seksi PDI

Tugas Paper Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Disusun Oleh : Chrisye Fransiskus Xaverius Khairul Auni Muhammad Amin Ghoffar Taufik Feriansyah Yayan Kurniawan

No. Absen : 11 No. Absen : 21 No. Absen : 27 No. Absen : 34 No. Absen : 36

Dosen Pembimbing : Danang Sukarno Wijaya

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Jalan Bintaro Utama Raya Sektor V Tangerang Selatan Telp (021) 7361654 – 7361657 2011

0

PENDAHULUAN

Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) merupakan salah satu seksi yang berada di bawah KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. Dalam paper ini akan dibahas struktur dan organisasi dari Seksi PDI;apa yang membedakan antara Seksi PDI di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya dengan Seksi PDI KPP Pratama; Hubungan Seksi PDI dengan Seksi Pelayanan dalam hal pengolahan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan; Tata cara pembenahan data Master File WP oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Paper ini juga membahas tentang Operator Console, yang tugasnya adalah menangani Teknologi Informasi di Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia dan sebagai referensi tentang Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang berada di bawah KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

1

PEMBAHASAN

1. Struktur dan Organisasi Seksi PDI

Berdasarkan PMK No. 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengolahan Data dan Informasi berada di bawah KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. 2. Tupoksi Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP WP Besar dan KPP Madya mempunyai tugas : 1. melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 2. penyajian informasi perpajakan, 3. perekaman dokumen perpajakan, 4. pelayanan dukungan teknis komputer, 5. pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, 6. serta penyiapan laporan kinerja.

2

Sedangkan Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama mempunyai tugas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, Urusan tata usaha penerimaan perpajakan, Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, Serta penyiapan laporan kinerja.

3. Definisi, sumber, Kegunaan alat Keterangan : Data adalah alat keterangan tentang subyek pajak yang dalam bentuknya dapat berupa tulisan, media elektronik, atau rekaman yang bermanfaat bagi DJP/KPP dalam rangka membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, yang menurut jenisnya dapat berupa data makro atau data mikro. SPT yang disampaikan oleh WP itu sebenarnya adalah data atau alat keterangan, baik alat keterangan untuk diri WP yang menyampaikan SPT, atau alat keterangan untuk WP lain misalnya dari keteranganketerangan yang dilaporkan WP dalam Lampiran SPT, seperti daftara PK dan PM. Data Makro adalah alat keterangan yang menunjukkan suatu kegiatan atau keadaan secara umum dalam masa tertentu serta tidak menunjuk kepada WP tertentu. Kegunaan data ini adalah untuk menyusun suatu monografi fiskal yaitu suatu penggambaran umum potensi fiskal dari suatu wilyah atau daerah tertentu sebagai dasar kemungkinan dapat dilakukan suatu tindakan ekstensifikasi pajak. Data mikro adalah alat keterangan yang menunjuk secara khusus atas Subyek Pajak tertentu dalam masa tertentu, misalnya data yang berupa data importir yang berdomisili di wilayah suatu KPP. Data gabungan adalah satu alat keterangan yang menunjukkan kepada beberapa subyek pajak (beberapa data mikro) tertentu dalam data dalam masa tertentu, dimana untuk pengolahan data tersebut agar dapat dimanfaatkan harus dilakukan pemecahan data. Alat keterangan tersebut diterima KPP dari sumber data, adapun yang menjadi sumber data adalah :  

 

Wajib pajak, misalnya melalui SPT; Instansi/Lembaga Pemerintah/ Swasta yang menurut bidang kerjanya sedemikian rupa sehingga memproduksi alat keterangan yang bermanfaat bagi intensifikasi ataupun ekstensifikasi di bidang perpajakan; Pihak ketiga, yaitu berupa temuan-temuan di dalam pemeriksaaan pajak yang sering disebut sebagai terminal data ( semua aparatur pajak adalah terminal data); Media, baik elektronik maupun tulisan misalnya iklan-iklan dalam surat kabar; 3



Berita dari mancanegara.

Berdasarkan tujuannya maka pemanfaatan data dibagi 2, yaitu : a. Untuk ekstensifikasi sebagai alat bantu dalam rangka menambah jumlah WP dan pembayar pajak b. Unit intensifikasi sebagai alat bantu dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban perpajakan.

