Skripsi Status Anak Zina Dalam warisan menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (min mokoginta)

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

STATUS ANAK ZINA DALAM HAK WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

R O N T A L

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Pada Jurusan Akhwalul Syakhsyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

O Oleh : MINSYAI MOKOGINTA NIM : 03 021 285

2 0 0 9

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO 2009 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T A L O

2

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

      

              

Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, Jika Allah membiarkan kamu , Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang orang orang mukmin bertawakkal (Al Qur’an : 3 :160) …………… Sesusah apa pun kita, pasti ada yang lebih susah. Dan sekaya apapun kita, pasti merasa belum puas. Maka, rasakanlah cukup apa yang ada daripada apa yang tiada. (Asta Qauliyah) …………… Aku, kamu dan dia adalah sama dalam hakikat, perbedaan manusia terletak pada Pendakian Spritual. (Minsyai Mokoginta) Mokog …………… Dengan Kasih sayang-Mu, Mu, Skripsi ini penulis persembahkan Kepada kedua orang tua yang tercinta J. Mokoginta, A.M.Pd dan S. Kondag, A.M.Pd Akhirnya………… Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati Terhampar harapan semoga karya tulis ini dapat menjadi Media sumbangsif, evaluasi dan bahan kritik saran Semoga…………..

0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T A L O

2 0

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Skripsi STATUS ANAK ZINA DALAM HAK WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Yang disipkan dan disusun Oleh: Minsyai Mokoginta Nim:03 021 285 Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Telah dipertahankan di depan sidang Munaqasyah Skripsi Pada Tanggal 26 Oktober 2009/07 Dzulqaidah 1430 H Dewan Munaqasyah Skripsi Ketua

Sekretaris

Drs. H. Ajub Ishak, M.A Munaqisy I,

Munaqisy II,

DR. Sofyan A.P. Kau, M.Ag Pembimbing I

Drs. Lahaji, M.Ag

Mubasyir P. Kau, S.Ag., M.A.

Zumiyati S. Ibrahim, S.H., M.H Pembimbing II

Drs. Syafrudin Katili, M.HI

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Gorontalo, 26 Oktober 2009 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Drs. Lahaji, M.Ag Nip: 19610414 199203 1 001

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI

O R O N

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Minsyai Mokoginta

NIM

: 03 021 285

Jurusan

: Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: “Status

T

Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”

A

jiplakan, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebut dalam daftar

L

Secara keseluruhan adalah benar-benar karya asli sendiri dan bukan merupakan

pustaka. Apabila pernyataan dikemudian hari tidak benar, maka yang bertanda tangan di bawah ini

bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar

akademik.

O

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Gorontalo, 23 Oktober 2010 Yang Menyatakan,

2 0

Minsyai Mokoginta NIM : 03 021 0285

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Drs. Lahaji, M.Ag Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

NOTA DINAS Lampiran

: 4 eksamplar

Hal

: Penyerahan Skripsi

Kepada Yth; Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

T A

IAIN Sultan Amai Gorontalo DiGorontaloAssalamu Alaikum wr.Wb Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat

L O

bahwa Skripsi saudara Minsyai Mokoginta NIM: 03 021 285 yang berjudul “Status Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah skripsi, dan bersama ini kami kirimkan naskahnya. Wassalamu alaikum wr.Wb Gorontalo, 23 Oktober 2009 Pembimbing I,

2 0

Drs. Lahaji, M.Ag Nip: 1961.04141992.203001

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Drs. Syafrudin Katili, M.HI Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

R O N

NOTA DINAS Lampiran

: 4 eksamplar

Hal

: Penyerahan Skripsi

Kepada Yth; Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

T A

IAIN Sultan Amai Gorontalo DiGorontaloAssalamu Alaikum wr.Wb Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat

L

bahwa Skripsi saudara Minsyai Mokoginta NIM: 03 021 285 yang berjudul

O

Islam”, telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah skripsi, dan bersama ini kami

“Status Anak Zina dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum kirimkan naskahnya. Wassalamu alaikum wr.Wb Gorontalo, 23 Oktober 2009 Pembimbing II,

2 0

Drs. Syafrudin Katili, M.HI Nip : 150 254 135

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T A L O

2 0

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

ABSTRAK Mokoginta, Minsyai, 2009. Status Anak Zina dalam Hak Waris Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pembimbing I Drs. Lahaji, M.Ag, Pembimbing II Drs. Syafrudin Katili M.H.I Kata Kunci : Anak, Zina, Warisan,Hukum Positif, Hukum Islam. Jika setiap keluarga menginginkan kehadiran buah hati karena dengan buah hati itu akan ada harapan orang tua dikemudian hari dan menjadi penerus serta ahli waris dari segala apa yang orang tua miliki. Maka pertanyaanya bagaimana dengan mereka anak-anak yang lahir diluar nikah atau anak zina? Jika anak adalah penerus dan pewaris dari semua apa yang dimiliki orang tuanya baik materil maupun idiologi maka tentunya hal ini mungkin berseberangan dengan kehidupan anak yang lahir diluar nikah atau anak zina, betapa tidak bersimpangan jika anak fungsinya adalah penerus dan pewaris, maka apa yang mereka harus teruskan dan apa yang mereka warisi, Jika ada yang ingin diteruskan berupa wasiat dan warisan maka dari mana wasiat itu dan warisan itu mereka dapati? Tentu jawabanya tidak ada penerusan wasiat dan warisan bagi mereka anak yang lahir diluar nikah karena mereka tidak mempunyai status orang tua yang jelas yaitu nazab dari seorang ayah, sementara nazab adalah salah satu penentu garis keturunan dan dengan nazab wrisan dapat diketahui siapa yang berhak dan tidaknya dalam penerimaan warisan. Skripsi ini membahas tentang “Status Anak Zina dalam Hak Waris menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Metode Penelitian menggunakan Jenis penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi katakata dan bukan pada data berupa angka-angka. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau Library research.. Library Research, yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan di lakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan Anak Zina atau anak diluar nikah dan Warisan. Adapun cara yang digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil Penelitian menemukan bahwa adanya persamaan dan perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal nazab dan hak warisan anak zina. Dalam hukum positif meskipun hubungan nazab tealah terputus dari ayah kandung namun anak zina teta mndapatkan hak warisan yaitu 1/3 x Jumlah anggota waris yang sah bersama anak diluar nikah = hasil, atau bagian yang diserahkan kepada anak diluar nikah, sementara sisa warisan dari pembagian anak diserahkan kepada Negara. Sedangkan menurut hukum Islam anak zina atau anak diluar nikah tidak mendapatkan hak waris karena telah terputus nazabnya dari ayah kandungnya.

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

KATA PENGANTAR

O R O N T

Alhamdulillahir rabbi’lalamin. Puji syukur atas karunia dan segenap Rahman dan Rahim-Nya Allah. Andaikata seluruh lautan dijadikan tinta dan tangkai pepohonan di jadikan pena niscaya tidak akan sanggup melukiskan curahan nikmat yang direngguk setiap mahluk dalam setiap tarikan nafas. Sholawat dan salam tak lupa pula penulis haturkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad s.a.w seorang tokoh revolusioner zaman yang telah

A

mengeluarkan manusia dari alam kegelapan kea lam yang terang benderang, dari alam kebodohan kealam yang penuh hidayah. Semoga rahmad dan magfirah tetap

L O

bercucuran kepada arwah beliauh, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi’-tabi’in dan Isnya Allah akan sampai pada umat Islam akhir zaman yang masih konsisten terhadap syariat Islam Demikan pula penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan sendirinya tanpa bantuan dari berbagai pihak serta masih jauh

2

dari kesempurnaan. Olehnya itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati yang

0

sedalam-dalamnya kepada :

0 9

paling dalam penulis menyampaikan pengahargaan dan ucapan terima kasih yang

1. Ayah dan Ibu yang tercinta J. Mokoginta, A.M.Pd dan Selvia Kondag, A.M.Pd yang telah membesarkan dan mendidik serta menyekolahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

2. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag selaku Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo.

R

3. Drs. Lahaji, MAg selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

O

atas segala waktu dan kesempatan dalam membimbing penulis sehingga

N

4. Drs. Syafrudin Katili, M.HI selaku dosen pembimbing II, yang dengan

T

5. Mubasyir P. Kau, S.Ag., M.A selaku ketua jurusan Ahwalul

dan sebagai dosent Pembimbing I. kepada bapak terimah kasih banyak

data menyelesaikan skripsi.

ikhlas selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis.

Syahkhshiyiah yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis.

A

Kepada Bapak terimah kasih banyak semoga segala amal ibadah bapak diterima disisi Allah SWT.

