SOP LAKA LANTAS.pdf

BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI DIREKTORAT LALU LINTAS

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I PENDAHULUAN

A.

Umum

1.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam urusan pemerintahan negara di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat berLalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari ancaman dan gangguan dalam beraktifitas di jalan dalam rangka meningkatan kualitas hidupnya.

2.

Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

3.

Dalam kegiatan penanganan Kecelakaan Lalu lintas, kecepatan dan akurasi tindakan serta efisiensi

peralatan yang dipergunakan sangat menentukan

efektivitas pertolongan terhadap korban dalam rangka meminimalisir korban meninggal dunia atau luka-luka yang mengakibatkan cacat tubuh, kerugian harta benda dan/atau permasalahan Lalu lintas Jalan yang timbul di tempat kejadian perkara.

1

4.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di tempat kejadian perkara Kecelakaan

Lalu

lintas

dan

Angkutan

Jalan

harus

dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat atau rakyat,

dapat

Negara dan

Hukum, maupun kepada lembaga dan organisasi Polri. Oleh karena itu diperlukan suatu norma, standar, kriteria dan prosedur yang dipergunakan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban setiap personel Polisi Lalu lintas

yang mengangani

Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebijakan

mutu

pelayanan Polisi Lalu lintas dan nilai-nilai profesionalisme dan akuntabiilitas yang terkandung dalam kebijaksanaan dan strategi ”Trust Building”.

B.

Maksud Dan Tujuan

1.

Maksud

Penetapan Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan dimaksudkan sebagai instrumen teknis dalam rumusan norma, standar, kriteria dan prosedur tugas bagi anggota Polri pengemban fungsi teknis Lalu lintas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 Undang-Undang No.20 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ini ditetapkan dengan tujuan umum :

1)

Terwujudnya efektififitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap tindakan anggota Polisi Lalu lintas dalam kegiatan mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

2

2)

Terwujudnya suatu tolok ukur mutu pelayanan Polisi Lalu lintas dalam suatu kebijakan mutu yang memiliki daya kepastian, terukur secara profesional, proporsional, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan

secara

yuridis

berasaskan

nilai-nilai

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah :

1)

Mencegah kesalahan prosedur dan/atau keterlambatan tindakan yang dapat berkibat pada fatalitas korban manusia;

2)

Meminimalisir korban luka-luka dan/atau korban meninggal dunia manusia dan kerugian harta benda;

3)

Mencegah kemacetan dan ketidaktertiban arus Lalu lintas di TKP Laka lantas;

4)

Mempermudah serta mempercepat proses penyidikan / pengungkapan penyebab kecelakaan, dalam rangka proses penyelesaian perkara; dan

5)

Menjamin kepastian hukum dan memperlancar proses pelayanan hak korban atau ahli waris yang benar-benar berhak atas santunan Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

C.

Ruang Lingkup

Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas ini meliputi norma, standar, kriteria dan prosedur kegiatan yang dipergunakan oleh Polri pengemban fungsi teknis Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk :

3

1.

mendatangi tempat kejadian perkara;

2.

menolong korban;

3.

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

4.

mengolah tempat kejadian perkara;

5.

mengatur kelancaran arus Lalu lintas;

6.

mengamankan barang bukti; dan

7.

melakukan penyidikan perkara. BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Operasional ini yang dimaksud dengan :

1.

Norma adalah aturan atau ketentuan hukum yang digunakan untuk menata penyelenggaraan tugas dalam penanganan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2.

Standar adalah ukuran dasar dengan kaidah-kaidah yang pasti dan baku yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu target mutu kegiatan yang harus dilakukan dalam penanganan Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

3.

Kriteria adalah ukuran yang dipakai sebagai dasar penilaian terhadap kesesuaian antara tingkat kerawanan dan/atau fatalitas korban Kecelakaan Lalu lintas dengan tindakan yang dilakukan dalam penanganannya.

4.

Prosedur adalah tata cara yang ditetapkan untuk menerapkan norma-norma ketentuan menurut standar, kriteria, tahap-tahap, dan tingkat-tingkat kegiatan dalam penanganan Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

5.

Lalu lintas adalah adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan.

6.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu lintas Jalan.

4

7.

Jalan

adalah

seluruh

bagian

Jalan,

termasuk

bangunan

pelengkap

dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.

8.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

9.

Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

10. Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu lokasi di jalan tempat kecelakaan terjadi dimana ditempat itu terdapat korban dan/atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa

telah terjadi suatu peristiwa Kecelakaan Lalu lintas dan

Angkutan Jalan.

11. Korban Kecelakaan Lalu lintas adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka ringan pada anggota tubuh manusia.

12. Korban meninggal dunia Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang dipastikan meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

13. Korban luka berat Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang karena luka-lukanya itu ia

menjadi menderita cacat tetap sebagai akibat

langsung dari

Kecelakaan Lalu lintas atau harus dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan atau keadaan luka pada tubuh yang tidak akan sembuh lagi dengan sempurna sehingga tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5

14. Korban luka ringan Kecelakaan Lalu lintas adalah korban luka-luka sebagai akibat Kecelakaan Lalu lintas, yang tidak termasuk dalam pengertian luka berat. 15. Kerugian harta benda dalam Kecelakaan Lalu lintas adalah kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari Kecelakaan Lalu lintas dalam wujud benda milik korban atau orang lain, kendaraan, bangunan, fasilitas umum, yang dapat dinilai dengan uang rupiah. 16. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada korban kecelakaan Lalu lintas atau ahli warisnya melalui PT. Jasa Raharja berupa penggantian biaya pengobatan, santunan meninggal dunia, dan santunan cacat tetap, berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 jo PP No 17 Tahun 1965 atau Undang-Undang No 34 Tahun 1964 jo PP No 18 Tahun 1965. 17. Ahli waris korban adalah janda yang sah atau duda yang sah atau anak-anak yang sah atau orang tua yang sah dari korban yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No 17 dan PP No 18 Tahun 1965. 18. Pelayanan korban Kecelakaan Lalu lintas adalah pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menjamin kecepatan pertolongan dan ketepatan tindakan terhadap peristiwa Kecelakaan Lalu lintas agar korban tidak menjadi lebih parah dan pelayanan pengurusan hak korban atas dana santunan Kecelakaan Lalu lintas dapat dilaksanakan dengan lancar. 19. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang suatu kejadian, pelanggaran dan kejahatan yang dilihat, didengar, dialami ataupun ditanganinya seketika itu, atau dari laporan masyarakat dan pengaduan yang diterimanya. 20. Keterangan Kecelakaan Lalu lintas adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh petugas Unit Kecelakaan Polisi Lalu lintas tentang Kecelakaan Lalu lintas yang ditanganinya, yang dibuat dalam suatu formulir laporan kecelakaan Lalu lintas pelaku dan korban, identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat, kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan, dan risalah kejadian Kecelakaan Lalu lintas tersebut.

6

21.

Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya.

22.

Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi ancaman kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna menghindari kematian dan kecacatan.

BAB III NORMA-NORMA PENAGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A.

Golongan Dan Sifat Perbuatan Pelaku Serta Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas

1.

Golongan Perbuatan Dasar : Pasal 316 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) Perbuatan pelaku dalam Kecelakaan Lalu lintas digolongkan sebagai tindak Pidana Kejahatan.

2.

Sifat Perbuatan Dasar : Pasal 1 butir 24 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Sifat perbuatan pelaku Kecelakaan Lalu lintas adalah merupakan delik culpa, yaitu perbuatan yang tidak disengaja atau lalai, atau kurang hati-hati, atau tidak diduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3.

Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas Dinyatakan sebagai kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, harus memenuhi unsur-unsur kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 24 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

7

B.

a.

ada suatu peristiwa;

b.

terjadi di jalan;

c.

peristiwa tersebut tidak diduga dan tidak disengaja;

d.

melibatkan Kendaraan;

e.

dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain;

f.

mengakibatkan korban manusia; dan/atau

g.

kerugian harta benda.

Ketentuan Pidana Mengenai Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan 1.

Pengemudi Lalai dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Pasal

310 UU

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan) :

a.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan

dan

kerusakan

Kendaraan

dan/atau

barang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8

d.

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2.

Pengemudi Tidak Tertib, ngebut, ugal-ugalan, sehingga terjadi kecelakaan Tolok ukur perbuatan : Pasal 311 ayat (1) Dengan sengaja mengemudikan

Kendaraan Bermotor dengan cara atau

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang...”. Sanksi Pidana : Pasal 311 ayat (2) s/d ayat (5)

a.

Dalam

hal

perbuatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

b.

Dalam

hal

perbuatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

c.

Dalam

hal

perbuatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

d.

Dalam

hal

perbuatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama

12

(dua

belas)

tahun

atau

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

9

denda

paling

banyak

3.

Pengemudi Tabrak Lari (Pasal 312)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4.

Orang yang Tidak Memberi Pertolongan Terhadap Korban (Pasal UU 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 531 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHP) Norma Pokok

Pasal 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu lintas wajib: a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu lintas; b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Ketentuan Pidana Sanksi pidana terhadap orang yang bukan pengemudi yang terlibat kecelakaan Lalu lintas, tidak diatur dalam ketentuan pidana UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu dalam hal dilakukan penyidikan terhadap pelaku pada Pasal 232 UU LLAJ tersebut, diterapkan ketentuan pidana dalam KUHP yaitu Pelanggaran Terhadap Orang Yang Perlu Ditolong.

10

Pasal 531 UU No.1 Tahun 1946 (KUHP) :

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan padanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau

diadakannya dengan tidak akan menguatirkan,

bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,C.

Penggolongan Kecelakaan Lalu lintas

1.

Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan Berdasarkan

Pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan, terdiri atas :

a.

Kecelakaan Lalu lintas ringan Kecelakaan Lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

b.

Kecelakaan Lalu lintas sedang Kecelakaan

Lalu

lintas

sedang

merupakan

kecelakaan

yang

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c.

Kecelakaan Lalu lintas berat. Kecelakaan Lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2.

Dilihat dari jumlah korban, bobot kerugian secara politis atau ekonomis terhadap pemerintah dan/atau tingkat fatalitas yang terjadi dilihat dari anatomi kecelakaan, meliputi :

a.

Kecelakaan menonjol, dengan kategori sebagai berikut : 1) Kecelakaan Lalu lintas melibat kan pejabat pemerintahan dan/atau menjadi korban dalam kecelakaan,dengan klasifikasi sebagai berikut :

11

a) pejabat Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam golongan VVIP/VIP dan/atau pejabat negara asing yang sedang berada di Negara Republik Indonesia

mewakili negaranya,

termasuk keluarganya; b) mantan Kepala Negara/Presiden Republik Indonesia dan mantan

Wakil

Presiden

Republik

Indonesia,

termasuk

isterinya; dan c) pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia dan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Panglima Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah.

2) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan pejabat pemerintahan luka berat atau meninggal dunia klasifikasi sebagai berikut :

a) perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau Perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota; dan c) tokoh masyarakat, pimpinan partai, dan/atau individu yang berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat secara nasional.

3) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang;

4) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan lumpuhnya Lalu lintas pada jaringan jalan nasional paling lama 6 (enam) jam, yang disebabkan :

a) Jembatan pada jalan nasional terputus; atau b) Kendaraan khusus pengangkut bahan berbahaya dan/atau bahan yang mudah meledak mencemari lingkungan dan masyarakat atau terbakar.

12

5) Kecelakaan Lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum mengakibatkan korban manusia meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang atau luka berat lebih dari 20 orang.

b.

Kecelakaan Biasa Kecelakaan

yang

dikategorikan

sebagai kecelakaan

biasa

adalah

kecelakaan yang tidak termasuk kategori menonjol sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D.

Penggolongan Korban

Korban

kecelakaan

Lalu

lintas

diklasifiasikan

menjadi

3 (tiga)

golongan, yaitu sebagai berikut : 1.

Korban mati atau meninggal dunia;

2.

Korban luka berat ;

3.

Korban luka ringan.

