Kasat Reskrim kepada Kanit langkah tindak lanjut penanganan perkara yang diadukan complain;

c)

Dibuat surat balasan atau jawaban kepada Instansi, Badan, Lembaga , sesuai masalah yang diadukan; 78

d)

Disampaikan SP2HP dari penyidik kepada pengadu / pelapor, (SP2HP ditanda tangani oleh Kasat).

3)

Apabila pengadu komplain, mengadukan perkara yang penanganannya oleh Satuan Kewilayahan, akan direspon dengan meminta laporan kemajuan penanganan perkara, atau diundang gelar perkara di Sat Reskrim Polres Limboto atau dilakukan supervisi dan atau gelar perkara di Kewilayahan

(Polsek),

dan

akan

ditindak

lanjuti,

disampaikan jawaban kepada pengadu komplain.

b.

Pengaduan Komplain melalui surat dari berbagai sumber (Masyarakat, Lembaga/Instansi/Departemen dan Satuan Kerja Lingkup Polda).

1)

Komplain surat dari berbagai Sumber diteruskan kepada Sat Reskrim : a)

Dari Masyarakat (Perorangan, Perseroan, Kuasa Hukum/Advokat, LSM);

b)

Dari Masyarakat kepada Presiden, Departemen / Kementerian

(Setneg

RI,

Seskab,

Polhukam,

Depdagri, Depkumham, dst); c)

Dari Masyarakat kepada Institusi/Badan/Lembaga Non

Departemen

(DPR-RI,

KOMNAS

HAM,

OMBUDSMAN, MK, KOMPOLNAS, dst); d)

Dari Masyarakat kepada Satuan Kerja lingkup Mabes Polri (Irwasum Polri, Divisi Binkum Polri, Divisi Propam Polri, dst).

e)

Dari Masyarakat kepada Satuan Kerja lingkup Polda Gorontalo.

79

2)

Diterima dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Gorontalo. a)

Surat pengaduan komplain yang diterima dan sudah ada petunjuk/arahan dalam disposisi dari Kapolres, Wakapolres, dilakukan tindaklanjut sesuai prosedur sebagai berikut : (1)

Ditunjuk Pengawas Penyidik untuk mempelajari, menganalisis, menangani dan mengkordinasikan dengan penyidik ;

(2)

Dilakukan gelar perkara di Dit Reskrim Polda Gorontalo;

(3)

Dilakukan supervisi dan atau gelar perkara di Satuan Kewilayahan;

(4)

Diminta laporan perkembangan penanganan perkara;

(5)

Menanggapi komplain dengan membuat surat sebagai jawaban;

(6)

Bila

bobot perkara yang diadukan komplain

cukup untuk direspon oleh Satuan Kewilayahan, maka surat pengaduan komplain dilimpahkan ke Satuan Kewilayahan untuk direspon dan ditindak lanjuti. b)

Hasil tindak lanjut. (1)

Dilaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Gorontalo;

(2)

Dilaporkan kepada Kapolda/Wakapolda (bila dianggap

perlu

diketahui

dan

diambil

kebijakan); (3)

Disampaikan

penjelasan

kepada

Lembaga

Badan

Departemen yang

/

/

Instansi/

mengaharapkan informasi sebagai jawaban; (4)

Disampaikan

SP2HP

pelapor / pengadu. 80

dari

penyidik

kepada

(5)

Disampaikan

penjelasan

kepada

Pengadu

sebagai jawaban.

c.

Pengaduan Komplain melalui SMS, E-MAIL dan Telepon. a)

Penerimaan pengaduan komplain melalui SMS dan EMail. (1)

Petugas serta

menerima dan membuka SMS, E-Mail, diprint (print out), dibuatkan pengantar

dalam bentuk Nota Dinas; (2)

Ajukan kepada Kaur Bin Ops atau dapat diajukan kepada

Kasat

Reskrim

untuk

mendapatkan

petunjuk / disposisi; (3)

Ditugaskan kepada Petugas Penerima Pengaduan Komplain untuk klarifikasi kepada penyidik (apabila perkaranya ditangani di Sat Reskrim);

(4)

Ditunjuk

Pengawas

Penyidik

untuk

cek/klarifikasi dengan penyidik, atau minta

cross

klarifikasi,

laporan kemajuan penanganan

perkara,

apabila perkaranya ditangani oleh Kewilayahan; (5)

Dapat dilakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1 – 2 minggu.

b)

Penerimaan pengaduan komplain melalui Telepon. (1)

Petugas

menerima

dituangkan dalam

telepon, Nota Dinas

Kasat Reskrim untuk

dicatat

kemudian

diajukan kepada

mendapatkan

petunjuk /

disposisi; (2)

Pengaduan Komplain memuat : (a)

Identitas pengadu komplain (nama lengkap, pekerjaan dan alamat);

(b)

Komplain

berhubungan

dengan

perkara

apa, No LP/Bukti Laporan/STPL, ditangani

81

Kesatuan

Kepolisian

mana,

serta

Tim

Penyidik atau Penyidik; (c)

Yang

dikomplain

permasalahan

apa,

hubungannya dengan penanganan perkara. (3)

Ditugaskan kepada Petugas Penerima Pengaduan Komplain untuk klarifikasi kepada penyidik Sat Reskrim

Polres

Limboto

(apabila

perkaranya

ditangani di Sat Reskrim Polres Limboto); (4)

Ditunjuk Pengawas Penyidik untuk cross cek / klarifikasi dengan penyidik Sat Reskrim Polres Limboto

atau

klarifikasi/minta

perkembangan penanganan

laporan

perkara, apabila

perkaranya ditangani oleh Kewilayahan; (5)

Dapat dilakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1 – 2 minggu.

c)

Hasil tindak lanjut. (1)

Petugas penerima komplain melaporkan tertulis kepada Kaur Bin Ops dan diteruskan kepada Kasat Reskrim;

(2)

Diteruskan Laporan kepada Kapolres, Wakapolres (bila perlu diketahui untuk mendapatkan arahan / kebijakan);

(3)

Disampaikan penjelasan kepada pengadu komplain sebagai jawaban melalui surat atau melalui SMS, atau E-mail;

(4)

Surat Jawaban harus dicatat dalam Register dan diberi Nomor, tanggal, tertanda/ditanda tangani dan stempel kesatuan kepolisian.

82

III. Tempat, Ruang Dan Sarana, Personil / Petugas Penerima Pengaduan Komplain Masyarakat. 1.

Tempat dan Ruang Penerimaan Pengaduan Komplain Masyarakat; a.

Di Satuan Reskrim Tempat

kedudukan

Penerimaan

pengaduan

komplain

Masyarakat berada di Ruang Piket Sat Reskrim Polres Limboto dan ruangan penerimaan bergabung dengan Ruang Pengawas Penyidikan atau Ruangan

lain yang sudah ditentukan,

didukung dengan sarana pendukung operasionalnya. b. Di Kesatuan Kewilayahan. 1)

Tempat kedudukan Penerimaan pengaduan komplain Masyarakat berada di Polsek;

2)

Ruang Penerimaan pengaduan komplain masyarakat yang telah ditentukan berada pada Unit Reskrim Polsek, didukung dengan sarana pendukung operasionalnya.

2.

Untuk keseragaman penyebutan, pertama kali ditetapkan nama : Ruang “PENGADUAN KOMPLAIN MASYARAKAT (PUBLIC COMPLAIN)”

3.

Personil/Petugas Penerima Pengaduan Komplain Masyarakat. a.

Pada Sat Reskrim Polres Limboto ; 1)

Petugas adalah personil Sat Reskrim Polres Limboto ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kasat Reskrim terdiri 2 (dua) orang berpangkat Brigadir Polisi/PNS golongan II;

2)

Petugas penerima pengaduan komplain masyarakat pada poin 1), melaksanakan tugas dari jam 08.00 – 15.00 Wita.

b.

Tingkat Polsek a)

Petugas adalah personil Unit Reskrim Polsek ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolsek;

b)

Petugas

penerima

pengaduan komplain masyarakat,

melaksanakan tugas dari 08.00 – 15.00 Wita.

83

IV. Pengawasan Dan Pengendalian

1.

Setiap

memberikan

respon

/

menindaklanjuti

atau

selesai

menindaklanjuti pengaduan komplain masyarakat, Petugas dan atau Pengawas penyidik yang ditunjuk bertanggung jawab melaporkan secara tertulis kepada Kasat Reskrim; 2.

Setiap

memberikan

respon

/

menindaklanjuti

atau

selesai

menindaklanjuti pengaduan komplain masyarakat, Petugas dan atau Pengawas penyidik yang ditunjuk pada Kesatuan Kewilayahan, bertanggung jawab melaporkan secara tertulis : a.

Kepada Kapolda melalui Direktur Reserse Kriminal Polda Gorontalo;

b. 3.

Kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim dan.

Petugas dan pengawas penyidik membuat rekap setiap bulan sebagai pertanggungjawaban atas pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan penerimaan dan penanganan pengaduan komplain masyarakat, serta tindak lanjutnya.

V.

Administrasi 1.

Administrasi berkaitan dengan penerimaan pengaduan complain masyarakat, penanganan dan tindak lanjut kepada

pengadu

komplain,

mempedonani

dengan petunjuk Administrasi

umum

atau Surat Jawaban dan

menyesuaikan

Polri dan atau Administrasi

penyidikan Polri, serta dicatat dalam register; 2.

Kebutuhan

sarana

prasarana,

ATK

dan

kesatuan-kesatuan Reskrim sesuai tingkatan.

84

dukungan

Anggaran

VI. Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

85

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

PEDOMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SP2HP PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO

I.

Pendahuluan 1.

Umum a.

Harus disadari bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selama ini dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat, hal ini ditandai dengan masih adanya komplain atau pengaduan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang, keterlambatan penyelesaian perkara dan sebagainya. Kondisi seperti ini merupakan salah satu indikator belum dapat diwujudkannya kepastian hukum dan pelayanan Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat;

b.

Sejalan dengan era globalisasi dan transparansi (keterbukaan informasi

publik),

kecendrungan

semakin meningkatnya

tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri, maka Polri dalam hal

ini

penyidik

dituntut

untuk

terus

meningkatkan

kemampuan (profesionalisme) dan mereformasi birokrasi dalam proses penyidikan untuk membangun kepercayaan masyarakat (trust building); c.

Untuk

mengimplementasikan

Program

Kerja

Akselerasi

Tranformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat, maka Sat Reskrim Polres Limboto dan jajarannya dituntut untuk segera merubah mindset dan 86

perilaku dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

pencari keadilan dari yang selama ini terkesan dilakukan dengan cara pendekatan kekuasaan (minta dilayani) menjadi pendekatan yang sifatnya pro-aktif (melayani) sehingga pada gilirannya akan terbangun kepercayaan ( trust

building )

masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya Reserse; d.

Dalam

upaya

percepatan

kepercayaan masyarakat

membangun

tersebut,

dan

serta dalam

meraih rangka

mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, Kapolri telah

merumuskan

kebijakan

dalam

bentuk

Reformasi

Birokrasi dengan me-launching Program Quick Wins Fungsi Reskrim yaitu : “PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA PIHAK YANG

SEDANG

PROSES

MEMPERJUANGKAN

PENYIDIKAN

MELALUI

SECARA

PEMBERIAN

SURAT

KEADILAN

DALAM

BERKESINAMBUNGAN PEMBERITAHUAN

PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)”. Sebagai konsekwensi dari ditetapkannya Program Unggulan Quick Wins tersebut, maka setiap proses penyidikan dimulai sejak diterimanya Laporan Polisi sampai dengan Pelimpahan Berkas

Perkara

ke

JPU

harus dilaksanakan secara

profesional, proporsional, obyektif dan transparan yang kesemua excellence”

kegiatannya tergambar dalam

“strive

for

(pelayanan kepada masyarakat yang unggul /

prima);

e.

Guna kelancaran pelaksanaan dari Program Quick Wins melalui penerbitan SP2HP, Olah TKP dan Penanggulangan Teror oleh Fungsi Reskrim dalam setiap proses penyidikan diperlukan pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu di seluruh jajaran Sat Reskrim Polres Limboto.

87

2.

Dasar a.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b.

Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

R.I; c.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat;

d.

Surat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol.: STR/33/RA/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemberian

Pelayanan

kepada

pihak

yang

sedang

memperjuangkan Keadilan dalam Proses Penyidikan melalui SP2HP.

3.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud Maksud penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu dalam mememberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan selama proses penyidikan

atas

menginformasikan

perkara setiap

yang tahap

dilaporkan perkembangan

dengan hasil

penyidikan yang telah dilakukan melalui pengiriman SP2HP.

b. Tujuan Terwujudnya

mekanisme

penyidikan

yang

profesional,

proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel serta tidak diskriminatif sehingga dapat memberikan jaminan adanya kejelasan dan kepastian hukum berperkara.

88

bagi pihak-pihak yang

4.

