Sample Buku Transfer Pricing

TRANSFER

PRICING

IDE, STRATEGI, DAN PANDUAN PRAKTIS DALAM PERSPEKTIF PAJAK INTERNASIONAL

Editor: Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji

TRANSFER PRICING IDE, STRATEGI, DAN PANDUAN PRAKTIS DALAM PERSPEKTIF PAJAK INTERNASIONAL Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji Koordinator Penerbitan dan Produksi Tata Letak Desain Cover

: B. Bawono Kristiaji : Toni Febriyanto dan Yanuar Falak Abiyunus : Ronny Fhyzar

Hak Cipta © 2013 Penerbit DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax) Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt. 5 (#501) dan Lt. 6 (#601), Jl. Boulevard Kelapa Gading L A 3 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta – Indonesia Telp. : +62 21 2938 5758 Fax : +62 21 2938 5759 Website : http://www.dannydarussalam.com Transfer Pricing Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax), Jakarta, 2013 1 jil., 17,6 x 25 cm, xiv+724 halaman ISBN: 978-602-97854-1-8 Cetakan: 1. Jakarta, Juli 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. 1.

2.

ii

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayahnya, buku ini akhirnya diterbitkan. Buku ini merupakan buah pemikiran dari tim DANNY DARUSSALAM Tax Center, yang selama ini berkecimpung dengan isu perpajakan internasional dan transfer pricing. Buku ini hadir untuk memberikan kerangka ide, strategi, dan panduan praktis mengenai transfer pricing. Tepat lima tahun lalu, ketika kami menerbitkan buku “Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan”, isu transfer pricing di Indonesia masih dianggap terlalu mengawang. Seiring berjalannya waktu, otoritas pajak menganggap bahwa transaksi afiliasi antaryurisdiksi rentan dijadikan kendaraan untuk penghindaran pajak. Hal ini mendorong adanya ketentuan-ketentuan yang mencegah praktik penghindaran pajak dengan skema transfer pricing tersebut. Di sisi lain, otoritas pajak terus menerus memperbaiki sistem administrasi kepatuhan pajak atas transaksi afiliasi. Sayangnya, hal ini tidak paralel dengan upaya kajian maupun telaah akademis yang berusaha mengelaborasi sejauh mana perkembangan ranah transfer pricing di Indonesia telah selaras dengan perkembangan yang ada di tataran global. Berangkat dari keprihatinan kami atas minimnya diskusi dan kajian ilmiah mengenai transfer pricing, kami berusaha untuk memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai hal tersebut dengan berpijak pada kaidahkaidah akademis. Buku ini disusun dari berbagai literatur, hasil interaksi dengan praktisi dan akademisi yang telah diakui kepakarannya, serta pengalaman penulis dalam melakukan analisis transfer pricing. Buku ini dapat dijadikan jembatan atas perspektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia karena posisinya yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian, buku ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu magnum opus buku perpajakan di tanah air. Dalam kesempatan ini, kami sebagai editor mengucapkan terima kasih kepada penulis, yaitu Romi Irawan, David Hamzah Damian, Ganda Christian Tobing, Yusuf Wangko Ngantung, Deborah, Untoro Sejati, Muhammad Fahrial, Cindy Kikhonia Febby, Veronica Kusumawardani, Anggi P.I. Tambunan, dan Rinan iii

Auvi Metally yang telah berkenan menyumbangkan pemikirannya untuk dituangkan dalam buku ini. Terima kasih juga kepada Toni Febriyanto dan Yanuar F. Abiyunus yang telah mengedit naskah tulisan, Ronny Fhyzar atas desain cover buku, serta Eny Marliana dan Fany Tri Agustin yang mendukung administratif penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moril dalam proses penyusunan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia perpajakan di tanah air. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca tentunya sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2013

Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji

iv

DAFTAR ISI Prakata Daftar Isi

iii v

BAGIAN I: KONSEP DASAR BAB 1 Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji A. Pendahuluan B. Konsep Dasar Transfer Pricing C. Transfer Pricing dalam Perspektif Pajak Internasional D. Transfer Pricing di Indonesia E. Tentang Buku Ini F. Penutup Referensi

3 8 15 22 24 30 33

BAB 2 Perilaku Perusahaan Multinasional dan Transfer Pricing B. Bawono Kristiaji dan Romi Irawan A. Pendahuluan B. Perubahan Lingkungan Bisnis C. Biaya Transaksi dan Teori Perusahaan Multinasional D. Integrasi Ekonomi E. Motivasi dan Strategi Transfer Pricing F. Perusahaan Multinasional, Negara, dan Manipulasi Transfer Pricing G. Penutup Referensi Lampiran: Memahami Transfer Pricing dari Perspektif Ekonomi

35 36 38 40 44 49 53 54 57

v

BAB 3 Transfer Pricing: Prinsip Hukum Perpajakan Internasional Darussalam dan Yusuf Wangko Ngantung A. Pendahuluan B. Perpajakan Berganda dalam Konteks Transfer Pricing C. Pasal 9 OECD Model D. Konsep Associated Enterprises E. Konsep Dasar Arm’s Length Principle F. Konsekuensi Pasal 9 OECD Model G. Penutup Referensi

61 64 67 72 77 81 84 85

BAB 4 Arm’s Length Principle: Suatu Tinjauan B. Bawono Kristiaji dan Untoro Sejati A. Pendahuluan B. Abstraksi Arm’s Length Principle C. Konteks Arm’s Length Principle: Bagaimana Pasar Bekerja? D. Penutup Referensi

87 88 93 100 102

BAGIAN II: ANALISIS FUNGSI DAN KESEBANDINGAN BAB 5 Analisis Fungsional Romi Irawan A. Pendahuluan B. Tujuan Analisis Fungsional C. Cara Melakukan Analisis Fungsional D. Karakterisasi Usaha E. Beberapa Isu Lanjutan F. Business Model di Indonesia G. Penutup Referensi

107 109 112 117 123 127 129 130

BAB 6 Analisis Kesebandingan Romi Irawan, Cindy Kikhonia Febby, dan B. Bawono Kristiaji A. Pendahuluan B. Makna “Comparable” dan “Reliable Comparables” C. Langkah-langkah Analisis Kesebandingan D. Beberapa Istilah Umum

vi

133 134 138 141

E. F. G. H. I.

Faktor-faktor Kesebandingan Kaitan antara Analisis Kesebandingan dan Metode Transfer Pricing Hasil dari Analisis Kesebandingan Sengketa Kesebandingan: Studi Kasus Man Camions vs. Otoritas Pajak Prancis Penutup Referensi

142 145 147 149 150 151

BAB 7 Penggunaan Pembanding Internal dan Eksternal dalam Analisis Transfer Pricing Deborah A. Pendahuluan B. Pembanding Internal C. Mengapa Pembanding Internal Jarang Digunakan? D. Self-Serving E. Pembanding Eskternal F. Kelemahan Pembanding Eksternal G. Pembanding Internal vs. Eksternal dalam Perbandingan di Level Laba Operasi H. Penutup Referensi