Dalam kaitan korban kecelakaan Lalu lintas, Peraturan Pemerintah yang terkait mengenai korban yaitu :

1.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993

a. Korban Mati atau Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 93 ayat 3 PP No 43 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai korban mati atau meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu lintas adalah orang yang dipastikan mati karena akibat langsung dari suatu kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

13

b. Korban luka berat

Berdasarkan Pasal 93 ayat 4 PP No 43 tahun 1993, dinyatakan sebagai berikut :

1)

Korban manusia yang digolongkan sebagai korban luka berat akibat kecelakaan Lalu lintas adalah: a) Orang yang menderita luka-luka karena akibat langsung dari kecelakaan Lalu lintas dan luka-lukanya itu mengakibatkan ia menderita cacat tetap;

b) Orang yang menderita cacat karena akibat langsung dari suatu kecelakaan sehingga ia harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan;

2)

Kategori penderita luka berat.

Kategori penderita luka berat adalah keadaan atau jenis dan sifat luka berat atau luka parah sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 94 ayat (4) bagian penjelasan PP No, 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan, yaitu;

a) Penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh atau tidak dapat pulih lagi dengan sempurna untuk selama-lamanya, sehingga mengakibatkan

penderita

tidak

cakap

lagi

melakukan

pekerjaannya;

b) Kehilangan

salah

satu

atau

keseluruhan

panca

indera

(penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit) dan suara;

14

c)

Kudung atau romping sehingga menjadi jelek wajahnya

karena ada sesuatu anggota badan yang romping, misalnya gigi romping, telinga teriris putus, hidung romping, dan sebagainya;

d) Lumpuh sehingga tidak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya;

e) Hilang akal budi atau berubah pikiran atau pikiran terganggu sehingga tidak dapat berpikir lagi dengan normal selama lebih dari empat minggu;

f)

Gugurnya kandungan ibu yang sedang hamil;

g) Kehilangan sesuatu anggota badan atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu anggota badan atau tidak dapat sembuh / pulih lagi untuk selama-lamanya;

h) Kondisi luka-luka atau penderitaan yang dinyatakan oleh dokter berdasarkan visum et repertum sebagai luka berat. c. Korban Luka Ringan

Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dunia dan korban luka berat. 2.

Peraturan Pemerintah No. 17 & 18 Tahun 1965

Ketentuan mengenai korban berdasarkan PP No. 17 & 18 tahun 1965 terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, b,c dan d, yaitu sebagai acuan dalam mengurus hak-hak korban atas santunan kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut :

15

a. Korban Mati atau Meninggal Dunia

Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

b. Korban Cacat Tetap

Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

C. Biaya Rawatan dan Pengobatan Dokter

Dalam hal ada biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan selama waktu paling lama 365 hari. d. Korban Meninggal Dunia tanpa ahli waris

Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan. E.

Penyebab Kecelakaan Lalu lintas (Pasal 229 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kecelakaan Lalu lintas dapat disebabkan oleh : 1.

kelalaian Pengguna Jalan;

2.

ketidaklaikan Kendaraan;

3.

ketidaklaikan Jalan dan/atau;

4.

lingkungan.

16

F.

Kewajiban Dan Hak Anggota Polisi Lalu lintas Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

1.

Kewajiban (Pasal 227 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu lintas dengan cara : a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; b. menolong korban; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; d. mengolah tempat kejadian perkara; e. mengatur kelancaran arus Lalu lintas; f. mengamankan barang bukti; dan g. melakukan penyidikan perkara.

2.

Hak dan Kewenangan (Pasal 260 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

a.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1) memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita

sementara

Kendaraan

Bermotor

yang

patut

diduga

melanggar peraturan berLalu lintas atau merupakan alat dan / atau hasil kejahatan;

2) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

17

3) minta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

4) melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

5) melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan;

6) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7) menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

8) melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu lintas; dan/atau

9) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A.

Prinsip Pelaksanaan Tugas

1.

Prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, setiap personel Polantas

mendasari

setiap

tindakannya

dengan

landasan

Peraturan

Perundang – Undangan, agar setiap orang atau warga masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum tanpa membedakan kedudukan, suku bangsa, agama, maupun derajat, dan setiap orang dilayani dengan kepatutan dan keadilan, agar pananganan yang dilakukan bermanfaat mengurangi resiko kecelakaan dan warga masyarakat merasa dilindungi, diayomi dan dilayani.

2.

Prinsip Perlindungan dan Pengayoman

Setiap tindakan yang dilakukan harus dilandasi kewajiban melindungi dan menjaga warga masyarakat yang terlibat kecelakaan agar terhindar dari bahaya yang lebih uruk, dengan memberi keyakinan akan jaminan keamanan serta memberi petunjuk dan bimbingan mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk yang dapat merugikan jiwa dan harta bendanya, sehingga warga masyarakat merasa damai lahir batin, bebas dari gangguan fisik dan psikis, dan bebas dari rasa kekhawatiran.

3.

Prinsip Sinergistik Fungsionalitas

Setiap personel yang menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan harus menyadari bahwa hasil kinerjanya akan berdampak lebih baik jika bekerja sama dengan instansi/pihak terkait dibandingkan jika bekerja sendiri, akan tetapi senantiasa dilandasi batas-batas kewenangan dalam

19

melakukan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Undang-Undang.

4.

Prinsip Proporsionalitas

Setiap tindakan harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban tugas sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan teknis yang dimiliki sehingga setiap perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, lembaga, dan masyarakat.

5.

Prinsip Akuntabilitas

Setiap

proses

kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan harus

dipertanggungjawabkan kepada

dapat

masyarakat atau rakyat, lembaga atau

organisasi, serta kepada Negara dan hukum.

6. Prinsip Prioritas Penanganan Gawat Darurat

Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan setiap personel Polantas harus pemprioritaskan tindakan terhadap keadaan gawat darurat yaitu suatu keadaan dimana seseorang korban berada dalam kondisi ancaman kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna menghindari kematian dan kecacatan.

B.

Prinsip Mutu Pelayanan

Pelayanan yang diberikan dalam rangka pengurusan hak korban maupun dalam penanganan tersangka, harus mengacu

pada prinsip-prinsip pelayanan publik

yaitu : 1.

Kesederhanaan Prosedur

pelayanan

tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

20

2.

Kejelasan

a.

Adanya ketentuan persyaratan teknis dan administratif pelayanan;

b.

Adanya kepastian waktu yang dapat dibaca oleh masyarakat yang dilayani;

c.

Adanya kejelasan dan perincian biaya apabila ada biaya yang menjadi kewajiban masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d.

Adanya

unit

menyelesaikan

kerja

dan

pejabat

keluhan/persoalan

yang

bertanggungjawab

pelayanan

hak

korban

dalam dan/atau

tersangka. 3.

Kepastian waktu

Adanya batasan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian suatu

pelayanan

dan mampu menyelesaikan pelayanan dalam kurun waktu yang ditentukan. 4.

Akurasi Tindakan

Produk pelayanan harus benar, tepat dan sah sesuai peraturan Perundangan – undangan. 5.

Kedayagunaan

Produk pelayanan harus bermanfaat

bagi korban/keluarganya dalam

mengurus hak korban/ahli waris termasuk bagi tersangka, keluarga tersangka dan/atau penasihat hukumnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi tersangka sesuai peraturan perundang-undangan. 6.

Kemudahan Akses Unit pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus mudah dijangkau

masyarakat dan diupayakan adanya akses melalui teknologi komunikasi.

21

7. Penampilan, Disiplin, Sopan dan Ramah.

Setiap petugas Polantas dan PNS pada unit kecelakaan Lalu lintas harus disiplin, sopan, santun dan ramah, berpenampilan yang baik dan rapi, serta melayani dengan empati dan ikhlas.

8. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus bersih, rapi, tertib, indah dan tersedia fasilitas ruang tunggu, tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. C.

Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan ukuran yang baku yang wajib di taati oleh pemberi dan penerima layanan Polantas, sekurang-kurangnya meliputi 10 (sepuluh) standar baku, yaitu :

1.

Prosedur Pelayanan ;

2.

Waktu penyelesaian ;

3.

Besarnya biaya pelayanan apabila ada ;

4.

Produk pelayanan yang akan diterima oleh yang terlayani ;

5.

Sarana dan Prasarana utama dan pendukung ;

6.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan kemampuan, keahlian, dedikasi dan integritas moral ;

7.

Penyelesaian Pengaduan/saran ;

8.

Kotak dan atau tempat pengaduan/saran ;

9.

Ukuran (indeks) tingkat kepuasan masyarakat ;

10. Unit kerja pengawasan.

22

D.

Indeks Kepuasan Masyarakat

1.

Dasar Pengukuran Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) setidak-tidaknya meliputi 13 (tiga belas) unsur sebagai berikut :

a.

Kejelasan Varian Pelayanan Yaitu daftar jenis dan macam pelayanan yang dapat diberikan oleh Polantas sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan

b.

Undang-Undang. Daftar ini terdapat pada semua kantor Polantas termasuk Pos Polantas.

c.

Prosedur Pelayanan Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan oleh Polantas/PNS Lalu lintas Polri kepada masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur mekanisme dan sistematisasi proses (runut dan mekanis).

d.

Persyaratan Pelayanan Yaitu Persyaratan teknis dan legal administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

e.

Kejelasan Petugas Pelayanan Yaitu kepastian petugas yang akan memberikan pelayanan (nama, pangkat,

jabatan) sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan

masyarakat.

f.

Kedisiplinan Petugas Pelayanan Yaitu Kesungguhan dan konsistensi keberadaannya pada jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

g.

Kemampuan Petugas Pelayanan Yaitu Tingkat penguasaan dan keahlian serta ketrampilan petugas pelayanan pada bidang tugas yang dilaksanakan dalam pelayanan, sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan tuntas dan clear.

23

h.

Tanggung jawab petugas pelayanan Yaitu kejelasan batas wewenang dan tanggung jawab tiap petugas dalam penyelenggaraan pelayanan.

i.

Kecepatan Pelayanan Yaitu target waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk menyelasaikan pelayanan.

j.

Keadilan Mendapatkan Pelayanan Yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan subyek yang dilayani baik status, golongan, maupun kondisi ekonomi seseorang.

k.

Kesopanan Dan Keramahan Petugas Yaitu Sikap, perilaku dan tutur kata petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu diawali dengan “Senyum, Sapa dan Salam”, serta diakhiri dengan “Senyum, Terima Kasih, dan salam”, secara sopan, ramah, dan tulus, dan memperlakukan setiap warga yang dilayani dengan hormat.

l.

Kejelasan dan kepastian biaya Yaitu kepastian mengenai biaya apa yang harus dibayar oleh masyarakat, apa dasar hukumnya dan berapa besar biaya untuk ini dan untuk itu ditetapkan. Apabila bentuk pelayanan itu merupakan tugas kewajiban sebagai Polisi lalu Lalu lintas, harus dijelaskan bahwa bantuan Polantas tindak dipungut biaya.

m. Kepastian jadwal pelayanan Yaitu pelaksanaan waktu jam kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Contoh, hari sabtu adalah hari libur kerja di beberapa daerah, tetapi pada kantor Pelayanan STNK dan SIM ditentukan bahwa hari sabtu tetap melayani masyarakat. Maka, hal itu harus diketahui publik dan harus ditaati petugas pelayanan.

24

n.

Kenyamanan Lingkungan Yaitu kondisi standar sarana dan prasarana pelayanan yag bersih, rapi, teratur dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk pelayanan, bacaan berupa buku, surat kabar dan sebagainya sesuai kemampuan internal unit pelayanan. Ruang tunggu pelayanan harus dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang dilayani.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A.

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara

1.

Persiapan mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas

a.

Personil Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 (dua) orang dan anggota Sabhara minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan teknis (laboratorium kriminal dan identifikasi untuk melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan).

Apabila kecelakaan Lalu lintas berakibat kemacetan Lalu lintas yang panjang perlu menyertai anggota Bimmas untuk memberikan informasi kepada pengemudi agar pengemudi sabar untuk antri karena telah terjadi kecelakaan Lalu lintas.

b.

Kendaraan Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya adakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti Rem, lampu rotator,ban, lampu-lampu, sirene serta peralatan lainnya yang dianggap penting.

25

c.

Peralatan lain yang diperlukan dalam menangani TKP

kecelakaan Lalu

lintas yang terdiri dari :

1) Alat pengaman TKP -

10 buah kerucut Lalu lintas.

