Sharia Economic Outlook 2016 MES

i | page

ii | page

iii | page

SHARIA ECONOMIC OUTLOOK 2016 oleh: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) @2015 Desain Sampul & Layout: Miftakhul Ulum Editor: Achmad Iqbal, SP., M.Ec Pengarah: Prof. Firmanzah, Ph.D Penyusun: Tim Outlook MES Diterbitkan oleh: Masyarakat Ekonomi Syariah Jl. Setiabudi Tengah No. 29 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. 021-52901515 Fax. 021-52901516 Email: [email protected] [email protected] Website: www.ekonomisyariah.org www.koperasi-syariah.net www.belajar.ekonomisyariah.org Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagaian atau seluruh isi buku ini tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak MES

iv | page

Daftar Isi BAB 1: Outlook Ekonomi Makro 2016 1 BAB 2: Perkembangan dan Outlook Perbankan Syariah di Indonesia 3 A. Pendahuluan 3 B. Analisa Perkembangan 4

C. Outlook Perbankan Syariah 2016

9

BAB 3: Perkembangan dan Outlook Asuransi dan Re-Asuransi Syariah

17

A. Pendahuluan 17 B. Analisa Perkembangan 18

C. Outlook Asuransi dan Re-Asuransi Syariah 2016

BAB 4: Perkembangan dan Outlook Pasar Modal Syariah

22

29

A. Pendahuluan 29

B. Analisa Perkembangan Pasar Modal Syariah: Saham, Sukuk



dan Reksadana Syariah

30



B.1. Analisis Perkembangan Saham Syariah

30



B.2. Analisis Perkembangan Instrumen Sukuk

33



B.3. Analisis Perkembangan Reksadana Syariah

36

C. Outlook Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana

40



C.1. Outlook Saham Syariah 40 C.2. Outlook Sukuk Tahun 2016 41

C.3. Outlook Reksadana Syariah Tahun 2016

43

BAB 5: Perkembangan dan Outlook Lembaga Keuangan Mikro Syariah

47

A. Pendahuluan 47

B. Analisa Perkembangan LKM Syariah: BPRS, BMT, dan Koperasi Syariah 47



B.1. Analisa Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

47

B.2. Analisa Perkembangan BMT 51

C. Outlook Lembaga Keuangan Mikro 2016

52

C.1. Arah Pengembangan BPRS 53 C.2. Arah Pengembangan BMT 53 BAB 6: Perkembangan dan Outlook Industri Non Keuangan Syariah 57 A. Pendahuluan 57 B. Analisa Perkembangan 58

B.1. Analisa Perkembangan Pariwisata Syariah

58



B.2. Analisa Perkembangan Industri Muslim Fashion

59



B.3. Analisa Industri Kosmetik dan Makanan Halal

61

C. Arah Pengembangan 62

v | page

Daftar Gambar Gambar Gambar Gambar Gmabar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

2.1 Tenaga Kerja dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 5 2.2 Pertumbuhan Perbankan Syariah 2010-2015 7 2.3 Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Akad Per Juni 2015 8 2.4 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan 9 2.5 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Golongan 9 3.1 Pangsa Pasar Takaful Dunia 19 3.2 Tren Penetrasi Pasar Asuransi Syariah di Indonesia 21 3.3 Rasio Klain-Kontribusi pada Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa Syariah 22 4.1 Komposisi JII dan ISSI 33 4.2 Pergerakan JII, ISSI, dan IHSG 34 4.3 Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia 35 4.4 Proporsi Kepemilikan SBSN per Agustus 2015 38 4.5 Persentase NAB Reksa Dana Terhadap Total NAB 40 4.6 Grafik Perkembangan REksa Dana Konvensional 41 4.7 Grafik Perkembangan REksa Dana Syariah 41 5.1 Proporsi BPRS Berdasarkan Total Aset 49 5.2 Neraca Gabungan BPRS 50 5.3 Kegiatan Usaha BPR 50 5.4 Komposisi DPK pada BPRS (dalam Juta Rupiah) 50 5.5 Tabungan iB BPRS 50 5.6 Komposisi Pembiayaan BPRS Berdasarkan Akad 51 5.7 Golongan Pembiayaan BPRS 51 5.8 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan 52 5.9 Pembiayaan Berdasarkan sekor Ekonomi 52 5.10 Kolektibilitas Pembiayaan BPRS 52 6.1 Nilai Tambah Bruto dan Proporsi Sub-Sektor Fashion dalam Industri Kreatif 62

Daftar Tabel Table Table Table Table

2.1 2.2 3.1 3.2

Table 3.3 Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table

3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

vi | page

Indikator Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah 10 Skenario Outlook Perbankan Syariah 2016 11 Jumlah Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi Syariah di Indonesia 20 Kinerja Keunagan Industri Asuransi dan Re-Asuransi Syariah (dalam Triliun RUpiah) 22 Komposisi Portfolio dan Hasil Investasi Asuransi dan Re-Asuransi Syariah (dalam Miliar Rupiah) per Agustus 2015 23 Skenario Outlook 26 Statistik Perkembangan Pasa Modal Indonesia 31 Nilai SUrat Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis per September 2015 36 Kepemilikan SBSN Domestik per Agustus 2015 (dalam Miliar Rupiah) 37 Reksa Dana Syariah per Agustus 2015 39 Outlook Saham Syariah 2016 43 Outlook Sukuk 2016 (dalam Triliun Rupiah) 45 Outlook Reksa Dana Syariah 2016 46 Tren Kinerja Keuangan BPRS 52 Distribusi NPF Berdasarkan Sektor Ekonomi 53 Target BMT dalam Rentang 10 Tahun 54 Daftar 10 Negara dengan Global Islamic Economy Indicator Tertinggi 59 Peringkaran 10 Besar Global Muslim Travel Index 2015 60 Peringkat 10 Besar the Muslim Trave Shopping Index 2015 60 Jumlah WIsatawan Asing Berdasarkan Kebangasaan 61 Tren Perkembagan Fashion 62

vii | page

BAB 1 OUTLOOK EKONOMI MAKRO TAHUN 2016

Kurang dari dua bulan ke depan, Indonesia akan memasuki tahun 2016. Banyak pihak berharap ekonomi Indonesia akan membaik dibandingkan tahun 2015 ini, dimana kinerja perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini menunjukkan tanda-tanda pelambatan yang cukup nyata. Setelah melalui proses politik yang cukup alot, pemerintah bersama dengan DPR menyepakati beberapa asumsi makro pada RAPBN 2016 . Indikator makro tersebut antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi 4,7 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, serta rerata nilai tukar rupiah ada pada kisaran Rp13.900 per dolar Amerika Serikat. Beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5.3%. Walaupun demikian, dalam rentang yang moderat, secara umum ekonomi Indonesia diprediksi hanya akan ada pada rentang 5% - 5.3%, mengingat pada tahun ini pertumbuhan yang dicapai tidak akan lebih dari 5%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini memang dipastikan akan jauh meleset dari target pemerintah sebesar 5.7 %. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih cukup memberikan imbas yang signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia, termasuk Tiongkok, menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan sektor ekonomi riil di Tiongkok khususnya, dipastikan berdampak terhadap anjloknya harga komoditas di pasar internasional. Selain itu, gejolak yang terjadi di pasar keuangan akibat ketidakpastian paket kebijakan the Fed juga memberikan tekanan depresiasi rupiah yang cukup persisten. Kondisi ini masih ditambah dengan efek tidak langsung resminya Yunani dinyatakan sebagai negara yang bangkrut. Meskipun cenderung melambat, akan tetapi jika dibandingkan dengan mayoritas negara lain kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja positif yang berada diatas rata-rata. Berdasarkan  World  Economic  Outlook  yang dikeluarkan IMF, perekonomian global tahun 2015 diperkirakan hanya tumbuh 3,3 persen, sedangkan di tahun  2016 pertumbuhan ekonomi dunia  diperkirakan menguat menjadi  3,8%. Sementara itu, perekonomian negara berkembang diperkirakan melambat dari 4,6% di tahun 2014 menjadi 4,2% di tahun 2015, dan diharapkan meningkat menjadi  4,7% pada tahun depan. Peningkatan ini bergantung  dari perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehingga jelas terlihat walaupun ekonomi Indonesia melambat, tetapi masih tetap lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian global. Besaran positif perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2016 setidaknya akan ditentukan oleh dampak faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah tingkat konsumsi rumah tangga. Selama beberapa tahun, konsumsi agregat khususnya ditingkat rumat tangga selalu menjadi backbone perekonomian nasional, khususnya ditengah rendahnya kontribusi ekspor dan investasi akibat pelemahan kondisi ekonomi global. Tahun lalu saja kontribusi konsumsi terhadap GDP mencapai 55% sehingga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi tahun ini konsumsi diperkirakan tidak sedominan tahun sebelumnya dimana sampai kuartal II hanya tumbuh 4.97% dari 5.3% pada periode yang sama tahun lalu.

1 | page

Faktor berikutnya adalah dampak Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi. Sampai dengan Bulan November tercatat pemerintah telah mengeluarkan enam paket kebijakan ekonomi yang berisi sejumlah deregulasi ekonomi untuk mendorong ekonomi nasional tetap bergerak guna merespon tekanan ekonomi global. Selain untuk menjaga stabilitas ekonomi, paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu merangsang pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah ekonomi dan memberikan kelonggaran insentif bagi dunia usaha sehingga tetap bisa menjaga perputaran roda ekonomi nasional. Hal positif lain yang diharapakan dari kebijakan ekonomi ini adalah terjaganya daya beli masyarakat mengingat beberapa subsidi yang selama ini diberikan pada masyarakat, secara konsisten terus dicabut dari anggaran pemerintah. Khusus pada paket kebijakan ekonomi tahap V, terdapat insentif khusus untuk industri keuangan syariah dimana pemerintah memberikan deregulasi berupa pemberian kemudahan pembukaan jaringan kantor bagi industri perbankan syariah. Jaringan induk bank syariah, yakni bank konvensional, dapat ikut menjual produk syariah tanpa harus membuka kantor baru.  Selain lewat paket kebijakan ekonomi , dukungan yang diberikan pemerintah adalah tentu pada pengeluaran fiskal khususnya pada dukungan dana infrastruktur. Harus diakui salah satu permasalahan klasik dunia usaha Indonesia adalah buruknya kondisi infrastruktur perekonomian. Lewat MP3EI, usaha nyata pemerintah sebenarnya telah dilakukan sejak pemerintahan SBY untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memadai tetapi seimbang secara geografis. Pada tahun 2016 direncanakan anggaran pengeluaran infastruktur mencapai nilai Rp. 313.5 Trilyun, dimana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan APBN tahun- tahun sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan APBN 2015, anggaran inftrastruktur mengalami kenaikan 8%. Besarnya dana infrastruktur diharapkan mampu menggairahkan iklim dunia usaha sehingga lebih optimis dalam meggerakkan perekonomian. Faktor terakhir adalah ekonomi internasional. Memang harus diakui, sampai pertengahan tahun ini ekonomi global masih melambat sehingga masih belum bisa diharapkan memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Namun pada 2016, ada ekspektasi ekonomi global akan mulai recover mendekati mendekati rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir. Tanda-tanda tersebut misalnya ditunjukkan oleh indikator pada negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jepang diprediksi meningkat mendekati level 0.7% dari sebelumnya -0.8%, sedangkan untuk Tiongkok akan naik sedikit diatas level sebelumnya yaitu 7%, sedangkan Amerika Serikat tetap senilai 2.9%. Sementara unemployment rate di Tiongkok dan Amerika masing – masing menurun menjadi sekitar 4% dan 5.3%, sedangkan Jepang tetap senilai 3.5%. Karena itu pemulihan ekonomi global kedepan menjadi salah satu kunci bagi suksesnya ekspansi ekonomi Indonesia.

2 | page

3 | page

4 | page

BAB 2 PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN Industri perbankan syariah Indonesia secara umum telah mengalami kemajuan yang berarti sejak pertama kali didirikan pada tahun 1992. Dalam rentang periode 9 tahun terakhir, aset perbankan syariah telah tumbuh sebesar 10 kali lipat dari posisi Rp 26,7 Triliun pada tahun 2006, menjadi Rp 272,4 Triliun pada pertengahan tahun 2015. Meskipun begitu aset perbankan syariah di triwulan II tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 8,13% di banding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Gambar 2.1 Tenaga Kerja dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Tahun 2015 merupakan periode yang penuh tantangan bagi pelaku ekonomi di Indonesia. Faktor makroekonomi global seperti menguatnya nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah, melambatnya perekonomian Tiongkok dan faktor internal seperti menurunnya konsumsi pasar domestik telah memperburuk kinerja perusahaan-perusahaan di tanah air. Untuk industri jasa keuangan khususnya perbankan syariah pelambatan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga, namun juga dapat dicermati dari menurunnya indikator kinerja non-keuangan seperti jumlah tenaga kerja dan jaringan kantor cabang. Konsolidasi yang dilakukan oleh bank-bank syariah di tanar air merupakan suatu respon yang perlu diambil agar tetap bertahan dalam kerasnya persaingan di industri jasa keuangan. Meskipun begitu, kondisi perbankan syariah di tanah air masih relatif stabil dengan tingkat kecukupan modal (CAR) yang memadai.

5 | page

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS merupakan reaksi atas keputusan The Federal Reserve yang menaikkan suku bunga. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral Paman Sam tersebut sebagai suatu upaya untuk membawa kembali dana ke dalam negeri mereka atau disebut tapering. Akibat dari kebijakan ini, nilai Dolar AS menguat terhadap mata uang negara lain termasuk Indonesia. Penguatan Dolar AS yang luar biasa di triwulan-I dan triwulan-II 2015, membawa kekhawatiran akan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi dan rapuhnya stabilitas sistem keuangan. Melihat situasi pelemahan nilai tukar Rupiah yang semakin mengkhawatirkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bulan April 2015 telah mengeluarkan fatwa terbaru mengenai lindung nilai syariah (al-Tahawwuth al-Islami atau Islamic hedging). Fatwa ini dapat dijadikan panduan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah yang ingin melindungi posisinya dari risiko memburuknya nilai tukar dengan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi lembaga keuangan syariah, keluarnya fatwa tentang lindung nilai syariah ini tentu menjadi solusi untuk memitigasi risiko dari meningkatnya ketidakpastian di tahun 2015 ini. Sementara itu, sebagai bagian dari rencana implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khusus untuk liberalisasi sektor perbankan, satu inisiatif bersama yang bernama ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) telah diagendakan untuk mempercepat proses tersebut. Dalam kerangka kerja ini, OJK telah menetapkan skema liberalisasi perbankan Indonesia di ASEAN adalah ABIF 2015. Setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses integrasi perbankan di kawasan ini yaitu melalui pemberian keleluasaan beroperasi dan akses pasar. Dengan kata lain, otoritas jasa keuangan di masing-masing negara anggota akan mengurangi hambatan bagi bank-bank dari negara tetangga yang ingin melayani pasar keuangan domestik. Implikasi dari penerapan inisiatif ini adalah persaingan pasar keuangan akan semakin ketat karena bank-bank besar dari negara tetangga yang didukung dengan teknologi canggih dan kapital besar akan menjadi pesaing tangguh bagi bank-bank tanah air. Liberalisasi sektor keuangan dan perbankan ini juga akan berpengaruh pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Indonesia menjadi target utama rencana ekspansi konglomerat perbankan di kawasan ASEAN. Selain itu, faktor besarnya tingkat keuntungan (net interest margin atau net profit margin) di industri perbankan di Indonesia telah menjadi daya tarik tersendiri bagi bank-bank asing untuk memperluas ekspansinya.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN Tiga tahun terakhir sektor perbankan syariah menunjukkan tingkat pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga yang cenderung menurun. Beberapa tahun sebelumnya pertumbuhan ketiga indikator tersebut cukup baik bahkan mencapai 50 persen di tahun 2011. Namun memasuki tahun 2012, terjadi penurunan pertumbuhan yang alurnya semakin menurun terutama di triwulan II tahun 2015 ini. Sepertinya sektor perbankan syariah sedang memasuki fase baru yang penuh tantangan untuk mempertahankan eksistensinya.

6 | page

Gambar 2.2 Pertumbuhan Perbankan Syariah 2010-2015

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Sementara itu, di lihat dari kontribusi perbankan syariah terhadap industri perbankan di tanah air, market share dari perbankan syariah stagnan di angka 4,70% dari keseluruhan total aset perbankan nasional. Bahkan bisa dibilang telah terjadi penurunan pangsa pasar perbankan syariah dari posisi sebelumnya di level 4,86% pada triwulan II tahun 2014 (yoy). Hal ini memperlihatkan pertumbuhan aset perbankan syariah belum dapat melewati ambang batas 5 persen. Terobosan yang dilakukan OJK seperti memberi kelonggaran uang muka dalam pembiayaan perumahan syariah ternyata belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan sampai triwulan-II 2015. Kita perlu memberikan apresiasi terhadap usaha pengawas lembaga jasa keuangan untuk mendongkrak kinerja perbankan syariah. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang dapat menyentuh permasalah di perbankan syariah seperti mahalnya tingkat imbal hasil dan dominasi dana jangka pendek pada sisi liabilitas. Oleh karena itu perbankan syariah perlu untuk melakukan perbaikan internal baik dengan menerapkan kebijakan efisiensi biaya maupun kebijakan yang dapat meningkatkan aktiva produktif (pembiayaan). Dari sisi penghimpunan dana, perbankan syariah di triwulan-II 2015 berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 215,34 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen dari posisi triwulan II 2014 (yoy). Dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) tersebut, proporsi terbanyak adalah dalam bentuk deposito mudharabah (60 persen) diikuti tabungan mudharabah (23 persen), giro wadiah (11 persen) dan tabungan wadiah (6 persen). Sementara berdasarkan jatuh tempo, mayoritas deposito (78,2%) yang ada di perbankan syariah adalah deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Jadi berdasarkan komposisi DPK ini perbankan syariah di tanah air cukup rentan terhadap risiko mismatch karena kewajiban (liability) yang sensitif terhadap pergerakan imbal hasil didominasi oleh dana jangka pendek.