155 156 158 161 162 169 171 173 174

BAB 8 Panduan dalam Memilih Pembanding yang Tepat Untoro Sejati dan Muhammad Fahrial A. Pendahuluan B. Memilih Database Komersial C. Pendekatan dalam Pencarian Pembanding D. Kriteria Pencarian E. Telaah Manual F. Beberapa Isu dalam Praktik G. Penutup Referensi

177 177 179 181 187 190 193 194

BAGIAN III: METODE ANALISIS TRANSFER PRICING BAB 9 Ragam dan Aspek Pemilihan Metode Transfer Pricing B. Bawono Kristiaji, Romi Irawan, dan Cindy Kikhonia Febby A. Pendahuluan B. Sejarah Metode Transfer Pricing

199 202

vii

C. D. E.

Aspek Pemilihan Metode Adakah Metode Alternatif? Penutup Referensi

211 219 223 224

BAB 10 Traditional Transaction Methods Untoro Sejati, Veronica Kusumawardani, dan Muhammad Fahrial A. Pendahuluan B. Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) C. Metode Resale Price (RPM) D. Metode Cost Plus (C+) E. Penutup Referensi

227 227 241 249 255 256

BAB 11 Transactional Profit Methods Untoro Sejati dan Ganda Christian Tobing A. Pendahuluan B. Transactional Net Margin Method (TNMM) C. Metode Profit Split D. Penutup Referensi

259 260 273 283 284

BAGIAN IV: BEBERAPA ISU DALAM PENGUKURAN ARM’S LENGTH BAB 12 Permasalahan dalam Comparability Adjustment B. Bawono Kristiaji dan Romi Irawan A. Pendahuluan B. Ilustrasi Sederhana Comparability Adjustment C. Penyesuaian atas Modal Kerja dan Biaya Operasional Usaha D. Perbedaan Geografis dan Location Savings E. Kondisi Pasar yang Abnormal F. Intervensi Negara via Regulasi G. Strategi Pangsa Pasar H. Penutup Referensi

viii

289 291 294 298 303 305 307 308 309

BAB 13 Pendekatan Agregasi-Segregasi dan Segmentasi Laporan Keuangan Untoro Sejati dan Veronica Kusumawardani A. Pendahuluan B. Pendekatan Segregasi (Transaksi per Transaksi) C. Pendekatan Agregasi (Gabungan Transaksi) D. Studi Kasus: Agregasi vs. Segregasi E. Penutup Referensi

313 314 321 326 327 328

BAB 14 Profit Level Indicator Untoro Sejati dan Anggi P. I. Tambunan A. Pendahuluan B. Memahami Pengukuran Imbal Hasil yang Wajar C. Jenis dan Karakteristik Profit Level Indicator yang Digunakan dalam Analisis Transfer Pricing D. Memilih Profit Level Indicator yang Tepat E. Kaitan antara Analisis Fungsional dan Profit Level Indicator F. Penutup Referensi

331 332 335 342 344 346 347

BAB 15 Rentang Kewajaran B. Bawono Kristiaji dan Veronica Kusumawardani A. Pendahuluan B. Perlunya Teknik Statistik dalam Prinsip Kewajaran C. Harga Tunggal (Single Figure) vs. Rentang Kewajaran (Arm’s Length Range) D. Rentang Penuh (Full Range) vs. Rentang Interkuartil (Interquartile Range) E. Uji Statistik: Berada di Dalam atau di Luar Rentang Kewajaran? F. Ilustrasi Perhitungan Rentang Kewajaran dan Beberapa Studi Kasus G. Penutup Referensi

349 350 351 353 354 355 361 363

ix

BAGIAN V: TRANSFER PRICING ATAS TRANSAKSI KHUSUS BAB 16 Aset Tidak Berwujud dalam Konteks Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung A. Pendahuluan B. Identifikasi atas Keberadaan Suatu Aset Tidak Berwujud C. Kepemilikan Aset Tidak Berwujud D. Metode Transfer Pricing untuk Aset Tidak Berwujud E. Penutup Referensi Lampiran: Pencarian Pembanding bagi Transfer Aset Tidak Berwujud

367 368 373 378 381 382 384

BAB 17 Transfer Pricing atas Transaksi Pemberian dan Pemanfaatan Jasa David Hamzah Damian dan Cindy Kikhonia Febby A. Pendahuluan B. Motif dan Model Sentralisasi Jasa C. Identifikasi Transaksi Pemberian/Pemanfaatan Jasa D. Menentukan Apakah Transaksi Pemberian/Pemanfaatan Jasa di antara Pihak Afiliasi Benar-benar Terjadi E. Aktivitas Jasa yang Tidak Dapat Ditagihkan F. Penentuan Harga atas Pemberian Jasa G. Metode Transfer Pricing H. Penutup Referensi

389 390 391 393 395 401 405 407 408

BAB 18 Cost Contribution Arrangement Untoro Sejati, Romi Irawan, dan Ganda Christian Tobing A. Pendahuluan B. Definisi dan Konsep Dasar CCA C. Aplikasi Prinsip Kewajaran dalam CCA D. Buy-in, Buy-out, dan Terminasi CCA E. Dokumentasi CCA F. Penutup G. Referensi

x

411 413 415 420 423 425 425

BAB 19 Pendanaan Internal B. Bawono Kristiaji dan Muhammad Fahrial A. Pendahuluan B. Sumber Pendanaan Internal: Utang atau Penyertaan Modal? C. Pendanaan Internal dalam Pandangan OECD D. Transaksi Pinjaman antar Perusahaan Afiliasi (Intercompany Loan) E. Biaya Penjaminan (Guarantee Fee) F. Penutup Referensi

427 429 432 435 447 455 457

BAGIAN VI: STRATEGI PERUSAHAAN DALAM TRANSFER PRICING BAB 20 Restrukturisasi Bisnis Untoro Sejati A. Pendahuluan B. Motivasi dan Definisi Restrukturisasi Bisnis C. Perlakuan Pajak terhadap Restrukturisasi Bisnis D. Posisi OECD terhadap Restrukturisasi Bisnis E. Restrukturisasi Bisinis berdasarkan Peraturan Perpajakan di Berbagai Negara F. Studi Kasus – Cytec Norway G. Restrukturisasi Bisnis dan Aset Tidak Berwujud H. Penutup Referensi

461 462 465 469 475 478 482 483 484

BAB 21 Setting dan Testing Harga Transfer B. Bawono Kristiaji dan Cindy Kikhonia Febby A. Pendahuluan B. Sudut Pandang Perusahaan pada saat Setting Harga (Transfer) C. Analisis Transfer Pricing: Ex-ante atau Ex-post? D. Ilustrasi dan Implikasi Kerancuan Perspektif Waktu Analisis E. Upaya Menuju Arm’s Length dalam Ketidakpastian F. Penutup Referensi Lampiran: OECD Guidelines 2010, Paragraf 3.67 – 3.71 beserta Usulan Revisi

