Sk Bab 1 Kunciran

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan

kebutuhan

masyarakat,

maka

perlu

disusun

perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat ; b. bahwa

agar

masyarakat

mudah

mendapatkan

akses

terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas ; c. bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas. Mengingat

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.

Keputusan Nomor

Menteri

Kesehatan

741/MENKES/PER/VII/2008

Republik tentang

Indonesia Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 3.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentagn Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN TENTANG

KEPALA

KEBIJAKAN

UPT

PUSKESMAS

PERENCANAAN,

KUNCIRAN

AKSES,

DAN

EVALUASI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

: Kebijakan perencanaan,akses,dan evaluasi UPT Puskesmas Kunciran

sebagaimana tercantum

merupakan

bagian

yang

tidak

dalam

terpisahkan

Lampiran dari

surat

keputusan ini. Kedua

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan Diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PERENCANAAN, AKSES EVALUASI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

DAN

A. PERENCANAAN PUSKESMAS. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. 2. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat. 3. Perencanaan puskesmas harus disusun berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas. 4. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data kesakitan, data kematian, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan UKM, dan UKP. 5. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan (Renstra lima tahunan) , rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan. 6. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UKM maupun UKP. 7. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan/kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas. 8. Kepala Puskesmas wajib melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan puskesmas. 9. Monitoring dilakukan melalui memeriksa laporan, lokakarya mini bulanan, dan supevisi pelaksanaan kegiatan. B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS. 1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas wajib disediakan bagi masyarakat. 2. Informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Puskesmas wajib disamakan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas program 3. Komunikasi dengan masyarakat , termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan (verbal). Komunikasi tertulis dilakukan melalui: SMS, ketersediaan kotak saran, pengumuman, flyer, dan email sedangkan komunikasi lisan dilakukan melalui media: telpon, buku pengaduan , temu muka dengan masyarakat, menyampaikan secara langsung, dsb 4. Keluhan dan umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti 5. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik wajib dievaluasi 6. Seluruh karyawan wajib mematuhi peraturan tata tertib, peraturan internal, dan standar operasional prosedur ketika melaksanakan pelayanan

C. EVALUASI KINERJA PUSKESMAS 1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala Puskesmas maupun Penanggung jawab baik UKP maupun UKM 2. Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja pelayanan UKP 3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap Upaya Puskesmas 4. Monitoring dan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tri bulan, dan tahunan 5. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan dapat dilakukan melalui mekanisme minilokakarya bulanan, audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun secara periodik. 6. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun penanggung jawab. 7. Hasil monitoring dan penilaian kinerja harus diumpan balikkan pada pihak-pihak terkait (Catatan: bisa hard copy atau soft copy lewat email) 8. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kajibanding dengan Puskesmas yang lain 9. Kajibanding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan perbadingan kinerja yang dihadiri oleh (lima) puskesmas secara bergantian. 10. Jika diperlukan dapat dilakukan kajibanding dengan puskesmas lain yang mempunyai unggulan untuk belajar pengalaman terbaik dari puskesmas tersebut. 11. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kajibanding harus ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan 12. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.001/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG TERSEDIA DI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

:

a. bahwa

Puskesmas

mempunyai

kewajiban

untuk

menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif ; b. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang Mengingat

tersedia di UPT Puskesmas Kunciran . : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53); 2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

RI

Nomor Tahun

8

2005

Tahun

2005

Nomor

108,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN

TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG TERSEDIA DI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

: Jenis – jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di UPT Puskesmas Kunciran sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini .

Kedua

: Keputusan

ini

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan

dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.001/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG :JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG TERSEDIA DI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO 1

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) A. UKM ESSENSIAL 1. Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes) 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling) 3. Pelayanan Gizi 4. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA)– Keluarga Berencana (KB) 5. PelayananPencegahan dan Pengendalian Penyakit : Tuberculosis, Kusta, HIV-AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Diare, Hepatitis, Thypoid, Demam Berdarah Dengue (DBD), Imunisasi, Surveilans, PHN, dan Penyakit Tidak Menular ( PTM) B. UKM PENGEMBANGAN

2

1. Upaya Kesehatan Jiwa 2. Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 3. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGMD) 4. Upaya Lanjut usia (Lansia) 5. Upaya Kesehatan Indra UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) Ruang Pemeriksaan Umum Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut Ruang TB Ruang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Ruang Kesehatan Ibu – Anak (KIA) Ruang Keluarga Berencana (KB) Ruang Gizi Ruang Sanitasi Ruang Konsultasi Ruang Tindakan Laboratorium Ruang Farmasi/Apotek Gudang Farmasi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.001/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG :JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG TERSEDIA DI UPT PUSKESMAS KUNCIRAN A. JADWAL JENIS-JENIS LAYANAN 1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Pemeriksaan Umum 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Ruang MTBS 6. Ruang KIA/Imunisasi 7. Ruang KB 8. Ruang Gizi 9. Ruang TB 10. Ruang Sanitasi 11. Ruang Konsultasi 12. Ruang Farmasi/Apotek 13. Laboratorium

: Senin - Sabtu : Senin – Sabtu : Senin – Sabtu : Senin – Sabtu : Senin – Sabtu : Senin dan Kamis : Selasa,Jumat, dan Sabtu : Selasa : Kamis : Kamis : Senin – Sabtu : Senin – Sabtu : Senin – Sabtu

B. JAM PELAYANAN 1. Waktu Pendaftaran Senin – Kamis Jumat Sabtu

: 07.30 WIB – 12.00 WIB : 07.30 WIB – 11.00 WIB : 07.30 WIB – 12.00 WIB

2. Waktu Pelayanan Senin – Kamis Jumat Sabtu

: 07.30 WIB – 14.30 WIB : 07.30 WIB – 11.30 WIB : 07.30 WIB – 13.00 WIB

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.002/SK-KAPUS/I/2016 TENTANG TIM PERENCANA TINGKAT PUSKESMAS UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan perencanaan tingkat

Puskesmas

pada

UPT

Puskesmas

Kunciran

dipandang perlu menetapkan Tim Perencana Tingkat Puskesmas pada UPT Puskesmas Kunciran ; b. bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu menetapkan dalam surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Kunciran . Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN

TENTANG TIM PERENCANA TINGKAT PUSKESMAS

PADA

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

:

Penetapan Tim Perencana Tingkat Puskesmas pada UPT Puskesmas Kunciran sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini .

Kedua

:

Pegawai yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan tugas tambahan : 1. Menyusun dokumen perencanaan (RUK dan RPK) UPT Puskesmas Kunciran. 2. Melaksanakan tahap-tahap perencanaan sbb: a. Proses persiapan b. Analisis data c. Penyusunan RUK d. Penyusunan RPK 3. Menyusun Profil Tahunan 4. Menyusun SPM 5. Penyusunan RUK dilakukan sekali dalam setahun sebelum pembahasan musrembang;

Ketiga

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat

:

Keputusan

ini

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan

dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Januari 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT NOMOR: 01.002/SK-KAPUS/I/2016

PUSKESMAS

TENTANG : TIM PERENCANAN TINGKAT PUSKESMAS UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

A. TIM PERENCANA KUNCIRAN

TINGKAT

PUSKESMAS

Ketua

: Hj. Tiktik Surtika,Amd.Keb

Sekretaris

: Fadjar Nova Cahyani, SGz

Anggota

: 1. Wina Winarti,AMKG

UPT

PUSKESMAS

2. Rika Mardalena 3. Ade Maylati 4. Wita B. BAGAN STUKTUR POKJA TIM PERENCANA TINGKAT PUSKESMAS (PTP) UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN HJ.dr. O.U. TATY DAMAYANTY KETUA PTP HJ. TIKTIK SURTIKA,Am.Keb SEKRETARIS FADJAR NOVA CAHYANI,S.Gz

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

WINA WINARTI , AMKG

RIKA MARDALENA

ADE MAYLATI,Am.Keb

WITA

C. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI TIM PERENCANA TINGKAT PUSKESMAS UPT PUSKESMAS KUNCIRAN NO 1

TUGAS POKOK Menyusun dokumen

TUGAS INTEGRASI 1 Menyusun Profil Tahunan

perencanaan (RUK,RPK) UPT Puskesmas Kunciran 2

Melaksanakan tahap-tahap pelaksanaan sbb:

2 Menyusun SPM

a. b. c. d. 3

Proses persiapan Analisis Data Penyusunan RUK Penyusunan RPK

Pelaksanaan dilakukan sekali dalam setahun sebelum pembahasan musrembang

D. BUKU NOTULENSI : NOTULENSI RAPAT TIM DAN LOKAKARYA PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS 1. AGENDA RAPAT : NO

KEGIATAN

PJ

1

Pembukaan

Moderator

2

Arahan Ka. UPT Puskesmas Kunciran atau Ketua TIM

Ka. UPT Puskesmas atau Ketua Tim PTP

3

Penyampaian fokus pembahasan

Untuk pembahasan bisa dipilih salah satu atau beberapa agenda tergantung alokasi waktu yang tersedia

a. Persiapan lokakarya penyusunan RUK b. Penjelasan tahapan-tahapan perencanaan tingkat Puskesmas (Tahap Persiapan, Analisis Data, Penyususan RUK, Penyusunan RPK) c. Evaluasi progres penyusunan RUK

NO

KEGIATAN

KETERANGAN

PJ

4

Pembahasan ( spt fokus diatas)

Ketua Tim PTP

5

Rencana tindak lanjut dan kesepakatan

Moderator

6

Penutup

Moderator

KETERANGAN

2. LOKAKARYA PENYUSUNAN RUK JUGA DICATAT DALAM BUKU NOTULENSI TIM PTP INI.

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TENGERANG Nomor : 01.003/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR-INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

Menimbang

:

a. bahwa

untuk

administrasi,

menilai

UKP

dan

apakah UKM

pelayanan

mencapai

kegiatan

tujuan

yang

diharapkan dan apakah sesuai dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat atau sasaran kegiatan administrasi, UKP

dan

UKM

perlu

dilakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan kegiatan adminstrasi, UKP dan UKM ; b. bahwa indikator dan target yang harus dicapai berdasarkan pedoman indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang; c. bahwa sehubungan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kunciran tentang indicator dan target kinerja Puskesmas berdasarkan acuan kegiatan administrasi, UKP dan UKM. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75

tahun 2014, tentang Puskesmas;

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR-INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

: Untuk menilai apakah pelayanan kegiatan administrasi, UKP dan UKM mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran kegiatan administrasi, UKP dan UKM perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan adminstrasi, UKP dan UKM .

Kedua

: Evaluasi dilakukan dengan adanya indikator-indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

Ketiga

: Penetapan indikator-indikator dan target kinerja Puskesmas , sebagaimana yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.003/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR-INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN A. PENETAPAN INDIKATOR –INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN NO INDIKATOR TARGET KINERJA

SATUAN

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

ADMINISTRASI 1

Menyusun Rencana I. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai standar a. Membentuk Tim Perencana Tingkat Puskesmas b. Orientasi / persiapan proses penyusunan c. Pengumpulan data Umum & Lingkungan d. Pengumpulan data pencapaian tahun sebelumnya e. Analisis masalah & pemecahannya f. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

%

100

100

Kegiatan

Ada

Kegiatan

Ada

Kegiatan

Ada

Ada Ada Ad a Ada Ada Ad a Ada Ada

Kegiatan

Ada

Ad Ada Ada a

Kegiatan

Ada

Kegiatan

Ada

Ada Ada Ad a Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ad a

100

Ad a 100

II. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) sesuai standar

%

100

100

a. Rencana kegiatan bulan (dinamis) b. Monitoring pencapaian bulanan c. Rencana pembiayaan bulanan d. Petugas pelaksana kegiatan

Daftar

Ada

Ada Ada Ad a

Ada

Daftar

Ada

Ada Ada

Ada

Daftar

Ada

Ad Ada Ada a

Ada

Daftar

Ada

Ada Ada Ad a

100

Ada

Ad a

NO

TARGET KINERJA

INDIKATOR SATUAN

2

Memantau proses pelaksanaan dan hasil kegiatan Puskesmas

%

2014

100

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

a. Menyelenggarakan pertemuan Lokakarya mini bulanan Puskesmas b. Menyelenggarakan pertemuan Lokakarya mini Tribulanan lintas sector 3