-

2 buah lampu peringatan

-

2 buah senter

-

rambu-rambu Lalu lintas seperti petunjuk arah, batas

kecepatan

dan sebagainya. -

2 buah segitiga pengaman

2) Kelengkapan petugas seperti : - Jas/rompi Lalu lintas. - Sarung tangan - Peluit/sempritan - Tongkat Polri - Senjata api, borgol - Kotak P2GD

3) Alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa/ gambar TKP

4) Alat pengukur jarak (meteran) dan alat-alat untuk pembuatan tandatanda di permukaan jalan.

5) Alat pemecah kaca , alat pemotong sabuk pengaman alat pemotong kerangka kendaraan bermotor, alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor dan alat penarik kendaraan bermotor.

6) Alat pemadam kebakaran

7) Alat pemotret

8) Kaca pembesar

26

9) Garis Polisi (Police line)

10) Kompas

11) Dan lain-lain yang diangap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kecelakaan Lalu lintas yang terjadi.

d.

Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti : Ambulans, pemadam kebakaran, mobil derek dan lain-lain.

e.

Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah memberikan APP kepada petugas yang akan ke TKP mengenai peristiwa kecelakaan Lalu lintas itu sendiri, pembagian tugas dan lain-lain.

2.

Mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas.

a.

Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi Lalu lintas.

b.

Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan.

c.

Apabila situasi Lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirene dan rotator.

d.

Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran Lalu lintas.

e.

Perhatikan arus Lalu lintas selama diperjalanan menuju TKP, bilamana ada kendaraan yang dicurigai melarikan diri.

f.

Tiba di TKP : 1) Parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta dapat berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.

2) Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus sedangkan untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan.

3) Rotator

kendaraan

tetap

penanganan TKP.

27

dihidupkan

sampai

selesai

kegiatan

3.

Tindakan pertama Di TKP kecelakaan Lalu lintas

a.

Mengamankan TKP kecelakaan Lalu lintas

1) Tujuan pengamanan TKP kecelakaan Lalu lintas

(a) Menjaga agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP. (b) Mencegah

timbulnya

permasalahan

baru seperti

terjadinya

kecelakaan Lalu lintas dan kemacetan Lalu lintas. (c) Untuk memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan bagi petugas yang sedang melaksanakan tugas di TKP serta pemakai jalan lainnya. (d) Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau rusak. (e) Untuk

memperoleh

keterangan

dan

fakta

sebagai

bahan

penyidikkan lebih lanjut.

2) Alat-alat yang digunakan untuk mengamankan TKP meliputi :

(a) Kendaraan petugas (b) Kerucut Lalu lintas (c) Lampu peringatan (d) Lampu senter (e) Rambu-rambu Lalu lintas ( petunjuk arah, batas

kecepatan,

prioritas dan lain-lain) (f) Segitiga pengaman.

3) Tata cara mengamankan TKP kecelakaan lalu

lintas

(a) Penentuan jarak untuk menutup dan membatasi TKP kecelakaan Lalu lintas.

28

Untuk menentukan jarak dalam rangka menutup dan membatasi TKP kecelakaan Lalu lintas harus terlebih dahulu menentukan jarak berhenti suatu kendaraan.

Contoh :

Pada suatu jalur jalan dengan kecepatan yang diijinkan adalah 72 Km/jam maka jarak berhenti suatu kendaraan dapat dihitung sebagai berikut : v S=(v x t) + -----(2 x a) S = Jarak Berhenti Kendaraan V= kecepatan kendaraan ( 72 Km/jam = 20 M/det) t= Waktu reaksi dari pengemudi rata-rata 1 detik a= Perlambatan rata-rata 5 m/det Maka jarak berhenti kendaraan tersebut adalah : (20x20) (20x1) + ----------- = 20 + 40 = 60 meter( 2 x 5 ) Dengan

demikian

maka

jarak

yang

diperlukan

untuk

menutup/membatasi TKP kecelakaan Lalu lintas dijalur jalan tersebut adalah 60 Meter, dari kendaraan petugas sampai kerucut terdepan.

(b) Cara penempatan alat-alat pengamanan TKP kecelakaan Lalu lintas. -

Pada jalur satu arah Parkir kendaraan petugas menyudut/ serong dengan badan jalan

(membentuk sudut kira-kira 30 derajat dengan tepi

jalan ) di depan TKP kecelakaan Lalu lintas dengan jarak 10 meter dari kendaraan/ korban yang terlibat kecelakaan Lalu lintas, dengan bagian belakang dari kendaraan petugas tersebut mengahadap arah datangnya arus Lalu lintas.

29

Lampu

rotator

dan

lampu

hazard

kendaraan

petugas

dihidupkan. Letakan kerucut No.1 disamping kanan bagian belakang kendaraan petugas dan segaris dengan sudut kanan depan kendaraan petugas, kemudian letakan kerucut No.9 paling depan dari arah datangnya arus Lalu lintas dengan jarak minimal 60 meter dari jarak berhenti kendaraan pada jalur jalan tersebut. Kemudian diantara kerucut No.1 dan No.9 diletakan 7 (tujuh) buah kerucut lainnya, sedangkan kerucut No.10 diletakkan diantara kendaraan petugas dan kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas. Kerucut No.9 diletakan ditepi jalan/pada garis tepi jalan dan didepan kerucut tersebut ditempatkan lampu peringatan pada kedua sisi jalan dengan jarak antara 25 s/d 50 meter dari kerucut No.9 tersebut, namun apabila tidak memiliki lampu peringatan agar menggunakan segi tiga pengaman.( contoh gambar lihat lampiran No.......)

-

Pada jalur 2 (dua) arah Posisi kendaraan petugas dengan cara penempatan pada jalur satu arah. Penempatan kerucut pada prinsipnya sama dengan cara penempatan pada jalur satu arah, hanya pada jalur jalan yang ditutup ditempatkan 7 (tujuh) buah kerucut sepanjang jarak berhenti kendaraan. Tiga buah kerucut lainnya ditempatkan pada arah yang berlawanan, sebagai batas lajur yang ditutup . Kemudian ditepi seberang jalan sejajar dengan kerucut No. 3 dan

ditepi

seberang

jalan

lainnya

peringatan atau segi tiga pengaman.

30

ditempatkan

lampu

Ditempat kerucut No.7 pada jarak antara 25 s/d 50 meter ditempatkan

lampu

peringatan

/

segi

tiga

pengaman,

kemudian disamping kerucut No.7 yang diletakan ditepi jalan ditempatkan rambu Lalu lintas (memberi kesempatan terlebih dahulu pada kendaraan yang datang dari depan) (contoh gambar lihat lampiran No.........)

-

Ketentuan penempatan alat-alat TKP laka lantas tersebut diatas hanya dapat dilaksanakan pada TKP kecelakaan Lalu lintas di jalur Lalu lintas yang sepi, ruas jalannya lebar dan kecepatan tinggi seperti jalan Tol dan Arteri.

(c) Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah diberi batas (Police line).

(d) Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat diluar batas yang telah ditentukan.

(e) Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling mempengaruhi.

(f) Membuat tanda di TKP kecelakaan Lalu lintas.

(1) Terhadap kendaraan yang terlibat

kecelakaan Lalu lintas.

Kedudukan kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas diberi tanda “ Garis siku-siku” diatas permukaan jalan pada batas masing-masing bumper depan dan belakang dari kendaraan tersebut ( titik terluar dari keempat sudutnya), sedangkan kedudukan dari keempat as roda kendaraan tersebut diberi tanda X diatas permukaan jalan.

31

(2) Terhadap korban kecelakaan Lalu lintas. Letak dari pada korban diberi tanda dengan menggambar bagian luar dari tubuh korban diatas permukaan tempat dimana korban tergeletak.

(3) Terhadap alat bukti lainnya Untuk alat bukti lainnya seperti ceceran darah, pecehan kaca, alat-alat kendaraan yang terlepas, lobang dipermukaan jalan dan sebagainya ditandai dengan melingkari bagian luarnya diatas permukaan tempat/ jalan dimana alat-alat bukti tersebut ditemukan.

(4) Terhadap titik tabrak Titik tabrak ditandai dengan tanda X didalam lingkaran.

(5) Terhadap bekas rem Bekas rem kendaraan ditandai dengan tanda XX pada kedua ujung bekas rem tersebut.

(6) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto segera dipindah kan ketepi jalan sehingga arus Lalu lintas dapat lancar kembali.

g) Penanganan terhadap korban kecelakaan Lalu lintas

(1) Tujuan dilaksanakannya pertolongan terha dap korban kecelakaan Lalu lintas adalah untuk membantu agar kondisi korban tersebut tidak menjadi lebih buruk.

(2) Peralatan

yang

diperlukan

dalam

menolong

kecelakaan Lalu lintas adalah sebagai berikut :

-

Pembalut cepat

-

Kasa steril

-

Pembalut biasa

-

Obat merah (yodium)

32

korban

-

Pemabalut segi tiga

-

Plester

-

Kapas

-

Gunting

(3) Tata cara memberikan pertolongan pada korban kecelakaan Lalu lintas

-

Apabila tidak ada petugas medis usahakan memberikan pertolongan sesuai petunjuk P2GD.

-

Terhadap korban patah tulang, agar dijaga korban tetap pada posisi semula dan jangan sekali-kali merobah posisi korban dan pada saat akan dikirim kerumah sakit, diusahakan

agar

posisi

korban

tetap

seperti

saat

ditemukan di TKP.

-

Terhadap korban yang terhimpit anggota badannya oleh kendaraan / alat-alat kendaraan, apabila akan dilakukan pertolongan terhadap korban, usahakan terlebih dahulu kehadiran seorang dokter atau petugas medis untuk menghentikan pendarahan atau memberikan pertolongan lebih lanjut setelah korban dilepaskan dari himpitan/ jepitan tersebut.

-

Apabila korban dapat menganggu kelancaran arus Lalu lintas, maka korban dapat dipindahkan ketempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula.

-

Usahakan secepatnya dapat mengeta hui dan mencatat indentitas korban dan dalam kasus tabrak lari diupayakan untuk mendapat informasi dari korban mengenai identitas kendaraan yang menabrak korban.

33

-

Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan kendaraan ambulance atau kendaraan petugas maka yang perlu dilakukan adalah entukan terlebih dahulu Rumah sakit atau dokter yang akan dituju kemudian mencatat indentitas kendaraan yang akan membawa korban ke Rumah Sakit.

-

Amankan dan catat semua barang berharga milik korban, untuk kemudian diserhkan kembali kepada korban/ keluarga/ ahli waris yang berhak.

(4) Pengolahan

TKP

kecelakaan

lalu

lintasTujuan

dilaksanakannya pengolahan TKP kecelakaan Lalu lintas adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyakbanyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi menurut teori “ Bukti Segi

Tiga”

guna

memberi

arah

terhadap

penyidikkan

selanjutnya. Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di TKP kecelakaan Lalu lintas yaitu ; alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan tersangka. Untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut diatas, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Pengamatan umum



Keadaan jalan, sempit/ lebar/ tanjakan/ turunan/ tikungan/ simpangan/ lurus dll.



Keadaan lingkungan, ramai/ sepi/ bebas pandangan dll.



Keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan Lalu lintas



Kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas.



Kerusakan pada kendaraan



Kerusakan pada jalan dan kelengkapannya



Letak kendaraan dan korban

34



Bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecehan kaca, tetesan darah, bekas cat/ dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/ jatuh dll.

 

Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Pemeriksaan terhadap

kendaraan yang

terlibat

kecelakaan Lalu lintas.



Surat-surat kendaraan (STNK,STCK, Buku Kir)



Keadaan lampu-lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu).





Keadaan klakson



Keadaan alat penghapus kaca



Kedudukan persneling pada gigi berapa.



Keadaan kemudi.



Penyetelan dari pada kaca spion.



Kondisi rem



Kondisi ban kendaraan



Kedudukan spido meter/ ukuran kecepatan kendaraan



Kondisi Per



Muatan kendaraan.

Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapanya



Kondisi jalan ( HotMix/ Sirtu/ berlobang/ bergelombang dll)



Rambu-rambu yang ada disekitar TKP



Kondisi bahu jalan



Marka jalan

35



Pemeriksaan terhadap tersangka



Amankan

tersangka

termasuk

memberikan

perlindungan apabila ada masyarakat yang main hakim sendiri. 

Lakukan interview dengan mengajukan pertanyaan singkat

kepada

tersangka

untuk

memperoleh

keterangan sementara tentang bagaimana terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. 

Kondisi pengemudi sebelum terjadi kecelakaan Lalu lintas



Catat indentitas tersangka (SIM,KTP dll)



Photografi (pemotretan) di TKP. 

Foto situasi TKP secara keseluruhan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru.



Foto

posisi

dari

kendaraan

yang

terlibat

kecelakaan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru. 

Foto korban sebelum dipindakan dari TKP.



Foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas.



Foto bekas-bekas yang tertinggal di TKP seperti bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul dll.



Setelah melakukan pemotretan, semua data-data dicatat dengan lengkap meliputi :

-

Jarak pengambilan gambar

-

Cuaca pada waktu pengambilan foto

-

Cahaya/penyinaran yang digunakan.

-

Kamera yang digunakan

-

Diafragma dan kecepatan yang digunakan

-

Arah pemotretan

36



Setelah seluruh kegiatan pemotretan selesai, segera dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemotretan (contoh terlampir)



Pembuatan

gambar/sketsa

TKP,

langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Cari arah mata angin (arah utara)



Tentukan Skala ( 1 : 100 yang artinya 1 meter di TKP sama dengan 1 Cm di gambar atau 1 : 200 yang artinya 1 meter di TKP sama dengan ½ Cm di gambar).



Unsur-unsur yang harus dituangkan dalam gambar TKP kecelakaan Lalu lintas adalah :

-

Lebar jalan, lebar got, lebar trotoar dll

-

Bentuk

jalan

;

jalan

lurus,

tikungan,

persimpangan -

Posisi korban

-

Posisi kendaraan

-

Posisi titik tabrak

-

Posisi titik pokok pengkuran

-

Posisi barang bukti

-

Bayangan arah/tujuan dari masing-masing kendaraan yang terlibat

-

Untuk menguatkan gambar sketsa di TKP perlu di tanda tangani oleh tersangka,saksi dan diketahui oleh penyidik yang membuat sketsa TKP.



Pengukuran gambar/ sketsa TKP Tujuan dari kegiatan pengukuran TKP kecelakaan Lalu lintas adalah untuk mengetahui jarak / ukuran yang sebenarnya dari situasi TKP.

37

Dengan ukuran yang benar maka akan memudahkan pada waktu diadakan rekonstruksi. 

Posisi / titik yang perlu dilakukan pengkuran.

-

Titik pokok pengukuran ( titik P);

-

Key point/ titik tabrak (titik X);

-

Posisi

kendaraan

pengukuran

dari

yang

terlibat

bemper

depan

(titik dan

belakang);



-

Posisi korban;

-

Posisi barang bukti;

-

Panjang bekas rem;

-

Lebar jalan;

Metode/cara pengukuran di TKP kecelakaan Lalu lintas.

-

Metode garis alas

-

Tentukan titik pokok pengukuran

(tiang listrik,

pal Km, tiang telepon/ bangunan - bangunan lainnya yang

tidak dilakukan pemindahan

dalam waktu dekat) -

Tarik garis lurus melalui titik P dan dengan

jalan

dimana

terjadi

sejajar kecelakaan

tersebut. -

Tarik garis tegak lurus dari semua titik yang perlu diukur ke garis alas.

-

Adakan pengukuran terhadap garis - garis tegak lurus tersebut.

-

Ukur jarak antara titik P (garis alas) kesemua titik yang ada di garis alas. (contoh terlampir) Metode ini lebih cocok untuk jalan lurus.

38



Metode Segitiga

-

Tentukan 2 (dua) buah titik pokok pengukuran (titik A dan titik B)

-

Tarik garis lurus dari A ke B

-

Tarik garis lurus dari semua titik yang harus diukur ke titik A dan B. Metode ini lebih cocok untuk jalan tikungan tajam atau persimpangan.

(5)

Pengakhiran penanganan TKP Kecelakaan Lalu lintas : 

Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP kecelakaan Lalu lintas selesai dilaksanakan

maka

dilakukan

pebgecekan

terhadap

personil,perlengkapan dan segala hal yang diketahui, diketemukan dan dilakukan di TKP. 

Pembukaan TKP

Setelah TKP dibuka hal yang perlu diperhatikan bahwa arus

Lalu

lintas

anggota(anggota

harus

disini

normal

bukan

kembali

termasuk

dalam

baru tim

penyidik kecelakaan Lalu lintas) dapat meninggalkan TKP 

Permintaan Visum et Repertum :



Setelah kembali dari TKP, segera ajukan permintaan Visum et Repertum ke Rumah Sakit dimana korban di rawat.



Isilah Blangko Visum sesuai kebutuhan (Visum luar untuk korban luka meninggal dunia)

39

dan Visum dalam untuk korban



Pengiriman mayat ke Rumah Sakit untuk dimintakan Visum harus diperhatikan : 

Diberi label dan disegel pada ibu jarinya (guna menghindari kekeliruan)



Pada label harus jelas disebutkan identitas korban ( nama, umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, tempat tinggal, No.LP, tanda tangan petugas yang mengirim).



Apabila keluarga korban keberatan diadakan bedah mayat maka kewajiban penyidik untuk secara persuasif memberikan penjelasan tentang pentingnya bedah mayat tersebut (sebagai pedoman gunakan pasal 222 KUHP).



Pada dasarnya pencabutan Visum tidak dibenarkan, bilamana Visum harus dicabut maka yang berwenang mencabut

Visum

adalah

serendah-rendahnya

Kapolres.



Permohonan

pencabutan

Visum

diajukan

oleh

keluarga korban ( ayah/ibu, suami/istri, dan anak) yang disahkan

oleh

Lurah/

kepala

desa

setempat

berdasarkan alasan yang dapat diterima maisalnya : alasan agama, kepercayaan atau adat istiadat. 

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.



Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan materi sebagai berikut :

40



Hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti.



Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TP TKP dan

pengolahan

TKP)

tehadap

hasil

yang

ditemukan di TKP.



Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara Pemotretan di TKP dan Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.



Adakan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dalam rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.



Laksanakan proses penyidikan sesuai KUHAP. 

Pemanggilan tersangka dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

-

Pedomani ketentuan yang diatur dalam pasal 112, 113 dan 116.

-

Surat panggilan harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang ( Kapolres / Kasat Lantas selaku penyidik) serta yang dipanggil.

-

Nama, pekerjaan dan alamat yang dipanggil harus ditulis dengan jelas.

-

Waktu pemanggilan (tanggal hari dan jam) dan tempat untuk menghadap harus ditulis dengan jelas serta harus ada cukup tenggang waktu bagi yang dipanggil (penerima surat panggilan) untuk menghadap.

-

Sebutkan dengan jelas maksud / keperluan pemanggilan.

-

Penahanan Sementara Terhadap Tersangka.

41

Bagi tersangka yang terlibat kecelakaan Lalu lintas dan korban meninggal dunia atau luka berat, untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penahanan sementara (pasal 20 KUHAP).

Oleh

karena

penahanan

merupakan

tindakan pengekangan terhadap kebebasan seseorang, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

*

Pedomani

ketentuan

yang

diatur

dalam pasal 20, 21, 24, 25, 29 dan 31 KUHAP. *

Surat Perintah Penahanan Sementara harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Kapolres/ Kasat Lantas selaku penyidik).

*

Atas permintaan tersangka, penyidik dapat

menangguhkan

penahanan

sementara (pasal 31 KUHAP yo pasal 35,36

PP

27

Kewenangan

tahun

2083).

menangguhkan

penahanan sementara berada Kepala Kesatuan (Kapolres).

*

Surat Perintah Pengeluaran Tahanan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan (Kapolres) .

-

Penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa) yang mempunyai kewenangan sesuai yang diatur dalam pasal 6, 7, 9, 10 dan 11 KUHP melakukan

pemeriksaan

terhadap

saksi/tersangka dalam hal sebagai berikut :

42

*

Dalam

hal

dimulainya

penyidikan

terhadap peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang terjadi, maka penyidik berkewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (pasal 109 (1) KUHAP).

*

Dalam hal dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka, maka pemeriksa wajib untuk memberi-tahukan tentang hak-hak tersangka (pasal 50 s/d 65 KUHAP).

*

Dalam

melakukan

pemeriksaan,

dilarang

menggunakan

pemeriksa

ekerasan/tekanan

dalam

bentuk

apapun (pasal 117 (1) KUHAP).

*

Pemeriksaan

terhadap

saksi

atau

tersangka dapat dilakukan ditempat kediamannya, bilamana telah duakali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan yang patut dan wajar (pasal 113 KUHAP).

*

Penyidik / penyidik pembantu dapat meminta pendapat ahli / orang yang memiliki keahlian khusus (pasal 120 (1)

KUHAP).

Terutama

berkaitan

dengan persyaratan teknis dan laik jalan kepada petugas DLLAJ yang mempunyai

43

keahlian

sebagai

pemeriksa dan atau ATPM (sebagai ahli spesifikasi tehnis kendaraan) di daerah.

*

Saksi

diperiksa

dengan

tidak

disumpah kecuali ada cukup alasan untuk dapat diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan (pasal 116 (1) KUHAP).

*

Tersangka berhak meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya.

*

Dalam

hal

tersangka

ditahan

sementara, maka waktu 1 x 24 jam ( 1 hari ) setelah perintah penahanan dijalankan

harus

segera

dilakukan

pemeriksaan (pasal 122 KUHAP).

-

Tersangka

yang

dibuatkan

Surat

Tersangka

ditahan

harus

Perintah

(SPPT)

dan

segera

Penahanan tembusan

disampaikan kepada keluarga. Perhatikan :

(1) Penyidik

selalu

mengikuti

perkembangan korban bila luka berat s/d hari ke 30 bilamana tetap bertahan hidup diklasifikasikan dalam penerapan Pasal 360 (1) KUHP bila hari ke 31 meninggal dunia penerapan Pasalnya 360 (1) KUHP. (2)

Penyidik yang melakukan pemeriksaan tidak boleh ganti-ganti.

44

(3)

Beritahukan hak-hak tersangka secara jelas.



Berita

Acara

Pemeriksaan

yang

digunakan

adalah :

(1)

Terhadap

kecelakaan

Lalu

lintas

yang

korbannya meninggal atau luka berat proses penyidikannya dilaksanakan sebagaimana prosedur pemeriksaan biasa. (2)

Terhadap

kecelakaan

Lalu

lintas

yang

korbannya atau akibat yang ditimbulkan sangat ringan, proses penyidikannya dapat dilakukan

secara

Acara

Pemeriksaan

Singkat (Sumir / Tipiring). 

Penyitaan Barang Bukti

(1)

Pada prinsipnya sesuai Pasal 52 huruf a UULAJ, setiap kendaraan yang digunakan untuk

melakukan

tindak

diamankan sementara suratnya

yang

kepentingan

pidana

termasuk surat-

semata-mata

penyidikan

dapat

ke

untuk

Pengadilan.

Kecelakaan Lalu lintas adalah perbuatan tertangkap tangan (pasal 111 KUHAP). Setelah

dari

TKP

penyidik

segera

menetapkan berdasarkan bukti-bukti di TKP apakah

perbuatan

pelanggaran

mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

45

Untuk

melengkapi

berkas

perkara

pemeriksaan maka penyidik segera minta persetujuan

Ketua

Pengadilan

atas

kendaraan atau surat-surat yang

disita

(pasal 38 ayat (2) KUHAP). Atas

pertimbangan

masyarakat

kepentingan

kendaraan dapat tidak

dilakukan penyitaan dengan catatan : (2)

Penyidik tidak membutuhkan lagi sebagai bahan pembuktian.

(3)

Kendaraan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilik untuk mengurangi beban ekonomi keluarga terutama kendaraan dari kredit.

(4)

Penyidik

tidak

administrasi

menambah penyidikan

beban terutama

penyediaan lahan parkir / penyimpanan dan pengawasan. (5)

Kendaraan harus didata dari 4 dimensi (pada titik benturan, depan/ belakang, kanan / kiri).

(6) 

Tidak boleh dirubah bentuk.

Taktik dan teknik pemeriksaan

a)

Persiapan pemeriksaan

(1)

Pemeriksa

(penyidik

/

penyidik

pembantu) harus berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan yang mengarah

pada

unsur-unsur

pidana

yang dituduhkan semaksimal mungkin. (2)

Menyeleksi bukti-bukti dari TKP yang penting untuk bahan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP.

