Slide Merina Aspek Legal Keperawatan Bencana

March 3, 2019 | Author: Puputi Wulandari | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

keperawatan bencana...

Description

ASPEK LEGAL KEPERAWATAN BENCANA Disampaikan Merina Widyastuti,M.Kep.,Ns

DEFINISI Bencana ( UU no 24 thn 2007) Peristiwa / rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan masyarakat baik karena faktor alam, non alam, manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

2

BENCANA (DISASTER) Kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa,memburuknya derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena (WHO)

Sistem disaster management di Indonesia • Sistem peringatan dini belum terbangun dengan baik • Respon penyelamatan masih lemah • Alokasi dana dengan birokrasi lambat dan berbelit belit Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

• Korban bencana terabaikan • Bantuan salah sasaran

4

Kerawanan Bencana

• Indonesia terletak pada 3 lempengan tektonik yang bergerak dan “ heart of the pasific ring of fire”

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

5

Gambaran disaster management di Indonesia • Visi dan desain kelembagaan disaster management yang belum sinkron antara pemerintah , BNPB dan level daerah • BNPB belum memiliki road map detail daerah rawan bencana alam, informasi peta populasi, level metode penanganan

• Tata wilayah yang tidak memperhatikan aspek bencana. • kultur tanggap bencana belum terbangun. • Kedatangan pejabat meninjau bencana dengan protokoler • Salah sasaran dalam memberikan bantuan

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

6

Masalah umum bencana • Tidak dapat diramalkan • Informasi awal tidak jelas • Jumlah korban banyak & dalam kondisi gawat • Jumlah penolong terbatas • Lokasi tidak terjangkau / terbatas

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

7

Regulasi Penanggulangan bencana di Indonesia • UU no 24 Th 2007 • Peraturan presiden no 8 thn 2008 • Peraturan pemerintah no 21 Tahun 2008 • Peraturan kepala BNPB no 4 thn 2008 • UU no 36 thn 2009 • Peraturan Kepala BNPB no 7 thn 2008 Pedoman Komando tanggap darurat bencana

konsep penanggulangan bencana nampak bagus diatas kertas namun operasionalnya belum.

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

8

TuPokSi PP no 8 thn 2008 • Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Namun sampai bencana dan saat ini dinilai pengungsi belum efektif • Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns 9 terencana, terpadu

KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

10

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

11

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

12

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT NASIONAL

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

13

PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

14

PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA KOMANO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

15

TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP RUANG ISTIRAHAT

RUANG ALKOM

RUANG DATA

RUANG RAPAT

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

DAPUR

K. MANDI WC

RUANG KERJA TIM TANGGAP DARURAT

RUANG TAMU

16

Belajar dari jepang • “National Disaster Prevention Day” atau Hari Pencegahan Bencana Nasional  tanggal 1 september karena peringatan gempa besar Kanto (1 September 1923) yang menewaskan 140.000 orang. Dari segi jumlah korbannya, gempa Kanto merupakan yang terbesar dalam sejarah Jepang. • Dimulai tahun 1950 – 1960 - 1995 Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

17

Belajar dari jepang • memberi informasi pada siswa tentang pengetahuan yang benar mengenai bencana • memberi pemahaman tentang perlindungan secara sistematis • membekali siswa melalui practical training bagaimana melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa merespon bencana tersebut secara tepat dan cepat. • Training ke museum dengan menyaksikan simulasi pencegahan bencana. • Kelengkapan lingkungannya semacam tulisan dan peta jika bencana terjadi anda harus kearah mana tempat yang harus dituju. Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

18

Pengetahuan dan norma yang menyadari eksistensi lingkungan rentan bencana bail alam maupun sosial

Politik sensitif bencana

Perdana menteri ↓ Central management disaster

Belajar dari Negara JEPANG

Pembangunan fisik dan tata kota (yang menahan goncangan gempa) Program sosialisasi pendidikan pengetahuan dan ketrampilan warga ttg tata cara penyelamatan diri saat gem[a Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

19

Organisasi Disaster di Jepang • JMA : Japan Metorological Agency • GSJ : Geology Survey Japan • ERSDAC : Earth Remote Sensing Data Analysis Center • EPOS : Earthquake Phenomena Observation System • NIED : National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

20

Tugas JMA 1. Menerima informasi dari NIED & EPOS 2. Mengeluarkan laporan gempa ke pejabat terkait 3. Memberikan peringatan dini Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

21

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

22

Tahapan Penanggulangan bencana

1. Pra bencana a. b. c. d. e.

Periode antisipasi Pencegahan Mitigasi Peringatan dini kesiapsiagaan

Titik penting Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

23

Tahapan Penanggulangan bencana

2. Bencana 

TANGGAP

DARURAT

a. identifikasi kerusakan, kerugian b. Search and rescue c. Bantuan darurat d. Pengungsian e. Perlindungan kelompok rentan f. Pemenuhan kebutuhan dasar Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

24

Tahapan Penanggulangan bencana 3. Pasca bencana a. b. c. d. e.