7 | page

Gambar 2.3 Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Akad Per Juni 2015

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK. Dari sisi penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencatat angka financing to deposit ratio (FDR) 96,52 persen. Angka tersebut masih lebih lebih baik dari perbankan konvensional yang memiliki loan to deposit ratio (LDR) sebesar 88,46 persen. Meskipun tetap lebih tinggi dari perbankan konvensional di sisi penyaluran dana, namun kinerja penyaluran pembiayaan justeru kurang menggembirakan dimana di triwulan-II 2014 berada di level, FDR perbankan syariah berada di posisi 100,80 persen. Kondisi ini menunjukkan di triwulan-II 2015 liabilitas yang sensitif terhadap pergerakan imbal hasil melebihi aktiva produktif. Implikasinya adalah ketika terjadi kenaikan benchmark rate maka perbankan syariah harus menanggung beban imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari pembiayaan. Orientasi Penggunaan Pembiayaan Berdasarkan orientasi penggunaan pembiayaan, tujuan konsumsi dan modal kerja lebih mendominasi dibanding untuk tujuan investasi. Jika kita lihat tren dari penggunaan, pembiayaan untuk modal kerja mulai menunjukkan proporsi yang meningkat dan menyamai penggunaan untuk konsumsi. Disini kita dapat melihat adanya peningkatan kontribusi perbankan syariah untuk mendorong kinerja perekonomian. Perkembangan ini menggembirakan karena sudah sejalan dengan ide dibangunnya sistem perbankan syariah. Meskipun begitu, secara umum perbankan syariah tanah air masih berkutat pada sektor ritel dan consumer dimana menawarkan margin keuntungan yang lebih rendah dari sektor korporasi dan investasi. Namun untuk memperluas portofolio aset ke sektor korporasi dan investasi, perbankan syariah masih terkendala dengan minimnya modal. Dari 12 Bank Umum Syariah yang beroperasi di tanah air, 10 diantaranya hanya memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun dan tidak ada bank syariah yang memiliki modal di atas Rp 5 Triliun. Berdasarkan klasifikasi bank berdasarkan jumlah modal, bank-bank syariah Indonesia hanya masuk kategori BUKU 1 dan BUKU 2. Keterbatasan dalam permodalan berakibat pada terhambatnya ekspansi aset perbankan syariah dimana implikasinya adalah market share perbankan syariah tidak dapat menembus angka 5 persen.

8 | page

Gambar 2.4 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Keterangan: *) Per Juni 2015 Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Sedangkan mengenai penyaluran pembiayaan untuk UMKM, terlihat adanya penurunan porsi penyaluran DPK terhadap golongan usaha ini. Meskipun begitu, proporsi perbankan syariah pembiayaan ke sektor UMKM masih di atas batas yang ditetapkan oleh OJK yaitu 20 persen dari total baki pembiayaan. Dengan kata lain perbankan syariah masih relatif lebih berpihak dalam membantu kebutuhan dana UMKM. Oleh karena itu dengan keterbatasan modal, dana, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI), bank syariah seharusnya dapat lebih berkonsentrasi pada sektor UMKM. Gambar 2.5 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Golongan

Keterangan: *) Per Juni 2015 Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, diolah

9 | page

Tingkat kesehatan Mengenai tingkat kesehatan perbankan syariah beberapa indikator menunjukkan adanya penurunan dan perlu diwaspadai oleh manajemen bank syariah. Dari sisi profitabilitas dua indikator utama yaitu ROA dan ROE di triwulan-II 2015 menunjukkan angka yang lebih baik dari tahun 2014, namun masih lebih rendah dari tahun 2012 dan 2013. Untuk ROA khususnya, pencapaian perbankan syariah masih lebih rendah dari tingkat profitabilitas perbankan konvensional. Meningkatnya tingkat profitabilitas per Juni 2015 dibanding tahun 2014, terkait dengan meningkatnya FDR perbankan syariah. Kemudian, FDR perbankan syariah juga lebih baik dari perbankan konvensional. Dengan kata lain sektor perbankan syariah relatif lebih baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya untuk menghubungkan surplus units dan deficit units di dalam perekonomian tanah air. Meskipun lebih baik disisi penyaluran pembiayaan (FDR), namun tren peningkatan kredit bermasalah (NPF) pada beberapa tahun terakhir perlu diberi perhatian khusus oleh manajemen bank syariah. Dengan kata lain kinerja FDR yang tinggi seharusnya dibarengi oleh kualitas pembiayaan yang juga baik sehingga akan bermuara ke tingkat keuntungan yang lebih meningkat. Namun, ketika terjadi peningkatan FDR yang sejalan dengan kenaikan NPF maka perbankan syariah justeru tidak dapat menikmati hasil yang diinginkan secara maksimal. Kemudian, peningkatan NPF juga dapat menggerus rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah dimana beberapa tahun terakhir nilainya lebih rendah dari perbankan konvensional. Untuk periode Juni 2015 CAR perbankan syariah sudah jatuh ke titik 14,09 persen. Jika tren penurunan ini terus terjadi, terutama ketika CAR lebih rendah dari 14 persen maka OJK akan mengkomunikasikan ini ke pihak bank syariah agar segera menambah modal. Ketentuan ini juga sejalan dengan aturan BASEL dimana bank perlu menambah modal jika CAR berada di posisi13-14 persen. Tabel 2.1 Indikator Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah

Rasio

2012

2013

2014

2015*)

CAR

14.13% (17.43%)

14.42% (18.13%)

15,74 % (19.57%)

14.09% (20.28%)

ROA

2.14% (3.11%)

2.00% (3.08%)

0.79% (2.85%)

0.89% (2.29%)

ROE

24.06%

17.24%

5.85%

7.98%

NPF

2.22%

2.62%

4.33%

4.73%

FDR

100.00% (83.58%)

100.32% (89.70%)

91.50% (89.42%)

96.52% (88.46%)

BOPO  

74.97% (74.10%)

78.21% (74.08%)

94.16% (76.29%)

94.22% (81.40%)

Keterangan: *)Per Juni 2015, dalam kurung perbankan konvensional Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia, OJK

10 | page

Selain itu perbankan syariah tengah mengalami inefisiensi operasional. Kita dapat lihat bahwa rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) mengalami kecenderungan meningkat. Peningkatan biaya operasional ini perlu dikontrol oleh manajemen bank syariah agar tidak berdampak ke penurunan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, pengurangan jaringan kantor cabang dan karyawan dapat dianggap sebagai “pil pahit” yang membantu menyehatkan kembali perbankan syariah agar periode selanjutnya dapat menunjukkan kinerja keuangan yang membaik.

C. Outlook Perbankan Syariah 2016 Sesuai dengan prediksi beberapa lembaga internasional maupun institusi pemerintah, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun 2016 diperkirakan ada pada kisaran 5 persen. Prediksi ini dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan pelemahan ekonomi Tiongkok dan masih tingginya suku bunga yang ditetapkan The Fed dimana membuat Dolar AS tetap menguat terhadap Rupiah. Merespon situasi pasar yang tidak menentu dan masih lemahnya tingkat konsumsi domestik, diperkirakan BI-rate tidak akan kurang dari 7.5 persen khususnya di triwulan-I 2016. Kebijakan ini tentu saja berdampak pada tetap mahalnya cost of fund pembiayaan perbankan syariah. Meskipun bayang-bayang ketidakpastian situasi pasar masih menghantui prospek perekonomian tanah air di tahun depan, namun rencana pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur dapat menjadi pendorong agar kegiatan ekonomi kembali bergairah. Selain itu dengan dikeluarkannya beberapa paket kebijakan dan insentif oleh pemerintah dan OJK diharapkan dampaknya dapat dirasakan tahun depan. Tabel 2.2 Skenario Outlook Perbankan Syariah 2016 Skenario

Indikator Optimis

Normal

Pesimis

Pertumbuhan Aset

14,64-17,13%

12,76-14,63%

10,89-12,75%

Pertumbuhan Pembiayaan

15,05-17,01%

13,07-15,04%

11,10-13,06%

Pertumbuhan DPK

14,68-16,55%

12,79-14,67%

10,91-1278%

FDR

99,74-105,58%

90,89-99,73%

82,04-90,88%

Market Share

4.60-5,50%

4,44-4,65%

4.22-4.43%

Tahun 2016, diharapkan perekonomian nasional akan semakin pulih, terutama dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur dan semakin baiknya manajemen pemerintahan pusat dan daerah dalam penyerapan anggaran. Khususnya untuk proyek infrastruktur, perbankan syariah dapat mengambil peran terutama jika rencana OJK untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan penyimpanan dana hasil emisi sukuk khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tentu dapat berdampak ke peningkatkan ketersediaan dana yang selanjutnya dapat diterjemahkan kedalam pembiayaan dan laba yang lebih baik.

11 | page

Sementara itu berdasarkan informasi dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), situasi perekonomian dan sistem keuangan berada dalam situasi yang stabil. Kondisi ini didukung beberapa indikator perekonomian tanah air seperti deflasi, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan kenaikan IHSG. Meskipun volatilitas masih tinggi namun pemerintah menjamin bahwa akan ada perbaikan dan usaha untuk meningkatkan sisi penerimaan pemerintah di triwulan-IV 2015. Jika momentum ini dapat terus dijaga, maka harapan akan membaiknya ekonomi di tahun 2016 akan dapat terwujud. Meskipun ada harapan akan membaiknya perekonomian di tahun 2016, prediksi kami pertumbuhan aset perbankan syariah adalah positif di kisaran 12-15 persen (normal). Dengan kata lain aktiva perbankan syariah akan terus meningkat walaupun tingkat pertumbuhannya sulit untuk menyamai pencapaian pada periode 2010-2013 (20-50%). Selain itu kami perkirakan pertumbuhan pembiayaan dan DPK juga tidak akan banyak berbeda dengan pertumbuhan aset perbankan syariah. Tingginya ketidakpastian di pasar akibat tekanan global dan domestik masih berpotensi untuk menahan laju pertumbuhan bisnis perbankan syariah di tahun depan. Selain itu tingkat kompetisi dalam bisnis jasa keuangan akan semakin ketat terutama paska berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan dalam industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah dikarenakan masih terkendala beberapa masalah mendasar seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI yang mumpuni. Kemudian mengenai penyaluran pembiayaan, sampai triwulan II-2015, perbankan syariah tetap lebih superior dibandingkan perbankan konvensional. Oleh karena itu, kami prediksi, FDR perbankan syariah akan tetap lebih tinggi dari perbankan konvensional. Di satu sisi hal ini mencerminkan perbankan syariah cukup efektif dalam menjalankan fungsi intermediasinya di perekonomian. Namun, di sisi lain, yang perlu diambil perhatian adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan. NPF perbankan syariah di beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dan bahkan lebih tinggi dari NPL perbankan konvensional. Perkembangan ini perlu diwaspadai agar FDR yang tinggi tidak menjadi kontra produktif. Dengan kata lain, perbankan syariah perlu lebih prudence dalam penyaluran pembiayaan. Mengingat dana nasabah (DPK) digunakan dalam pembiayaan yang disalurkan, maka perbankan syariah perlu memastikan bahwa kualitas pembiayaannya tetap baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan nasabah. Selama ini tingkat persaingan industri perbankan syariah memiliki bentuk oligopoli. Artinya beberapa bank menguasai pangsa pasar perbankan syariah secara signifikan. Sebagian dari bank-bank tersebut mengkonsentrasikan pembiayaannya ke sejumlah sektor yang kini bermasalah. Akibat konsentrasi ini NPF menjadi membengkak dan mempengaruhi NPF industri perbankan syariah secara keseluruhan. Terkait dengan kondisi perekonomian dan persaingan di pasar keuangan tahun depan, maka target untuk melewati ambang batas 5 persen menurut prediksi kami masuk dalam skenario optimis. Artinya stakeholders perbankan syariah perlu melakukan usaha luar biasa (extraordinary efforts) untuk melampaui angka tersebut. Sejauh ini OJK sudah menyiapkan beberapa paket kebijakan untuk mendorong geliat industri perbankan syariah di tanah air. Meskipun begitu, tentu saja industri perbankan syariah perlu melakukan pembenahan

12 | page

internal agar kebijakan dan relaksasi aturan itu bisa efektif dan tentunya berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Strategi Untuk Mencapai Target Dalam rangka mencapai target di tahun 2016, industri dan stakeholders perbankan syariah perlu melakukan beberapa usaha seperti berikut: 1. Salah satu usaha yang perlu dilakukan perbankan syariah adalah menekan biaya operasional. Perbankan syariah dapat memanfaatkan program Laku Pandai (branchless banking) dari OJK. Dalam program ini, bank syariah dapat memanfaatkan jaringan induk konvensional atau melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat atau mitra terutama di daerah terpencil. Menurut OJK tiga Bank Umum Syariah papan atas sudah memaparkan rencana untuk menerapkan Laku pandai yang akan diimplementasikan di tahun 2016. Namun untuk penerapan sistem baru ini OJK mensyaratkan beberapa hal seperti: profil risiko yang baik, teknologi perbankan dengan didukung mobile banking, dan jaringan hingga Indonesia timur. Untuk mempermudah bank-bank syariah dalam penerapan sistim baru ini, OJK membuat pengecualian di mana membolehkan seorang agen suatu bank konvensional untuk menjadi agen bank lain selama bank itu adalah bank syariah. Situasi ini dapat dimanfaatkan khususnya oleh bank syariah yang induk nya telah lebih dulu menerapkan Laku Pandai. Jika ini dapat dilaksanakan maka bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah potensial di pelosok-pelosok negeri dengan biaya minimum. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah sisi product knowledge dari agen Laku Pandai yang menjadi mitra bank syariah. Dengan kata lain, mitra dari bank syariah selain dibutuhkan untuk meningkatkan pengumpulan dana, juga dapat menjadi ujung tombak yang mampu menjelaskan sistem dan mekanisme perbankan syariah pada masyarakat di daerah. 2. Tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah persaingan untuk mengumpulkan dana nasabah. Kondisi ini sebenarnya terjadi karena persaingan untuk pengumpulan dana nasabah tidak hanya terjadi antar bank saja, namun juga dengan institusi keuangan non-bank (IKNB) seperti takaful dan reksa dana. Oleh karena itu, beberapa dekade belakangan bank umum mulai mencari sumber dana non-deposito. Salah satu mekanisme yang banyak dilakukan oleh bank untuk meningkatkan ketersediaan dana adalah dengan sekuritisasi aset. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mentransformasi aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang yang kemudian dapat disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Keuntungan dari sekuritisasi pembiayaan ini adalah bank tidak perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan kembali dana yang sudah dikeluarkan khususnya pinjaman berjangka panjang seperti pembiayaan perumahan. Sejauh ini penggunaan sekuritisasi dalam konteks perbankan syariah nyaris tak terdengar. Tentunya sekuritisasi aset disini tetap dalam koridor dan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu OJK dan DSN perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk memudahkan dalam tahap eksekusi. 3. Selain itu perbankan syariah perlu melakukan diversifikasi pembiayaan ke sektor korporasi dan investasi. Ekspansi tentu saja harus tetap dalam koridor prinsip kehatihatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Pembiayaan di sektor korporasi umumnya memerlukan ketersediaan dana yang cukup besar.Terkait dengan hal itu, bank syariah perlu mencermati sektor-sektor mana saja yang potensial di tahun 2016. Misalnya

13 | page

sektor konstruksi dan sektor lainnya yang terkait berpotensi menunjukkan performa yang meningkat. Selain itu sektor lain yang juga berpotensi bagus adalah industri dengan kandungan bahan baku impor minimum seperti industri obat-obatan tradisional dan agribisnis. Selain itu perbankan syariah juga dapat melirik perkembangan ekonomi digital dimana pertumbuhan bisnis berbasis aplikasi (online) sedang booming beberapa tahun terakhir. 4. Penempatan dan pengurusan dana pemerintah pusat dan daerah oleh BUS dan UUS. Di Malaysia penempatan dana pemerintah dan government link companies (GLC) sangat mendukung tumbuh dan kembangnya perbankan syariah di negeri jiran tersebut. Kebijakan ini perlu diadopsi oleh pemerintah agar terjadi kenaikan signifikan dari aset dan DPK perbankan syariah tanah air khususnya yang memiliki tenor jangka menengah dan panjang. Dengan kata lain keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong tumbuh dan kembangnya industri perbankan syariah adalah mutlak. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah termasuk BUMN dan BUMD tidak raguragu untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam pengelolaan dana-dana pemerintah. Selain itu UU No. 34 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan haji mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pembentukan lembaga ini ditargetkan setahun sejak UU ini disahkan. Jadi diharapkan pengelolaan dana haji akan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu UU ini secara eksplisit juga mewajibkan keuangan haji dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah. Rencana ini tentu dapat meningkatkan dana bank syariah. 5. Perbankan syariah perlu untuk lebih fokus dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Terkait dengan pembiayaan untuk UMKM baru-baru ini OJK memberikan sinyal untuk memberikan insentif bagi konglomerasi keuangan yang memacu unit usaha syariahnya menyalurkan pembiayaan bagi UMKM. Dalam hal ini, OJK akan mengendurkan (relaksasi) aturan yang terkait dengan perhitungan modal inti jika proporsi pembiayaan terhadap UMKM melebihi 20 persen dari total seluruh pembiayaan yang disalurkan sebelum tahun 2018. Disini terlihat OJK serius untuk mendorong sektor UMKM untuk lebih memiliki akses kepada dana dari sistem perbankan. Di lain sisi, ini bisa menjadi peluang tersendiri bagi bank-bank syariah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan FDR nya dan juga tingkat keuntungan dari pembiayaan. Kemudian insentif ini juga akan lebih meningkatkan CAR bank syariah khususnya jika aturan untuk perhitungan modal inti bagi lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM diperlonggar. 6. Tren semakin meningkatnya NPF di perbankan syariah perlu mendapat perhatian serius agar tidak sampai ke tingkat yang dapat mendorong terjadinya insolvensi. Untuk itu bank syariah perlu mengharmonisasikan antara penyaluran pembiayaan (FDR) dan cost of funds. Sampai saat ini bank syariah selalu memiliki FDR yang lebih tinggi bank konvensional. Hal ini merupakan hal positif dari sisi optimalisasi fungsi intermediasi. Namun di saat yang sama terjadinya kenaikan NPF dapat menjadi sinyal bahwa bank syariah perlu lebih mengkaji kebijakan pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah perlu melakukan efisiensi dalam pengumpulan dana sehingga bisa meraih dana berbiaya murah. Setelah itu bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dengan biaya lebih rendah yang tentunya dapat lebih membantu nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga perlu lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis aplikasi pembiayaan sebelum mendapat persetujuan. Dalam proses ini

14 | page

bank syariah perlu melakukan monitoring sebelum dan sesudah pembiayaan diberikan. 7. Inovasi produk keuangan merupakan salah satu tantangan yang cukup berat dalam industri perbankan syariah. Terkait dengan hal itu bank syariah dapat memanfaatkan paket kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh OJK. Dalam paket yang berisi relaksasi aturan ini, perizinan untuk mengeluarkan produk keuangan baru menjadi dipermudah. Untuk itu, OJK akan mengeluarkan kodifikasi produk-produk keuangan syariah yang dapat menjadi panduan bagi bank syariah dalam membuat produk keuangan baru. Dengan kata lain selama ada dalam kodifikasi yang dikeluarkan OJK maka bank syariah tidak perlu mengurus perizinan produk tersebut. 8. Salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah adalah SDM yang skilfull dan knowledgeable. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, bank syariah perlu untuk menginvestasikan dananya untuk program sertifikasi untuk meningkatkan skill perbankan karyawan. Selain itu bagi karyawan yang akan diproyeksi ke level lebih tinggi perlu di berikan beasiswa dalam bidang keuangan dan perbankan syariah baik di dalam dan di luar negeri. Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah agar calon pimpinan bank syariah dapat mengupgrade pengetahuan dan kemampuan analyticalnya. Selain itu dalam industri yang sedang berkembang pesat ini diperlukan adanya program sertifikasi terutama untuk staf perbankan syariah. Program sertifikasi dalam bidang keuangan syariah ini perlu diperbanyak untuk menstandarisasi kemampuan dari staf perbankan syariah. Kemudian, program sertifikasi profesional ini juga penting terkait kesiapan perbankan syariah tanah air menghadapi MEA dan ABIF. Sejauh ini belum ada badan resmi yang melakukan sertifikasi bagi tenaga profesional di bidang keuangan dan perbankan syariah. Oleh karena itu stakeholders, OJK dan pemerintah perlu untuk membuat suatu badan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. 9. Hal lain yang seharusnya menjadi perhatian adalah investasi dalam teknologi informasi (TI). Dalam era ekonomi digital saat ini pemanfaatan TI dalam proses bisnis sudah semakin meluas dan menjadi suatu keharusan. Industri yang cukup besar dalam pengeluaran untuk sistem IT nya adalah industri perbankan dan jasa keuangan. Selain itu tren konsumen saat ini sudah menjadikan internet menjadi salah satu kebutuhan utama. Hal ini dapat dilihat dari lonjakan pengguna internet terutama saat era smartphone saat ini. Terkait dengan perkembangan tersebut, bank syariah tidak boleh ketinggalan dalam mengupgrade teknologi yang digunakan. Manfaat yang dapat dirasakan oleh bank syariah dengan sistem TI yang mutakhir adalah peningkatan jumlah nasabah dan efisiensi biaya. Jika kedua hal tersebut dapat tercapai maka kinerja bank syariah akan dapat lebih baik di tahun depan. 10. Dengan efektifnya penerapan MEA, khususnya ABIF, tingkat persaingan di pasar keuangan domestik akan semakin sengit. Bank-bank besar di wilayah Asia Tenggara akan memperluas ekspansinya ke tanah air untuk mengambil manfaat dari tingginya NIM perbankan Indonesia. Menghadapi kompetisi tersebut diperlukan bank syariah dengan tingkat modal yang cukup besar agar dapat bersaing dengan bank syariah lain dari negara tetangga. Oleh karena itu perlu dikaji kembali kemungkinan konsolidasi perbankan syariah agar tercipta lembaga keuangan syariah yang memiliki modal kuat dan jangkauan yang luas. Tujuan utamanya tentu agar perbankan syariah tanah air dapat ikut berkompetisi dengan konglomerat perbankan dari negara ASEAN lainnya.

15 | page

Sejauh ini bank syariah di tanah air hanya dapat masuk klasifikasi BUKU 1 dan BUKU 2. Dengan kondisi ini perbankan syariah memiliki keterbatasan untuk melakukan ekspansi baik dari sisi produk maupun jaringan. Oleh karena itu perlu adanya usaha terencana khususnya dari pemerintah untuk membentuk satu bank syariah yang kuat secara permodalan sehingga mampu lebih berbicara di panggung nasional dan regional. Disini pemerintah sebagai pemegang saham dapat berperan lebih aktif dengan cara mendorong merger bank-bank BUMN syariah. Meskipun rencana merger mungkin akan mendapat tantangan dari manajemen dan staf bank syariah namun dengan sosialisasi dan pendekatan yang rasional dan humanis, ide ini mungkin dapat lebih diterima internal bank syariah. Jika kesepuluh strategi ini dapat berjalan di tahun depan, Insha Allah indikator kinerja perbankan syariah akan berada dalam skenario optimis. Selain itu, target optimis dapat tercapai jika didukung oleh asumsi makroekonomi seperti menguatnya nilai tukar Rupiah, rendahnya tingkat inflasi dan membaiknya penyerapan APBN. Kemudian, membaiknya geliat ekonomi di beberapa sektor seperti konstruksi dengan maraknya proyek infrastruktur dan e-commerce yang sedang booming di era internet dan smartphone dapat memberikan harapan akan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun 2015 dan tentunya stabilisasi di pasar keuangan. Jika skenario optimis gagal diraih, perbankan syariah dapat mencoba untuk mendapatkan skenario normal. Untuk itu setidaknya perbankan syariah harus menjalankan enam strategi pertama yang fokus pada efisiensi biaya, sumber dana murah, dan peningkatan pendapatan agar tetap dapat mempertahankan kinerja yang tidak lebih buruk dari tahun 2015. Tetapi ketika enam strategi itu tidak terlaksana, maka mungkin kondisi perbankan syariah di tahun 2016 akan masuk ke dalam skenario pesimis.

16 | page

17 | page

18 | page

BAB 3 PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK ASURANSI DAN RE-ASURANSI SYARIAH

A. PENDAHULUAN Secara global, perkembangan industri asuransi syariah tidak terlepas dari perkembangan keadaan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi negara-negara berpengaruh seperti Amerika, Eropa, dan Tiongkok saat ini cukup mempengaruhi pertumbuhan aset industri keuangan syariah termasuk asuransi syariah global atau takaful. Perlambatan asuransi syariah tersebut terutama berasal dari chain effect hubungan dengan industri perbankan syariah dunia. Selama kurun 2014 hingga 2015 pertumbuhan perbankan syariah dunia mengalami perlambatan akibat kelesuan ekonomi global sehingga pada akhirnya juga memperlemah kinerja Industri asuransi dunia.

Gambar 3.1 Pangsa Pasar Takaful Dunia

ASEAN

Saudi Arabia GCC

Africa

South Asia

Levant

2% 3% 2%

15%

30%

48% Sumber: EY, 2014 Walaupun demikian, pasar asuransi Takaful global tumbuh sebesar dua digit selama periode 2007 -2012 dengan kontribusi senilai US$18.3 billion sampai dengan tahun 2013 lalu. Meskipun demikian, ukuran industri masih tetap terfragmentasi dan secara signifikan kecil dibandingkan aset keuangan Islam global dengan pangsa pasar 1,1%. Lembaga

19 | page

Ernst&Young (EY) memperkirakan pertumbuhan asuransi dunia masih tetap menjanjikan pada tahun 2016 mendatang di mana pertumbuhan asuransi syariah diperkirakan tumbuh sebesar 7 persen pada tahun 2016. Data terakhir menunjukkan Arab Saudi masih menjadi pasar terbesar industri keuangan syariah global dunia dengan pangsa pasar sebesar 48 persen pada tahun 2014.

B. ANALISA PERKEMBANGAN Sampai dengan Agustus 2015, jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia mencapai 50 untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dengan proporsi 33 persen dari total perusahaan asuransi di Indonesia (lihat Tabel 3.1.). Dari jumlah tersebut, 3 di antaranya adalah perusahaan asuransi syariah yang full pledged (3 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 3 perusahaan asuransi umum syariah) sedangkan 43 sisanya berbentuk unit syariah (18 unit syariah asuransi jiwa, 23 unit syariah asuransi umum, dan 3 unit syariah reasuransi. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sendiri memperkirakan bahwa daftar pemain asuransi syariah di Indonesia akan semakin panjang mengingat dalam waktu dekat diperkirakan akan ada 2 perusahaan asuransi yang akan membentuk unit asuransi syariah. Kedua pemain baru ini adalah pelaku asuransi jiwa. Tabel 3.1. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi Syariah di Indonesia 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

• Perusahaan

2

2

3

3

3

3

3

3

• Unit Syariah

13

17

17

17

17

17

17

18

• Perusahaan

1

1

2

2

2

2

2

3

• Unit Syariah

19

19

20

18

20

24

24

23

3

3

3

3

3

3

3

3

Asuransi Jiwa

Asuransi Umum

Reasuransi

Sumber: OJK, diolah Di tahun 2016 diperkirakan jumlah pelaku asuransi Syariah akan terus bertambah, terutama untuk asuransi jiwa Syariah. Hal ini dikarenakan secara umum asuransi jiwa lebih menarik untuk dimasuki pasarnya karena proteksi yang ditawarkan lebih banyak mengandung unsur investasi. Selain itu, penetrasi pasar asuransi Syariah yang masih rendah juga turut membuka peluang untuk menikmati pasar yang lebih besar (lihat Gambar 3.2). Peraturan pemerintah terkait modal minimum asuransi dan wacana spin-off dari beberapa perusahaan asuransi Syariah diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah pelaku asuransi Syariah di Indonesia, terutama untuk asuransi Syariah full pledge.

20 | page

Gambar 3.2 Tren Penetrasi Pasar Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber: OJK dan BPS, diolah Perkembangan industri asuransi syariah selama kurun waktu 2014-2015 terbilang cukup berarti di mana asset perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia naik 18,3% dari tahun 2014 sampai dengan Agustus 2015. Namun jika dibandingkan pertumbuhan aset (yoy) tahun lalu yang sebesar 20,03%, pertumbuhan aset tahun ini memang cenderung melambat. Walaupun demikian, pertumbuhan aset Industri asuransi Syariah di Indonesia terbilang cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan aset asuransi konvensional yang hanya tumbuh sebesar 15% pada kurun waktu yang sama. Sedangkan jika dilihat dari market share, hingga triwulan kedua 2015, market share aset asuransi Syariah pada total aset asuransi di Indonesia masih sebesar 5,05%. Aset industri Syariah di Indonesia sangat berpeluang untuk terus tumbuh seiring dengan tengah dipasarkannya asuransi mikro Syariah yang diharapkan dapat mencapai target pasar masyarakat dengan penghasilan rendah. Sedangkan untuk market share total kontribusi asuransi Syariah di pertengahan 2015 masih di kisaran 5,03%. Asuransi jiwa Syariah masih menjadi kontributor utama dalam proporsi kontribusi bruto asuransi Syariah di Indonesia. Peningkatan aset industri syariah di Indonesia ini juga diikuti oleh naiknya kontribusi bruto sebesar 31,7%, lebih rendah jika dibandingkan kenaikan klaim asuransi syariah sebesar 32,3%. Pertumbuhan kontribusi bruto yang lebih rendah dibandingkan dengan klaim dari nasabah dapat mengisyaratkan tekanan yang lebih tinggi bagi asuransi syariah pada tahun 2015 untuk menjaga kucukupan modalnya dalam melayani klaim dari nasabah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga menjadi isyarat bagi para pelaku usaha asuransi Syariah untuk terus melakukan perbaikan dalam proses pengelolaan risiko.

21 | page

Tabel 3.2. Kinerja Keuangan Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah (dalam Triliun Rupiah) Indikator

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Kontribusi Bruto

1,65

2,41

2,79

5,08

6,45

9,00

5,16

6,81

Klaim

0,49

0,80

1,08

1,42

1,76

2,56

1,67

2,21

Investasi

1,19

2,09

3,30

7,77

11,22

14,33

17,47

20,72

Aset

1,85

3,02

3,54

9,15

13,07

16,82

20,19

23,89

Sumber: OJK, diolah Selain itu, jika dianalisis lebih lanjut, pertumbuhan kontribusi bruto yang lebih rendah dari pada pertumbuhan klaim nasabah juga diiringi dengan peningkatan rasio klaim-kontribusi yang meningkat, setidaknya mulai dari tahun 2012 (lihat Gambar 3.3). Tren kenaikan klaim yang lebih tinggi dibandingkan perolehan premi masih membayangi pebisnis asuransi syariah sampai akhir bulan Agustus tahun ini. Dari data yang ada , tercatat sepanjang Januari sampai Agustus 2015, industri asuransi syariah membayar klaim dan manfaat lebih dari Rp 2 triliun. Angka ini naik 14,5% dibanding periode yang sama di 2014. Rasio pertumbuhan klaim ini lebih tinggi dibanding premi yang dikumpulkan. Pada rentang waktu yang sama industri asuransi syariah hanya mencatat pertumbuhan premi sebesar 13,8%. Tapi pertumbuhan klaim sampai Agustus kemarin menurun cukup besar dibanding posisi di akhir semester pertama lalu. Pada saat itu, pertumbuhan klaim mencapai 22% secara year on year. Sedangkan jika dibagi per segmen, asuransi jiwa syariah membayar klaim dan manfaat sebesar Rp 1,7 triliun per Agustus 2015. Sementara perusahaan asuransi umum syariah sebesar Rp 348 miliar. Ini menunjukkan rasio klaim-kontribusi pada asuransi umum Syariah lebih tinggi daripada asuransi jiwa Syariah. Gambar 3.3 Rasio Klaim-Kontribusi pada Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa Syariah

Sumber: OJK, diolah

22 | page

Secara umum, pola investasi industri asuransi Syariah per Agustus 2015 masih memiliki pola yang sama dari tahun sebelumnya (lihat Tabel 3.3.). Portfolio investasi masih sangat didominasi oleh deposito berjangka yang menawarkan fixed return, terutama pada asuransi umum Syariah (85%) dan reasuransi Syariah (88%). Sedangkan, investasi yang dilakukan oleh asuransi jiwa Syariah menunjukkan pola yang lebih terdiversifikasi karena sebagian besar investasinya tersebar di Deposito (34%), saham Syariah (31%), dan reksana dana Syariah (22%). Saham di sektor properti, konstruksi, dan consumer goods merupakan saham yang biasanya dibidik oleh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Namun diversifikasi tersebut ternyata membuat hasil investasi asuransi jiwa Syariah mendapatkan rapor merah. Anjloknya performa pasar saham yang diikuti dengan penurunan indeks menyebabkan hasil investasi menjadi negatif. Terlebih lagi karena asuransi jiwa Syariah didominasi oleh unitlink sehigga hasil investasinya akan sangat bergantung pada performa keuangan dari reksa dana dan saham syariah. Tabel 3.3. Komposisi Portfolio dan Hasil Investasi Asuransi dan Re-Asuransi Syariah (dalam Miliar Rupiah) per Agustus 2015 Jenis Investasi

Asuransi Umum

Asuransi Jiwa

Re-asuransi

2.022 (85,2%)

5.931 (34%)

789 (87,8%)

Saham Syariah

3 (0,1%)

5.489 (31,4%)

0 (0%)

Sukuk

179 (7,6%)

781 (4,5%)

42 (4,7%)

SBSN

81 (3,4%)

1.225 (7,0%)

23 (2,5%)

Reksa Dana Syariah

65 (2,7%)

3.938 (22,6%)

45 (5%)

Emas Murni

2 (0,1%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

24 (0,1%)

0 (0%)

BDHK/TDBUI

19 (0,8%)

0 (0%)

0 (0%)

Investasi Lain

1 (0,03%)

66 (0,4%)

0 (0%)

Total Investasi

2.372

17.453

898

Hasil Investasi

85

(848)

