Sop Laporan Informasi

1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI

NO. DOKUMEN SOP/SAT INTELKAM  /OPSNAL/04

HALAMAN 1/4

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 10 MARET 2016 DIBUAT OLEH KAUR BIN OPS

M. YUDI SETIWAN IPDA NRP 78040043

1.

DIPERIKSA OLEH KASAT INTELKAM

FEBRI NURZAN, SIK AKP NRP 84021491

DISAHKAN OLEH KAPOLRES GORONTALO

HERRI RIO PRASETYO. SIK AKBP NRP 73060604

Tujuan Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pembuatan Laporan Informasi untuk membantu pimpinan memperoleh informasi sebanyak mungkin dan sedini mungkin secara cepat dan akurat, sehingga pimpinan dapat mengambil tindakan segera sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.

2.

Pedoman/Acuan 2.1

Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2

Undang  –  undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang  –  undang Hukum  Acara Pidana.

2.3

Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.4

Panduan Teknis atas Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 412 / VI / 2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.

2.5

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /37/I/2005, tanggal 31 Januari 2005, tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2

3.

2.6

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 990 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keamanan.

2.7

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.8

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 993 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggalangan Intelijen Keamanan.

2.9

Peraturan Kaba Intelkam Nomor 2 tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Keamanan Polri beserta perubahannya.

2.10

Instruksi Kapolri No. Pol. : Ins / 01 / II / 1997 Tgl 27 Februari 1997 tentang kewajiban membuat Laporan informasi bagi setiap Anggota Polri, sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas.

2.11

Kawat Sandi Kapolri No. Pol. : KS / SI / XI / 2001 Tgl 29 Desember 2001 tentang Perintah Untuk Meningkatkan pembuatan Laporan Informasi.

Pengertian Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan : 3.1

3.2

3.3

3.4 3.5 3.6

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kapolri dan membina serta menyelenggarakan fungsi Intelkam bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas  –  tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Produk Intelijen adalah suatu perwujudan akhir dari kegiatan operasional intelijen, setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran atau tulisan dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan intelijen sebagai hasil kegiatan/ ops intelijen, dengan melalui proses pengolahan dan administrasi yang disusun sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah ditentukan dan erat hubungannya dengan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Data adalah keterangan atau bahan nyata dan benar yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar  – benar ada atau terjadi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda  –  tanda yang mengandung nilai, makna dab pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atatupun non elektronik.

3

3.7.

3.8

4.

Alat 4.1

4.2 4.3

5.

Laporan Informasi adalah Laporan yang hanya meliputi satu bidang dan satu masalah yang dilihat, didengar dan dirasakan langsung atau tidak langsung oleh pertuigas intelijen disertai dengan fakta  – fakta yang dipisahkan dari pendapat pelapor, disusun secara kronologis sistematis, sumber, waktu cara mendapatkan dan nilai kebenaran harus jelas. 3.9 Adminsitrasi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan menyangkut caracara penyelenggaraan pelaporan (produk) dan penyelenggaraan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen yang dilakukan secara terus menerus, teratur dan terarah untuk mencapai tujuannya.

Alat perlengkapan pembuatan Laporan Informasi yang digunakan meliputi : 4.1.1 Komputer; 4.1.2 Printer; 4.1.3 Alat tulis (Pulpen, Buku Agenda Agenda Laporan Informasi); Meja dan kursi; Media Massa dan Media Elektronik

Kewajiban Kewajiban Kewajiban membuat laporan informasi sesuai pembagian Satuan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

6.

5.1

Satuan Intelkam Polres maupun Polsek diwajibkan membuat laporan informasi minimal seminggu sekali.

5.2

Opsnal non intelkam diwajibkan membuat laporan informasi minimal sebulan dua kali.

5.3

Non opsnal diwajibkan membuat laporan informasi minimal sebulan sekali.

5.4

polsek jajaran diwajibkan membuat laporan informasi minimal sebulan sekali.

MATERI PENYUSUNAN Materi penyusunan Produk Laporan Informasi terdiri dari : 6.1.

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi tentang : 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5

Sumber Informasi Hubungan pelapor dengan sumber Cara mendapatkan informasi Waktu mendapatkan informasi Nilai / bobot informasi

4

6.2

Bab II, memuat fakta  – fakta yang berisi tentang : 6.2.1 Semua informasi yang meliputi Ipoleksosbukam, baik peristiwa / kejadian atau suatu gejala yang dapat mengarah kepada gangguan kamtibmas, baik yang diperoleh dari sumber Intelijen atau diketahui sendiri. 6.2.2 Berisi uraian fakta  –  fakta secara sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi. 6.2.3 Mencakup / Memenuhi Apa, Bilamana, Dimana, Siapa, Bagaimana dan Mengapa ( ABIDISIBAME ).

6.3

Bab III, memuat pendapat pelapor yang berisi tentang : 6.3.1  Analisa 6.3.2 Prediksi yang akan terjadi 6.3.3 Langkah  – langkah Intelijen, Fungsi Kepolisian dan Instansi terkait yang telah dilakukan 6.3.4 Rekomendasi

7.

Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembuatan Laporan Informasi di tingkat Polres adalah Para Kabag, Kasat dan Para Kasi, serta ditingkat Polsek adalah Kapolsek.

8.

Sistim pengolahan Laporan Informasi

SUMBER INFO -

MASYARAKAT JARINGAN POLRI MEDIA MASSA

-

LAP INFO

KBO

KOMPULIR

-

NILAI

-

TUNJUK PERS

PRODUK LAIN

TETAP

BHI

BERKAS

LK LAPGAS

KASAT IK

MTO

STO -

-

SPRINGAS UUK RENPUL BAKET LI BARU LAPGAS

-

SPRINGAS TO / UUK RENGAS BARGAS LAP GIAT HAR LI BARU LAPGAS

USER

5

9.

Penutup Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembuatan Laporan Informasi ini disusun untuk menjadi pedoman / acuan bagi setiap personil Polri sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.