Sop Hiv Aids
April 17, 2017 | Author: Ruli Suyono Saputra | Category: N/A
Short Description
Download Sop Hiv Aids...
Description
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
PEMERIKSAAN PASIEN HIV POSITIF PADA KUNJUNGAN PERTAMA DI KLINIK ANYELIR No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan
4. Prosedur
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Pasien Positif adalah pasien yang telah dinyatakan positif melalui pemeriksaan dengan strategi tiga dan dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis Sebagai acuan bagi petugas di klinik anyelir dalam menangani pasien HIV positif yang datang ke klinik anyelir. 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. 1. Pasien mendaftar terlebih dahulu dengan membayar regristrasi; 4. 2. Petugas regristrasi mencatat di buku regristrasi dengan mengisi form rekam medik; 4. 3. Perawat melakukan pengukuran BB dan TB dan mencatat di form Pemeriksaan fisik di forensik baseline; 4. 4. Perawat mengisi form identif responden 4. 5. Setelah mendapat giliran pemeriksaan, pasien diperiksa oleh dokter umum yang bertugas; 4. 6. Dokter melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan stadium klinis (WHO); 4. 7. Dokter yang memeriksa mengisi form anamnesis dan pemeriksaan fisik form baseline; 4. 8. Dokter meminta pemeriksaan laboratorium sesuai SPM pelayanan
pasien HIV positif dengan memakai form pemeriksaan dasar lab di melati; 4. 9. Apabila pada pemeriksaan klinis didapati pasien berada dalam stadium 3 atau 4, pasien diberikan profilaksi kotrimoxazole 1 x 960 mg; 4. 10. Pasien dianjurkan kunjungan ulang setelah seminggu 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
PELAYANAN KUNJUNGAN ULANG PASIEN HIV POSITIF PRA PENGOBATAN ARV DI KLINIK ANYELIR
No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Prosedur
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Kunjungan ulang dimaksud adalah kunjungan yang dilakukan di klinik anyelir oleh pasien setelah menjalani pemeriksaan pada kunjungan pertama sebelumnya. Sebagai acuan bagi dokter umum, PPDS, Dokter spesialis Tim HIV, Perawat di klinik anyelir dalam melayani pasien kunjungan ulang. 3.1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3.2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3.3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3.7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3.9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. 1. Paien mendaftar terlebih dahulu dengan membayar regristrasi; 4. 2. Petugas pendaftar mencatat di form regristrasi Rawat Jalan; 4. 3. Perawat melakukan pengukuran BB dan TB serta mengisi form pemeriksaan perawat; 4. 4. Pasien diperiksa oleh dokter umum / dokter PPDS yang
bertugas; 4. 5. Dokter melakukan pengkajian hasil pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan fisik dan menuliskan di dokumen rekam medik bagian form pemeriksaan dokter pada kartu kunjungan klinik anyelir (Pra–ARV); 4. 6. Apabila pasien dalam keadan darurat yang memerlukan tindakan segera, maka dokter yang memeriksa dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kemudian merujuk pasien kepada dokter yang sesuai dengan keadaan pasien; 4. 7. Bagi pasien yang stabil maka dokter yang memeriksa merujuk pasien kepada dokter PPDS Penyakit Dalam yang bertugas di klinik anyelir untuk pengobatan Infeksi Oportunis dan pengobatan ARV; 4. 8. Apabila diputuskan pasien memenuhi syarat untuk pengobatan ARV, maka pasien menjalani konseling adherens (lihat “Protap ARV sebagai pengobatan”) 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PEMBERIAN OBAT ANTI RETROVIRAL No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
Tanggal Terbit
1.1
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Obat ARV (Anti Retroviral) adalah obat yang diberikan kepada pasien HIV Positif yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SPM Pemberian Obat ARV di BLUD RSUD Palabuhanratu. Obat ARV yang tersedia di Instalasi Farmasi BLUD RSUD Palabuhanratu, diantaranya : 1.1.1 Golongan NRTI : Zidovudin (AZT), Stavudin (D4T), dan Lamivudin (3TC); 1.1.2 Golongan NNRTI : Nevirapin dan Afavirens; 1.1.3 Golongan PI : Lopinavir/ritonavir.
1.2
Dokter PPDS adalah dokter yang sedanan menjalani pendidikan dokter Spesialis di BLUD RS. Sekarwangi.
1.3
SPM (Standar Pelayanan Medis) adalah standar acuan penanganan medis bagi dokter di BLUD RSUD Palabuhanratu.
1.4
Yang dimaksud keadaan darurat untuk pengambilan ARV adalah keadaan dimana pasien kehabisan obat diluar perhitungan pada saat klinik tutup.
Sebagai acuan bagi dokter umum, dokter PPDS, dokter-dokter spesialis pada Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS di BLUD Rumah Sakit Palabuhanratu dalam tata laksana pemberian obat ARV. 3.1. 3.2. 3.3.
Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ;
3.7.
Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3.9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4.1 Petugas yang berwenang memberikan ARV adalah : 4.1.1 Pada Tahap Inisiasi ARV diberikan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam bagi pasien dewasa dan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak bagi pasien anak; 4.1.2
Pada Tahap ulangan ARV dapat diberikan oleh Dokter Umum atau Dokter PPDS yang bertugas di Poliklinik;
4.1.3
Dokter dari Rumah Sakit lain atas persetujuan dokter penanggungjawab pengobatan di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan BLUD RSUD Palabuhanratu.
4.2
Jenis obat yang diberikan adalah sesuai dengan SPM Pengobatan ARV di BLUD RSUD Palabuhanratu;
4.3
Pasien yang berhak mendapat pengobatan ARV adalah pasien yang memenuhi syarat sesuai SPM PENGOBATAN ARV UNTUK ORANG DEWASA dan SPM PENGOBATAN ARV UNTUK ANAK di BLUD RSUD Palabuhanratu
4.4
Tempat pengambilan obat ARV dapat diambil Apotik pada Instalasi Farmasi yang ada di BLUD RSUD Palabuhanratu pada : Hari Senin s/d Jum’at, jam : 08.00 – 15.00
4.5
Pada keadaan darurat, obat ARV dapat diambil di Apotik 24 jam dengan persetujuan Apoteker penanggungjawab ARV yang ada di Instalasi Farmasi.
4.6
PROSEDUR KERJA: 4.6.1 PASIEN a. Pasien yang sudah ditentukan memenuhi syarat mendapat pengobatan ARV terlebih dahulu harus menjalani konseling Kepatuhan (Adherence); b.
Setelah menjalani konseling kepatuhan, konselor merujuk kembali kepada dokter yang merawat untuk mendapat pengobatan ARV
4.6.2 DOKTER Dokter yang merawat memberikan resep pengambilan obat ARV sesuai dengan ketetuan pengambilan obat ARV; 4.6.3 PENCATATAN Pencatatan pelaporan pengambilan obat ARV dicatat oleh petugas farmasi pada Instalasi Farmasi di BLUD RSUD Palabuhanratu. 5. Unit Terkait
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
PROSEDUR TETAP
5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Farmasi
PELAKSANAAN KONSELING ADHERENCE No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Tanggal Terbit
No. Revisi :
Ditetapkan
Halaman :
Direktur RSUD Palabuhanratu
1. Pengertian
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. Konseling adherence selanjutnya disebut konseling Kepatuhan adalah kegiatan konseling yang dilaksanakan pada pasien yang akan memulai pengobatan ARV atau sedang dalam pengobatan ARV (sebagai konseling lanjutan) 1. 2. Konseling adalah saran, anjuran, nasehat profesional yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai masalah / problem (Oxford advance Learnes Dictionary 4 th ad); 1. 3. Adherence (kepatuhan) yang dimaksud adalah seberapa jauh pasien mentaati intruksi atau aturan minum obat dengan : dosis yang benar, cara yang benar dan seumur hidup; 1. 4. Konselor adalah petugas yang memiliki keterampilan konseling dan pemahaman akan seluk beluk HIV/AIDS dan pemahaman akan konseling kepatuhan.
2. Tujuan
2. 1. Sebagai acuan bagi petugas medis dan konselor di Rsud Palabuhanratu dalam melaksanakan konseling kepatuhan; 2. 2. Menganalisa kesiapan pasien untuk menjalani pengobatan ARV; 2. 3. Menyampaikan informasi, edukasi dan konseling kepada pasien tentang pengobatan ARV; 2. 4. Memastikan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan ARV.