4

NO

Kali

12

12

12

12

12

Kali

2

2

2

2

2

Evaluasi hasil pelaksanaan

%

100

100

100

100

100

a. Melakukan penilaian kinerja b. Melakukan analisis data sesuai pedoman c. Melakukan penyajian informasi hasil analisis d. Melakukan identifikasi permasalahan yang ada e. Melakukan penentuan prioritas masalah f. Menyusun jadwal kegiatan g. Melakukan evaluasi tengah tahunan h. Melakukan replanning hasil evaluasi tengah tahunan

Notulen

Ada

Ada Ada Ada Ada

Notulen

Ada

Ada Ada Ada Ada

Visualisasi

Ada

Ada Ada Ada Ada

Notulen

Ada

Ada Ada Ada Ada

Notulen

Ada

Ada Ada Ada Ada

Jadwal

Ada

Ada Ada Ada Ada

Kegiatan

Ada

Ada Ada Ada Ada

Rencana

Ada

Ada Ada Ada Ada

Manajemen Peralatan (medik/non medik) a. Kartu inventaris peralatandi semua ruangan b. Meng-uptade daftar inventaris alat c. Membuat laporan inventaris alat sekaligus permintaan alat d. Menyusun rencana kebutuhan alat e. Mengajukan kebutuhan alat f. Membuat daftar mutasi alat puskesmas g. Membuat berita acara penghapusan (bila ada)

%

100

100

Kartu

Ada

Ada Ada Ada Ada

Kali

Ada

Ada Ada Ada Ada

Laporan

Ada

Ada Ada Ada Ada

Notulen

Ada

Ada Ada Ada Ada

Usulan

Ada

Ada Ada Ada Ada

Daftar

Ada

Ada Ada Ada Ada

BA

Ada

Ada Ada Ada Ada

100

100

TARGET KINERJA

INDIKATOR SATUAN

5

100

2014

2015

2016

2017

2018

Manajemen Obat/Bahan di Puskesmas

%

100

100

100

100

100

a. Membuat Inventaris obat

Data

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

b. Membuat inventaris bahan c. Menghitung sisa dan kebutuhan obat / bahan d. Mengajukan kebutuhan obat/bahan e. Memeriksa kartu stok obat/bahan f. Memeriksa kartu stok vaksin g. Memeriksa kartu suhu vaksin 6

7

8

NO

Manajemen Keuangan di Puskesmas a. Adanya buku kas yang ditandatangani Ka. Puskesmas tiap bln b. Adanya buku kas bantu per kode rekening c. Adanya buku penerimaan rutin d. Adanya buku setoran e. Pemeriksaan kas setiap 3 bulan sekali Manajemen Tenaga di Puskesmas a. Daftar Urutan Pegawai b. Uraian Tugas Pegawai c. Rencana kerja bulanan pegawai sesuai tugas pegawai UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) Pengobatan a. Cakupan rawat jalan b. Cakupan pelayanan JKN (BPJS) c. Cakupan pelayanan system informasi Puskesmas d. Cakupan pelayan kesehatan rujukan pasien

Data

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Data

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Usula n

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Kartu Kartu Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Kartu %

100

100

100

100

100

Buku

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Buku

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Buku

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Buku

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Kali

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

100

100

100

100

100

Daftar

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Daftar

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Rencana

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

% %

15 100

15 100

15 100

15 100

15 100

%

100

100

100

100

100

%

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

TARGET KINERJA

INDIKATOR SATUAN

9

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) PROMOSI KESEHATAN a. Rumah Tangga berPHBS

%

2014

25

2015

30

2016

35

2017

40

2018

45

b. Cakupan Kelurahan % Siaga c. Bayi yang mendapat ASI % Eksklusif d. Posyandu Purnama % 10

KESEHATAN LINGKUNGAN a. Cakupan Tempat Tempat Umum yang dibina yang memenuhi syarat b. Sarana Industri rumah tangga pangan yang memenuhi syarat c. Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan d. Cakupan rumah sehat

%

50

85,58

40

40

40

40

90,3 8

95,1 9

100 40

40

40 40

40

40

70

72

75

78

80

88,7

88,89

90

90

90,8 3

85

85

85

85

% % 85 %

85

88

87

88 89

11

GIZI MASYARAKAT a. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan b. Cakupan Pemberian Makanan Tambahan(PTM) pada balita usia 6-24 bulan (BGM) pada penduduk miskin c. Balita gizi kurang d. % Ibu hamil KEK yang mendapatkan PTM e. % Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) f. % bayi usia s/d 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif g. % balita kurus yang mendapat makanan tambahan h. % remaja putri yang mendapat TTD i. % balita ditimbang berat badannya (D/S) j. Balita gizi buruk (BB/TB)

NO

INDIKATOR

12

Kesehatan Ibu Anak(KIA) termasuk UKS

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

% %

9,75 50

9,57 65

9,39 80

9,21 95

9,0 95

%

0

0

85

90

95

%

0

0

42

44

47

%

75

80

85

90

90

%

0

0

15

20

25

%

85

85

85

85

85

%

0,10

0,09

0,08

0,08

0,08

2017

2018

TARGET KINERJA SATUAN

2014

2015

2016

a. Cakupan kunjungan

%

94

90

97

ibu hamil K4 b. Cakupan pertolongan

%

98,4

90

91

8

3 %

bayi

95

95

79,9

88

% 78 %

91 88

82 77,9

ditangani

9

93

90

%

komplikasi yang

92

88

80 85

%

100

kesehatan siswa SD

100

100

dan setingkatnya h. Cakupan pelayanan

90,03

85

ibu nifas

g. Cakupan penjaringan

97

9

yang ditangani

f. Cakupan neonatus

97

95

dengan komplikasi e. Cakupan pelayanan

90,03 90,0

yang kompeten

d. Cakupan ibu hamil

90,03

3

persalinan oleh nakes c. Cakupan kunjungan

90,0

100

100

%

75

anak balita

90

67,5 60

0

92,5 0

13

KELUARGA BERENCANA (KB) a. Cakupan Keluarga Berencana (KB) Aktif

%

75

75

75

75

75

NO

INDIKATOR

14

PENCENGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. a. Cakupan kelurahan dengan UCI b. Penemuan dan penanganan TB Paru c. Penemuan dan penanganan Diare d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penemuan dan penanganan Pneumania balita f. Penemuan dan penanganan HIV-AIDS g. Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi usia 15-49 tahun h. Calon jamaah haji yang diperiksa kesehatan i. Cakupan pemeriksaan Pra Usila dan Usila