L O

6. Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag yang selalu bersedia memberikan kritikan konstruktif demi kesempurnaan sebuah karya ilmiah kepada Bapak terima kasih banyak yang tak terhingga, semoga kasana keilmuan bapak akan selalu bertambah dan mengalir kepada para mahasiswa. 7. Ibu. Zumiyati Ibrahim, M.H yang telah meluangkan waktu memberikan

2

bimbingan ditengah-tengah kesibukan. Kepada Ibu terima kasih banyak

0

8. Drs.H. Ajub Ishak, MA. Selaku pembantu dekan I yang selalu

0

9. Dra. Aisma Maulasa, M.Th.I selaku pembantu Dekan III yang selalu

9

yang sedalam-dalamnya.

memberikan solusi yang terbaik pada masa perkuliahan.

memberikan suportivitas dalam penyelesaian study. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

10. Adik-adiku yang tercinta Mahmud Mokoginta, Mukti Ali Mokoginta dan Novrita Sani terimahkasih banyak atas doa dan harapan kalian. 11. Teman spcialku Nikma Al Hamid yang selalu setia menemani dan memotivasi penulis dimasa perkuliahan sampai sekarang ini. 12. Teman-teman seperjuangan organisasi Intra dan ekstra kampus PMII, IMM, HMI dan MAPALA-STA yang turut memberikan sumbangsif baik moril maupun materil demi selesainya skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis sangat

A

megharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb

L O

Gorontalo,

October 2009

Penulis,

Minsyai Mokoginta Nim : 03 021 285

2 0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

PedomanTransliterasi Arab-Latin

O R O N T A L O

a. Konsonan Arab

Latin

Arab

‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ف‬

a b t ts j h kh d dz f

‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬

= = = = = = = = = =

b. VokalPendek =

a

__

=

I

__

=

u

‫او‬

2

=

‫= اي‬ ‫= او‬

Arab

z s sy sh Dh Th Zh ' Gh

‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ر‬

Latin

= = = = = = = = =

c. VokalPanjang

__

d. Diftong

= = = = = = = = =

Latin

‫ا‬ ‫ي‬ ‫و‬

= = =

â î û

d. Pembauran

au

‫ٲل‬

=

al

ai

‫ٲﻟﺲ‬

=

al

au

‫وٲل‬

=

wa

0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

q k l m n w y t r

G O R O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN…………................................................................. ii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................ iii NOTA DINAS ...................................................................................................... iv ABSTRAK............................................................................................................ v KATA PENGANTAR.......................................................................................... vi PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................... ix DAFTAR ISI ........................................................................................................ x BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Rumusan Masalah........................................................................... 3 C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5 D. KegunaanPenelitian ........................................................................ 5 E. MetodePenelitian ............................................................................ 6

BAB II

LANDASAN TEORI .......................................................................... 9 A. Pengertian Anak Zina ..................................................................... 9 B. Hak Waris anak zina ....................................................................... 13

BAB III

HAK-HAK WARISAN ANAK ZINA................................................ 18 A. Tinjauan Hukum Positif .................................................................. 18 1. Nazab anak zina ......................................................................... 18 2. Kedudukan dan bagian dari ahli waris ........................................ 20 3. Hak waris anak diluar nikah ....................................................... 28 B. Tinjauan Hukum Islam ................................................................... 35 1. Nazab anak zina ........................................................................ 35 2. Hak waris anak zina .................................................................. 36 C. Persamaan dan Perbedaan status anak zina dalam warisan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam… ................................................ 51 1. Persamaan................................................................................. 51 2. Perbedaan ................................................................................. 52

2

BAB IV

PENUTUP………………………......................................................... 57 A. Kesimpulan .................................................................................... 57 B. Saran............................................................................................... 58

0

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 59

N T A L O

0 9

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

BAB I

O R O N T

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Anak adalah amanah dan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. sesuatu yang boleh dikatakan pasti apabila dikatakan setiap keluarga mendambakan seorang anak. Anak dalam setiap keluarga dapat dikatakan sebagai modal setiap orang tua untuk masa depannya bukan hanya kebanggaan sesaat pada saat sekarang. Ada banyak orang tua lupa bagaimana anak sebagai modal, tapi secara

A

umumnya anak hanya diupayakan menjadi kebanggaan pada saat sekarang. Jika seorang anak hanya diharapkan untuk menjadi kebanggaan pada saat sekarang

L O

maka cukuplah jika anak itu memiliki kesuksesan yang kita banggakan pada saat ini. Bagaimana untuk mempertahankan anak-anak menjadi modal masa oleh setiap orang tua? Tentu dalam hal ini anak-anak tidak cukup hanya dengan kehebatan intelektualnya tapi rohani dan kejiwaan anak harus dibentuk semasa dari kanak-kanak, remaja dan pemuda.

2

Jika gagal orang tua memperhatikan anak-anak secara awal maka ada kemungkinan besar kegagalan bisa terjadi di masa-masa kemudian seorang anak.

0

Jadi, jangan heran kalau ada orang tua saat usia tuanya kecewa karena tidak dapat

0

berarti anak tidak tahu balas budi, dan kesalahan itu ditimpakan kepada anak-

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

memiliki seperti apa yang diharapkannya dari anaknya, jelas semua itu tidak

anaknya, melainkan orang tua harus koreksi kesalahan apa saja yang telah dia

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

lakukan dan berikan kepada anak sehingga akhirnya anak harus terbentuk dengan keadaan seperti ini ketika dia sudah tua, tak mampu lagi berjuang bahkan ia hanya

R

mampu mengharapkan anak-anaknya.

O

keluarga, tapi setidaknya keluarga itu merasa ada penerus keterunan atau

N

hati, maka pernakah kita berfikir bahwa diluar sana ternyata banyak anak yang

T

status orang tua yang tidak jelas, sesungguhnya mereka berfikir dan menginginkan

Kehadiran seorang anak dalam keluarga bukan saja menjadi kebanggaan

generasinya. Jika setiap keluarga menginginkan keturunan atau kehadiran buah

berifikir kebalikan dari apa yang kita fikirkan yaitu anak yang tidak mempunyai

berkumpul bersama keluarga ayah atau ibunya.

A

Seorang anak dikatakan sempurna apabila anak itu dapat diam dengan baik dalam keluarga orang tuanya. Setiap anak akan tetap menjadi anak dalam keluarga

L O

orang tuanya. Dia tidak pernah disebut ‘mantan anak’ atau ‘bekas anak’. Anak dalam rumah tangga orang tuanya menunjukkan adanya tanggung jawab yang diserahkan oleh Allah SWT di tengah-tengah keluarga. Ciri khas orang tua adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan mengurus anak-anaknya. Jadi, jangan sekali-kali dengan

2

alasan apapun bagi semua orang tua untuk melepaskan tanggung jawab mengasuh

0

mengurus anaknya. Sebagai mana Dr.Fitzhugh Dodson dalam bukunya

0

membina hubungan baik dengan cara meluangkan sedikit waktu setiap hari atau

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

anak dengan menitip anak dan berharap sepenuhnya orang lain bertanggung jawab

“Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang” berkata bahwa orang tua perlu

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

setiap minggu bersama-sama anak-anaknya, hanya sekedar untuk bersenangsenang bersama-sama. Anak itu penting bagi sebuah keluarga bukan hanya penerus keturunan melainkan sebagai ahli waris keluarga. Tentulah anak itu tidak semata-mata

O

dibiarkan begitu saja untuk menjadi pewaris yang baik, bertumbuh dengan

N

bukan hanya harta tapi juga hal-hal spritual.

T

sendirinya. Anak adalah ahli waris dari segala yang dimiliki orang tuanya tentu

Jika setiap keluarga menginginkan kehadiran buah hati karena dengan buah hati itu akan ada harapan orang tua dikemudian hari dan menjadi penerus serta ahli waris dari segala apa yang orang tua miliki. Maka pertanyaanya

A

bagaimana dengan mereka anak-anak yang lahir diluar nikah atau anak zina? Jika anak adalah penerus dan pewaris dari semua apa yang dimiliki orang tuanya baik

L O

materil maupun amanah maka tentunya hal ini mungkin berseberangan dengan kehidupan anak yang lahir diluar nikah atau anak zina, betapa tidak bersimpangan jika anak fungsinya adalah penerus dan pewaris, maka apa yang mereka harus teruskan dan apa yang mereka warisi, Jika ada yang ingin diteruskan berupa wasiat dan warisan maka dari mana wasiat dan warisan itu mereka dapati? Tentu

2

jawabanya tidak ada penerusan wasiat dan warisan bagi mereka anak yang lahir

0

nazab dari seorang ayah, sementara nazab adalah salah satu penentu garis

0

warisan dapat diketahui.

9

diluar nikah karena mereka tidak mempunyai status orang tua yang jelas yaitu

keturunan dan dengan hal ini siapa yang berhak dan tidaknya dalam penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Hal itu menurut penulis adalah sebuah problem yang serius di tengahtengah masyarakat dan harus tanggapi dengan jelas secara normatif agar anak

R

yang lahir diluar nikah atau anak zina mempunyai status hukum waris yang jelas

O

diluar nika atau anak zina dalam hal status kewarisan, entah hal itu dilakukan

N

tahuan masyarakat sendiri atas dasar hukum baik secara hukum positif (perdata)

T

karena dalam masyarakat hampir tidak ada bedanya antara anak sah dan anak

karena dasar kesengajaan atas pertimbangan hal-hal tertentu ataukah ketidak

ataupun hukum Islam. Persamaan status anak sah dan anak diluar nikah dalam kehidupan masyrakat sering menimbulkan polemic dalam masalah kewarisan, adanya

A

kesenjangan dalam pembagian harta karena terkadang bagian anak sah sering dibagikan tidak sesuai dengan tuntunan Syara’ padahal sang ayah

L O

yang

meninggalkan harta warisan kepada anak sahnya atau anak kandung adalah beragama Islam, sementara anak diluar nikah atau anak zina dari ayah yang meninggalkan harta warisanya dalam pembagian harta waris sang ayah lebih cenderung menyerahkan harta kepada anaknya diluar nikah karena atas dasar kecenderungan kasih sayang dari orang tuanya yang mungkin anak zina tersebut

2

lebih berbakat dari anak sah ataukah pertimbangan-pertimbangan yang lain. B. Rumusan Masalah

0 0 9

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat mengambil bebarapa permasalahan yang menjadi obyek penelitian, diantaranya : 1. Bagaimana status anak zina di dalam warisan menurut hukum positif? Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

2. Bagaimana status anak zina di dalam warisan menurut hukum Islam? 3. Apa persamaan dan perbedaan Status anak zina dalam warisan menurut hukum positif dan hukum Islam?

R O

C. Tujuan Penelitian

N

1.

T

2.

Untuk mengetahui status anak zina dalam warisan menurut hukum Islam.

3.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan anak zina dalam warisan

positif.

A L O

Untuk mengetahui status anak zina dalam warisan menurut hukum pidana

menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut : 1.

Kegunaan Akademik a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar

2

Sarjana Hukum Islam (S.H.I), pada Jurusan Ahwalul Syakhsyah

0

b. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang

0 9

Fakultas Syariah dan Ekonom Islam

kajian yang sama. 2.

Kegunaan Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

a. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait

O

dengan hak waris anak zina. b. Dapat menjadi materi pembanding bagi mahasiswa jurusan Ahwalul

R O N

Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terutama dalam mata kuliah yang membahas tentang fiqih mawaris. E. Metodologi Penelitian 1.

Jenis Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

T A L O

penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi kata-kata dan bukan pada data berupa angka-angka. 2.

Metode Pengumpulan Data Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau

Library research.. Library Research, yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah ini akan di lakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa

bahan pustaka yang

berkaitan dengan Anak Zina atau anak diluar nikah dan Warisan. Adapun cara yang digunakan pada tahap yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

2 0

3.

Sumber Penelitian Penulis menggunakan dua bentuk sumber penelitian yaitu sumber primer

dan sumber sekunder. a. Sumber Primer

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah referensireferensi

yang berkaitan dengan hukum positif yaitu Kitab Undang-

R

undang Hukum Perdata di Indonesia dan Fiqih Mawaris.

O

yang sesuai dengan kehidupan manusia penulis berusaha semaksimal

N

buku-buku, maupun artikel yang memilki keterkaitan dengan delik aduan

T

Dalam rangka menemukan maksud dan hakekat hukum pidana

mungkin untuk mengumpulkan referensi-referensi baik dalam bentuk

tinjauan dari kedua sisi antara Islam dan Positif. Dari lacakan yang dilakukan, ada beberapa referensi primer yang digunakan di antaranya yang judul aslinya Kitab Undang-Undang Hukum

A

Perdata (KUHPer) yang diterbitkan oleh Pustaka Yustisia dan Fiqih Mawaris (Edisi revisi ) ditulis oleh Dr. Ahmad Rofiq, MA yang

L O

diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada (2001). b. Sumber Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah karyakarya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum waris dan anak diluar nikah.

2 0

Urgensi

sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pembanding dalam rangka kepentingan analisis. 4. Metode Analisis Data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis konteks. cara ini

0

dimaksudkan untuk menganalisis makna sesungguhnya yang terkandung dalam

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

keseluruhan memaknai hukum pidana positif dan hukum Islam. Berdasarkan itu,

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

maka langkah berikut yang dilakukan adalah mengidentifikasi, klasifikasi dan komparasi.

R O N T A L O

2 0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

BAB II

O R

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak Zina Pengertian anak zina atau anak yang lahir diluar nikah secara umum

O N T A

adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan. Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Mengatakan bahwa anak di luar

L

kawin adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu

O

menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang

tidak

berada

dalam

ikatan

perkawinan

yang

sah

dengan

pria

yang

pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan

2

Menurut H. Herusuko anak yang lahir diluar nikah atau anak zina mempunyai banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya

0 0 9

adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain, (2) anak yang lahir Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait

R

dengan perkawinan yang lain; anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang

O

yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang

N

kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah

T

menyetubuhinya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya

menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan: (4) anak

dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada

pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang

lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak di akui oleh suaminya sebagai anak sah;

A

(6) anak yang lahir dari seorang wanita,padahal agama yang mereka peluk menentukan lain ,misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai

L O

hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin; (7) anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan nagara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah

2

mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut

0

anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang

0

Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

merupakan anak luar kawin; (8) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi

lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor

dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

serta tidak di daftar di kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif

R

(perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu : (1) apabila orang tua

O

melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan

N

anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama

T

maka anak itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak Zina dapat

salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka

hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak Zina, bukan

bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak,

diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat di akui

A

orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat di cantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya. Dengan

L O

demikian Definisi anak diluar nikah menurut hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian, yaitu: anak diluar nikah adalah arti luas dan anak diluar nikah dalam artian yang sempit.1 1. Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang. a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau

2

dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain.

0 0 9

b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang

1

KUHPer, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, cetakan II 2008), 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenih-kannya. 2. Anak

luar

nikah dalam arti sempit adalah : anak yang lahir diluar

R

perkawinan yang sah.

O

menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara’. Dalam ‘urf modern wa’ad

N T

Anak zina adalah yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang

ghairuh syar’i yaitu anak yang tidak diakui oleh agama.2 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat

A

dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak

L O

tersebut menjadi anak sah.3 Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum di terbitkan.

2 0 0 9

Sedangkan menurut Imam Al Jurjani zina adalah perbuatan memasukkan penis kedalam lubang vagina yang bukan miliknya ( bukan istrinya) dan tidak ada unsur Syubha (kesurupan atau kekeliruan), sebagian pendapat ada yang memberi

2

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 288. 3 Derpartmen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

tambahan yaitu memasukkan penis ke dubur wanita yang tidak halal baginya. Maka yang dinamakan dengana anak zina adalah anak yang lahir karena adanya

R

perzinaan yang dilakukan oleh bapak biologisnya dan ibu nasabnya atau anak

O

memasukkan anak yang lahir dari rahim wanita yang diperkosa, dengan asumsi

N

Sedangkan menurut penulis pengertian anak zina adalah anak yang

T

yang lahir di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Dan dapat pula

hubungan itu terjadi ketika tidak ada hubungan sah antara keduanya.4

dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa status yang resmi secara syar’i yaitu pernikahan dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar, terpaksa atau dipaksa, suka sama suka maupun pemerkosaan.

A B. Hak-hak waris anak diluar nikah

L O

Sudah sejak dahulu telah ada peraturan mengenai pewarisan meskipun semula bukan peraturan hukum melainkan peraturan kebiasaan atau adat, yang menentukan apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan yang tidak lagi mempunyai pemilik, dan keluarga sedarahlah yang menggantikan pemilik lama. Mengapa yang mewaris adalah keluarga sedarah dari keturunan pewaris? Maka

2 0 0 9

jawaban pastinya karena adanya hubungan sakral antara anggota keluarga. Di dalam hukum waris, setiap hak didukung oleh suatu subjek hukum baik itu merupakan orang atau badan hukum. Apabila subjek hukum itu hilang harus ada

4

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

yang menggantikannya sebab jika tidak maka semua hak itu tidak ada aktivanya yang akan menjadi rebutan dan para krediturnya akan kehilangan debitur. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain,

O

bersama-sama merupakan hukum waris. Harta

N

pengertian warisan secara umum 5 adalah soal apakah dan bagaimana berbagai

T

kekayaan yang berpindah itu

dinamakan ahli waris. Kepindahannya itu sendiri dinamakan pewarisan. Jadi

hak-hak kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh UU (Hukum Perdata) dan ada yang karena

A

ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris berdasarkan UU dibagi atas 4 (empat) golongan yaitu :6

L O

1. anak dan suami/isteri; 2. adanya pembelahan (kloving) ½ untuk keluarga ibu dan ½ - nya untuk keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas; 3. saudara kandung dan orang tua; 4. keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya

2 0 0

tidak ada akan jatuh pada Negara Penggolongan pewarisan terhadap anak seperti yang disebutkan di atas dapat di golongkan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah). 5 6

9

Sudarsono, S.H, M.Si, Kamus Hukum,(Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 32. KUHPer, Kitab Undang, 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum perdata. 2. Anak luar nikah Anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, anak diluar nikah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. anak luar nikah dapat diakui sahnya yaitu: anak yang lahir dimana antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak ada hubungan darah. b. anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu: anak sumbang (anak yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan

A

darah) dan anak zinah yaitu anak laki-laki dan perempuan itu yang keduanya atau salah satunya telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

L O

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta warisan sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah mempunyai hak atas biaya hidup. Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 862 sampai dengan pasal 873 mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya.7

2 0 0 9

Dengan kata “Natuurlijk Kind” (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah, kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak sedangkan hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena

7

KUHPer, Kitab Undang, 219-220

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

pengakuannya lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang di bandingkan dengan

R

anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar nikah baik yang

O

perwalian. Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat.

N

hubungan kekeluargaan yang alamiah ataukah pengakuan itu adalah suatu

T

keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum

diakui maupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan dibawah

Apakah pengakuan itu merupakan bukti adanya hubungan darah, adanya

perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan

antara anak dan orang tua. Dalam pasal 862 KUHPerdata yakni sebagai berikut:8

A

Jika simeninggal anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat

L O

pasal berikut. Pasal diatas hanya memberikan hak mewaris kepada anak luar nikah yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerdata. Sejak kelahiran seorang anak, terjadilah hubungan perdata antara orang tua dan anak. Hubungan yang demikian terhadi dengan sendirinya karena kelahiran. Jadi

2 0 0

dengan kelahirannya maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Pasal 281 KUHPer :9

8 9

9

KUHPer, Kitab Undang, 219. KUHPer, Kitab Undang, 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikan itu telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat pula dibuat oleh pegawai catatan sipil dan

O

dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalanya. Pengakuan itu

N

kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan pada anak yang diakui, untuk

T

harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Namun bagaimana tak boleh suatu

mempertengkarkan pada anak yang diakuinya. Pasal diatas menunjukan bahwa anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga orang

A

tuanya, dan tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pada pasal 873 KUHPer

L O

memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian. Pasal 873 KUHPer :10 Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut diatas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam drajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin

2

berhak

menuntut

seluruh

warisan

untuk

diri

sendiri

mengesampingkan Negara.

0 0 9

10

KUHPer, Kitab Undang, 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

dengan

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Jadi hanya apabila sama sekali tidak ada orang lain, maka anak luar nikah dapat mewaris dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya dengan menyampingkan negara.