3. Kebijakan
3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negalra tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Pada pelaksanaan konseling pertama, dilakukan hal – hal sebagai berikut : 4.1.1. Pemeriksaan dan pengkajian gejala klinis; 4.1.2. Penjelasan umum tentang manfaat ARV dan keburukan apabila tidak patuh; 4.1.3. Menggali kemungkinan hambatan; 4.1.4. Mengecek kembali pengetahuan pasien dan pendamping tentang HIV/AIDS; 4.1.5. Lakukan konseling pencegahan; 4.1.6. Catat hasil konseling pada form konseling 1; Catatan : Konseling sebaiknya didampingi oleh keluarga atau pendamping minum obat. 4. 2. Pelaksanaa konseling kedua dikaji hal – hal sebagai berikut : 4.2.1 Mengecek kembali perkiraan hambatan potensial; 4.2.2 Pemecahan masalah dari hambatan potensial 4.2.3 Diskusikan hasil tes laboratorium; 4.2.4 Kaji masalah kepatuhan minum obat profilaksis atau obat TB 4.2.5 Bila ditemukan masalah ketidakpatuhan akibat efek samping, rujuk pasien kepada dokter yang merawat; 4.2.6 Apabila tidak ada masalah dengan obat profilaksi atau obat TB, rencanakan bersama awal pengobatan; 4.2.7 Bila dalam kajian diperkirakan kepatuhan akan baik, langsung rujuk kepada dokter yang menangani untuk mulai ARV; 4.2.8 Apabila kepatuhan masih diragukan, sarankan untuk konseling ketiga. 4. 3. Pelaksanaan konseling ketiga, dikaji hal : 4.3.1 Kaji gejala klinis; 4.3.2 Tinjau ulang pengetahuan paien tentang HIV, Infeksi oportunisi, CD4/Viral Load; 4.3.3 Ingatkan kembali tentang pencegahan; 4.3.4 Tinjau ulang rejimen pengobatan : Efek samping dan cara mengatasi; Strategi kepatuhan; Rencana follow up; Kaji kembali kesiapan pasien untuk minum obat. 4.3.5 Catat dalam catatan kunjungan
5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PELAYANAN KUNJUNGAN ULANG PASIEN DALAM PENGOBATAN ARV No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. Kunjungan ulang adalah : kunjungan yang dilakukan oleh pasien yang sedang menjalani pengobatan ARV dengan tujuan
: -
Pemeriksaan karena adanya keluhan yang dirasakan oleh pasien; - Untuk menjalani konseling adherence (kepatuhan berobat); - Untuk pengambilan obat ARV. 1. 2. Form Kunjungan : adalah form yang diisi oleh dokter atau perawat yang menangani pasien. 2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Prosedur
Sebagai acuan prosedur bagi petugas tata usaha, perawat dan dokter klinik anyelir dalam melaksanakan pelayanan bagi pasien yang melakukan kunjungan ulang. 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. 1. Pasien mendaftar terlebih dahulu dengan membayar regristrasi; 4. 2. Perawat yang bertugas mengisi form kunjungan, klinik anyelir, form identif responden; 4. 3. Melakukan pemeriksaan TPRS serta mengukur TB dan BB; 4. 4. Pasien diperiksa oleh dokter umum atau dokter PPDS yang bertugas; 4. 5. Dokter melengkapi rekam medis dan form kartu kunjungan klinik anyelir (Pasca ARV); 4. 6. Apabila keadaan pasien masih dapat ditangani oleh dokter pemeriksa maka dokter pemeriksa dapat memberikan penanganan seperlunya; 4. 7. Apabila dianggap perlu untuk dirujuk maka dokter pemeriksa merujuk kepada dokter PPDS terkait atau kepada
dokter Penyakit Dalam; 4. 8. Perawat melengkapi buku Register Rawat Jalan. 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit
1.1
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Konseling dan tes sukarela selanjutnya disebut VCT (Voluntary Counseling and Testing) adalah kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia antara konselor dari Tim Penanggulangan HIV-AIDS BLUD RSUD Palabuhanratudengan orang yang ingin mengetahui status HIV nya atau orang yang berisiko tertular HIV; Disebut telah Menjalani VCT apabila menjalani : 1.2.1 Konseling Pre tes; 1.2.2 Testing; dan 1.2.3 Konseling Pasca Tes.
2. Tujuan
3. Kebijakan
1.3
Konseling adalah saran, anjuran, nasehat profesional yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai masalah/problem (oxford Advance Learnes Dictonary 4 th ad)
1.4
Konselor adalah petugas yang memiliki keterampilan konseling dan pemahaman akan seluk beluk HIV/AIDS;
1.5
Prosedur pelaksanaan VCT adalah alur pelayanan yang wajib dilalui oleh semua orang yang akan menjalani VCT di BLUD RSUD Palabuhanratu;
1.6
Tempat melaksanakan VCT adalah di Poliklinik yang ada pada Instalasi Rawat Jalan atau di rawat inap pada Instaasi Rawat Inap.
2.1
Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan tes HIV di BLUD RSUD Palabuhanratu;
2.2
Sebagai acuan bagi petugas medis dan non medis di BLUD Rumah Sakit Palabuhanratu dalam melaksanakan pelaksanaan VCT.
3.13. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3.14. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3.15. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.16. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.17. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.18. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3.19. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.20. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3.21. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3.22. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.23. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.24. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung.
4. Prosedur
4.2 Klien / Pasien 4.1.1 Klien / Pasien adalah orang yang akan menjalani VCT baik datang sendiri atau dikirim oleh petugas
medis yang terlebih dahulu mendaftar ditempat pendaftaran poliklinik Instalasi Rawat jalan; 4.1.2 Klien / pasien diberi blanko permintaan tes yang hanya diberi kode tanpa nama pasien; 4.1.3 Apabila setuju untuk diperiksa tes HIV, Klien/Pasien menandatangani Informed Consent yang disediakan di Poliklinik pada Instalasi Rawat Jalan; 4.1.4 Klien / Pasien menjalani konseling pra tes; 4.1.5 Klien / Pasien menjalani tes laoratorium di poliklinik; 4.1.6 Apabila hasil Positif, Klien/Pasien dirujuk ke dokter yang bertugas dengan membawa hasil tes ; 4.1.7 Apabila hasil tes negatif, pasien mendapatkan saran mengulang tes 3 (tiga) bulan yang akan datang; 4.1.8 Bagi pasien yang belum setuju untuk menjalani tes pada saat itu, maka mendapatkan anjuran untuk kunjungan ulang pada waktu yang telah disepakati; 4.3 Pelaksana Pelayanan VCT : Pelaksana pelayanan adalah konselor dari Tim Penanggulangan HIV/AIDS, yang bertugas : 4.2.1 Mencatat data klien / pasien pada buku registrasi VCT; 4.2.2 Mengisi data pasien pada blanko VCT serta mencocokkan data sesuai dengan data yang diberikan oleh pasien pada saat pendaftaran serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada pasien akan kecocokan data yang telah diberikan pada waktu pendaftaran, apabila klien / pasien setuju untuk dilakukan tes 4.2.3 Apabila Klien/Pasien setuju maka Konselor menyarankan klien/pasien menandatangani blnko VCT serta melakukan tes Laboratorium di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan 4.2.4 Apabila hasil Positif, konselor merujuk klien/pasien ke dokter yang bertugas, serta memberikan hasil tes yang telah dilakukan kepada klien/pasien untuk diperlihatkan kepada dokter yang bertugas 4.2.4 Apabila hasil tes negatif, maka konselor memberikan saran kepada klien/pasien agar mengulang tes 3 (tiga) bulan yang akan datang; 4.2.5 Apabila klien/pasien belum setuju untuk menjalani tes pada saat itu, maka konselor menganjurkan untuk kunjungan ulang pada waktu yang telah disepakati; 4.2.6 Setelah didapatkan hasil konseling, maka hasil tersebut disimpan pada kotak konselor dan menjaga akan kerahasiaan hasil tersebut. 5. Unit Terkait
5.1 Instalasi Rawat Inap
5.2 Instalasi Gawat Darurat 5.3 Instalasi Rawat Jalan 5.4 Instalasi Rekam Medik 5.5 Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
PROVIDER INITIATED TESTING AND COUNSELING (PITC) No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. PITC (Provider Inisiated Testing and consuling) adalah terting dan konseling yang diinisiasi oleh petugas kesehatan untuk kepentingan : a. Diagnostik (Diagnostic testing) b. Tawaran Rutin (Routine offer) 1. 2. Konseling dan tes sukarela selanjutnya disebut VCT (Voluntary Counseling and Testing) adalah kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia antara konselor dari Tim Penanggulangan HIVAIDS BLUD RSUD Palabuhanratudengan orang yang ingin mengetahui status HIV nya atau orang yang berisiko tertular HIV; 2. 1. Untuk dipakai sebagai acuan bagi petugas medis yang akan melaksanakan PITC 2. 2. Untuk diketahui oleh segenap petugas kesehatan tentang pelaksanaan PITC 2. 3. Untuk memperluas cakupan VCT di lingkungan pelayanan medis
Rsud Palabuhanratu; 2. 4. Agar setiap dokter di lingkungan Rsud Palabuhanratu dapat mengawali / menginisiasi testing, untuk kemudian dilanjutkan dengan VCT; 2. 5. Untuk dapat mendeteksi labih dini status HIV pasien. 3. Kebijakan
3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung.
4. Prosedur
4. 1. Dokter yang memeriksa atau merawat pasien menawarkan pemeriksaan tes HIV kepada pasien; 4. 2. Dokter memberikan informasi singkat tentang HIV dan alasan menjalani tes; 4. 3. Apabila pasien setuju untuk diperiksa maka pasien menandatangani persetujuan tes pada kartu rekam medik; 4. 4. Apabila pasien tidak setuju, dianjurkan untuk menjalani VCT; 4. 5. Bagi pasien yang mengambil darah pasien kemudian dibawa ke laboratorium selesai, dokter yang merawat meminta konselor untuk melakukan konseling pembukaan hasil pemeriksaan laboratorium.
5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PREVENTION MOTHER TO CHILD TRANSMISSION (PMTCT) No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005
1. Pengertian -
-
2. Tujuan
Pencegahan penularan dari ibu HIV positif kepada bayi yang dikandungnya adalah kegiatanyang termasuk dalam PMTCT (Prevention Mother – to – child Transmission) dari tim penanggulangan AIDS Rsud Palabuhanratu Cibadak; Prosedur pelaksanaan PMTCT adalah alur pelayanan yang wajib di lalui oleh ibu hamil, sebelum dan sesudah tes HIV.
2. 1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi; 2. 2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif; 2. 3. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; 2. 4. Memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya.
3. Kebijakan 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan
(lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
IBU HAMIL
LUAR RSUD
POLI / IGD OBGYN RSUD
STATUS HIV
(+)
( - )d
STATUS HIV
BELUM DIKETAHUI
BELUM DIKETAHUI
( - )d
(+)
VCT / PITC
MENOLAK STATUS
TERAPI ARV
KLINIK ANYELIR
ANTEPARTUM
INTRAPARTUM
POSTPARTUM
REKOMENDASIKAN SEKSIO SESARIA
PERINATOLOGI
SPESIALIS ANAK
BAYI DARI IBU HIV (+)
BAYI DARI IBU HIV (+)
TERAPI ARV
TERAPI ARV
IBU
KETERANGAN : a. Ibu hamil yang datang ke Poliklinik / PONEK Rsud Palabuhanratu atas kehendak sendiri atau tanpa rujukan dari dokter dan fasilitas kesehatan lainnya; b. Ibu hamil yang datang atas rujukan dokter atau fasilitas kesehatan lainnya; c. Status HIV ibu hamil positif adalah : bila didapatkan hasil positif pada pemeriksan laboratorium secara serologis dengan 3 (tiga) cara pemeriksaan yang berbeda; d. Status HIV ibu hamil negatif adalah : bila didapatkan hasil negatif pada pemeriksaan laboratorium secara serologis dengan 3 (tiga) cara pemeriksaan berbeda. Pemeriksaan diulang 3 (tiga) bulan kemudian, untuk memastikan tidak dalam kondisi window periode; e. Ibu hamil yang belum diketahui status HIV, dilakukan VCT atau PITC; f. VCT (Voluntary Counseling and Testing) adalah kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia antara konselor dari Tim Penanggulangan HIVAIDS BLUD RSUD Palabuhanratudengan ODHA atau orang terduga HIV; g. Ibu hamil yang menolak VCT, akan diupayakan konseling ulang, pada kunjungan berikutnya; h. PITC (Provider Inisiated Testing and consuling) adalah terting dan konseling yang diinisiasi oleh petugas kesehatan untuk kepentingan Tes Diagnostik (Diagnostic testing) dan Tawaran Rutin (Routine offer) i. ARV diberikan pada ibu hamil dengan HIV (+), mengacu pada prosedur tetap ARV; j. Antepartum : masa kehamilan mulai dari konsepsi sampai dengan awal proses persalinan; k. Intrapartum : masa selama proses persalinan yang ditandai dengan kontraksi rahim yang teratur dan terjadi pembukaan jalan lahir; l. Postpartum : masa setelah plasenta lahir hingga 40 hari selanjutnya; m. Seksio sesarea : proses persalinan dengan pembedahan yang dilakukan pada usia kehamilan 38 minggu atau sesegera mungkin bila pasien datang dalam keadaan intrapartum (bila memungkinkan) 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 6.
PONEK Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PEMBERIAN OBAT INFEKSI OPORTUNISTIK BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDERITA HIV / AIDS MELALUI KLINIK ANYELIR No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit
1.
1.
1.
1.
2. Tujuan
3. Kebijakan
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. Obat Infeksi oportunistik bantuan pemerintah adalah obat – obatan yang digunakan untuk mengobati infeksi penyerta pada pasien HIV /AIDS yang merupakan bantuan dari pemerintah melalui Direktorat Jendral P2&PL Pusat dan diberikan secara cuma – cuma, disediakan di depo farmasi klinik anyelir Rsud Palabuhanratu; 2. Tim Penanggulangan Infeksi HIV / AIDS adalah tim Rsud Palabuhanratu yang diberi tanggungjawab dalam menangani permasalahan HIV / AIDS di Rsud Palabuhanratu; 3. Depo Farmasi adalah fasiltas pelayanan farmasi yang dikelola oleh instansi farmasi diruang penderita yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelayanan perbekalan kesehatan serta memberikan pelayanan farmasi lainnya; 4. Petugas depo farmasi adalah apoteker, asisten apoteker dan petugas administrasi dengan status sebagai pegawai Instalasi Farmasi yang bertugas memberikan pelayanan perbekalan kesehatan penderita, dibawah tanggungjawab Instalasi farmasi.
Sebagai acuan dalam menetapkan langkah – langkah dan prosedur untuk pengelolaan obat infeksi oportunistik bantuan pemerintah bagi penderita HIV/AIDS yang disertai infeksi oportunistik 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Petugas depo farmasi menerima obat / resep infeksi oportunistik dari pasien atau keluarga pasien; 4. 2. Petugas depo farmasi memeriksa kelengkapan resep dan persyaratan yaitu adanya legalisasi berupa cap dan tanda tangan dokter yang diberikan tim penanggulangan infeksi HIV / AIDS Rsud Palabuhanratu di klinik anyelir 4. 3. Bila resep belum lengkap persyaratannya maka resep tersebut dikembalikan kepada pasien dan harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat dilayani; 4. 4. Petugas depo farmasi melayani resep yang sudah lengkap persyaratannya; 4. 5. Petugas depo farmasi melakukan serah terima obat infeksi oportunistik dengan pasien; 4. 6. Petugas depo farmasi melaporkan data pemakaian obat infeksi oportunistik kepada tim penanggulangan infeksi HIV / AIDS Rsud Palabuhanratu.
5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Farmasi
BLUD RSUD PALABUHANRATU
KEWASPADAAN UNIVERSAL KLINIK No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit
1.1
1.2
1.3
2. Tujuan
2.1 2.2 2.3 2.4
3. Kebijakan
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Kewaspadaan Universal disingkat KU atau Universal Precaution yang disingkat UP adalah upaya pengendalian infeksi di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dengan prinsip utama : menjaga hygiene sanitasi individu, hygiene sanitasi ruangan dan sterilisasi ruangan. Kewaspadaan universal dijabarkan dalam lima kegiatan : 1.1.1 Cuci Tangan; 1.1.2 Pemakaian alat pelindung; 1.1.3 Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai; 1.1.4 Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah terjadinya luka ; 1.1.5 Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan. Alat Pelindung : adalah alat yang dipakai untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari resiko pejanan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret/ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien (contoh : sarung tangan, masker, kaca mata, visor, gaun, sepatu); Alat Kesehatan Bekas Pakai adalah alat kesehatan yang dapat disterilkan untuk pemakaian ulang (contoh : set balutan, alat-alat prosedur diagnostik dll); Mencegah terjadinya penularan infeksi kepada petugas dan pasien lain serta lingkungan; Menjaga keselamatan kerja dilingkungannya; Mempertahankan lingkungan bersih dan aman; Meningkatkan tanggungjawab petugas kesehatan, pasien dan keluarga mengenai resiko yang dihadapi.
3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan
(lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4.4 Cuci Tangan 4.1.1 Cuci tangan harus dilakukan dengan benar sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan, dengan cara 7 (tujuh) langkah cuci tangan; 4.1.2 Cuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah memakai sarung tangan; 4.1.3 Cuci tangan dilakukan pada air mengalir dan memakai sabun atau larutan antiseptik ; 4.1.4 Tata cara melakukan cuci tangan dibaca pada instruksi kerja buku Kewaspadaan Universal (DepKes RI Tahun 2003 ; 4.5 Pemakaian Alat Pelindung : Alat pelindung dipakai pada tindakan rutin, tindakan bedah tulang, otopsi, perawatan gigi dll dengan jenis alat pelindung sebagai berikut : 4.2.1 Sarung Tangan; 4.2.2 Pelindung Wajag/masker; 4.2.3 Gogle/Kaca Mata; 4.2.4 Gaun Pelindung/Apronce; 4.2.5 Sepatu Pelindung. Tata Cara pemakaian alat pelindung lihat instruksi kerja pada buku kewaspadaan Universal dari DepKes Tahun 2003. 4.3
Pengelolaan Alat Kesehatan Bekas Pakai Prosedur pengelolaan peralatan dilakukan dengan melalui 4 (empat) tahap kegiatan Yaitu : 4.3.1 Dekontaminasi; 4.3.2 Pencucian; 4.3.3 Sterilisasi atau DTT 4.3.4 Penyimpanan
4.4
Pengelolaan Benda Tajam 4.4.1 Jarum Suntik setelah dipakai tidak boleh digunakan lagi dan hanya sekali pakai dan dibuang ketempat wadah tahan tusukan;
4.4.2 Alat tajam tidak boleh diserahkan langsung dari satu orang ke orang lain, melainkan menggunakan teknik tanpa sentuh, yaitu dengan menggunakan nampan/alat perantara; 4.4.3 Tidak dianjurkan menutup kembali jarum suntik bekas pakai melainkan langsung dibuang ke wadah tahan tusukan. Jika jarum terpaksa ditutup kembali, gunakan cara penusukan jarum dengan satu lengan untuk mencegah jari tertusuk jarum ; 4.4.4 Benda tajam lain (pisau, Gunting, pinset) setelah dipakai didekontaminasi terlebih dahulu, baru dimasukan ke wadah penyimpanan sementara.
5. Unit Terkait
5.1 Instalasi Rawat Inap 5.2 Instalasi Gawat Darurat 5.3 Instalasi Rawat Jalan 5.4 Instalasi Rekam Medik 5.5 Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PROFILAKSIS PASCA PAJANAN (PPP) No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
1.1
Pajanan 1.1.1 Setiap perlukan yang menembus kulit seperti tusukan jarum, luka iris atau kontak dengan lapisan mukosa/kulit yang tidak utuh (kulit yang luka, pecah, lecet atau sedang terserang dermatitis); 1.1.2 Kontak dengan darah/cairan tubuh lain pada kulit yang utuh dengan kontak yang lama (Pedoman Nasional perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi ODHA halaman 35); 1.1.3 Pajanan dapat melalui : 1.1.3.1 Parerental berupa tusukan, luka dan lain-lain; 1.1.3.2 Percikan pada mukosa mata, hidung atau mulut; 1.1.3.3 Percikan pada kulit yang tidak utuh (Pecah-pecah, lecet, atau exematos).
1.2
Profilaksisi Pasca Pajanan Selanjutnya disingkat PPP adalah tindakan/pengobatan yang diberikan kepada petugas/keluarga atau orang sehat lain setelah terpajan oleh cairan tubuh/darah ODHA atau terduga ODHA.
2.1
Sebagai acuan petugas medis dan konselor Poliklinik Instalasi Rawat Jalan dalam menangani orang yang terpajan;
2.2
Melindungi petugas medis/non medis atau orang sehat lain di BLUD RSUD Palabuhanratudari akibat pajanan ditempat kerja dan mengurangi resiko penularan pada petugas kesehatan.
3.1. 3.2. 3.3.
Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3.7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3.9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung.