Fase pemulihan fase paling lama Rehabilitasi fisik Rehabilitasi psikis Rekonstruksi

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

25

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

26

PELAYANAN KESEHATAN  Pelayanan Kesehatan Lumpuh  Korban Sangat Banyak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Kurang  Rumah Sakit yang Operasional 1 (satu) Unit  Tenaga Kesehatan yang bekerja Sangat Terbatas  Pelayanan Profesional tidak dapat dilakukan  Logistik Kesehatan kurang/tak tersedia siap pakai  Labolatorium Kesehatan Daerah Lumpuh  LABKESDA aktif kembali setelah hari ke 7 (Bantuan Badan LITBANG DEPKES RI)  Petugas labkes banyak yang menjadi korban  Peralatan laboratorium tidak banyak yang rusak  gedung bertingkat, peralatan berada di lantai 2

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

28

Kontribusi keperawatan dalam PB dan gadar • Perawat tenaga kesehatan terbesar (58,49%) • Front line workers • Pelayanan keperawatan diberikan 24 jam • Anggota tim reaksi cepat dan tim bantuan kesehatan

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

29

UU no 36 thn 2009 pasal 11 Ayat (`1) tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam Tenaga medis, psikologi klinik, keperawatan , kebidanan , kefarmasian , keslingk, gizi, keterapian fisik, ketenisian medis, biomedika, kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

30

Pelaksanaan Keperawatan saat bencana • Kurang fasilitas dan SDM • Sistem tidak berjalan • Overload triage • Pelaksanaan pertolongan • Monitoring dan evaluasi • Pemenuhan kebutuhan dasar Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

Jumlah pasien overload Kepanikan

31

UU NO 38 Thn 2014 Pasal 36 (Hak)

Pasal 37 (Kewajiban)

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanajang sesuai dengan kode etik , standar pelayanan kep, standar pelayanan profesi, SPO dan perundanganan 2. Mendapat informasi yg benar, jelas dan jujur dari klien/ keluarganya 3. Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar

a. Memberikan pelayananan keperawatan sesuai kode etik , standar pelayanan kep, standar pelayanan profesi, SPO dan perundanganan b. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani perawat.... sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya c. Mendokumentasikan askep sesuai standar

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

32

Peran perawat pra bencana • Memberikan konseling, penyuluhan • Melakukan pemberdayaan masyarakat • Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan • Meningkatkan pengetahuannya PB Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

UU no 38 thn 2014 pasal 31

33

Peran perawat saat bencana UU NO 38 Thn 2014 1. Dalam keadaan Pasal 33 ayat 4 Pasal 35 darurat perawat Dalam melaksanakan dapat melakukan tugas pada keadaan tindakan medis dan keterbatasan tertentu pemberian obat perawat berwenang sesuai a. Melakukan pengobatan kompetensinya pada penyakit umum 2. Pertolongan pertama b. Merujuk pasien (1) bertujuan untuk c. Melakukan pelayanan menyelamatkan kefarmasian secara nyawa klien dan terbatas mencegah kecacatan lebih lanjut Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns 34

Peran perawat saat bencana UU NO 36 tahun 2009 1. Nakes wajib memberikan Pasal 59 Pasal 63 pertolongan pertama kepada penerima yankes dalam keadaan gawat Dalam keadaan darurat/ bencana tertentu nakes dapat untuk penyelamatan memberikan nyawa dan pelayanan di luar pencegahan kewenangannya. kecacatan 2. Nakes (1) dilarang menolak yankes dan meminta uang Merina muka Widyastuti, M.Kep.,Ns 35

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

36

Peran perawat pasca bencana PP no 21 thn 2008 pasal 56

• Perawatan korban bencana • Obat- obatan • Peralatan kesehatan • Rehabilitasi mental Perawat harus memiliki skill keperawatan yang baik, memiliki sikap dan jiwa kepedulian, dan memahami konsep siaga bencana Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

37

UU no 36 thn 2009 pasal 1 • Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

Pasal 9 • Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum D3 kecuali tenaga medis

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

38

Kompetensi perawat bencana • • • • • • • •

Triage gawat darurat / bencana Pelaksana penyelamatan kehidupan dasar Pelaksana tindakan kep gadar Pemenuhan keb klien gadar Monitoring Dokumentasi Penanganan kepanikan klien dan keluarga Penanganan sukarelawan bencana

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

39

Faktor yang mempengaruhi kemampuan perawat Gadar • Rasa aman diri dan keluarga • Personality dan komitmen • Kompetensi gawat darurat bencana • Sistem komando bencana • Fasilitas dan SDM • Lingkungan yang rusak Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

dan

40

a. Mengabdikan diri sesuai dengan bidang Dilema etis saat kondisi bencana kelimuan yang   dimiliki b. Meningkatkan kompetensi ‘Bersikap 1. Kerusakan dan berperilaku lingkungan sesuai dengan etika masyarakat (Fasilitas profesi rusak, Sandang dan c. Mendahulukan pangan) kepentingan 2. Korban bencana masyarakat daripda (Masyarakat , kepentingan pribadi . perawat Kelompok & keluarganya) d. Melalukan kendali 3. Rumah sakit kolaps mutu dan kendali biaya dlm penyelenggaraan Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns 41 upaya kesehatan

Personality & komitmen Datang ke unit kerja Tetap bekerja jika sedang bekerja di unit gawat dan berusaha mengontak keluarga Menyelesaikan yang dikerjakan kemudian menemui keluarga

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

42

Rasa aman diri dan keluarga Mampu menolong secara fokus dan kompeten Memikirkan diri dan keluarga

Bila tidak mampu menolong : diam dan menemui keluarga

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

43

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

44

Pendidikan Kep Bencana di jepang • Dilakukan pada fase tenang • Di jepang dilakukan oleh Japanese red cross society dan self defense force di pendidikan dasar dan berkelanjutan. • Berkelanjutan  bertahap • Pelatihan bencana bagi perawat oleh Japanese nursing association ( utk perawat 3-5 thn) sejak tahun 2000 Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

45

Kebutuhan masa depan • • • •

Pelatihan keperawatan bencana Pelatihan managemen bencana Sistem bencana di RS Sistem penanganan bencana di Indonesia • Kurikulum pendidikan keperawatan bencana

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

46

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns

47

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF