Sk Perangkat Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEUHEUN NOMOR : 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2015 DESA NEUHEUN PENJABARAN RPJMDes TAHUN 2010 - 2015

DESA NEUHEUN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN KECAMATAN PEUSANGAN

DESA NEUHEUN Alamat : Jl. Tgk. Di Glee– PEUSANGAN No.03 BIREUEN 24261 KEPUTUSAN KEPALA DESA NEUHEUN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2015 DESA NEUHEUN KEPALA DESA NEUHEUN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN Menimbang

:

a. Bahwa Pemerintah desa wajib menyusun dokumen Perancanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja

Pembangunan

Desa

(

RKP

Desa

)

yang

merupakan penjabaran RPJM Des b. Bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a,

perlu

sebagaimana menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa Mengingat

:

1 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Nomor

(Lembar Negara Tahun 2004

125,Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

2 4437 ); Undang-undang

Nomor

33

tentang

Perimbangan

Kauangan anatar Pusat dan Daerah (Lembar Negara 3 Tahun 2004 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara 4 Nomor 3848) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 5 Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang 6 Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 7 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Surat

Edaran

414.2/1408/PMD

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

tanggal 31 Maret 2010 tentang

petunjuk Teknis Perencanaan Peraturan Bupati BIREUEN Nomor 2 tahun 2010

tentang Penjabaran Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BIREUEN Tahun 2010 MUMUTUSKAN MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Melaksanakan

Musyawarah

Perencanaan

Kerja

Pembangunan Desa ( RKP-Des ) tahun 2015 Desa NEUHEUN Kecamatan PEUSANGAN Kabupaten BIREUEN. KEDUA

: RKP Desa tahun 2015 disusun berdasarkan RPJM Desa 5 ( lima ) tahunan forum Musrenbang Desa.

KETIGA

:

RKP Desa tahun 2015 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan

ini

akan

diadakan

perbaikan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: NEUHEUN : 5 Februari

2014 KEPALA DESA NEUHEUN

FAKHRURRAZI ISMAIL

DAFTAR ISI BAB I

PENGANTAR A. Pendahuluan B. Dasar hukum C. Tujuan manfaat D. Visi dan Misi Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA A. Kebijakan Pendapat Desa B. Kebijakan Belanja Desa

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Desa B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor

BAB V

PENUTUP

BAB I PENGANTAR

A. Pendahuluan Bahwa berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Penganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau yang dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indinesia tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan 64, serta sesuai Peraturan Daerah kabupaten BIREUEN Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah, maka disetiap desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Desa ( RPJM Des ) untuk jangka waktu 5 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan desa ( RKP Des ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan. RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggungjawab didesa. Dan selanjutnya dimasukan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan. B. Landasan hukum 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah. 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundangundangan 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagi daerah otonom; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; C. Tujuan dan manfaat 1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut 

Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.



Sebagai dasar / pedoman kagiatan pelaksanaan pembangunan di desa



Sebagai dasar penyususunan Peraturan Des tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa )

2. Manfaat 

Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Desa



Sebagai pedoman dan acuan pembangunan didesa



Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa

D. Visi dan Misi A. Visi Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang bertujuan pelaksanaan pembangnan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa NEUHEUN dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ; “Mewujudkan Desa yang Madani, Mandiri dan Informatif dalam melaksanakan Pembangunan disegala bidang dengan dibarengi Transparansi Kebijakan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dengan menciptakan Desa Informatif yang didukung

pemanfaatan sarana Komunikasi dan Tekhnologi IT untuk kehidupan masyarakat yang adil makmur dalam arti yang sebenar-benarnya “ Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa NEUHEUN, baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 5 tahun kedepan desa NEUHEUN akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan. C. Misi 1. Menciptakan Pelayanan Pemerintahan berbasis Tekhnologi IT hingga tercapai pelayanan yang cepat dan tepat serta mewujudkan Desa Informatif dengan membentuk basis informasi masyarakat berbentuk website, radio komunitas dan media cetak desa. 2. Merevitalisasi sarana Pengairan hingga dicapai 1 tahun 3 kali masa tanam dengan menerapkan Sistem Program Pertanian Mandiri. 3. Memperbaiki dan menciptakan sarana prasarana desa berupa Jalan Desa dan Gang penghubung antar wilayah di dalam desa untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil produksi tani dan UKM. 4. Menciptakan peluang usaha kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk bantuan informasi permodalan dan kemudahan perizinan serta pelatihan untuk usaha kecil menengah seperti Konfeksi, Usaha Warung dan Kerajinan Makanan Kreatif. 5. Meningkatkan kapasitas dan kwalitas Layanan Pengadaan Air bersih dari rumah kerumah. 6. Meningkatkan kwalitas layanan Kesehatan Desa berbentuk Polindes yang diharapkan bisa bersinergy dengan BPJS dan menambah jam pelayanan. 7. Meningkatkan Kwalitas Layanan Posyandu dengan mengembangkan pelayanan penimbangan dan Pengamatan warga Usia Lanjut. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pemyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan,pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuanagan Desa. Dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan

riil

masyarakat,setiap

tahunnya

Pemrintahan

Desa

bersama

Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang singkron dari pendapatan,belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. A.Pendapatan Desa Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan desa tahun

sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Adapaun pendapatan desa tahun 2015 sebesar Rp. ......... (.........) yang berasal dari : URAIAN A. Pendapatan Asli Desa 1. Hasil usaha Desa

JUMLAH ( Rp )

2. Hasil kekayaan Desa 3. Hasil swadaya dan partisipasi 4. Hasil gotong royong 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah B. Dana perimbangan 1. Upah pungut PBB 2. Alokasi Dana Desa C. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1. Bantuan keuangan dari pemerintahan 2. Propinsi (membangun desa ) 3. Bantuan kearsipan 4. Penerimaan TPAPD ( Pem kab ) 5. PN.PM.MD Jumlah perkiraan pendapatan Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2015 adalah Rp. ..... (.. ).yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana Anggaran Belanja ( RAB ) dan Rencana Anggaran Kegiatan ( R AK ) yang menjadi dasar APB Des tahun 2013. Pada intinya bahwa RKP Desa ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke desa baik yang memalui rekening Desa ataupun tidak melalui rekening Desa.

C. Belanja Desa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada prinsipnya penyusunan RKP harus berimbang antara pendapatan dengan Belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih. Pola pembelanjaan dalam RKP desa ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Des sehingga jumlah yang ada dalam RKPDesa dan yang masuk APBDes sama, berikut pola belanjanya : a. Pola Belanja dalam RKP Des tahun 2015 URAIAN

JUMLAH ( Rp )

A. Belanja langsung 

Operasional Pemerintah Desa



Pembangunan Fisik



Pembangunan Ekonomi

 Pembangunan Sosial Budaya B. Belanja Tidak lansung 

Gaji Pegawai / Penghasilan tetap



Belanja Bantuan Keuanagan



Belanja Tunjangan



Belanja Bantuan Sosial



Belanja tidak terduga

Jumlah perkiraan belanja

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kecamatan,kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif.

Ketidakcermatan

indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusunan RKP Desa tahun 2015 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut : A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. B. Berdasarkan RPJM Des C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa D. Berdasarkan analisa keadaan darurat. A.

Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap

kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Des tahun 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Desa tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang biayai oleh Pemerintah Daerah ( DPU ) 

Keberhasilan

Dilaksanakannya Perbaikan Sarana Prasarana Jalan

Desa poros NEUHEUN – Purworejo dan Lingkar Selatan Dusun III IV 

Permasalahannya

Pengerjaan yang bersamaan dengan datangnya

musim penghujan dan Banjir mengakibatkan Jalan yang baru saja diaspal kembali rusak parah. 2. Kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten ( Azas Proposional / ADD ) 

Keberhasilan Pavingisasi jalan dusun III.



Permasalahan

Dana yang ada tidak mencukupi dan kurangnya

swadaya masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak mencapai dengan sasaran yang dituju. 3. Kegiatan yang dibiayai dari APBDes 

Keberhasilannya Pelaksanaan Perbaikan Drainase Pembuangan air di perbatasan dusun I dan II serta Pembangunan Jembatan Gang Penghubung dari jalan desa ke wilayah pemukiman di dusun IV.