29

Deposito

Penyertaan Langsung

Sumber: OJK

23 | page

C. OUTLOOK ASURANSI DAN RE-ASURANSI SYARIAH 2016 Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia pada tahun depan masih sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini, secara umum industri asuransi dan reasuransi Syariah masih menunjukkan tren yang positif. Tren pertumbuhan kontribusi bruto dan pertumbuhan aset yang positif pada tahun 2015 menjadi sinyal bahwa industri asuransi dan reasuransi Syariah di Indonesia masih berpeluang untuk dapat terus tumbuh di tahun 2016. Selain itu, beberapa faktor pendukung juga dapat mendorong pertumbuhan industri ini, diantaranya adalah: 1. Beberapa waktu yang lalu isu yang cukup hangat diperbincangkan publik adalah terkait dengan sistem BPJS yang masih belum sesuai dengan Syariah. Secara tidak langsung, isu yang mencuat ke masyarakat turut meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk-produk asuransi yang sesuai dengan Syariah. Selama ini, literasi masyarakat akan asuransi masih sangat rendah, apalagi terhadap asuransi Syariah. Masyarakat masih belum terlalu concern terhadap aturan Syariah mengenai produk keuangan konvensional. Oleh karena itu, industri asuransi dan reasuransi Syariah harus dengan tanggap merespon gejala tersebut melalui perluasan dan ekstensifikasi media sosialisasi. 2. Untuk menggenjot laju pertumbuhan aset maupun investasi asuransi Syariah, mulai awal tahun 2015 OJK telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti rencana merekrut 10 juta agen asuransi dan 10.000 Sahabat Keuangan Maritim. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat pada layanan asuransi mikro/syariah dan juga untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di bidang perikanan dan kelautan. Untuk perekrutan agen asuransi, sasarannya adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja paruh waktu. Pada program ini, mereka akan dibekali pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi sehingga pendidikan formal tidak lagi menjadi standar kualifikasi untuk menjadi agen asuransi. Dengan adanya program perekrutan agen asuransi ini diharapkan pelayanan keuangan dari perusahaan asuransi tidak lagi menggantungkan pada kantor cabang maupun kantor pemasaran yang jumlahnya masih terbatas. 3. Sejak Oktober 2013, OJK mencanangkan pengembangan asuransi mikro syariah. Sampai dengan akhir 2014, pengembangan ini terus dilakukan, salah satunya adalah dengan peluncuran asuransi mikro syariah Si Bijak yang dilaksanakan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) bekerja sama dengan OJK. Dengan akad Tabarru dan Wakalah bil Ujrah, peserta cukup membayar kontribusi sebesar 50 ribu Rupoah dengan proporsi ujrah tabarru masing-masing sebesar 50%. Adapun manfaat yang diperoleh adalah santunan meninggal dunia sebesar 2,5 juta Rupiah, santunan pemakaman 500 ribu Rupiah, santunan untuk kehilangan penghasilan akibat bencana atau risiko terhadap kios/gerobak usaha sebesar 500 ribu Rupiah. Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sendiri menilai bahwa dengan sasaran penduduk dengan pendapatan rendah dan banyaknya penduduk Muslim di Indonesia, pertumbuhan aset asuransi mikro Syariah diharapkan bisa mencapai 49%. Selain itu, asuransi mikro Syariah juga diharapkan dapat menjadi tumpuan untuk mewujudkan keuangan inklusif pada sektor asuransi. 4. Dalam rangka peningkatan financial inclusion, pada tahun ini program Laku Pandai (branchless banking) mulai dijalankan oleh OJK. Program ini diharapkan dapat

24 | page

meningkatkan cakupan asuransi Syariah, khususnya asuransi mikro Syariah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Di dalam penerapannya, bank bisa menggunakan jasa para agen utuk memasarkan dan menawarkan produk di luar produk perbankan, termasuk produk asuransi mikro syariah. Layanan semacam ini jelas akan membantu proses distribusi dan pemasaran produk asuransi mikro syariah untuk menjangkau penduduk yang berpenghasilan rendah. 5. Berdasarkan amanat Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, semua asuransi di Indonesia sudah harus melakukan spin-off selambat-lambatnya sebelum tahun 2024. Bahkan OJK sendiri mentargetkan bahwa di tahun 2020 semua asuransi sudah melakukan spin-off. Dalam Undang-Undang tersebut, perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit usaha Syariah dengan nilai dana tabarru dan investasi peserta telah mencapai minimal 50% dari total nilai dana asuransi perserta pada perusahaan induk wajib melakukan pemisahan menjadi perusahaan asuransi atau reasuransi syariah full pledge. Pelaksanaan spinoff dianggap dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi syariah untuk dapat lebih berkembang melalui peningkatan volume bisnis, perluasan pasar dan peningkatan pangsa pasar. Di luar dari berbagai faktor pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan industri asuransi Syariah, masih terdapat beberapa isu yang perlu untuk menjadi fokus perhatian, di antaranya adalah: 1. Terkait dengan asuransi mikro Syariah, pelaku usaha mengaku mengalama kesulitan untuk memasarkan produk asuransi mikro Syariah. Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2014, polis asuransi ini masih sepi peminat, Pada tahun 2014, jumlah perusahaan yang memasarkan asuransi mikro Syariah sebanyak 53 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 6.169.404 orang. Ketua AASI menyatakan bahwa sebenarnya minat masyarakat berpendapatan rendah terhadap asuransi mikro Syariah cuup tinggi hanya saja mereka meminta ragam yang lebih bervariasi pada asuransi mikro Syariah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya adalah produk asuransi mikro yang dapat menanggung risiko terhadap ternak mereka maupun risiko gagal panen. Oleh karena itu, industri asuransi Syariah harus mampu untuk mulai memikirkan pengembangan dari produk ini menginat sebagai besar masyarakat berpenghasilan rendah bekerja di sektor pertanian maupun peternakan. Dengan memenuhi kebutuhan tipe asuransi mereka, diharapkan partisipasi masyarakat pada asuransi mikro Syariah dapat meningkat. 2. Selain dari aspek varian tipe produk asuransi mikro Syariah, masih banyak ceruk pasar yang belum tergarap. Salah satu usaha yang dapat diakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan BMT dalam proses penyaluran produk asuransi mikro Syariah. Namun demikian, necessary condition yang harus dipenuhi adalah terkait dengan perbaikan standar kualitas pelayanan dari BMT. 3. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi Syariah terkait dengan amanat Undang-undang dan peraturan OJK mengenai spin-off adalah mengenai kualitas sumber daya manusia dari para agen asuransi Syariah. Persoalan mengenai agensi dinilai sebagai salah satu hambatan bagi unit usaha asuransi Syariah untuk melakukan spin-off. Proporsi agen asuransi syariah yang tersertifikasi masih sedikit jumlahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK akan

25 | page

melakukan relaksasi mengenai agensi pada industri asuransi Syariah. OJK akan menyiapkan peraturan yang menyatakan bahwa agen asurasni dari perusahaan yang masih berada dalam satu grup dapat memasarkan produk, baik konvensional maupun produk Syariah, setelah UUS melakukan spin-off. Usaha OJK untuk melakukan relaksasi diharapkan dapat membantu percepatan porses spin-off UUS dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, isu mengenai sertifikasi agen asuransi Syariah ini memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja asuransi dan reasuransi syariah, maka proyeksi pertumbuhan kontribusi bruto dan pertumbuhan aset industri syariah di tahun 2015 adalah sebagai berikut: Table 3.4 Skenario Outlook

Indikator

Skenario Optimis

Normal

Pesimis

Market Share

5,4 - 6%

4,9 - 5,3%

4,5 - 4,8%

Pertumbuhan Aset

25 - 30%

18 - 24%

10 - 17%

1. Skenario Optimis: perkembangan asuransi syariah dunia dan juga Indonesia yang tidak terlepas dari perkembangan perbankan syariah membuat pertumbuhan asuransi syariah memang sedikit melambat di tahun 2015 dibandingkan tahuntahun sebelum 2014. Pertumbuhan perbankan syariah yang jika kita lihat dari sisi aset diperkirakan hanya tumbuh sebesar 11-12 persen hingga akhir tahun 2015 membuat pertumbuhan asuransi syariah juga melambat. Namun dari asumsi tersebut pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia masih akan tetap tumbuh tinggi jika dilihat dari sisi aset. Pada tahun 2015 pertumbuhan aset asuransi syariah diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 25 persen lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 20 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2016 yang diperkirakan akan tumbuh diatas 5 persen diprediksi akan meningkatkan laju petumbuhan asuransi syariah lebih tinggi sebesar 25-30 persen pada tahun 2016. Namun skenario pesimis ini tidak memperhitungkan dampak negatif seperti kenaikan suku bunga The Fed yang bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dan berimbas pada kinerja asuransi syariah di Indonesia. Untuk mengukur dampak tersebut skenario moderat dan pesimis dapat memberikan insight mengenai hal tersebut. 2. Skenario Moderat: dalam skenario moderat pertumbuhan aset asuransi syariah diperkirakan akan lebih kecil atau sama dengan pertumbuhan tahun 2015 di mana aset asuransi syariah akan tumbuh sebesar 18-20 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif melambat di angka 4.7 persen pada tahun 2015 turut akan menekan laju pertumbuhan aset asuransi syariah. Jika pertumbuhan ekonomi hanya berada dibawah 5% pada tahun 2016, diperkirakan pertumbuhan asuransi syariah hanya akan berada di angka 18 persen. Nilai dan yield investasi akan semakin rendah serta klaim asuransi akan lebih tinggi jika

26 | page

pertumbuhan ekonomi terus melambat. Sedangkan beban untuk mendapatkan dana funding akan semakin besar yang disebabkan perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat. 3. Skenario Pesimis: skenario pesimis pada tahun 2015 hingga 2016 lebih dititikberatkan pada kemungkinan naiknya suku bunga acuan bank sentral Amerika The Fed. Kenaikan suku bunga acuan the fed atau Fed Fund Rate (FFR) akan berdampak luas terhadap kinerja industri asuransi syariah. Pertumbuhan kredit perbankan dipastikan akan melambat jika kenaikan FFR diikuti oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit yang melambat akan mengurangi tingkat kontribusi atau premi nasabah dan berujung pada semakin rendahnya angka kontribusi. Pada sisi aset, naiknya tingkat suku bunga akan berdampak pada penurunan nilai investasi terutama surat berharga seperti saham, reksa dana, serta surat obligasi syariah atau sukuk. Dengan demikian, industri asuransi syariah akan terkena dua dampak sekaligus jika suku bunga FFR benar-benar dinaikan. Jika hal ini terjadi pertumbuhan aset asuransi syariah diperkirakan hanya mencapai 10-12 persen pada tahun 2016.

27 | page

28 | page

29 | page

30 | page

BAB 4 PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK PASAR MODAL SYARIAH

A. PENDAHULUAN Pasar modal syariah di Indonesia telah berusia hampir dua dekade. Sejak kelahirannya pada tahun 1997, pasar modal syariah terus tumbuh dengan tren yang meningkat. Sejauh ini pasar modal syariah telah memiliki beberapa produk keuangan seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan exchange traded fund (ETF) syariah dan inovasi transaksi berupa online trading syariah. Kemudian untuk infrastruktur hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di antara produk-produk keuangan syariah tersebut, saham dan sukuk tetap teratas dari sisi kapitalisasi dan nilai transaksi di pasar modal syariah Indonesia hingga tahun 2015 (lihat tabel 4.1). Terdapat potensi yang luar biasa besar bagi industri keuangan syariah di tanah air, terutama jika kita melihat komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan. Selain itu, trend pasar keuangan global adalah menuju kearah disintermediasi. Dengan kata lain, peran pasar modal lebih dominan daripada peran sistem perbankan (financial intermediaries) dalam alokasi sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pasar modal akan menjadi masa depan bagi perekonomian dan sistem keuangan bagi negara maju dan negara yang masuk dalam kategori emerging markets seperti Indonesia. Tabel 4.1 Statistik Perkembangan Pasar Modal Indonesia Jenis Efek Saham Obligasi Korporasi Obligasi Pemerintah Waran Right Instrumen Derivatif Sukuk Korporasi

2014 Nilai (Rp. Milyar)

2015* Nilai (Rp. Milyar)

1.453.392,36

864.953,51

2 23.463,60

2 38.995,90

1.113.000

900.490

898,89

257,11

31,03

15,98

149,18

132,79

7.105

8.444

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

206.100

282.900

Reksadana Konvensional (NAB)

230.225,59

251.206,55

11.236,00

11.389,76

Reksadana Syariah (NAB)

*Sampai Juli 2015 Sumber: Statistik Pasar Modal dan Laporan Triwulanan II, 2015, OJK Namun sampai saat ini, pengaruh industri keuangan syariah masih belum signifikan karena pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Berdasarkan informasi dari OJK, persentase pangsa pasar keuangan syariah adalah berkisar

31 | page

4,7 persen untuk Perbankan Syariah, 4,23 persen untuk NAB Reksa Dana Syariah dan 2,8 persen untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Khususnya untuk pasar modal syariah rendahnya pangsa pasar salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Menurut survei yang dilakukan OJK, hanya 6 persen dari total responden memiliki tingkat literasi yang cukup mengenai pasar modal syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya bersama antara stakeholders dan industri untuk lebih memasarkan ide pasar modal syariah ke pelosok negeri agar menjangkau seluruh masyarakat di tanah air. Masih rendahnya proporsi industri keuangan syariah dapat dimaknai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi lembaga keuangan syariah. Meskipun masih tumbuh secara positif baik dari sisi nilai aset maupun jumlah produk, namun di sisi lain industri keuangan konvensional mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Akibatnya pencapaian yang sudah diraih industri keuangan syariah belum bisa menaikkan posisinya di kancah persaingan sektor keuangan tanah air.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: SAHAM, SUKUK DAN REKSADANA SYARIAH 1. Analisis Perkembangan Saham Syariah Saham merupakan surat berharga (sekuritas) yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan individu atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sedangkan saham syariah adalah saham yang menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan yang jenis usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki rasio keuangan yang terkait dengan utang dan bunga tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah. Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah dua indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dibuat untuk memantau atau sebagai indikator pergerakan harga saham syariah di pasar modal. Selain itu indeks tersebut juga berfungsi sebagai indikator trend pasar, indikator tingkat profitabilitas and benchmark kinerja suatu portofolio. Menurut informasi dari OJK per Mei 2015 terdapat 328 saham yang masuk Daftar Efek Syariah (DES). Dari 328 tersebut, 317 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menjadi konstituen pembentuk ISSI dan sisanya sembilan saham tidak listing di bursa. Kemudian, menurut Bursa Efek Indonesia per 8 Juli 2015, jumlah emiten yang memenuhi kriteria saham syariah dan masuk dalam ISSI adalah sebanyak 317 emiten naik dari 306 emiten pada bulan Juli 2014. Komposisi konstituen dari ISSI ini senantiasa berubah mengikuti hasil review DES yang dikeluarkan oleh OJK secara berkala. Berdasarkan kelompok industri, saham-saham kategori perdagangan, jasa, dan investasi mendominasi sebesar 20 dan 26 persen dari komposisi sebaran saham-saham yang masuk ke dalam JII dan ISSI. Kemudian diikuti oleh sektor usaha properti, real estate, dan konstruksi serta industri barang konsumsi. Sementara itu tidak ada saham dari sektor keuangan yang masuk menjadi konstituen JII namun di ISSI terdapat satu emiten (PNBS, Bank Panin Syariah) yang masuk dalam daftar efek yang dicatatkan di bursa. Hal ini merupakan berita baik bagi sektor keuangan syariah dimana sudah ada lembaga keuangan syariah yang mau mencatatkan sahamnya di bursa sehingga kinerjanya dapat dipantau oleh investor dan stakeholders keuangan syariah lainnya.

32 | page

Gambar 4.1: Komposisi JII dan ISSI

(Sumber; BEI dan OJK, 2015) Pergerakan harga di pasar saham tanah air pada triwulan II-2015 sedang mengalami tren penurunan setelah sebelumnya sempat rebound paska terbentuknya pemerintahan baru pada bulan Oktober 2014. Meskipun begitu, memasuki triwulan III-2015 indeks saham kembali bergairah yang dibarengi oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun, sebagian analisis mewanti-wanti akan terjadinya koreksi terhadap kenaikan IHSG beberapa minggu terakhir. Tekanan eksternal seperti, gagalnya negosiasi utang Yunani dengan para kreditor, penjualan besar-besaran di pasar saham Tiongkok, dan menguatnya Dolar AS terhadap mata uang lain serta tekanan internal seperti menurunnya konsumsi domestik menyumbang terhadap pelemahan kinerja pasar saham tanah air. Sementara itu, turunnya indeks harga saham juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara maju seperti AS, Australia, Jerman dan Inggris. Di pasar ekuitas tanah air, performa pasar saham syariah tidak jauh berbeda dengan pasar saham konvensional. Perkembangan ini dapat dilihat pada gambar 4.2 dimana indeks ISSI dan JII berada dalam pola menurun yang seirama dengan IHSG. Pelemahan ekonomi global dan tingginya ketidakpastian di pasar modal mendorong sentimen negatif yang berakibat pada net sell yang dibukukan oleh investor asing sebesar Rp 1,7 triliun pada triwulan II-2015 setelah triwulan sebelumnya mencatatkan net buy sebesar Rp 5.4 triliun. Dengan kata lain, investor asing mengurangi investasinya di pasar saham domestik yang berakibat semakin memburuknya kinerja pasar saham. Dalam dunia pasar modal kondisi ini disebut dengan istilah bearish. Pasar Bearish terjadi ketika situasi di pasar tidak bergairah, lamban dan di bursa penjual lebih mendominasi dari pada pembeli. Tekanan jual yang kuat mengakibatkan harga-harga saham menjadi turun yang bermuara pada turunnya indeks harga saham. Kemudian, dalam situasi bearish ini yang perlu diwaspadai oleh pelaku dan pengawas pasar modal adalah adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba meraih keuntungan dengan caracara spekulatif yang melanggar hukum seperti short-selling.

33 | page

Gambar 4.2: Pergerakan JII, ISSI, dan IHSG

(Sumber: Bloomberg) Meskipun begitu, mungkin saja terjadinya net sell di pasar saham akibat diversifikasi yang dilakukan oleh investor asing terhadap portofolio asetnya. Dugaan ini didukung oleh informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang mencatat bertambahnya dana asing di surat utang negara (SUN) sepanjang tahun 2015. Dengan kata lain, ketidakpastian di pasar saham telah mengakibatkan investor asing memindahkan sebagian dananya dari pasar saham dan meinvestasikannnya di instrument yang lebih aman seperti obligasi dimana untuk saat ini menawarkan yield yang lebih menarik.