Ruang Lingkup Pedoman pelaksanaan program quick wins ini meliputi petunjuk tentang tata cara pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan (SP2HP)

kepada

pelapor/korban yang harus

dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu sesuai tahapantahapan dan waktu yang telah ditetapkan.

5.

Asas-asas dan pengertian-pengertian a.

Asas- asas 1)

Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidikan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2)

Proporsional, tugasnya

yaitu

sesuai

setiap

legalitas

penyidik melaksanakan kewenangannya

masing-

masing; 3)

Kepastian

hukum,

dilakukan

untuk

yaitu

setiap

menjamin

tindakan

tegaknya

penyidik

hukum

dan

keadilan; 4)

Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan

kepentingan

umum

dari

pada

kepentingan pribadi dan/atau golongan; 5)

Efektifitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi

efektivitas

sebagaimana

dan

diatur

efisiensi dalam

waktu

penyidikan

peraturan-pratuaran /

perkap Kapolri yang berlaku; 6)

Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan ketrampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

7)

Transparan

yaitu,

memperhatikan

asas

setiap

keterbukaan

informatif bagi pihak-pihak terkait;

89

tindakan dan

penyidik bersifat

8)

Akuntabilitas yaitu, setiap penyidik dapat memper tanggung jawabkan

tindakannya

secara yuridis,

administrasi dan tehknis. b.

Pengertian-pengertian 1)

Cepat yaitu pelapor/pengadu terlayani dengan segera dan

profesional

sesaat

setelah

menyampaikan

laporannya dengan kretaria sebagai berikut : a)

Adanya kesigapan, kesiapan, dan sikap proaktif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan laporan/pengaduan;

b)

Penyidik segera membuatkan laporan polisi dan memberikan surat tanda bukti laporan (STBL) kepada pelapor;

c)

Penyidik segera mendatangi TKP untuk laporan kasus yang memerlukan olah TKP;

d)

Penyidik segera memeriksa pelapor/saksi yang ada dan dituangkan kedalam BAP;

e)

Penyidik melakukan penelitian terhadap laporan yang diterima untuk menentukan status laporan tersebut;

f)

Atasan penyidik segera mengirimkan SP2HP kepada

pelapor

mengenai

status

laporan,

identitas penyidik yang menangani dan rencana tindak lanjut proses laporan tersebut.

2)

Tepat yaitu segala upaya/tindakan yang dilakukan penyidikan didasari profesional, proporsional, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan kreteria sebagai berikut : a)

Tindakan penyidikan yang terarah dan terukur didasari

3T

(tepat sasaran, tepat alasan dan

tepat dasar hukumnya); 90

b)

Setiap

tindakan

penyidikan

didukung

oleh

administrasi penyidikan; c)

Tindakan upaya paksa oleh penyidik dilakukan sesuai urutan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam juklak/juknis yaitu dimulai dari tindakan persuasif sampai dengan tindakan represif.

3)

Transparan yaitu adanya keterbukaan dalam proses penyidikan

melalui

perkembangan pelaksanaan

penyampaian

hasil

penyidikan

pengawasan

penyidikan

pemberitahuan (SP2HP) dari

dan seluruh

tahapan tahapan penindakan yang dilakukan oleh penyidikan baik melalui surat maupun gelar perkara, kegiatan yang dilakukan : a)

Dalam penerimaan laporan petugas membacakan kembali isi laporan yang diterima dan dipahami oleh pelapor kemudian ditanda tangani bersama;

b)

Selama

dalam

penyelidikan

proses dan

mendapatkan

penelitian penyidikan

informasi

laporan, pelapor

perkembangan

penyidikan melalui SP2HP; c)

Sejak proses kepenyidikan sudah diawasi oleh Pengawas Penyidik.

4)

Akuntabel yaitu segala tindakan yang telah dilakukan sesuai

dengan

prosedur,

terukur,

tindakan

tidak

bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik/umum; 5)

Perkara mudah yaitu apabila : a)

Saksi-saksi ada dan tempat tinggalnya masih dalam wilayah satu Kecamatan dengan kantor penyidik; 91

b)

Barang buktinya mudah didapat;

c)

Petunjuk yang ada terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang ditemukan;

d)

Tidak

memerlukan

keterangan

ahli,

namun

apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hokum penyidik; e)

Tersangkanya tertangkap tangan/menyerahkan diri / keberadaan dan identitasnya diketahui serta mudah ditangkap;

f)

TKP mudah dijangkau dan masih dalam keadaan utuh serta tidak diperlukan olah TKP atau tidak diperlukan juga bantuan tehnis dalam olah TKP;

g)

Tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses

penyidikan/kalau

diperlukan

tersedia

dalam wilayah hukum penyidik.