4. Tata Cara Pembenahan Data Master File Wajib Pajak Master file (berkas induk) adalah file yang berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja (enterprise). Misalkan, di sebuah perguruan tinggi, objek-objek yang harus ada seperti (1) mahasiswa, (2) dosen, (3) mata kuliah, (4) biaya kuliah, (5) ruang kelas, dan sebagainya. Objek-objek tersebut harus disimpan datanya di dalam file komputer, dan akan masuk ke dalam katagori master file, atau sebuah kumpulan catatan yang berkaitan dengan salah satu subyek utama dari sistem informasi, seperti pelanggan, karyawan, produk dan vendor. Master file berisi data deskriptif, seperti nama dan alamat, serta informasi ringkasan, seperti jumlah penjualan setahun Master File (Berkas Induk) adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen umum dari Wajib Pajak yang direkam ke dalam media komputer, antara lain : a. Akte pendirian untuk Wajib Pajak Badan dan kartu identitas diri untuk semua wajib pajak; b. Tindasan Formulir Pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; c. Tindasan Surat Keterangan terdaftar dan Bukti Pendaftaran WP dan Bukti Pelaporan Usaha d. Tindasan surat tugas pembuktian alamat dan berita acara hasil pembuktian alamat e. Tindasan permohonan perubahan indentitas dan atau alamat serta sura-surat lain yang menyangkut identitas WP atau keadaan WP. A. Umum Pembenahan data Master File Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan pemutakhiran data identitas Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meliputi perekaman data atau perubahan data identitas Wajib Pajak/PKP, updating data, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data Master File Wajib Pajak/PKP. Tujuan dari pembenahan data Master File Wajib Pajak yaitu agar data Master File Wajib Pajak/PKP terjaga validitas dan kualitasnya, selain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan melalui layanan interaktif (call center) secara berkesinambungan sebagai 4

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan juga untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Perekaman data Wajib Pajak/PKP atau updating data Master File Wajib Pajak dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dengan menggunakan dokumen sumber yaitu: 1. Seksi Pelayanan:  Formulir perubahan data dan pindah Wajib Pajak dan/atau PKP atas permohonan Wajib Pajak/PKP. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI):  Perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan;  Data identitas Wajib Pajak/PKP hasil pemeriksaan;  Data identitas Wajib Pajak/PKP hasil penelitian; atau  Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak/PKP yang dikirimkan oleh Wajib Pajak atas permintaan Account Representative (AR). Data identitas Wajib Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan perubahan/updating dalam rangka pembenahan data Master File Wajib Pajak adalah seluruh item yang tercantum dalam formulir permohonan pendaftaran, pengukuhan, pindah dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008. Tata cara pembenahan data Master File Wajib Pajak oleh Seksi Pelayanan mengacu pada SOP Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak (KPP30-0004), sedangkan untuk Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagaimana tercantum pada butir B di bawah ini.

B. Tata Cara Pembenahan Data Master File Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak 1. a. Pemeriksa, atau peneliti mengisi data Identitas Wajib Pajak secara jelas dan lengkap menurut dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian; atau b. Account Representative (AR) melakukan penelitian terhadap Master File Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal data Master File belum lengkap, diterbitkan Surat Permintaan Kelengkapan Data Identitas untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak. 2. Pemeriksa, peneliti, Account Representative (AR) atau seksi/unit terkait selanjutnya membuat permintaan perubahan data identitas Wajib Pajak/PKP, kemudian bersama dengan dokumen/formulir perubahan data identitas Wajib Pajak hasil pemeriksaan/penelitian atau yang disampaikan oleh Wajib Pajak atas permintaan AR, diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman/updating data pada Master File Wajib Pajak. 5

Kecuali atas perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan, tidak perlu dibuatkan permintaan perubahan data identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. 3. Kepala Seksi PDI menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir sebagaimana butir 2 atau perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. Selanjutnya menugaskan kepada Pelaksana untuk dilakukan perekaman. 4. Pelaksana Seksi PDI menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir sebagaimana butir 2 atau perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. Selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut melakukan perekaman/update data Wajib Pajak pada Master File Wajib Pajak. 5. Setelah selesai dilakukan perekaman Pelaksana Seksi PDI membuat Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak/PKP dan menandatanganinya. Kemudian bersama dengan dokumen/formulir sebagaimana butir 2 atau perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan, Berita Acara diteruskan kepada Kepala Seksi PDI untuk ditandatangani. 6. Kepala Seksi PDI menandatangani Berita Acara dan menugaskan Pelaksana untuk mengarsipkannya. 7. Setelah ditandatangani, Berita Acara dan dokumen/formulir sebagaimana butir 2 atau perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan oleh Pelaksana Seksi PDI diarsipkan ke dalam ordner sebagai tanda bahwa proses updating Master File Wajib Pajak telah selesai.

