SK Identifikasi Pasien-Fix

 

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  

DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DAPALAN  Alama  Alam at : J ln. G ereja K alva lvari D apalan lan K ode Pos 9588 95882 2

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DAPALAN Nomor : 445/

/PKM-D/SK

TENTANG KEWAJIBAN TENAGA KLINIS UNTUK MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASIEN P ASIEN DENGAN MINIMAL DUA CARA RELATIVE TIDAK BERUBAH KEPALA UPTD PUSKESMAS DAPALAN,

Menimbang:

a.

Bahwa dalam upaya untuk meningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ditetapkan metode untuk mengidentifikasi pasien ;

b.

Bahwa untuk menjamin peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien tenaga klinis wajib melaksanakan identifikasi dengan minimal du acara relative yang tidak berubah;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Dapalan tentang kewajiban tenaga klinis untuk melakukan identifikasi pasien dengan minimal dua cara relative tidak berubah;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

 

 

6.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota; 7.

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang  Akreditas Puskesmas , Klinik Pratama, tempat praktik mandiri Dokter dan tempat praktik mandiri Dokter Gigi;

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEWAJIBAN TENAGA KLINIS UNTUK MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASIEN

DENGAN

MINIMAL

DUA

CARA

RELATIVE

TIDAK

BERUBAH : Menetapkan cara identifikasi pasien sebagai tertuang dalam standar

Kesatu

oprasional prosedur identifikasi pasien. Ketiga

:

Mewajibkan melakukan identifikasi pasien di semua unit layanan yang ada di UPTD Puskesmas Dapalan

Kedua

: Keputusan

ini

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan

dan

apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dapalan Pada Tanggal : 2019 KEPALA UPTD PUSKESMAS DAPALAN,

ADRIANA LATJANDU