Siklus Desain Dan Implementasi ICoFR

Siklus Desain dan Implementasi ICoFR

ICoFR Cycle

1.  Adjusting financial reporting risk Tahap pertama dalam siklus IcoFR adalah penyesuaian atau penelaahan terhadap risiko  pelaporan keuangan. Dalam tahap ini, pihak manajemen akan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin akan timbul dalam pelaporan keuangan sebuah perusahaan. 2.  Adjust & implementation controls Tahap kedua dalam siklus IcoFR adalah implementasi dan penyesuaian terhadap  pengendalian. Dalam tahap ini, pihak manajemen m anajemen akan melakukan melak ukan penyesuaian antara ant ara risiko dan pengendaliannya. Dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh pihak manajemen dalam tahap pertama, maka pihak manajemen akan membuat suatu pengendalian yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, pengendalian tersebut akan diterapkan dalam perusahaan tersebut. 3.

Control remediation Tahap selanjutnya dalam siklus ICoFR adalah pengendalian. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai tahap monitoring . Pihak manajemen akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian-pengendalian apa saja yang telah diterapkan di dalam perusahaan tersebut.

4.  Identifikasi & manage changes Tahap terakhir dalam siklus ICoFR adalah identifikasi perubahan. Setelah ICoFR diterapkan dalam perusahaan tersebut, maka pihak manajemen akan mengidentifikasi perubahan perubahan apa saja yang terjadi. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan review.

Desain, implementasi, dan evaluasi pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran dan  pelaporan risiko perusahaan. Merancang dan memelihara ICFR secara efektif menjadi lebih menantang karena ukuran bisnis dan ruang lingkup kegiatannya meningkat. Pada saat yang sama,  perusahaan-perusahaan yang lebih kecil juga mungkin menghadapi beberapa masalah kesulitan  pengendalian/kontrol. Sebagai contoh, risiko manajemen dapat lebih besar dalam sebuah organisasi yang lebih kecil di mana pejabat-pejabat perusahaan memiliki keterlibatan langsung dengan operasi dan dengan pencatatan transaksi. Selain itu, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki personel yang cukup untuk sepenuhnya melaksanakan pemisahan tugas di semua  proses. Namun demikian, perusahaan publik yang lebih kecil masih harus menerapkan system kontrol yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan GAAP dan bebas dari salah saji material.

Dasar Implementasi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik  Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas. 3) Keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang P enerapan Praktek Good Corporate Governance Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4) Keputusan Kepala Bapepam No VIII.G.11, IX.E.1/2 dan IX.I.5 5) PSAK Standar Pekerjaan Lapangan No.2, SPAP 1994 –  PSA No.06, 23, 24, 35, 60 & 69 dan SPAP 2001 SAT Seksi 400 & SA Seksi 314 6) Mempertimbangkan perkembangan operasi perusahaan dimana perusahaan telah go public, maka ada beberapa peraturan di luar negeri terutama Amerika Serikat, antara lain : - Sarbanes Oxley Act item 304 dan 404 - SEC No 33-8810 atau 33-8818 - Standard Audit No 2 dan 5 PCOAB

- SAS 55/78 AICPA Yang mengatur perusahaan harus melakukan review internal control dan berkewajian untuk menyertakan pernyataan direksi dalam laporan keuangan dan di audit oleh auditor idependen.