34 | page

2. Analisis Perkembangan Instrumen Sukuk Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2002. Secara bahasa sukuk bermakna sertifikat atau bukti kepemilikan. Kemudian dalam konteks keuangan, sukuk menurut The Islamic Financial Services Board (IFSB) didefinisikan sebagai: Sertifikat yang merepresentasikan hak milik proporsional oleh pemegang sertifikat di dalam bagian yang tidak terpisahkan dari aset yang menjadi dasar penerbitan dimana seluruh hak dan kewajiban ditanggung oleh si pemegang sertifikat tersebut. Gambar 4.3: Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia

(Sumber: Statistik Pasar Modal OJK, diolah) Kehadiran sukuk pada tahun 2002 merupakan suatu terobosan dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia karena mampu menjadi alternatif instrumen obligasi (surat hutang) bagi perusahaan-perusahaan yang memerlukan sumber dana eksternal. Dalam perkembangannya di tanah air, sukuk juga diproyeksi akan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menjadi salah satu agenda utama saat ini. Sejak tahun 2002 hingga triwulan-II 2015, sukuk korporasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hingga bulan Juli 2015, terdapat 80 emisi sukuk yang telah diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan 42 sukuk yang masih outstanding (38 sisanya sudah jatuh tempo dan dilunasi). Nilai emisi sukuk pada bulan Juli 2015 berdasarkan gambar 4.3 adalah sebesar Rp 14,48 triliun sementara nilai sukuk yang masih outstanding sebesar Rp 8,28 triliun.

35 | page

Table 4.2: Nilai Surat Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Per September 2015 Coupon

Mata Uang

SuratUtangNegara-Zero Coupon

Zero

IDR

Tradable

44.900

SuratUtangNegaraFixedCoupon

Fixed

IDR

Tradable

1.092.894

SuratUtangNegara-Variable Coupon

Variable

IDR

Tradable

104.180

SuratUtangNegaraFixedCoupon–US Dollar

Fixed

USD

Tradable

472.436

SuratUtangNegaraFixedCoupon-Japan Yen

Fixed

JPY

Tradable

30.600

SuratUtangNegaraFixedCoupon-Euro

Fixed

Euro

Tradable

36.783

SBSN-Zero Coupon

Zero

IDR

Tradable

5.390

SBSN-Fixed Coupon

Fixed

IDR

Tradable

156.157

SBSN-Fixed Coupon-US Dollar

Fixed

USD

Tradable

101.164

ObligasiPemerintah-Fixed

Fixed

IDR

Non-Tradable

224.347

ObligasiPemerintah-Variable

Variable

IDR

Non-Tradable

2.391

SBSN-SDHI

Fixed

IDR

Non-Tradable

35.197

Jenis

Status

Nilai (Rp. Miliar)

Total Nilai Surat Utang Negara (milyar rupiah) 2.306.439 (Sumber : Statistik Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, 2015) Sukuk korporasi yang diterbitkan di Indonesia sejauh ini hanya menggunakan dua jenis akad yaitu ijarah dan mudharabah. Dari sisi penggunaan akad sejauh ini, akad ijarah lebih banyak dipakai dibanding akad mudharabah. Menurut laporan triwulan II 2015 OJK, jumlah sukuk korporasi yang outstanding ada 42. Berdasarkan jumlah sukuk outstanding, sukuk dengan akad ijarah tercatat memiliki proporsi 64,29% sementara sukuk dengan akad mudharabah sebesar 35,71%. Sementara itu dari sisi nilai sukuk outstanding, sukuk ijarah memiliki proporsi 50,04% dan sukuk mudharabah sebesar 49,96%. Berdasarkan statistik tersebut dapat kita lihat sukuk ijarah unggul dari sisi jumlah. Namun dari sisi nilai outstanding sukuk ijarah dan sukuk mudharabah memiliki nilai yang hampir setara. Kemudian, jika dilihat dari jangka waktu sampai jatuh tempo dari sukuk outstanding, ratarata sukuk korporasi yang outstanding memiliki jangka waktu 6,5 tahun dengan nilai par dan nilai outstanding rata-rata sebesar Rp 201 miliar. Sedangkan sukuk negara (SBSN) pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 setelah keluarnya Undang-Undang No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sejak pertama kali dikeluarkan, sukuk negara telah mengalami perkembangan yang mengesankan. Sampai saat ini SBSN memiliki nilai outstanding sebesar Rp 298 triliun atau 13 persen dari total surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada September 2015 menunjukan nilai sebesar Rp 2.306 triliyun. Dari total sukuk yang diterbitkan pemerintah pada September 2015, Rp 35 triliyun diantaranya bersifat non-tradable atau tidak dapat diperjualbelikan di

36 | page

pasar sekunder yaitu sukuk yang diterbitkan khusus untuk dana haji Indonesia (lihat tabel 4.2). Jadi seperti tahun lalu, sukuk yang mengakomodasi dana haji masih dipegang oleh Kementerian Agama sampai masa jatuh tempo dan sejauh ini belum ada wacana untuk memperdagangkan sukuk tersebut di pasar sekunder. Tabel 4.3 Kepemilikan SBSN Domestik Per Agustus 2015 (dalam miliar Rupiah) INSTITUSI

Des-13

Des-14

Mar-15

Jun-15

Jul-15

Agt-15

TRADABLE

87.714

110.704

145.229

156.209

160.304

162.679

Total Bank

37.855

40.928

56.192

71.1

77.585

85.944

Bank Konvensional

30.673

8.708

47.753

61.312

67.342

74.423

7.182

8.708

8.439

9.788

10.243

11.521

230

175

376

1.285

1.146

91

18.427

23.640

26.148

29.666

29.800

29.027

Dana Pensiun

4.572

4.606

5.054

5.328

5.338

5.233

Perorangan

8.828

10.747

31.926

16.186

15.651

15.249

Bank Syariah Bank Indonesia Asuransi

Reksadana

2.428

4.026

4.363

5.015

5.382

5.460

11.120

10.642

13.115

16.635

13.948

10.535

3.712

7.232

8.054

10.992

11.455

11.140

NONTRADABLE

31.533

33.197

33.197

33.197

35.197

35.197

Kementrian Agama

31.533

33.197

33.197

33.197

35.197

35.197

118.707

143.901

178.426

189.406

195.501

197.876

Asing Lain-lain

TOTAL

(Sumber: Statistik Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, 2015) Sebagai salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang, sukuk dapat dikatakan sudah menjadi alternatif memperoleh dana untuk investasi dan proyek bagi pemerintah dan perusahaan. Untuk pasar modal di Indonesia, sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah (SBSN) sampai saat ini melebihi sukuk korporasi. Nilai sukuk pemerintah pada September 2015 berjumlah Rp 298 triliyun atau 36 kali lipat dari sukuk korporasi yang bernilai Rp 8,28 triliun. Dominasi SBSN atas sukuk korporasi sepertinya akan terus berlanjut di periode berikutnya mengingat banyaknya proyek infrastruktur yang pendanaannya berasal dari penerbitan sukuk oleh pemerintah.

37 | page

Gambar 4.4 Proporsi Kepemilikan SBSN Per Agustus 2015

(Sumber: Statistik Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, 2015) Sama seperti periode sebelumnya, SBSN banyak dimiliki oleh investor institusi seperti dana pensiun, perbankan, asuransi, reksa dana, dan sejenisnya (lihat tabel 4.3). Per Agustus 2015, investor sukuk (sukuk holder) terbesar adalah lembaga perbankan dimana bank konvensional memiliki sukuk senilai Rp 74.423 miliar dari total nilai SBSN yang mencapai Rp 197.876 miliar pada periode tersebut.. Sementara itu porsi kepemilikan perbankan syariah di SBSN masih rendah di mana per Agustus 2015, hanya menguasai sebesar 5,8 persen dari total SBSN outstanding. Selain bank, sukuk negara juga dimiliki institusi keuangan bukan bank (IKNB). IKNB seperti lembaga asuransi, dana pensiun, reksa dana masing-masing memiliki kepemilikan SBSN sebesar 14,67%, 2,64% dan 2,76% dari total SBSN yang outstanding. Selain itu Kementrian Agama tercatat juga sebagai pemilik sukuk negara sebesar 17,8 persen. Sedangkan untuk investor perorangan, porsi kepemilikannya terhadap total sukuk negara yang outstanding adalah sebesar 7,7 persen. Kemudian investor asing tercatat memiliki SBSN sebesar 5,32%. Kecilnya porsi asing pada sukuk negara mengindikasikan belum optimalnya promosi yang dilakukan untuk menggaet investor internasional. 3. Analisis Perkembangan Reksa Dana Syariah Reksa dana syariah merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang paling awal diluncurkan di pasar modal Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 sampai Agustus 2015 jumlah produk reksa dana syariah yang ditawarkan kepada masyarakat ada 85. Jika dibandingkan dengan jumlah produk reksa dana konvensional yang mencapai 926 produk, maka persentase produk reksa dana syariah mencapai 8,4 persen dari total produk reksadana yang tersedia di pasar. Sementara itu dari sisi NAB, proporsi reksa dana syariah terhadap total NAB reksa dana di Indonesia adalah 4,23%.

38 | page

Tabel 4.4 Reksa Dana Syariah Per Agustus 2015

No

Jenis Reksa Dana

Jumlah Reksa Dana Syariah Agt. 2015

Agt. 2014

1

Pasar Uang

10

1

2

Saham

25

20

3

Pendapatan Tetap

12

8

4

Campuran

18

5

Terproteksi

6

NAB Reksa Dana Syariah (Rp. miliar) Agt. 2015

Agt. 2014

932

29

5.153

3.142

609

523

17

1.683

3.970

18

18

1.646

1.179

Indeks

1

1

216

144

7

ETF

1

1

599

403

 

Total

85

66

10.838

9.390

(Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, OJK) Dari 85 produk reksa dana syariah per Agustus 2015, yang terbanyak dalam bentuk reksa dana saham sebesar 29,4 persen, diikuti produk reksadana campuran dan terproteksi dengan proporsi masing-masing sebesar 21 persen dan sisanya merupakan reksa dana pendapatan tetap, reksa dana indeks dan ETF (lihat table 4.4). Berdasarkan data tersebut, mayoritas produk reksadana syariah yang ditawarkan di pasar modal tanah air adalah reksadana saham. Reksadana saham unggul baik dalam jumlah produk (25) maupun dalam nilai (Rp 5,15 triliun). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Agustus 2014), dapat kita lihat pada periode Agustus 2015 secara agregat terdapat penambahan kuantitas dari reksa dana syariah baik dalam jumlah produk sebesar 29 persen maupun dari total nilai aktiva bersih (NAB) sebesar 15 persen. Kemudian, berdasarkan jenis produk, reksa dana pasar uang, saham, pendapatan tetap dan campuran mengalami penambahan jumlah produk yang ditawarkan. Sementara, reksa dana terproteksi, indeks dan ETF stagnan atau tidak ada penambahan jumlah produk. Perlu menjadi catatan di sini adalah kenaikan signifikan dari jumlah produk reksa dana pasar uang menjadi sepuluh produk dimana di periode sebelumnya kategori ini hanya memiliki satu jenis produk. Kenaikan signifikan reksa dana pasar uang juga dapat dicermati dari melonjaknya NAB produk tersebut ke posisi Rp 932 miliar atau naik sebesar 3.114 persen! Meningkatnya kecenderungan investasi masyarakat ke reksa dana pasar uang tidak terlepas dari situasi di pasar modal dan ekonomi yang sedang mengalami pelambatan. Ketidakpastian di pasar modal menyebabkan sebagian investor mengambil posisi aman dengan memindahkan dananya ke reksa dana pasar uang yang karakteristik portofolio asetnya memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih pendek dengan risiko minimum. Dengan kata lain, mengingat saham memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibandingkan obligasi (sukuk) dan surat berharga pasar uang, sebagian investor menghindari meningkatnya risiko portfolio mereka akibat memburuknya pasar ekuitas domestik. Sementara itu, walaupun tidak ada penambahan produk baru, tetapi NAB reksa dana terproteksi, reksa dana indeks dan ETF syariah mengalami kenaikan masing-masing 39,6%, 50% dan 48,6%.

39 | page

Meskipun tengah dilanda tingkat ketidakpastian yang tinggi, situasi di pasar modal ini oleh sebagian investor dan manajer investasi juga dapat dianggap sebagai suatu peluang untuk membeli aset keuangan yang nilainya sedang jatuh (undervalue). Investor yang sanggup berinvestasi ke surat berharga atau produk keuangan yang tengah turun kinerjanya merupakan mereka yang menyukai risiko dan memiliki harapan positif di masa depan dan memiliki jangka waktu investasi yang panjang. Selain, itu dalam dunia investasi adalah hal yang lumrah ketika investor membeli aset dengan harga rendah untuk dijual kembali di harga tinggi (buy low sell high). Gambar 4.5 Persentase NAB Reksa Dana Terhadap Total NAB

(Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, OJK, diolah) Kecenderungan ini dapat kita lihat pada gambar 4.5 dimana persentase NAB dari reksa dana saham meningkat ke posisi 47.55 persen dari total NAB reksa dana syariah atau tumbuh sekitar 64 persen dari periode sebelumnya. Angka ini menjadi menarik karena pertambahan proporsi investasi reksa dana pada pasar saham justeru terjadi ketika pasar saham sedang mengalami penurunan terutama sejak Maret 2015.

40 | page

Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Reksa Dana Konvensional

(Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, OJK, diolah ) Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Reksa Dana Syariah

(Sumber: Statistik Pasar Modal Syariah, OJK, diolah) Tekanan inflasi yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat dianggap menyumbang kepada menurunnya kinerja dari emiten di pasar modal. Selain itu faktor eksternal seperti krisis di Yunani, menguatnya nilai Dolar AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok juga ikut memicu pelemahan perekonomian dan pasar modal domestik. Secara umum meskipun mengalami peningkatan dalam jumlah produk yang ditawarkan, namun kinerja reksa dana yang diukur dari NAB mengalami penurunan khususnya untuk triwulan II dan III-2015. Menurunnya performa NAB reksa dana ini menimpa baik reksa dana konvensional maupun syariah. Jadi risiko yang tengah menghinggapi pasar modal tanah air saat ini dapat digolongkan sebagai risiko sistemik yang tidak dapat di mitigasi

41 | page

hanya dengan melakukan diversifikasi aset-aset keuangan baik oleh manajer investasi maupun investor reksa dana. Meskipun begitu, pasar tetap memiliki ekspektasi positif di triwulan IV-2015 dimana diharapkan adanya realisasi dari proyek-proyek infrastruktur dan penyerapan APBN yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kembali performa pasar keuangan Indonesia.

C. OUTLOOK SAHAM SYARIAH, SUKUK, DAN REKSADANA TAHUN 2016 Ditengah pelambatan ekonomi saat ini industri pasar modal syariah perlu untuk berbenah diri menyonsong tantangan kedepan yang lebih berat. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi baik dari segi produk maupun strategi aliansi dengan lembaga lain untuk memperluas penetrasi pasar. Selain itu, stakeholders dan lembaga keuangan syariah seharusnya tidak terlalu terpaku pada sudut pandang keuangan konvensional (mainstream finance) dalam melakukan inovasi produk. Diharapkan lembaga dan stakeholders keuangan syariah mau lebih menggali kembali khazanah kekayaan ilmu keuangan syariah yang masih kurang dimanfaatkan. Jika ini bisa terlaksana, maka keuangan syariah dengan karakter yang unik dan jauh berbeda dari keuangan konvensional dapat muncul kepermukaan. Selain itu secara umum, OJK dan instansi terkait perlu segera merealisasikan insentif bagi perusahaan yang ingin menerbitkan efek atau instrumen keuangan syariah. Insentif di sini sangat diperlukan mengingat segmen keuangan syariah merupakan industri potensial yang baru di tanah air. Oleh karena itu, sangat wajar jika pemerintah memberikan kelonggaran kepada emiten agar mau menerbitkan efek syariah. Secara khusus, insentif di sini dapat berupa pemotongan biaya pendaftaran, biaya perizinan dan biaya tahunan. Selain itu perlu diwaspadai adanya spekulan yang mencoba mengambil keuntungan di tengah menurunnya kinerja pasar saham dengan melalui cara yang melanggar ketentuan seperti short-selling. Praktik-praktik seperti ini perlu diberikan hukuman yang tegas agar tidak menambah buruk kinerja pasar modal di tanah air. Kemudian untuk menambah basis investor di pasar modal syariah, OJK dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai instrumen keuangan syariah yang ada di tanah air. Untuk sosialisasi ini OJK dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi. Selain sosialisasi yang tidak kalah penting adalah perlunya pengajaran mata kuliah yang membahas secara teori dan praktik pasar modal syariah. Kemudian, sosialisasi juga perlu dilakukan melalui tokoh masyarakat dan alim ulama di tengah masyarakat. Di sini masyarakat perlu di beri pemahaman mengenai alternatif wahana investasi di pasar modal di luar bentuk investasi klasik seperti dalam investasi emas, tanah, deposito dan properti. 1. Outlook Saham Syariah Tahun 2016, kinerja pasar saham diperkirakan akan membaik secara moderat jika paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah di respon secara positif oleh pelaku usaha. Pemerintah telah banyak mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dan bisnis yang intinya adalah menghapus peraturan (deregulasi) yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, membaiknya penyerapan APBN di triwulan III dan IV 2015 dapat meningkatkan transaksasi perdagangan, investasi dan daya beli masyarakat. Diharapkan tren positif ini dapat berlanjut ke tahun 2016.

