Sk Tindakan Korektif

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BINANGUN Jl. S Supriadi No. 19,Tlp. (0342) 351006

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BINANGUN NOMOR 188.4/........./405.09.../2016 TENTANG TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF DI PUSKESMAS BINANGUN KEPALA UPT PUSKESMAS BINANGUN, Menimbang

:

a. bahwa, perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas harus dilakukan secara berkesinambungan; b. bahwa, apabila hasil pelayanan atau kegiatan di Puskesmas tidak memenuhi target, maka perlu dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif; c. bahwa, sehubungan dengan butir a, dan b tersebut diatas,

Puskesmas

perbaikan

mutu

dan

perlu

menetapkan

kinerja

melalui

upaya tindakan

korektif dan preventif dalam suatu surat keputusan Kepala Puskesmas; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009

tentang

Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Praktik Mandiri Dokter Gigi; 4. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF DI PUSKESMAS BINANGUN; KESATU

:

…………………………………………………………………….. di Puskesmas Binangun tertuang dalam Lampiran 1 dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

:

…………………………………………………………..........;

KETIGA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan

akan

diadakan

perbaikan

sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Binangun pada tanggal KEPALA PUSKESMAS BINANGUN

DESI NUR ARIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR

: 188.4/........./405.09.../2016

TANGGAL :

Puskesmas Binangun melaksanakan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri

dari

Upaya

Kesehatan

Perseorangan

dan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat yang dikelompokkan menjadi : A. Upaya Kesehatan Perseorangan 1. Rawat Jalan 

Poli Umum



Poli Gigi



Poli KIA-KB



Poli TB



Klinik Gizi dan Laktasi



Klinik Sanitasi



Pelayanan Imunisasi

2. Pelayanan Rawat Inap (….. TT) 3. UGD 24 jam 4. Pelayanan persalinan 5. Pelayanan Penunjang 

Pelayanan Kefarmasian



Pelayanan Laboratorium

6. Pelayanan Ambulance

B. Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Upaya Kesehatan Wajib a. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pembinaan PHBS



Pembinaan Desa Siaga dan Poskesdes



Posyandu



Pembinaan UKBM

b. Upaya Kesehatan Lingkungan 

………………………



………………………



………………………



………………………

c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana 

………………………



………………………



………………………



………………………

d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 

………………………



………………………



………………………



………………………

e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

………………………



………………………



………………………



………………………



………………………



………………………

2. Upaya Kesehatan Pengembangan a. Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat 

………………………



………………………

b. Upaya Kesehatan Sekolah 

………………………



………………………



………………………

c. Upaya Kesehatan Indera (mata dan telinga) 

………………………



………………………

d. Upaya Kesehatan Kerja



………………………



………………………

e. Upaya Kesehatan Olah Raga 

………………………



………………………

f. Upaya Kesehatan Jiwa 

………………………



………………………

g. Upaya Usia Lanjut 

………………………



………………………

h. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional 

………………………



………………………

C. Jadual Pelayanan  Poli Umum

: setiap hari kerja

 Poli Gigi

: setiap hari kerja

 Poli KIA-KB a. Pemeriksaan kehamilan

: setiap hari kerja

b. Pelayanan KIA

: setiap hari kerja

c. Pelayanan KB

: setiap hari kerja

d. Pasang-buka implant (IUD) : hari Selasa s/d Kamis e. Kelas ibu hamil

: setiap hari Rabu

 Poli TB

: setiap hari kerja

 Klinik Gizi dan Laktasi

: setiap hari kerja

 Klinik Sanitasi

: setiap hari Senin dan Kamis

 Pelayanan Imunisasi

: setiap hari Selasa

 Pelayanan Kefarmasian

: setiap hari kerja

 Pelayanan Laboratorium

: setiap hari kerja

 Pelayanan Rawat Inap

: setiap hari (Senin – Minggu)

 UGD 24 jam

: setiap hari (Senin – Minggu)

 Pelayanan persalinan

: setiap hari (Senin – Minggu)

 Pelayanan Ambulan

: setiap hari (Senin – Minggu)

D. Jam Pelayanan  Pelayanan loket pendaftaran dan rawat jalan :  Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB  Jum’at

: 07.30 – 11.00 WIB

 Sabtu

: 07.30 – 12.00 WIB

 Minggu

: tutup

 Pelayanan UGD, rawat inap, persalinan dan ambulan  Senin – Minggu : 24 jam

E. Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan rawat jalan 1. Membawa kartu berobat a. Membawa kartu BPJS bagi pengguna layanan BPJS. b. Membawa kartu JAMKESDA bagi pengguna layanan JAMKESDA. c. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan Perusahaan bagi pengguna layanan perusahaan. d. Membawa kartu pengenal lain, misalnnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Setiap pelanggan menunggu di ruang tunggu Puskesmas untuk dipanggil sesuai dengan urutan rekam medik.



Persyaratan rawat inap 1. Pengguna layanan BPJS a. Foto copy kartu BPJS 3 lembar. b. Foto copy kartu KTP 3 lembar. c. Foto copy kartu Kartu Keluarga (KK) 3 lembar d. Jika

tidak

mempunyai

KTP,

bisa

menggunakan

kaeterangan domisili dari kepala desa. e. Jika nama di kartu BPJS tidak sama dengan nama di KTP, maka menyertakan surat keterangan beda nama dari kepala desa. 2. Pengguna layanan Surat Pernyataan Miskin (SPM)

a. Foto copy SPM dari Bupati (beserta aslinya) 5 lembar. b. Foto copy pengantar dari kecamatan besrta aslinya 5 lembar. c. Surat pernyataan warga miskin dari kecamatan beserta aslinya 5 lembar. d. Foto copy KTP 5 lembar. e. Foto copy KK 5 lembar. f. Jika

tidak

mempunyai

KTP,

bisa

menggunakan

kaeterangan domisili dari kepala desa. g. Jika nama di kartu BPJS tidak sama dengan nama di KTP, maka menyertakan surat keterangan beda nama dari kepala desa. 3. Pengguna layanan JAMKESDA a. Foto copy kartu JAMKESDA 5 lembar. b. Foto copy kartu KTP 5 lembar. c. Foto copy kartu Kartu Keluarga (KK) 5 lembar d. Jika

tidak

mempunyai

KTP,

bisa

menggunakan

kaeterangan domisili dari kepala desa. e. Jika nama di kartu JAMKESDA tidak sama dengan nama di KTP, maka menyertakan surat keterangan beda nama dari kepala desa.