Hambatannya minimnya kas desa sehingga belum dapat untuk memaksimalkan kegiatan yang ada dan Pembangunan masih setengah jadi

B. Berdasarkan RPJM Des

Berdasarkan Peraturan desa NEUHEUN Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJM Des tahun 2011-2015, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2015. Ada beberapa pekerjaan di desa NEUHEUN yang perlu segera di selesaikan antara lain 1. 15 dibidang Pengembangan Fisik 2. 2 dibidang pembangunan Ekonomi 3. 4 dibidang pembangunan social budaya. Akan tetapi dari semuanya belum terlaksana semuanya. C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa RKP desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah,mulai evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat. D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebablain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa , antara lain : 1. Belum adanya Gedung Balaidesa yang syah secara hukum adalah milik Pemerintah Desa. 2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga mengganggu aktifitas kerja para perangkat desa yang mengakibatkan kurang atau lambannya pelayanan kepada masyarakat. 3. Jalan lintas desa di dusun yang apabila pada musim hujan becek karena letak jalan tersebut sempit yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa lewat dan sangat mengganggu transportasi yang ada.

4. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan. 5. Masih banyaknya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih sehingga kesulitan akan air bersih terutama pada musim kemarau. 6. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam, dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 10 Ha. 7. Pavingisasi Jalur dalam desa ( Gang ) untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga. 8. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir terhadap sarana prasarana Jalan Desa. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Arah kebijakan / prioritas program pembangunan desa NEUHEUN yang tersusun dalam RKP Des tahun 2015

sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan

sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti ,Pendidikan , Kesehatan , pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempuyai sumber daya. Rumusan prioritas program pembangunan desa NEUHEUN secara rinci dikelompokan sebagi berikut : No

Bidang & Kegiatan

1 1.1

Pengembangan Wilayah Pekerjaan Umum

Tujuan

1. Melancarkan mobilitas 1.1.1

Revitalisasi Jalan dan

dan Tranportasi Warga

Tanggul Pinggir jalan

2. Mencegah longsornya

Anggaran

Lokasi

Dusun

jalan Pengadaan 2 (dua) unit 1.1.2

Diesel Kapasitas Besar

1.1.3

( 32 PK ) Balai Desa

Mengatasi kekurangan air untuk pertanian Memberi kepastian Hukum

Desa

atas Kebutuhan Kantor Pelayanan Pemerintah Desa Memperbaiki kerusakan

Dusun

sarana Jalan Desa yang rusak parah untuk 1.1.4

Perbaikan Aspal

memperlancar Transportasi dan mobilitas warga baik untuk kepentingan pribadi maupun ekonomi. Memperlancar Akses

1.1.5

Jalan Usaha Tani

Tranportasi dan Pengangkutan hasil Pertanian Memperlancar Akses

1.1.6

Pavingisasi

Dusun

Dusun

Tranportasi dan Pengangkutan hasil UKM Memperlancar arus air

Dusun

pembuangan Limbah 1.1.7

Perbaikan Drainase

Rumah tangga dan Genangan bila terjadi Hujan

1.1.8

1.1.9

1.1.10

dari Dusun ...dan Dusun... Memperlancar Akses

Dusun

Tranportasi dan

dan Dusun

Pengangkutan hasil UKM Memperlancar aliran air

Dusun

desa

pada saat hujan Menambah layanan

dan Dusun Desa

Pembuatan Sumur Air

BPSPAM terhadap warga yg

Dalam dan Menaranya

belum terlayani sarana air

Jalan Lingkar dan Pembuatan Talud Drainase kanan kiri jalan

bersih Memperlancar akses 1.1.11 Pengaspalan jalan

Dusun I

transportasi dan Pengangkutan Produksi UKM

1.1.12

Pavingisasi gang desa dan drainase kecil

1.1.13 Pembuatan jalan 1.1.14 Penerangan jalan

Memperlancar akses transportasi dan aliran air pada saat hujan

Dusun

I,

Dusun

II,

Dusun III,

Memperlancar akses

Dusun IV Dusun I

transportasi pertanian Menciptakan Kenyamanan

Dusun

I,

Dusun

dan keamanan bagi para

II,

Dusun III,

pengguna jalan

Dusun IV Dusun I

Memperlancar aliran air pada saat terjadi Genangan 1.1.15 (gorong-gorong) jalan raya

