Slide Hambalang2

R O H M A S E P T I A W AT I R O N I A TA M B U N A N RUNI DWIANTI

1 2 0 3 0 1 1 741 0 0 2 3 1 2 0 3 0 1 1 741 0 0 4 3 1 2 0 3 0 1 1 741 0 0 3 8

ANALISIS KASUS PROYEK HAMBALANG

FRAUD

•

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :  –  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

 –  Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu s uatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

FRAUD

•

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :  –  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

 –  Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu s uatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

L ATAR BEL AKANG •

Pelaku Kasus Hambalang merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang meli meliba batk tkan an bany banyak ak piha pihak, k, dian dianta taran ranya ya para para elit elit Partai artai Demo Demokr krat at,,

1.

Anas Anas Urbani Urbaningr ngrum; um;

2.

Istri Istri dari dari Anas Anas Urba Urbani ning ngru rum m komis omisar aris is PT Duta Dutasar sarii Citra Citrala lara ras; s;

3.

Ment Menter erii Pemud emudaa dan dan Olah Olah Raga Raga RI,An RI,Andi di Mala Malara rang ngen eng; g;

4.

Mahf Mahfud ud Suro Suroso so,, Dire Direkt ktur ur PT Dutas Dutasari ari Citra Citrala lara ras; s;

5.

dan dan lain lain sebag sebagai aiya. ya.

LATAR BEL AKANG

•

•

Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktor dimana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang diduga mensub-tenderkan sebagian proyek kepada PT Dutasari Citralaras senilai 300 M. KPK menyatakan, dalam penyelidikan Hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya. Yakni, terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang.

LATAR BEL AKANG •

•

•

Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat Dalam LHP tahap 1 Oktober 2012, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, proses pelelangan, proses pekerjaan konstruksi, proses pencairan uang muka yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON. Kerugian Negara diperkirakan Rp243,66 miliar. Dalam LHP tahap 2 pada 23 Agustus 2013, BPK menyimpulkan unsur tindak pidana tersebut mulai dari proses pengurusan hak atas tanah, proses pengurusan izin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAAKL, persetujaun kontrak tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran dan aliran dana yang diikuti dengan rekayasa akuntansi. Kerugian Negara diperkirakan Rp 463,67 miliar.

•

•

•

•

Kemenpora tidak pernah memenuhi persyaratan untuk melakukan studi amdal sebelum mengajukan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor  BPK juga menemukan Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas pembanguan P3SON Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Adanya pihak-pihak terkait yang secara bersama-sama diduga telah merekayasa pelelangan untuk memenangkan KSOAW dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangaun P3SON Hambalang. Lokasi proyek Hambalang berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi (Daerah Rawan Longsor)

FRAUD TRIANGLE

•

•

Pertama, tekanan pada dasarnya dilihat dari tingkat kehidupan baik ekonomi dan sosial yang melakukan fraud. Sebenarnya fraudster dalam kasus hambalang ini tidak memeliki tekanan ekonomi, tapi mungkin memiliki tekanan sosial dimana para pelaku fraudster memiliki tanggung  jawab sosial pada parpol yang membesarkan namanya (ANAS URBANINGRUM) Kedua, rasionalisasi mungkin terjadi dalam kasus hambalang, melihat dari penjelasan diatas berpendapat : Rasionalisasi mengacu pada fraud yang bersifat situasional. Pelaku akan mengatakan: “I’m only borrowing they money; I’ll pay it back”, “Everyone does it”, “I’m not hurting anyone”, “It’s for a  good purpose”, dan“It’s not that serious”.” menitik beratkan pendapat yang terkait “Everyone does it” mungkin para fraudster dalam kasus hambalang berfikir bukan hanya dia yang melakukan tindakan fraud

  Ketiga,

dengan

kesempatan. Pelaku berfikir SPI dalam projek hambalang sangat lemah tidak

ada

kegiatan

projek

 penganggaranpun luput dari pengawasan.

selama

itu,

sedangkan

kegiatan

MOTIF PELAKU FRAUD 1. Tekanan (Pressure) Pelaku mendapat tekanan dari atasan langsung (Pimpinan Parpol) 2. Rasionalisasi Pelaku beranggapan bahwa yang dilakukan benar dan mendapat perlindungan dari atasan. 3. Kesempatan Pada saat itu, Pelaku memiliki kesempatan karena menduduki posisi yang strateg is pada DPR (BANGGAR DPR) 4. Kapabilitas Pelaku memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud karena mempunyai posisi yang strategis di Parpol dan DPR

5. Exposure Kemungkinan tertangkap kecil, karena Presiden saat itu berasal dari Parpol yang sama dengan pelaku (Dekat dengan kekuasaan) 6. Need  Jika dilihat dari pelakunya, Kebutuhan dana untuk menyelenggarakan kongres Parpol sangat besar. 7.Greedy Pelaku memiliki sifat yang serakah.

PROFIL OF FRAUDSTER 1. Pelaku Utama Fraud 1)

Kemenpora (Andi Mallarangeng) .Tidak melaksanakan tugas & wewenangnya dalam penyampaian kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan.