46

(3)

Hindari pemikiran subyektif terhadap pelaku

sebelum

mendapatkan

keterangan-keterangan

dari

saksi

(korban), pelaku disertai dengan buktibukti di TKP

b)

Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara sebagai berikut :

(1)

Kecelakaan

Lalu

lintas

korban

Meninggal dunia dan atau luka berat dibuat dalam acara pemeriksaan biasa (pasal 152-202 KUHAP).

(2)

Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan atau rugi material dibuat dalam acara pemeriksaan singkat (pasal 203-204 KUHAP) Contoh terlampir.

c)

Berita Acara harus memenuhi persyaratan :

(1)

Syarat formal Sesuai dengan pasal 121 KUHAP yaitu Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan membuat BA yang diberi tanggal dan memuat

tindak

dipersangkakan,

pidana dengan

yang

menyebut

waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk perkara.

47

kepentingan

penyelesaian

(2) Syarat matriel Yaitu Berita Acara yang dibuat harus memenuhi yaitu

syarat-syarat

antara

pembuktian

bukti-bukti

yang

diketemukan di TKP dengan unsurunsur kesalahan (kelalaian dan atau kesengajaan) yang disangkakan. B.

Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas menyangkut Warga Negara Asing ( CD atau CC)

1.

Anggota CD/CC mengunakan kendaraan CD/CC bertabrakan pejalan kaki :

a.

Tindakan pertama di TKP 1)

Laksanakan TPTKP sesuai prosedur

2)

Catat identitas korban/pejalan kaki dan pengemudi (anggota CD/CC) serta kendaraannya.

b.

Tindakan lanjutan (di kantor). 1)

Periksa saksi dan korban (kalau memungkinkan)

2)

Pengemudi dan Kendaraan anggota CD/CC tidak

3)

Berkas perkara diteruskan ke DEPLU melalui Direktur Intelpampol

ditahan/disita.

Mabes Polri. 2.

Anggota CD/CC menggunakan kendaraan CD/CC bertabrakan dengan kendaraan sipil yang dikemudikan oleh orang sipil.

a.

Tindakan pertama di TKP. 1)

Laksanakan TPKTP sesuai prosedur.

2)

Catat identitas kendaraan dan kedua pengemudi yang terlibat tabrakan.

3)

Kendaraan CD/CC tidak disita.

4)

Kendaraan sipil disita.

48

b.

Tindakan lanjutan (di kantor) 1)

Melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengemudi Sipil lebih lanjut

2)

Teruskan perkara ke pengadilan apabila terbukti pengemudi Sipil sebagai tersangka, dengan tembusan DEPLU melalui Direktur Intelpampol Mabes Polri / Ditlantas Polri.

3)

Teruskan berkas perkara ke DEPLU melalui Direktur Intelpampol Mabes Polri, apabila terbukti anggota CD/CC sebagai tersangka.

3.

WNI / WNA (bukan anggota CD/CC) yang menggunakan kendaraan CD/CC bertabrakan dengan kendaraan Sipil yang dikemudikan oleh orang Sipil.

a.

b.

4.

Tindakan pertama di TKP. 1)

Lakukan TPTKP sesuai prosedur

2)

Catat identitas kedua pengemudi dan kendaraan yang terlibat.

3)

Kendaraan yang dikemudikan CD/CC tidak disita.

4)

Kendaraan Sipil disita

Tindakan Lanjutan (di kantor) 1)

Kedua pengemudi dan saksi diperiksa lebih lanjut.

2)

Berkas perkara diajukan ke Pengadilan.

Anggota CD/CC menggunakan kendaraan CD/CC bertabrakan dengan anggota ABRI sebagai (pejalan kaki / pengemudi kendaraan) : a.

Amankan TKP

b.

Segera hubungi POM TNI (penanganan oleh POM) bila diminta bantuan, berikan bantuan dalam hal pengukuran dan penggambaran Sket TKP.

C.

Penyidikan Kecelakaan Menyangkut Anggota TNI.

1.

Anggota TNI yang menggunakan kendaraan Sipil / Kendaraan Dinas milik TNI, bertabrakan dengan kendaraan sipil yang dikemudikan oleh orang sipil :

a.

Tindakan di TKP.

49

2.

b.

Lakukan TPTKP sesuai prosedur.

c.

Segera hubungi POM TNI.

Tindakan lanjutan ( di kantor ). a.

Pengemudi Sipil diperiksa lanjut dan buatkan BAP-nya

b.

Pemeriksaan saksi (pengemudi TNI) pemeriksaan dilakukan oleh POM TNI dan atau penyidik Polri. Apabila terbukti bahwa pengemudi anggota TNI sebagai tersangka, maka BAP di TKP, BAP saksi dan barang-barang bukti yang disita oleh petugas POLRI, diserahkan kepada POM TNI untuk diselesaikan melalui Mahmil. Apabila terbukti bahwa pengemudi Sipil sebagai tersangka, maka perkara diselesaikan melalui proses pengadilan Negeri dan anggota TNI sebagai saksi.

3.

Anggota TNI bertabrakan dengan anggota TNI. a.

Amankan TKP.

b.

Segera hubungi POM TNI (penanganan di TKP oleh POM TNI dibantu oleh anggota Polri/Polantas).

c.

Apabila diminta bantuan oleh POM TNI, berikan bantuan dalam hal pengukuran dan penggambaran sketsa TKP.

D.

Kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan anggota VVIP/VIP

1.

2.

Yang dimaksud dengan VVIP adalah : a.

Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

b.

Tamu negara setingkat Presiden.

Yang dimaksud VIP adalah : a.

Pejabat-pejabat Negara (Para Menteri Kabinet, Pejabat Tinggi Non Departemen, para anggota MPR/DPR RI).

b.

Tamu Negara setingkat Pejabat Negara (Menteri) dan atau pejabat asing yang diperlakukan sebagai tamu Negara.

c.

Pejabat Perwakilan Negara Asing (CD/CC).

d.

Kas Angkatan/Kapolri.

e.

Pejabat Muspida TK I

50

Proses penyidikan kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan anggota VVIP/VIP seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Anggota VVIP

a)

Pengemudi dan kendaraan tidak ditahan/disita.

b)

Kendaraan Non VVIP diproses sesuai prosedur.

c)

Hasil Penyidikan (berkas perkara) dikirimkan ke Sekretariat Negara melalui Dirlantas Polri dengan tembusan kepada Kapolri.

2) Anggota VIP

a)

Proses penyidikannya sama dengan anggota VVIP dalam rangka acara Dinas / Protokoler.

b)

Proses penyidikannya sesuai prosedur untuk umum dan khusus untuk pejabat tinggi negara (Menteri anggota, MPR / DPR RI dalam hal tertentu dimintakan ijin melalui Presiden.

E.

c)

Adakan Koordinasi sebaik-baiknya dengan instansi terkait.

d)

Laporkan segera hasilnya kepada pimpinan secara berjenjang.

Penyelidikan Kasus Tabrak Lari (Hit and Run).

1.

Tindakan pertama di TKP.

a.

Mencari dan mengumpulkan informasi / keterangan dari korban / saksi dan masyarakat setempat. Kemungkinan ada yang

mengetahui /

mengenal pengemudi yang melarikan diri, nomor Polisi, warna, jenis, merek kendaraan dan sebagainya. b.

Meneliti bukti-bukti yang tertinggal/barang bukti yang didapat di TKP untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut, antara lain : Bekas Rem, pecahan kaca, bekas ban, darah / cat yang ada pada baju korban dan sebagainya.

51

c.

Mencari lebih lanjut tentang kemugkinan-kemungkinan arah larinya kendaraan tersebut, dari tipe tabrakan dan arah datangnya kendaraan tersebut dan lain-lain.

d.

Mengadakan pemotretan terhadap TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban / kendaraan yang terlibat.

2.

Tindakan lanjut

a.

Segera menginformasikan kepada unit-unit operasional yang bergerak (bila telah diketahui identitas kendaraan yang melarikan diri) untuk diadakan pencarian dan penangkapan.

b.

Segera melakukan pemeriksaan ditempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk merubah identitas kendaraan dan atau menyembunyikan kendaraan. (bengkel, show room).

c.

Segera melakukan pemblokiran STNK melalui Samsat (bila identitas kendaraan tersebut sudah diketahui).

d.

Mengirimkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Kapolri untuk dilakukan pemeriksaan. (bekas cat, darah dll).

F.

Prosedur Penanganan Masalah Perdata

1.

Penyelesaian ganti rugi oleh pemilik kepada korban kecelakaan Lalu lintas.

a.

Bila kecelakaan Lalu lintas menimbulkan kerugianbagi orang lain berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut kerugian.

b.

Hubungan hukum antara pengemudi dengan majikan belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun hubungan majikan dengan pengemudi hanya berdasrkan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1376 KUH Perdata.

c.

Pihak majikan berdasarkan pasal 12 UULAJ bertanggung jawab atas kendaraan yang dioperasikan dijalan dan harus memenuhi laik jalan.

52

d.

Atas kerugian kecelakaan yang ditimbulkan, oleh karena tidak dipenuhinya unsur laik jalan diatas, maka majikan / pemilik bertanggung jawab karena berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata antara majikan/pemilik dengan pengemudi didasarkan atas hubungan pekerjaan.

e.

Untuk itu dalam setiap penyelidikan kecelakaan Lalu lintas yang menimbulkan

korban

meninggal

dunia,

penelitian

dengan

mengikutsertakan instansi LLAJ da PU merupakan syarat mutlak untuk kepentingan hukum terutama yang berkaitan dengan instansi LLAJ adalah sebagai saksi yang wajib dimintakan kesaksian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh pemilik kendaraan pasal 53 UULAJ (1) dan penjelasannya Jo pasal 120 KUHAP. Yurisprodensi : Mahkamah Agung 202 K/PDT/2094 tanggal 30 Juli 2094.

2.

Penggabungan Perkara gugatan ganti rugi dan tuntutan / penyelesaian perkara pidana kecelakaan Lalu lintas.

a.

Pada prinsipnya gugatan ganti rugi dapat diajukan secara berdiri sendiri atau jika dimungkinkan dapat dimintakan kepada hakim Pengadilan Negeri agar dapat diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana (pasal 98 KUHP).

b. Kecelakaan Lalu lintas yang menimbulkan kerugian, bagi pihak korban dapat meminta kepada hakim untuk memeriksa perkaranya sebelum penuntut umum membacakan dakwaannya dalam acara biasa sedangkan dalam acara pemeriksaan cepat sebelum hakim memberi keputusan. c.

Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut atas dasar : 1) Kebenaran dasar gugatan 2) Hukuman pengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak korban.

d.

Jika hakim tidak berwenang untuk mengadili gugatan, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban.

53

e.

Untuk pemeriksaan penggabungan diatas akan diperiksa pada tingkat banding apabila perkara pidananya dimintakan banding, dan bila tidak dimintakan banding putusan ganti rugi tidak diperkarakan.

G.

Administrasi Penyidikan.

1.

Penyidikan kecelakaan Lalu lintas perlu didukung dengan sistem admnistrasi yang baik meliputi :

a.

Kelengkapan berkas perkara pemeriksaan meliputi :

1)

Sampul berkas perkara.

2)

Daftar isi berkas perkara.

3)

Resume.

4)

Laporan Polisi.

5)

Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

6)

Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

7)

Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

8)

Berita Acara Pemeriksaan/surat keterangan

9)

Berita Acara penyumpahan saksi/ahli.

Saksi/Ahli.

10) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. 11) Surat Perintah Penyitaan barang bukti. 12) Berita Acara Penyitaan barang bukti. 13) Surat Panggilan. 14) Surat Perintah Penangkapan. 15) Surat Perintah Penahanan. 16) Berita cara Rekontruksi. 17) Berita Acara Penangkapan. 18) Berita Acara Pengembalian barang bukti. 19) Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan barang bukti. 20) Surat Perintah Penangguhan Penahanan. 21) Surat Perintah Pengalihan jenis Penahanan. 22) Surat

Permintaan

Perpanjangan

Kejaksaan negeri (PU).

54

penahanan

kepada

Kepala

23) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan

kepada Ketua

Pengadilan Negeri. 24) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 25) Surat Permintaan izin Penetapan penyitaan

barang bukti kepada

Ketua Pengadilan Negeri.

b.