air ( banjir ) di selatan jalan raya kea rah utara jalan raya

110.000.000

dan mempercepat surutnya air II 2.1

Bidang Ekonomi Pertanian Memudahkan petani dalam

2.1.1

Pengadaan kios tani

memperoleh kebutuhan

Dusun I 150.000.000

pertanian 2.2

PKK Memberi kemudahan bagi

2.2.1

Pengadaan warung PKK

III 3.1 3.1.1

Sosial dan Budaya Karang Taruna

anggota untuk memasarkan

Dusun II 150.000.000

hasil UKM

Memberi wadah bagi 3.1.2

Revitalisasi lapangan bola

generasi muda dalam

dan pembuatan sarana

menyalurkan bakat olahraga

olahraga

kedepan bisa dikembangkan

Dusun I 300.000.000

pembuatan SSB 3.1.3 3.2

3.2.1

Dusun II PKK Pengadaan pelatihanpelatihan

Memberikan bekal ketrampilan kepada

7.500.000

pemuda-pemudi dan ibu-ibu

Dusun

I,

Dusun

II,

Dusun III, Dusun IV

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten Prioritas program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa NEUHEUN, tetapi pemerintah desa belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan 1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan 2. Ketersedian sumber daya desa tidak tersedia baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

kecamatan

( Musrenbangcam ) oleh delegasi desa Neuheun secara partisifatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa. Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain 1. Bidang Pengembangan Wilayah a.

Revitalisasi Jalan dan Tanggul Pinggir jalan

b.

Pengadaan 2 unit Diesel Kapasitas Besar ( 32 PK )

c.

Balai Desa

d.

Perbaikan Aspal

e.

Jalan Usaha Tani

f.

Penambahan Sumur Air Dalam dan Menaranya

g.

Jalan Lingkar dan Pembuatan Talud

h.

Drainase kanan kiri jalan desa

i.

Pengaspalan jalan

j.

Pavingisasi gang desa dan drainase kecil

k.

Pembuatan jalan

l.

Penerangan jalan

m. (gorong-gorong) jalan raya 2. Bidang Ekonomi a.

Pengadaan kios tani

b.

Pengadaan warung PKK

3. Bidang Sosial & Budaya a.

Revitalisasi lapangan bola dan pembuatan sarana olahraga

b.

Pengadaan pelatihan-pelatihan C. Pagu Anggaran Sementara Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan

pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber pada desa yang berasal dari : 1. Dana ADD 2. Bantuan Pemerintah ( Pemerintah Pusat,Propinsi ataupun

Pemerintahan

Kabupaten ) Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa tahun 2015 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksaan forum Musrenbangdes. RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung ( Rutin )

sebesar 70 % dari total belanja desa

2. belanja Langsung ( pembangunan ) sebesar 30 % dari total belanja desa yang terbagi menjadi



Bidang pengembangan wilayah

sebesar 55 % dari total belanja langsung



Bidang pengembangan ekonomi

sebesar 25 % dari total belanja langsung



Bidang social & Budaya

sebesar 20 % dari total belanja langsung

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut,diharapkan Visi dan Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan memalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP desa tahun 2015 tercantum dalam keputusan Kepala Desa ini. BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang irformasi bagi masyarakat yang memadai. Diharapkan penyususnan RKP desa yang benar-benar partisifatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional. Ditetapkan di

: NEUHEUN

Pada tanggal

: 5 Februari 2014

Kepala Desa NEUHEUN

FAKHRURRAZI ISMAIL

BERITA ACARA Nomor : 029/2013/II/2014

Pada hari Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas yang di mulai dari jam delapan tiga puluh malam

sampai jam sebelas tiga puluh malam

WIB yang bertempat di Sekretariat Desa NEUHEUN Kecamatan PEUSANGAN kabupatenj BIREUEN telah diadakan rapat dalam rangka membahas : 1. Rencana Pembangunan tahun 2014 2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan tahun 2015.