4. Prosedur
4.6 Bagi Individu Yang Terpajan 4.1.1 Tindakan pertama pada setiap pajanan adalah mencuci dengan air mengalir dan sabun septik; 4.1.2 Bila tertusuk jarum segera bilas dengan air mengalir atau air dalam jumlah yang banyak dengan sabun/antiseptik; 4.1.3 Bila Darah Mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir atau larutan garam dapur; 4.1.4 Bila darah mengenai mulut ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali; 4.1.5 Kalau terpecik pada mata cucilah mata dengan air mengalir (irigasi) atau dengan garam fisiologis (NaCl 0,9%); 4.1.6 Jika darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air; 4.1.7 Jari yang tertusuk tidak boleh dihisap dengan mulut; 4.1.8 Setiap pajanan dicatat dan dilaporkan secepatnya (kurang dari 4 jam) kepada tim penanggulangan HIV-AIDS BLUD RSUD Palabuhanratu. 4.7 Bagi Petugas yang menangani 4.1.1 Orang yang terpajan diperlakukan seperti dalam keadaan darurat dan mengisi formulir laporan pajanan Poliklinik Instalasi Rawat Jalan bagian awal sampai V (Katagori status HIV pasien KS; 4.1.2 Bila status sumber pajanan tidak diketahui, petugas melakukan analisa sumber pajanan (bagian VI); 4.1.3 Petugas merujuk terpajan kepada konselor Poliklinik Instalasi Rawat Jalan untuk konseling profilaxis; 4.1.4 Dalam konseling profilaxis ditentukan kode pajanan (KP) dan Kode Status HIV sumber pajanan (KS); 4.1.5 Bila hasil analisa sumber pajanan tidak dapat ditentukan maka kode sumber pajanan adalah ”KS HIV tidak tahu”; 4.1.6 Pemberian profilaxis adalah sebagai berikut :
4.1.6.1
KP1 dengan KS1 : Pertimbangkan pemberian Duviral (Lamivudin dan Zidovudin) 2x1 tab selama 28
hari; 4.1.6.2
KP2 dengan KS2 Dianjurkan Duviral 2x1 tab + Efavirenz 1x600mg selama 28 hari
KP3 dengan KS3 Catatan : Efavirenz tidak diberikan pada wanita hamil. 4.1.7 Terpajan menjalani VCT. Kode Pajana n (KP) 1 1 2 2 3
Kode Status (KS) 1 (rendah) 2 (tinggi) 1 2 1 atau 2
Anjuran Pengobatan Obat tidak dianjurkan. Resiko toksisitas obat lebih tinggi dari resiko mendapatkan infeksi HIV Pertimbangkan Duviral (AZT/3TC). Pajanan memiliki resiko yang perlu dipertimbangkan Dianjurkan Duviral (AZT/3TC). Kebanyakan pajanan masuk dalam kategori ini, namun belum pernah ditemukan kenaikan resiko penularan Dianjurkan Duviral (AZT/3TC) + Efavirenz Ditemukan adanya kenaikan resiko tertular
*) Untuk petugas BLUD RS. Sekarwangi, Efavirenz diganti dengan Lopinavir 200mg 2x2 tablet. 5. Unit Terkait
5.1 Instalasi Rawat Inap; 5.2 Instalasi Gawat Darurat; 5.3 Instalasi Rawat Jalan; 5.4 Instalasi Rekam Medik.
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PROSEDUR PEMBERIAN OBAT ARV SEBAGAI PROFILAKSIS PASCA PAJANAN (PPP) DI KLINIK ANYELIR No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. Profilaksis Pasca Pajanan (PPP) : adalah pemberian obat ARV pada petugas kesehatan yang terpajan oleh darah atau cairan tubuh orang pengidap HIV; 1. 2. Obat Anti Retroviral adalah obat yang diberikan pada terpajan sesuai Protap Profilaksis Pasca Pajanan (PPP); 1. 3. Kode Pajanan (KP) adalah kode yang diberikan kepada orang terpajan; 1. 4. Kode Status (KS) adalah kode yang diberikan begi sumber pajanan. Sebagai acuan prosedur bagi petugas dalam memberikan obat ARV pada pasca pajanan 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata
Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Pasien terpajan membawa resep dari dokter klinik anyelir atau dokter yang bertugas ditempat terpajan atau dokter IGD; 4. 2. Petugas farmasi memberikan obat ARV; 4. 3. Petugas mencatat pada laporan pencatatan pelaporan pajanan sesuai ketentuan.
5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PEMBERIAN OBAT ANTI RETROVIRAL UNTUK PETUGAS KESEHATAN YANG TERPAJAN No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit
1.1
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Obat ARV (Anti Retroviral) adalah obat yang berisi zidovidun, lamivudin, dan efavinez, yang disediakan di Depo Farmasi Pusat (Apotik 24 Jam) di Samping Instalasi Gawat Darurat; Tim penanggulangan infeksi HIV/AIDS adalah tim yang ada di BLUD RSUD Palabuhanratuserta diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan HIV/AIDS di BLUD RS. Sekarwangi; Petugas Kesehatan yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS adalah dokter, perawat atau petugas kesehatan lain yang mengalami kecelakaan kerja pada saat menangani pasien HIV/AIDS (misalnya tertusuk jarum yang telah terkontaminasi virus HIV); Depo Farmasi adalah fasilitas palayanan farmasi yang dikelola oleh Instalasi Farmasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perbekalan kesehatan serta memberikan pelayanan Farmasi lainnya; Petugas Depo Farmasi adalah Apoteker, Asisten Apoteker dan petugas administrasi dengan status sebagai pegawai Instalasi Farmasi yang bertugas memberikan pelayanan perbekalan kesehatan penderita dibawah tanggung jawab Instalasi Farmasi; Formulir Pencatatan Pemakaian Obat ARV adalah catatan pemakaian obat ARV yang berisi data pemakai, tanggal pemberian, jenis dan jumlah obat, serta bukti serah terima obat ARV tersebut.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2. Tujuan
3. Kebijakan
Sebagai acuan dalam menetapkan lengkah-langkah dan prosedur untuk pengelolaan obat antiretroviral bagi petugas kesehatan yang terpajan di BLUD RSUD Palabuhanratu. 3.1. 3.2. 3.3.
Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang
Registrasi Dan Praktek Perawat ; Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3.9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 3.7.
4. Prosedur
5. Unit Terkait
4.8 Petugas Depo Farmasi menerima permintaan obat/resep ARV untuk petugas kesehatan yang mengalami kecelakaan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut : 4.8.1 Di dalam jam kerja : permintaan obat/resep ARV berasal dari Poliklinik Instalasi Rawat Jalan ; 4.8.2 Di luar jam kerja : permintaan obat/resep ARV berasal dari dokter yang bertugas di tempat kejadian, atas persetujuan dokter anggota Tim Penanggulangan infeksi HIV/AIDS BLUD RS. Sekarwangi; 4.2 Petugas Depo Farmasi memeriksa kelengkapan resep berupa pada resep tersebut di kolom diagnosa tercantum PPP (Profilaksis Pasca Pajanan) atas perintah dokter Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS BLUD RSUD Palabuhanratu; 4.3 Jika kelengkapan resep telah memenuhi syarat, petugas Depo Farmasi menyiapkan obat ARV tersebut; 4.4 Petugas Depo Farmasi mencatat pemakaian obat ARV tersebut pada formulir Pencatatan Pemakaian Obat ARV; 4.5 Petugas Depo Farmasi melakukan serah terima obat ARV dengan petugas kesehatan yang terpajan; 4.6 Petugas Depo Farmasi melaporkan data pemakaian obat antiretroviral untuk petugas kesehatan Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS. 5.1 Instalasi Rawat Inap 5.2 Instalasi Gawat Darurat 5.3 Instalasi Rawat Jalan 5.4 Instalasi Farmasi
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PEMBERIAN OBAT ANTI RETROVIRAL UNTUK PASIEN PROGRAM PMTCT No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit
1.1
Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Obat Anti Retroviral adalah paket obat yang berisi zidovidun, lamivudin, nevirapin, efavinez, disediakan di depo farmasi Pusat (Apotik 24 Jam) di Samping Instalasi Gawat Darurat; Tim penanggulangan infeksi HIV/AIDS adalah tim yang ada di BLUD RSUD Palabuhanratu serta diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan HIV/AIDS di BLUD RSUD Palabuhanratu; Pasien Program PMTCT adalah ibu hamil dan bayi yang beresiko terpapar virus HIV/AIDS yang berobat ke BLUD RSUD Palabuhanratu; Depo Farmasi adalah fasilitas palayanan farmasi yang dikelola oleh Instalasi Farmasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perbekalan kesehatan serta memberikan pelayanan Farmasi lainnya; Petugas Depo Farmasi adalah Apoteker, Asisten Apoteker dan petugas administrasi dengan status sebagai pegawai Instalasi Farmasi yang bertugas memberikan pelayanan perbekalan kesehatan penderita dibawah tanggung jawab Instalasi Farmasi; Formulir Kendali Pengambilan Obat Antiretroviral (ARV) adalah catatan pengambilan Obat Antiretroviral (ARV) yang berisi data pasien, nama dokter yang menangani, waktu pengambilan obat, jenis dan jumlah obat, informasi jadwal pasien kembali serta bukti serah terima Obat Antiretroviral (ARV) tersebut.
1.2
1.3 1.4
1.5
1.6
2. Tujuan
3. Kebijakan
Sebagai acuan dalam menetapkan lengkah-langkah dan prosedur pelayanan dan pengelolaan paket obat antiretroviral (ARV) bagi pasien program PMTC 3.1. 3.2. 3.3.
Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3.7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang
Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993;
3.9.
3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4.1.
Petugas Depo Farmasi menerima permintaan obat/resep ARV untuk pasien Program PMTCT; 4.2. Petugas Depo Farmasi memeriksa kelengkapan resep dan persyaratannya, yaitu : Legalisasi berupa cap yang diberikan oleh Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan pada BLUD RSUD Palabuhanratu; 4.3. Adanya persetujuan dari dokter anggota Tim Penanggulangan HIV/AIDS BLUD RSUD Palabuhanratu; 4.4. Bila resep belum lengkap persyaratannya maka resep tersebut dikonfirmasikan kembali kepada dokter yang menuliskan resep tersebut; 4.5. Petugas Depo Farmasi melayani resep yang sudah lengkap persyaratannya; 4.6. Petugas Depo Farmasi melakukan serah terima obat ARV dengan pasien atau keluarganya dan mengingatkan kembali jadwal ambil obat diwaktu kunjungan berikutnya; 4.7. Petugas Depo Farmasi melaporkan data pemakaian obat antiretroviral pasien Program PMTCT dan kepada Tim Penanggulangan infeksi HIV/AIDS di BLUD RSUD Palabuhanratu.
