PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
R U M AH S AK I T P AR U Jalan Pangeran Kejaksan PO.BOX.4 Sumber Telepon : (0231) 8330707 Faksimil : (0231) 8330747 Website : www.rsparu.jabarprov.go.id e-mail :
[email protected] CIREBON – 45611
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : / / /RSP TENTANG PEMBENTUKAN TIM CODE RED RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, keamanan , keselamatan, penanganan terjadinya bencana dan kebakaran di rumah sakit diperlukan adanya Code Red; b. bahwa Code Red merupakan kata sandi yag digunakan adanya situasi Rumah Sakit mengalami bencana dan kebakaran dilingkungan Rumah Sakit; c. bahwa untuk mewujudkan penanganan bencana dan kebakaran yang terpadu, cepat dan tepat maka disusun suatu tim Code Red; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pembentukan tim Code Red dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607); 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); 5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 307 , tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5612); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital by Law) 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1653/MENKES/SK/XII 2005 tentang PedomanPenangan Bencana Bidang Kesehatan 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementiran Kesehatan; 12. Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan pasien 15. Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah sakit 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tenang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 2 Seri E tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 69); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 Nomor 22 Seri D tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7); 20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM CODE RED RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT Membentuk Tim Code RED Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat. Daftar Nama masing-masing dan uraian tugas tim Code Red terlampir dalam keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Code Red Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa barat Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki atau dirubah kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
Cirebon 01 Agustus 2017
DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT dr. HADRI PRAMONO, MARS Pembina NIP.19670212 200211 1 001 Lampiran : SK Direktur Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat Nomor : / / Tanggal : 01 Agustus 2017
A.
Paru
Susunan Tim Code Red Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Pembina Ketua Sekretaris Anggota
: Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat : dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 : Sri Pujiyati NIP. 19710606 199703 2 004 : 1. Helmi Hasbulloh, A. MKL. NIP. 19890110 201101 1 001 2. Eko Febrianto, AMTE NIP. 19760206 201001 1 011 3. Endang Kusnaya, AMTE NIP. 19790318 200501 1 004 4. H. Ruslan AMK NIP. 19670921198803100 5. Mukhamad Amin Sukasa, SST NIP. 19850522 200901 1 001 6. Bambang Budiono NIP. 19820205 200801 1 003 7. Nandang Kusnandar NIP. 19780426 200801 1 004 8. Kardiman 9. NIP. 19780402 200901 1 002 10. Nurharto NIP.196503172007011004 11. Juita Aritonang S.Kep Ners NIP. 19800919 2010012 006 12. Robini AMK. NIP. 196704161992032007 13. Ibnu Wahyudin A.Md.Kep NIP. 198110262009021002 14. Yos Sudarso AMK NIP. 197410171995031002 15. Ali Sadikin AMK NIP : 197201161997031001 16. Dayat Hidayat AMK.
/
17. 18. 19. 20. B.
NIP. 197001101996031003 ENTIN SUPRIATIN AMd.kep NIP : 196906251992032004 UDI SETIABUDI NIP : 196212221992031008 SEPTRISNA FAMIATI A.MG NIP : 198009122010012003 Hj. SUPARWANTI A.md.AK NIP : 19720911199203200
Uraian Tugas Tim Code Red 1. Membuat dan mengusulkan ke Direktur tentang Prosedur, SOP Tim Code Red 2. Melaksanakan kegiatan Code Red di Lingkungan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat sebagai coordinator tim reaksi cepat dalam penanganan bencana dan kebakaran 3. Memberikan masukan kepada Direktur tentang kebutuhan alat dan kebutuhan lainnya serta kebijakan terkait kegiatan code Red 4. Membuat Program kerja dan laporan kegiatan code Red 5. Memelihara sarana parasarana Code Red 6. Melakukan koordinasi dengan unit/lembaga/institusi pemerintah dan swasta yang terkait penanggulangan bencana dan kebakaran 7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan kebakaran seluruh pegawai dan masyakat yang ada di lingkungan Rumah Sakit pemerintah provinsi 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Code Red
DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
dr. HADRI PRAMONO, MARS Pembina NIP.19670212 200211 1 001
