PEMERINTAH KOTA BAUBAU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jl. Drs. H. La Ode Manarfa No.- Tlp. (0402) 2825356 Fax (0402) 2825357 Email :
[email protected]
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD KOTA BAUBAU NOMOR: /SK/DIR/RSUD/I/2017 TENTANG SUSUNAN TIM HAK PASIEN DAN KELUARGA BLUD RSUD KOTA BAUBAU DIREKTUR BLUD RSUD KOTA BAUBAU Menimbang :
a. Bahwa Tim Hak Pasien dan Keluarga (HPK) BLUD RSUD Kota Baubau adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur BLUD RSUD Kota Baubau guna peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit; b. Bahwa dalam rangka operasional dari Tim Hak Pasien dan Keluarga maka dibutuhkan susunan keanggotaan yang akan menggerakan meliputi mengelola dan melaksanakan tugastugas Tim HPK guna efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan yang dilakukan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Hak Pasien dan Keluarga BLUD RSUD Kota Baubau, dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Kota Baubau.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340); 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/ VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis, junto Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 270/Menkes/ SK/ III/2007 tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/Menkes/SK/ III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
M EMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
Keempat
:
KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD KOTA BAUBAU TENTANG SUSUNAN TIM HAK PASIEN DAN KELUARGA BLUD RSUD KOTA BAUBAU Susunan Tim Hak Pasien dan Keluarga BLUD RSUD Kota Baubau, tercantum dalam Lampiran Pertama Keputusan ini. Uraian Tugas Tim Hak Pasien dan Keluarga BLUD RSUD Kota Baubau sebagaimana DIKTUM Pertama tercantum pada Lampiran Kedua Keputusan ini. Tim hak Pasien dan Keluarga BLUD RSUD Kota Baubau bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD Kota Baubau. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 10 januari 2017 Direktur BLUD RSUD Kota Baubau
dr. H. Hasmudin, Sp.B NIP: 19650510 199703 1 008
Tembusan: 1. Kepala Tata Usaha RSUD Kota Baubau 2. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kota Baubau 3. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Baubau 4. Kepala Bidang Rekam Medik RSUD Kota Baubau 5. Tim HPK RS 6. Bagian/Instalasi Terkait RSUD Kota Baubau
LAMPIRAN I. KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD KOTA BAUBAU NOMOR: /SK/DIR/RSUD/I/2017 TENTANG SUSUNAN KOMITE PPI BLUD RSUD KOTA BAUBAU Ketua : dr. H. Muliadi Mboe, Sp.A Sekretaris : Sinta Hasan, S.Kep,Ns Anggota : No Nama 1 Hasyim, AMK
Penanggung Jawab Pelayanan
kerohanian,
pendampingan pasien kritis dan 2
Hasrida, AMK
pelayanan tahap terminal Informed consent dan penolakan
3
Motia sari, AMK
tindakan Perlindungan kebutuhan privasi, pemberian informasi pelayanandan
4
Yuri
penyelesaian keluhan Perlindungan harta dan kekerasan fisik Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 10 januari 2017 Direktur BLUD RSUD Kota Baubau
dr. H. Hasmudin, Sp.B NIP: 19650510 199703 1 008
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD KOTA BAUBAU NOMOR : /SK/DIR/RSUD/I/2017 TENTANG URAIAN TUGAS TIM HAK PASIEN DAN KELUARGA
1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan HPK. 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan HPK RS agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit. 3. Membuat SPO HPK. 4. Menyusun Pengkajian Risiko (Risk Assessment) di bidang PPI. 5. Menyusun program HPK dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. 6. Bekerjasama dengan Tim HPK dalam melakukan investigasi masalah atau Kendala yang dihadapi dalam penerapan hak pasien dan keluarga di RS. 7. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan RS khususnya dalam penerapan hak-hak pasien dan keluarga di BLUD RSUD Kota Baubau. 8. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam melindungi hak pasien dan keluarga selama mendapat perawatan di RS. 9. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip HPK. 10. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM rumah sakit dalam. 11. Melakukan pertemuan berkala termasuk evaluasi kebijakan. 12. Menerima laporan dari Tim HPK dan membuat laporan kepada Direktur Utama. 13. Berkoordinasi dengan Unit terkait lainnya. 14. Memberikan usulan kepada Direktur Utama untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pemantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika. 15. Mengembangkan, mengiplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen HPK apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit. 16. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai prinsip HPK. 17. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan penyakit. 18. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/monitoring surveilans proses.
