SK PEMBENTUKAN POSBAKUM 2012.pdf

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  Nomor : W13-A7/21/HK.05/SK/I/2012 W13-A7/21/HK.05/SK/I/2012

TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 60C UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum; 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0025/DJA/SK/KU/XII/2011 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lamongan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 5. Surat Edaran Mahkarnah Agung RI Nomor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Lamongan.

KEDUA

: Mekanisme Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B dan peraturan lain yang berkaitan.

KETIGA

Operasionalisasi pos bantuan hukum sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dimulai sejak tahun 2012

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,

: Lamongan : 3 Januari 2012

TTD Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.  NIP. 194805141977012001 194805141977012001