6)

Perkara sedang yaitu apabila : a)

Saksi-saksi ada dan tempat tinggalnya masih dalam wilayah satu Kabupaten dengan kantor penyidik;

b)

Barang

buktinya

mudah

didapat

dan

ada

petunjuk yang berkaitan dengan keterangan saksi, barang bukti dan tersangka; c)

Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan

ahli

tersedia

di

wilayah

hukum

penyidik; d)

Tersangka

tidak

terganggu

kesehatannya,

keberadaan dan identitasnya sudah diketahui serta

mudah

ditangkap, tidak merupakan

bagian dari kejahatan terorganisir, jumlahnya tidak lebih dari 3 orang;

92

e)

TKP mudah dijangkau dan masih utuh serta diperlukan olah TKP dan bantuan tehnis dalam olah TKP;

f)

Diperlukan peralatan khusus Kepolisian dalam proses penyidikan dan peran lembaga lain.

7)

Perkara sulit yaitu apabila : a)

Tempat tinggal saksi berada dalam satu Provinsi dengan kantor penyidik, jumlahnya kurang dari 2 orang, saksi bukan merupakan sumber pertama, saksi berhubungan dengan lembaga lain dan untuk melakukan pemeriksaan saksi diperlukan prosedur birokrasi khusus;

b)

Sangat

diperlukan

bukti

surat

dan

untuk

mendapatkannya diperlukan izin khusus; c)

Terdapat

sebagian petunjuk

yang berkaitan

dengan keterangan para saksi dengan barang bukti namun belum mengarah pada tersangka atau sebaliknya; d)

Diperlukan beberapa keterangan ahli, sedangkan ahli tersebut belum tersedia diwilayah penyidik;

e)

Tersangka belum diketahui identitasnya atau tersangka

terganggu

kesehatannya

atau

tersangka dilindungi kelompok tertentu atau tersangka memiliki jabatan tertentu yang dalam pemeriksaan diatur oleh Undang-Undang atau jumlah tersangkanya lebih dari 4 orang; f)

TKP sukar dijangkau, jauh dari kantor penyidik dan TKP sudah dalam keadaan tidak utuh, diperlukan pengolahan TKP, diperlukan bantuan tehnis untuk olah TKP, diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP dan TKP lebih dari satu lokasi dalam wilayah hukum penyidik; 93

g)

Barang

bukti

sulit

didapat,

barang

bukti

memerlukan pemeriksaan secara forensik/ahli, barang bukti memerlukan pengamanan khusus, barang bukti memerlukan pengangkutan dan atau memerlukan tempat penyimpanan khusus; h)

Diperlukan peralatan khusus

Kepolisian dan

peran dari lembaga lain.

8)

Perkara sangat sulit yaitu apabila : a)

Tempat tinggal saksi berada di luar provinsi atau luar negeri, atau alamatnya tidak jelas (daerah terpencil), jumlah saksi kurang dari 2 orang atau saksi berhubungan dengan lembaga lain;

b)

Adanya birokrasi perizinan dalam menghadirkan saksi atau saksi diperlukan pengamanan khusus atau saksi dalam keadaan sakit-sakitan;

c)

Bukti-bukti berupa surat atau dokumen sulit ditemukan

atau

untuk

mendapatkan

bukti

diperlukan izin khusus atau bukti perlu diperiksa secara forensik; d)

Petunjuk

yang

keterkaitan

ada

antara

belum

memperlihatkan

keterangan

para

saksi,

tersangka dan barang bukti; e)

Sangat diperlukan keterangan ahli dimana ahli tersebut harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;

f)

Tersangka belum diketahui identitasnya, atau tersangka

terganggu

dilindungi

oleh

kesehatannya

kelompok

atau

tertentu,

jumlah

tersangka lebih dari 4 orang, memerlukan izin khusus

untuk

tersangka

94

memeriksa

merupakan

tersangka

bagian

dari

atau

sindikat

kejahatan

atau

warga

negara

asing

atau

tersangka melarikan diri; g)

TKP sukar dijangkau, jauh dari kantor penyidik atau

tidak

utuh

diperlukan

pengolah

TKP,

diperlukan bantuan tehnis olah TKP, diperlukan pengamanan khusus TKP atau TKP lebih dari 1 yuridiksi (wilayah hukum penyidik); h)

Barang bukti sulit didapat atau memerlukan pemeriksaan secara forensik atau memerlukan pengamanan

khusus

atau

memerlukan

pengangkutan alat angkut khusus atau barang bukti mudah rusak; i)

Untuk

mengungkap

kasusnya

diperlukan

peralatan khusus dan peran dari lembaga lain. 6.

Kegiatan a. Tahap penerimaan/penelitian laporan 1)

Sentra

Pelayanan

Kepolisian

(SPK)

menerima

laporan/pengaduan dari masyarakat; 2)

Untuk kasus-kasus tertentu dimana diperlukan bukti surat / dokumen, pelapor membawa bukti foto copy / dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana / kasus yang dilaporkan / diadukan;

3)

Pelapor membuat surat penyataan yang menyatakan bahwa laporan tersebut belum pernah dilaporkan atau ditangani oleh polisi;

4)

Laporan/pengaduan diserahkan dari SPK kepada Piket Sat Reskrim;

5)

Saksi/pelapor dimintai keterangan sementara oleh Piket Sat Reskrim dan dituangkan ke dalam BAP;

6)

Piket Reskrim membawa laporan/pengaduan ke Urmintu untuk diregister dan oleh Urmintu menelaah serta mempelajari untuk selanjutnya didistribusikan ke Kasat Reskrim; 95

7)

Kemudian Kasat mendisposisikan meneruskan ke salah satu unit dalam lingkungan kerja satuan

fungsinya

untuk menangani / proses laporan tersebut; 8)

Selambat-lambatnya 3 hari setelah laporan diterima oleh Kanit atau tim penyidik yang di tugaskan untuk menangani laporan tersebut, pelapor diberi tahu dengan mengirim surat pemberitahuan perkembangan penelitian laporan (format A1) yang isinya menjelaskan bahwa : a)

laporan pengaduan saudara telah kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti dengan penyelidikan oleh (disebutkan nama dan identitas nama penyidik) yang menangani serta nomor teleponnya atau HP yang dapat

dihubungi

sewaktu-waktu diperlukan; b)

pada akhir kalimat format A1 dibuat catatan memuat motto Polri : “KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN“

b.

Tahap penyelidikan 1)

Seterimanya

laporan

polisi

penyidik

melakukan

penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik, selanjutnya atasan penyidik memimpin gelar hasil

penyelidikan guna menentukan dapat tidaknya

hasil penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan; 2)

Dalam hal disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana,

selanjutnya

atasan

penyidik

menentukan

klasifikasi ke sulitan perkara (ringan, sedang, sulit dan sangat sulit) 3)

Kasus ringan dan kasus sedang waktu penyelidikan 14 hari bila waktu penyelidikan masih kurang dapat diperpanjang lagi penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor; 96

4)

Kasus sulit dan sangat sulit dengan waktu penyelidikan 30 hari dan dapat diperpanjang lagi penyelidikan penyidik mengirimankan SP2HP kepada pelapor.

c.

Tahap penindakan dan pemeriksaan 1)

Kasus ringan dengan waktu penyidikan paling lama 30 hari, pengiriman SP2HP yang diberikan kepada pelapor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari ke 15 dan hari ke 30;

2)

Kasus sedang dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 60 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada pelapor sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, dan hari ke 60;

3)

Kasus sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama

90

hari,

Pengiriman SP2HP diberikan kepada

pelapor sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, 60, 75, dan hari ke 90; 4)

Kasus sangat sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 120

hari,

pengiriman SP2HP diberikan

kepada pelapor sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari ke 20, 40, 60, 80, dan hari ke 100; 5)

Dalam

hal

batas

waktu penyidikan belum

diselesaikan

oleh

perpanjangan

waktu penyidikan

penyidik

dapat

dapat

mengajukan

melalui

pengawas

penyidikan kepada yang memberi perintah penyidikan.

d.

Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara 1)

Pada saat penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara tahap pertama penyidik memberikan SP2HP kepada Pelapor;

2)

Apabila dalam penelitian berkas perkara penuntut umum (JPU) mengembalikan berkas perkara (P.19) maka

97

penyidik

memberitahukan

kepada

pelapor

melalui

SP2HP dan setelah dilakukan pelimpahan kembali diikuti pemberitahuan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP; 3)

Pada saat penyerahan berkas perkara tahap kedua penyidik menyampaikan SP2HP kepada pelapor;

4)

Data penyampaian/pemberitahuan SP2HP mulai dari tahap

penilaian

penindakan

dan

laporan/pengaduan, pemeriksaan

pelimpahan berkas perkara

penyidikan,

sampai

dengan

(tahap I dan tahap II)

teregister.

e.

Pengiriman SP2HP

kepada

pelapor kedua, ketiga

dan

seterusnya berisi tentang perkembangan hasil penyidikan, namun setiap SP2HP isinya tidak sama dengan SP2HP yang telah dikirim sebelumnya (ada perkembangan hasil lidik/sidik yang telah dilakukan);

f.

Disamping masyarakat pelapor mendapatkan SP2HP juga dapat

mengakses

setiap

perkembangan

kasus

yang

dilaporkan melalui website bareskrim polri dan sms 1112.

II.

Pengawasan Dan Pengendalian

1.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan quick wins fungsi Reskrim dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Kanit, Kaur bin ops sampai dengan Kasat;

2.

Kewenangan penandatanganan SP2HP diatur sebagai berikut : a.

Untuk tingkat

Polres ditandatangani oleh Kasat/Wakasat

Reskrim/Kaurbinops dengan tembusan kepada Kapolres / WakaPolres; c.

Untuk tingkat Polsek ditandatangani oleh Kapolsek/Waka Polsek.

98

3.

Untuk memonitor setiap perkembangan hasil penyidikan, dilakukan melalui sistem penilaian dan pengawasan kinerja penyidik yang dituangkan dalam map kontrol.

III. Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan

Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

99

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR LIMBOTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA PADA SAT RESRIM POLRES LIMBOTO

I.

Pendahuluan 1.

Umum. a.

Penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Merupakan sarana pengawasan dan pengendalian, gelar perkara

mempunyai

fungsi

untuk

kepentingan

pertanggung jawaban managemen bagi Kepala Kesatuan di satu sisi dan kepentingan pertanggungjawaban teknis / taktis serta juridis

bagi atasan Penyidik dan Penyidik

Pembantu. c.

Penyidikan mengalami hambatan dalam proses penyidikan maka dilakukan gelar perkara untuk membedah perkara guna

menentukan

langkah-langkah

penyidikan

selanjutnya.

2.

Dasar. a.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

100

b.

Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.

Maksud dan tujuan a.

Maksud Maksud

pembuatan

Standar

Operasional

Prosedural

(SOP) Gelar Perkara ini sebagai pedoman dan petunjuk untuk para Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan. b.

Tujuan 1)

Untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern dan menuntaskan penanganan perkara yang terjadi.

2)

Merupakan alat kontrol terhadap Para Penyidik

Pembantu

agar

tetap

Penyidik /

dinamis

dan

seimbang dalam koridor batas kewenangan sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam Gelar Perkara meliputi Persyaratanpersyaratan dalam Gelar Perkara, Jenis perkara, Pejabat yang berwewenang

menyelenggarakan

gelar,

Peserta

gelar,

Pelaksanaan gelar dan laporan setelah gelar.

5.

Pengertian Gelar Perkara Gelar Perkara adalah upaya Penyidik/Penyidik Pembantu berupa bedah perkara dan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan.

101

II.

Persyaratan 1.

Jenis Perkara. Jenis perkara yang digelar adalah : a.

Ada masalah yang dihadapi oleh penyidik : 1)

Penyidik / Penyidik Pembantu menghadapi kesulitan atau ragu dalam : a)

Menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan (twilight).

b)

Menentukan pasal, UU yang dipersangkakan.

c)

Melakukan

tindakan/upaya

paksa

terhadap

tersangka atau barang bukti (penggeledahan, penyitaan,

penangkapan,

penahanan

dan

peningkatan status saksi menjadi tersangka). 2)

Proses penyidikan telah berlangsung lama/waktunya berlarut-larut (lebih dari 3 bulan) tanpa kemajuan.

