Sistem Drainase Dan Pengendalian Banjir

 

TUGAS SISTEM DRAINASE DAN PENGENDALIAN BANJIR

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sriyana, M.S.

Disusun Oleh : Muhammad Anan Mahardika

21010117120030 21010117120030

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO 2019 

 

Soal Tugas : Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah sesuai dengan rancangan tata ruang wilayah, telah membuat zonasi yang  peruntukkannya untuk kawasan industri di mana sudah didukung fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan laut dan transportasi darat. Akan tetapi  permasalahannya adalah kawasan tersebut sering mengalami banjir rob, terlebih  pada saat musim hujan (mengalami banjir bandang), sehingga sebaran banjir semakin meluas yang menggenangi kawasan industri dan juga permukiman. 1. Bagaimana sistem drainase dan konsep penanganan banjir untuk permasalahan tersebut sehingga risiko dapat diminimalisir ? 2. Bagaimana mewujudkan KISS agar dalam penanganan tersebut tidak terjadi egosektoral baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi ? 3. Bagaimana sistem peringatan dini yang harus dilakukan agar dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi ? 4. Apa yang harus dilakukan dan metode apa yang harus digunakan dalam  penanganan banjir sementara ?

Penyelesaian 1.  Sistem drainase dan konsep penanganan banjir

Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam rangka memecahkan  permasalahan banjir rob adalah sebagai berikut: a). 

Teori Manajemen Pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi  perencanaan ( planning   planning ), ), pengorganisasian (organizing  (organizing ), ), penyusunan  personalia atau kepegawaian ( staffing   staffing ), ), pengarahan dan kepemimpinan (leading ) serta pengawasan (controlling  (controlling ). ).

 b). 

Konsep Efektivitas Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, berkaitan dengan efektifitas manajemen manajemen dalam sistem drainase rob

 

lebih dapat menggunakan konsep yang lebih sederhana dari teori Emerson

(Handayaningrat,

1996:16)

bahwa

“Efektivitas

adalah

 pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. c). 

Konsep Sistem Drainase Bertitik tolak pada kurang berhasilnya pola siklus pembangunan SIDLACOM yang tidak lengkap, maka dalam pengembangan sistem drainase dan Prasarana dan Sarana Perkotaan (PSP) pada umumnya mengacu pada siklus yang lengkap yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan,

yaitu

Tahap

Perencanaan

dan

Pemrogaman;

Tahap

Pelaksanaan; Tahap Operasi dan Pemeliharaan; Tahap Evaluasi dan Monitoring. d). 

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pendorong dalam upaya meminimalisir rob berkaitan dengan sistem drainasenya adalah penyusunan masterplan drainase yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010-2015 Dinas PSDA dan ESDM sebagai berikut : 1.  Tersedianya Data Base Infrastruktur Sumber Daya Air, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral (%) di seluruh wilayah sebagai tolok ukur kinerja. 2.  Terpenuhinya sebagian pelayanan di bidang Sumber Daya Air, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral yang optimal dan efisien sesuai alokasi dana yang tersedia. 3.  Berkurangnya daya rusak/efek negatif terhadap lingkungan akibat  pembangunan infrastruktur kota (Banjir & rob, Polusi/Pencemaran Lingkungan). 4.  Adanya Penegakkan Peraturan/Undang-Undang di bidang Sumber Daya Air, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral. Di sisi lain juga terdapat permasalahan rob berkaitan dengan sistem drainasenya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menghambat

 

dalam upaya meminimalisir terjadinya rob berkaitan dengan sistem drainase. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai kendala yang ada yaitu: 1.  Jumlah Sumber Daya Manusia Yang dimaksudkan disini adalah jumlah personel atau Sumber Daya Manusia tidak mencukupi dalam upaya meminimalisir terjadinya rob berkaitan dengan sistem drainase Kota Semarang. 2.  Sarana dan Prasarana Jenis sarana yang diperlukan tentunya disesuaikan dengan sifat bencana dan skala bencana yang mungkin terjadi sesuai dengan hasil identifikasi dan perencanaan awal. Jenis dan jumlah peralatan untuk tingkat wilayah daerah atau perusahaan tentu berbeda. 3.  Tersendatnya masterplan drainase yang telah direncanakan Perencanaan masteplan sesungguhnya sudah diawali sejak tahun 1993 namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan program masterplan itu sendiri. s endiri.

Manajemen dalam Drainase Rob The Masterplan on Water Urban Drainage Masterplan  Resource Development and  Project  Feasibility Study for Urgen Flood Control and Urban Drainage in City and Suburbs Tahap I, 1.  Membuat perencanaan 1.  Penentuan daerah  Planning   drainase daerah tersebut sempadan sungai.

 

 berdasarkan masterplan   2. Perencanaan drainase yang ada. masterplan untuk kawasandrainase hulu 2.  Mendata drainase beserta terhadap perubahan lahan subsistem drainase daerah serta urbanisasi untuk tersebut dari saluran primer, masa yang akan datang. sekunder, tersier dan kwarter 3.  Perencanaan pembersihan atau saluran Rumah Tangga sungai dan saluran dari sampah dan limbah cair untuk mengurangi biaya operasional pompa. 4.  Memperhitungkan  penurunan tanah dalam mendesain.

 

Tahap

II,

Organizing  

Tahap

III,

 Actuating  

Tahap

IV,

Controlling  

1.  Pra (kesiapan) pelaksanaan (pra kontrak), terdiri dari  beberapa kegiatan di antaranya  penyusunan program,  penyusunan rencana/desain rinci, penyusunan anggaran  biaya, penyusunan organisasi dan personalia, pembebasan lahan, pra kualifikasi,  pelelangan/pengadaan,  penetapan pemenang,  pengumuman pemenang,  penunjukkan pemenang, dan  pembuatan dokumen kontrak. kontrak. 2.  Pelaksanaan (konstruksi/pelaksanaan kontrak), yaitu penyerahan

5.  Konsultasi publik dan sosialiasasi dari program masterplan. 1.  Pelaksanaan program per wilayah. 2.  Pemisahan sistem drainase kawasan hulu dengan kawasan hilir. 3.  Pelaksanaan  pembangunan sistem drainase dengan polder dan pompa untuk daerah hilir yang tidak bisa menggunakan sistem gravitasi.

lapangan, surat perintah mulai  bekerja, rapat persiapan  pelaksanaan, mobilisasi alat dan tenaga, pemeriksaan  bersama,  shop drawing ,  pelaporan, pemeriksaan  pekerjaan, pembayaran  prestasi pekerjaan, perubahan  pekerjaan, perpanjangan perpanjangan waktu  pelaksanaan, denda,  show cause meeting , dan as built drawing . 3.  Penyerahan proyek selesai ( project  project completion report   = PCR) yaitu rangkaian kegiatan  pelaksanaan proyek  pembangunan sistem drainase. banjir 1.  Standard Operating Procedure  Procedure   1.  Perencanaan  periode ulang 25 tahunan untuk operasi dan untuk daerah hilir oleh  pemeliharaan.  pimpinan program dan 2.  Inventarisai dan dokumentasi tim. sistem drainase. 2.  Pengarahan terhadap Tim. 3.  Pengarahan terkait dengan  peran pemimpin. 1.  Memperbaharui program 1.  Memperbaharui program  perbaikan.  perbaikan. 2.  Evaluasi program.

2.  Evaluasi program.

 

3.  Menjadwalkan rehabilitasi dan  pemeliharaan sebagaimana diindikasikan dalam evaluasi dan memperbaharui prediksi. 4.  Menganalisis prediksi yang teridentifikasi. 5.  Memperbaharui performa  prediksi.

3.  Menjadwalkan rehabilitasi dan  pemeliharaan sebagaimana diindikasikan dalam evaluasi dan memperbaharui prediksi. 4.  Menganalisis prediksi yang teridentifikasi. 5.  Memperbaharui performa  prediksi.

2.  Mewujudkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas) 

Dalam terwujudnya penanganan banjir rob diperlukan adanya suatu sistem koordinasi yang kompleks dan saling bersinergi. Permasalahan tidak hanya ditanggung oleh sekelompok masyarakat saja namun juga harus dilakukan secara bersama-sama dalam terwujudnya lingkungan yang sehat. Koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai berbagai kelompok kelompok dapat dapat menjadi serasi, seirama dan

terpadu dalam

 pencapaian tujuan bersama. Berkaitan

dengan

pemerintahan,

maka

koordinasi

pemerintahan

merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara  beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga  pemerintahan yang mempuyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling  berhubungan satu sama lain, di mana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap te rhadap semangat dan tertib kerja. Dalam

mewujudkan

suatu

koordinasi

yang

saling

terintegrasi,

sinkronisasi, dan sinergi, maka perlu dilakukan di antaranya sebagai berikut A.  Komunikasi Menurut pendapat Tunggal (2003: 221) yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Komunikasi berisi  pesan yang disampaikan dan diterima yang isinya bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide ( sharing ideas), ideas), instruksi

 

(instruction instruction), ), atau perasaan-perasaan ( feelings  feelings)) yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi yang telah dibangun, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota saling berbagi informasi, instruksi, gagasan dan perasaan yang  berkaitan dengan tindakan dan kebijakan kebijakan terkait penanganan banjir rob. Komunikasi ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu dari masterplan,, SID (Survey masterplan (Survey Investigation Design), Design), DED ( Detail  Detail Engineering  Design),  Design ), dan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), setelah perencanaan selesai kemudian dilakukan komunikasi pada saat  pelaksanaan konstruksi konstruksi fisik. Dengan adanya respon yang yang positif positif dari semua  pihak yang bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam komunikasi pada  penanganan banjir. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. B.  Kerja Sama Dalam melakukan sebuah tindakan yang berskala besar perlu adanya kerja sama yang melibatkan berbagai elemen baik elemen masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah. Dalam melakukan upaya penanganan dibutuhkan adanya suatu anggaran pembangunan dengan jumlah besar, untuk itu perlu adanya kerja sama seluruh stakeholder seluruh  stakeholder dalam menentukan skala prioritas. Menurut Edralin dalam Keban (2007: 9), dalam kerja sama harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama. Bagi seluruh pihak yang terkait, menghilangkan banjir adalah  permasalahan yang belum bisa direalisasikan, tetapi mengurangi adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan pada saat ini. Kerja sama yang dilakukan dinilai tidak merugikan para pihak yang terkait, sebab secara umum tujuan dari kerja sama tercapai. Namun, meskipun telah dibangun sinergi antar pemerintah, hasil kolektif yang diperoleh belum optimal. Sebab untuk menuntaskan proses pengendalian banjir ditangani secara keseluruhan dari hulu sampai ke muara, di mana hambatannya adalah  permasalahan sosial yaitu lahan dan permukiman, karena tidak mudah bagi

 

 pemerintah dalam memberikan pengertian terhadap masyarakat masyarakat di bantaran daerah aliran sungai. C.  Pembagian Tugas Pelaksanaan koordinasi melibatkan beberapa pihak yang saling  berhubungan sehingga dibutuhkan adanya pembagian tugas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. D.  Rapat Pertemuan Pertemuan melalui rapat dalam koordinasi dalam penanganan banjir yang sifatnya dapat dikatakan sebagai rapat formal karena menggunakan undangan

sebagai

bentuk

komunikasi

secara

administratif

untuk

memberikan informasi tentang rapat yang akan dilaksanakan dan digunakan sebagai sarana komunikasi untuk berdiskusi atau bertukar ber tukar pikiran mengenai  permasalahan yang dihadapi dan tindakan apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Waktu pelaksanaan rapat dilakukan secara terjadwal dan secara insidental. Dalam pertemuan melalui rapat ini  juga dilakukan perumusan perencanaan dan evaluasi dari pelaksanaan  penanganan banjir secara bersama.

3.  Sistem Peringatan Dini 

Sistem Peringatan Dini ( Early Warning System Syste m) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa  bencana maupun tanda-tanda alam lainnya, khususnya untuk banjir rob. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat mas yarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya  bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan  penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi  penduduk untuk meresponnya.

