SOP Pencatatan Kapal

B  E     I  S N  G   A  L  K A  K

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP

: : : : : :

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) ≤ 5 GT

KABUPATEN BENGKALIS

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tentang Pengendalian

KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi organisasi dan tatakerja Dinas Kelautan Kelautan dan dan Perikanan Perikanan Kabupaten Bengkalis ; b. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis; c. Menguasai peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bukti Pencata Pencatatan tan Kapal Perikanan ; d. Memahami dan menguasai menguasai informasi dan teknologi; teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. tersebut.

KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan

PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. IZIN BARU

a. Rencana usaha meliputi meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;

f.

Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung  jawab perusahaan yang menyatakan: 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. g. Rekomendasi Dinas Kelautan Provinsi NTT B. PERUBAHAN SIUP

PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.

a. Fotoco SIUP an akan diubah PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.