3)

Proses penyidikan memasuki tahapan penting atau kritis dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan dan

pemeriksaan

atau

tahap

penyelesaian

dan

penyerahan Berkas Perkara atau Penyidikan akan dihentikan/dilanjutkan kembali. 4)

Perkara yang disidik juga disidik oleh Penyidik dari Kesatuan

/

Instansi

lain

yang

juga

memiliki

kewenangan. 5)

Gelar Perkara dilaksanakan terhadap semua berkas perkara

yang

ditangani

yakni

pada

saat

awal

menerima Laporan Polisi, sebelum dilakukan upaya paksa dan sebelum menaikan status saksi menjadi tersangka. b.

Perkara yang berbobot 1)

Pembuktian perkara cukup sulit dan rumit

2)

Perkara terkait berbagai Aspek / kebijakan atau

102

kepentingan Negara / Instansi, hubungan antar Negara / Dunia Internasional,

kepentingan lembaga

tertentu (Politik, Ekonomi, Sosial, Agama, Pertanahan). 3)

Perkara melibatkan tokoh penting / mempunyai pengaruh luas di masyarakat.

4)

Tersangka merupakan Warga Negara Asing atau tunduk pada Undang-undang Hukum acara di luar Peradilan Umum.

c.

Komplain masyarakat Adanya Komplain masyarakat terhadap tindakan Penyidik / Penyidik

Pembantu yang menangani perkara dan kuat

dugaan terjadi penyimpangan teknis / taktis dan atau kekeliruan

penerapan

pasal

Undang-undang

dalam

penyidikan. d.

Putusan Pengadilan Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan tindakan penyidik / Penyidik Pembantu tidak syah.

2.

Penggelar a.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara.

b.

Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu.

c.

Kepala

Kesatuan

yang

sekarang

secara

Struktural

membawahi Penyidik / Penyidik Pembantu. 3.

Peserta Gelar Perkara. Peserta gelar yang berhak menghadiri Gelar Perkara disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. a.

Polri (Intern). 1)

Kepala Kesatuan atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

2)

Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara bertindak selaku pimpinan Gelar Perkara.

103

3)

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara sebagai pemapar.

4)

Irwasda

5)

Propam

6)

Bidkum

7)

Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya jawab Gelar Perkara.

b.

Instansi di luar Polri (Ekstern). 1)

Pimpinan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka Criminal Justice System (CJS).

2)

Pejabat-pejabat

tertentu

lainnya

yang

ada

hubungannya dengan pemeliharaan keamanan. Peserta Gelar Perkara harus terpilih dan dapat dipercaya tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan pihakpihak yang terlibat di dalam perkara. 4.

Pimpinan dan Penanggung jawab. Penyelenggaraan Gelar Perkara dipimpin oleh Kepala Kesatuan, sedang tanggung jawab penyelenggaraan Gelar Perkara secara fungsional berada pada Kasat Reskrim/Pawasdik.

III.

PELAKSANAAN GELAR PERKARA. 1.

Sebelum pelaksanaan. a.

Penyidik/Penyidik

Pembantu

yang

menangani

perkara

menyusun dan mengajukan rencana gelar perkara kepada yang bertugas mengatur Gelar Perkara (Pawasdik). b.

Penyidik/Penyidik

Pembantu

yang

menangani

perkara

menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara. c.

3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan,

para Peserta telah

menerima undangan Gelar Perkara. d.

Penyidik/Penyidik

Pembantu

yang

menangani

perkara

menentukan Notulen yang bertugas mencatat lengkap

104

semua kegiatan Gelar Perkara. 2.

Saat pelaksanaan. a.

Pembukaan.

b.

Paparan Penyidik/Penyidik

Pembantu yang menangani

perkara. c.

Pembahasan / Diskusi.

d.

Kesimpulan dan Penutup.

Gelar perkara yang diminta oleh Satuan lain (Mabes Polri, Polda, Propam, Binkum dan Irwasda)pelaksanaannya atas permintaan secara tertulis dan harus didampingi oleh Atasan Penyidik atau Pawasdik. 3.

Laporan Setelah Gelar Perkara. a.

Notulen menyusun laporan pelaksanaan Gelar Perkara dengan melampirkan catatan notulen, copy/materi paparan Penyidik/Penyidik

Pembantu yang menangani

perkara,

kesimpulan dan rekomendasi hasil Gelar Perkara serta daftar hadir peserta. b.

Laporan Gelar Perkara setelah ditanda tangani oleh Pimpinan Gelar, Notulen dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara kemudian disampaikan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara untuk dilaksanakan.

IV.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

melaksanakan

penyidikan Limboto,

Juni 2012

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

105