Kelengkapan admnistrasi penyidikan bentuk buku Register meliputi :

1)

Buku Register Laporan Polisi

2)

Buku Register kejahatan/Pelanggaran

3)

Buku Register surat Panggilan

4)

Buku Register Surat Perintah Penangkapan

5)

Buku Register Surat Perintah Penyitaan

6)

Buku Register Surat Perintah Tugas

7)

Buku Register Tahanan

8)

Buku Register Berkas Perkara

9)

Buku Register Barang Bukti

10) Buku Register Pencarian orang dan kendaraan 11) Buku Register Permintaan Visum et Repertum 12) Jurnal Kecelakaan Lalu lintas 13) Daftar Recidivist

Buku-buku register tersebut diatas (Point 1 s/d 13) keberadaannya ada di satuan Lalu lintas masing-masing wilayah.

Dikeluarkan di

:

Jakarta

Pada tanggal

:

Februari 2010

DIREKTUR LALU LINTAS BABINKAM POLRI

DRS. DJOKO SUSILO, SH. M.Si BRIGADIR JENDERAL POLISI

55

56

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ................................ 20 ....... No.Pol.

:

Klasifikasi

:

Lampiran

:

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya Proses

Kepada

Penyidikan.

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN ........... .......................................... di ..........................................

1.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .............. tanggal ……...tahun 20 ............. telah dimulai penyidikan tindak pidana ...................................................................................................................................s ebagaimana dimaksud dalam pasal ................................................................ atas nama tersangka :

2.

a.

.........................................................................................

b.

.........................................................................................

c.

.........................................................................................

d.

.........................................................................................

Dasar penyidikan : a.

.........................................................................................

b.

.........................................................................................

c.

.........................................................................................

d

.........................................................................................

terlampir. 3.

Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA ............................. Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu ......................................................

........................... 20 ....

57

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

No.Pol.

:

Klasifikasi

:

Lampiran

:

Perihal

: Pemberitahuan peng-

Kepada

hentian Penyidikan Yth.

KEPALA KEJAKSAAN .......

di ...................................... 1.

Sehubungan dengan Surat kami

No.Pol.: ...................................... tanggal

........................., perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana …………

................................................................................................

………………………………………………………………sebagaimana

dimaksud

dalam pasal ......................................................................................................... atas nama tersangka ...................................... dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ..........tahun 20 .................. penyidikan dihentikan oleh karena :

2.

a.

Tidak cukup bukti.

b.

Bukan merupakan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas.

c.

Demi Hukum.

Dasar a.

: Surat Ketetapan No.Pol.: ...............

tanggal ............ tentang

penghentian penyidikan . b. 3.

Resume hasil penyidikan tanggal ....................................(terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA ............................. Selaku

Penyidik / Penyidik Pembantu ...................................................... Pangkat ...............Nrp..........

58

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA.

SURAT PANGGILAN No.Pol.: ........................................ PERTIMBANGAN

:

Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

DASAR

:

1.

Pasal 7 (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113

KUHAP. 2.

Laporan Polisi No.Pol.: .................... tanggal ...................................... MEMANGGIL

UNTUK

:

Nama

: ...............................................................................

Pekerjaan

: ..............................................................................

Alamat

: ..............................................................................

Menghadap

kepada………………………………………………..

di

......................................................................……………(kesatuan), .....................

pada

hari

...........................................

Jln. tanggal

........................................ tahun 20 ....................... jam ............................. kamar no ........................ untuk didengar keterangannya sebagai tersangka / saksi dalam perkara pidana................................................. sebagai dimaksud dalam pasal ....................................................................................................... ................................ 20 ............................. KEPALA ................................... selaku penyidik / Penyidik Pembantu

............................................ Pangkat .................Nrp .......

59

Pada hari ini ................................ tanggal ...................... 20 .................... 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menerima,

Yang menyerahkan,

................................

............................... .................Nrp .....

PERHATIAN

: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP.

CATATAN

No

: Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada :

Tanggal

Hari

Jam

Tanda Tangan Yang dipanggil

Penyidik /Penyidik Pembantu

1.

......................

.................

....................

........................

...........................

2.

......................

.................

....................

........................

...........................

60

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI No.Pol.: ....................................................... PERTIMBANGAN

:

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas, perlu mengambil tindakan hukum membawa tersangka / saksi karena tidak memenuhi Surat Panggilan yang sah untuk kedua kalinya tanpa memberi alasan yang patut dan wajar.

DASAR

:

1.

Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) , pasal

5

ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP. 2. Surat

panggilan

No.Pol.:

..................................................

tanggal................................... 20 ............................. dan Surat

Panggilan

ke II No. Pol.: ............................. tanggal .............................. DIPERINTAHKAN KEPADA

:

1. N a m a Pangkat/Nrp

: .........................................................................................

Jabatan

: .........................................................................................

Kesatuan

: .........................................................................................

2. N a m a

UNTUK

:

: .........................................................................................

: .........................................................................................

Pangkat/Nrp

: .........................................................................................

Jabatan

: .........................................................................................

Kesatuan

: .........................................................................................

1. Membawa / menghadapkan tersangka / saksi : Nama

: .........................................................................................

Pekerjaan

: ....................................................................................

Alamat

: .........................................................................................

Kepada

:………………………………………………………………… di

...................................................................................... (kantor / Kesatuan), untuk didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi. 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang memberi perintah. DIKELUARKAN DI : .................................. PADA TANGGAL

: ..................................

KEPALA .................................................. Selaku Yang menerima perintah

Penyidik/Pembantu Penyidik

..........................................

................................................

61

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No.Pol.: ............................... PERTIMBANGAN

:

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindakan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

DASAR

:

1.

Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 11, pasal 16,

pasal 17, pasal 18, pasal 19 KUHAP. 2.

Laporan Polisi No.Pol.: ..........................................tanggal ……..… DIPERINTAHKAN

KEPADA

: 1.

2.

UNTUK

: 1.

Nama

: ………………………………………………………………

Pangkat /Nrp

: ………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………

Kesatuan

:……………………………………………………………….

Nama

: ………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………

Kesatuan

: ………………………………………………………………

Melakukan penangkapan terhadap : Nama

: ……………………

Pekerjaan

: ………………………………………………………………..

Alamat

: ………………………………………………………………..

Kewarganegaraan : …………………………………………………………. Agama

: …………………………………………………………………

Dan membawa Ke kantor

: …………………………………………………………

Karena diduga keras telah melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas ……………………………………………………………………………… Sebagaimana dimaksud dalam pasal ……………………………………….. 2.

Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.

3.

Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ………………s/d tanggal …………. KELUARKAN DI

: ......................................

PADA TANGGAL

: ......................................

KEPALA ....................................................... Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu .................................................... ....................... Nrp .......................

62

Pada hari ................................................ tanggal ......................... 19 ............................ 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada Tersangka/Keluarga Tersangka. Yang menerima perintah

Yang Menyerahkan

Tersangka/Keluarga Tersangka .................................................

................................................ ....................... Nrp ................

63

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENAHANAN No.Pol.: .................................................... PERTIMBANGAN

:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan.

DASAR

:

1.

Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24

ayat (1) KUHAP. 2.

Laporan Polisi No.Pol.: ............................................................. tanggal ….. MEMERINTAHKAN

Agar tersangka : Nama

: ................................................................................

Tempat / TglLahir

: ...............................................................................

Alamat

: .........................................................................

Pekerjaan

: ..............................................................................

Kewarganegaraan

: .............................................................................

Agama

: ..............................................................................

Karena diduga telah melakukan tindak pidana .................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam pasal ....................................... untuk menjalani penahanan di : a.

Rumah tahanan Negara di ..................................

b.

Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka .........

c.

Kota tempat tinggal/kediaman tersangka ..............

Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal ....................... s/d tanggal …………………………. DIKELUARKAN DI : .................................. PADA TANGGAL

: ..................................

KEPALA ....................................................... Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu ....................................................

64

............................. ....................... Register Kecelakaan/ Pelanggaran

: No...................................

Register Tahanan

: No...................................

Sidik Jari

: ........................................

Pada hari ini .................................................. tanggal ................................ 19 ....................... Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada tersangka.

Yang menerima

Penyidik/Pembantu Penyidik

Tersangka ........................................

............................................... ....................... .......................

65

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN No.Pol.: ....................................................................... PERTIMBANGAN

:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas dan terhadapnya dikenakan penahanan, akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan UU, keadaan tersangka dan tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat setempat, maka terhadapnya dapat dilakukan penangguhan penahanan.

DASAR

:

1. Pasal 31 dan pasal 123 KUHAP 2. Laporan Polisi No.Pol.: ...................................tanggal ..................... 3. Surat Permintaan Penahanan No.Pol.: .............................. tanggal ............................................................................................ 4. Surat Permohonan Tersangka tanggal .............................................. DIPERINTAHKAN

KEPADA

:

TERSANGKA, Nama Tempat / Tgl Lahir Alamat Pekerjaan Kewarganegaraan Agama

UNTUK

:

: ............................................................................. : ............................................................................. :............................................................................. :............................................................................. : ............................................................................. : .............................................................................

menangguhkan pelaksanaan penahanannya dengan ketentuan. 1.

Untuk penangguhan penahanan ini dijamin oleh :

2.

a. N a m a : .............................................. b. Tempat / Tgl Lahir : .............................................. c. Pekerjaan : ........................................... d. Alamat : .............................................. e. Kewarganegaraan : .............................................. f. Hubungan dengan tersangka : .............................................. Untuk penanggulangan penahanan ini diberikan jaminan uang :

3.

a. Jumlah b. Disiplin Wajib Lapor.

: ................................................... : ...................................................

DIKELUARKAN DI

: ..............................

Pada ada tanggal

: ..............................

KEPALA ....................................................... Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu .................................................... ............................. Nrp ..................................

66

Register Kecelakaan/Pelanggaran

: No .....................................................................

Register Penangguhan Penahanan

: No .....................................................................

Register Sidik Jari

: No .....................................................................

Pada hari ini ...................................................... tanggal ................................ tahun ....................... lembar Surat Perintah Penangguhan penahanan ini telah diserahkan kepada tersangka.

Yang menerima

Yang Menyerahkan

Tersangka ..........................................

................................................

67

(satu)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA. SURAT PERINTAH PENYITAAN No.Pol:.................................................... PERTIMBANGAN

:

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penyitaan Barang Bukti.

DASAR

: 1.

Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat(1) huruf d dan e, pasal 11, pasal 38 ayat 91), pasal 39, pasal 42, pasal

43, pasal

44, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHAP. 2.

Laporan Polisi No. Pol. tanggal........................................

3.

Surat Izin atau izin khusus Penyitaan dari Ketua pengadilan

Negeri

No..................................................tanggal.......................... DIPERINTAHKAN KEPADA

UNTUK

: 1.

Nama Pangkat /Nrp Jabatan Kesatuan

: : : :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

2.

Nama Pangkat /Nrp Jabatan Kesatuan

: : : :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

3.

Nama Pangkat /Nrp Jabatan Kesatuan

: : : :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

: 1. 2.

Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa ……………… di …………... Setelah melaksanakan Surat Perintah ini segera membuat Berita Acara Penyitaan.

3.

Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ………………s/d tanggal ……. DIKELUARKAN DI : ........................................... PADA TANGGAL

: ...........................................

KEPALA .................................................. Selaku Yang menerima perintah

Penyidik/Pembantu Penyidik

..........................................

................................................

……………………… Nrp ……………….......................

68

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTISIA

.................., ............... 19 ........

No.Pol.

:

Klasifikasi

:

Lampiran

:

Perihal

: Permintaan Izin/izin

Kepada

Khusus Penyitaan Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI .......................................... di ..........................................

1.

Berdasarkan : a.

Laporan Polisi No. Pol.: .............................. tanggal .........................................................................................

b

........................................................................................

c.

........................................................................................

Tersangka

:...............................................................

Nama

: ...............................................................

Tempat/tgl

: ...............................................................

Lahir

: ...............................................................

Pekerjaan

: ...............................................................

Alamat

: ...............................................................

Diduga telah melakukan tindak pidana Laka Lantas .............................. ................................................. sebagaimana dimaksud dalam pasal ... 2.

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa ................... ............................................................................................................................

3.

Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin/izin khusus yang dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan maklum dan mengharap keputusan. KEPALA ............................. Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu ............................................ Pangkat .................. Nrp .............

69

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT TANDA PENYITAAN No.Pol.: ....................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama, pangkat, NRP) .............................................. Pembantu pada .........................................telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik/penguasa : Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Tempat tinggal Dengan disaksikan oleh

: ............................................................................ : ............................................................................ : ............................................................................ :............................................................................. : (Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)

1.

Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Tempat Tinggal

: ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................

2.

Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Tempat Tinggal

: ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................

Barang-barang atau surat tersebut sebagai bukti dalam perkara tersangka ................................... yang diduga melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas .................. Barang-barang atau surat lain tersebut adalah sebagai berukut :

1.................................................................................................................. 2.................................................................................................................. 3. ................................................................................................................ 4................................................................................................................... (barang atau surat lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing). ............... , ...........19 ........ Yang Menguasai Barang,

Yang Menerima,

_ tanda tangan _ ( ..........Nama ............... )

70

1. Nama

: .........

2. Pangka/NRP

: .........

3. Jabatan

: .........

4. Tanda Tangan

: ...........

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROJISTISIA

......, ........... 19........

Jalan

: ..................................

No. Telp.

: ..................................

No.Pol.

: ..................................

Klasifikasi

: ..................................

Lampiran

: ..................................

Perihal

: Permintaan Visum

Kepada

Et Repertum Laka. Yth. ....................................... di

................................ 1. Bersama ini dikirimkan seorang dengan keterangan sebagai berikut : Nama Jenis kelamin Warga Negara Pekerjaan Alamat

: : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

2. Orang tersebut diduga telah mengalami luka-luka berat / ringan * ) di ........................................................ pada tanggal .............................................. jam .............................................................. sehingga menderita .......................... ................................................. pada bagian tubuh ............................................... 3. Perlu dijelaskan bahwa orang tersebut : *) a.

Melapor kepada Polisi pada tanggal ...................................................................................................................... .................. jam ............................................................................................. b. Diketemukan Polisi pada tanggal ................................................................. .................... jam ........................................................................................... c. Dilaporkan / datang pada Polisi dibawa oleh orang pada jam ...................... 4. Mohon diadakan pemeriksaan medis / pengobatan / perawatan atas orang tersebut serta dibuatkan visum et repertum. KEPALA ........................................ Yang menerima

:

Nama

: ............................

Jabatan

: ............................

Tanda tangan

: ............................

Tanggal

: ................ .............

Jam

: ............................

71

*)

Coret yang tidak perlu.

Catatan : Bila Si korban bukan gadis / diduga bukan gadis harap pertanyaan ini dicoret. Bagaimana keadaan liang sanggama dari orang tersebut dibandingkan dengan : 1.

Liang sanggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh (coitus ).

2.

Liang sanggama dari seorang yang baru pertama kali bersetubuh.

3.

Liang sanggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

4.

Liang sanggama dari perempuan yang sudah sering melahirkan anak. KEPALA...............................

Yang menerima

:

Nama

: .............................

Jabatan

: .............................

Tanda tangan

: .............................

Tanggal

: .............................

Jam

: .............................

*)

Coret yang tidak perlu.

72

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jalan

: ..................................

No. Telp.

: ..................................

NO.POL.

: ..................................

Klasifikasi

: ..................................

Lampiran

: ..................................

Perihal

: Permintaan Visum

........., ........... 19………

Kepada

Et Repertum Mayat. Yth.

...............................

di

......................... 1.

bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut : Nama Jenis Kelamin Warga negara Alamat Pekerjaan

2.

: : : : :

........................................................................................ ...................................................Umur ............................ ....................................................... Agama ..................... ........................................................................................ ........................................................................................

Jenazah tersebut ditemukan di ................... pada tanggal ...... jam ................ dengan penjelasan bahwa : a. Orang tersebut meninggal di ................................ pada tanggal ................ jam ..................................................................................................................... b. Kematian orang tersebut diduga kecelakaan Lalu lintas. -

Ditabrak kendaraan. Jatuh dari kendaraan lebih dari satu. Korban tabrakan kendaraan.

3.

Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa : ..............................................

4.

Mohon diadakan pemeriksaan luar dan didalam ( seksi ) atas jenasah tersebut dan dibuatkan Visum

et Repertumnya. KEPALA ...................................... Yang menerima

:

Nama

: .............................

Jabatan

: .............................

Tanda tangan

: .............................

Tanggal

: .............................

Jam

: .............................

*)

Coret yang tidak perlu.

73

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal .................................... bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................------------------------------------------Pangkat .......................................... Nrp ............................... Jabatan ....................................

Bersama :

1.......................... Pangkat / Nrp ...................................................... 2. ..................................................................................................... 4. ..................................................................................................... 5. ......................................................................................................

Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: ............................................................................... tanggal ............... 2000 ............................................ telah mendatangi tempat kejadian perkara di ................................................................................................................................... 1.

Hasil-hasil yang ditemukan ............................................................................................ ........................................................................................................................................

2.

Tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut : a. .................................................................................................................................... b. .................................................................................................................................... c. .................................................................................................................................... d. .................................................................................................................................... f. .....................................................................................................................................

--------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumph jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...................... Yang membuat Berita Acara,

............................................. Pangkat / Nrp

74

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA BERITA ACARA MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal .................................. bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................--------------------------------------------------Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ---------------------------------------------

1. Surat Panggilan ke –I No.Pol.: ................... ..... tanggal ................................

----------

2. Surat Panggilan ke –II No.Pol.: ........................ tanggal ................................

----------

3. Surat Perintah Membawa No.Pol.: .................... tanggal ...............................

Telah membawa tersangka / saksi : ------------------------------------------------------------------------------------------

Nama

: .............................................

----------

Tempat/tanggal lahir : .............................................

----------

Pekerjaan

: .............................................

----------

Alamat

: .............................................

----------

Kewarganegaraan

: .............................................

----------

Agama

: .............................................

Dalam perkara tindak pidana .................................................................................... Sebagaimana dimaksud dalam pasal ......................................................................... Yang bersangkutan dibawa dari ........................................................................ dihadapkan kepada ............................................... kamar No. ........................................................ guna didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi : ------------------------------------------------------ Uraian tentang pelaksanaan membawa tersangka/saksi adalah sebagai berikut : ----------------------------

Demikian Berita Acara Membawa tersangka/saksi ini dibuat dengan sebenarnya

atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... Yang dibawa,

Yang membuat Berita Acara,

...............................

......................................... Pangkat / Nrp

75

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENANGKAPAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................------------------------------------------ Pangkat ............................................. Nrp ............................... Jabatan ............................. dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ---------------------1.

Nama, pangkat, Nrp : ...................................................................................

2.

Nama, pangkat, Nrp : ..................................................................................

3.

Nama, pangkat, Nrp : .....................................................................................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----------------------------------------------1.

Surat Perintah Tugas No.Pol.: ..........................................................................

2.

Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: ......................................................................... 3. Pasal 18 ayat (2) KUHAP (tertangkap tangan ----------------------------------------------------------

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki/perempuan : -------------------------------

Nama

: ........................................................................

----------

Tempat/tanggal lahir : ........................................................................

----------

Pekerjaan

: ........................................................................

----------

Alamat

: ........................................................................

----------

Kewarganegaraan

: ........................................................................

----------

Agama

: .......................................................................

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara ................................ Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : ---------------------------------------

Demikian Berita Acara Membawa tersangka/saksi ini dibuat dengan sebenarnya

atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... Yang dibawa,

Penyidik/Penyidik Pembantu/ Penyelidik,

...............................

........................................ Pangkat / Nrp

76

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENAHANAN --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ............................................................ saya : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................----------------------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------------------------------------------------------------- Surat Perintah Penahanan No.Pol.: ............................................................... tanggal ............................................................................................................................................. telah melakukan penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ---------- Nama

: ........................................................................

---------- Tempat/tanggal lahir

: ........................................................................

---------- Pekerjaan

: .........................................................................

---------- Alamat

: .........................................................................

---------- Kewarganegaraan

: ..........................................................................

---------- A g a m a

: ..........................................................................

yang diduga keras telah melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas ...................................... keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan ................................................................................. ----------

Sidik jari

---------- Pemotretan ----------

: ......................................................................... : ........................................................................

Barang-barang titipan berupa : .................................................. telah diserahkan dan

disimpan oleh : ........................................................................................ ---------- Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................................................ bulan ................................................ tahun 2000 .............................................................................

Yang dibawa,

Penyidik/Penyidik Pembantu/

...............................

......................................... Pangkat / Nrp

77

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN

--------- Pada hari ini .....................tanggal ......................... bulan ...... tahun 2000 ........jam ............... saya : ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------..........................------------------------------ Pangkat ............................ Nrp ................. Jabatan ...................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -------------------------- 1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: .............. tanggal ....................... ---------- 2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: ........... tanggal ..... ---------- 3. Surat Permohonan tertulis tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum ....... ..........................tanggal ................ telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ------------------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... ---------- A g a m a : ........................................................................... dengan ketentuan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Jaminan orang : ........................................................................... ---------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... --------- A g a m a : ........................................................................... --------- Hubungan dengan tersangka : .................................................................... --------- Jaminan uang : ........................................................................... --------- Jumlah lembar : .................................................................... ..... --------- Nomor seri : .................................................................... ...... --------- Jumlah nilai nominal : .................................................................... ..... --------- Disimpan di : ...................................................................... .... ---------- Dan diharuskan wajib lapor bagi tersangka. -------------------------------------------------Keadaan kesehatan fisik/mental tersangka ................................................. Barang-barang titipan berupa : .......................................................................................... telah dikembalikan kepada tersangka oleh : ...................................................................... ---------- Demikian Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............

Yang dibawa,

Penyidik/Penyidik Pembantu/

...............................

........................................ Pangkat / Nrp

78

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGALIHAN JENIS PENAHANAN --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................----------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan ........................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------------------1.

Surat Perintah Penahanan No.Pol.: .............................................................. tanggal .............................................................................................................................

2.

Surat Perintah Pengalihan Penahanan No.Pol.: ............................................... tanggal ................................................................................................................ telah melakukan pengalihan penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ---Nama

: ......................................................................................

Tempat/tanggal lahir

: .......................................................................................

Pekerjaan

: .......................................................................................

Alamat

: .......................................................................................

Kewarganegaraan

: .......................................................................................

Agama

: .......................................................................................

Untuk melaksanakan jenis penahanan .................................................................. di ......................................................................... yang sebelumnya melaksanakan jenis penahanan .......................................... di ..................................................... --------- Keadaan kesehatan fisik/mental tersangka .............................................................. ---------- Barang-barang titipan berupa : ................................................................... telah diserahkan dan disimpan oleh : ................................................................................. ---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ...................................................... bulan ................................................ tahun 2000 ................................................. Yang dibawa,

Penyidik/Penyidik Pembantu/

...............................

....................................... Pangkat / Nrp

79

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........... -------------------------------------------- Pangkat .................................................. Nrp ...................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------------------------------------------------- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol.: .............................................tanggal ............................................................, telah mengeluarkan dari tahanan, tersangka : -----Nama

: ......................................................................................

Tempat/tanggal lahir

: ......................................................................................

Pekerjaan

: ......................................................................................

Alamat

: ......................................................................................

Kewarganegaraan

: ......................................................................................

Agama

: .....................................................................................

Dari tempat penahanan terakhir di ..................................................................................... melaksanakan jenis penahanan terahir ............................................................................. Ditahan sejak tanggal ................................................... s/d tanggal ........................................ dan tanggal ................................................................. s/d tanggal ........................................ Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan : -------------------------------------------------------------- 1.

Surat Perintah Penahanan No.Pol.: ....................................................... tanggal .............................................................. ---------- 2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.Pol.: ................................tanggal ................................................................ ---------- 3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: .................................................... tanggal .................................................. ---------- 4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan No. ...................................... tanggal ............................................................ ---------- 5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan ............................. No. ...................................... tanggal ............................ Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka .................................................................... Barang-barang titipan berupa : .......................................................................................... Telah dikembalikan kepada tersangka oleh : ....................................................................... ---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................................................ bulan ................................................ tahun 2000 ............................................................ Yang dibawa,

Penyidik/Penyidik Pembantu/

...............................