2)

Sekretaris Kemenpora (Walid Muhara). Melampaui wewenang menpora untuk mengajukan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan.

3)

Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (Deddy Kusdinar)-PPK. Memenangkan lelang KSOAW untuk pembangunan fisik proyek yang tidak sesuai prosedur lelang

4)

Ketua Fraksi (Anas Urbaningrum) Menyelesaikan masalah terkait pengurusan hak pakai tanah. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2009.

5)

Anggota Banggar DPR RI (M Nazaruddin) Mendesain anggaran untuk proyek

wisma atlet Hambalang.

PROFIL OF FRAUDSTER Angelina

Sondakh (Anggota Banggar DPR RI). Mendesain anggaran untuk proyek wisma atlet Hambalang.

Mahyuddin

NS. Menjabat sebagai ketua komisi X DPR RI., anggota kelompok kerja POKJA (Proyek Hambalang)

Mirwan Amir, Sukses

menduduki Anggota DPR untuk periode 2009-

2014 sebagai anggota Banggar. Mardiyana

Indra Wati, Sebagai anggota komisi X DPR RI dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Hambalang.

Pelaku Sektor Swasta •

•

•

PT Metaphora Solusi Global (PT MSG) Perusahaan yang bergerak dibidang arsitektur dan memenangkan konsep masterplan dari proyek  Hambalang. PT Adhi Karya

Pihak konstruksi BUMN untuk proyek Hambalang dengan pihak yang terkait : •

•

•

Teuku Bagus Mukhamad Noor (sebagai Kepala Divisi KonstruksiJakarta I) M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus Fasilitator dariTeuku Bagus Mokhamad Noor)

Muhammad Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M Arief Taufiqurahman). Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi)

Pihak konstruksi BUMN untuk proyek Hambalang dengan pihak yang terkait : •

•

•

•

PT Wijaya Karya (Wika). Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi yang bekerja sama (KSO) dengan PT Adhi Karya. PT Dutasari Citalaras. Perusahaan yang pernah dimiliki Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini mengajukan invoice penagihan uang muka pertama pada Kerja Sama Operasi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya (KSO AW) senilai Rp 64,9 miliar dari nilai total pekerjaan Rp 324,5 miliar pada 22 Desember 2010. Adapun total nilai proyek Hambalang mencapai Rp 1,1 triliun. PT Group Permai.Ada penggelontoran uang dalam kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan 2010. Menurut Nazar, uang yang digelontor berjumlah Rp30 miliar dan AS$5 juta tersebut berasal dari Permai Grup, perusahaan milik Nazaruddin. PT Global Daya Manunggal (GDM). Perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan Gedung Olah Raga (GOR) Serbaguna.

WHO IS VICTIZEM

•

Rabu, 4 September 2013 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Kerugian Negara dalam pembangunan proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK. BPK telah secara resmi menyatakan kerugian negara dalam proyek ini, yaitu sebesar Rp 463,66 miliar. Sehingga dalam kasus ini yang menjadi korban adalah kerugian negara. Selain Negara yang dirugikan, masyarakat juga menjadi korban dari pembangunan P3SON tidak dapat memanfaatkan dan menikmati fasilitas nya. Kerugian juga dialami oleh pihak rekanan (penyedia) lain yang secara tidak langsung akan terkena dampak  negatif dari kasus Pembangunan P3SON, seperti persepsi negatif masyarakat terhadap para rekanan (penyedia) bahwa penyedia mudah untuk melakukan penyuapan ataupun disuap.

FRAUD TREE •

•

Fraud tree terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Menurut kelompok kami, kasus Hambalang berkaitan dengan korupsi.

 Kasus Hambalang masuk pada bagian korupsi penyuapan ( Bribery), penyuapan  pemberian, penawaran, permintaan, atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang pejabat

dalam melaksanakan kewajiban

utamanya. Para pejabat dapat bekerja di badan pemerintahan (atau pembuat undang-undang) atau di perusahaan swasta. Penyuapan menipu perusahaan (perusahaan atau badan pemerintah) dari haknya atas layanan yang jujur dan loyal dari orang-orang yang dipekerjakannya.

SKEMA FRAUD LAPORAN KEUANGAN

KORUPSI

PENYALAHGUNAAN ASET

Common R ed F lags Kasus Hambalang Tergolong dalam Skema Korupsi. Common red flags yang berkaitan dengan korupsi adalah: 1. Anomali dalam menyetujui vendor 2. Hubungan antara karyawan kunci dan vendor resmi 3. Anomali dalam pencatatan transaksi 4. Kelemahan Pengecekan Ulang Persetujuan

SPESIFIC RED FLAGS KASUS HAMBALANG Dalam kasus hambalang secara spesifik masuk ke skema korupsi •

Pemisahan tugas yang lemah dalam menentukan kontrak dan menyetujui faktur. Tidak  terlaksananya fungsi control yang baik terhadap staf, bawahan dan fungsi pengawasan

•

Transaksi dalam jumlah besar dengan vendor

•

Penemuan hubungan antara karyawan dan pihak ketiga yang tidak diketahui.

MODEL DETEKSI FRAUD UNTUK KASUS HAMBALANG

•

Dalam kasus hambalang terdapat dua skema fraud yang terjadi. Yaitu korupsi dan fraud laporan keuangan. Analisis karakteristik skema fraud dari kasus hambalang adalah sebagai berikut :

1.   Fraudtser. Dalam kasus ini fraud skema korupsi dilakukan oleh banyak pihak, baik dari pihak 

eksekutif maupun legislatif, dan pihak KSO-AW. Dari pihak eksekutif diantaranya adalah Menpora beserta jajaran pejabat dibawahnya. 2.   Size of Fraud.  Korupsi yang terjadi pada kasus Hambalang termasuk kategori besar karena

mencapai Rp. 463,67 miliar atau sekitar $ 35 juta. 3.   Frekuensi Kecurangan.   Skema fraud korupsi termasuk kecurangan dengan frekuensi

medium, yaitu sebesar 30%.

SKEMA FRAUD KASUS HAMBALANG

4. Motivasi. Motivasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif, dan pihak KSO-AW adalah  personal 

 pressure dan bisnis.  Personal pressure diantaranya tercermin pada tindakan Anas Urbaningrum yang menggunakan

hasil korupsi 5. Materialitas. Kecurangan korupsi pada kasus Hambalang termasuk material dikarenakan mencapai Rp. 463,67

miliar atau sekitar $ 35 juta.

6. Benefactor.  Kecurangan korupsi dilakukan oleh fraudster dengan atas nama pihak fraudster dan perusahaan. 7.   Ukuran

Korban Perusahaan.  Ukuran korban perusahaan pada kasus hambalang termasuk besar dikarenakan

 pihak KSO-AW merupakan perusahaan BUMN yang  go public.

SKEMA KORUPSI 1.   Konflik Kepentingan

a) Mengarahkan secara terus-menerus terkait keputusan (kebijakan/aturan, pembelian barang/jasa)  b)   Penganggaran 2. Membatasi persaingan dengan mengatur proses prakualifikasi dan memberikan informasi penting dan

rahasia sehingga walaupun dilakukan tender, akan dimenangkan oleh pihak yang diinginkan.

SKEMA SUAP Kecurangan lelang (bid rigging ) kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu yang dilatarbelakangi akan adanya pemberian sesuatu yang bernilai dari penyedia yang dimenangkan

PEMBERIAN TIDAK SAH Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang, total dana yang diperoleh Andi Rp4 miliar dan US$550.000. SKEMA LAPORAN KEUANGAN 1. Kewajiban tersembunyi 2. Pengungkapan yang tidak benar

1. Invigilation (Pengawasan) Perlu adanya pengawasan oleh Legislatif (DPR) atau Komisi X .

2. Surprise Audits Harus ada Surprise Audit oleh atasan langsung (Presiden atau Wakil Presiden)

3. Penuntutan Untuk memberi rasa jera pelaku pada kasus Hambalang harus dituntut maksimal 4. Pendekatan investigasi. Melakukan audit investigasi terhadap proyek Hambalang

5. Background Check Melakukan background check pemenang lelang proyek Hambalang, apakah pemenang pernah terlibat kasus hukum atau tidak 

6. Internal Control Memperkuat peran SPI atau auditor intern yang ada di dalam Kemenpora.

P EN CE GA HA N FR AU D

Pencegahan lingkungan 1. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh menpora Andi Malarangeng dilakukan pemisahan fungsi, tugas dan wewenang 2. Dilakukan pemilihan pemimpin dengan lebih difilter lagi, seperti (kejujuran, tanggungjawab, dan sikap yang baik) 3. Diminimalisir adanya sistem kerja yang melibatkan orang orang yang memiliki hubungan terkait agar tidak terjadi persekongkolan 4. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi 5. Perang terhadap korupsi, baik melalui upaya pencegahan maupun pembongkaran praktik-parktik korupsi tentu tidak  dapat dilakukan secara sporadis dan parsial.

PERSEPSI DETEKSI Beberapa cara untuk meningkatkan persepsi deteksi meliputi: 1. Pengawasan

PENDEK ATAN KLASIK 

Pelaksanaan audit investigatif dilakukan dalam tiga tahap pelaksanaan audit investigative. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan oleh BPK saat melaksanakan audit investigasi terhadap proyek  Hambalang. •

•

•

•

Perencanaan. Tahapan ini dilaksanakan setelah diterimanya informasi awal yang kemudian ditindaklanjuti organisasi pengawas dengan membentuk tim Audit Investigasi. Pelaksanaan.Pada tahap pelaksanaan Tim Audit Investigasi bertugas untuk memperoleh bukti audit yang nantinya dapat memperkuat dugaan adanya tindakan pidana korupsi. Pelaporan. Tahap pelaporan hasil investigasi yang dikeluarkan oelh Tim Audit Investigasi harus memenuhi unsur akurasi, berimbang, relevan, jelas,dan tepat waktu.

UKURAN PENCEGAHAN L AINNYA