5. Unit Terkait
5.1 Instalasi Rawat Inap 5.2 Instalasi Gawat Darurat 5.3 Instalasi Rawat Jalan 5.4 Instalasi Farmasi 5.5 Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PEMBERIAN OBAT ANTI RETROVIRAL UNTUK PENDERITA HIV/AIDS MELALUI POLIKLINIK No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1.1 Obat Anti Retroviral adalah paket obat yang berisi zidovidun, lamivudin, nevirapin, efavirenz, stavudin, dan Lopinavir/ritonavir disediakan di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan; 1.2 Tim penanggulangan infeksi HIV/AIDS adalah tim yang ada di BLUD RSUD Palabuhanratuserta diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan HIV/AIDS di BLUD RSUD Palabuhanratu; 1.3 Penderita HIV/AIDS adalah pasien yang terinfeksi virus HIV/AIDS yang berobat ke Poliklinik di BLUD RSUD Palabuhanratu; 1.4 Depo Farmasi adalah fasilitas palayanan farmasi yang dikelola oleh Instalasi Farmasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perbekalan kesehatan serta memberikan pelayanan Farmasi lainnya; 1.5 Petugas Depo Farmasi adalah Apoteker, Asisten Apoteker dan petugas administrasi dengan status sebagai pegawai Instalasi Farmasi yang bertugas memberikan pelayanan perbekalan kesehatan penderita dibawah tanggung jawab Instalasi Farmasi; 1.6 Formulir Kendali Pengambilan Obat Antiretroviral (ARV) adalah catatan pengambilan Obat Antiretroviral (ARV) yang berisi data pasien, nama dokter yang menangani, waktu pengambilan obat, jenis dan jumlah obat, informasi jadwal pasien kembali serta bukti serah terima Obat Antiretroviral (ARV) tersebut. Sebagai acuan dalam menetapkan lengkah-langkah dan prosedur pelayanan dan pengelolaan paket obat antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV/AIDS. 3.1. 3.2. 3.3.
Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3.4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3.5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3.6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3.7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3.8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ;
3.9.
SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993;
3.10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3.11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3.12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4.1 4.2
4.3
4.4 4.5
4.6
5. Unit Terkait
Petugas Depo Farmasi menerima permintaan obat/resep antiretroviral (ARV) dari pasien atau keluarga pasien; Petugas Depo Farmasi memeriksa kelengkapan resep dan persyaratannya, yaitu : Legalisasi berupa cap yang diberikan oleh Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan pada BLUD RSUD Palabuhanratu Bila resep belum lengkap persyaratannya maka resep tersebut dikembalikan kepada dokter yang menuliskan resep tersebut, dan agar dapat dilayani terlebih dahulu; Petugas Depo Farmasi melayani resep yang sudah lengkap persyaratannya; Petugas Depo Farmasi melakukan serah terima obat antiretroviral (ARV) dengan pasien atau keluarganya dan mengingatkan kembali jadwal ambil obat diwaktu kunjungan berikutnya; Petugas Depo Farmasi melaporkan data pemakaian obat antiretroviral (ARV) dan kepada Tim Penanggulangan infeksi HIV/AIDS di BLUD RSUD Palabuhanratu
5.1 Instalasi Rawat Inap 5.2 Instalasi Gawat Darurat 5.3 Instalasi Rawat Jalan 5.4 Instalasi Farmasi 5.5 Tim Penanggulangan Infeksi HIV/AIDS
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PENGOBATAN DENGAN ANTIRETROVIRAL UNTUK PENDERITA HIV/AIDS DEWASA No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005
1. Pengertian
2. Tujuan
1. 1. Pengobatan ARV diberikan pada : a. Pasien Infeksi HIV / AIDS dengan stadium tertentu; b. Profilaksis Pasca Pasjanan (lihat SOP PPP); c. Pencegahan penularan dari ibu ke bayinya (lihat SOP dan SPM PMTCT) 1. 2. Indikasi : Rekomendasi untuk memulai ARV pada penderita dewasa berdasarkan stadium klinis dan ketersediaan pemeriksaan marka imunologis Sebagai acuanTes dalam menetapkan Tes lengkah-langkah dan prosedur Stadium Klinis WHO CD 4 tersedia CD 4 tidak tersedia
pelayanan dan pemberian paket obat antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV/AIDS. 1 Jangan diobati Obati bila hitung CD 4 350/mm3
Mulai ARVc
Tidak tersedia
Mulai ARVd
Waktu pemberian ARV setelah OAT Antara 2-8 minggu Setelah 8 minggu Evaluasi ulang setelah 8 minggu Antara 2-8 minggu
c. Wanita hamil dan ko-infeksi TB - Pilihan : AZT + 3TC + EFV Setelah trimester I Kontrasepsi post partum - EFV dapat diganti dengan NVP setelah pengobatan TB selesai d. Ko-infeksi HBV - NVP bila mungkin dihindari - Kontraindikasi NVP : ALT > 10x nilai normal tertinggi e. Ko-infeksi HCV - Bila memungkinkan hindari NVP - Kontraindikasi NVP : ALT > 10x nilai normal tertinggi - Perhatikan interaksi obat Ribavirin dan AZT (monitor Hb) Interferon dan EFV (depresi) f. Monitoring ARV Tes Laboratorium diagnosis dan monitoring Tes HIV Hba WBC dan Hitung Jenisb Hitung CD4c Tes Kehamilan d Kimia lengkap (termasuk, tapi tidak terbatas pada ALTe, enzim hati lain, fungsi ginjal, gula darah, profil lipid, amylase, lipase, lektat dan elektrolit Viral Load
Pre - ARV
Saat mulai regimen Lini I atau II
-
-
Setiap 6 Bulan
Sesuai Indikasi
-
-
-
-
-
Monitoring Hb pada pasien AZT dilakukan pada saat baseline dan minggu ke 4, 8 dan 12 setelah AZT; Monitoring pada minggu ke 4 , 8 dan 12 setelah permulaan ART hanya merupakan alternatif; Pasien yang belum ada indikasi untuk pemberian ARV harus dilakukan pemeriksaan CD4 setiap 6 bulan. Untuk pasien dengan gejala stadium 2 atau nilai CD4 mendekati nilai batas, frekuensi pemeriksaan CD4 dapat ditingkatkan. Pasien dalam ARV harus diperiksa CD4 setiap 6 bulan bila stabil; Tes kehamilan diperlukan pada wanita yang memulai ARV yang mengandung EFV dan bila dicurigai kehamilan pada wanita yang mendapat EFV; Beberapa ahli berpendapat bahwa nilai prediktif monitoring enzim hati rutin adalah rendah. WHO merekomendasikan monitoring enzim hati tergantung gejala yang muncul. Monitoring teratur enzim hati dalam 3 (tiga) bulan pertama dan selanjutnya tergantung gejala yang timbul direkomendasikan pada pasien wanita dengan CD4 lebih dari 250/mm3 dan penderita ko-infeksi Hepatitis B atau C dengan penyakit hati lain; Monitoring rutin (setiap 6 bulan), apabila memungkinkan tes kimia lengkap terutama profil lipid, ALT dan fungsi ginjal harus dipertimbangkan pada penderita yang mendapat regimen lini II;
g. Substitusi Substitusi obat dilakukan bila ditemukan toksisitas obat grade 3 atau 4 menurut WHO. Pemilihan obat substitusi Toksisitas ARV I dan rekomendasi substitusi
ARV Toksisitas Anemia berat a atau b AZT Asidosis laktat Asidosis Laktat d4T Lipoatrophy / sindrom metabolik e Neuropati Periferal Toksisitas sistem saraf pusat persisten dan berat f Potensial teratogenisitas (trimester EFV pertama kehamilan atau wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi adekuat) Hepatitis Reaksi hipertensitivitas NVP Rash berat atau life-threatening (Stevensens-Jhonson syndrome) g
Saran Substitusi d4T TDF atau ABCd TDF atau ABCd AZT NVP atau PIh NVP atau PIh EFV atau PIh EFV atau PIh
Singkirkan malaria pada area endemis, anemia berat (grade 4) adalah Hb , 6.5 g/dL Hitung neutrofil < 500/mm3 (grade 4) Intoleransi gastrointestinal berat yang menyebabkan tidak dapat
mengingesti ARV (misal. Mual dan muntah persisten) Re-inisiasi ARV tidak boleh mengandung d4T atau AZT. Bila tersedia dapat diberikan TDF atau ABC; Substitusi d4T tidak dapat menghilangkan lipoatrophy; Misal. Halusinasi persisten atau psikosis; Rash berat adalah rash luar dengan deskuamasi, angioedema, atau reaksi menyerupai serum sickness; atau rash dengan gejala konstitusionalseperti demam, lesi oral, blistering, edema muka, atau conjunctivitis; stevensensjhonson syndrome dapat fatal. Life threatening rash, substitusi ke EFV tidak direkomendasikan, walaupun hal ini pernah dilaporkan di thailand tanpa muncul rash. PI dicadangkan untuk lini 2 h. Kegagalan terapi ARV Kriteria Kegagalan ARV Kegagalan klinisa Kegagalan CD4d Kegagalan virologicalg
Kondisi stage 4 baru atau rekurenb.c CD4 turun ke nilai pre therapi atau lebih rendah ; atau turun 50 % dari nilai tertinggi selama ARV (bila diketahui ): atau CD4 menetap ,50/mm Viral load diatas 10.000 copies/ml
Harus dibedakan dengan IRIS Termasuk TB Paru, Infeksi bakterial berat Kecuali limfadenopatiTB, penyakit pleura Tb inkomplikata, kandidiasis esofageal, pneumonia bakterial rekuren Tanpa infeksi penyerta yang menyebabkan penurunan CD4 transien Bila dapat dilakukan 4.1.3 Regimen lini 2 Regimen lini 1 Standar
AZT/d4T + 3TC + NVP / EFV
Regimen lini 2 Komponen RTI Ddl + ABC atau TDF + ABC atau TDF + 3 TC (± AZT)a
Komponen PI
PI
Bila tersedia akses terhadap obat lini 2. Bila tidak tersedia obat, lini 1 dilanjutkan 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
TATALAKSANA INFEKSI OPORTUNISTIK (IO) PADA PENDERITA HIV / AIDS No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan
3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar
Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur 5. Unit Terkait
BLUD RSUD PALABUHANRATU
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
PEMBERIAN COTRIMOXAZOLE PROFILAKSIS No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Pemberian Co-Trimoxazole Profilaksis adalah bagian dari standar pelayanan untuk pencegahan pneumocystis Jiroveci Pneuminia (PCP) dan Toxoplasmosis 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar
Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1.
Kriteria Diagnosis : 4.1.1. Sebagai Prifilaksis Primer : - Semua pasien simtomatik stadium 2, 3, 4 WHO - Pasien asimtomatik dengan jumlah CD4 < 200 - Pada wanita hamil dengan persyaratan diatas, pemberian Cotrimoxazole tanpa memandang umur kehamilan 4.1.2. Sebagai Profilaksis Sekunder : Pada semua pasien yang pernah terinfeksi PCP, toxoplasmosis.
4. 2.
Penatalaksanaan 4.2.1 Rejimen Obat 1 x sehari 1 tablet double strength (DS) atau 1 x 2 tablet single strenght (SS). DS = Sulfametoxazole 800 mg + trimetoprim 160 mg SS = Sulfametoxazole 400 mg + trimetoprim 80 mg Pada kasus adanya reaksi obat : - Grade 1 : erythema ; lanjutkan co-trimoxazole dengan observasi cermat, berikan antihistamin. - Grade 2 : maculo papular rash yang difuse, deskuamasi kering; lanjutkan co-trimoxazole dengan observasi cermat dan follow up, berikan anti histamin. - Grade 3 : vesikel, ulcerasi mukosa ; hentikan co-trimoxazole sampai reaksi hilang (biasanya 2 minggu) dan kemudian pertimbangkan pemberian ulang dengan desensitisasi. - Grade 4 : dermatitis exfoliatif, steven jhonson syndrom atau eritema multiforme, hentikan co-trimoxazole secara permanen. Protokol desensitisasi co-trimoxazole Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6
: 80 mg sulfametoxazole + 16 trimetoprim ( 2 ml suspensi); : 160 mg sulfametoxazole + 32 trimetoprim ( 4 ml suspensi); : 240 mg sulfametoxazole + 48 trimetoprim ( 6 ml suspensi); : 320 mg sulfametoxazole + 64 trimetoxazole ( 8 ml suspensi); : 1 tablet SS : 2 tablet SS atau 1 tablet DS
4.2.2 Rejimen alternatif Jika co-trimoxazole tidak dapat ditoleransi, berikan dapsone 50 mg PO 2 x sehari atai 1 x 100mg 5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
PENGELOLAAN PENDERITA HIV DENGAN KO-INFEKSI MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan 3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Standar pelayanan medis ini merupakan pedoman bagi pengelolaan penderita ODHA yang disertai dengan penyakit tuberkulosis (TB) baik secara diagnosis dugaan maupun pasti. TB adalah penyakit penyerta dan penyebab kematian yang paling sering mempengaruhi penderita dengan infeksi HIV. Karena kerentanan imunologis pasien saat terinfeksi HIV, kemungkinan terjadinya oleh infeksi M.tuberculosis meningkat sampai 20 x lipat (Ref), dan besar kemungnannya hal tersebut akan mengancam jiwa. Sebaliknya, adanya infeksi TB pada orang dengan ODHA mengakibatkan keadaan penyakit AIDS-nya memburuk dengan lebih cepat. Penyakit TB yang muncul pada penderita HIV dapat terjadi dengan gambaran klinis yang tipikal (khas) maupun tidak. Gambaran yang tidak khas muncul lebih sering pada penderita dengan tingkat penurunan kekebalan imunitas yang lebih berat. Munculnya penyakit TB pada ODHA dapat terjadi di semua fase perkembangan infeksi HIV, baik sebelum infeksi HIV bermanifestasi sebagai penyakit maupun saat pasien menjadi AIDS. Tambahan lagi, penyakit TB dapat terjadi di paru maupun di luar paru. 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang
Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Diagnosis Pada TB paru, gejala yang sering timbul adalah : - Batuk yang lama selama lebih dari 3 (tiga) minggu dan tidak membaik dengan pengobatan antibiotik biasa; - Produksi dahak yang produktif, purulen, kadang disertai dengan bercak darah; - Demam atau panas badan ringan atau tinggi; - Berkeringat pada malam hari; - Penurunan berat badan dan nafsu makan yang menurun. Disamping gejala diatas, untuk dapat mengkategorikan penderita TB-HIV dengan baik, perlu ditanyakan apakah ada riwayat pengobatan TBC sebelumnya. Adanya riwayat penyakit TB dapat diketahui bila ia pernah dikatakan sakit TB atau mendapatkan obat TB yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) macam disertai obat yang membuat urine berwarna merah. Bila ya apakah obat yang diberikan di konsumsi secara lengkap sampai 6 bulan atau tidak. Apakah dokter atau Puskesmas sudah menyatakan sembuh. TB ekstraparu dapat menunjukkan gejala – gejala diatas disertai dengan gejala yang berhubungan dengan lokasi radangnya. Manifestasi yang tersering adalah : limfadenitis, efusi pleura, peritonitis, TBC milier, meningitis. Gejala tersebut kemudian lebih jarang ditemukan, yaitu : perikarditis, artritis, osteomielitis atau enteritis dll. Pada penderita HIVAIDS yang dialami, gejala TB paru dan gambaran foto thoraks ditemukan lebih tidak tipikal ( Tabel 1. ) Tabel 1. Gejala Klinis dan radiologis TB Paru yang berkaitan dengan derajat immunosupresi Immunosupresi ringan Immunosupresi Berat Gejala dan tanda klinis Gambaran Klinis menyerupai TB Gambaran atipikal menyerupai TB paru disertai batuk yang berdahak paru primer
Foto Thoraks
Pemeriksaan hapusan dahak dapat menunjukkan hasil yang +
Sediaan apus putum positif sulit ditemukan
Biasanya menunjukkan gambaran menyerupai TB Paru pada non ODHA : Infiltrasi lobus atau dan/atau bilateral Kavitasi fibrosis
Gambaran thoraks dapat menyerupai pneumonia bakterial, infiltrasi unilateral, atau bilateral dapat ditemukan pada lobus bawah. Lesi di lobus atas atau kavitasi lebih jarang ditemukan. Penyakit TB Paru tak dapat disingkirkan dengan pemeriksaan foto thoraks
4. 2. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis pasti penyakit TB hanya dapat ditentukan dengan keberhasilan menunjukkan adanya kuman M.tb/BTA dengan pemeriksaan mikroskopik atau dengan mebiakkan kuman M.tb [TB guideline]. Untuk upaya ini, diusahakan agar bahan pemeriksaan diambil sesegera mungkin, sebelum obat TB dimulai, dari bahan yang sesuai dengan penyakitnya. Bahan pemeriksaan harus segera dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mikrobiologi yang negatif tidak dapat menyingkirkan diagnosis tuberkulosis [Ref]. Pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan seperti pemeriksaan thoraks foto PA, pemeriksaan histopatologis, pemeriksaaan sitologi [Ref]. Pemeriksaan Mantoux test tidak banyak dapat membantu untuk menegakkan diagnosis karena respons immunologik yang rendah pada penderita HIV-AIDS [Ref]. Bila bukti klinis menunjang dengan kuat tetapi pemeriksaan penunjang tidak memberikan hasil positif, penderita harus mendapatkan therapi aksjuvantibus, disertai penilaian responsnya pada kunjungan berikutnya. 4. 3. Pembagian kategori penderita Untuk penatalaksanaanya yang rasional, penderita dibagi ke dalam kategori sebagai berikut : 4.3.1 Penderita HIV dengan TB Paru BTA Positif : - Satu pemeriksaan sputum BTA Positif dengan - Adanya infeksi HIV yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium atau - Bukti klinis yang kuat akan adanya infeksi HIV 4.3.2 Penderita HIV dengan TB Paru BTA negatif : - Terdapat paling sedikit 2 (dua) kali pemeriksaan dahak yang menunjukkan hasil negatif dan - Pemeriksaan radiologis konsisten dengan gambaran tuberkulosis aktif dan - Adanya infeksi HIV yang dibuktikan secara laboratorium atau - Adanya bukti klinis yang kuat akan adanya infeksi HIV dan - Adanya keputusan dari klinisi untuk memberikan pengobatan tuberkulosis yang lengkap atau - Pasien dengan pemeriksaan sputum BTA negatif tetapi pemeriksaan kultur menunjukkan hasil yang positif untuk M. tuberkulosis Algorithm for the diagnosis of tuberculosis in ambulatory HIVpositive patient Ambulatory patient with cough 2 – 3 weeks and no danger signs a AFB HIV test b HIV + or status unknown c
AFB positive d Threat for TB CPT d HIV assesment f
AFB positive d
TB likely
CXR e Sputum AFB and culture g Cinical asessment g TB unlikely
AFB positive d
AFB positive d
Responsel
No or patial response
Responsel
Reassess for TB
4.3.3 -
Penderita HIV dengan tuberkulosis ekstraparu Terdapat hasil pemeriksaaan kultur positif atau BTA positif dari spesimen yang diperoleh dari satu lesi ekstrapulmonal atau - Pemeriksaan histopatologis menunjukkan bukti klinis yang konsisten dengan tuberkulosis ekstrapulmonal yang aktif dan - Adanya infeksi HIV yang dibuktikan secara laboratorium atau - Adanya bukti klinis yang kuat akan adanya infeksi HIV dan - Adanya keputusan dari klinisi untuk memberikan pengobatan tuberkulosis yang lengkap 4.3.4 Penderita HIV dengan tuberkulosis berat / memerlukan segera (paling sedikit 1 gejala) - Tak dapat berjalan tanpa dibantu - Frekuensi nafas lebih dari 30 kali permenit - Panas badan lebih dari 390 C - Nadi lebih cepat dari 120 kali permenit 4. 4. Penatalaksanaan 4.4.1 Pengobatan TBC Rawat pasien TB sesuai panduan program nasional tuberkulosis dan bekerjasama dengan otoritas lokal seperti tim DOTS Rsud Palabuhanratu dan pengawas tingkat kabupaten. Daftarkan pasien untuk memperoleh obat program TB nasional dan memastikan agar penderita bisa mendapatkan pengelolaan tindak lanjutan dengan tepat. Tabel 2. Anjuran rejimen terapi TB untuk penderita TB-HIV sesuai dengan kategori diagnosis TB