O N T A L O

2 0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

BAB III

O R O N T

HAK-HAK WARIS ANAK ZINA

A. Tinjauan Hukum Positif 1. Nazab anak luar nikah Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi :11 a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Sejak berlakunya UU No. 1 1974 maka segala peraturan yang mengatur

A

tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 undang-undang

L O

perkawinan yang menyatakan untuk perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (Burgerlijk wetbook), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers S. 1933 No. 74), peraturan perkawinan campuran (Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang

2

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.12

0 11

0

Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-ndang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan anak, (Bandung, Fokusmedia, 2007), 11. 12 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yokyakarta, Liberty, 1986 ), 2.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

b.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Untuk melaksanakan undang-undang No. I tahun 1974 tentang

R

perkawinan, yang diundang-undangkan pada tanggal

O

masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan

N

pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih

T

2 Januari 1974 secara

efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan antara lain menyangkut

perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan,

dari seorang dan sebagainya. Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanan dari undang-

A

undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif undang-undang No. 1 tahun 1974

L O

tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 oktober 1975. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Sedangkan seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

2

Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan

0

dengan ibunya dan keluarga ibunya.13

0 9

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata

13

Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-ndang, 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

2. Kedudukan dan Bagian dari Ahli Waris Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris Muwarits.14 Ini berarti sebagai syarat pewaris adalah adanya hakhak atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga. Dan salah

O

satu unsur pengertian warisan ialah ahli waris.

N

kiranya diketahui terlebih dahulu pembagian pewarisan karena kematian. Hal ini

T

Sebelum masuk pada hak waris anak diluar nikah atau anak zina perlu

untuk mempermudah memahami golongan yang menerima hak waris dari pewaris sesuai dengan hukum perdata. Undang-undang

pembagi

ahli waris karena

kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan:15

A

a) Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya. Pada golongan ini orang yang pertama kali dipanggil oleh UU adalah anak

L O

dan keturunan selanjutnya serta suami atau isteri dari si mati. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri mewarisi suatu bagian dari anak. Apabila seorang meninggalkan lima orang anak dan satu suami atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian 1/6 (seper enam) dari harta peninggalan.

2 0 0 9

Sebagaimana Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisI dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan 14

Teungku Muhammad Hasbi Ash shidiqi, Fiqih Mawaris (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 37. 15 KUHPer, Kitab Undang, 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

kelahiran lebih dahulu. 16 Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. b)

Golongan Kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara. Pada golongan ini Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh UU

dalam pasal 859 KUHPerdata. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.

A

Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing mewarisi setengah, apabila ada pula saudara orang tua dan saudara mewarisi

L O

untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari ¼ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat 1/3 bagian dan apabila yang ditinggalkan

2

satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah.

0

saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

0 9

Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-

16

KUHPer, Kitab Undang,215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

c)

Golongan Ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya. Golongan ini terdiri dari kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya

R

merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan

O

harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta

N

kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang

T

suami atau isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka

peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi

berdiri sendiri. d)

Golongan keempat, terdiri keluarga selanjutnya dalam garis menyamping.

A

Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping diluar golongan kedua. Yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain.

L O

Sebelum perubahan UU tahun 1923, mewarisi karena kematian adalah sampai derajat yang kedua belas. Dalam masyarakat kita hanya sedikit sekali mengenal sanak keluarganya dalam derajat ke dua belas sesudah tahun 1923 maka sanak keluarga menyamping yang dapat mewaris, bukan lagi sampai ke dua belas tetapi sampai derajat ke

2

enam. Didalam garis menyamping keluarga yang bertalian kekeluargaannya

0

Kalau hal ini terjadi pada satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu,

0

kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat ke 6.

9

berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke 6 tidak mewaris.

menjadi haknya keluarga pada garis yang lain, kalau orang itu mempunyai hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Dari keempat golongan pewaris diatas maka Ahli waris yang lain yaitu anak luar nikah. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai

R

sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara

O

perdata antara ibu dan anak, sebab seorang ibu adalah tidak mungkin untuk

N

telah ada pengakuan dari si ayah.

T

mereka dengan sanak keluarga. Saat kelahiran, seorang anak sudah ada hubungan

melahirkan anak yang tidak sah. Antara ayah dengan anak ini hubungan terjadi

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya,maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu, dan dengan pengakuan si

A

ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah namun anak luar nikah dengan keluarga sedarah dari orang tuanya itu, pada asasnya tidak ada hubungan

L O

perdata.17 Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata. Jadi di pihak ibu selalu ada, dan pihak ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya.18 Seorang anak luar nikah dapat mewaris bersama-sama dengan golongan ke

2

2, ke 3 dan ke 4 apabila anak luar nikah tadi telah sampai pada taraf pengesahan

0

maka pasal 863 KUHPerdata, memberikan untuk bagian yang mana anak luar

0 9

yang dikuatkan di Pengadilan Negeri. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 862,

17

Ali Afandi., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHP (BW), (Jakarta, Bina Aksara, 1984), 40. 18 Ali Afandi., Hukum Waris,40

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

nikah itu bertindak dalam harta peninggalan dari orang tuanya19. Pasal 863 telah menetapkan bagian dari warisan anak luar nikah apabila ia mewaris bersama-sama dengan golongan I, II, III dan IV. 20 Apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh

O

harta peninggalan. Ia menyampingkan negara.

N

Apabila anak luar nikah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka keturunannya

T

nikah tidak boleh menggantikan kedudukan dari orang tuanya, sebab salah satu

Dalam pasal 866 diatur mengenai penggantian bagi anak luar nikah.

yang sah dapat menggantikan kedudukannya untuk mewaris.Tetapi anak luar

syarat mengenai penggantian kedudukan adalah ahli waris yang sah.

A

Apabila anak luar nikah menjadi pewaris, maka ahli waris yang golongan ke satu (I) yaitu anak-anak dan suami/istri dari pewaris (anak luar nikah yang

L O

meninggal dan meninggalkan keturunan) kalau golongan I ini tidak ada, barulah golongan II atau III atau IV. Pewarisan berdasarkan Undang-undang (KUHPerdata) terutama didasarkan kekeluargaan sedarah, antara si pewaris dan ahli waris. Sebagaimana yang telah di atur dalam hukum perdata menunjukkan urutan pewarisannya, siapa yang berhak mewaris lebih dahulu.

2 0 0 9

Dalam hal ini hukum perdata membedakan antara mewaris sendiri dan mewaris sebagai pengganti. Orang dikatakan mewaris sendiri apabila ia mewaris berdasarkan tempatnya diantara keluarga sedarah dari pewaris. Apabila yang mewaris itu hanyalah keluarga sedarah, yang terdekat maka hal ini akan 19

KUHPer, Kitab Undang, 219. A.Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1979), 52. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

menimbulkan ketidak adilan apabila misalnya si pewaris meninggalkan tiga anak laki-laki maka tiga anak ini membagi warisannya. Akan tetapi salah seorang

R

diantara mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, maka anak mereka tidak

O

dekat dari mereka. Untuk menghindarkan ketidak adilan yang demikian itu, maka

N

Pasal 841 KUHPerdata mengatakan, kepada orang yang mewakili

T

akan ikut mewaris oleh karena paman mereka, kekeluargaan sedarahnya, lebih

dalam keadaan tertentu UU membolehkan mewaris sebagai pengganti.21

diberikan hak menggantikan tempat, derajat dan hak dari orang yang mewakili.22 Hal ini kurang benar oleh karena plaatvervulling bukan suatu hak yang memberikan wewenang untuk menggantikan tempat. Plaatsvervulling adalah

A

suatu akibat hukum yang tidak tergantung kehendak orang yang tersangkut, dan dapat memberikan keuntungan maupun kerugian, jadi tidak hanya memberikan

L O

keuntungan saja.23 Para waris mewaris atas diri sendiri apabila mereka dipanggil untuk tampil kemuka sebagai waris terhadap warisan atau sebagian dari warisan atas dasar tempat yang diduduki oleh mereka itu sendiri diantara para kerabat sedarah yang pertama-tama dipanggil untuk mewaris sebuah warisan atau sebagian dari

2

warisan, tetapi yang telah meninggal sebelum kematian orang yang mewariskan, lantas mengganti kedudukan kerabat sedarah tersebut.

0 21

0

A.Pitlo, Hukum Waris, 49. KUHPer, Kitab Undang, 214. 23 H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, penterjemah I.S. Adiwimarta, SH, (Jakarta, Rajawali 1987), 376.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

22

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya sebagai sanak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak

R

keluarga. Bahwa seorang ibu tidak dapat melahirkan anak tidak sah, maka dengan

O

dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan.

N

dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya maka anak

T

ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan sanak

kelahiran saja suda terjadi hubungan perdata antara ibu dan anak. Antara ayah

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya

yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah

keluarga sedarah dari orang tuanya pada asasnya tidak ada timbul hubungan

A

perdata.24 Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewaris dari sanak

L O

keluarga orang tuanya dan sebaliknya. sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi pasal 873, walaupun hanyalah dalam hal yang jarang terjadi, memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian itu. Seorang anak luar nikah, karena tidak ada hubungan perdata antara dia

2

dengan sanak keluarga dari orang tuanya maka untuk sebagian besar berada diluar

0

kedudukan yang terbelakang dibanding dengan anak yang sah.25

0 9

ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah, anak luar nikah itu mempunyai

24

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi, 245.

25

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi, 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman dimana

R

orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting

O

tidaklah begitu baik.

N

nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada

T

dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan bagi anak

untuk tata tertib dalam masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu

Undang-undang hukum perdata mengorbankan kepentingan anak luar

kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktu dimana pertimbangan atas

luar nikah.