42 | page

Usaha buy back saham yang dilakukan emiten BUMN setidaknya juga dapat membantu menyemarakkan lagi perdagangan saham dan mendongkrak kinerja IHSG . Selain itu aksi korporasi ini juga diharapkan akan meningkatkan rasio tingkat keuntungan dan harga pasar dari saham perusahaan pelat merah tersebut. Dengan membaiknya situasi di pasar saham secara keseluruhan maka pasar saham syariah diprediksi juga akan ikut bergairah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas dari pemerintah saat ini. Oleh karena itu, investor perlu mencermati emiten-emiten sektor konstruksi khususnya yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Di lain sisi, di tengah tren menguatnya Dolar AS, investor juga perlu melirik kinerja emiten yang memiliki kandungan bahan baku lokal tinggi atau yang memiliki orientasi ekspor. Dengan diversifikasi yang cermat, investor dapat memitigasi risiko dari memburuknya kinerja pasar saham. Meskipun ada harapan positif di tahun 2016, namun faktor global seperti belum pulihnya Eropa, menguatnya Dolar AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok, mungkin akan tetap membayangi perbaikan kinerja pasar saham di tahun depan. Table 4.5 Outlook Saham Syariah 2016 Indeks Syariah

Skenario Optimis

Normal

Pesimis

JII

693 - 718

667 - 692

641 - 666

ISSI

171 - 180

161 - 170

151 - 160

Kemudian mengenai prediksi kinerja indeks saham syariah di pasar modal tanah air, yaitu Nilai Indeks JII berada di posisi 667 – 692 dan Nilai Indeks ISSI berada di kisaran 161 – 170 jika tidak ada perubahan signifikan dalam perekonomian tanah air dan masih adanya ancaman berupa tekanan eksternal seperti naiknya suku bunga acuan The Fed, melambatnya ekonomi Tiongkok dan tekanan internal seperti menurunnya konsumsi domestik. Jadi pasar masih cenderung bearish. Selain itu dengan keluarnya beberapa paket kebijakan dari pemerintah seperti yang terkait dengan perpajakan dan kemudahan investasi diharapkan dapat lebih mendorong belanja modal emiten di tahun 2016. Selain itu indeks syariah dapat mencapai posisi optimis jika proyek infrastruktur pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pemberian insentif serta relaksasi aturan dapat di respon positif oleh emiten dan pelaku pasar. 2. Outlook Sukuk Tahun 2016 Perkembangan sukuk di tahun 2016 diprediksi masih dimotori oleh sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah (SBSN). Penerbitan sukuk baru selain ditujukan untuk menutup defisit APBN juga pembiayaan proyek infrastruktur atau yang dikenal dengan Project-Based Sukuk (PBS). Terkait dengan maraknya proyek infrastruktur, perkembangan dari sukuk akan lebih mengarah kepada asset-backed sukuk setelah sebelumnya sukuk yang diterbitkan lebih banyak dalam bentuk asset-based. Maksudnya, kedepan akan lebih banyak sukuk baru yang diterbitkan dimana aset yang menjadi dasar penerbitan adalah proyek infrastruktur yang dibiayai itu atau lebih dikenal dengan project financing. Kondisi ini merupakan harapan ideal dimana struktur sukuk akan lebih lebih memenuhi kaidah yang sesuai dengan syariah (syariah-compliant).

43 | page

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, nantinya sukuk berbasis proyek akan berjumlah sebesar Rp 13,67 triliun. Sebelumnya, dalam APBN 2015, sukuk berbasis proyek hanya senilai Rp 6,94 triliun. Pada tahun 2016 SBSN akan diprediksi meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan dana infrastruktur dan permintaan instrumen pembiayaan berbasis syariah. Ditengah ketidakpastian dan muramnya pasar keuangan global, instrumen keuangan syariah seperti sukuk dapat menjadi alternatif bagi investor lokal dan internasional yang ingin menanamkan dananya di surat berharga jangka panjang. Terkait dengan hal itu, kunjungan Presiden dan kabinet di Timur Tengah dapat di follow up untuk lebih memperluas basis investor surat berharga syariah di tanah air. Terkait dengan hal itu, menurut informasi dari Kementrian Keuangan, Noor Bank dari Uni Emirat Arab berencana untuk berinvestasi lebih dari 500 juta dolar AS di sukuk yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Kemudian terkait dengan tidak disetujuinya penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN dalam APBN 2016, maka perusahaan pelat merah tersebut dapat menerbitkan sukuk untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Diharapkan sektor korporasi dapat lebih memainkan peran dalam pasar modal syariah yang selama ini di dominasi oleh SBSN. Dengan semakin banyaknya korporasi yang menerbitkan sukuk maka diharapkan pasar modal syariah tanah air akan lebih marak dan lebih terekspos ke dunia internasional. Implikasi dari penggunaan instrumen sukuk sebagai pengganti PMN ini tentunya juga akan mengurangi defisit di APBN 2016. Namun beberapa permasalahan seputar sukuk diprediksi akan menjadi tantangan di tahun 2016 seperti: •

Tingginya ekpektasi hasil (yield) sukuk. Menguatnya Dolar AS, melambatnya perekonomian Tiongkok berdampak pada muramnya perekonomian di tanah air. Kondisi ini meningkatkan risiko sistemik yang berakibat investor menganggap surat-surat berharga Indonesia lebih berisiko. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya modal di tanah air. Dengan kata lain, pemerintah maupun korporat yang berniat menerbitkan sukuk baru harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi kepada calon pembeli.

•

Selain hal tersebut di atas, yang tidak kalah penting adalah mengenai struktur sukuk korporasi yang diterbitkan di Indonesia. Selama ini dalam struktur sukuk korporasi di tanah air tidak terdapat special purpose vehicle (SPV) yang berupa suatu entitas komersil yang dibentuk untuk menjamin tidak terganggunya arus kas ke investor. Adanya SPV dalam skema sukuk merupakan suatu yang lazim dalam pasar modal syariah dan dapat menjadi suatu daya tarik untuk menarik lebih banyak investor internasional. Kelebihan dari adanya SPV dalam suatu sukuk adalah underlying asset yang sudah di transfer dari originator sukuk SPV tidak dapat diklaim oleh kreditor dari perusahaan penerbit sukuk. Oleh karena itu, OJK dan instansi terkait perlu untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaan dalam membuat struktur sukuk agar dapat dipedomani oleh emiten penerbit sukuk.

44 | page

Table 4.6 Outlook Sukuk 2016 (dalam trilliun rupiah)

Nilai Emisi Sukuk

Skenario Optimis

Normal

Pesimis

SBSN

70,80 - 78,49

63,10 - 70,79

55,31 - 63,00

Sukuk Korporasi

1,70 – 1,784

1,606 – 1,69

1,521 – 1,605

Mengenai prediksi outlook untuk tahun 2016, diperkirakan SBSN berpotensi untuk mencapai target optimis dengan nilai emisi sekitar Rp 70,8 – 78,49 triliun. Skenario ini dapat tercapai dengan memperhatikan rencana proyek infrastruktur pemerintah yang akan semakin marak di tahun 2016. Selain itu diperkirakan juga akan terjadi peningkatan nilai emisi dari sukuk korporasi terutama terkait dengan keinginan dari anggota KADIN untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik dan pelabuhan. Selanjutnya, penerbitan sukuk korporasi juga akan menjadi alternatif pendanaan terutama bagi BUMN terkait dengan ditolaknya PMN oleh DPR di APBN 2016. Terkait dengan komitmen dari Asian Infrastructure Investment (AIIB) yang ingin membiayai pembangunan infrastruktur Indonesia, maka hal ini dapat menurunkan proyeksi penerbitan sukuk negara. Dengan kata lain, pemerintah mungkin akan melihat peluang pendanaan proyek infrastruktur dengan biaya murah. Mengingat ada kecenderungan naiknya yield surat utang Indonesia, maka hal ini dapat mendiscourage pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak sukuk di tahun depan. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menurunkan target emisi sukuk ke skenario normal. Khusus untuk sukuk korporasi, masalah struktur sukuk tanpa SPV mungkin dapat menjadi hambatan terutama untuk mengundang investor internasional. Penggunaan SPV merupakan hal yang biasa dalam penerbitan surat berharga berbasis aset. Dengan kata lain SPV dapat menjamin arus kas ke investor sukuk seandainya perusahaan penerbit mengalami kesulitan keuangan. Namun jika aturan main tentang SPV belum segera diterbitkan, maka diperkirakan sukuk korporasi akan berada di posisi normal. 3. Outlook Reksadana Syariah Tahun 2016 Reksa dana merupakan wahana investasi kolektif yang menghimpun dana investor individu (retail) kedalam suatu produk keuangan yang di kelola oleh suatu manajer investasi. Keuntungan dari investasi dalam reksa dana adalah adanya diversifikasi portofolio aset yang sulit dilakukan oleh investor retail karena keterbatasan dana dan kemampuan menganalisis tingkat profitabilitas and risiko investasi pada efek tertentu. Khusus untuk reksa dana syariah, dana masyarakat yang telah dikumpulkan kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga pasar modal dan pasar uang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu performa reksa dana sangat terkait dengan performa sekuritas syariah di pasar modal. Ketika situasi pasar tidak menentu seperti di tahun 2015, maka pelaku pasar akan lebih hati-hati dalam melakukan manajemen portofolio aset-aset keuangan. Diprediksi investor yang menghindari risiko akan cenderung untuk menempatkan dananya ke produk reksa dana yang minim risiko seperti reksa dana pasar uang dan terproteksi. Meskipun tentu saja akan ada yang berpikir sebaliknya, yaitu ketika pasar sedang bearish maka saat itu adalah saatnya untuk membeli atau berinvestasi.

45 | page

Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis baik dari regulator maupun pelaku usaha dalam mensikapi permasalahan melambatnya ekonomi dalam jangka pendek ini: •

OJK selaku lembaga pengawas dan regulator pasar modal perlu lebih memberikan edukasi dan pemahaman yang benar tentang produk-produk keuangan (financial literacy) khususnya yang terkait pasar modal seperti reksa dana. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang benar mengenai risiko investasi. Sehingga, publik dapat lebih berhati-hati dalam menganalisis situasi sebelum memutuskan investasi pada produk keuangan tertentu.

•

Banyaknya proyek infrastruktur memerlukan pendanaan jangka panjang dengan instrumen seperti sukuk. Terkait dengan hal itu, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk investasi dana lansung. Tentu saja investor retail memiliki keterbatasan dari sisi dana dan kemampuan menganalisis tingkat keuntungan dan risiko investasi. Maka disini diperlukan peran perusahaan investasi dan manajemen portofolio professional untuk memudahkan keikutsertaan investor individu di dalam investasi sukuk melalui instrumen reksa dana berbasis sukuk.

•

Selain itu OJK perlu merealisasikan relaksasi terhadap aturan yang membatasi suatu reksa dana yang memiliki portoflio suatu efek lebih dari 10%. Aturan ini sangat menyulitkan manajer investasi dalam membuat produk reksa dana syariah karena keterbatasan efek syariah yang tersedia di pasar. Jika aturan ini bisa diperlonggar, maka manajer investasi dapat lebih leluasa untuk membuat produk reksa dana atau mengalokasikan dana kelolaan dalam efek syariah yang jumlahnya masih terbatas itu. Table 4.7 Outlook Reksa Dana Syariah 2016

Indikator Reksa Dana Syariah Pertumbuhan NAB Pertumbuhan Produk

Skenario Optimis

Normal

Pesimis

13,00 – 15,64%

10,26 – 12,90%

7,61 – 10,25%

9,76 – 11,35%

8,16 – 9,75%

6,56 – 8,15%

Kemudian untuk outlook reksa dana di tahun 2016, dapat mencapai target optimis dengan pertumbuhan NAB di kisaran 13 – 15,6 % dan pertumbuhan produk sekitar 9,76 – 11,35% jika ketiga langkah strategis dalam pengembangan industri reksa dana syariah dapat terlaksana. Selain itu, hal ini tentunya tidak terlepas dari kinerja harga saham di pasar modal tanah air. Dengan kata lain, jika pasar saham menunjukkan kecenderungan bullish maka situasi ini akan berdampak positif terhadap meningkatnya NAB reksa dana syariah. Namun, jika situasi pasar saham cenderung bearish maka diprediksi pertumbuhan reksa dana syariah hanya akan mencapai posisi normal. Dalam kondisi normal, situasi di pasar modal pada tahun 2016 kurang lebih sama dengan situasi di tahun 2015. Kemudian, situasi ini mengharuskan manajer investasi dan juga investor reksa dana untuk mengalihkan dananya ke reksa dana yang berisiko rendah dengan tenor jangka pendek seperti reksa dana pasar uang.

46 | page

47 | page

48 | page

BAB 5 PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

A. PENDAHULUAN Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada awalnya didirikan sebagai institusi yang menyediakan jasa keuangan kepada penduduk yang tidak dapat terlayani oleh bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang harus dimiliki. Selain itu, LKM juga didirikan sebagai support system bagi pengusaha dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Pembagian LKM non bank sendiri terdiri dari LKM non-bank formal (seperti koperasi, koperasi jasa keuangan syariah, lembaha dana kredit pedesaan) dan LKM non-bank non-formal (seperti Baitu Maal wa Tamwil dan program arisan).

B. ANALISA PERKEMBANGAN LKM SYARIAH: BPRS, BMT, DAN KOPERASI SYARIAH 1. Analisa Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BRPS) Secara historis, BPRS merupakan penjelmaan dari lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Desa, Bank Kredit Desa, dan lembaga keuangan sejenis lainnya. Sehingga jelas bahwa berdirinya BPRS di tahun 1991 memang ditujukan untuk menjadi lembaga intermediasi keuangan yang dapat menjangkau daerah yang tidak terjangkau oleh Bank Umum Syariah. Sejak tahun 2009, jumlah BPRS bertambah dari 138 di tahun 2009 menjadi 161 di bulan Juni 2015. Hingga saat ini, Jawa Timur merupakan provinsi dengan proporsi BPRS tertinggi (sebanyak 29 BPRS), disusul oleh Jawa Barat (sebanyak 28 BPRS). Jika dilihat dari persebaran BPRS per provinsi, memang terpetakan bahwa persebaran BPRS masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja rata-rata per tahun BPRS adalah sebesar 8%, masih lebih kecil dibanding Bank Umum Syariah (yaitu 21% per tahun) dan Unit Usaha Syariah (yaitu 10% per tahun). Gambar 5.1. Proporsi BPRS berdasarkan Total Aset

Sumber: OJK, diolah

49 | page

Dari segi proporsi BPRS berdasarkan total asset, terlihat perkembangan yang cukup progresif. Proporsi BPRS dengan total aset lebih dari 10 Miliar Rupiah naik dari 38% di tahun 2009 menjadi 75% di tahun 2015. Selain itu, proporsi BPRS dengan total aset di bawah 1 Miliar Rupiah mempunyai tren yang menurun setiap tahunnya (lihat Gambar 5.1. ).

Sumber: OJK, diolah Secara level, BPRS memiliki persaingan pada tingkat yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional dan bank komersil unit mikro. Seperti yang terlihat pada Gambar 5.2., Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditempatkan di BPRS mempunyai tren meningkat dari tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18% per tahun. Pertumbuhan rata-rata DPK ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata DPK BPR yaitu sebesar 11% per tahun (lihat Gambar 5.3.).

Sumber: OJK, diolah Dilihat dari komposisi penghimpunan DPK pada BPRS, deposito dengan akad mudharabah masih mendominasi dengan proporsi sekitar 62% - 63% terhitung sejak tahun 2012. Sedangkan untuk tabungan, terdapat pergeseran tren dimana sejak tahun lalu proporsi wadiah saving accounts mempunyai proporsi lebih tinggi dibanding mudharabah saving accounts (lihat Gambar 5.5.) Untuk saving accounts, BPRS menawarkan imbal hasil sebesar 3,93% pada Juli 2015, dimana imbal hasil ini lebih tinggi dibandingkan imbal hasil saving accounts yang diberikan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (yaitu sebesar 3,32%). Sebagai lembaga pembiayaan mikro, BPRS menunjukkan progress yang signifikan terhadap tren pembiayaan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan rata-rata pembiayaan sebesar 20% per tahunnya dan otal pembiayaan BPRS per Juli 2015 yang

50 | page

naik sebesar 250% terhitung sejak 2009 (lihat Gambar 5.2.). Sebagai Bank yang dinilai dapat menyentuh kalangan usaha UMKM, pembiayaan yang dillakukan BPRS diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengembangan UMKM tersebut. Idealnya, BPRS yang memiliki cakupan wilayah rural untuk memiliki hubungan yang berbasis pada relational lending dengan kliennya. Namun, tren dari tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2015 menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli) masih sangat mendominasi dibandingkan akad yang berbasis partnership dan profit-loss sharing. Secara persisten pembiayaan dengan akad murabahah mendominasi sekitar 79% - 80% dari total pembiayaan (lihat Gambar 5.6.).

Sumber: OJK, diolah Dari awal dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Kepres No. 38 tahun 1988, Bank Perkreditan Rakyat didirikan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Sejalan dengan itu, sebagai versi Syariah dari BPR, BPRS meneruskan komitmen tersebut dengan mengutamakan porsi pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah. Sampai dengan pertengahan 2015, 59% pembiayaan disalurkan kepada usaha kecil dan menengah dan sisanya kepada sektor non UKM (lihat Gambar 5.7.). Proporsi ini hampir serupa jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan kepada UKM yang dilakukan oleh BPR konvensional. Pembiayaan BPRS dapat dialurkan secara langsung maupun melalui linkage program. Proporsi pembiayaan untuk modak kerja masih memiliki proporsi tertinggi (yaitu sebesar 45% di tahun 2015) walaupun dengan tren yang menurun setiap tahunnya. Di sisi lain, proporsi pembiayaan yang digunakan investasi terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2010 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 28% setiap tahunnya (lihat Gambar 5.8.). Sedangkan untuk pembiayaan berdasarkan sektor, sekitar 30% disalurkan untuk sektor perdagangan (lihat Gambar 5.9.).