1.
Nama Jabatan Hasil Kerja
: Ketua HPK. : Terselenggaranya visi, misi dan program Hak Pasien dan Keluarga (HPK) di rumah sakit secara menyeluruh dan
terpadu. 1. Memimpin rapat. 2. Membuat program HPK bersama dengan penanggung jawab masing-masing program. 3. Memantau pelaksanaan program HPK. 4. Membuat standar prosedur operasional (SPO). Memberikan usulan-usulan yang berhubungan dengan Uraian Tugas : 5. HPK kepada Direktur. 6. Melakukan evaluasi program HPK. 7.
Tanggung Jawab
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan HPK. 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi HPK. 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan : evaluasi. 3. 1.
Wewenang
Syarat Jabatan 2.
Bertanggung jawab kepada Direktur. Menilai, menegur, memberi sanksi dan motivasi bawahan di tim HPK. 2. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain : yang terkait. 3. Mendapat laporan hasil kerja anggota Tim HPK. Seorang dokter yang memiliki pengatahuan dan pengalaman : dibidang hak pasien dan keluarga.
Nama Jabatan
: Sekretaris HPK.
Hasil Kerja
:
Uraian Tugas :
1.
Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data HPK.
2. 1. 2. 3. 4. 5.
Terkoordinasinya seluruh program kegiatan HPK. Membuat undangan rapat dan membuat notulen. Mengelola administrasi surat-surat HPK. Mencatat data-data yang berhubungan dengan HPK. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO). Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penanggung jawab sosialisasi demi suksesnya program HPK.
6. Tanggung Jawab
:
Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan HPK. 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi HPK. 2. 1.
Wewenang Syarat Jabatan
2. : 1.
Bertanggung jawab kepada ketua tim HPK. Koordinasi dengan anggota yang lain dalam hal rapat dan pelaksaan program tim HPK. Memberi saran dan pertimbangan terhadap atasan. Karyawan tetap rumah sakit minimal 2 tahun.
2.
3.
Nama Jabatan Hasil Kerja
Penanggung jawab Pelayanan Kerohanian, Pendampingan Pasien Kritis & Pelayanan Pasien Terminal. 1. Terselenggaranya semua program Pelayanan Kerohanian. Terselenggaranya pendampingan pasien kritis. : 2. :
3. 1.
8. 9.
Terselenggaranya pelayanan pasien terminal. Membentuk Tim Pelayanan Kerohanian yang bertugas memberikan pendampingan berkenaan dengan agama, budaya atau dukungan spiritual. Membuat rencana program Pelayanan Kerohanian. Memberikan usulan terhadap fasilitas Pelayanan Kerohanian yang harus disediakan. Membuat daftar pihak yang harus dihubungi yang berhubungan dengan Pelayanan Kerohanian. Memberikan usulan revisi terhadap prosedur berdasarkan evaluasi pelaksanaan. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan agama, budaya, dan kepercayaan pasien. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja melalui penanggungjawab lintas unit. Memberikan pendampingan pada pasien kritis. Memberikan pelayanan pasien terminal.
10. 1.
Membuat laporan terhadap pelaksanaan program. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
2. 3. 4. 5. Uraian Tugas : 6. 7.
Tanggung Jawab
Wewenang
Memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang suratmenyurat.
: 2. 1.
Bertanggung jawab kepada ketua tim HPK. Memberi saran dan pertimbangan kepada pasien dan keluarga. 2. Mengkoordinasikan layanan Pelayanan Kerohanian, bagi pasien yang memiliki agama dan kepercayaan selain : yang diakui pemerintah. 3.
Syarat Jabatan
:
Mengkoordinasikan layanan pendampingan pasien kritis, pelayanan pasien terminal. 1. Memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pendampingan agama, budaya dan kepercayaan. 2.
4.
Nama Jabatan Hasil Kerja
Karyawan tetap rumah sakit minimal 2 tahun.
: Penanggung jawab Informed Consent dan penolakan tindakan. : 1.
Terselenggaranya persetujuan tindakan (informed consent) pada seiap rencana pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan prosedur yang akan dilakukan pada setiap pasien.
2. 1. 2. 3. Uraian Tugas : 4. 5. 1.
Tanggung Jawab
:
Wewenang
:
Terselenggaranya penolakan tindakan pada setiap rencana pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan prosedur yang akan dilakukan pada setiap pasien. Membuat form informed consent yang diperlukan. Memberikan usulan revisi terhadap prosedur berdasarkan evaluasi pelaksanaan. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan informed consent. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja melalui penanggung jawab lintas unit. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
2. 1.
Bertanggung jawab kepada ketua tim HPK. Memeriksa dan mendapat data persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran pasien di rumah sakit. 2. Menganalisa dan mengevaluasi data persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran yang ada. 3.
5.
Melakukan perubahan terhadap formulir persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran yang sudah ada jika diperlukan dengan koordinasi dari pihak-pihak yang berkaitan. 1. Karyawan rumah sakit yang ada di unit-unit pelayanan kesehatan.
Syarat Jabatan
:
Nama Jabatan
:
Hasil Kerja
:
2.
tentang
Penanggung jawab Perlindungan Kebutuhan Privasi, Pemberian Informasi Pelayanan dan Penyelesaian Keluhan. 1. Terselenggaranya perlindungan kebutuhan privasi. 2. Terselenggaranya pemberian informasi pelayanan. 3.
6.
Terselenggaranya tanggapan dan penyelesaian keluhan pasien. Membuat form informasi pelayanan. Membuat form hak dan kewajiban pasien. Membuat form survei kepuasan pasien. Memberikan usulan revisi terhadap prosedur berdasarkan evaluasi pelaksanaan. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan kebutuhan privasi pasien, pemberian informasi dan penyelesaian keluhan. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja.
7. 1.
Membuat laporan terhadap pelaksanaan program. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
2.
Bertanggung jawab kepada ketua tim HPK.
1. 2. 3. 4. Uraian Tugas : 5.
Tanggung Jawab
Memiliki keterampilan dan pengetahuan persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran.
:
1.
Wewenang
Memeriksa dan mendapat data pasien yang memerlukan perlindungan kebutuhan privasi. 2. Menganalisa dan mengevaluasi pemenuhan hak pasien dan keluarga. : 3. Menganalisa dan mengevaluasi survei kepuasan pasien. 4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait. 5. 1. 2.
Syarat Jabatan
: 3.
6.
Nama Jabatan
Memberikan bimbingan dan arahan pada staf. Karyawan tetap rumah sakit. Memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang perlindungan kebutuhan privasi, pemberian informasi pelayanan dan penyelesaian keluhan. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
: Penanggung jawab perlindungan harta dan kekerasan fisik.
Terlaksananya semua program perlindungan harta dan kekerasan fisik. 1. Membuat rencana program perlindungan harta dan kekerasan fisik. 2. Memberikan usulan terhadap fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan perlindungan harta atau barang milik pasien serta kekerasan fisik. 3. Memberikan usulan revisi terhadap prosedur berdasarkan evaluasi pelaksanaan. Uraian Tugas : 4. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan harta atau barang pasien serta terhadap kekerasan fisik. 5. Melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja. Hasil Kerja
:
6. 1. Tanggung Jawab
:
Membuat laporan terhadap pelaksanaan program Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya.
2. 1.
Wewenang
Bertanggung jawab terhadap ketua tim HPK. Mendapatkan akses untuk mengawasi sistem keamanan rumah sakit. 2. Meminta dan menerima laporan dari petugas keamanan rumah sakit. : 3. Memberikan bimbingan dan arahan pada staf. 4. 1.
Syarat Jabatan
: 2.
Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait. Memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang keamanan pasien berisiko dan barang milik pasien. Karyawan tetap rumah sakit minimal 1 tahun.
Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 10 januari 2017 Direktur BLUD RSUD Kota Baubau
dr. H. Hasmudin, Sp.B NIP: 19650510 199703 1 008
SMF-SMF INSTALASI
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI BLUD RSUD KOTA BAUBAU Direktur BLUD RSUD Kota Baubau
Komite PPI Sekretaris Komite PPI
Tim Penanggulangan HIV/AIDS
Tim PPI RS
UPM BIDANG/BAGIAN INSTALASI SMF-SMF
Tim PPI TB
IPCN
IPCLN
Ditetapkan di : Baubau Pada tanggal : 10 januari 2017 Direktur BLUD RSUD Kota Baubau
dr. H. Hasmudin, Sp.B NIP: 19650510 199703 1 008