A

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata, apabila antara anak yang tidak sah itu

L O

dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada,dipihak ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya. Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak ada satupun hubungan keluarga. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, akan tetapi hukum (si ibu), atau oleh pengakuan (si ayah) maka hubungan

2

keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.26

0 0 26

9

A. Pitlo, Hukum Waris, 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

3. Hak waris anak luar nikah Pasal 862 sampai dengan 873 KUHPerdata mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Pasal 863 KUHPerdata :27

O

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang

N

yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah, jika si

T

meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka

suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian

meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi

mewaris ½ dari warisan dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang

A

lebih jauh ¾ bagian. Jadi apabila anak luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan pertama

L O

maka anak luar nikah mewaris 1/3 bagian dan juga mereka mewaris bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama ahli waris golongan ketiga mereka mewaris ¾ bagian, dari apa yang mereka warisi. Seandainya mereka adalah anak sah. Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) ini membatasi

2

hak mewaris anak luar nikah pada ½ (separuh) warisan, apabila ia mewaris

0

keturunan mereka (golongan II). Apabila ada dua anak luar nikah atau lebih,

0

untuk pembagiannya haruslah demikian, harus ditetapkan lebih dahulu berapa

bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau

dimana mereka harus membagi warisan dengan ahli waris yang lainnya, maka

27

9

KUHPer, Kitab Undang, 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

bagian bersama dari anak-anak luar nikah seandainya mereka anak sah, berturutturut 1/3 – ½, atau ¾ dari itu adalah bagian bersama dari anak luar nikah.

R

Contoh:

O

(suami/isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu 1/3 bagian yang akan

N

suami/isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar nikah, maka anak luar nikah akan

T

Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I

diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan

mendapat (apabila ia anak sah yaitu 1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar nikah, maka ia mendapat 1/3 x 1/5 = 1/15 bagian. Kalau yang ditinggalkan dua anak luar nikah (jadi ahli warisnya sudah 6

A

orang: suami/isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar nikah) maka bagian dari anak luar nikah adalah 1/3 dari 1/6 bagian (kalau ia anak sah

L O

bagiannya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18 bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami/isteri. Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II (orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu ½ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 3 orang anak luar nikah dan

2

ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian dari anak luar nikah kalau ia anak sah

0

anak luar nikah, maka bagian mereka masing-masing yaitu: ½ dari 1/3 bagian =

0

adalah 3/6 bagian), dan sisanya yaitu 3/6 (1/2) untuk ayahnya A.

9

masing-masing mendapat 1/3 bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka

1/6 bagian (karena mereka ada 3 anak luar nikah maka bagian mereka seluruhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis

R

menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu ¾ bagian.

O

kakeknya 2 orang (1 orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek pihak ayah),

N

kakek pihak ayah. Anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan kakek

T

3/8 bagian, dan ditambah ¾ x ½ bagian (kakek pihak ayah) = 3/8 bagian. Jadi

Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 1(satu) anak luar nikah dan

maka bagian harta warisan dibagi 2 yaitu ½ untuk kakek pihak ibu dan ½ untuk

keduanya. Jadi bagian anak luar nikah yaitu: ¾ x ½ bagian (kakek pihak ibu) =

bagian ke seluruhan dari anak luar nikah adalah 3/8 + 3/8 = 6/8 atau ¾bagian.

A

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar nikah memperoleh seluruh harta warisan. Ia menyampingkan

L O

negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab yang lain, maka negaralah yang berhak. Dalam hal anak luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewaris dari anak luar nikah diatur dalam pasal 870 dan 871 didalam pasal 873 ayat 2 dan 3 KUHPerdata.

2 0

Apabila seorang anak luar nikah meninggal maka pertama-tama yang terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/isterinya. Baru sesudah itu maka ibunya atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang mewaris apabila kedua-duanya masih hidup, maka masing-masing mendapat

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

setengah (pasal 870 KUHPerdata).28 Apabila anak luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau

R

suami atau isteri, maka ibunya atau ayahnya yang mengakuinya berhak mewaris.

O

barang-barang yang dimintanya dari harta peninggalan orang tuanya kembali

N

Disini undang-undang menyampingkan aturan bahwa untuk mewarisi

T

Apabila orang tua dari anak luar nikah meninggal lebih dahulu maka

kepada keturunan yang sah dari ayahnya atau ibunya.

tidaklah penting dari mana datangnya barang-barang itu. Bila si ayah tidak mengakui si anak luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan ia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dari ayah. Pasal

A

873 ayat 2 KUHPerdata mengatakan jika anak luar nikah meninggal dunia maka yang mewaris ialah :29

L

1. keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka, 2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta

O

keturunannya, dan kalau ini tidak ada, maka 3. keluarga yang terdekat dan ayah atau ibu yang mengakuinya. Peranan pasal 285 ayat 1 KUHPerdata bagi bagian dari anak luar nikah

2

pada warisan. Dalam menentukan bagian anak luar nikah, harus diperhatikan peraturan pasal 285 ayat 1 KUHPerdata :30

0 28

0 9

29

KUHPer, Kitab Undang, 220. I.C.R. Kapojos-M., Diktat hukum waris, (Manado, Fakultas Hukum UNSRAT 1987),

25. 30

KUHPer, Kitab Undang, 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas keuntungan anak luar nikah, yang sebelum kawin

R

olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami atau isteri itu tidak dapat

O

dilahirkan dalam perkawinan itu.

N T

membuat kerugian pada suami isteri itu maupun anak-anaknya yang

Maksudnya bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan; hak dari suami atau isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar nikah itu tidak diakui. Karena itu apabila seorang janda meninggalkan empat anak sah dan

A

seorang anak luar nikah yang diperbuahkan diluar perkawinan, akan tetapi diakui sepanjang perkawinan itu, maka warisan duda itu diperolehkan pada anak-

L O

anaknya yang sah, sedang anak luar nikah itu tidak menerima apa-apa. Sebab seandainya anak luar nikah itu tidak diakui, maka anak-anak sah mewaris semuanya mereka tidak boleh dirugikan karena adanya pengakuan anak luar nikah itu, sehingga sekarang juga meskipun anak luar nikah itu diakui seluruh warisan harus diterimakan kepada anak-anak sah.

2

Akan tetapi pasal 285 KUHPerdata, tersebut hanya berlaku apabila pengakuan itu dilakukan

sepanjang

perkawinan.

apabila pengakuan itu

0

dilakukan sebelum perkawinan itu atau sesudah perkawinan itu cerai, maka

0

sipewaris telah kawin lebih dari satu kali, sedang sepanjang salah satu perkawinan

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

ketentuan undang-undang itu tidak berlaku. Oleh karena itu, maka apabila

ia telah memiliki seorang anak luar nikah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

perkawinan itu tidak boleh dirugikan karena pengakuan itu, terhadap anak-anak sah lainnya, maka ketentuan ini tidak berlaku (mereka boleh dirugikan). Ketentuan dari pasal 285 KUHPerdata itu tidak dapat diterapkan terhadap anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, memang ketentuan ini dengan

O

tegas membedakan antara bermacam-macam anak sah itu dengan mengatakan

N

dalam perkawinan lain, tidak dikatakan apa-apa, dan boleh dikarenakan bagi

T

kawin dua kali dan meninggalkan seorang anak A dari perkawinan pertama, dari

“dilahirkan dalam perkawinan itu”. Mengenai anak-anak sah yang dilahirkan

mereka berlaku peraturan yang biasa. Oleh karena itu apabila seseorang telah

perkawinan kedua seseorang anak B dan seorang anak luar nikah C yang

A

diperbuahkan sebelum perkawinannya yang pertama itu baru diakui sepanjang perkawinan kedua, dalam hal demikian, maka warisan harus dibagi sebagai

L O

berikut: Pengakuan C tidak boleh merugikan B oleh karena itu B memperoleh apa yang akan diterima juga seandainya, C tidak diakui jadi ½ warisan bagi A maka seolah-olah pasal 285 KUHPerdata tidak ada, jadi menerima ½ dari 8/9 atau 4/9 sisa warisan sebesar 1/8 diwaris oleh anak luar nikah. Ahli waris yang karena

2

hukum menggantikan pewaris, dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya,

0

saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris, seperti

0

pewaris. Oleh karena itu, ahli waris dapat mengajukan revindikasi, dalam

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

juga didalam hukum menduduki posisi dari pewaris yang mendahuluinya. Ia tidak

revindikasi, tuntutan-tuntutan bezit atau tuntutan hukum yang belum di mulai oleh

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris. Atau dapat juga memajukan revindikasi, apabila sesudah matinya pewaris terjadi pencurian. Selain dari itu, undang-undang memberikan suatu tuntutan kepada ahli waris sebagai ahli dalam hubungan dalam pengantar, hal ini merupakan suatu

O

gejala dalam undang-undang kita yang menunjang pandangan akan adanya suatu

N

bahasa latin hereditatis petitio.

T

hak kebendaan atas harta peninggalan. Hukum ini biasanya dinamakan dalam

Apakah artinya bagi ahli waris yang sudah mempunyai segala tuntutan hukum yang biasa, diberikan lagi kepadanya tuntutan hukum yang luar biasa itu? Untuk menjawab pertanyaan ini hendaknya kita membandingkan hereditatis

A

petitio dengan tuntutan hukum yang dipunyai oleh ahli waris sebagai pemilik, dan sebagai yang mempunyai kepunyaan atau bezit.31

L O

B. Tinjauan Hukum Islam 1. Nazab anak zinah Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas

2

segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga

0

nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori :

0 9

ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. Dalam hal anak diluar

a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan

31

Sudarsono, S.H.,M.Si Kamus Hukum, 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

dalam pernikahan yang sah.

O

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam

R

bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.

O

ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Hanafih bahwa anak di luar

Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada

nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

N T

b.

Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya

dengan anak zina dan anak li’an atau anak yang sebelum lahir telah diragukan kedudukan anak sebagai anak kandung karena ibu dari sang anak itu dituduh

A

suaminya berzina. oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :32

L

a) tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah

O

kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. b) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

2

c) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan

0

menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

0

32

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

159.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

2. Hak waris anak zina Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris

R

kepada orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

O

Ada tiga syarat agar supaya orang yang masih hidup dapat mewarisi harta

N T

dengan pewaris, dengan syarat tidak ada penghalang terjadinya saling mewarisi.

peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu :33 1. Adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. 2. Beragama Islam. 3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris ada yang

A

berdasarkan hubungan darah, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dari golongan laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan

L O

nenek dari golongan perempuan. Ada yang terjadi karena hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Apabila seluruh ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. (pasal 174). Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.34

2 0 0 9

Hubungan darah adalah salah satu penyebab adanya saling mewarisi, sedangkan

syariat tidak mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil

perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan juga keluarga dari lakilaki yang menjadi ayah biologisnya. Tidak adanya hubungan darah 33

Umar Said, Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf (Jakarta : Bulan Bintang. 1999), 28. 34 Derpartmen Agama RI, Tanya Jawab, 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

tersebut menjadi penghalang terjadinya hak saling mewarisi diantara mereka. Penyebabnya zina bukan jalan yang sah menurut syara’ bagi terjalinnya hubungan nasab, sehingga dapat saling mewarisi. Syariat mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinaan

O N T

dengan ibunya, dan juga keluarga ibunya, sehingga dia berhak mewarisi harta peninggalan ibunya dan juga keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal, anak tersebut berhak mewarisi. Juga sebaliknya, jika anak tersebut meninggal maka ibunya berhak mewarisi. Para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang berzina lalu

A

hamil dan punya, namun kemudian mereka menikah secara sah, maka hubungan

L

anak dengan mendapatkan semua hak-haknya. Dan ayah itu sah sebagai ayah

O

Misalnya, ayah tetap bisa menjadi wali bagi anak wanitanya, di dalam

nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Anak itu sah sebagai

dengan semua hak dan kewajibannya.

masalah pernikahannya. Demikian juga, anak berhak atas harta warisan dari ayahnya, bila ayahnya itu meninggal dunia. Sebab hubungan ayah-anak sah secara syar’i.

2 Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan secara

0 0 9

sah setelah perzinaan, para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak menjadi tidak sah. Hubungan nasab antara mereka tidak tersambung kembali. Sehingga hal ini berpengaruh kepada hukum perwalian dan warisan. Ayah itu Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

tidak berhak jadi wali bagi anaknya. Dan anak itu tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Sebab secara hukum Islam, keduanya dipandang sebagai

R

bukan ayah dan anak. Jadi seharusnya, dalam kasus seperti ini, pasangan zina itu

O

Meskipun ada sebagian kalangan yang mengharamkan laki-laki menikah

N

dinikahkan saja secara resmi.

dengan wanita yang berzina. Pendapat ini berdasarkan dalil dari Abu Hurairah.r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

T

(‫ﻻَﯾ ْﻨ ِﻜﺢُ اﻟ ﱠﺰاﻧِ ْﻲ ْاﻟ َﻤﺠْ ﻠُﻮ ُدإِ ﱠﻻ ِﻣ ْﺜﻠَﮫُ )رواه اﺑﻮ داود‬ Artinya : Tidak boleh orang yang berzina dan telah di derah menikah

A

melainkan dengan orang yang semisal (sesama yang berzina) denganya. (HR. Abu Daud).35

L

Pendapat ini benar apabila bukan laki-laki itu yang menzinainya maka boleh dinikahkan. Adapun bila memang laki-laki itu yang menzinainya, tentu saja

O

tidak ada larangan. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil yang lain yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah saw bersabda :36 ً‫ْﻀﺔ‬ َ ‫ﺾ َﺣﯿ‬ َ ِ‫ت َﺣ ْﻤ ٍﻞ َﺣﺘﱠﻰ َﺣﯿ‬ َ ‫َﻻﺗُﻮطﺄ ُ َﺣﺎ ِ ُﻣﻞْ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ‬ ِ ‫َﻀ َﻊ َو َﻻ َﻏ ْﯿ ُﺮ َذا‬

2 0

Arttinya : Tidak boleh diagauli wanita yang hamil hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga melewati masa satu kali haid. (H.R. Abu Daud) Yang dimaksud dengan “hingga melahirkan” adalah masa menunggu 35

0

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, 2006), 394. 36 Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah,Bab Aqidah, Fiqih dan Ahlak, Jilid III, (Bogor : Pustaka Imam Asy syafi’i, 2005), 11.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

sampai anak yang dikandung terlahir agar tidak tercampur baur hasil orang lain (anak) dengan airnya pada tanaman orang lain adalah menyetubuhi wanita yang

R

hamil oleh orang lain. Adapun bila wanita itu hamil karena dirinya sendiri, baik

O

Adapun menyetubuhi sebelum pernikahan itu berdosa, memang benar. Akan

N

melakukan hubungan suami istri.

T

berdasarkan hujjah berikut ini :37

sebelum atau setelah pernikahan, tidak menghalanginya untuk menyetubuhinya.

tetapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menikah setelah itu dan

Hal inilah yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, antara lain

1. Abu Bakar As-Shiddiq ra. dan Umar bin Al-Khattab ra. serta para fuqaha

A

umumnya, menyatakan bahwa seseorang menikahi wanita yang pernah dizinainya adalah boleh. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah

L O

mengharamkan dirinya dari menikah secara syah. 2. Pendapat para Imam Mazhab a. Ulama Hanafiyyah berpendapat, apabila pelaku zina tidak hamil, nikahnya sah dan boleh digauli. Namun, jika wanita tersebut hamil nikahnya sah menurut Imam Hanfi dan Muhammad Al-Shaibany, akan

2

tetapi tidak boleh digauli hingga melahirkan. Hal tersebut karena karena

0

dari zina tidak mempunyai kehormatan. Sedangkan larangan menggauli

tidak ada dalil yang mengharamkannya (istishab), dan bahwa air mani

wanita tersebut hingga melahirkan adalah berdasarkan hadis nabi yang

0 37

9

Ahmad Sarwat, “Apakah anak hasil zina dapat warisan?”,Assunnah, Safar 1426 H.,12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

melarang untuk menumpahkan air (mani) di tempat yang sudah

O

ditumpahi oleh orang lain.38

R

b. Ulama Malikiyyah berpendapat, tidak sah menikahi wanita yang pernah

O

Jika dilakukan maka nikah tersebut adalah rusak dan harus difasakh.

N

tidak.

berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan.

Pendapat tersebut tanpa membedakan apakah pezina tersebut hamil atau

c. Ulama Syafi’iyyah berpendaat hukum menikah dengan wanita yang

T

hamil diluar nikah adalah sah.39 d. Ulama Hambaliiyyah berpendapat, hukum menikah dengan

A

wanita

yang hamil di luar nikah adalah sah. wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah kecuali dengan dua syarat: 40

L

1. Jika masa iddahnya sudah habis yaitu dengan melahirkan kandungannya.

O

2.

Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.

Imam Hanafih menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau

2

yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki

0

Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan laki-laki yang tidak

itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

38

0

Al-Kasany, Badai’ al-Shanai’ fi tartib al-Shara’i’, Jilid II (Kairo: Al Jama liyyah, 1328), 269. 39 As-Shairazy, Al-Muhadhdhab, II (Kairo: ’Isa al-Halabi, tt.), 43. 40 Ibn Qudamah, Al-Muqhny, Vol. VI dan X,(Kairo, Matba’at al-Qahirah, 1969), 601.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa ‘iddahnya. Imam Ahmad

R

menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari

O

menikah dengan siapa pun. Adapun Imam Syafi’i pendapat beliau adalah

N

dibolehkan menikahinya.

T

dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh

bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili,

Dalil-dalil diatas megisaratkan bahwa adanya kebolehan memberikan hak waris bagi anak diluar nikah atau anak zina, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu apabila seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan kemudian

A

menyebabkan mengandungnya atau hamil perempuan itu akibat dari perbuatan zina dengan laki-laki itu, kemudian mereka dinikahkan maka anak yang

L O

dikandung oleh perempuan itu dapat menjadi anak itu dengan sah. Demikian luasnya yang dicakup hukum islam, begitu juga karakteristik dan aspek yang terdapat didalamnya sehingga dalam masalah hak anak diluar nikah (anak zina) dibahas dengan terperinci, Pentingnya mempelajari ilmu muwaris karena ilmu waris sangatlah

2

sensitive dalam kehidupan social, hal ini sesui dengan fungsi dari ilmu waris itu

0

1. Yang Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris

0 9

sendiri yaitu terdapat tiga fungsi.41

sepeninggal ahli waris.

41

Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH. Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

2. Sebagai usaha preventif sebagi kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama

R

3. Sebagai motivator untuk setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna

O

Berdasarkan dari ketiga fungsi ilmu waris diatas, maka penulis dapat

memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.

menarik kesimpulan bahwa hukum islam diturunkan bukan untuk membuat

N

manusia sengsara atau terbebani dengan hukum itu, melainkan datangnya syari’at

T

manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

dapat menjadi sebuah motivator dan sumber keadilan untuk sandaran umat

tatanan kehidupan masyarakat dalam hal ini hak-hak waris dari pewaris.

A

Adapun hak waris anak diluar nikah atau anak zina sebagaimana yang diterengkan oleh Para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang

L O

berzina lalu hamil dan punya anak kemudian mereka menikah secara sah, maka hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Anak itu sah sebagai anak dengan mendapatkan semua hak-haknya termasuk hak waris. Dan ayah itu sah sebagai ayah dengan semua hak dan kewajibannya. Misalnya, ayah tetap bisa menjadi wali bagi anak wanitanya, di dalam masalah pernikahannya.

2

Demikian juga, anak berhak atas harta warisan dari ayahnya, bila ayahnya itu

0

Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan secara

meninggal dunia. Sebab hubungan ayah dan anak sah secara sah secara syar’i.

sah setelah perzinaan, para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak

0

menjadi tidak sah. Hubungan nasab antara mereka tidak tersambung kembali.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

Sehingga hal ini berpengaruh kepada hukum perwalian dan warisan. Ayah itu

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

tidak berhak jadi wali bagi anaknya. Dan anak itu tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Sebab secara hukum Islam, keduanya dipandang sebagai

R

bukan ayah dan anak.

O

secara resmi. Memang ada sementara kalangan yang mengharamkan laki-laki

N

Nabi SAW bersabda :

T

Jadi seharusnya, dalam kasus seperti ini, pasangan zina itu dinikahkan saja

menikah dengan wanita yang berzina. Pendapat ini berlandaskan atas dalil berikut:

(‫ﻻَﯾ ْﻨ ِﻜﺢُ اﻟ ﱠﺰاﻧِ ْﻲ ْاﻟ َﻤﺠْ ﻠُﻮ ُدإِ ﱠﻻ ِﻣ ْﺜﻠَﮫُ )رواه اﺑﻮ داود‬ Artinya : Tidak boleh orang yang berzina dan telah di derah menikah melainkan dengan orang yang semisal (sesama yang berzina) denganya.

A

(HR. Abu Daud).42 Pendapat ini benar apabila bukan laki-laki itu yang menzinainya. Adapun

L O

bila memang laki-laki itu yang menzinainya, tentu saja tidak ada larangan. Adapun menyetubuhi sebelum pernikahan itu berdosa, memang benar. Akan tetapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menikah setelah itu dan melakukan hubungan suami istri. Hal itulah yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, antara lain

2 0 0 9

berdasarkan hujjah berikut ini :43 Abu Bakar As-Shiddiq ra. dan Umar bin Al-Khattab r.a berhujjah : Kedua sahabat utama serta para fuqaha umumnya, menyatakan bahwa seseorang menikahi wanita yang pernah dizinainya adalah boleh. Dan bahwa 42 43

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 394. Ahmad Sarwat, “Apakah anak, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

R

Adapun menurut Imam Mazhab, Imam Hanafi menyebutkan bahwa bila yang

O

boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang

N

melahirkan.

T

menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya

menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga

Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa ‘iddahnya. Imam

A

Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih

L O

boleh menikah dengan siapa pun Adapun Imam Syafi’i pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Jika anak diluar nikah dalam usia ia masi berada di dalam kandungan pada masamasa tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh kebanyakan para Ulama

2

bersepakat bahwa bayi yang lahir dalam kurun waktu enam (6) bulan

0

dinazabkan kepada bapaknya. Bahkan para ulama syi’ah menegaskan bahwa

terhitung sejak akad nikah dilangsungkan, maka anak tersebut tidak dapat

anak zina, selain tidak bisa dinazabkan “kepada bapaknya” juga tidak bisa

0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

dinazabkan kepada ibunya.44 Ini berarti agar setiap orang khususnya umat muslim berhati-hati dalam menjaga diri dan kehormatan diri serta keturunan

R

agar tidak menggelantarkan anak yang tak berdosa yang sangat membutuhkan

O

Dalam hal pembagian harta waris anak diluar nikah, sebagaimana dalil-

N T

belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya.

dalil dari hadits nabi diatas dan hujahnya para ulama atau Ijtihad menunjukan bahwa tidak adanya hak waris untuk anak diluar nikah. Hal ini tentunya kita pahami bahwa Islam sangat melarang dengan keras perbuatan zina yang megakibatkan lahirnya anak tanpa status yang jelas. Firman Allah :45

A L O

         

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al Isra’ : 32) Ayat diatas menunjukan bahwa adanya larangan keras dalam hal mendekati zina apalagi telah melakukan perbuatan kotor tersebut. Dalam aspek ini bukanlah persoalan anak yang lahir diluar nikah, tapi sebuah pencegahan agar

2

tidak mendekati zina supaya terpeliharanya keturunan yang punya tanggung jawab atau tidak terputusnya nazab antara seorang ayah dan anak.

0 44

0

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 159. Al-Qur’an dan Terjemahan, Kitab Suci Al Qur’an, (Departemen Agama Repoblik Indonesia, 1993), 429.

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

45

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Anak diluar nikah sebagaimana dapat diakui nazabnya bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ayah yang menghamili ibunya apabila adanya

R

pengakuan ayah dari anak tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya seorang

O

dikandung wanita tersebut adalah anaknya kemudian mereka berdua bertobat

N

tersebut akan tersambung nasabnya dengan ayah yang mengakui anak tersebut.

T

mengakuinya atau bertanggung jawab sehingga kelahiran anak tersebut, kemudian

wanita hamil diluar nikah kemudian seorang laki-laki mengakui bahwa janin yang

tidak lagi mengulangi perbuatan zina dan menikah maka status anak dalam janin

Namun meskipun seorang wanita hamil kemudian tidak ada laki-laki

yang

suatu saat ada yang mengakui anak tersebut adalah anak dari seorang lelaki

A

ataupun laki-laki tersebut yang langsung mengakui itu adalah anaknya maka secara Syari’at Islam anak tersebut tidak sah sebagai anaknya karena batal dalam

L O

hukum, atau garis perdatanya dengan sang ayah terputus dan hanya memiliki garis perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Nazab merupakan salah satu penghubung antara ayah dan anak dan meruakan syarat dalam kaidah hukum waris sehingga dalam hal waris anak diluar nikah gugur dengan sendirinya sebagai ahli waris. Akan tetapi meskipun anak

2

diluar nikah tidak memperoleh hak waris dari ayahnya, namun disi lain Islam

0

tetapi kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya.

0

namun

9

memandang sisi kemanusiaanya bahwa yang berdosa bukanlah anak tersebut

Jika anak diluar nikah tidak memperoleh hak waris dalam hukum Islam dikemudian hari anak tersebut dewasa dan memperoleh harta maka

Ibunya dan keluarga ibunya berhak mewarisi harta dari anak diluar nikah jika Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Sebagaimana Parah ulama Madinah termasuk di dalamnya Zaid Ibn Sabit menyatakan bahwa harta penggalan anak

R

zina dan anak li’an dapat diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan

O

saudara seibu menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-mal.46 Pendapat

N T

ketentuan al - furud al - muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-

ini kemudian di ikuti oleh Imam Maliki, Imam Safi’i, dan Imam Hanafi. Yang terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada ahli waris zawi al-arham, mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke bait al-mal, jadi menurut mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris penerima ‘asbah. Contohnya,seorang wanita meninggal dunia ahli walinya terdiri dari: nenek

A

perempuan (perempuan tidak sah ), dan cucu perempuan garis perempuan. Hartah warisan sejumlah Rp 12.000.000,-bagian masing-masing adalah:47

L O

2

1) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i: Ahli waris

bag

AM 6

HW Rp 12.000.000,-

Penerimaan

Nenek

1/6

1

1/6 x Rp 12.000.000,-

= Rp 2.000.000,-

Anak nz /li

1/2

3

3/6 x Rp 12.000.000,-

= Rp 6.000.000,-

Cucuc pr.

-

-

--

4

Jumlah

= Rp 8.000.000,-

0 0

46 47

9

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164. Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Sisanya Rp 12.000.000,-_Rp 8.000.000,-=Rp 4.000.000,-diserahkan ke bait al-mal. Yang masih dianggap memiliki hubungan kekerabatan dan sebagai ahli waris yang sah. 2) Menurut Imam Hanafi :48

O

Ahlih waris

bag

AM 6

Nenek

1/6

1

N

Anak zn /li

1/2

3

3/6 x Rp 12.000.000,-

=Rp 6.000.000,-

Cucu pr.

‘as

2

2/6 x Rp 12.000.000,-

=Rp 4.000.000,-

T

HW Rp 12.000.000,-

penerimaan

1/6 x Rp 12.000.000,-

6

=Rp 2.000.000,-

jumlah

=Rp 12.000.000,

Sisah yang seharusnya di serakan ke bai al-mal menurut pendapat Imam Maliki

A

dan Imam Syafi’i, di serahkan kepada cucu perempuan garis perempuan (zawi alarham) menurut Imam Hanafi.

L O

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari bapak dan anak tidak sah. Harta warisanya Rp 1.000.000,-. Maka penyelesaianya adalah :49 Ahli waris

2

bag

Bapak

‘as

Anak zina

-

AM1

HW Rp 1.000.000,-

1 -

1/1 x Rp 1.000.000,--

1

penerimaan = Rp 1.000.000,-

jumlah

= Rp 1.000.000,-

0 0

48 49

9

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164. Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Anak zina dianggap sebagai anak tidak sah,karena itu tidak mendapat bagian warisan. Karena bapak disini statusnya adalah sebagai kakek dari anak

R

zina garis laki-laki, karna tidak memiliki hubungan kekerabatan.

O

C. Persamaan dan Perbedaan Status Anak Zina Dalam Warisan Menurut

N T

Hukum Positif Dan Hukum Islam 1. Persamaan Dari Uraian-uraian sebelumnya jika dicermati antara hukum positif dan hukum Islam terdapatlah sebuah perbandingan hukum diantaranya persamaan dan perbedaan perspektif dalam masalah hak waris anak luar nikah atau anak zina.

A

Rudolf B.Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih

L O

dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang ilmu merupakan tehnik untuk mengahadapi unsure asing dari suatu masalah hukum.50 Sedangkan menurut penulis tujuan melakukan komparasi antara kedua hukum yang berbeda dan menyikapi atau memandang suatu masalah, merupakan

2

sebuah metode yang mempermudah memahai hukum dan menerapkan hukum

0

memperoleh perbedaan dan persamaan kedua hukum.

0 9

karena dengan membanding-bandingkan kedua hukum yang berebda kita akan

50

Romli Atmasasmita,Prof.Dr. S.,H.,LL.M, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung : Mandar Maju, 2000), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

Adapun persamaan hak waris anak luar nikah atau anak zina antara hukum positif (Perdata Indonesia) dan hukum Islam diantaranya, adalah : Adanya kesamaan dari kedudukan nasab yaitu nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah

O

(keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang

N

secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat di pahami dari

T

luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

sah. Sedangkan seorang anak, dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia

pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di

ibunya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam masalah nazab anak yang lahir

A

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga dengan ibunya.

L O

Sedangkan dalam masalah hak waris anak diluar nikah atau anak zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam tidak adanya titik kesamaan masing-masing hukum mempunyai perspekif yang berbedah dalam memandang hak waris anak diluar nikah.

2

2. Perbedaan Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya hukum Positif dan hukum Islam

0

punya persamaan dan perbedaan dalam memandang suatu objek yaitu hak waris

0

1. Jika dalam hukum positif sandaran yang dijadikan acuan hukum hanya ada

9

anak diluar nikah, Adapun perbedaanya antara lain:

pada Kitab Undang-undang hukum Perdata, sedangkan dalam hukum Islam Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

sandaran hukumnya beracuan pada Al-Qur’an, Al Hadits dan pendapatpendapat para Ulama (Ijtihad).

R

2. Dalam hukum Positif hak waris anak diluar nikah atau anak zina adalah

O

a) Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I

N

yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A

T

nikah, maka anak luar nikah akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu

sebagai berikut :

(suami atau isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu 1/3 bagian

meninggalkan suami atau isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar

1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar nikah,

A

maka ia mendapat 1/3 x 1/5 = 1/15 bagian. Kalau yang ditinggalkan dua anak luar nikah (jadi ahli warisnya sudah

L O

6 orang: suami atau isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar nikah) maka bagian dari anak luar nikah adalah 1/3 dari 1/6 bagian (kalau ia anak sah bagiannya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18 bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami atau isteri. b) Apabila anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II

2

(orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu ½

0

waris 3 orang anak luar nikah dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka

0

1/3 bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka anak luar nikah,

9

bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli

bagian dari anak luar nikah kalau ia anak sah masing-maing mendapat

maka bagian mereka masing-masing yaitu: ½ dari 1/3 bagian = 1/6 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

bagian (karena mereka ada 3 anak luar nikah maka bagian mereka

O R

seluruhnya adalah 3/6 bagian), dan sisanya yaitu 3/6 (1/2) untuk ayahnya A. c) Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III

O

atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam

N

bagian seandainya ia anak sah.

T

garis menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu ¾

3. Sedangkan dalam hukum Islam anak zina (anak diluar

nikah) tidak

mendapatkan hak waris karena telah terputus nazabnya dari sang ayah. Akan tetapi Parah ulama madinah, termasuk di dalamnya Zaid Ibn Sabit

A

menyatakan bahwa harta peninggalan anak zina dan anak

li’an dapat

diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan ketentuan al - furud al-

L O

muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-saudara seibu menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-mal. 51 pendapat ini kemudian di ikuti oleh Imam Maliki, Imam Safi’i, dan Imam Hanafi. Yang terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada ahli waris zawi al-arham, mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke bait al-mal, jadi menurut

2 0 0

mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris penerima ‘asbah. Contohnya : seorang wanita meninggal dunia ahli walinya tardiri dari: nenek perempuan (perempuan tidak sah ), dan cucu perempuan garis perempuan. Hartah warisan sejumlah Rp 12.000.000,-bagian masing-masing adalah :52

51 52

9

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164. Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

1). Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i : Ahli waris

bag

AM 6

R

Nenek

1/6

1

1/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Anak nz /li

1/2

3

3/6 x Rp 12.000.000,- = Rp 6.000.000,-

O

Cucu pr.

-

N

-

-4

Jumlah

= Rp 8.000.000,-

mal. Yang masih dianggap memiliki hubungan kekerabatan dan sebagai ahli waris yang sah.

A

2). Menurut Imam Hanafi : Ahlih waris bag

O

Penerimaan

Sisanya Rp 12.000.000,-_Rp 8.000.000,-=Rp 4.000.000,-diserahkan ke bait al-

T

L

HW Rp 12.000.000,-

AM 6

HW Rp 12.000.000,

-

penerimaan

Nenek

1/6

1

1/6 x Rp 12.000.000, -

=Rp 2.000.000,-

Anak zn /li

1/2

3

3/6 x Rp 12.000.000,-

=Rp 6.000.000,-

Cucu pr.

‘as

2

2/6 x Rp 12.000.000,-

=Rp 4.000.000,-

6

jumlah

=Rp 12.000.000,

Sisah yang seharusnya di serakan ke bait al-mal menurut pendapat Imam Maliki

2

dan Imam Syafi’i di serahkan kepada cucu perempuan garis perempuan (zawi alarham) menurut Imam Hanafi.

0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

BAB IV

O

PENUTUP

R

A. Kesimpulan

O

zina, penulis ada akhirnya dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya

N

1. Adanya persamaan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam yaitu

Dari uraian-uraian sebelumnya tentang hak anak diluar nikah atau anak

adalah :

pada nazab yang terletak ada garis perdata dengan Ibu dan kelaurga ibu dari

T

anak tersebut. 2. Dalam hukum positif hak waris anak diluar nikah yaitu 1/3 x Jumlah

A L O

anggota waris yang sah bersama anak diluarnikah = hasil, atau bagian yang diserahkan kepada anak diluar nikah. 3. Sedangkan dalam hukum Islam anak diluar nikah tidak memperoleh harta warisan dari ayah anak diluar nikah tersebut. Namun peninggalan anak zina dan anak li’an dapat diwaris sebagaimana anak lainya, yaitu berdasarkan ketentuan al - furud al - muqaddarah. Ibu menerima bagian 1/6 dan saudara-saudara seibu menerima 1/3, dan sisanya diserahkan ke bait al-

2

mal.53 pendapat ini kemudian di ikuti oleh Imam Malik, Imam Safi’i, dan

0

ahli waris zawi al-arham, mereka harus didahulukan dari pada disetorkan ke

0

Imam Abu Hanifa. Yang terakhir ini menentukan persyaratan, apabila ada

bait al-mal, jadi menurut mazhab ini, ibu tidak berhak sebagai ahli waris penerima ‘asbah. 53

9

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

B. Saran Adapun saran dari penulis :

R

1. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak

O

sengketa diantara anak sah dengan anak tidak sah atau anak diluar nikah.

N T

diluar nikah sebagai ahli waris, karena sampai saat ini masi sering terjadi

2. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat supaya peran para ulama memberikan pencerahan terhadap umat agar tidak hanya membahas hak waris anak yang sah akan tetapi para ulama harusnya membahas kedudukan anak diluar nikah dalam hal warisan. 3. Janganlah sekali-kali mendekati zina, karena zina adalah penciptaan

A

generasi terlantar.

L O

2 0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

O R

Abdul, Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Yogyakarta: UII

O

Ali, Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut

Pers, 2005.

N T A L O

2 0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])

G O R O N T A L O

2

Privasi : Minsyai Mokoginta, S.Hi Fakultas : Syariah Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (Hukum Perdata Islam) I A I N Sultan Amai Gorontalo

RIWAYAT HIDUP / CURRICULUM VITAEI

Nama

: Minsyai Mokoginta

Tempat tanggal lahir : Dumoga 02 May 1985 Alamat

: Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Riwayat Pendidikan : 1. SDN V Dumoga : 1991-1996 2. SLTP N I Passi : 1997-2000 3. SMU N 3 Kotamobagu : 2001-2002 4. SMU N IV Kotamobagu : 2002-2003 5. IAIN Sultan Amai Gorontalo : 2003-2009 Riawayat Organisasi: 1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mapaba 2005 2. Pengurus dan Anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow (KPMIBM) Cabang Kota Gorontalo 2005-2006. 3. Pengurus dan Anggota Dewan Pelajar Mahasiswa Dumoga - Bolaang Mongondow (DERMAGA-BM) Angkatan Pertama 2007-2008. 4. Anggota Dewan Suro’ penasihat Mahasiswa Islam Kotamobagu sampai sekarang. Riwayat Pekerjaan : 1. Tim PT. Survai Indonesia – Survaiyor Masyarakat Penyandang Cacat (PMKS) di Kabupaten Gorontalo Utara 2008. 2. Koordinator Lapangan (Korlap) Survai Masyarakat Penyandang Cacat (PMKS) di Bolaang Mongondow Timur. 3. Sekertaris Dakwah Lintas Masjid (DINDA LINMAS) Keluarga Pelajar Mahasiswa Bolaang Mongondow (KPMIBM) di desa-desa pinggiran Kec.Lolayan Kab. Bolaang Mongondow tahun 2005. 4. Ketua Tim Dakwah Lintas Masjid (DINDA LINMAS) Keluarga Pelajar Mahasiswa Bolaang Mongondow (KPMIBM) di desa-desa pinggiran Kec. Passi Kab. Bolaang Mongondow tahun 2006.

0 0 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang keras memperbanyak dan menyebarkan isi skripsi ini tanpa izin tertulis dari penulis. ([email protected])