Rapat dihadiri Kepala desa beserta Perangkat Desa, Tim Monitor dari Kecamatan PEUSANGAN\, BPD, LPMD, PKK, karang Taruna, Rt dan Rw serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat desa tersebut telah diperoleh kata sepakat atas pokok-pokok pembicaraan oleh peserta rapat sehingga dapat menetapkan : 1. Rencana Pembangunan tahun 2014 2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan tahun 2015. Demikian Berita Acara

ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya. Dibuat di : NEUHEUN Tanggal : 29 Januari 2014 Kepala Desa NEUHEUN

FAKHRURRAZI ISMAIL

METRIK RENCANA KERJA DESA NEUHEUN TAHUN 2014

Desa : NEUHEUN Kecamatan : PEUSANGAN No

Uraian Kegiatan

1 1 2

2 Perbaikan Aspal Pengaspalan jalan gang Pemasangan Penerangan Jalan-jalan

3

Lokasi Dusun RT/RT 3 Desa Rt 2 & 4

Sumber Biaya Yang direncanakan Volume 4 1.500 M2 900 M2

Desa

50 Unit

4

Pengadaan Kios Tani

Desa

1 Unit

5

Revitalisasi Lap.Bola dan Pembuatan sarana olah raga

Dusun I

2 unit

8

Pembuatan Sumur

Desa

1 Kegiatan

9

Pengadaan PelatihanPelatihan

Desa

1 Kegiatan

Tujuan/Manfaat 5 Memperlancar LALIN Memperlancar LALIN Menjaga keamanan & kenyamanan warga Mempermudah kebutuhan Pertanian Memberikan wadah Pemuda dalam penyaluran bakat Menambah layanan air bersih ke warga Memberikan bekal ketrampilan PemudaPemudi dan kaum Ibu

Swadaya (Rp) 6 -

ADD (Rp) 7 -

APBD Kab. (Rp) 8 -

APBD Prop. (Rp) 9 64.000.000 150.000.000

Jumlah (RP)

Ket

11=(6+7+8+9+10) 64.000.000 150.000.000

12

APBN (Rp) 10 -

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

-

-

150.000.000

-

-

150.000.000

-

-

-

300.000.000

-

300.000.000

-

-

-

300.000.000

-

300.000.000

-

-

-

10.000.000

-

10.000.000 NEUHEUN, 10 Februari 2014

KEPALA DESA NEUHEUN

FAKHRURRAZI ISMAIL

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2014

Desa : NEUHEUN Kecamatan : PEUSANGAN

Sumber Biaya Yang direncanakan

No

SKPD yang dituju

Uraian kegiatan

Lokasi RT/RW

Volume

1

2

3

4

5

1

Dinas Pertanian

Pengadaan 2 Unit Diesel Kapasitas besar Pembangunan Balai Desa

Tujuan/manfaat

Desa

2 Unit

Mengairi sawah

Desa

1 Unit

Pelayanan Masyarakat

2

DPU Bina Karya

3

DPU

Pavingisasi

Dusun II

1,5 x 100 M

4

DPU

Perbaikan Drainase

Dusun I

630 M3

5

DPU

Jalan Linghkar dan Pembuatan talud

Dusun I & II

2.250 M2

6

DPU

Pengaspalan Jalan

Dusun IV

1000 M2

7

Dinas Pertanian

8

DPU

Perbaikan Jalan Usaha Tani Revitalisasi Jalan dan Tanggul

Dusun I Dusun IV

2,5x1500 M 2.700 M

3

Memperlancar pedagang kecil Melancarkan arus air di musim hujan untuk menghidari banjir Memperlancar akses transportasi hasil pertanian Memperlancar akses transportasi dan Pengangkutan produk UKM

Swadaya (Rp)

ADD (Rp)

APBD Kab. (Rp)

APBD Prop. (Rp)

APBN (Rp)

6

7

8

9

10

-

-

-

5.000.000

30.000.000

70.000.000

100.000.000

-

-

20.000.000

-

1.000.000

-

64.000.000

-

Jumlah (RP)

Ket

11=(6+7+8+9+1 0)

12

64.000.000

300.000.000 -

505.000.000 20.000.000

-

-

130.000.000

100.000.000

250.000.000

-

350.000.000

40.000.000

-

40.000.000

100.000.000

-

-

-

Memperlancar hasil panen

-

-

100.000.000

-

-

Memperlancar mobilitas dan transprotasi warga

-

-

-

-

1.500.000.000

131.000.000

1.500.000.000

NEUHEUN, 10 Februari 2014 KEPALA DESA NEUHEUN FAKHRURRAZI ISMAIL