6

5. Hubungan antara seksi PDI dengan seksi Pelayanan dalam hal pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)

KPP30-0009 SPT Tahunan Prosedur Kerja : 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan /e-SPT baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak. 2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Tahunan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar. 3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT berdasarkan ketentuan: 7

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a. Untuk SPT Tahunan lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Tahunan atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT Tahunan atau dokumen kelengkapannya. b. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan. c. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap diterima dibuatkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan, yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan ke Wajib Pajak. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Surat Penolakan SPT Tahunan, dan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke Kepala Seksi Pelayanan, serta meneruskan SPT Tahunan beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan dengan penatausahaan dokumen dan penyampaian dokumen oleh Pelaksana Seksi Pelayanan melalui Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam elemen-elemen SPT Tahunan dan membuat Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Unbalance serta menggabungkannya dengan SPT Tahunan yang bersangkutan (selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT)), kemudian mengirim SPT Tahunan/Kelengkapan Data Surat Pemberitahuan Tahunan yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan. Account Representative melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT, Account Representative menerbitakan STP (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)). Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan SPT Tahunan yang termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar untuk diproses dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan. Proses selesai.

8

6. Operator Console

Kedudukan Jabatan Operator Console

Operator Console, sering disingkat OC, adalah sebuah jabatan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang tugasnya adalah menangani Teknologi Informasi di Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak. OC itu adalah suatu jabatan struktural di Direktorat Jenderal Pajak yang pekerjaan sehari-harinya adalah membantu kelancaran operasional kegiatan kantor pelayanan Pajak / Kantor Wilayah dalam bentuk dukungan secara teknis atas hal-hal yang berhubungan dengan teknologi yang meliputi : perangkat keras, perangkat lunak, keamanan sistem dan jaringan, sistem informasi, aplikasi, dll.. Ikhtisar Jabatan : Melaksanakan pengecekan, perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai. Tujuan Jabatan : Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perangkat penunjang sistem informasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Uraian Tugas dan Kegiatan : 1. Membuat konsep rencana kerjaSeksi DukunganTeknis Komputer. 9

a. Menerima tugas dari Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer untuk membuat konseprencanakerjaSeksiDukunganTeknisKomputer; b. MenyiapkandanmembahaskonseprencanakerjaSeksiDukunganTeknisKomputer ; c. Membuatkonseprencana kerja Seksi Dukungan Teknis Komputer berdasarkanhasilpembahasandanmenyampaikankepadaKepalaSeksi Dukungan TeknisKomputer; d. Menerima tugas dari Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer untuk menyusun konseprencanakerjaBidangDukunganTeknisdanKonsultasi; e. Menyusun konseprencanakerjaBidangDukungan TeknisdanKonsultasi berdasarkanhasilpembahasandanmenyampaikankepadaKepalaSeksi Dukungan TeknisKomputer.

2. Melakukan persiapan pengoperasian server dan perangkat penunjangnya agar dapat beroperasi dengan baik. a. Memeriksastatusserver,PC,printerdanperangkatpenunjanglainnya; b. Menghidupkansubsistemkomputer; c. Mengecekperangkatkeras(hardware)danperangkatlunak(software)yangtidak normal; d. MemeriksapanellistrikdankondisiUPSsertaACdiruanganserver; e. Melaporkanhasilpelaksanaantugaspersiapanpengoperasianserverdan perangkat penunjangnyakepadaKepalaSeksiDukunganTeknisKomputer. 3. Memonitor dan mengawasi pengoperasian computer agar proses computer berjalan dengan lancer sesuai dengan ketentuan. a. Menerima tugas dari Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer untuk memonitor danmengawasipengoperasiankomputer; b. Memonitorstatussubsistemkomputer,pemakaiankomputerdanjobrunyang sedangdiproses; c. Memonitorpesan-pesan(alertlog)dariprosesyanggagaldilakukandan menjalankankembaliprosestersebutagarsistemdapatbekerjadengannormal; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala SeksiDukunganTeknisKomputer. 4. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada hardware dan software agar pengoperasian computer dapat berjalan dengan normal. a. Menerimalaporan permasalahandaripemakai; b. Mencatatpermasalahanyangterjadipadalogbook; c. Melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Kepala Seksi DukunganTeknis Komputer dan memberitahukan kepada Teknologi Informasi Perpajakan atau rekanan penyedia barang apabila terjadi kerusakan komputer danperangkatpenunjangnyayangmasihdalammasagaransi; 10

d. Mengirimkanhardwaredansoftwareyangrusakdantidakdapatdiperbaikioleh KantorWilayahkeTeknologiInformasiPerpajakan; e. MengadministrasikanbarangbarangyangdikirimkankeTeknologiInformasiPerpajakanataurekanan; f. MelaporkanpenyelesaianpermasalahanyangterjadikepadaKepalaSeksiDukunga nTeknisKomputer. 5. Melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi data dan perangkat penunjangnya. a. Memonitorstatusjaringankomputer(LAN/ WAN); b. Melakukanpengecekan terhadapperalatanyangtidakberfungsikejaringan komputer; c. Menganalisapermasalahanyangberhubungandenganjaringankomputerserta menyelesaikannya; d. Melaporkan permasalahanyang terjadi kepada Kepala Seksi DukunganTeknis Komputer danmemberitahukan kepadaTeknologi Informasi Perpajakanjikaterjadipermasalahandenganjaringankomputeryangtidakdapat diatasisendiriolehKantorWilayah; e. MelaporkanpelaksanaantugastersebutkepadaKepalaSeksiDukunganTeknisKom puter.

6.Menyusun konsep laporan berkalaSeksi DukunganTeknis Komputer. a. Menerima tugas dari Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer untuk menyusun laporanberkalaSeksiDukunganTeknisKomputer; b. Menyiapkandan membahaskonseplaporanberkalaSeksiDukunganTeknisKomputer; c. Menyusun konsep laporan berkala Seksi Dukungan Teknis Komputer berdasarkanhasilpembahasandanmenyampaikankepadaKepalaSeksi Dukungan TeknisKomputer; d. Menerima tugas dari Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer untuk menyusun konseplaporanberkalaBidangDukunganTeknisdanKonsultasi; e. Menyusun konseplaporanberkalaBidangDukungan TeknisdanKonsultasi berdasarkanhasilpembahasandanmenyampaikankepadaKepalaSeksi Dukungan TeknisKomputer.

Hubungan Kerja Operator Console a. KepalaSeksiDukunganTeknisKomputerdanKepalaBidangDukunganTeknisdanK onsultasidalamhalmenerimatugasdanpengarahanpelaksanaantugas; b. Para pegawai pada Seksi Dukungan Teknis Komputer dalam hal kerjasama pelaksanaantugas; c. OperatorConsole diKPPdalamhalkoordinasipelaksanaantugas; d. Userdalamhalpengoperasiankomputer. 11

Syarat Jabatan :

a. Pangkat/Golongan : Pengatur/IIc b. Pendidikan Formal : Diploma III c. Diklat/Kursus : Diklat Komputer d. Syarat lainnya : - Memahami masalah teknis komputer -

Standar Kompetensi: a. Pengembangan diri (Self-Improvement); b. Mengambil inisiatif (Takes Initiative); c. Analitis (Analytical); d. Kemampuan bergaul (Interpersonal Skills); e. Teratur (Organized); f. Tekun (Persistent); g. Tepat (Precise ); h. Sistematis (Systematic); i. Analisa kemungkinan rugi (Analyzes Pitfalls).

12

Kesimpulan

Berdasarkan PMK No. 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengolahan Data dan Informasi berada di bawah KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama Pada KPP WP Besar dan KPP Madya Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja. Sedangkan pada KPP Pratama Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan eFiling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. Alat keterangan diterima KPP dari sumber data, yaitu, Wajib Pajak, Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta, Pihak ketiga, Media, dan Berita mancanegara. Alat keterangan berguna sebagai alat bantu dalam rangka menambah jumlah WP dan pembayar pajak, dan dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban perpajakan. Master File (Berkas Induk) adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen umum dari Wajib Pajak yang direkam ke dalam media computer. OC itu adalah suatu jabatan struktural di Direktorat Jenderal Pajak yang pekerjaan sehariharinya adalah membantu kelancaran operasional kegiatan kantor pelayanan Pajak / Kantor Wilayah dalam bentuk dukungan secara teknis atas hal-hal yang berhubungan dengan teknologi yang meliputi : perangkat keras, perangkat lunak, keamanan sistem dan jaringan, sistem informasi, aplikasi, dll..

13

Sumber :

PMK No.62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal DJP SE-60/PJ/2009 Tentang Pembenahan Data Master File Wajib Pajak Urjab Bidang Duktekon (Dukungan Teknis dan Konsultasi) Kanwil DJP Djoned Gunadi M. : Administrasi Pajak, LPKPAP tahun 2006 http://thefuturemydreams.blogspot.com/2010/06/master-file-master-file-berkas-induk.html http://rizanggie.wordpress.com/2009/02/07/data-file/ KPP30-0009

14