SK Komunikasi Dan Koordinasi 5.4.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AJANGALE KECAMATAN AJANGALE

Alamat : Jln.Jend.Sudirman No.19 Pompanua, Kab. Bone, Sulawesi Selatan Kode Pos 92755 Email : [email protected] HP.082 393 280 367

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE KABUPATEN BONE No. 430.

/UPTD PKM-AJ/ II /2015 Tentang :

MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM UPTD PUSKESMAS AJANGALE Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Ajangale Kabupaten Bone sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk mekanisme komunikasi dan koordinasi program UPTD Puskesmas Ajangale kabupaten Bone. b. Bahwa untuk maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ajangale.

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap

dokter/dokter gigi dalam melaksanakan

praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggararakan kendali mutu 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;

Pelayanan

kesehatan

kepada

Peserta

Jaminan

Kesehatan

harus

memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya;

6. Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 7. Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Memperhatikan : Pedoman Akreditasi pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Sulawaesi Selatan Nomor 51 tahun 2011) MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

:

Menetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pengelola upaya kesehatan

masyarakat (UKM) di UPTD Puskesmas Ajangale Kabupaten Bone. KEDUA

KETIGA

:

Tujuan Komunikasi  Memberikan informasi  Mendidik  Menyenangkan / menghibur kepentingan  Menganjurkan suatu tindakan / persuasi

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI

: POMPANUA

PADA TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2015

KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE KABUPATEN BONE

dr.H.MUHAMMAD YUNUS,S.Ked,M.Kes Pangkat : Penata TK.I NIP. 19760709 200701 1 011

Tembusan ; Kepada Yth : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone

di Watampone

2. Masing-masing yang bersangkutan

di Tempat

3. Pertinggal

Lampiran

:

Keputusan kepala UPTD Puskesmas Ajangale kecamatan Ajangale No. SK : 430. /UPTD PKM-AJ/II/2015 Tanggal : 17 FEBRUARI 2015

PENETAPAN TIM PENGELOLA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE 1. Penanggung jawab 2. Koordinator 3. Anggota

: dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes : dr. Masrita, S.Ked : 1. Tim Work Promkes  Alimuddin Bandu, S.Kep  Samirah, SKM  Muh.Rusdi.K, SKM  Ns. Nurul Huda, S.Kep 2. Tim Work Kesling  Nurmiah, SKM  Arman, SKM 3. Tim Work Gizi  Rafika, AMG  Jumriati Amd.Kep 4. Tim Work KIA/KB  Hj. Sulviah, S,ST  Rosnawati, Amd, Keb  Ervinah, Amd Keb  Nasriana Sam, Amd.Keb  Adha, Amd.Keb

5. Tim Work P3  Eka Permatasari, S.Kep (Diare/DBD)  Fitriani Amd. Kep (Malaria)  Zelfiana S.Kep (ISPA/Typoid)  Farhaeni S. Kep (Kecacingan/filariasis)

6. Tim Work Upaya Perkesmas  Jusnawati, Amd. Kep  Rahmawati, S.Kep

7. Tim Work Upaya Pengembangan, (UKS,BATRA,PKPR,USILA,INDRA,KESKER)     

Alimuddin Bandu S. Kep (UKS) Rahman Amd. Kep (BATRA) Meryanti Amd.Kep (USILA) Januarty S.Kep (INDRA) Fatimah SKM (KESKER)

DITETAPKAN DI

: POMPANUA

PADA TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2015

KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE KABUPATEN BONE

dr.H.MUHAMMAD YUNUS,S.Ked,M.Kes Pangkat : Penata TK.I NIP. 19760709 200701 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AJANGALE KECAMATAN AJANGALE

Alamat : Jln.Jend.Sudirman No.19 Pompanua, Kab. Bone, Sulawesi Selatan Kode Pos 92755 Email : [email protected] HP.082 393 280 367

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE KABUPATEN BONE No. 430.

/UPTD PKM-AJ/ II /2015 Tentang :

KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Ajangale Kabupaten Bone sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di UPTD Puskesmas Ajangale kabupaten Bone. b. Bahwa untuk maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ajangale.

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggararakan kendali mutu 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;

Pelayanan

kesehatan

kepada

Peserta

Jaminan

Kesehatan

harus

memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya;

6. Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 7. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Memperhatikan : Pedoman Akreditasi pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Sulawaesi Selatan Nomor 51 tahun 2011) MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

:

Menetapkan kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan

keselamatan pasien UPTD Puskesmas Ajangale Kabupaten Bone. KEDUA

:

Kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien: 1. Membantu dalam hal menangani maslah – masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 2. Memberikan pengarahan dan pelaksanaan tentang langkah – langkah peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 3. Mengembangkan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 4. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 5. Menjalankan peran dan melakukan : motivator, educator, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien 6. Melakukan pelatihan internal keselamatan pasien 7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian tidak diharapkan (KTD), Kejadian nyaris cedera (KNC) dan kejaian sentinel 8. Secara berkala membuat laporan kegiatan

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI

: POMPANUA

PADA TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2015

KEPALA UPTD PUSKESMAS AJANGALE KABUPATEN BONE

dr.H.MUHAMMAD YUNUS,S.Ked,M.Kes Pangkat : Penata TK.I NIP. 19760709 200701 1 011

Tembusan ; Kepada Yth : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone

di Watampone

2. Masing-masing yang bersangkutan

di Tempat

3. Pertinggal