51 | page

Sumber: OJK, diolah Sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan, BPRS dapat mejalankan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat dari Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 135.7% di tahun 2015 dimana angka ini lebih tinggi dari Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR konvensional (yaitu sebesar 80,86% di tahun 2015). Mengingat sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan untuk UKM yang memang rentan akan risiko, sudah sewajarnya bila Non Performing Financing (NPF) BPRS lebih tinggi dari pada Non Performing Loan (NPL) dari BPR konvensional. Dari Tabel 5.1. terlihat bahwa NPF BPRS mempunyai tren yang cukup fluktuatif dengan NPF tertinggi tercatat pada pertengahan tahun 2015 sebesar 9,7%. Disaat yang sama, NPL BPR konvensional adalah sebesar 6,04% dan NPF dari BUS/UUS adalah sebesar 4,76%. Tabel 5.1. Tren Kinerja Keuangan BPRS 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CAR

30.3%

30.0%

27.5%

23.5%

25.2%

22.1%

22.8%

21.7%

ROA

2.8%

5.0%

3.5%

2.7%

2.6%

2.8%

2.3%

2.3%

ROE

14.8%

21.6%

14.3%

19.0%

20.5%

21.2%

16.1%

16.1%

NPF

8.4%

7.0%

6.5%

6.1%

6.1%

6.5%

7.9%

9.2%

FDR

128.8%

126.9%

128.5%

127.7%

121.0%

120.9%

124.2%

135.7%

80.9%

64.7%

78.1%

76.3%

80.0%

80.8%

87.8%

88.1%

 

BOPO

2015*

Sumber: OJK Gambar 5.10. Kolektabilitas Pembiayaan BPRS

Sumber: OJK, diolah

52 | page

Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah terjadi tren kenaikan pada NPF di BPRS sejak tahun 2012 (lihat Gambar 5.10). Tingginya NPF diiringi dengan terus meningkatnya Biaya Operasional tehadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang mencapai 88,1% di 2015, perlu menjadi perhatian bagi BPRS agar lebih efisien. Jika dilihat distribusi NPF berdasarkan sektor ekonomi, terlihat bawha dari 2009 sektor perdagangan merupakan sektor dengan proporsi NPF tertinggi (lihat Tabel 5.2.). Hal ini tidak mengherankan, sebabnya proporsi pembiayaan tertinggi BPRS juga disalurkan kepada sektor ini. Tabel 5.2. Distribusi NPF berdasarkan Sektor Ekonomi   Perdagangan, Restoran, Hotel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

41%

42,7%

42,7%

44,6%

47,7%

48,5%

43,1%

37,2%

33,4%

27,6%

25,6%

22,2%

21,2%

22,0%

Jasa Dunia Usaha

9,3%

11,5%

9,5%

9,6%

4,1%

5,4%

7,6%

Pertanian, Kehutanan, dan Sarana

3,4%

3,8%

5,2%

7,7%

11,2%

8,7%

8,6%

Lain-lain

Sumber: OJK, diolah Secara rasio kecukupan modal (Capital Adequecy Ratio, CAR), dari tahun 2008 hingga saat ini CAR BPRS selalu berada di atas 20%, jauh di atas standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%. Sedangkan dari sisi profitabilitas, kinerja pembiayaan yang tidak cukup baik tercermin dari Return on Asset (ROA) yang nilainya cenderung rendah dan secara konsisten menurun sejak tahun 2009 (lihat Tabel 5.1.) 2. Analisa Perkembangan BMT Berdasarkan data Perhimpunan BMT Indonesia, diperkirakan terdapat 3.900 BMT di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2014 dengan total aset yang dikelola mencapai 15 triliun Rupiah, nasabah sebesar 3,5 juta orang dan pekerja yang terserap sebear 20.000 orang. Aset BMT di bawah 1 miliar Rupiah tumbuh antara 40% - 60% di kuartal III 2014 dan BMT dengan aset di atas 1 miliar rupiah tumbuh antara 30% - 40%. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal wa Tanwil (BMT) bertumbuh secara signifikan. Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa aset BMT telah mencapai 4,7 triliun Rupiah dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun Rupiah. Bahkan BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur asetnya mencapai 1,4 triliun Rupiah pada RAT tahun 2014 dan mentargetkan asetnya akan mencapai 2 triliun Rupiah di tahun 2015.

53 | page

Tabel 5.3. Target BMT dalam Rentang 10 Tahun 3 Tahun 10 Tahun Mendatang Mendatang Laba 0–10 juta/ bulan 100 juta/bulan 1 miliar/ bulan Aset 10–250 juta 1,25–5 miliat 10 -1 00 miliar SOP Tidak Tertib Tertib Tertib Manajemen Terututup Terbuka Terbuka Jumlah Anggota 100-500 5.000–8.000 10.000 – 100.000 Sumber: Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO), 2015. Indikator

Keadaan Kini

Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil (ABSINDO) sendiri sudah mentargetkan pemetaan BMT ke depannya (lihat Tabel 5,3,). Namun, untuk mencapai target tersebut, BMT perlu untuk menyelesaikan satu per satu kendala internal yang dihadapi. Salah satu kerumitan yang dihadapi BMT saat ini adalah mengenai kejelasan payung hukum. Jika BPRS sudah jelas berwujud bank dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BMT masih mencari bentuk. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan regulasi yang berkenaan dengan BMT. Ditetapkannya Kepmen Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi angina segar terhadap gerakan BMT yang akhirnya mendapat kepastian hukum. Selain itu, Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah, Permen Nomor35.3/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan, dan Permen Nomor 39/2007 tentang Pedoman Pengawasan juga menjadi pengatur aspek operasi BMT secara lebih terperinci. Dengan kata lain, setelah munculnya regulasi ini, maka BMT menjadi bagian dari gerakan koperasi di Indonesia. Namun, dengan ditetapkannya UU No. 17/2012 tentang Perkoperasioan dan UU No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maka banyak BMT harus melakukan penyesuian kembali. Di saat BMT memulai untuk melakukan penyesuaian, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 17/2012 sehingga harus kembali ke UU semula. Oleh karenanya, BMT masih beroperasi di bawah irisan wewenang Kementerian Koperasi dan Dinasi Koperasi serta OJK. Banyak pihak menilai dengan berlakunya UU No. 1/2013 menjadi batasan ruang gerak bagi BMT. Sebagai contoh, selain aset yang dibatasi yaitu 1 miliar Rupiah per BMT, jika satu BMT sudah ada berada di satu kabupaten maka BMT tersebut tidak bisa lagi melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di kabupaten lain. Hal ini jelas akan menjadi kendala bagi BMT yang sudah berbadan hukum koperasi dan dan sudah membuka cabang di berbagai wilayah.

C. OUTLOOK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 2016 Secara umum, lembaga keuangan mikro di Indonesia akan diprediksi untuk terus tumbuh. Belum lagi peluang yang ada bagi LKM terkait dengan adanya Dana Desa yang efektif dikucurkan sejak tahun ini. Melalui mekanisme Dana Desa, setiap desa akan memperioleh dana sebesar 1 miliar Rupiah per tahun sehingga hal ini secara tidak langsung akan mendorong setiap desa untuk memiliki LKM. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peran LKM sebagai Salah satu upaya untuk meningkatkan skala usaha dan formalisasi LKM adalah melalui kejelasan status hukum dan badan usaha LKM. Berdasarkan

54 | page

UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, setiap LKM yang telah berdiri dan beroperasi wajib untuk memperoleh izin usaha dari OJK selambat-lambatnya pada Januari 2016. OJK menghimbau agar LKM di Indonesia untuk berbadan hukum dan mempunyai izin usaha mengingat sampai saat ini dari total 637.838 LKM, masih ada sekitar 19.334 yang belum berstatus badan hukum. 1. Arah Pengembangan BPRS Terhitung sejak 1997 sampai dengan 2013, rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia adalah sebesar 3,9%. Data terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa di tahun 2013 pangsa pasar UMKM masih stabil di angka 99,99% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,56%. Selain itu, keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah terpencul dengan jangkauan layanan yang lebih luas juga menjadi nilai tambah untuk BPRS. Melihat tren serta proyeksi akan perekonomian di 2016, diperkirakan jumlah pelaku UMKM diperkirakan akan terus tumbuh. Sehingga dengan meningkatnya jumlah UMKM, otomatis peran BPRS juga akan semakin dibutuhkan.

Indikator Pertumbuhan DPK Pertumbuhan Pembiayaan FDR

Skenario Optimis

Normal

Pesimis

20,5% - 22,5%

18% - 20%

16% - 17,5%

25% - 28%

20% - 25%

18% - 19,5%

130% - 135%

125% - 128%

120% - 123%

Skenario optimis tersebut dapat dicapai oleh BPRS dengan catatan sebagai berikut: 1. Di tengah perlambatan ekonomi tahun ini, BPRS mengalami tekanan NPF yang cukup signifikan. Per Agustus 2015, NPF BPRS naik sebesar 91 basis poin dari NPF Agustus 2014, hingga mencapai angka 9,7%. Tingginya NPF ini menunjukkan bahwa BPRS memerlukan perbaikan dalam segmen pembiayaan dan proses seleksi untuk calon penerima pembiayaan. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan Asbisindo adalah melalui perencanaan dan penggodokan Business Model yang sesuai untuk BPRS sehingga memperjelas kompetensi BPRS. Selain itu BPRS juga perlu diarahkan agar pembiayannya lebih terdiversifikasi sehingga risikonya pun lebih tersebar. Mengenai penilaian risiko pembiayaan, wacana mengenai perlu dibentuknya Biro Kredit Formal untuk monitoring risiko kredit LKM memang sudah mulai muncul. Sehingga, untuk LKM Syariah, kebutuhan terhadap biro serupa juga menjadi suatu keniscayaan. 2. Linkage Program yang dijalankan oleh BUS/UUS dengan BPRS diharapkan tidak hanya berbentuk executing atau perantara saja tapi juga perlu ada technical assistance bagi para BPRS sehingga akan meningkatkan kecakapan dari para pengelola BPRS untuk mengarah menjadi lembaga keuangan yang lebih sehat. Selain itu, perlu ada komite dari OJK untuk mengawasi dan mengintermediasi pemasalahan yang kerapkali timbul di lapangan. 2. Arah pengembangan BMT: BMT mempunyai keunggulan khas dalam segi inklusivitas dan jangkauan. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, diharapkan BMT akan

55 | page

lebih jeleas dalam hal status hukum dan badan usaha. Sehingga secara umum untuk tahun 2016, secara aset maupun pembiayaan BMT akan diperkirakan terus naik dengan catatan sebagai berikut: 1.

Pada Maret 2015, OJK resmi meluncurkan program Laku Pandai, Layanan Keuangan Tanpa Kantor, untuk meningkatkan financial inclusion di Indonesia. Program ini dijalankan dengan sangat massif dimana empat bank yang akan meluncurkan program ini akan merekerut sekitar 128.039 agen di tahun 2014 dan jika 13 bank lain ikut bergabung maka jumlah agen Laku Pandai akan mencapai 350.000 dan dengan cakupan sebanyak 75% wilayah di Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh Laku Pandai adalah tabungan Basic Saving Account, kredit (atau pembiayaan) kepada nasabah mikro, dan asuransi mikro. Banyak pihak dari BMT mengkhawatirkan jika program ini justru akan menjadi substitusi, bahkan bersifat predatori, terhadap produk yang ditawarkan oleh BMT. Oleh karenanya, diperlukan sinergi antara OJK dan BMT agar program yang dijalankan oleh masing-masing pihak tidak menjadi zero sum.

2.

Terkait dengan peluang BMT untuk menjadi agen LKM Syariah yang mengelola Dana Desa, salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan adalah melalui konsorsium anatara Absindo, PBMT, maupun Inkopsyah. Namun salah satu permasalahannya adalah hingga saat ini, BMT yang tercatat di Absindo masih kurang 2.000 BMT sehingga hal ini mempersulit pencatatan dan dokumentasi yang komprehensif untuk mengukur kinerja BMT yang ada. Oleh karena itu, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2013 diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk perbaikan dokumentasi LKM maupun LKMS yang ada secara lebih lengkap.

3.

OJK harus memberikan insentif pada LKM yang sudah mengurus izin usaha. Ketua Koperasi Syariah Kesejahteraan Umat menyatakan bahwa pada pada dasarnya koperasi tertarik untuk menjadi LKM namun selain perlu bantuan dana dari pemerintah, pemerintah juga perlu melakukan pendampingan dalam hal teknologi dan informasi. Selain itu, insentif lain yang dapat ditawarkan adalah dengan adanya kerjasama dengan lembaga keuangan lain, sebagai misal untuk menjadi agen produk perbankan, asuransi pembiayaan maupun sekuritas.

56 | page

57 | page

58 | page

BAB 6 PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK INDUSTRI NON KEUANGAN SYARIAH

A. PENDAHULUAN Populasi umat Islam diproyeksikan akan bertumbuh dengan pesat dan mencapai 2,2 milyar penduduk atau 26% dari total populasi dunia pada tahun 20301. Pola demografis ini menjadi penting karena dengan kata lain segmen konsumen akan didominasi oleh umat Islam yang berasal dari emerging economies seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Negara GCC lainnya. Di tahun 2014 sendiri, negara-negara OIC mempresentasikan 11% dari total global GDP dengan tingkat pertumbuhan yang diprediksi sebesar 4,9% di tahun 20152. Populasi Muslim yang bertumbuh disertai dengan perekonomian yang prospektif jelas akan merubah pola permintaan terhadap barang-barang yang sesuai dengan keyakinan konsumen Muslim. Oleh karena itu, konsumen Muslim akan menjadi target pasar yang menggiurkan bagi para pelaku bisnis. Indonesia, sebagai negara penyumbang populasi Muslim tertinggi sekaligus sebagai negara dengan GDP tertinggi di OIC, sudah saatnya memainkan peran strategis di Industri Syariah dan bukan hanya sebagai menjadi target pasar bagi para pelaku bisnis. Bicara mengenai industri non keuangan Syariah berarti tidak terlepas dari industri pariwisata syariah, industri fashion, industri makanan dan komestik halal. GIobal Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2015 – 2016 yang dilansir oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia di peringkat 10 berdasarkan kinerja dari 6 industri yang menjadi representasi indikator GIEI. Peringkat ini sama dengan posisi pada periode 2014- 2015 Tabel 6.1. menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Indonesia berada di peringkat ke 10 untuk GIEI overall index. Sedangkan untuk masing-masing indikator pada GIEI 2015 – 2016, Indonesia menempati posisi 10 besar hanya untuk dua industri, yaitu industri keuangan Syariah (peringkat 9) dan industri farmasi & kosmetik halal (peringkat 7). Tabel 6.1. Daftar 10 Negara dengan Global Islamic Economy Indicator Tertinggi

Malaysia

GIEI Score

Halal Food

Islamic Finance

Travel

Fashion

Media & Recreation

Pharma & Cosmetics

116

78

176

86

20

40

50

UAE 63 53 Bahrain 58 38 Saudi Arabia 49 40 Pakistan 47 56 Oman 45 49 Kuwait 38 40 Qatar 37 41 Jordan 35 44 Indonesia 34 40 Sumber: Thomson Reuters, State 1 2

59 | page

78 70 29 61 42 84 40 17 43 36 66 36 12 28 37 51 20 18 9 48 51 24 16 31 38 43 24 14 36 28 38 38 10 40 32 29 45 19 26 45 35 34 20 8 40 of the Global Islamic Economy 2015 - 2016 Report.

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. OIC Economic Outlook, SESRIC, 2014.

B. ANALISA PERKEMBANGAN 1. Analisa Perkembangan Pariwisata Syariah Untuk industri pariwisata Syariah, Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan Muslim travelers dari 108 juta wisatawan Muslim (dengan nilai sebesar 145 milyar US Dolar) di tahun 2014 menjadi 150 juta wisatawan Muslim (dengan nilai sebesar 200 milyar US Dolar). Untuk peringkat GMTI 2015 sendiri, Indonesia menempati posisi ke 6 (dengan total skor 67,5), masih jauh di bawah Malaysia yang menempati posisi ke 1 dengan total skor sebesar 83,8 (lihat Tabel 6.2.). Tabel 6.2. Peringkat 10 Besar Global Muslim Travel Index 2015 GMTI 2015 Rank

Negara

Skor

GMTI 2015 Rank

Negara

Skor

1

Malaysia

83,8

6

Indonesia

67,5

2

Turki

73,8

7

Oman

66,7

3

Uni Emirat Arab

72,1

8

Jordania

66,4

4

Arab Saudi

71,3

9

Singapura

65,1

5

Qatar

68,2

10

Moroko

64,4

Sumber: Master Card-Crescenting Rating Global Muslim Travel Index 2015 Report. Indikator yang digunakan oleh GMTI antara lain adalah: 1) Kesesuaian sebagai tujuan wisata untuk keluarga dan dari segi keamanan; 2) Kelengkapan pelayanan dan fasilitas untuk turis Muslim; dan 3) Halal Awareness. Indikator Family Friendly Holiday Destination digunakan karena lebih dari 50% turis Muslim berwisata dengan keluarga. Dari 9 subindikator yang ada pada GMTI, Indonesia mendapatkan poin sempurna (yaitu 100) untuk kemudahan akses untuk melaksanakan sholat. Sedangkan poin terendah terletak pada accommodation options yang berarti terbatasnya pilihan pada akomodasi yang bersifat Muslim and family friendly. Tabel 6.3. Peringkat 10 Besar the Muslim Travel Shopping Index 2015 MTSI 2015 Rank

Negara (Kota)

Skor

MTSI 2015 Rank

Negara (Kota)

Skor

1

UEA (Dubai)

79,5

6

Qatar (Doha)

59,5

2

Malaysia (Kuala Lumpur)

73,3

7

Arab Saudi (Riyadh)

59,3

64,2

8

61,2

9

59,6

10

3 4 5

Turki (Istanbul) Turki (Antalya) Bahrain (Manama)

Indonesia (Bali) Malaysia (Penang) UEA (Sharjah)

58,2 56,9 55,3

Sumber: Master Card-Crescenting Rating Muslim Travel Shopping Index (MTSI) 2015 Press Releases.