 

Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat ke masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya  jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. lingkungan. Suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat uansur yang saling terkait, mulai dari pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan,

hingga

kesiapan

dan

kemampuan

untuk

menanggulangi.

Pengalaman baik dari sistem peringatan dini juga memiliki hubungan antarikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua elemen tersebut. Dalam upaya mewujudkan adanya sistem peringatan dini, perlu adanya  pengetahuan tentang resiko bencana bencana karena dengan pengetahuan itu masyarakat akan lebih responsif dengan adanya peringatan dini. A.  Pengetahuan tentang resiko Risiko akan muncul dari kombinasi adanya bahaya dan kerentanan di lokasi tertentu. Kajianterhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi orang, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan sistem peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan menanggulangi bencana. B.  Pemantauan dan Layanan Peringatan Layanan peringatan merupakan inti dari sistem. Harus ada dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan meramalkan munculnya  bahaya, dan harus ada sistem peramalan dan peringatan yang andal yang  beroperasi 24 jam sehari. Pemantauan yang terus-menerus terhadap  parameter bahaya dan gejala-gejala awalnya sangat penting untuk membuat membuat  peringatan yang akurat secara tepat waktu. Layanan peringatan untuk  bahaya yang berbeda-beda sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan

 

memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada. C.  Penyebarluasan dan Komunikasi Peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya. Pesan yang jelas dan berisi informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk melakukan tanggapan yang tepat, yang akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan. Sistem komunikasi tingkat regional, nasional, dan masyarakat harus diidentifikasi dahulu, dan  pemegang kewenangan yang sesuai harus terbentuk. Penggunaan berbagai saluran komunikasi sangat perlu untuk memastikan agar sebanyak seban yak mungkin orang yang diberi peringatan, guna menghindari terjadinya kegagalan di suatu saluran, dan sekaligus untuk memperkuat pesan peringatan. D.  Kemampuan Penanggulangan Sangat penting bahwa masyarakat harus memahami bahaya yang mengancam mereka dan mereka harus mamatuhi layanan peringatan dan mengetahui bagaimana mereka harus bereaksi. Program pendidikan dan kesiapsiagaan memainkan peranan penting di sini. Juga penting bahwa rencana penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat, serta sudah dilakukan dengan baik dan sudah teruji. Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda.   Dalam rangka melakukan  penyelamatan, harus diikuti dengan sistem penyelamatan yang sitematis sehingga diperlukan  tim siaga bencana, kesiapan sarana evakuasi, tempat hunian sementara, penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar maupun  pengelolaan pengungsian yang melibatkan masyarakat. Sehingga upaya dalam penanggulangan resiko bencana terpenuhi.

4.  Metode Penanganan Banjir Sementara 

Penanganan

banjir

sementara

adalah

upaya

meminimalkan

atau

menghilangkan terjadinya bencana banjir dengan upaya kegiatan yang seadanya yang dilakukan oleh elemen masyarakat setempat atau dengan bantuan dari

 

 pemerintah daerah namun hanya bersifat sementara. Selama ini warga menghadapi datangnya banjir dengan persiapan sekadarnya seperti membuat tanggul kecil di depan rumah masing-masing, meninggikan rumah atau melakukan program kerja bakti membersihkan kampung. Namun persiapan skala sederhana harus juga didukung dengan kesiapsiagaan tinggi. Fungsi dari meninggikan tanggul adalah untuk menahan air agar tidak masuk ke wilayah  permukiman. Dalam penanganan banjir sementara sementar a ini te tentunya ntunya memiliki resiko seperti tanggulnya jebol, maupun tinggi air yang meluap melebihi tinggi tanggul, sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam penanganan banjir ini. Selain Selai n itu juga dapat dilakukan normalisasi sungai di daerah d aerah pantai, dan melakukan pengerugan lebih dalam. Hal ini agar air pasang laut dapat ditampung. Dapat juga dibuat kolam penampungan air pasang, sistemnya yaitu saat air surut seluruh air dialirkan ke laut atau bahkan jika perlu menggunakan pompa agar seluruh air di kolam penampungan habis jadi ketika terjadi pasang maka kolam itu bisa digunakan untuk menampung air rob.