PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU Jl.Onan Runggu-lagundi,Onan Runggu 22394 Sumut Email:
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU NOMOR: 440.448/
/SK/III/2018
TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNGJAWAB UPAYA UNTUK MEMFASLITASI PERAN SERTA MASYARAKAT KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU,
Menimbang : 1.
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas puskesmas, upaya kesehatan lingkungan dipandang perlu menunjuk petugas untuk memfasilitasi peran serta mayarakat.
2.
untuk
memudahkan
peran
serta
masyarakat
diperlukan
SPO
pemberdayaan masyarakat 3.
bahwa berdasrkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada no 1 dan 2 perlu menetapkan keputusan kepala puskesma onanrunggu tentang kewajiban penanggung jawab upaya untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2007 Nomor 89 3. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
No
128
4. Keputusan
Mentri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 5. Keputusan
Mentri
Pendayagunaan
63/KEP/M.PAN/2003,tentang
Aparatur
Pedoman
Umum
Negara
Nomor
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. 6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Keputusan... Keputusan... 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 7. Peraturan Mentri Kesehatan RI,Nomor 269/MENKES/III/2008.Tentang 269/MENKES/III/2008.Ten tang Pelayanan Kesehatan MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU TENTANG KEWAJIBAN
PENANGGUNG
JAWAB
UPAYA
UNTUK
MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT. KEDUA
:
Kegiatan
pelayanan
penetapan
indikator
peningkatan
kinerja
dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; KETIGA
:
Bukti penetapan indikator peningkatan kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas khususnya Upaya Promosi Kesehatan ,sebagai evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.
Ditetapkan di Onan Runggu Pada tanggal,
Maret 2018
KEPALA UPTD PUSKESMAS ONAN RUNGGU,
dr. Paulinaria Nip. 197605142009042001
Lampiran
Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Onan Runggu
Nomor
: 440.448/
/SK/III/2018
Tanggal
:
Tentang
:Kebijakan Pelayanan Klinis diPuskesmas Onan
Maret 2018
Runggu
KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS ONAN RUNGGU
A. PENDAFTARAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas; 2. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten; 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan keselamatan pasien; 4. Identitas pasien harus dipastikan dengan cara identifikasi sebagai berikut : nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat / tempat tinggal, dan nomor rekam medis; 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat meliputi : tarif, tenaga kesehatan yang melayani, dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran; 6. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran;
B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA RENCANA LAYANAN 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna, dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian; 2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan; 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar standar asuhan; 4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu;
5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis; 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP ( S S ubj ubjecti ective, ve,
Objective, Object ive, A s s esmen esmentt, P lanning ); 7. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan; pelayanan; 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten; 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia; 10. Pendelegasian wewenang dalam dal am melakukan me lakukan kajian maupun m aupun keputusan kepu tusan layanan l ayanan diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan; 11. Proses kajian, perencanaan, p erencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai; 12. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas; 13. Rencana layanan layan an dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedu prosedurr klinis yang dibutuhkan; 14. Jika dibutuhkan rencana r encana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan, dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu; 15. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien, dan melibatkan pasien; 16. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan mempertim bangkan kebutuhan biologis, psikososial, psikos osial, sosial, spiritual, dan memperhatikan tata nilai budaya pasien; 17. Rencana
layanan
disusun
dengan
hasil
dan
waktu
yang
jelas
dengan
memperhatikan efisiensi sumber daya; 18. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi; 19. Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien; 20. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis; 21. Rencana layanan harus memuat pendidikan / penyuluhan pasien.
C. PELAKSANAAN LAYANAN 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis; 2. Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi : Pelayanan Medis, Keperawatan, Kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain; 3. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rancana layanan; 4. Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis; 5. Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis; 6. Tindakan medis / pengobatan yang berisiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum mendapatkan persetujuan;
7. Pemberian
informasi
dan
persetujuan pe rsetujuan
pasien
(informed
concent )
wajib
didokumentasikan; 8. Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut; 9. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat; 10. Kasus-kasus berisiko be risiko tinggi harus ditangani dit angani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus berisiko tinggi; 11. Kasus-kasus yang yan g perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya ter jadinya infeksi infek si harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (Kewaspadaan Universal); 12. Pemberian obat / cairan intravena intra vena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian p emberian obat / cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik; 13. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas; 14. Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan; 15. Keluhan pasien pasi en / keluarga wajib diidentifikasi, diidentifikasi , didokumentasikan, didokument asikan, dan ditindakditindak lanjuti; 16. Pelaksanaan layanan layana n dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk unt uk menghindari pengulangan yang tidak perlu; 17. Pelayanan mulai dari pendaftaran, anamnesis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan penunjang, perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obat / tindakan, sampai dengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamin kesinambungannya; 18. Pasien berhak untuk menolak pengobatan; 19. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain; 20. Penolakan untuk un tuk melanjutkan melanj utkan pengobatan pengobata n maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku; 21. Jika pasien pasie n menolak untuk pengobatan pengobata n atau rujukan, ru jukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung jawab mereka mereka berkenaan berkenaan dengan dengan keputusan keputusan tersebut; tersebut; 22. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus mendapatkan informed concent ; 23. Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan; 24. Pendidikan / penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan d ilaksanakan sesuai dengan rencana layanan;
D. RENCANA PEMULANGAN PEMULANGAN DAN RUJUKAN 1. Pada saat pasien pulang, pasien / keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan; 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan proses rujukan; 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak-lanjuti oleh dokter yang menangani;
4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, Puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan; 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis; 6. Resume klinis meliputi : nama pasien, kondisi klinis, prosedur / tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut; 7. Pasien diberi informasi tentang hak hak untuk memilih tempat rujukan; 8. Petugas dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten; Ditetapkan di :
Onan Runggu
Pada tanggal :
Maret 2018
KEPALA PUSKESMAS ONAN RUNGGU,
