Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Setiap

negara

dalam

memenuhi

kebutuhannya

akan

mengadakan

hubungan dengan negara lain. Baik dengan tujuan ekonomi, sosial, politik serta kebudayaan. Dengan meluasnya hubungan tersebut maka tidak menutup kemungkinan suatu negara akan mempunyai hubungan dengan tidak hanya dengan satu negara tertentu saja namun hampir seluruh negara di dunia. Hubungan diplomatik berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat terjadi bila diperhatikan kebutuhan manusia itu sendiri sehingga ia memerlukan orang lain. Begitu juga dengan hubungan diplomatik sebagai suatu lembaga yang mempunyai maksud untuk bernegosiasi dengan negara lain sebagai  pencapaian suatu tujuan adalah sama tuanya dengan sejarah. Perkembangan ini dapat kita lihat melalui contoh-contoh pengiriman perwakilan diplomatik bangsa bangsa. Bermula dari hubungan antar manusia, kemudian berkembang kepada kebutuhan suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan semakin lama meluas menjadi hubungan yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain sebagai kelompok manusia yang paling besar.

1|Page

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa perlu kiranya untuk  menyusun sebuah makalah mengenai “Sejarah dan P erkembangan Hukum  Diplomatik” . Tentunya untuk mempelajari sesuatu ilmu akan menarik jika di kaji

dari tulisan-tulisan, salah satunya makalah.

1.2

Lingkup Pembahasan

Di dalam makalah ini penulis membatasi diri pada pembahasan mengenai: a. Pengertian hubungan diplomatik dan hukum diplomatik;  b. Sejarah dan perkembangan hukum diplomatik.

1.3

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah: a. Untuk

mengetahui

pengertian

hubungan

diplomatik

dan

diplomatik;  b. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan hukum diplomatik.

2|Page

hukum

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Pengertian Hubungan Diplomatik dan Hukum Diplomatik 

Berbicara mengenai hukum diplomatik tentunya tidak dapat terpisah dari apa yang dinamakan dengan diplomatik. Untuk menentukan penerapan arti kata diplomatik itu sendiri belum terdapat keseragaman yang pasti, yang dikarenakan  banyaknya pendapat para ahli hukum yang berbeda, sehingga berbeda pula pengertian yang dikemukakan. Penggunaan

kata

“Diplomatik”

yang

berbeda

didasarkan

menurut

 penggunaannya:

a. Ada yang menyamakan dengan “politik luar negeri” bila digunakan dalam “Diplomatik RI di Afrika perlu ditingkatkan”.  b. Diplomatik dapat pula diartikan sebagai “perundingan” seperti sering dinyatakan bahwa “masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi”. Jadi dengan perkataan lain diplomasi disini merupakan satu-satunya mekanisme, yaitu melalui perundingan. c. Dapat pula diplomasi diartikan sebagai “dinas luar negri” seperti dalam ungkapan “selama ini ia bekerja untuk diplomatik”.

3|Page

d. Ada

juga

yang

menggunakan

secara

kiasan

seperti

“Ia

pandai

 berdiplomasi” yang berarti “bersilat lidah”.1 Sebagai pemahaman lebih jauh, Ian Brownlie memberikan pengertian diplomasi yaitu: “ Diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual  relations, communicate with eachother, or carry out political or legal  transactions. In each case through their authorize agents”. 2 Terjemahannya: Hubungan Diplomatik yang dimiliki tiap-tiap negara untuk mendirikan atau memelihara komunikasi yang secara harmonis satu sama lain, atau melaksanakan  politik atau transaksi-transaksi yang sah dalam tiap-tiap kasus melalui wewenang tiap-tiap negara. Pengertian yang diberikannya lebih memfokuskan kepada obyek dari diplomatik tersebut. Lebih berdasarkan pada alat-alat dan cara perhubungan yang dilakukan. Hal senada juga dijelaskan oleh NA Maryan Green: The Chief purpose of  establishing diplomatic relations and permanent missions is to serve as means by and through which states are able to communicate with each other , yang artinya  pembukaan hubungan diplomatik dan misi yang tetap yakni untuk melayani dan digunakan

sebagai

alat

sehingga

negara-negara

tertentu

dapat

saling

 berkomunikasi.3

1

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, 1995, hal.2 Ian Brownlie,  Principles of Public International Law, 3rd ed, ELBS, Oxford, University Press, 1979, hal.345 dalam Syahmin Ak, SH,  Hukum Internasional Publik , Binacipta, Bandung, 1992, hal.228 3 Ernest Satow,  A Guide to Diplomatice Practice, London, Longmans & Company, 1957, hal.3 dalam Syahmin Ak, SH, ibid. 2

4|Page

Sedangkan E. Satow menjelaskan: “ Diplomacy is the application of intelegence and  act to the conduct of official  relations between the governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states or more brierly still, the conduct of  business between states by peaceful means” 4 Terjemahannya: Penerapan Hubungan Diplomatik secara resmi diantara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang yang bertujuan membentuk  kedamaian. Pengertian yang diberikannya lebih ditujukan kepada subjek para  perwakilan

diplomatik

yakni

mengenai

tingkah

laku,

perbuatan

yang

diperbolehkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat diplomatic. Pengertian lain dari diplomacy adalah cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara. 5 Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa untuk adanya hubungan diplomatik itu harus terdapat beberapa faktor yang mendukung, antara lain: a. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan  b. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya c. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik  4

NA Maryan Green , International Law, 3rd ed., London, Pitman Publishing, 1987, hal.133 Boer Mouna,  Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hal.465 5

5|Page

d. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik  yang didasarkan dalam hukum diplomatik, hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik  antar negara.6 Jika ditinjau dari pengertian secara tradisionalnya, hukum diplomatik  digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur  tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negaranegara yang telah membina hubungan diplomatik. Pengertian hukum diplomatik  secara tradisional itu kini telah meluas karena hukum diplomatik sekarang bukan sekedar mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, akan tetapi  juga meliputi keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasiorganisasi internasional. Ada beberapa faktor penting yang didapatkan dari pengertian hukum diplomatik yang telah disebutkan sebelumnya diatas, yaitu : 1. Hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan. 2. Hubungan itu dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik. 3. Para pejabat yang bersangkutan harus diakui statusnya sebagai wakil diplomatik. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum 6

Syahmin A.K, SH, Op.Cit , hal.229

6|Page

internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum

kebiasaan

internasional

dan

pengembangan

kemajuan

hukum

internasional.

2.2

Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik 

Thucydides, seorang sarjana Yunani mengatakan bahwa pada dasarnya hubungan diplomatik tersebut telah lama ada. Negara Yunani telah mengenal hubungan ini pada zaman Romawi, terbukti dengan upacara yang diadakan setiap tahun dalam rangka menerima misi-misi negara tetangga.Disamping itu telah dikenal pula beberapa perjanjian-perjanjian atau traktat yang mengatur pola hubungan

diplomatik

tersebut.Missionaris

yang

datang

tersebut

selalu

diperlakukan dengan khas, dihormati serta dijamin keselamatannya sekaligus diberikan berbagai fasilitas dan keistimewaannya.7 Bukti bahwasanya misi diplomatik telah dikenal sejak dahulu dalam  pergaulan antar bangsa dapat kita lihat bahwa terdapat dalam beberapa traktat seperti traktat yang dibuat oleh Raja Ennatum dari negara Lagash (Messopotamia) dengan kota Umma yang dikalahkannya. Perjanjian tersebut diperkirakan berusia diatas 1000 tahun dihitung sejak perjanjian selanjutnya ditemukan orang yang  bertuliskan dalam bahasa Someriah.Demikian juga halnya di Mesir, ditemukan 7

Mohd. Sanwani Nst, Sulaiman, Bachtiar Hamzah , Hukum Internasional (Suatu Pengantar), Penerbit Kelompok Studi Hukum & Masyarakat, F.H, USU, Medan, 1992, hal.68

7|Page

 pula data (traktat) pada batu yang dipahat yakni mengenai raja-raja Mesir dengan Kheta pada tahun 2000 SM. Hubungan antar raja diatur dengan berbagai upacara sudah dilakukan di Tiongkok untuk mengenal kedudukan duta masing-masing ne gara. Pengiriman

dan

penerimaan

oleh

bangsa-bangsa

kuno

ditandai

 bahwasanya walaupun tidak ada hukum internasional modern yang diketahui, para duta besar dimana-mana menikmati perlindungan khusus dan kekebalan tertentu, walaupun tidak berdasarkan hukum namun berdasarkan agama, duta besar  dianggap amat suci. 8 Walaupun kedutaan tetap tidak diketahui hingga akhir abad pertengahan, kenyataan bahwa Paus mempunyai perwakilan tetap disebut aprocrisiarri. Namun hal ini tidak sampai pada abad ke-13 bahwa duta tetap yang pertama membuat kemunculannya. Republik Italia dan Venesia khususnya, mengambil contoh dengan terus menempatkan perwakilan-perwakilannya pada ibukota-ibukota yang lain untuk menegosiasikan urusan dan permasalahan internasional mereka dengan lebih baik.9 Dan pada abad ke-15 Republik-republik ini mulai mengirimkan  perwakilan tetap di Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris, negara-negara lain mengikuti usaha tersebut.Perjanjian-perjanjian khusus sering ditandatangani untuk 

8

L. Oppenheim,  International Law A Treaties , Vol 1 peace, 8th.ed, London, Longmans Green & Company, 1960, hal.769 9  Ibid , hal.770

8|Page

menetapkan duta-duta yang tetap, seperti pada tahun 1520, antara Raja Inggris dan Kaisar Jerman.10 Peristiwa hukum mengenai duta diplomatik yang sangat penting dan menggemparkan terjadi pada tahun 1584, tentang duta Spanyol yang terlihat dalam usaha untuk menjatuhkan Ratu Elisabeth dari Inggris dan ingin membebaskan Ratu Mary yang beragama Khatolik dari Scotland.Kerajaan Inggris yang pada masa itu sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi meminta pendapat sarjana

terkemuka

tersebut.Gentili

dari

Romawi

menyebutkan

(Gentili)

bahwa

tentang

jurisdiksi

penyelesaian

Inggris

tidak

kasus

berwenang

menangani kasus tersebut. Hingga akhirnya duta itu diusir dari Inggris dan selamatlah ia dari kemarahan rakyat Inggris yang ingin menghukumnya. 11 Sejak akhir abad ke-15 Inggris, Prancis, Spanyol dan Jerman melanjutkan kedutaan tetap pada pengadilan masing-masing.Namun tidak berlanjut sampai  pertengahan kedua abad ke-17 bahwa kedutaan tetap menjadi lembaga umum. 12 Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan.Pada Kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis.Namun tidak banyak yang telah dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protokol Aix-La-Chapelle tanggal 21

10

 Ibid  Mohd. Sanwani Nst, Sulaiman, Bachtiar Hamzah , Op.Cit , hal.69 12 L. Oppenheim , Loc.Cit  11

9|Page

 November 1818. Sebernanya Kongres Wina dari segi substansi praktis tidak  menambah apa-apa terhadap praktek yang sudah ada sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis. 13 Dengan adanya Kongres Wina ini maka dapat terwujud satu kesatuan yang mengatur tentang hubungan diplomatik.Walaupun belum begitu sempurna, namun sudah tercipta satu kodifikasi yang dapat diterima dan dipergunakan secara internasional. Kemudian pada tahun 1927 dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa diupayakanlah kodifikasi yang sesungguhnya.Namun hasil-hasil yang telah dicapai Komisi Ahli ditolak oleh dewan Liga Bangsa-Bangsa. Alasannya yaitu  belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global mengenai hak-hak  istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup kompleks dank arena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah tersebut dalam agenda Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.

Pada tahun 1928, Konferensi ke-6 Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) di Havana menerima konvensi dengan nama Convention on Diplomatik  Officers.Mengingat sifatnya yang regional, implementasi konvensi ini tidak  menyeluruh.

13

Boer Mouna,  Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hal.467

10 | P a g e

Dengan terjadi perkembangan dan upaya untuk mengembangkan hukum diplomatik, maka pada akhir 1959 Majelis Umum melalui Resolusi 1950 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk membahas masalah kekebalan diplomatik. Konferensi dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, menghasilkan 3 instrumen: Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality, dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of   Disputes.

Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tiga tahun kemudian tanggal 24 April 1964, konvensi tersebut mulai berlaku, sampai sekarang hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut.

11 | P a g e

BAB III PENUTUPAN

3.1

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu kita dapat menyimpulkan bahwa  pengertian hokum diplomatik sangat beragam, belum ada kesepakatan di antara  para ahli dalam hal itu, sangat tergantung kepada sudut pandang dan latar   belakang masing-masing ahli. Namun setidaknya kita dapat menemukan beberapa unsur penting dalam pengertian hukum diplomatik, yaitu men yangkut: 1. Hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan. 2. Hubungan itu dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik. 3. Para pejabat yang bersangkutan harus diakui statusnya sebagai wakil diplomatik  Lebih daripada itu, juga dapat ditarik suatu kesimpulan yang lain bahwa hukum diplomatik telah ada sejak zaman dulu dan berkembang sesuai  perkembangan kebutuhan manusia. Secara garis besar dapat dilihat sejarah dan  perkembangannya pada:



Hukum Diplomatik kuno;



Kongres Wina 1815;



Kongres Aix la Chapelle;



Masa Liga Bangsa-Bangsa;

12 | P a g e

3.2



Konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928;



Masa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saran

Hukum diplomatik memang akan terus berkembang sesuai perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan hukum diplomatik juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik internasional. Mengingat belum adanya suatu  pengertian yang sama menurut para ahli tentang hukum diplomatik, kiranya perlu untuk diadakan suatu kesepakatan mengenai rumusan pengertian hukum diplomatik. Hal ini tentu saja untuk menghindari pengaruh politik yang berlebihan dalam implementasi dan penyelesaian sengketa dalam dunia diplomatik. Selanjutnya perkembangan hokum diplomatik harus menyesuaikan dengan sejarahnya, maksudnya harus memperhatikan praktik-praktik kebiasaan pada zaman dahulu yang sesuai untuk perkembangan saat ini.

13 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Sumaryo Suryokusumo,  Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, 1995.

Ian Brownlie,  Principles of Public International Law, 3rd ed, ELBS, Oxford, University Press, 1979, hal.345 dalam Syahmin Ak, SH,  Hukum  Internasional Publik , Binacipta, Bandung.

 NA Maryan Green , International Law, 3rd ed., London, Pitman Publishing, 1987

Boer Mouna,  Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Penerbit Alumni, Bandung, 2000.

Mohd. Sanwani Nst, Sulaiman, Bachtiar Hamzah , Hukum Internasional  (Suatu Pengantar), Penerbit Kelompok Studi Hukum & Masyarakat, F.H, USU, Medan, 1992.

L. Oppenheim,  International Law A Treaties, Vol 1 peace, 8th.ed, London, Longmans Green & Company, 1960.

Boer Mouna,  Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.

14 | P a g e