SK Pemberdayaan Masyarakat EVA

 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU Jl.Onan Runggu-lagundi,Onan Runggu 22394 Sumut  Email:[email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU NOMOR: 440.448/

/SK/III/2018

TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNGJAWAB UPAYA UNTUK MEMFASLITASI PERAN SERTA MASYARAKAT KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU,

Menimbang : 1.

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas puskesmas, upaya kesehatan lingkungan dipandang perlu menunjuk petugas untuk memfasilitasi peran serta mayarakat.

2.

untuk

memudahkan

peran

serta

masyarakat

diperlukan

SPO

pemberdayaan masyarakat 3.

bahwa berdasrkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada no 1 dan 2 perlu menetapkan keputusan kepala puskesma onanrunggu tentang kewajiban penanggung jawab upaya untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2007 Nomor 89 3. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

 

No

128

 

4. Keputusan

Mentri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 5. Keputusan

Mentri

Pendayagunaan

63/KEP/M.PAN/2003,tentang

Aparatur

Pedoman

Umum

Negara

Nomor

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. 6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor   Keputusan...  Keputusan... 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 7. Peraturan Mentri Kesehatan RI,Nomor 269/MENKES/III/2008.Tentang 269/MENKES/III/2008.Ten tang Pelayanan Kesehatan MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU TENTANG KEWAJIBAN

PENANGGUNG

JAWAB

UPAYA

UNTUK

MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT. KEDUA

:

Kegiatan

pelayanan

penetapan

indikator

peningkatan

kinerja

dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; KETIGA

:

Bukti penetapan indikator peningkatan kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas khususnya Upaya Promosi Kesehatan ,sebagai evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Onan Runggu Pada tanggal,

Maret 2018

KEPALA UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU,

dr. Paulinaria Nip. 197605142009042001

 

 

 

 

Lampiran

Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Onan Runggu

Nomor

: 440.448/

/SK/III/2018

Tanggal

:

Tentang

:Kebijakan Pelayanan Klinis diPuskesmas Onan

Maret 2018

Runggu

KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS ONAN RUNGGU

 A. PENDAFTARAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas; 2. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten; 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan keselamatan pasien; 4. Identitas pasien harus dipastikan dengan cara identifikasi sebagai berikut : nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat / tempat tinggal, dan nomor rekam medis; 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat meliputi : tarif, tenaga kesehatan yang melayani, dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran; 6. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran;

B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA RENCANA LAYANAN 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna, dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian; 2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan; 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar standar asuhan; 4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu;  

 

5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis; 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP ( S  S ubj ubjecti ective, ve,

Objective, Object ive, A s s esmen esmentt, P lanning ); 7. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan; pelayanan; 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten; 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia; 10. Pendelegasian wewenang dalam dal am melakukan me lakukan kajian maupun m aupun keputusan kepu tusan layanan l ayanan diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan; 11. Proses kajian, perencanaan, p erencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai; 12. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas; 13. Rencana layanan layan an dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedu prosedurr klinis yang dibutuhkan; 14. Jika dibutuhkan rencana r encana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan, dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu; 15. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien, dan melibatkan pasien; 16. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan mempertim bangkan kebutuhan biologis, psikososial, psikos osial, sosial, spiritual, dan memperhatikan tata nilai budaya pasien; 17. Rencana

layanan

disusun

dengan

hasil

dan

waktu

yang

jelas

dengan

memperhatikan efisiensi sumber daya; 18. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi; 19. Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien; 20. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis; 21. Rencana layanan harus memuat pendidikan / penyuluhan pasien.

C. PELAKSANAAN LAYANAN 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis; 2. Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi : Pelayanan Medis, Keperawatan, Kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain; 3. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rancana layanan; 4. Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis; 5. Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis; 6. Tindakan medis / pengobatan yang berisiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum mendapatkan persetujuan;  

 

7. Pemberian

informasi

dan

persetujuan pe rsetujuan

pasien

(informed

concent )

wajib

didokumentasikan; 8. Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut; 9. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat; 10. Kasus-kasus berisiko be risiko tinggi harus ditangani dit angani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus berisiko tinggi; 11. Kasus-kasus yang yan g perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya ter jadinya infeksi infek si harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (Kewaspadaan Universal); 12. Pemberian obat / cairan intravena intra vena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian p emberian obat / cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik; 13. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas; 14. Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan; 15. Keluhan pasien pasi en / keluarga wajib diidentifikasi, diidentifikasi , didokumentasikan, didokument asikan, dan ditindakditindak lanjuti; 16. Pelaksanaan layanan layana n dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk unt uk menghindari pengulangan yang tidak perlu; 17. Pelayanan mulai dari pendaftaran, anamnesis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan penunjang, perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obat / tindakan, sampai dengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamin kesinambungannya; 18. Pasien berhak untuk menolak pengobatan; 19. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain; 20. Penolakan untuk un tuk melanjutkan melanj utkan pengobatan pengobata n maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku; 21. Jika pasien pasie n menolak untuk pengobatan pengobata n atau rujukan, ru jukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung  jawab mereka mereka berkenaan berkenaan dengan dengan keputusan keputusan tersebut; tersebut; 22. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus mendapatkan informed concent ; 23. Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan; 24. Pendidikan / penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan d ilaksanakan sesuai dengan rencana layanan;

D. RENCANA PEMULANGAN PEMULANGAN DAN RUJUKAN 1. Pada saat pasien pulang, pasien / keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan; 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan proses rujukan; 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak-lanjuti oleh dokter yang menangani;  

 

4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, Puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan; 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis; 6. Resume klinis meliputi : nama pasien, kondisi klinis, prosedur / tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut; 7. Pasien diberi informasi tentang hak hak untuk memilih tempat rujukan; 8. Petugas dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten; Ditetapkan di :

Onan Runggu

Pada tanggal :

Maret 2018

KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU,