Sistem Politik laos

SISTEM POLITIK DI LAOS PAPER Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Matakuliah Studi Kawasan Asia Tenggara Dosen Pengampu: Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.IP Oleh: Lalu Wawan Maryadi P.

1

Ghifar Ulwan

135120400111007

Ade Swandana

135120401111005

Alisha Rizka Firdaus

135120407111033

Nur Kartika Rachmadi

135120407111037

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2015

SISTEM PEMERINTAHAN LAOS Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao atau dalam bahasa indonesia Republik Demokrat Rakyat Laos adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki wilayah laut di kawasan Asia tenggara yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di sebelah barat laut berbatasan langsung dengan Myanmar dan Cina, Vietnam di sebelah timur, kamboja di selatan dan Thailand di sebelah barat yang merdeka pada 19 Juli 1949 dari Perancis. Laos merupakan salah satu negara yang masih menerapkan paham komunisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya, termasuk di bidang politik 1. Laos mengakui bentuk negaranya sebagai negara republik sosialis dengan menggunakan sistem Party-state di cabang eksekutif, sistem parlemen satu kamar, serta sistem partai politik One authoritarian party dimana hanya ada satu partai yang dominan yaitu partai Lao People's Revolutionary Party atau LPRP sedangkan partai lain disingkirkan2. Secara administratif Laos dibagi menjadi 16 provinsi (khoueng) antara lain 3 : Attapu, Bokeo,Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan, Louangnamtha, Louangphrabang,

Oudomxai,

Phongsali,

Salavan,

Savannakhet,

Xekong

dan

Xiangkhoang, 1 kotapraja (kampheng nakhon) : Viangchan (Vientiane) dan 1 wilayah khususu (khetphiset) : Xaisomboun. Yang kemudian menurut konstitusi Laos dibagi menjadi tiga tingkat pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa. Pada tingkat provinsi terdiri dari provinsi yang diatur oleh gubernur dan kota yang diatur oleh gubernur kota memiliki peranan sebagai penjamin pelaksanaan konstitusi dan undangundang, sebagai pelaksanakan keputusan dan peritah yang dikeluarkan oleh otoritas 1 BBC, Laos teteap pada maxisme-leninisme, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/01/100105_laos2.shtm l pada tanggal 17 maret 2015 pukul 10.31 2ditpolkom, Profil negara Laos, diakses dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar %20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi %20Internasional/1%29%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara %20ASEAN/Laos.pdf, halaman 4 pada tanggal 16 maret 2015 pukul 11.00 3 Ibid halaman 6

yang lebih tinggi, serta membimbing dan mengawasi semua kegiatan organisasiorganisasi serta semua tingkat pemerintah di bawahnya serta bisa juga menunda ataupun membatalkan keputusan yang dibuat oleh tingkat pemerintahan di bawahnya apabila dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat kabupaten yang terdiri dari Kabupaten yang diatur oleh walikota dan kotamadya yang diatur oleh pimpinan kota dimana mereka memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan perkotaan dan pelayanan publik di seluruh kotamadya, juga berfungsi sebagai penjamin ketertiban dan kebersihan lingkungan kota. Dan pada tingkat desa yang terdiri dari desa-desa dikelola oleh kepala desa yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan undang-undang, keputusan dan perintah Negara, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum desa, dan untuk mengembangkan desa-desa di segala bidang4. Berikut adalah bagan kerangka institusional Laos5 :

4 Lao, Constitution of Lao peoples PDR chapter VII the local administrator, diakses dari http://www.na.gov.la/index.php? option=com_content&view=article&id=34&Itemid=59&lang=en pada tanggal 16 maret 2015

5 Diakses dari http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023237.pd f, pada tanggal 16 maret 2015

Badan Eksekutif Pada cabang eksekutif, kepala negara dipegang oleh seorang presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana mentri. Presiden Negara dipilih oleh Majelis Nasional dengan dua pertiga suara dari seluruh anggota Majelis Nasional dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Majelis Nasional yakni selama 5 tahun. Menurut Constitution of Lao PDR Bab 3 pasal 63, presiden memiliki wewenang sebagai berikut6 : 1. Menetapkan konstitusi dan UU yang telah ditadopsi oleh Majelis Nasional; 2. Mengeluarkan keputusan presiden; 6 Lao, Constitution of Lao peoples PDR chapter VI The presiden of the state, diakses dari http://www.na.gov.la/index.php? option=com_content&view=article&id=32&Itemid=57&lang=en pada tanggal 16 maret 2015

3. Mengusulkan pengangkatan atau penghapusan perdana mentri kepada majelis nasional untuk dipertimbangkan dan diputuskan; 4. Menunjuk atau memberhentikan perdana mentri, mentransfer atau menghapus personil pemerintah setelah; 5. Menunjuk dan memberhentikan Wakil Presiden People's Supreme Court berdasarkan rekomendasi dari Presiden People's Supreme Court, dan menunjuk atau memberhentikan Wakil Jaksa Penuntut Umum berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Jaksa Penuntut Umum; 6. Mengangkat, mentransfer atau mencabut kubernur provinsi dan kota berdasarkan rekomendasi dari para mentri; 7. Menjadi kepala angkatan bersenjata nasional 8. Menentukan penaikan atau penurunan pangkat Jendral di pasukan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri; 9. Mengadakan dan memimpin pertemuan khusus; 10. Memutuskan pemberian medali emas nasional, orders of merit, medals of victory dan gelar kehormatan tertinggi negara; 11. Memutuskan pemberian Amnesti; 12. Memutuskan wajib militer dan menyatakan kedaulatan darurat di seluruh negara atau hanya wilayah tertentu; 13. Membatalkan ratifikasi sebuah perjanjian yang telah ditandatangani dengan negara-negara asing; 14. Mengangkat dan mengingat wakil berkuasa penuh dari Republik Demokratik Rakyat Laos ke atau dari luar negeri berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri, dan menerima perwakilan berkuasa penuh dari negara-negara asing terakreditasi untuk Republik Demokratik Rakyat Laos; 15. Menjalankan hak-hak lain dan melakukan tugas-tugas lain yang tertera di undang-undang. Pemerintahan yang dibawahi oleh presiden menjalankan fungsi eksekutif dimana pemerintah mengelola pelaksanaan tugas di semua bidang baik bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan dan keamanan nasional hingga urusan luar negeri. Kepala pemerinntahan saat ini dijabat oleh Choummaly Sayasone sebagai Presiden, Bounnhang Vorachit sebagai wakil presiden, dan Thongsing Thammavong sebagai perdana menteri7. 7 Antaranews, Choummaly terpilih lagi menjadi presiden, diakses dari http://www.antaranews.com/berita/263185/choummaly-terpilih-lagi-menjadipresiden-laos pada tanggal 16 maret 2015

Badan Legislatif Pada cabang legislatif terdapat Majelis Nasional yang menggunakan sistem parlemen unikameral. Majelis Nasional adalah perwakilan dari hak, wewenang dan kepentingan rakyat multi-etnis. Majelis Nasional juga memiliki hak untuk membuat keputusan tentang isu-isu fundamental negara,untuk mengawasi kegiatan organ eksekutif,pengadilan rakyat dan Kantor Jaksa Penuntut Umum8. Majelis Nasional terdiri dari 136 kursi yang anggotanya dipilih oleh dan untuk rakyat tiap 5 tahun sekali. Pemiihan Legislatif di laos terakhir dilakukan pada tanggal 30 April 2011 9. Pemilu tahun 2011 lalu dimenagkan oleh partai komunis yang kemudian mendapat 132 kursi di parlemen dan sisanya hanya ada 4 wakil independen yang mendapatkan kursi10. Menurut Constitution of Lao PDR Bab 5 Pasal 53, Majelis Nasional memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: 1. Mempersiapkan, mengadopsi atau mengubah Konstitusi; 2. Mempertimbangkan, mengadopsi, mengubah atau membatalkan undang-undang; 3. Mempertimbangkan dan mengadopsi penentuan, perubahan atau pencabutan pajak dan bea; 4. Mempertimbangkan dan mengadopsi rencana strategis untuk pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara; 5. Memilih atau memberhentikan Presiden, Wakil Presiden dan anggota Majelis Komisi Nasional;

8 Lao, Constitution of Lao peoples PDR chapter V The National Assembly, diakses dari http://www.na.gov.la/index.php? option=com_content&view=article&id=31&Itemid=55&lang=en pada tanggal 16 maret 2015 9 VOA, Laos akan adalan pemilu legislatif, diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/laos-adakan-pemilu-parlemen121030579/92705.html pada tanggal 16 maret 2015 10 Kompas, komunis menang telak wakil independen hanya raih empat kursi, diakses dari, http://internasional.kompas.com/read/2011/05/11/05040315/Komunis.Menan g.Telak.Wakil.Independen.Hanya.Raih.Empat.Kursi, pada tanggal 16 maret 2015

6. Untuk Memilih atau memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Negara berdasarkan rekomendasi dari Komite Tetap Majelis Nasional; 7. Mempertimbangkan dan menyetujui pengangkatan atau pemberhentian Perdana Menteri berdasarkan rekomendasi dari Preside, dan untuk mempertimbangkan dan menyetujui struktur organisasi pemerintah, serta mentransfer atau memberhentikan anggota pemerintah berdasarkan rekomendasiPerdana Menteri; 8. Untuk Memilih atau memberhentikan Ketua People's Supreme Court dan Agung Jaksa Penuntut Umum berdasarkan rekomendasi dari Presiden; 9. Menentukan pembentukan atau pembubaran kementerian,

organisasi,

pemerintah provinsi dan pemerintah kota, juga untuk menentukan batas-batas provinsi dan kota berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri; 10. Memutuskan pemberian amnesti; 11. Memutuskan ratifikasi atau menarik diri dari perjanjian dan kesepakatan yang telah ditandatangani dengan negara-negara asing sesuai dengan hukum; 12. Memutuskan peperangan atau perdamaian; 13. Mengawasi ketaatan dan pelaksanaan konstitusi dan undang-undang; 14. Menjalankan hak-hak lain seperti dan melakukan tugas-tugas lain seperti yang terdapat di Undang-undang. Berikut adalah proses legislasi di parlemen Laos11 :

11Lao,The Lebislative Process, diakses dari, http://www.na.gov.la/images/stories/leg_proccss_eng.gif, pada tanggal 16 maret 2015

Badan Yudikatif

Di cabang

yudikatif terdapat

Pengadilan Agung Rakyat Pengadilan

banding

(The

( The People's Supreme Court), appellate courts). Mahkamah Agung

Rakyat (The peoples’s Supreme Court) berfungsi sebagai pengelola pengadilan rakyat di semua tingkatan dan pengadilan militer, serta meneliti dan mengkaji keputusan yang mereka buat12. Presiden Pengadilan agung rakyat dipilih oleh Majelis Nasional atas rekomendasi Komite pengawas majelis nasional yang juga bertugas untuk memilih wakil presiden pengadilan agung rakyat. Kemudian ada pengadilan rakyat provinsi dan pengadilan kota (The people's provincial courts and city courts) yang bertugas langsung dibawah pengdilan agung rakyat, kemudian terdapat Pengadilan rakyat distrik (The people’s district courts) dan Pengadilan Militer (The military courts)13.

12Ditpolkom, Profil negara laos, diakses dari, http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar %20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi %20Internasional/1%29%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara %20ASEAN/Laos.pdf, pada tanggal 17 maret 2015 13 Lao, Constitution of Lao peoples PDR chapter X The Judicial Organs, diakses dari http://www.na.gov.la/index.php? option=com_content&view=article&id=35&Itemid=60&lang=en, pada tanggal 17 maret 2015

Terdapat pula Kantor Jaksa Penuntut Umum (The Office of the Public Prosecutor) yang bertugas sebagai pemantau pelaksanaan undang-undang. Kantor jasa penuntut umum terdiri dari Kantor Agung Jaksa Penuntut Umum (The Office of the Supreme Public Prosecutor), Kantor Banding Jaksa Penuntut Umum (The Office of the Appellate Public Prosecutor), Kantor Jaksa Penuntut Umum di tingkat kabupaten (The offices of the Public Prosecutor at provincial and city levels) dan Kantor Kejaksaan Militer (The Office of the Military Prosecutor). Jaksa penuntut umum bertugas untuk Mengawasi pelaksanaan hukum dan peraturan oleh semua kementerian, organisasi-organisasi yang aktif di laos, perusahaan, dan warga negara agar tetap dijalankan dengan benar dan seragam di semua tingkatan14. Ketua Jaksa Penuntut Umum Agung diangkat atau diberhentikan oleh Presiden Negara berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Jaksa Penuntut Umum. Dan kejaksaan di tingkat di tingkat banding, tingkat provinsi, tingkat kota dan kabupaten, dan jaksa militer, ditunjuk, dialihkan atau diberhentikan oleh Maha Jaksa Penuntut Umum. Pemerintah laos mengatur semua bidang kehidupan masyarakat laos sehingga tidak ada ruang bagi kelompok penekan atau organisasi yang bisa mengancam kedaulatan partai komunis di Laos. Freedom house memberikan predikat “Not Free” untuk Laos15. Di bidang media masa pemerintah laos sangat menekan peran media. Terdapat koran nasional berbahasa inggris pertama yakni

Vientiane Times yang

dikontrol penuh oleh pemerintah. Berita yang akan dimuat di koran tersebut harus diseleksi terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Media tersebut menonjolkan beberapa berita dan melarangpemberitaan yang bersifat negatif, serta mengaturberita-berita mana saja yang mendapatkan porsi foto lebih besar atau kolomberita yang lebih banyak. Kontrol dilakukan oleh Mr.Savankhone Rasmounty yang menjabat sebagai ketua di Lao press in foreign language, sebuah organisasi yang berada langsung dibawah departemen informasi dan budaya pemerintah Laos16. Vientiane Times menerbitakan 3000 koran per

14 ibid 15 Freedomhouse, Laos, diakses dari https://freedomhouse.org/country/laos#.VQ64qOGadM0, pada tanggal 17 maret 2015

hari dengan segmen pasar terbatas hanya untuk kalangan birokrat, ekspatriat, diplomat, mahasiswa, dan masyarakat laos yang berpendidikan tinggi17. KESIMPULAN Lao people’s Democratic Republic atau Republik Demokrat Rakyat Laos adalah negara berbentuk republik sosialis dengan struktur pemerintahanyang didominasi oleh satu partai politik (Lao People's Revolutionary Party atau LPRP). Pada cabang eksekutif terdapat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang ditunjuk presiden. Di bidang legislatif terdapat Majelis Nasional yang dipilih oleh rakyat dengan periode masa jabatan selama 5 tahun. Dan di cabang yudikatif terdapat pengadilan agung rakyat.

16 Vientiane times, about us, diakses dari http://www.vientianetimes.org.la/About_us.htm, pada tanggal 17 maret 2015 17 Safitri dan cindyana, kebijakan redaksional media cetak di negara sosialis komunis Laos, diakses dari http://fp.ub.ac.id/kepegawaian/wpcontent/uploads/2012/06/Jurnal-Sosial-Politika-Vol.17-No.1-Juli-2010.pdf, halaman 6, pada tanggal 17 April 2015