PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN No Dokumen : /PUSK.RL/ /2016 No.Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :½
SOP
Nining Julie Astuty NIP.19690702 200502 2 002
Puskesmas Rukun Lima
1. Pengertian
Suatu panduan pengendalian dokumen kebijakan sistem manajemen mutu yang mencakup
pembuatan,distribusi,penggunaan,perubahan
dengan
mengikuti
2. Tujuan
ketentuan yang diatur. Terkendalinya kerahasiaan, proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi
3. Kebijakan
dokumen kebijakan. SK Kepala Puskesmas Rukun Lima Nomor Dokumen :
4. Referensi
tentang Pengendalian Dokumen Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,
/PUSK.RL/
/2016
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan 5. Prosedur
Dasar, Tahun 2015. 1. Identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen kebijakan. 2. Penyusunan dokumen kebijakan. Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan identifikasi atau perubahan serta penyusunan dokumen kebijakan. 3. Pengesahan dokumen kebijakan. Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen kebijakan. 4. Sosialisasi dokumen kebijakan. Kepala puskesmas melakukan sosialisasi dokumen kebijakan kepada seluruh pelaksana supaya dapat diketahui dan dijalankan. 5. Pencatatan,distribusi dan penarikan dokumen kebijakan sekretaristim akreditasi bertugas dalam pengendalian dokumen kebijakan meliputi : a. Penomoran dokumen kebijakan. b. Pencatatan dalam daftar dokumen eksternal atau internal. c. Menyerahkan dokumen kebijakan kepada pelaksana untuk menggandakan. d. Mendistribusikan dokumen kebijakan yang sudah diberi stempel terkendali. e. arik dokumen kebijakan lama apabila dokumen ini adalah dokumen kebijakan pengganti serta mengisi format usulan penambahan atau penarikan dokumen kebijakan. f. Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel “kadalwarsa” dan menyimpan dokumen kebijakan tersebut selama 2 tahun.
g. Memusnahkan dokumen kebijakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 6. Penyimpanan dokumen kebijakan a. Dokumen kebijakan asli(masterdokumen kebijakan yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) disimpan di sekretariat tim akreditasi. b. Dokumen kebijakan fotokopi disimpan di masing-masing unit puskesmas. c. Dokumen kebijakan harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat,diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana. 7. Penataan dokumen kebijakan Penataan dokumen kebijakan dikelompokan menurut kelompok pelayanan. 8. Revisi atau perubahan dokumen kebijakan a. Dilaksanakan setelah proses pengkajian serta mendapat pengesahan sesuai pejabat yang berwenang. b. Setiap kali revisi seluruh halaman akan mengalami perubahan. c. Isi revisi atau perubahan harus tercatat pada riwayat perubahan dokumen. d. Tanggal terbit dokumen kebijakan ditulis di atas yang menandatangani 6. Bagan Alur 7. Unit Terkait
Semua unit pelayanan di Puskesmas Rukun Lima
PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN
SOP
KEBIJAKAN No Dokumen : /PUSK.RL/ /2016 No.Revisi : Tanggal Terbit : Halaman :½ Nining Julie Astuty NIP.19690702 200502 2 002
Puskesmas Rukun Lima
8. Pengertian
Suatu panduan pengendalian dokumen kebijakan sistem manajemen mutu yang mencakup
pembuatan,distribusi,penggunaan,perubahan
ketentuan yang diatur.
dengan
mengikuti
9. Tujuan
Terkendalinya kerahasiaan, proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi
10. Kebijakan
dokumen kebijakan. SK Kepala Puskesmas Rukun Lima Nomor Dokumen :
11. Referensi
tentang Pengendalian Dokumen Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,
/PUSK.RL/
/2016
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan 12. Prosedur
Dasar, Tahun 2015. 9. Identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen kebijakan. 10. Penyusunan dokumen kebijakan. Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan identifikasi atau perubahan serta penyusunan dokumen kebijakan. 11. Pengesahan dokumen kebijakan. Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen kebijakan. 12. Sosialisasi dokumen kebijakan. Kepala puskesmas melakukan sosialisasi dokumen kebijakan kepada seluruh pelaksana supaya dapat diketahui dan dijalankan. 13. Pencatatan,distribusi dan penarikan dokumen kebijakan sekretaristim akreditasi bertugas dalam pengendalian dokumen kebijakan meliputi : h. Penomoran dokumen kebijakan. i. Pencatatan dalam daftar dokumen eksternal atau internal. j. Menyerahkan dokumen kebijakan kepada pelaksana untuk menggandakan. k. Mendistribusikan dokumen kebijakan yang sudah diberi stempel terkendali. l. arik dokumen kebijakan lama apabila dokumen ini adalah dokumen kebijakan pengganti serta mengisi format usulan penambahan atau penarikan dokumen kebijakan. m. Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel “kadalwarsa” dan menyimpan dokumen kebijakan tersebut selama 2 tahun. n. Memusnahkan dokumen kebijakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 14. Penyimpanan dokumen kebijakan d. Dokumen kebijakan asli(masterdokumen kebijakan yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) disimpan di sekretariat tim akreditasi. e. Dokumen kebijakan fotokopi disimpan di masing-masing unit puskesmas. f. Dokumen kebijakan harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat,diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana. 15. Penataan dokumen kebijakan Penataan dokumen kebijakan dikelompokan menurut kelompok pelayanan. 16. Revisi atau perubahan dokumen kebijakan e. Dilaksanakan setelah proses pengkajian serta mendapat pengesahan sesuai pejabat yang berwenang. f. Setiap kali revisi seluruh halaman akan mengalami perubahan.
g. Isi revisi atau perubahan harus tercatat pada riwayat perubahan dokumen. h. Tanggal terbit dokumen kebijakan ditulis di atas yang menandatangani 13. Bagan Alur 14. Unit Terkait
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.