60 | page

Indeks lain selain GMTI adalah The Muslim Travel Shopping Index (MTSI) yang dikeluarkan oleh Master Card dan Crescenting Rating pada tahun 2015. Secara umum indeks ini mengukur berbagai kriteria seperti keamanan, pilihan tempat makan, akses terhadap tempat ibadah, pelayanan bandara, akomodasi, kemudahan komunikasi, dan persyaratan visa. Dari kriteria terebut, Bali menduduki peringkat ke-8 dan Jakarta menduduki peringkat ke-12 (lihat Tabel 6.3.). Walaupun Indonesia bukanlah negara pertama yang mengusung konsep pariwisata Syariah, Indonesia tetap berupaya untuk mengejar ketertinggalannya dari negaranegara pendahulunya seperti Malaysia (Islamic Tourism), UEA (Family Friendly Tourism) dan Jepang (Halal Tourism). Pedoman Pariwisata Syariah yang digagas pada era Kabinet Indonesia Bersatu II terus dikembangkan hingga saat ini. Di tahun 2013, Kemenparekraf telah menetapkan 9 destinasi pariwisata Syariah di Indonesia (yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok). Satu tahun kemudian, 3 destinasi tambahan ditetapkan, yaitu Jawa Tengah, Aceh, dan Yogyakarta. Tabel 6.4 Jumlah Wisatawan Asing berdasarkan Kebangsaan

Kebangsaan Asia Pasifik

Amerika

Eropa

Timur Tengah dan Afrika

Jumlah

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,888,203

4,917,083

5,527,342

6,050,406

6,376,166

6,943,413

7,475,049

249,968

989,854

106,472

6,234,497

237,670

1,028,405 140,572

6,323,730

255,465

1,048,543 171,594

7,002,944

293,306

1,110,871 195,148

7,649,731

Sumber: BPS, 2015

312,525

1,174,079 181,692

8,044,462

343,573

1,285,097 230,046

8,802,129

361,220

1,337,553 261,589

9,435,411

Jika dilihat dari jumlah wisatawan berdasarkan kebangsaan, seperti terlihat pada table 6.4, pada tahun 2014, 80% wisatawan asing berasal dari kawasan Asia Pasifik. Sedangkan secara konsisten, Singapura tetap menjadi asal negara wisatawan tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 1.559.044 disusul oleh Malaysia dengan wisatawan sebanyak 1.418.256. Selain itu, BPS dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa angka wisatawan asing yang berasal dari negara Timur Tengah (seprti Bahrain, Mesir, dan Arab Saudi) mencatat pertumbuhan lebih dari 20%, bahkan pertumbuhan kedatangan wisatawan dari Bahrain mencapai 38,8% pada Maret 2015. Tren peningkatan kedatangan wisatawan asing yang berasal dari negara Timur Tengah ini dapat menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin menjadi tujuan wisata yang Muslim friendly. Ditambah lagi, Kementerian Pariwisata sendiri memproyeksikan bahwa pada tahun 2019 wisatawan Muslim akan menyumbangkan kontribusi sebesar 25% dari total wisatawan asing yang ditargetkan mencapai 20 juta dan akan menyumbang 25% porsi hasil devisa yaitu sebesar 5 miliar US Dolar. Dari segi sarana dan prasarana pendukung pariwisata Syariah di Indonesia, jumlah hotel yang sudah mendapatkan label sebagai Hotel Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya baru sebanyak 37 hotel. Tidak heran jika keterbatasan tersebut membuat indikator Accommodation Options pada GMTI 2015 Indonesia memiliki skor yang paling rendah dibanding indikator lainnya.

61 | page

2. Analisa Perkembangan Industri Muslim Fashion Dalam satu dekade terakhir, industri kreatf merupakan salah satu sektor potensual yang terus dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan perekonomian Indonesia. Di tahun 2014 sendiri, kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,06% dari total PDB, hampir setara dengan kontribusi sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan terhadap PDB Indonesia. Di antar 15 subsektor industri kreatif Indonesia, subsektor fashion merupakan salah satu subsektor andalan industri kreatif. Setelah subsektor kuliner ,yang merupakan subsektor dengan proporsi Nilai Tambah Bruto (NTB) tertinggi (yaitu sebesar 32,5%), subsektor fashion merupakan subsektor kedua yang memberikan kontribusi tertinggi untuk NTB ekonomi kreatif Indonesia dengan proporsi sebesar 28,5% di tahun 2014. Subsektor industri fashion masih dapat dikatakan sangat potensial untuk berkembang mengingat NTB yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,1% per tahun terhitung sejak 5 tahun terkahir (lihat Gambar 6.1.). Gambar 6.1. Nilai Tambah Bruto dan Proporsi Sub-Sektor Fashion dalam Industri Kreatif

Sumber: BPS dan Pusdatin Kementerian Pariwisata, diolah Jika dilihat dari perkembangan subsektor fashion dalam industri kreatif di Indonesia, beragam indikator seperti NTB, jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, nilai ekspor, dan konsumsi Rumah Tangga secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak 2010 (lihat Tabel 6.4.). Dengan rata-rata pertumbuhan produksi sebesar 5,1% per tahun dan rata-rata pertumbuhan ekspor sebesar 5,5% per tahun sejak 2010, subsektor fashion masih dapat diandalkan sebagai salah satu subsektor unggulan dan sebagai salah satu sarana penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ditambah lagi, selisih antara nilai konsumsi rumah tangga dan nilai produksi yang terus bertambah (dengan pertambahan selisih sebesar 5% per tahun), mengindikasikan bahwa masih banyak segmen konsumen yang belum tergarap dan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang tercermin dari nilai konsumsi rumah tangga.

62 | page

Tabel 6.5. Tren Perkembangan Subsektor Fashion Indikator

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Tambah Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan

Milyar Rupiah

127.817 (1,98%) 3.750.197 (3,47%)

147,503 (1,99%) 3.787.450 (3,45%)

164.538 (2%) 3.809.339 (3,44%)

181.570 (1,99%) 3.838.756 (3,46%)

204.109 (2,01%) 3.953.918 (3,46%)

1.072.056

1.088.978

1.102.101

1.107.956

1.120.187

Orang Perusahaan

Nilai Ekspor

Milyar Rupiah

62.471 (3,94%)

67.896 (3,47%)

70.121 (3,51%)

76.789 (3,69%)

81.663 (3,81%)

Konsumsi RT

Milyar Rupiah

203.442 (5,58%)

228.960 (5,65%)

256.057 (5,69%)

282.879 (5,60%)

323.563 (5,70%)

Sumber: BPS dan Pusdatin Kementerian Pariwisata, diolah Dalam tataran global, konsumsi Muslim untuk pasar clothing and fashion mencapai 266 Milyar US Dolar di tahun 2013 (atau sebesar 11,9% dari global expenditure) dan diprediksi akan mencapai 488 Milyar US Dolar di tahun 2019. Dari seluruh konsumsi global tersebut, Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan konsumsi sebesar 18,8 Milyar US Dolar, atau sebesar 7% dari konsumsi global3. Namun sayangnya, pola konsumsi yang tinggi pada sektor Muslim clothing and fashion ini tidak disertai dengan potensi ekspor Indonesia. Berdasarkan data dari Dinar Standard dan Thomson Reuters, dibandingkan dengan negara eksportir lain, Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 sebagai negara pengekspor pakaian Muslim ke negara-negara OIC. Hal ini jelas disayangkan mengingat potensi dari industri pakaian Muslim di Indonesia cukup besar. Berdasarkan breakdown dari GMTI 2015, 3 e-commerce Indonesia (yaitu Hijabenka, Hijup, dan Moschaict) masuk ke dalam kategori 25 most popular e-commerce untuk Muslim Fashion di dunia. 3. Analisa Industri Kosmetik dan Makanan Halal Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sudah seharusnya Indonesia menjadi pusat industri makanan dan kosmetik halal di dunia. Dalam The 12th Malaysia International Halal Showcase (Mihas) 2015 yang berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 1 - 4 April 2015, Indonesia membukukan transaksi potensial dengan nilai sebesar lebih dari 3,5 juta US Dolar. Permintaan terbesar adalah untuk produk makanan halal (seperti ikan tuna segar dan kaleng, biskuit, bumbu masak) dan produk kosmetik. Transaksi ini naik sebesar 1,5 juta US Dolar, atau naik sebesar 75%, dari nilai transaksi yang dicatat pada Mihas 2014 dan naik sebesar 3 juta US Dolar dari nilai transaksi pada Mihas 2013. Tren ini haruslah menjadi sinyal bahwa permintaan dunia untuk produk makanan dan komestik halal dari Indonesia masih besar dan sangat berpotensi untuk terus tumbuh. Tingginya total pengeluaran global pada sektor makanan halal, yaitu 1.088 Milyar USD atau sekitar 17% dari total pengeluaran global4 mengindikasikan terbuka lebarnya peluang pasar untuk memasarkan produk makanan halal tidak hanya di dalam negeri namun juga ke pasar negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia tercatat sebagai negara dengan negara pengeluaran konsumsi makanan halal tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar 190,4 milyar US Dolar. Namun sayangnya, walaupun Indonesia adalah penyumbang terbesar kontribusi konsumsi makanan halal di dunia, Indonesia tidak masuk sebagai 10 besar peringkat The Halal Food Indicator di GIEI 2015. Hal ini menunjukkan 3 4

63 | page

State of the Global Islamic Economy 2014 – 2015 Report, Thomson Reuters, 2015. Ibid.

bahwa Indonesia masih belum dapat bersaing dalam hal supply, regulasi, dan awareness dibandingkan negara lain yang menduduki peringkat 10 besar. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri makanan halal adalah melalui perluasan ekspor. Dalam jangka pendek, Indonesia mulai mensasar Jepang sebagai negara tujuan ekspor untuk produk makanan dan minuman halal. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mempersiapkan prosedur masuknya produk makanan dan minuman halal ke Jepang.Data dari Brand Research Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2013 ada sekitar 350.000 wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang dan diprediksi bahwa angkanya akan terus bertambah seiring dengan konsep Halal Tourism yang kian gencar dipromosikan. Terkait dengan peluang ekspor makanan halal ke negara OIC, seharusnya Indonesia sudah dapat menangkap peluang yang ada. Berdasarkan data Thomson Reuters, sampai dengan tahun 2013, negara anggota OIC masih mengalami food trade deficit sebesar 79 miliar US Dolar. Hingga saat ini, Brazil masih menjadi eksportir utama untuk kategori meat and live animals. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia membidik pasar negara-negara OIC, sebagai misal negara Uni Emirat Arab yang merupakan negara importir kedua tertinggi untuk kategori meat and live animals. 90% bahan pangan di UEA masih berasal dari hasil impor, sehingga jelas negara ini merupakan negara yang cukup potensial sebagai tujuan ekspor makanan halal. Jangan sampai Indonesia kalah cepat dibanding Korea Selatan yang sudah mulai melakukan kerjasama dengan UEA melalui proses sertifikasi halal dengan Otoritas Standarisasi dan Metrologi Emirat (ESMA). Selain industri makanan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kehalalan pada produk komestik juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan permintaan akan produk kosmetik halal dan bermunculannya pemain-pemain baru dalam industri kosmetik halal di Indonesia. Di tataran global, pertumbuhan pendapatan dari penjualan kosmetik halal di negara Timur Tengah mencapai 12% per tahun. Sedangkan di Malaysia, kosmetik halal menguasai sekitar 10% - 20% dari total pasar kosmetik lokal5. Di Indonesia sendiri, data terakhir dari LPPOM mencatat bahwa sudah terdapat 15 merk komestik yang dinyatakan halal oleh MUI. Walaupun angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan negara lain, namun diperikirakan akan terus tumbuh.

C. ARAH PENGEMBANGAN CEO Crescenrating menyatakan bahwa salah satu penyebab Indonesia tidak berada di peringkat teratas GMTI 2015 adalah karena Indonesia belum terlihat secara gencar mempromosikan diri sebagai tujuan wisata yang Muslim friendly. Sejauh ini belum ada branding yang jelas mengenai pariwisata Syariah di Indonesia, walaupun sampai dengan saat ini masih mengarah pada istilah Sharia Tourism. Malaysia, sebagai negara yang langganan menduduki peringkat pertama di setiap Indeks Muslim Tourism, mempunyai sistem khusus pariwisata Muslim yang mempromosikan wisata Syariah mereka ke dalam agenda pariwisata nasional. Dengan didirikan Islamic Tourism Centre (ITC) di Malaysia, para calon wisatawan bisa mengakses dengan mudah informasi yang diperlukan terkait dengan wisata Syariah di Malaysia. Bahkan Malaysia sudah mempunyai Islamic Tourism Blueprint yang memuat langkah-langkah strategis terkait pengembangan industri pariwisata 5

Edbix-NASDAQ OMX Sharia Indexes, 2012.

64 | page

Syariah di negara tersebut. Oleh karenanya, roadmap dan petunjuk teknis untuk pariwisata Syariah Indonesia jelas menjadi urgent jika memang Indonesia ingin serius menggarap dan mengembangkan wisata Syariah di Indonesia. Dari pengalaman negara-negara yang telah menginisiasi konsep wisata Syariah, salah satu pra-syarat keberhasilan pengembangan pariwisata Syariah adalah melalui ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung yang sesuai. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, hingga tahun 2014 Indonesia baru mempunyai 300 restoran bersertifikasi halal, 27 travel agency bersertfikasi halal, dan 29 tempat spa yang tersertifikasi halal. Kementerian Pariwisata sendiri menyebutkan bahwa salah satu kesulitan dari wisatawan Muslim saat berkunjung ke Indonesia adalah untuk menemukan status halal pada tempat makan maupun restoran yang ada di hotel tempat menginap. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan pengusaha restoran untuk mencantumkan label halal atau non-halal pada gerainya. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan melalui aplikasi Cek Status Kehalalan yang diluncurkan oleh MUI. Berdasarkan UU no.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah disahkan pada September 2014, seluruh produk yang beredar wajib untuk memiliki sertifikat halal pada tahun 2019. Bagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria untuk sertifikasi halal namun mengulur waktu mengajukan sertifikasi maka akan diberikan sanksi. 4 tahun menjelang tenggat waktu dari target yang dijadwalkan, terlihat bahwa jumlah perusahaan restoran maupun outlet restoran yang mengajukan sertifiaksi halal ke LPPOM UI kian meningkat setiap tahunnya. Dari tabel 6.5, terlihat bahwa jumlah outlet yang mengajukan sertifikasi halal naik 5 kali lipat dari tahun 2013 sampai 2015. Dengan melihat tren peningkatan yang signifikan dan juga dengan telah didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada bulan Juli tahun ini, diharapkan selama 4 tahun mendatang jumlah perusahaan dan outlet restoran yang mengajukan sertifikasi halal akan terus meningkat sehingga sarana dan prasarana pariwisata Syariah terkait restoran halal dapat terakomodasi dengan baik. Tahun

Perusahaan

Outlet

2013

17

298

2014

36

2015

30 Sumber: LPPOM MUI, 2015

982 1390

Langkah cepat memang harus segela diambil oleh para pengampu kebijakan mengingat banyak negara-negara lain yang mulai menjadikan Muslim Friendly Tourism sebagai salah satu sektor pariwisata mereka. Sebagai contoh Thailand yang pada tahun ini mengumumkan diri sebagai Muslim Friendly Thailand dan meluncurkan aplikasi berbahasa Arab, Inggris, dan Thailand untuk membantu wisatawan menemukan restoran halal, hote, masjid dan operator tur. Contoh lain adalah Hong Kong. Setelah riset dari Badan Pariwisata Hong Kong pada tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat wisatawan Muslim dating ke Hong Kong dikarenakan kesulitan mencari makanan halal, maka tahun ini Hong Kong memulai untuk mengenalkan paket wisata halal yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Sedangkan untuk industri Muslim fashion di Indonesia, jika memang Indonesia ingin mencapai target sebagai kiblat busana Muslim dunia pada tahun 2020, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran Badan Ekonomi Kreatif, sebagai lembaga negara yang baru dibentuk dan langsung membawahi berbagai sub sektor ekonomi kreatif, perlu

65 | page

membuat terobosan dan program yang dapat mendukung pengembangan industri busana Muslim di Indonesia. Permasalahan seperti keterbatasan modal dan kurangnya networking ke pasar luar negeri perlu untuk mendapat penanganan khusus. Hal ini sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi dari Badan Ekonomi Kreatif yang salah satunya adalah untuk memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi melalui penyediaan akses ke sumber permodalan dan akses ke pasar. Seiring dengan meningkatnya proporsi kelas menengah di Indonesia, industri kosmetik halal di Indonesia diprediksi akan sangat berpotensi untuk terus berkembang. Euromonitor International mengestimasi bahwa industri kosmetik di Indonesia telah mencapai lebih dari 6 miliar US Dolar dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 12% per tahun. Bahkan diperkirakan bahwa tahun ini pertumbuhannya akan mencapai 20%. Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) menyatakan bahwa pertumbuhan produksi industri maupun volume penjualan kosmetik didorong oleh meningkatnya permintaan dari konsumen jelas menengah di Indonesia. Selain itu, sasaran yang harus dibidik adalah untuk memenuhi permitaan produk kosmetik dengan kualitas premium. Data terakhir dari Perkosmi menunjukkan bahwa penjualan produk kosmetik impor di tahun 2012 mencapai 3,17 triliun Rupiah atau 30% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan melihat peluang yang begitu besar untuk industri kosmetik Indonesia, diharapkan industri kosmetik halal juga dapat mulai berperan dan memperluas pangsa pasar yang telah ada.

66 | page

67 | page

68 | page