Lokasi Penyakit TB Paru
Hasil Laboratorium BTA Positif
Tipe Pasien Baru Lama
BTA Negatif Extrapulmonary
Kategori yang dianjurkan Kat 1
Relaps Kembali setelah gagal Kembali setelah putus berobat MDR tb atau kronik
Kat 2 Kat 2 Kat 2 Kat 4 Kat 1 atau 3 Kat 1 atau 3
Rejimen obat yang diberikan sesuai dengan pola program TB nasional sebagai berikut dalam tabel 3. Kategori I
Fase intensif 2 – 3 bulan pertama 2RHEZ
II III
2RHEZS – 1RHEZ 2RHZ
Fase intermiten 4 – 6 bulan kemudian 4 R3H3 4 RH 6 HE 5R3H3E3 4 R3H3
IV
Chronic case, refer to specialized center
4 RH 6 HE Chronic case, refer to specialized center
Monitoring kesembuhan pada penderita dengan sputum BTA positif, monitoring keberhasilan lakukan pemeriksaan sediaan apus sputum BTA dengan pola sebagai berikut : - Pada akhir fase awal - Saat fase lanjutan – pada akhir bulan 5 - Saat perawatan selesai – bulan 6 atau 8 Bila menggunakan rejimen kategori 1 dan ditemukan hasil pemeriksaan yang positif pada akhir fase intensif. Ulangi lagi pemeriksaan foto thoraks sebagai alat pemeriksaan penunjang tidak diperlukan untuk monitoring keadaan penderita dan dianggap mubazir (ref : panduan program TB nasional). 4.4.2 Pemberian obat ARV Waktu dan urutan pemberian obat TB dan obat HIV sangat penting untuk diperhatikan, pemberian ARV yang terlalu cepat akan dapat memberikan reaksi paradoksial. Bila memungkinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaan CD4 pada penderita yang baru di diagnosis agar dapat ditentukan waktu pemberian ARV terbaik (tabel 4). Secara umum di tentukan bahwa sebaiknya terapi TB diselesaikan dahulu sebelum memulai perawatan ARV, kecuali jika ada resiko tinggi terjainya perburukan AIDS dan kematian pada saat terapi TB. Jika pengobatan TB perlu diberikan bersama dengan HIV bersamaan, pilihan obat lini pertama sebaiknya terdiri dari ZDV/3TC ditambah NNRTI atau ABC. Bila digunakan regimen berbasis NNRTI, maka EFZ adalah obat terpilih mengingat potensi terjadinya hepatotoksisitas terapi TB akan lebih kecil dibandingkan dengan NVP. Kecuali untuk SQV/r, PI’s tidak direkomendasikan untuk diberikan selama terapi TB dengan rifampicin karena adanya interaksi dengan obat tersebut (tabel 4). Tabel 4. Timing pemberian terapi ARV CD4 cell count
Anjuran ARV
CD4 < 200
ARV dianjurkan untuk diberikan a ARV dianjurkan untuk diberikan Tunda pemberian ARV c
CD4 antara 200-350 cells/mm3 CD4 > 350 sel / mm3 CD4 tidak diperiksa
a.
b. c. d.
ARV dianjurkan untuk diberikan d
Timing pemberian ART sehubungan dengan mulainya terapi TB Antara 2 sampai dengan 8 minggu sesudah terapi TB b Sesudah 8 minggu terapi TB Evaluasi ulang pasien setelah 8 minggu dan pada akhir terapi TB Antara 2 sampai dengan 8 minggu setelah terapi TB
Dianjurkan menggunakan rejimen yang menggunakan EFV sebagai lini pertama, sebagai alternatif dapat digunakan NVP dan NRTI (berbasis TDF atau ABC). Untuk rejimen yang mengandung NVP, pemeriksaan SGPT harus dilakukan di setiap; ARV harus segera di mulai setelah terapi TB dapat ditoleransi, terlebih lagi pada penderita dengan gangguan imunosupresi yang berat; ARV harus segera di mulai bila ada kelainan / penyakit stadium 3 atau 4 lain ditemukan; Untuk penyakit tbc tanpa komplikasi yang umumnya memberikan respons yang baik pada terapi tb (limfadenopati, pleura efusi), penundaan terapi ARV harus dipertimbangkan.
4.4.3 TB yang timbul saat penderita sedang menjalani terapi ARV Bila tuberkulosis timbul pada saat penderita sudah menjalani terapi ARV, rejimen terapi ARV perlu di substitusi. Pola substitusi ARV adalah sebagai tercantum dalam tabel 5. Tabel 5. Anjuran modifikasi pengobatan ARV pada penderita yang menderita TB dalam 6 bulan pertama terapi ARV Lini pertama atau Kedua Lini Pertama
Lini Kedua
Rejimen ARV saat penyakit TBC timbul 2 NRTI + EFV 2 NRTI + NVP Rejimen triple NRTI 2 NRTI + PI
Pilihan Terapi Lanjutkan dengan 2 NRTI’s atau EFV Ganti ke EFV atau Ganti rejimen triple NRTI Lanjutkan dengan 2 NRTI + NVP Lanjutkan dengan rejimen triple NRTI Ganti atau Lanjutkan (kalau sudah mulai) rejimenLPV/r atau rejimen dengan SQV/r. Sesuaikan dosis dengan RTV
4.4.4 Reaksi pradoks / Sindroma reaksi rekonstitusi imun (IRIS) Sindroma rekonstitusi imun dapat muncul dalam bentuk perburukan gejala klinis TB setelah perbaikan. Reaksi IRIS dapat muncul pada lebih kurang 1 dari 3 penderita TB-HIV yang memulai terapi ARV. Umumnya IRIS muncul pada 3 bulan pertama mulainya terapi ARV tetapi paling cepat dapat muncul setelah 5 hari. Gejala yang sering ditemukan adalah panas badan, perburukan dari limfadenopati dan penyakit parunya. Pada kebanyakan kasus IRIS dapat sembuh sendiri. Pada reaksi yang berat, misalnya pada pembekakan limfadenopati yang besar, bahkan mengganggu pernafasan diperlukan terapi kortikosteroid. 4. 1. Bahan / Peralatan - Formulir standar pengelolaan ARV, Baseline, Follow up, Registrasi - Formulir standar pengelolaan TB, TB01, TB02, TB05, TB06 - Sputum pot steril - Wadah pengumpulan spesimen - Alat – alat untuk pengumpulan spesimen darah - Obat tuberkulosis - Obat ARV 4. 2. Indikator klinis 4.2.1 Awal Diagnosis TB berdasarkan kategori - TBC paru BTA (+) (baru, kambuh, kembali setelah DO, transfer) - TBC paru BTA (-), rontgen + (baru, kambuh, kembali setelah DO, transfer), + kultur sputum untuk TBC* - TBC ekstra paru Diagnosis HIV berdasarkan stage - Stage 1-4 - Dengan sakit berat ? - Infeksi Oppotunistik - Tipe Resiko Status ARV (belum, first line, second line, gagal) 4.2.2 Selama Pengobatan Nilai kepatuhan pada pengobatan TB Nilai kepatuhan pada pengobatan ARV Kejadian efek samping obat, dan yang mana ? Kejadian sindroma Reaksi Rekonstitusi Imunologi
Konversi Sputum BTA bulan ke-2 Konversi Sputum kultur bulan ke-2, dan ke 5* Nilai kadar CD4* dan viral load 4.2.3 Akhir Pengobatan Kriteria TB (sembuh, komplit, putus berobat, meninggal, gagal, transfer) Kriteria HIV (kapan ?) (……… , meninggal, transfer) Sembuh / perbaikan / mati Konversi sputum BTA di akhir terapi Nilai CD4 dan viral load 4. 3. Alur pasien masuk dan pencatatan 4.3.1 Alur pasien masuk dan pasien dari poli TB / DOTS Pasien TB
TB 01, TB 03
Nilai Faktor Resiko HIV
Tambah Data
Faktor Resiko
Tidak
ya
TB 01, TB 03
VCT / PITC
Isi Data VCT Nomor
VCT Tanggal Testing
Tidak Register VCT
ya
Isi Data Asal Pasien Tanggal Terima
No. Reg TB
Neq
Hasil ?
TB 01
Isi Data No. Reg HIV
Register HIV
Isi Data Asal Pasien Tanggal Terima No. Reg TB
Dos
Perawatan HIV
4.3.2
Baseline HIV
Tgl mulai th TB
Alur pasien masuk dan pasien dari poli anyelir
Register HIV
Pasien anyelir
Nilai TB Algoritma Diagnostik suspek
Isi data
Suspek TB
Tidak suspek
TB 06 Melati TB 05* ke lab
Isi data Suspek TB
No. Lab TB04
Laboratorium Sputum BTA Sputum kultur Toraks foto Algoritma TB*
Baseline HIV
Isi data Hasil Sputum Hasil toraks
Hasil penilaian TB Tidak
Diobati TB
ya TB 01
Isi data No reg HIV
Tanggal Masuk
Kirim Poli DOTS Pengobatan TB Baseline HIV
Isi data No reg TB Tgl mulai th TB
Kategori TB
5. Unit Terkait
BLUD RSUD PALABUHANRATU
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
PENANGANAN JENAZAH INFEKSIUS No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. Jenazah Infectious adalah jenazah yang berpotensial menularkan penyakit wabah yang beresiko tinggi 1. 2. Penyakit wabah beresiko tinggi adalah penyakit yang mudah menular dan
mengancam kematian 2. Tujuan 3. Kebijakan
4. Prosedur
3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. 1. Kriteria Diagnosa : 4.1.1. Diagnosa pada Surat Keterangan Kematian Avian flu SARS HIV Hepatitis 4.1.2. Keterangan dari penyidik 4.1.3. Jenazah tak dikenal yang mencurigakan
4. 2. Penatalaksanaan 4.2.1 Persiapan Perawatan Setiap orang yang terlibat langsung menangani harus menggunakan APP Menggunakan sarung tangan rangkap 2 (dua) Mencuci tangan dengan sabun tetap dilakukan sesudah melepas sarung tangan Keluarga tidak boleh memeluk dan mencium jenazah 4.2.2
Perawatan Jenazah Dilakukan secepatnya, jangan ada waktu terbuang Tidak lebih dari yang diperlukan Perawatan jenazah di ruang perawatan Pemberitahuan ke kamar jenazah; Alat kesehatan (infus set, catheter, maag slang, dll) dilepas, dimasukkan ke dalam kantung berisi disinfektan dan
diperlakukan sebagai sampah medis; Setiap luka ditutup plester kedap air; Jenazah dimasukkan kedalam kantong/karung plastik tembus pandang, dikirim ke kamar jenazah pakai brankar stainless steel; Kain/linen bekas direndam dalam sodium hypochlorite selama ½ jam (30 menit) sebelum dicuci; Brankar dan alat lain yang berhubungan dengan jenazah/cairan tubuh jenazah di disinfeksi dengan sodium hypochlorite.