TARGET KINERJA SATUAN

2014

2015

2016

2017

2018

%

100

100

100

100

100

%

65,0 2

70

75,0 2

75,0 2

75,0 2

73

73

73

100

100

100

80

80

80

100

100

100

0,07

0,07

0,07

100

100

100

75

75

75

%

67

%

60,7 8

100

%

100

70

65 % %

100 100

0,07

0,06 %

100 100

%

75 75

B. Evaluasi wajib dilakukan pada pelaksanaan kegiatan administrasi dan upaya pelayanan kesehatan (UKP dan UKM)

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.004/SK-KAPUS /V/2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

: a. bahwa data maupun dokumen Puskesmas wajib dikelola secara baik agar tidak sampai tercecer, maka perlu disusun sistem pengendalian dokumen agar memudahkan didalam pengelolaan, penyimpanan dan pencarian; b. bahwa

agar

sistem

pengendalian

dokumen

dapat

dilaksanakan, maka perlu disusun pedoman pengendalian dokumen Puskesmas sebagai acuan didalam pengelolaan dokumen di Puskesmas; c. bahwa agar pengendalian dokumen Puskesmas dapat dilaksanakan, maka perlu disusun kebijakan pengendalian dokumen puskesmas. Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Daerah

Propinsi

an

Pemerintah

Daerah

Kabupaten / Kota; 4. Kepmenkes nomor: 269/ Menkes/ Per / III/ 2008, Tentang Rekam Medik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59/2015 tentang

Komisi Akreditasi FKTP Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Mandiri.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN

TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN UPT Kesatu

PUSKESMAS KUNCIRAN. : Kebijakan pengendalian dokumen Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lampiran

Kunciran

sebagaimana

tercantum

dalam

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

surat keputusan ini. Kedua

: Surat keputusan ini dengan

ketentuan

berlaku sejak apabila

tanggal

dikemudian

hari

ditetapkan terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.004/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PENGENDALIAN DOKUMEN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG. A. PENDAHULUAN Dokumen Puskesmas merupakan data manajemen Puskesmas, sehingga data maupun dokumen Puskesmas wajib dikelola secara baik agar tidak sampai tercecer. Untuk memudahkan didalam pengelolaan dokumen penting ditentukan untuk diberlakukan pelaksanaannya, sebagai pedoman didalam pengelolaan dokumen di Puskesmas, baik dokumen yang bertalian dengan dokumen administrasi Puskesmas maupun dokumen akreditasi Puskesmas. Oleh karena itu sebagai acuan didalam pengelolaan dokumen maka wajib disusun Pedoman Pengendalian Dokumen Puskesmas. B. DASAR PENETAPAN PENGENDALIAN DOKUMEN Didalam penetapan pedoman pengendalian dokumen Puskesmas Kunciran sebagai dasarnya adalah: 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262. 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi an Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59/2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 6. Kepmenkes nomor: 269/ Menkes/ Per / III/ 2008, Tentang Rekam Medik, 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Mandiri. 9. Manajemen Kearsipan, Alamsyah, Gramedia Pustaka Utama,1995. 10. Sistem kearsipan, Manajemen Perkantorkan, Depkes.RI.2009. 11. Panduan Penyusunan Dokumen Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 2.3.11. Elemen Penilaian 4.

C. PENGERTIAN PENGENDALIAN DOKUMEN 1. Pedoman Pengendalian dokumen UPT Puskesmas Kunciran adalah sistem pengelolaan dokumen/ surat menyurat dan rekaman implementasi, yang meliputi sistem penomoran maupun penyimpanan dokumen Puskesmas, baik dokumen perkantoran maupun dokumen akreditasi Puskesmas. 2. Dokumen ekternal adalah: dokumen yang digunakan sebagai referensi bisa berbentuk buku, peraturan perundangan, standar, surat keputusan, kebijakan

yang merupakan acuan/ referensi di dalam penyusunan

dokumen akreditasi Puskesmas apabila diambil dari internet untuk di download dan di cetak, apabila diambil dari surat kabar atau yang sejenis dikliping. 3. Dokumen/ arsip aktif adalah dokumen yang frekuensi pemakaian masih tinggi/ masih dipakai didalam kegiatan, dan masih disimpan di unit- unit pelayanan, 4. Dokumen/ arsip inaktif adalah dokumen yang frekuensi pemakaiannya sudah rendah/ sudah tidak dipakai, untuk dokumen rekam medik apabila pasien yang sudah mati atau sudah pindah. 5. Master dokumen akreditasi yang telah lengkap/ telah dinomori, disyahkan dan ditanda-tangani namun belum dibubuhi cap Puskesmas. 6. Kelompok dokumen adalah kelompok jenis- jenis dokumen / rekaman (contoh kelompok SOP), 7. Dokumen

internal

akreditasi

Puskesmas

adalah

dokumen

yang

merupakan regulasi internal. Bentuk dokumen a. Kebijakan/ Surat Keputusan, c. SOP, d. Kerangka Acuan (KAK), e. Pedoman, f. Panduan dan g. Manual. 8. Rekaman adalah dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan/ rekaman kegiatan yang dilakukan secara sistematis (masih berbentuk format adalah dokumen, sedangkan apabila format itu diisi merupakan rekaman D. PENETAPAN PENOMORAN DOKUMEN 1. Surat masuk dan keluar diberi nomer sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kota Tangerang . Tentang Tata Naskah Dinas nomor 4 Tahun 2012.

2. Penomeran dokumen akreditasi dilakukan di sekretariat akreditasi dibantu dengan sekretaris masing-masing Kelompok Kerja 3. Penomeran dokumen akreditasi dilakukan sesuai kelompok Kelompok Kerja

masing-masing sesuai dengan sistem pengkodean yang telah

dilakukan 4. Penomeran dokumen akreditasi diurutkan sesuai dengan pengkodean 5. Urutan penomeran dokumen akreditasi meliputi : “Kode Kelompok Kerja / kode BAB (pelayanan) / kode dokumen / bulan / tahun / nomer urut dokumen 3 digit” tanpa spasi. Contoh : A/I/SOP/1/2015/001 atau C/IX(BPU)/SPO/1/2015/007 6. Urutan Urutan penomeran SK payung meliputi “Kode BAB (pelayanan)/ kode dokumen / bulan / tahun. Contoh : 01/SK-KAPUS/I/2016 7. Urutan Urutan penomeran SK pendamping meliputi “Kode BAB (pelayanan) nomer urut dokumen 3 digit” tanpa spasi./ kode dokumen / bulan / tahun. Contoh : 01.001/SK-KAPUS/I/2016 E. KETENTUAN PENGENDALIAN DOKUMEN Pengendalian dokumen sesuai dengan tata naskah kabupaten/ kota, adapaun pengendalian dokumen akreditasi dengan menerapkan hal- hal sebagai berikut: 1. Pengkodean dokumen kelompok pelayanan: a. Administrasi Manajemen dengan kode : A 1) Bab I : A/I 2) Bab II : A/II 3) Bab III : A/III b. Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kode : B 1) Bab IV : B/IV 2) Bab V : B/V 3) Bab VI : B/VI c. Pelayanan Klinis dengan kode : C 1) Bab VII : C/VII 2) Bab VIII : C/VIII 3) Bab IX : C/IX d. Manual Mutu dengan kode MM e. Pedoman dengan kode PD f. Surat Keputusan dengan kode SK

h. Kerangka Acuan Kegiatan dengan kode KAK i. Standar Prosedur Operasional dengan kode SOP j. Dokumen ekternal disingkat: Dek, k. Daftar Tilik dengan kode DT l. Audit Internal dengan kode AI m. Apabila dokumen merujuk pada upaya kesehatan/ pelayanan tertentu bisa ditambahkan kode sesuai pelayanannya a.l : 1) KIA : Kesehatan Ibu dan Anak 2) Gizi : Pelayanan Perbaikan Gizi 3) P2P : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4) Promkes : Promosi Kesehatan 5) Kesling : Kesehatan Lingkungan 6) BPU : BP Umum 7) BPG : BP Gigi 8) Lab : Laboratorium 9) RM : Pendaftaran 10)RTGD : Ruang Tindakan penanganan kegawatdaruratan 11) Usila : Pelayanan Usila 12)Obat : Pelayanan Farmasi 13)Konsul : Konsultasi 14)MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit 15)Imuns : Imunisasi 16)KB : Keluarga Berencana 17)Jiwa : Kesehatan Jiwa 18)Indra : Kesehatan Indra 19)UKS : Usaha Kesehatan Sekolah 20)UKGS : Usaha kesehatan Gigi Sekolah 21)UKGM : Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat F. PENGELOLAAN DOKUMEN DAN REKAMAN. 1. Pengelolaan dokumen. a. Dokumen Internal 1) Penomoran dokumen dan rekaman pelayanan dilakukan

oleh

masing- masing unit pelayanan, 2) Penomoran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dikelola di koordinator UKM, diatur didalam SK.Pengendalian dokumen UKM, sedangkan langkah- langkah disusun Standar Operating Procedure (SOP),

3) Penyimpanan dokumen dilakukan masing- masing unit pelayanan/ UKM, dengan ketentuan master dokumen (dokumen yang sudah beri nomor, sudah diberi tanggal berlakunyan, sudah ditandatangani kepala Puskesmas, tetapi belum dibubuhi cap) difotocopy rangkap 6 ditambah unit terkait. 4) Fotocopy rangkap 6 diperuntukkan a. Tempat pelayanan / unit, b. Administrasi dan manajemen (Ka.TU), c. Penanggung- jawab unit / UKM, d. Kepala Puskesmas,

e. Tim mutu Puskesmas dan f: Tim

audit internal, selanjutnya dibubuhi cap basah Puskesmas dan cap warna lain dokumen terkendali. 5) Penataan dokumen dikelompokan sesuai dengan dokumen setiap unit/ pelayanan/ UKM, dengan Kebijakan/ Surat Keputusan (SK), SOP, Kerangka Acuan dijadikan satu setiap dokumen, dan diberi sampul setiap dokumen serta sampul diberi halaman sesuai urutan dokumen masing- masing, b. Dokumen Ekternal. Penataan/ pengelolaan dokumen ekternal dilakukan oleh masingmasing unit/ UKM agar memudahkan didalam pengelolaannya, dinomori sesuai dengan nomor kepustakaan/ sesuai dengan referensi, untuk dokumen ekternal di UKM diatur sesuai dengan SK dan prosedur penataan dokumen ekternal. 2. Pengelolaan rekaman. Pengelolaan rekaman di standarkan sesuai dengan kriteria/ elemen penilaian, apabila didalam urutannya disimpan dibendel lain (sesuai dengan penempatan dokumen untuk diberi lembar penjelasan (contoh SOP… di bendel SOP halaman…, rekaman laporan ibu hamil di buku regester ibu hamil, rekaman pertemuan penyusunan jadual di buku notulen halaman … dan seterusnya), sehingga mudah mencarinya. Untuk notulen direkam didalam buku notulen, tidak perlu diketik ulang atau difotocopy. G. PENETAPAN KETENTUAN PENULISAN DOKUMEN Petugas menuliskan dokumen menggunakan ketentuan umum

sebagai

berikut 1. Naskah dokumen akreditasi diketik pada satu halaman tidak boleh bolakbalik dengan tipe huruf Arial 12 pt 2. Judul bab/dokumen menggunakan Arial 14 pt ditebalkan, huruf kapital 3. Judul sub bab menggunakan Arial 12 pt ditebalkan 4. Jenis dokumen menggunakan Arial 14 pt ditebalkan

5. Jarak antar baris dibuat 1,5 spasi kecuali untuk judul atau keterangan yang lebih dari 1 baris. 6. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku 7. Ukuran kertas : Legal 8. Tipe Margin : Normal (batas kanan,kiri,atas bawah 2,54 cm) , teks rata tepi kanan kiri(justify) 9. Penomeran ditulis secara konisten dari awal sampai akhir naskah. Cara yang digunakan adalah gabungan antara angka Romawi dan Arab, seperti contoh berikut : I. A. 1. a. 1) a) (1) (a) H. PENETAPAN IDENTITAS DOKUMEN Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header di semua halaman yang merupakan identitas dokumen yang berisi : 1. Nama jenis dokumen 2. Judul dokumen 3. Lambang dan identitas Kota Tangerang 4. Lambang dan identitas UPT 5. Nomer dokumen 6. Nomer revisi 7. Tanggal terbit 8. Mulai berlaku 9. Halaman 10. Pengesahan Kepala UPT Puskesmas I. PENYIMPANAN DOKUMEN/ REKAM/ ARSIP. 1.

Penyimpanan Dokumen Akreditasi. Penyimpanan dokumen sesuai dengan pedoman pengendalian dokumen yang tertera didalam criteria 2.3.11. elemen penilaian 4.

a. Penyimpanan dokumen internal. 1)

Penyimpanan master dokumen internal disimpan di administrasi manajemen/ Tata Usaha Puskesmas,

2) Dokumen internal disimpan dimasing- masing kelompok pelayanan/ Upaya Kesehatan Masyarakata (UKM), 3) Dokumen ekternal disimpan secara sentral di administrasi dan manjemen/ tata usaha, dikelompokan sesuai dengan kelompok pelayanan/ UKM, b Khusus dokumen internal dan ekternal UKM langkah- langkah penyimpanan sesuai dengan prosedur penyimpanan dokumen internal dan ekternal pada kriteria 55.1., c. Penyimpanan

rekaman

dilakukan

dimasing-

masing

kelompok

pelayanan/ UKM melekat sesuai dengan kegiatan/ UKM sebagai bahan laporan masing- masing pelayanan/ UKM, 2. Dokumen Rekam Medik (RM) inaktif wajib disimpan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien meninggal, atau pindah tempat. Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali persetujuan tindakan dan persetujuan lain harus disimpan jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya 3. Dokumen resep yang telah terlayani dipelihara dan disimpan minimal 2(dua) tahun dan dikelompokkan sesuai jenis pasiennya yaitu : pasien umum, pasien BPJS (PBI,non PBI, Mandiri) dan pasien Jamkesda. 4. Penyimpanan

dokumen/

arsip

perkantoran

sesuai

dengan

sistem

penyimpanan aturan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. yaitu dengan PERATURAN WALIKOTA TANGERANG. NO : 60 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DAERAH dengan alur sebagai berikut: a. Surat Masuk 1) Surat masuk diterima oleh pengadministrasi surat pada UPT kerja 2) Pengadministrasi surat melakukan pencatatan data agenda surat masuk dan melakukan penyimpanan 3) Pengguna tujuan surat dapat melihat dan memeriksa data maupun isi surat masuk yang ditujukan kepadanya. 4) Apabila surat masuk tersebut salah alamat, terdapat fasilitas khusus untuk mengembalikan ke pengadministrasi surat agar dilakukan penyesuaian.

5) Pengguna tujuan surat dapat menangani surat masuk dengan membuat disposisi, 6) Pengguna tujuan surat dapat menangani surat masuk engan membuat disposisi. b. Disposisi 1) Alur disposisi merupakan kelanjutan dari penanganan surat masuk atau disposisi lanjutan, 2) Pembuat disposisi merupakan pengguna tujuan surat yang menerima surat masuk pertama kali atau penerima disposisi yang melakukan disposisi lanjutan. 3) Format disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah yang diberikan kepada penerima disposisi. 4) Data disposisi yang telah diisikan akan tersimpan dalam basis data yang terpusat dan sistem secara otomatis akan melengkapi dengan lampiran dokumen surat masuk. 5) Pengguna penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi perintah disposisi. 6) Penerima

disposisi

harus

menindaklanjuti

disposisi

dan

melaporkan pelaksanaan tindak lanjut disposisi kepada pembuat disposisi. 7) Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi lanjutan kepada pejabat di bawahnya. c. Surat Keluar 1) Konsep surat dibuat oleh UPT/unit kerja yang mempunyai inisiatif untuk membuat konsep surat keluar. 2) Konsep surat dibuat dengan menggunakan template/borang acuan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tata naskah dinas pada Pemerintah Daerah. 3) Konsep surat harus diajukan kepada atasan untuk mendapat persetujuan. 4) Surat yang telah disetujui oleh atasan diberi nomor sesuai dengan format penomoran agenda surat keluar. 5) Surat yang telah diberi nomor kemudian dicetak dan

dibubuhi

tanda tangan dan cap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Langkah terakhir adalah melakukan pemindaian untuk disimpan sebagai file ektronik atau dikirim ke SKPD/Unit Kerja tujuan

d. Penyimpanan dokumen/arsip kepegawaian puskesmas dilakukan dengan menggunakan box file masing-masing nama pegawai dengan urutan arsip kepegawaian yang ditentukan. e. Penyimpanan dokumen akreditasi disimpan dimasing- masing kelompok pelayanan, sedangkan di administrasi dan manajemen (admen) menyimpan master dokumen semua kelompok pelayanan dan program. J. Peminjaman Dokumen. Peminjaman dokumen dari antar unit/ lintas unit dengan mempergunakan ekpedisi peminjaman, sedangkan peminjaman yang dilakukan oleh lintas sektor atau dinas atasan harus memakai surat resmi dan melewati tetatausahaan. K. Pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. . Pelaporan pelayanan dan kegiatan UPT Puskesmas Kunciran dengan penerapan satu pintu melalui administrasi manajemen atau Ka.Subag. Tata Usaha, dengan ketentuan pelaporan dari unit/ pelaksana paling lambat tanggal 5 setiap bulan. L. Format- Format. Untuk menyeragamkan format yang digunakan di UPT Puskesmas Kunciran dilampirkan format- format sebagai berikut: 1.

Format disposisi surat masuk,

2.

Format surat keluar,

3.

Format Surat Keputusan/ Kebijakan,

4.

Format Standar Prosedur Operasional, (SOP., ),

5.

Format rekam klinis/ Medik,

6.

Format resep,

7.

Format rujukan ekternal,

8.

Format rujukan internal,

9.

Format persetujuan tindakan (Inform Consent),

10.

Format penolakan tindakan,

11.

Format prosedur,

12.

Format kebijakan/ surat keputusan,

13.

Format kerangka acuan,

14.

Format pedoman/ panduan,

15.

Format rencana usulan kegiatan (RUK),

16.

Format rencana pelaksanan kegiatan (RPK),

17.

Format rencana tindak lanjut,

18.

Format tindak lanjut,

19.

Format rekaman harian masing- masing karyawan,

20.

Format notulen pertemuan/ rapat,

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.005/SK-KAPUS /V/2016 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan manajemen Puskesmas yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil kinerja maka perlu disusun indicator prioritas kinerja UPT Puskesmas Kunciran; b. bahwa indikator prioritas kinerja yang disusun mengacu pada Indikator Prioritas Dinas Kesehatan Kota Tangerang; c. bahwa sehubungan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kunciran tentang indikator prioritas kinerja Puskesmas.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75

tahun 2014, tentang Puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Tangerang. 6. Surat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan Walikota Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KUNCIRAN

PRIORITAS KINERJA

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

: Untuk

mewujudkan

manajemen

Puskesmas

yang

efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil kinerja maka perlu disusun indicator prioritas kinerja UPT Puskesmas Kunciran. Kedua

: Evaluasi terhadap capaian kinerja dapat dilakukan dengan mengunakan indikator prioritas kinerja yang mengacu pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang .

Ketiga

: Penetapan indikator prioritas kinerja Puskesmas , sebagaimana yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.005/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

NO

PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS KINERJA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN TARGET KINERJA INDIKATOR SATUAN

1

2.

PROMOSI KESEHATAN a. Rumah Tangga berPHBS b. Cakupan Kelurahan Siaga c. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif d. Posyandu Purnama

2014

2015

2016

2017

2019

%

35

40

45

45

45

%

90,38

100

100

100

100

%

40

40

40

40

40

%

40

40

40

40

40

70

72

75

78

80

70

88,7

88,89

90

90

90,8 3

88,7

85

85

85

85

85

88

87

88

KESEHATAN LINGKUNGAN

a. Cakupan Tempat Tempat Umum yang dibina yang memenuhi syarat b. Sarana Industri rumah tangga pangan yang memenuhi syarat c. Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan d. Cakupan rumah sehat

85 85 85 89

3.

NO

GIZI MASYARAKAT a. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan b. Cakupan Pemberian Makanan Tambahan/PMT pada balita usia 6-24 bulan (BGM) pada penduduk miskin c. Balita gizi kurang d. % Ibu hamil KEK yang mendapatkan PTM e. % Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) f. % bayi usia s/d 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif g. % balita kurus yang mendapat PMT h. % remaja putri yang mendapat TTD i. % balita ditimbang berat badannya (D/S) j. Balita gizi buruk (BB/TB)

INDIKATOR

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9,75 50

9,57 65

9,39 80

9,21 95

9,0 95

9,75 50

0

0

85

90

95

0

0

0

42

44

47

0

75

80

85

90

90

75

0

0

15

20

25

0

85

85

85

85

85

85

0,10

0,09

0,08

0,08

0,08

0,10

TARGET KINERJA

SATUAN

4

2016

2017

2018

2019

2020

Kesehatan Ibu Anak(KIA) termasuk UKS a. Cakupan kunjungan

%

94

90

97

ibu hamil K4 b. Cakupan pertolongan

90,0 3

%

98,48 90

91

90,03

persalinan oleh nakes

90,0

yang kompeten

3

c. Cakupan kunjungan

90,03

%

95

95

95

%

78

79,9

88

97

bayi d. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi

85 %

88

ibu nifas f. Cakupan neonatus

91

%

77,99

82

92

88

80

ditangani

85 %

100

kesehatan siswa SD

100

100

100

dan setingkatnya h. Cakupan pelayanan

93

90

komplikasi yang g. Cakupan penjaringan

90,03

9

yang ditangani e. Cakupan pelayanan

97

100 %

60

anak balita

75

90

67,5 0

92,5 0

5

KELUARGA BERENCANA (KB) a. Cakupan Keluarga Berencana (KB) Aktif

%

75

75

75

75

75

NO 6.

INDIKATOR PENCENGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. a. Cakupan kelurahan dengan UCI b. Penemuan dan penanganan TB Paru c. Penemuan dan penanganan Diare d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penemuan dan penanganan Pneumania balita f. Penemuan dan penanganan HIV-AIDS g. Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi usia 15-49 tahun h. Calon jamaah haji yang diperiksa kesehatan i. Cakupan pemeriksaan Pra Usila dan Usila

TARGET KINERJA SATUAN

2016

2017

2018

2019

2020

%

100

100

100

100

100

%

65,0 2

70

75,0 2

75,0 2

75,0 2

73

73

73

100

100

100

80

80

80

100

100

100

0,07

0,07

0,07

100

100

100

75

75

75

%

67

%

60,7 8

100

%

100

70

%

65

100

%

100

0,07

0,06 %

100 100

%

75 75

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.006/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN UMPAN BALIK / PENGADUAN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

: a. bahwa

umpan

balik

yang

berupa

kepuasan

maupun

ketidakpuasan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas yang berupa keluhan atau saran diperlukan untuk melaksanakan perbaikan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran

upaya kesehatan masyarakat /

perorangan ; b. bahwa umpan balik yang berupa keluhan atau saran masyarakat atau sasaran upaya kesehatan dapat diperoleh secara pasif dengan media kotak saran, email, tatap muka dan kotak kepuasan pelanggan; c. bahwa sehubungan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Umpan Balik masyarakat atau sasaran upaya kesehatan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kunciran tentang Tim Penanganan Umpan Balik. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75

tahun 2014, tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN

TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN UMPAN BALIK UPT PUSKESMAS KUNCIRAN. Kesatu

: Untuk mendapatkan umpan balik yang berupa kepuasan maupun ketidakpuasan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas yang berupa

keluhan atau saran

diperlukan untuk melaksanakan

perbaikan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran upaya kesehatan masyarakat / perorangan. Kedua

: Umpan balik yang berupa keluhan atau saran masyarakat atau sasaran upaya kesehatan dapat diperoleh secara pasif dengan media kotak saran, email, tatap muka dan kotak kepuasan pelanggan.

Ketiga

: Penetapan Tim Penanganan Umpan Balik , sebagaimana yang terdapat

dalam

lampiran

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini. Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang pada tanggal : 9 Mei 2016 KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN,

O.U. TATY DAMAYANTY

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN

KEPALA

UPT

PUSKESMAS

NOMOR: 01.006/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PENETAPAN TIM PENANGANAN UMPAN BALIK / PENGADUAN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

A. TIM PENANGANAN UMPAN BALIK / PENGADUAN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

Penanggung Jawab : Ka. Sub bag Tata Usaha ( Tajudin Alamsyah,S.IP) Anggota

:

1. Een Laelah

: Pengolah data pengaduan

2. Wina Winarti , AMKG

: Pengarsipan Hasil rekap laporan dan Pendistribusian hasil tindak lanjut.

3. Sindhi Matiin

: Pemantauan kotak saran dan email

B. URAIAN TUGAS Penanggung jawab : 1. Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan penanganan umpan balik / pengaduan 2. Mengkoordinir dalam menganalisa dan membuat rekomendasi umpan balik / pengaduan 3. Melaporkan hasil rekomendasi umpan balik / pengaduan ke Kepala UPT Puskesmas Kunciran. Anggota : Pengolah data pengaduan : 1. Bertanggungjawab dalam mengumpulkan data-data umpan balik / pengaduan masyarakat atau pengguna layanan UPT Puskesmas baik dari kotak saran, kotak kepuasan masyarakat, email pengaduan : puskesmaskunciran,[email protected], dan tatap muka. 2. Mengolah data-data tersebut dalam bentuk laporan dan rekap laporan umpan balik / pengaduan. 3. Mengarsipkan data-data umpan balik / pengaduan dari masyarakat atau pengguna layanan UPT Puskesmas 4. Membantu menganalisa dan membuat rekomendasi umpan balik / pengaduan Pengarsipan Hasil rekap laporan dan pendistribusian hasil tindak lanjut : 1. Bertanggungjawab dalam pengarsipan hasil rekap laporan umpan balik/pengaduan masyarakat atau pengguna layanan UPT Puskesmas baik dari kotak saran, kotak kepuasan masyarakat, email pengaduan : puskesmaskunciran,[email protected], dan tatap muka.

2. Membantu menganalisa dan membuat rekomendasi umpan balik / pengaduan 3. Mendistribusikan hasil rekomendasi / tindaklanjut dari Kepala UPT Puskesmas ke pihak terkait.

Pemantauan kotak saran dan email : 1. Bertanggungjawab dalam pemantauan kotak saran, kotak kepuasan masyarakat, email pengaduan : puskesmaskunciran,[email protected],sesuai target harian yang telah disepakati.. 2. Bertanggungjawab dalam pemberian kartu kepuasan masyarakat dan kertas kotak saran. 3. Membantu menganalisa dan membuat rekomendasi umpan balik / pengaduan

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOMOR: 01.006/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG : PENETAPAN TIM PENANGANAN UMPAN BALIK / PENGADUAN UPT PUSKESMAS KUNCIRAN

BAGAN ALIR PENANGANAN UMPAN BALIK / PENGADUAN

Diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

UPT PUSKESMAS KUNCIRAN Jl. Pepabri Raya Kunciran Kec. Pinang, Kota Tangerang Telp. (021) 53126613

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 01.007/SK-KAPUS/V/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UPT PUSKESMAS KUNCIRAN KOTA TANGERANG TAHUN 2016 - 2020 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA, KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, Menimbang

: a. bahwa untuk membuat perencanaan upaya kesehatan UPT Puskesmas diperlukan landasan dan pedoman yang disusun dalam rencana strategi UPT Puskesmas Kunciran; b. bahwa rencana strategi UPT Puskesmas Kunciran mengacu pada dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 20142018 telah disahkan melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor Kep.342-Bappeda/2014 tanggal 3 September Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, , perlu menetapkan Rencana Strategis UPT Puskesmas Kunciran (Renstra UPT Puskesmas Kunciran) Tahun 2016-2020 dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kunciran. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran

Nomor 4421);

Negara

Republik

Indonesia

2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4844); 3. Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Pelayanan

Nomor

Publik

25

Tahun

(Lembaran

2009

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Indonesia

Penyusunan Minimal Tahun

dan

Penerapan

(Lembaran 2005

Standar

Negara

Nomor

150,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

Kota

Tangerang

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kota

Tangerang

Tahun

2013

Nomor

1,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;

17. Keputusan Walikota Nomor..342-Bappeda/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: RENCANA STRATEGIS UPT PUSKESMAS KUNCIRAN (RENSTRA

UPT

PUSKESMAS

KUNCIRAN)

KOTA

TANGERANG TAHUN 2014-2016. Kesatu

: Rencana Strategis UPT Puskesmas Kunciran Kota Tangerang Tahun 2014-2016 merupakan landasan dan pedoman bagi UPT Puskesmas Kunciran dalam merencanakan dan melaksanakan upaya kesehatan Tahun 2014-2016.

Kedua

: Rencana Strategis UPT Puskesmas Kunciran Kota Tangerang Tahun

2014-2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV : VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V

: RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : PENUTUP Lampiran-lampiran Ketiga

:

Naskah Rencana Strategis UPT Puskesmas Kunciran Kota Tangerang Tahun 2014-2016 adalah sebagaimana terlampir

dan

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Keputusan ini. Keempat

: Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis UPT Puskesmas Kunciran Kota Tangerang Tahun 2014-2016 dituangkan ke

dalam Rencana Kerja Tahunan UPT Puskesmas Kunciran. Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal

: Tangerang : 9 Mei 2016

KEPALA UPT PUSKESMAS KUNCIRAN, O.U. TATY DAMAYANTY