Sistem Dan Struktur Politik-ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIKEKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998)

ANA WAHYUNING S, S. PD

Arti penting: 

Belajar tentang sejarah Orba, kita akan dapat memahami betapa dalam upaya mengubah situasi Negara yang kacau dierlukan stabilitas di berbagai bidang, tapi perlu digaris bawahi kran demokrasi harus jaga supaya tidak kebablasan.



Dari segi pembangunan pada masa orba mengalami keberhasilan.



Bagaimanapun sejarah merupakan perjalanan yang akan terus berlanjut serta berkesinambungan.

Tanggal 12 Maret 1967 Ketetapan No XXXIII/ MPRS/ 1967 kekuasaan Soekarno sbg Presiden berakhir. Tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI (Ketetapan MPRS No XLIV/MPRS/1968) sampai berhasil dalam pemilu

Lahirnya Pemerintahan Orde Baru 

Orba adalah tatantan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan Negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.



Lahirnya Orba diawali Supersemar 11 Maret 1966.



Hadir dengan semangat “ Koreksi total” atas penyimpangan yang telah dilakukan di Orde Lama.



Dipimpin Presiden Soeharto 1967-1998.

Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru 

Usaha untuk menumpas PKI di dukung KAMI (Kegiatan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia).



Semua kesatuan tersebut bergabung dengan FRONT PANCASILA (Angkatan 66).



Mengajukan trituntutan rakyat (TRITURA):

1.

Pembubaran PKI beserta organisasinya

2.

Pembersihan Kabinet Dwikora

3.

Penurunan Harga Barang.

15 Januari 1966 Sidang Paripurna Kabinet Dwikora-Istana Bogor  







Presiden Soekarno menuduh mahasiswa didukung oleh CIA AS. 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet – tapi tidak memuaskan rakyat – banyak yang terlibat dalam G30S/PKI berada dalam kabinet 100 menteri. Saat pelantikan banyak mahasiswa yang melakukan demo dan dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menewaskan mahasiswa UI Arief Rachman Hakim (Pahlawan Ampera). Di lingkungan Istana saat menggelar siding paripurna ada pasukan tidak di kenal Soeharto berani menjamin keamaan presiden jika diberikan kepercayaan oleh presiden Soekarno Dikeluarkannya Supersemar : memrintahkn Letjen Soeharto untuk menjamin keamanan, ketegangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan dan menjadim kewibawaan presiden demi keutuhan NKRI

Faktor yang melatar belakangi lahirnya supersemar: 

Situasi Negara dalam keadaan genting



Mengatasi situasi yg tidak menentu akibat adanya pemberontakan G30S/PKI



Menyelamatkan NKRI



Memulihkan keadaan dan kewibaan Pemerintahan

DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL 

Soekarno jadi presiden –pamornya merosot (tidak aspiratif thd tuntutan rakyat.



Soeharto pengembang SUPERSEMAR diberi mandate MPRS untuk bentuk kabinet (Kabinet Ampera)—Amanat Penderitaan Rakyat



Dualisme : Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan , Soeharto menjalankan tugas harian pemerintahan.



Hal ini muncul dua kubu pendukung Soekarno dan Soeharto (membahayakan Negara)



Akhir Juni jadikan SUPERSEMAR sebagai TAP MPRS (maka tak bisa dicabut seaktu-waktu oleh Presiden Soekarno)—Secara Hukum Kedudukan Soekarno sama dengan Soeharto.

Pengajuan Draft nota pribadi 

Soeharto mengajukan darft penyataan berisi bahwa presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Supersemar--- awalnya Soekarno tidak setuju.



Tapi pada akhirnya Soekarno menyetujui dan 20 Februari 1967 Menandatangani draft pengunduran diri.



22 Februari 1967 Presiden Soekarno mengumumkan resmi mengundurkan diri

Program ORBA Pembentukan Kabinet Ampera Kebijakan Pemerintahan Orde Baru 1.Kebijakan

Ekonomi

2.Kebijakan

Pembangunan Masa Orde Baru

3.Kebijakan

Sosial Politik Orde Baru

Penataan Kembali Politik Luar Negeri Bebas Aktif 1.Indonesia

Kembali Menjadi Anggota PBB

2.Normalisasi

Hubungan Indonesia dengan Malaysia

3.Pembentukan

ASEAN

Menguatkan Peran Negara pada masa Orde Baru dan Dampaknya bagi masyarakat 1.Dampak

bidang Politik

2.Dampak

bidang Ekonomi