Perawatan di kamar jenazah Plastik pembungkus jenazah dibuka / digunting memanjang di tengah; Disiram pelan-pelan dengan sodium hypochlorite, Pakaian/penutup jenazah dibuka dan langsung direndam dalam sodium hypochlorite; Jenazah dimandikan dengan sodium hypochlorite yang diikuti dengan tata cara ritual agama, dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau petugas keagamaan di bawah supervisi dokter; Membersihkan rongga mulut dan lubang-lubang tubuh lain menggunakan forceps atau alat lain yang sesuai; Embalming, dengan larutan formalin Semua lubang tubuh ditutup dengan kapas formalin lembab; Luka/Isei kulit ditutup dengan kapas/kassa formalin lembab dan direkat/ditutup dengan plester kedap air Menutup/membungkus jenazah : - Jenazah muslim dimasukkan ke dalam kantung plastik tembus pandang, kemudian bungkus dengan kain kafan; - Jenazah non muslim dikenakan pakaian kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik tembus pandang. atau Dapat dimasukkan ke dalam Peti.
5. Unit Terkait
5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.
Mencuci tangan setelah melepaskan APP; Desinfeksi ruang perawatan jenazah hypochlorite.
Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rekam Medik Instalasi Laboratorium
dengan
sodium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
PENATALAKSANAAN INFEKSI HIV/AIDS dan INFEKSI OPORTUNISTIK No. Dokumen No. Revisi : 445.5/SOP.RAJAL/2016
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan 3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 1. 1. Infeksi HIV /AIDS adalah : Kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodefisiency Virus (HIV), yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita dan mengakibatkan turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi oportunistik yang ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril pada pengguna narkoba suntik, hubungan seksual kelamin sejenis maupun antar jenis kelamin, juga dapat ditularkan kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan dan bila menyusui. 1. 2. Infeksi Oportunistik adalah : infeksi yang disebabkan kuman selain HIV yang menyertai penderita HIV/AIDS akibat daya tahan tubuh yang menurun 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ; 3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Kriteria Diagnosis : (penderita rawat inap / rawat jalan) 4.1.1. Anamnesis : -
Riwayat narkoba suntik Riwayat demam lama Riwayat batuk lama Riwayat diare lama Riwayat sariawan Riwayat sakit kepala, gangguan penglihatan, kelumpuhan Riwayat penyakit kelamin Riwayat penyakit kulit Riwayat hub. Seksual yang tidak aman (sejenis/antar sejenis) Riwayat penurunan berat badan
4.1.2. Pemeriksaan Fisik : - Tanda vital, status gizi - Kepala : Mata : konjungtiva dan sklera, gangguan pandangan Lidah : oral thrus, deviasi - Leher : kaku-kuduk, pembesaran kelenjar - Dada : Paru : perubahan suara nafas, suara nafas tambahan Jantung : Pembesaran jantung, perubahan bunyi jantung - Perut : Pembesaran perut, pembesaran hati, pembesaran limpa, kontur usus, nyeri tekan, pengumpulan cairan rongga perut, dll - Alat kelamin : duh tubuh, dll - Anggota gerak : tanda bekas suntukan, bercak kemerahan, papul dll Kelumpuhan Pembengkakan Pengecilan anggota gerak dll 4. 2. Pemeriksaan Penunjang 4.2.1 Pemeriksaan Laboratorik/Mikrobiologik : - Antibodi HIV, dengan 3 (tiga) metode berbeda
-
CD4 Pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai dengan infeksi Oportunistikyang menyertai penderita, seperti : Pemeriksaan dahak, kultur dan resistensi (TB paru, PCP, Infeksi paru karena bakteri/jamur), fungsi faal hati serta pertanda hepatitis B dan hepatitis C, lg G Toxoplasma, LDH, alkali-fosfatase, pemeriksaan cairan ascites, cairan selaput paru dan otak secara kimia maupun biakan, bila diperlukan serta analisa gas darah dan aspirasi sumsum tulang untuk biakan dan pemeriksaan apusan sumsum tulang atas indikasi.
4.2.2 4.2.3 -
Pemeriksaan Radiologik Foto dada (PA,AP,Lateral) USG abdomen (hati,limpa,kelenjar getah bening perut) CT scan (kepala, bagian tubuh lain) Pemeriksaan Patologik Aspirasi jarum halus/biopsi jaringan (kulit, kelenjar getah bening, jaringan tubuh lain) 4. 3. Penatalaksanaan 4.3.1 Penderita Rawat inap : - Tirah baring; - Pemantauan keadaan umum penderita; - Pemberian cairan infus yang sesuai dengan keadaan medis penderita; - Pemberian oksigen atas indikasi medis; - Asupan nutrisi; - Penatalaksanaan infeksi oportunistik, skrining TB (kuesioner skrining TB); - Konseling kepatuhan (adherence) sebelum ARV; - VCT/PITC pasangan; - Pemberian ARV, setelah memungkinkan; - Pemasangan akses vena besar (CVP) bila diperlukan penderita; - Perawatan ICU bila memerlukan ventilasi mekanik. 4.3.2 Penderita Rawat jalan : - Penderita infeksi HIV/AIDS, tanpa indikasi rawat inap; - Penderita kunjungan pertama; - Penderita kunjungan setelah kunjungan pertama; - Pementuan infeksi oportunistik/skrining TB dan terapi profilaksis infeksi oportunistik; - VCT/PITC untuk pasangan; - Dukungan LSM; - Konseling kepatuhan (adherence) sebelum ARV; - Pemberian ARV, bila memungkinkan; - Pemantauan efek samping ARV; - Pemantauan kepatuhan berobat. 4. 4. Konsultasi : ke disiplin ilmu terkait, seperti kolaborasi TB-HIV konsultasi ke sub Bagian Pulmonologi 4. 5. Perawat Rumah Sakit : lampiran protokol 4. 6. Terapi : lampiran protokol 4. 7. Izin Tindakan : lampiran protokol 4. 8. Lama Perawatan : lampiran protokol 4. 9. Indikator klinis : penurunan angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh infeksi HIV/AIDS 5. Unit Terkait
5. 1. Instalasi Rawat Inap 5. 2. Instalasi Gawat Darurat
5. 3. Instalasi Rawat Jalan 5. 4. Instalasi Rekam Medik 5. 5. Instalasi Laboratorium
BLUD RSUD PALABUHANRATU
Jl.Jend Ahmad yani No.2 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
STANDAR PELAYANAN MEDIS TOKSOPLASMOSIS SEREBRI No. Dokumen 445.5/SOP.RAJAL/2016
No. Revisi :
Halaman :
Ditetapkan Direktur RSUD Palabuhanratu PROSEDUR TETAP
1. Pengertian
2. Tujuan 3. Kebijakan
Tanggal Terbit Dr. H.Asep Rustandi NIP 196106261989031005 Toksoplasmosis serebri adalah : penyakit yang disebabkan oleh infeksi pasatit Toxoplasma gondii varian gondii dan/atau gatii di dalam sistem saraf manusia. Kelainannya dapat berupa ensefalitis (radang otak) atau abses. Merupakan penyebab abses otak tersering pada penderita AIDS 3. 1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 3. 2. Undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 3. 3. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996. Tentang Tenaga Kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no49, tambahan lembaran negara no 3637 ); 3. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1277/Menkes/SK/XII/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 3. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 438/Menkes/SK/VI/ 1996 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan ; 3. 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat ; 3. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan ; 3. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 836/Menkes/SK/VI/ 2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan ;
3. 9. SK Dirjen Yan Med No.Ym.00.03.2.6.7637 Tentang Berlakunya Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit 18 Agustus 1993; 3. 10. SK Dirjen Pelayanan Medik No. Ym.00.03.2.6.734 Tertanggal 17 Juli 1995 Tentang Berlakunya Instrumen Evaluasi Penerapan Sak Di Rumah Sakit; 3. 11. Peraturan Bupati No 81 Tahun 2012, Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 3. 12. Kumpulan Prosedur Tetap RSUP Hasan Sadikin Bandung. 4. Prosedur
4. 1. Kriteria Diagnosis 4.1.1. Anamnesis Tidak ada anamnesis yang spesifik pada toksoplasmosis serebri. Keluhan yang sering didapatkan adalah nyeri kepala, demam, perubahan tingkah laku. Yang berjalan subakut sampai beberapa minggu. 4.1.2. Pemeriksaan Fisik Kadang – kadang bisa dijumpai tanda neurologi fokal (misalnya hemiparesis, kelumpuhan saraf kranial) atau kejang, tergantung letak lesi yang ada di dalam kepala. Dapat dijumpai papiledema dengan tanda-tanda tekanan tinggi intrakranial yang jelas. 4. 2. Pemeriksaan penunjang 4.2.1 Laboratorium - Delapan puluh persen (80%) pasien dengan toksoplasmosis serebri mempunyai CD4200 selama setidaknya 3 (tiga) bulan setelah menjalani pencegahan sekunder, dapat dipikirkan penghentian pencegahan sekunder; - Jika CD4 kembali turun menjadi
View more...
Comments