......................................... Pangkat / Nrp

80

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENYITAAN --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------..........................------------------------------------ Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................... dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -------------------------------------------------------------------- 1. Nama, pangkat, Nrp : ............................................................................................ -------- 2. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................................... 3. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------1. Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ..............................tanggal ............... ---------2. Laporan Polisi No.Pol.: ................................................tanggal ........ Telah melakukan penyitaan barang berupa terhadap seorang laki-laki/perempuan : ----------------- ---------1.................................................................................................................... 2................................................................................................................... 3................................................................................................................ dari : ------------------------------ Nama : ......................................................................... ---------- Alamat : ......................................................................... ---------- Pekerjaan : .......................................................................... ---------- Di : ......................................................................... Dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------------------ 1. Nama : ................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Alamat : ................................................................................... 2.

Nama : .................................................................................... Jabatan :....................................................................................... Alamat : ....................................................................................... Dalam perkara ..................................................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam pasal ................................................................................... Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut ................................................................. ---------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................................... Pemilik Barang, Saksi-saksi Yang Melakukan Penyitaan 1. .................... 2. .................... ...............................

......................................... Pangkat / Nrp

81

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN BARANG BUKTI --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------..........................------------------------------------ Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : --------------------------- 1.

Nama, pangkat, Nrp : ....................................................................

---------- 2.

Nama, pangkat, Nrp : .................................................................. ---------- 3.

Nama,

pangkat, Nrp : ............................................................. Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ----------------------------------------------------------

1.

..............................tanggal

Laporan Polisi No.Pol.:

---------- 2.

Surat Perintah Penyitaan No.Pol.:

................................................tanggal dengan disaksikan oleh tersangka/saksi *). ---------- Nama

: ...........................................................................

---------- Tempat tinggal

: ...........................................................................

---------- Pekerjaan

: ......................................................................

---------- Kewarganegaraan

: .......................................................................... ---------- Agama

:

........................................................................... Telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti berupa : ------------------a. ......................................................................................................................... b. ......................................................................................................................... c. ......................................................................................................................... dengan cara sebagai berikut .............................................................................................. ---------- Demikian Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal .................. bulan ........................ tahun ............... Yang menyaksikan,

Yang melakukan Pembungkusan Penyidik/penyidik pembantu,

Tersangka / Saksi *).

.......................................... Pangkat / Nrp

82

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................----------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------------ 1.

Nama

: .....................................................................

......

Pekerjaan

: .......................................................................... Pangkat/jabatan: ........................................................................... ---------- 2.

Nama

: ...........................................................................

Pekerjaan

:

........................................................................... Pangkat/jabatan: ........................................................................... Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : --------------------------------------------------------- 1.

Berita Acara Penyitaan tanggal : .....................................................

---------- 2.

Pasal 46 UU HAP. --------------------------------------------------------------

Telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa .............................. jumlah/berat/ukuran (kg.Lt.Cm, buah) dengan cara (membuka pembungkus/segel, kemudian dibungkus/dimasukkan ke dalam ................................................................................. dst) ---- Penyisihan benda-benda sitaan tersebut untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam Sidang Pengadilan.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal .................. bulan ........................ tahun .................... Saksi-saksi :

Penyidik/penyidik pembantu,

1. ..................... 2. ..................... ............................................. Pangkat / Nrp

83

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................----------------------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, dengan disaksikan oleh : ------------------------------- 1. Nama : ................................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. ---------- 2. Nama : .............................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------------------1. Surat Penghentian Penyidik No.Pol.: ...........................................................tanggal ................................. 2. Putusan Praperadilan No. : .......................................................................... tanggal ................................ 3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidik dan penuntutan tidak memerlukan lagi (telah dikonsultasikan dengan Penuntut Umum / Hakim yang berwenang). Telah mengembalikan benda sitaan / Barang Bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ....................................................... tanggal .................................. yaitu berupa .......................................... Kepada : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : ................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. dengan disaksikan oleh : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ---------- 2.

Nama Pekerjaan Pangkat/jabatan Nama Pekerjaan Pangkat/jabatan

: ................................................................................................ : ................................................................................................. : ................................................................................................. : ................................................................................................. : ................................................................................................. : ................................................................................................

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut : --------------------- Demikian Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .......... tanggal ............ bulan .......... tahun Yang menerima kembali

Yang mengembalikan Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik ................................ Nrp .................. 1. ................................. 2. .................................................... ................... ..........Nrp ...................

3. .................................

4. .......................................... ............................. Nrp ...................

84

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------..........................-------------------------------------------------Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... pada kantor tersebut di atas, berdasarkan Surat pengantar No.Pol.: .................. tanggal ............. perihal Penyerahan Barang Bukti, telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti kepada Pejabat Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara yang diterima oleh : ---------- 1.

Nama

: .......................................................................................................................

Pekerjaan

: .......................................................................................................................

Pangkat/jabatan: ..........................................................................................................................

Serah terima ini dilakukan di .................................................... disaksikan oleh : ---------- 1.

Nama

: .........................................................................................................................

Pekerjaan

: ......................................................................................................................

Pangkat/jabatan : ........................................................................................................................ ---------- 2.

Nama

: .........................................................................................................................

Pekerjaan

: .........................................................................................................................

Pangkat/jabatan : ......................................................................................................................... Dengan cara-cara

: .................................................................................................

---------- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal .................. bulan ........................ tahun .............................................................................. Yang menerima kembali

Yang menyerahkan Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik

.......................................

................................ Nrp .......................

Saksi-saksi 1. ............................. 2. .............................

85

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

TANDA TERIMA BERKAS PERKARA NO. POL. : ...........................................

Berkas perkara No.Pol.: .................................................. tanggal .................................. yang telah dikirim dalam rangkap 2 (dua) dengan surat pengantar No.Pol.: .................................... tanggal .................................... atas nama tersangka ........................................... (dkk), telah diterima pada tanggal ................................................... di ...................................................... Nama Pangkat Jabatan

: ................................................................................................. : ................................................................................................. : .................................................................................................

Yang menerima

Yang menyerahkan,

....................................

..............................

86

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.Pol.

: ....................................

Klasifikasi : TERBATAS Lampiran

: ............................

Perihal

: Pengiriman tersangka dan barang bukti

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN ........................................ di ........................................ 1.

Menunjukkan Surat kami No.Pol.: ..................................... tanggal ................... perihal

pengiriman barang perkara dan tersangka .................................... bersama ini dikirimkan seorang/............ orang tersangka laki-laki / perempuan, seperti tersebut pada daftar terang ke dalam bekas perkara No.Pol.: ................ tanggal...... Nama

: . ...........................................................................................................

Umur

: ............................................................................................ …………..

Pekerjaan

: ..........................................................................................................

Alamat

: ...........................................................................................................

Berikut barang bukti berupa/dalam daftar terlampir : a ............................................................................................................... ………………. b. .............................................................................................................. …………….. c. .................................................................................................................................... d. ...................................................................................................................................... Dalam perkara.......................................................................... (diberikan jenis, tindak pidana yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian serta pasal pidana yang dilanggar). 2.

Tersangka tersebut angka 1 (satu) di atas tidak/dilakukan penahanan, terhitung mulai

tanggal ...................... s/d ...................... (surat perintah pemindahan tahanan No.Pol.: ...................................... tanggal .............................. terlampir. 3.

Apabila perkara tersebut telah mendapat putusan (vonis) pengadilan, kiranya kepada

kami dapat dikirimkan petikan surat keputusannya. 4.

Dikirimkan untuk menjadi maklum.

Tembusan :

KEPALA .......................... Selaku

1. Kepala Kesatuan Atas.

Penyidik/penyidik pembantu

2. ...........................................

87

LEMBARAN BARANG BUKTI

JENIS

:

……………………………………

NO. POL.

:

……………………………………

NO. MESIN

:

………………………….…….….

NO. RANGKA

:

………………………………..….

PENYITAAN

:

…………………………………..

TEMPAT

:

…………………………………..

PASAL

:

…………………………………..

DISITA DARI

:

………………………………….

NAMA

:

………………………………….

PEKERJAAN

:

………………………………….

ALAMAT

:

…………………………………

TANGGAL

……………………………..,………………………….. PETUGAS,

……………………………………..

88

KONDISI KENDARAAN PADA SAAT DISITA

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………….

……………………………………….. TERDAKWA

SAKSI – SAKSI

……………..

1. ………………. 2. ……………….

89

PETUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH GAMBAR/SKETSA TKP LAKA LANTAS

B

S

B X

1

P

L

K

Keterangan : U

: Menunjukan arah utara

L

: Lebar jalan

K

: Lebar bahu jalan

P

: Titik patok pengukuran

A

: Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

B

: Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

A1

: Posisi terakhir kendaraan A setelah terjadi kecelakaan

B1

: Posisi terakhir kendaraan B setelah terjadi kecelakaan

X

: Titik tabrak / Key point

S

: Bekas rem kendaraan B

90

GRAFIK BEKAS REM

11

14

17

19

22

25

28

31

33

110

100

90

Rem 80

t

70

4,2

60 3,9

50

40 3,5

30

20 3,2

10

0 0



40

50

60

70

80

Keterangan : 1.

 S Rem

= Jarak Rem

2.

 S Reaksi = Jarak Reaksi

3.

V

= Kecepatan Kendaraan

4.

t

= Waktu Reaksi dari pengemudi (rata-rata 1 detik)

5.

a

= Perlambatan (rata-rata 8 m / detik)

91

90

100

110

120

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA LAPORAN - POLISI --------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ ...bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................----------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... yang dipekerjakan pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita/pemberitahuan dari ...................................... tentang terjadinya kecelakaan Lalu lintas.

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan/ kejadian Nama tempat kecelakaan lantas Pokok-pokok kejadian : a. Tabrakan antara .................................... b. Kendaraan ............ slip/lepas kendali, dsb. ..................................................... c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban e. Dan sebagainya Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM alamat, dsb) Keadaan jasmani & rokhani pengemudi / penumpang dsb. setelah kecelakaan Keadaan cuaca, jalan dsb. Gambar posisi kendaraan di TKP Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK, dsb). Identitas Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat) Akibat tabrakan : a. Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat). b. Mati, luka berat, dsb Kerusakan benda/materiil dsb Kerugian dinilai dengan uang kira-kira. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan Lalu lintas. Kesimpulan sementara Barang bukti yang disita Orang yang ditangkap/ditahan

Rp. (kolom ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan laporan).

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di .................................... pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di atas. Mengetahui : KASAT LANTAS .................

Yang membuat laporan ;

............................................ .....................................

92

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Garlantas di luar Tilang dan Tipiring lainnya TERDAKWA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN NO. : BAKAT /

/

/

Pada hari ini ..................... tanggal .............. tahun ........ saya sebagaimana tersebut dan bertanda tangan di bawah ini dan selaku Penyidik telah memeriksa Perkara dan Pembuat Berita Acara Cepat seperti di bawah ini :

1. PERKARA Pelanggaran Lalu lintas jalan berupa ................................................. tanggal .......................................19 ..................... jam ................... di jalan ........................................................................................................ 2. KETERANGAN SAKSI / PETUGAS 1. Nama ...................... tempat/lahir.............................................................umur .................................... jenis kelamin .............. kebangsaan ......................... pangkat............................................................. tempat tinggal ........................................................................agama .................................... pekerjaan............................................................................................ Menerangkan bahwa pada hari ini dan tanggal tersebut telah melihat pelanggaran Lalu lintas oleh terdakwa berupa :....................................................................................................................................................... SAKSI ttd ----------------2. Nama ...................... tempat/lahir.............................................................umur .......................... jenis kelamin .............. kebangsaan ...................................................... pangkat............................................................. tempat tinggal ......................................agama ................................................................................. pekerjaan............................................................................................................................................... ...... Menerangkan bahwa pada hari ini dan tanggal tersebut telah melihat pelanggaran Lalu lintas oleh terdakwa berupa :..................................................................................................................................................... TERDAKWA ttd -----------------

93

3. BARANG BUKTI Berdasarkan pasal 38 ayat (2) UU No.8/81 serta pasal 52 UU No.14/92 telah disita dari terdakwa barang Bukti berupa : a. Ranmor Roda dua / empat No.Pol.: ........................................................................................ b. SIM GOL : .......... A/N: ................................................................berlaku s/d……………………. c. STNK/STUK : ............................................................................................................................ d. KTP NO.: ………………………………………………………………………………………………… TERDAKWA ttd ----------------4. PETUNJUK Berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang disita terdapat petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran Lalu lintas jalan sesuai pasal ............................................................................................................................................................

Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi telah diperintahkan untuk menghadap di Pengadilan Negeri ............................. pada hari ........................ tanggal .................... 19.... jam .......... di ……………..

PENYIDIK

(..........................)

94