487 491 498 501 509 512 513 516

xi

BAB 22 Implementasi Model Operasi Transfer Pricing dalam Perusahaan David Hamzah Damian dan Deborah A. Pendahuluan B. Keputusan Manajemen dan Risiko Transfer Pricing C. Model Operasi Fungsi Perpajakan untuk Transfer Pricing D. Perencanaan Kebijakan Manajemen terkait Transfer Pricing E. Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Perusahaan F. Dokumentasi Kebijakan Transfer Pricing Perusahaan G. Manajemen Risiko Transfer Pricing Perusahaan H. Penutup Referensi Lampiran: Ilustrasi Analisis Risiko Transfer Pricing

519 520 521 523 531 533 535 537 538 540

BAGIAN VII: ASPEK PROSEDURAL DAN HUKUM BAB 23 Beban Pembuktian dalam Transfer Pricing Ganda Christian Tobing dan Veronica Kusumawardani A. Pendahuluan B. Beban Pembuktian dalam Aplikasi Transfer Pricing C. Beban Pembuktian menurut OECD D. Beban Pembuktian dalam Aplikasi Transfer Pricing di Beberapa Negara E. Beban Pembuktian di Indonesia F. Beban Pembuktian dalam Kaitannya dengan Pertukaran Informasi G. Studi Kasus Beban Pembuktian H. Penutup Referensi

543 544 547 548 550 553 555 556 557

BAB 24 Dokumentasi Transfer Pricing Deborah dan Rinan Auvi Metally A. Pendahuluan B. Mengapa Dokumentasi Transfer Pricing Dibutuhkan? C. Isi dan Kualitas Dokumentasi Transfer Pricing D. Isu Lanjutan mengenai Dokumentasi Transfer Pricing E. Penutup Referensi

xii

559 561 563 573 575 576

BAB 25 Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Anggi P. I. Tambunan dan Ganda Christian Tobing A. Pendahuluan B. Pemeriksaan Transfer Pricing C. Proses Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing di Tingkat Administratif (Sebelum Pengadilan) D. Pembayaran Pajak yang Disengketakan Sebelum Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak E. Proses Penyelesaian Sengketa di Tingkat Pengadilan Pajak F. Penutup Referensi

579 580 596 602 604 610 611

BAB 26 Eliminasi Perpajakan Berganda: Resolusi Sengketa Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung dan Ganda Christian Tobing A. Pendahuluan B. Mutual Agreement Procedure (MAP) C. Advance Pricing Agreement (APA) D. Penutup Referensi

615 617 622 626 627

BAGIAN VIII: REFLEKSI DAN PERKEMBANGAN KONTEMPORER BAB 27 Keterbatasan Arm’s Length Principle B. Bawono Kristiaji A. Pendahuluan B. Kelemahan Konsep Arm’s Length Principle C. Arm’s Length Principle dalam Pasar yang (Tidak) Sempurna D. Continuum Price Problem E. Ketersediaan Pembanding F. Arm’s Length Principle sebagai Suatu Standar G. Beban Administrasi H. Solusi Alternatif dari Arm’s Length Principle I. Mengapa Arm’s Length Principle dapat Bertahan? J. Penutup Referensi

631 632 635 637 640 642 645 646 654 659 660

xiii

BAB 28 Alokasi Laba Bentuk Usaha Tetap dalam Konteks Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung dan Rinan Auvi Metally A. Pendahuluan B. Konsep Bentuk Usaha Tetap C. Alokasi Laba: Relevant Business vs. Separate Entity D. Authorized OECD Approach (AOA) E. Biaya-biaya yang dapat Dibebankan pada Penghasilan BUT F. BUT Keaganean (Dependent Agent PE) G. Corresponding Adjustment H. Penutup Referensi

665 666 668 671 676 677 678 679 680

BAB 29 Perkembangan Ranah Transfer Pricing Terkini Romi Irawan dan Veronica Kusumawardani A. Pendahuluan B. Simplification Measures C. Safe Harbour D. Transfer Pricing dan Negara Berkembang E. Penutup Referensi

683 687 691 694 702 703

BAB 30 Epilog: Kebijakan Transfer Pricing

705

Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji

Profil Editor dan Penulis

xiv

715

BAB 1

Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji

Once you take on board the fact that more than 60% of world trade takes place within multinational enterprises, the importance of transfer pricing becomes clear (OECD, April 2002)

A. Pendahuluan Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian suatu pihak tertentu. Apabila terjadi transaksi di antara mereka, transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema transfer pricing. Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Padahal, penerimaan pajak atas penghasilan dari perusahaan multinasional ini merupakan bagian dari penerimaan pajak yang sangat signifikan dari total penerimaan pajak di negara-negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Untuk mencegah pengalihan atas laba kena pajak tersebut, otoritas pajak di berbagai negara membuat ketentuan transfer pricing yang ketat, seperti penerapan sanksi atau hukuman, penelitian dengan cermat terhadap beberapa elemen biaya, persyaratan dokumentasi, serta pemeriksaan pajak yang dapat menyebabkan koreksi transfer pricing. Adanya koreksi tersebut tentunya akan menimbulkan konflik tersendiri apabila dilakukan tanpa berdasarkan fakta, pendekatan serta metode yang disarankan oleh masyarakat perpajakan internasional. Dengan demikian, permasalahan transfer pricing tidak hanya melibatkan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak suatu negara saja, tetapi juga melibatkan antara dua atau lebih otoritas pajak di

3

BAB 2

Perilaku Perusahaan Multinasional dan Transfer Pricing B. Bawono Kristiaji dan Romi Irawan

A. Pendahuluan Ranah transfer pricing tidak dapat dilepaskan dari konteks perilaku perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara. Sebelum masuk lebih jauh mengenai seluk beluk transfer pricing dari sisi perpajakan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami transfer pricing dari sisi pelaku, yakni perusahaan multinasional. Bab ini akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dibentuknya perusahaan multinasional, perilaku perusahaan multinasional terkait dengan pajak, dan transfer pricing serta bagaimana manipulasi transfer pricing dapat terjadi. Tujuan bab ini semata-mata untuk memaparkan netralitas konsep transfer pricing. Artinya, transfer pricing sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan sebagai cara efisiensi perusahaan dalam proses pengalokasian sumber daya saja. Walau demikian, dalam perkembangannya, transfer pricing juga seringkali diartikan sebagai praktik penghindaran pajak. Agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman, terminologi perusahaan multinasional pada bab ini mengacu pada definisi yang diajukan oleh Eden. Perusahaan multinasional terdiri dari satu atau dua perusahaan yang berada di bawah kendali (kontrol) yang sama, dengan menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama yang unit usahanya terletak di lebih dari satu negara.1

1

Lorraine Eden, “Who Does What After NAFTA? Location Strategies of U.S. Multinationals,” dalam Multinationals in North America, ed. Lorraine Eden (Calgary: University of Calgary Press, 1994), 193-194. Selain itu, ada juga pendapat yang mendefinisikan perusahaan multinasional berdasarkan kriteria proporsi aktivitas di luar negeri terhadap total seluruh aktivitas (jumlah pekerja, nilai penjualan, dan sebagainya).

35

BAB 3

Transfer Pricing: Prinsip Hukum Perpajakan Internasional Darussalam dan Yusuf Wangko Ngantung

A. Pendahuluan Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada dasarnya transfer pricing adalah sesuatu yang normal, rasional, serta merupakan implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Walau demikian, ada kalanya perusahaan multinasional juga menggunakan transfer pricing sebagai ‘kendaraan’ untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).1 Oleh karena itu, perlu dipisahkan mengenai konsep transfer pricing yang netral dengan aktivitas manipulasi transfer pricing. Manipulasi transfer pricing adalah upaya penetapan harga atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi yang berdomisili di yurisdiksi pajak yang berbeda, yang tujuan utamanya adalah mengurangi total beban pajak yang diterima oleh grup perusahaan multinasional tersebut. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai kendala ataupun rintangan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan multinasional.2 Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dalam melakukan manipulasi transfer pricing umumnya berupa: (i) upaya untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah; atau (ii) upaya untuk mengalokasikan tax-deductible cost ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Jika tarif pajak penghasilan badan di negara lain yang menjadi tempat beroperasinya pihak afiliasi lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan domestik, paling tidak terdapat beberapa skema manipulasi transfer pricing yang dapat dilakukan, misalkan dengan meningkatkan harga beli impor (overinvoicing) atau menurunkan harga jual ekspor (underinvoicing) untuk 1 2

Pernyataan serupa juga telah dinyatakan dalam OECD Report on Transfer Pricing for Multinational Enterprises and Tax Administration (1979), Paragraf 3. Lorraine Eden, Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1998), 20-21.

61

BAB 4

Arm’s Length Principle: Suatu Tinjauan B. Bawono Kristiaji dan Untoro Sejati

A. Pendahuluan Apakah yang dimaksud dengan arm’s length principle? Tujuh dari sepuluh orang yang kita tanyai mengenai makna arm’s length principle akan cenderung menjawab pada suatu upaya perbandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Jawaban yang mengindikasikan hubungan yang kuat antara arm’s length principle dengan upaya perbandingan tersebut adalah benar, namun kurang tepat dan lengkap. Arm’s length principle adalah sesuatu hal yang abstrak dan sulit untuk dipahami, terlebih jika hal tersebut secara otomatis dikaitkan dengan transaksi independen. Pertanyaannya, mengapa “sesuatu yang wajar” dikaitkan dengan transaksi yang dilakukan dengan atau oleh pihak independen?1 Lebih lanjut, arm’s length principle juga seringkali disalahartikan hanya sebagai alat atau tahapan analisis yang tertera dalam OECD Guidelines ataupun ketentuan domestik lainnya. Prinsip tersebut cenderung langsung disederhanakan atau diterjemahkan dalam suatu analisis mekanik dan metodologi analisis.2 Sebagai ilustrasi, isi dari OECD Guidelines lebih didominasi oleh panduan penjelas dari prinsip arm’s length, bukan penjabaran atas ide ataupun konsep itu sendiri. Hal ini seperti diakui oleh Pagan dan Wilkie, bahwa fundamental prinsip arm’s length tidak banyak diperdebatkan, dijabarkan, atau didiskusikan. Perdebatan justru banyak terjadi dalam konteks aplikasinya,

1

2

Lihat Bab Keterbatasan Arm’s Length Principle. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis menyarankan untuk membaca bab tersebut secara bersamaan dengan bab ini, karena muatannya yang tidak terpisahkan. J. Scott Wilkie, “Reflecting on the Arm’s Length Principle: What is the Principle? Where Next?” dalam Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics, ed. Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad (Berlin: Springer, 2012), 145.

87

BAB 5

Analisis Fungsional Romi Irawan

A. Pendahuluan Analisis fungsional merupakan sebuah landasan dalam setiap analisis kewajaran harga.1 Oleh karena itu, penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi mutlak membutuhkan analisis atas fungsi yang dijalankan dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Pertanyaannya, bagaimana fungsi dan risiko tersebut dialokasikan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut? Analisis fungsional sering juga disebut analisis FAR karena mencakup tiga aspek dalam analisis, yaitu: fungsi yang dijalankan (F), aset yang dipergunakan (A), serta risiko yang ditanggung (R). Pada dasarnya, ide mengenai analisis fungsional serupa dengan ide mengenai value chain karena melibatkan ketiga aspek analisis tersebut. Analisis fungsional menyertakan suatu telaah yang lengkap dan menyeluruh atas chain dari suatu transaksi afiliasi. Hasil dari analisis fungsional juga hampir serupa dengan hasil analisis atas value chain, yaitu untuk mengetahui kontribusi masing-masing entitas dalam suatu grup perusahaan multinasional dalam menciptakan value di mata konsumen. Lebih lanjut, analisis atas value chain mensyaratkan identifikasi atas apa yang menjadi key value drivers dari suatu perusahaan, termasuk unique skills yang dimilikinya. Serupa dengan itu, telaah atas chain dalam analisis fungsional dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan aktivitas ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dalam transaksi afiliasi maupun transaksi independen. Aktivitas ekonomi yang signifikan adalah aktivitas yang dalam situasi wajar secara material dapat memengaruhi: (i)

1

Leslie Prescott-Haar, “Practical Issues in a Carrying Out and Implementing a Transfer Pricing Study,” dalam Transfer Pricing Manual, ed. Gareth Green (London: BNA International, 2008), 149.

107

BAB 6

Analisis Kesebandingan Romi Irawan, Cindy Kikhonia Febby, dan B. Bawono Kristiaji

A. Pendahuluan Dalam berbagai interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan transfer pricing di Indonesia, analisis kesebandingan seringkali hanya dihubungkan sebagai upaya pencarian suatu pembanding atas suatu transaksi afiliasi. Dalam praktik, proses analisis kesebandingan justru hanya menitikberatkan pada aplikasi database komersial semata. Apakah praktik tersebut sudah tepat? Kajian transfer pricing pada hakikatnya berusaha untuk menilai apakah transaksi afiliasi yang sedang dianalisis telah memenuhi prinsip kewajaran. Penerapan prinsip kewajaran tersebut bertolak dari upaya perbandingan antara dua objek, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi independen. Oleh karena itu, analisis perbandingan atas transaksi afiliasi dengan transaksi independen (analisis kesebandingan), merupakan “nyawa” dari prinsip kewajaran. Penjelasan dasar mengenai analisis kesebandingan dapat ditemukan dalam Paragraf 3.1 OECD Guidelines 2010 berikut ini: “By definition, a comparison implies examining two terms: the controlled transaction under review and the uncontrolled transactions that are regarded as potentially comparable. The search for comparables is only part of the comparability analysis. It should be neither confused with nor separated from the comparability analysis.” Upaya pencarian pembanding hanyalah salah satu bagian dari analisis kesebandingan. Dengan kata lain, pencarian pembanding adalah syarat yang memang perlu dilakukan, namun belum mencukupi dalam keseluruhan proses analisis kesebandingan. Hal ini dikarenakan analisis kesebandingan merupakan serangkaian langkah analisis, mulai dari identifikasi detail transaksi afiliasi, identifikasi pembanding potensial berdasarkan faktor-faktor kesebandingan, aplikasi metode transfer pricing untuk melakukan perbandingan, hingga pengukuran kewajaran dari dua transaksi yang diperbandingkan.

133

BAB 7

Penggunaan Pembanding Internal dan Eksternal dalam Analisis Transfer Pricing Deborah

A. Pendahuluan Dalam mengaplikasikan prinsip kewajaran, salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam analisis kesebandingan adalah pencarian dan pemilihan pembanding. Sumber transaksi pembanding dapat berasal dari transaksi yang dilakukan dengan pihak independen (pembanding internal) ataupun transaksi yang dilakukan antar pihak independen (pembanding eksternal). Pencarian pembanding yang andal adalah suatu proses yang sulit dan rumit karena melibatkan banyak pertimbangan. Akan tetapi, upaya tersebut sebaiknya diletakkan pada konteks yang proporsional. Artinya, upaya pencarian pembanding hendaknya memiliki pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepastian, namun juga tidak membebani Wajib Pajak maupun otoritas pajak.1 Bab ini akan memaparkan konsep mengenai pembanding internal dan eksternal, serta alasan yang mendasari penggunaan pembanding tersebut dalam analisis transfer pricing. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai kelemahan masing-masing pembanding dan bagaimana kesulitan yang timbul akibat dari kelemahan tersebut. Turut dibahas juga contoh kasus pengadilan pajak di India terkait penggunaan pembanding dalam perbandingan di level laba operasi.

1

Lihat OECD Guidelines 2010, Paragraf 1.7: “It is important to put the issue of comparability into perspective in order to emphasise the need for an approach that is balanced in terms of, on the one hand, its reliability and, on the other, the burden it creates for taxpayers and tax administrations…” dan Paragraf 1.13: ““ … It is important not to lose sight of the objective to find a reasonable estimate of an arm’s length outcome based on reliable information. It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer.”

155

BAB 8

Panduan dalam Memilih Pembanding yang Tepat Untoro Sejati dan Muhammad Fahrial

A. Pendahuluan Pada bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa saat ini banyak tersedia database komersial yang berisi laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Meningkatnya penggunaan transactional net margin method (TNMM) sebagai metode analisis transfer pricing telah menyebabkan aktivitas penggunaan database komersial semakin sering dipergunakan. Terlepas dari kualitas data yang tersedia ataupun keandalan hasil analisis dari penggunaan database tersebut, pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana cara memilih pembanding yang tepat dari sekian banyak pilihan yang tersedia dalam database komersial tersebut? Bab ini akan memaparkan suatu panduan praktis yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mencari pembanding yang tepat dari database komersial. Database komersial yang dibahas pada bab ini terbatas pada database yang memuat informasi keuangan perusahaan. Database komersial lainnya yang memuat indikasi harga pasar, tidak akan dibahas. Namun, sebelumnya akan terlebih dahulu dibahas pertimbangan dalam memilih suatu database. B. Memilih Database Komersial Perlu untuk dicatat, Indonesia (dan juga sebagian besar negara lain) tidak memiliki regulasi yang sifatnya mengikat Wajib Pajak untuk menggunakan database komersial tertentu. Dengan demikian, dalam pembahasan ini juga tidak terdapat anjuran penggunaan suatu database tertentu. Lalu, apa kriteria yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih database komersial? Pertama, ada baiknya kita mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi pasar yang relevan terhadap transaksi atau perusahaan yang hendak dianalisis

177

BAB 9

Ragam dan Aspek Pemilihan Metode Transfer Pricing B. Bawono Kristiaji, Romi Irawan, dan Cindy Kikhonia Febby

A. Pendahuluan Metode-metode transfer pricing yang saat ini diakui, bukanlah sesuatu yang diformulasikan dengan mudah, namun diwarnai dengan diskusi yang panjang atas kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran serta aplikasinya dalam praktik. Hal tersebut juga disertai dengan suatu pendekatan atau aturan dalam pemilihan metode. Bab ini akan mendiskusikan mengenai sejarah berbagai metode yang diakui (baik oleh OECD dan Amerika Serikat), aspek pemilihan metode, serta penggunaan metode transfer pricing lainnya. Upaya untuk menentukan kewajaran dari transaksi afiliasi dalam konteks perpajakan, membutuhkan suatu pendekatan yang baku dan sesuai dengan prinsip kewajaran. Pendekatan ini dapat dilihat pada metode transfer pricing yang digunakan. Terdapat dua pihak yang berkontribusi sangat besar dalam ‘menciptakan’ atau memformulasikan metode transfer pricing serta kemudian dijadikan acuan bagi banyak negara. Kedua pihak tersebut adalah: Organisation for Economic and Cooperation Development (OECD) dan Amerika Serikat (lewat US Treasury Department dan Internal Revenue Service/IRS). Kedua pihak tersebut tidak hanya memberikan pengaruh kepada banyak negara lain atas rules of the game, namun juga selalu aktif dalam mengkaji aplikasi metode transfer pricing dalam praktik. Dokumen utama mengenai perspektif kedua pihak tersebut terhadap transfer pricing dapat dilihat dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (selanjutnya: OECD Guidelines) serta Section 482 of the Internal Revenue Code 1.482 (selanjutnya: US Treas. Reg. 1.482). Walau demikian, kedua dokumen tersebut pada dasarnya memiliki sifat dan tujuan yang berbeda. OECD Guidelines bertujuan untuk memberikan suatu panduan atas Pasal 9 OECD Model. Sifat dari OECD Guidelines tidak mengikat

199

BAB 10

Traditional Transaction Methods Untoro Sejati, Veronica Kusumawardani, dan Muhammad Fahrial

A. Pendahuluan Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa OECD membagi lima metode transfer pricing menjadi dua bagian, yaitu traditional transaction methods dan transactional profit methods. Ditinjau dari sejarahnya, pada awalnya traditional transaction methods merupakan metode yang lebih diutamakan dan memiliki derajat yang lebih baik dibandingkan dengan transactional profit methods. Namun, seiring berjalannya waktu, transactional profit methods justru relatif lebih banyak diterapkan. Alasan utamanya, tingginya tingkat kesulitan saat mengaplikasikan ketiga traditional transaction methods, yaitu: comparable uncontrolled price (CUP), resale price method (RPM), dan cost plus method (C+). Bab ini hanya akan menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya spesifik dari tahapan analisis dari ketiga traditional transaction methods tersebut: konsep dasar, aplikasi, serta studi kasus yang berkaitan dengan ketiga metode tersebut. Tujuannya agar terdapat pemahaman atas kelebihan dan kekurangan ketiga metode tersebut, terutama untuk dijadikan pertimbangan pada saat memilih metode transfer pricing yang paling tepat terkait dengan kasus yang dihadapi (the most appropriate method). B. Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) Metode CUP merupakan suatu metode yang membandingkan harga transaksi barang atau jasa di antara pihak afiliasi dengan harga transaksi yang terjadi di antara pihak independen. Di antara beberapa metode transfer pricing yang ada, metode CUP dianggap sebagai metode yang paling tepat dan andal dalam melakukan suatu pengujian harga wajar.1 Pendekatan dalam metode CUP merupakan pendekatan yang paling tepat dan langsung dalam membuktikan bahwa harga yang diterapkan dalam transaksi afiliasi adalah wajar. Hal ini 1

OECD Guidelines 2010, Paragraf 2.7; US Treas. Reg. 1.482-3 c (2)(ii).

227

BAB 11

Transactional Profit Methods Untoro Sejati dan Ganda Christian Tobing

A. Pendahuluan Berdasarkan klasifikasi metode transfer pricing yang dilakukan oleh OECD, metode yang termasuk ke dalam kelompok transactional profit methods terdiri dari: (i) transactional net margin method (TNMM), dan (ii) transactional profit split method (PSM). Berbeda dengan OECD, ketentuan transfer pricing di Amerika Serikat (US Treas. Reg. 1.482) mengelompokkan metode transaksional ke dalam tiga metode yakni: (i) comparable profits method (CPM), (ii) comparable profit split method, dan (iii) residual profit split method.1 Ketentuan transfer pricing di Indonesia sendiri mengadopsi metode transaksional sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD. Dalam OECD Guidelines 1995, metode transaksional dinyatakan sebagai ”methods of last resort”,2 yaitu metode yang dapat digunakan jika data pembanding yang tersedia maupun reliabilitas dari data pembanding yang tersedia dalam mengaplikasikan metode tradisional dianggap tidak cukup atau tidak andal.3 Seiring dengan perkembangannya, sejak tahun 2010 OECD telah mengakui penerapan “the most appropriate method”4 dalam pemilihan metode transfer pricing. Saat ini metode transaksional tidak dapat lagi digambarkan sekedar sebagai “methods of last resort”. OECD Guidelines 2010 menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, metode transaksional akan lebih tepat untuk digunakan apabila dibandingkan dengan metode tradisional.5 Yaitu, pada kondisi di mana pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi memiliki kontribusi yang unik dan bernilai, atau

1 2 3 4 5

Deloris R. Wright, “Practical Application of Transactional Profit Methods,” International Transfer Pricing Journal, (2000): 198. OECD Guidelines 1995, Paragraf 3.50. Carsten Kratzer, “Transfer Pricing Methods,” dalam Transfer Pricing Manual, ed. Gareth Green (London: BNA International Inc, 2008), 22. OECD Guidelines 2010, Paragraf 2.2. OECD Guidelines 2010, Paragraf 2.4.

259

Bab 12

Permasalahan dalam Comparability Adjustment B. Bawono Kristiaji dan Romi Irawan

A. Pendahuluan Pada Bagian II dan III telah dibahas mengenai pentingnya melakukan analisis kesebandingan dan adjustment (selanjutnya disebut penyesuaian) dalam hal terdapat perbedaan yang material pada transaksi yang digunakan sebagai pembanding. Penyesuaian yang dimaksud dan yang juga akan dibahas dalam bab ini dikenal dengan istilah comparability adjustment, yakni suatu upaya untuk mereduksi faktor-faktor perbedaan kondisi yang masih ada. Atau dapat juga disebut sebagai upaya untuk menyamakan kondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen agar sebanding. Penyesuaian harus dipertimbangkan untuk dilakukan jika (dan hanya jika) hal tersebut diperkirakan dapat meningkatkan keandalan hasil analisis.1 Namun, keandalan suatu hasil analisis kewajaran juga akan semakin berkurang jika semakin banyak penyesuaian yang dilakukan. Hal ini disebabkan penyesuaian seringkali dilakukan berdasarkan asumsi yang dapat diperdebatkan, sehingga keandalan hasil analisis juga dapat dipertanyakan. Banyaknya penyesuaian yang dilakukan juga merupakan indikasi bahwa metode atau pembanding yang dipergunakan kemungkinan kurang tepat. Perlu digarisbawahi bahwa penyesuaian hanya dapat dilakukan terhadap transaksi pihak ketiga (pembandingnya). Kemudian penyesuaian harus dilakukan berdasar pada praktik komersial, prinsip ekonomi, dan analisis statistik. Dalam upaya mendapatkan tingkat kesebandingan yang sempurna, penyesuaian yang dilakukan juga harus dapat dikuantifikasi.2 Pertanyaan

1 2

OECD Guidelines 2010, Paragraf 3.50. Misalkan saja di Cina, quantitative adjustment harus dilakukan secara akurat. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat: Devonshire-Ellis, Chris, Andy Scott, dan Sam Woolard, Transfer Pricing in China (TPA, Hong Kong: Springer, 2009), 4.

289

BAB 13

Pendekatan Agregasi-Segregasi dan Segmentasi Laporan Keuangan Untoro Sejati dan Veronica Kusumawardani

A. Pendahuluan Dalam melakukan analisis transfer pricing, pertanyaan yang sering mucul adalah: Apakah analisis prinsip kewajaran perlu diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi afiliasi yang dilakukan (transaction-by-transaction basis)? Bukankah berbagai transaksi afiliasi tersebut pada dasarnya terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat digabungkan dalam satu kesatuan analisis? Atau, dapatkah kita mengesampingkan berbagai jenis transaksi tersebut, dan hanya menganalisis pada tingkat laba operasi perusahaan secara keseluruhan? Pertanyaan umum tersebut akan mengerucut kepada dua pilihan pendekatan. Pertama, menggabungkan transaksi-transaksi tersebut sebagai satu kesatuan analisis atau sering disebut juga dengan pendekatan gabungan transaksi (agregasi). Kedua, melakukan analisis terpisah untuk setiap masing-masing transaksi atau sering disebut juga dengan pendekatan transaksi per transaksi (segregasi). Untuk memudahkan pemahaman atas kedua pendekatan tersebut, berikut ini disajikan beberapa fenomena yang menunjukkan permasalahan basis transaksi yang dihadapi dalam melakukan analisis kewajaran atas transaksi afiliasi. Fenomena 1 Suatu perusahaan dapat melakukan berbagai jenis transaksi afiliasi secara bersamaan seperti penjualan produk, pembelian produk, pemberian jasa, transfer aset tidak berwujud, pinjaman, dan berbagai transaksi lainnya. Masingmasing transaksi tersebut memiliki nilai yang material, karakteristik yang berbeda, dan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan operasi perusahaan.

313

BAB 14

Profit Level Indicator Untoro Sejati dan Anggi P.I. Tambunan

A. Pendahuluan Prinsip kewajaran merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai kewajaran harga atau laba dari suatu transaksi afiliasi.1 Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terdapat dua pendekatan analisis yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran, yaitu analisis harga dan analisis laba. Dalam analisis harga, penerapan prinsip kewajaran dilakukan dengan membandingkan harga pada transaksi afiliasi dengan harga pada transaksi independen. Sedangkan, analisis di tingkat laba membandingkan rasio keuangan dari entitas yang diuji dengan rasio keuangan dari perusahaan pembanding. Analisis laba sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu analisis di tingkat laba kotor dan analisis di tingkat laba operasional. Penggunaan analisis kewajaran di tingkat laba kotor pada metode resale price dan cost plus telah dibahas pada Bab Traditional Transactions Methods. Karena itu, bab ini hanya akan membahas mengenai rasio keuangan di tingkat laba operasional yang dipergunakan dalam transactional net margin method (selanjutnya disebut TNMM) atau metode analisis serupa yang digunakan di Amerika Serikat yaitu comparable profit method (CPM). Pembahasan rasio keuangan tersebut akan ditelaah dari dua panduan yang sering dipergunakan sebagai dasar oleh berbagai negara dalam menyusun ketentuan penerapan prinsip kewajaran. Yaitu, OECD Guidelines 2010 dan US Treasury Regulation Section 1.482 (selanjutnya US Treas. Reg. 1.482). Perlu diperhatikan bahwa terminologi yang dipergunakan di setiap negara terkait dengan rasio keuangan ini berbeda-beda. OECD menggunakan terminologi net profit indicator (pada OECD Guidelines 1995 menggunakan terminologi financial

1

Koichiro Fujimori, “The Arm’s length Principle,” dalam Transfer Pricing Manual, ed. Gareth Green (London: BNA International Inc., 2008), 11.

331

BAB 15

Rentang Kewajaran B. Bawono Kristiaji dan Veronica Kusumawardani

A. Pendahuluan Salah satu permasalahan yang sering timbul saat melakukan analisis transfer pricing adalah pengukuran harga wajar. Permasalahan ini dapat digambarkan sebagai berikut: apabila pembanding yang sesuai telah ditemukan dan telah dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan kondisi yang material. Pertanyaannya, bagaimanakah data pembanding tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur kewajaran atas transaksi afiliasi? Bab ini akan menguraikan isu-isu yang berhubungan dengan pengukuran harga wajar, terutama penekanannya terhadap rentang kewajaran. Sebagai pembuka, kita perlu mendalami pendapat dari Pagan dan Wilkie (1993) mengenai refleksi atas pengukuran harga wajar dan diperlukannya suatu hasil berupa rentang kewajaran, yaitu sebagai berikut: 1 “There are obvious disadvantages with the arm’s length criteria, in the narrow sense of that term, which are not capable of solution. First it is rare indeed for there to be a comparable or matching transaction carried out by uncontrolled third parties. Therefore, in most cases there is no arm’s length price with which the price charged by the MNE may be compared. Second, even if there are independent third parties carrying out broadly similar transactions, there is a range of prices at which a willing buyer and a willing seller would do business. There is not one arm’s length price, but a whole range of arm’s length prices; so what is the right price?”. Pembahasan mengenai pendapat ini akan dipaparkan dalam bagian selanjutnya.

1

J.C. Pagan dan J.S. Wilkie, Transfer Pricing Strategy In A Global Economy (Amsterdam: IBFD Publication, 1993), 28.

349

BAB 16

Aset Tidak Berwujud dalam Konteks Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung

A. Pendahuluan Pada awal era industri, kesuksesan suatu usaha dapat diindikasikan oleh kepemilikan aset berwujud, misalkan aset-aset industri. Namun, dalam era informasi dan teknologi pada abad ke-21 ini, kunci kesuksesan usaha seringkali ditentukan oleh kepemilikan aset tidak berwujud. Bahkan, menurut penelitian Cardoza, 90% dari nilai pasar perusahaan-perusahaan publik dalam sektorsektor bisnis tertentu merupakan aset tidak berwujud.1 Signifikansi aset tidak berwujud dalam dunia bisnis ini tentu membawa juga implikasi perpajakan, khususnya dalam hal ini transfer pricing. Implikasi transfer pricing atas aset tidak berwujud berkaitan dengan masalah identifikasi, valuasi, dan penyerahannya. Transaksi aset tidak berwujud bisa berupa transfer pengetahuan (know-how), jual beli paten, penggunaan merek dagang, dan sebagainya. Pada OECD Guidelines 2010, pembahasan mengenai aset tidak berwujud tersebar dalam beberapa bab, mulai dari Bab VI (tentang aset tidak berwujud), Bab VII (jasa yang mendukung atau melibatkan suatu aset tidak berwujud), Bab VIII (upaya penciptaan aset tidak berwujud lewat skema cost contribution arrangement), hingga Bab IX (restrukturisasi bisnis dan upaya pemindahan aset tidak berwujud). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan aset tidak berwujud merupakan hal penting yang menjadi perhatian OECD.2 Sebagai tanggapan terhadap semakin meningkatnya perhatian dunia bisnis terhadap isu transfer pricing terkait aset tidak berwujud ini, OECD berencana untuk memperjelas dan merevisi Bab VI dalam OECD Guidelines 2010, yang 1 2

K. Cardoza, et al., “The Power of Intangible Assets,” Intellectual Asset Management Magazine, (April/Mei 2006): 16-20. Pembahasan mengenai aset tidak berwujud juga telah dinyatakan dalam OECD Report 1979 dan OECD Guidelines 1995.

367

BAB 17

Transfer Pricing atas Transaksi Pemberian dan Pemanfaatan Jasa David Hamzah Damian dan Cindy Kikhonia Febby

A. Pendahuluan Dewasa ini, banyak grup perusahaan multinasional yang mendirikan suatu entitas pelayanan jasa secara terpusat atau tersentralisasi untuk melayani anggota grup perusahaan tersebut. Fenomena ini menyebabkan transaksi pemberian jasa di antara pihak afiliasi menjadi salah satu transaksi afiliasi yang menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Perhatian pihak otoritas pajak atas skema transaksi tersebut terletak pada kemungkinan dipergunakannya skema transaksi jasa sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak dengan pengenaan tagihan yang tidak semestinya. Dengan demikian isunya, apakah biaya yang dikeluarkan untuk jasa tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak atau tidak? Dalam OECD Guidelines 2010, ditekankan dua hal penting dalam menganalisis transaksi pemberian jasa kepada pihak afiliasi. Kedua hal tersebut adalah: (i) menentukan apakah jasa benar-benar telah dilakukan oleh penyedia jasa dan memberikan manfaat bagi penerima jasa; dan (ii) menentukan harga wajar atas jasa yang diberikan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh penerima jasa. Bab ini akan dimulai dengan membahas mengenai motif dan model sentralisasi jasa, jenis-jenis jasa (baik yang dapat ditagihkan ataupun tidak) dalam konteks transfer pricing, hubungan uji manfaat (benefit test) dengan pembanding, dan langkah-langkah menguji transaksi intra group services. Transaksi pemberian/pemanfaatan jasa di antara pihak afiliasi yang dapat dijelaskan melalui tulisan ini terbatas kepada transaksi yang sifatnya umum dan tidak membahas mengenai pengaturan kontribusi biaya bersama (cost contribution arrangement).

389

BAB 18

Cost Contribution Arrangement Untoro Sejati, Romi Irawan, dan Ganda Christian Tobing

A. Pendahuluan Dalam menghadapi kompetisi bisnis di era globalisasi saat ini, perusahaan multinasional akan selalu berusaha untuk mengembangkan produk-produknya melalui aktivitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Setidaknya terdapat tiga model yang dapat digunakan perusahaan multinasional untuk mendanai aktivitas tersebut.1 Pertama, masing-masing entitas membiayai sendiri aktivitas tersebut dan aset tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas tersebut hanya menjadi miliknya. Model yang kedua adalah melakukan kontrak aktivitas R&D. Dalam model ini, satu entitas dalam grup perusahaan membiayai aktivitas tersebut untuk kemudian dikerjakan oleh entitas lain. Pemilik aset tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas tersebut adalah perusahaan yang mengkontrak perusahan penyedia jasa penelitian dan pengembangan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, aset tidak berwujud tersentralisasi pada satu entitas saja. Pada model yang ketiga, entitas-entitas dalam perusahaan multinasional mengadakan kesepakatan bersama untuk membiayai aktivitas tersebut, sehingga mereka secara bersama-sama akan menjadi pemilik dari aset tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Model ketiga yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Model ini dikenal dengan nama cost-sharing arrangement (CSA) atau cost contribution arrangement (CCA). Konsep cost-sharing dalam konteks transfer pricing diperkenalkan pertama kali pada tahun 1966 dalam proposal peraturan transfer pricing di Amerika Serikat.2 Dalam perkembangannya, peraturan tentang cost-sharing di Amerika Serikat diubah pada tahun 2003 dan 2005 dengan menambahkan ketentuan tentang kompensasi berbasis saham sebagai dasar dalam menentukan 1 2

Carlo Romano dan Antonio Russo, Report on Proceeding Seminar C (International Fiscal Association, 2007). Robert T. Cole, “Cost Sharing Arrangement,” dalam Practical Guide to US Transfer Pricing, ed, Robert T. Cole (San Fransisco: LexisNexis, 2009), 13-17.

411

BAB 19

Pendanaan Internal B. Bawono Kristiaji dan Muhammad Fahrial

A. Pendahuluan Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis, kebutuhan dana perusahaan untuk membiayai seluruh fungsi serta kegiatannya, baik dari sisi operasional maupun investasi, cenderung akan semakin meningkat. Pada praktiknya, laba ditahan seringkali tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan tersebut, sehingga perusahaan terpaksa untuk mencari alternatif pendanaan lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas pendanaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kelangsungan suatu perusahaan. Secara umum, sumber-sumber pendanaan perusahaan, baik perusahaan yang berskala kecil maupun besar, dapat dikelompokkan hanya ke dalam dua instrumen, yaitu pinjaman/utang, dan penyertaan modal. Aktivitas pendanaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, antara lain: pengajuan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, menerbitkan obligasi di pasar uang, menjual saham secara tertutup, menawarkan saham ke publik melalui initial public offering (IPO) ataupun reissue di pasar modal, serta banyak alternatif lainnya. Namun, khusus untuk perusahaan multinasional, terdapat pula alternatif pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan, yaitu pendanaan dari perusahaan afiliasinya yang memiliki kelebihan likuiditas atau memang berfungsi sebagai investment/treasury center dalam grup, atau lebih dikenal sebagai pendanaan internal (intercompany financing). Dari kacamata perusahaan multinasional, alternatif ini relatif lebih menguntungkan, karena adanya beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, misalnya: penghematan biaya (antara lain biaya pengawasan dan biaya negosiasi), fleksibilitas, kemudahan restrukturisasi, serta konflik kepentingan yang rendah.1

1

Lihat Amanda Pletz dan Artur J. Bonifaciuk, “Lasting Implications of Global Crisis: Firm Decisions and Transfer Pricing,” Transfer Pricing International Journal, (2010).

427

BAB 20

A.

Restrukturisasi Bisnis Untoro Sejati

Pendahuluan

Perkembangan perusahaan serta perubahan lingkungan dunia usaha seringkali menciptakan wacana untuk melakukan suatu perencanaan pajak melalui restrukturisasi bisnis yang selaras dengan prinsip tax effective supply chain management. Perencanaan pajak tersebut nantinya akan berpengaruh pada perubahan peran suatu perusahaan dalam grup perusahaan multinasional. Perubahan peran tersebut mencakup aspek fungsi yang harus dijalankan, risiko yang harus dihadapi, serta pihak mana yang memiliki penguasaan legal atas aset tidak berwujud. Dalam konteks perpajakan, khususnya transfer pricing, restrukturisasi bisnis merupakan area yang banyak menimbulkan ketidakpastian, baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak di berbagai negara. Namun, dengan dikeluarkannya Bab IX di dalam OECD Guidelines 2010 yang membahas mengenai panduan penerapan prinsip kewajaran dalam restrukturisasi bisnis, hal tersebut telah membuka kerangka analisis terhadap aspek transfer pricing dalam restrukturisasi bisnis. Pada dasarnya, perusahaan multinasional memiliki kebebasan untuk menentukan desain operasi bisnis mereka. Otoritas pajak tidak memiliki hak untuk mengatur struktur ataupun lokasi aktivitas perusahaan multinasional.1 Namun, otoritas pajak mempunyai hak untuk menguji struktur yang didesain oleh perusahaan multinasional, apakah terkait dengan upaya penghindaran pajak? Bab ini akan memaparkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam melakukan suatu restrukturisasi usaha.

1

Hal ini juga dinyatakan dalam OECD Guidelines 2010, Paragraf 9.163.

461

BAB 21

Setting dan Testing Harga Transfer B. Bawono Kristiaji dan Cindy Kikhonia Febby

A. Pendahuluan Pada dasarnya, informasi yang digunakan agar analisis kesebandingan dapat memberikan hasil yang andal adalah informasi mengenai transaksi pembanding yang mempunyai ruang lingkup periode waktu yang sama dengan dengan transaksi yang sedang diuji. Akan tetapi, ketersediaan informasi mengenai transaksi pembanding yang mempunyai ruang lingkup periode waktu yang sama dengan dengan transaksi yang sedang dianalisis sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan ketersediaan informasi sangat bergantung pada waktu pengumpulan informasi. Permasalahan ketersediaan informasi ini berdampak pada dua perspektif waktu analisis dalam menerapkan prinsip kewajaran, yaitu: (i) the arm’s length price-setting approach atau ex-ante approach); dan (ii) the arm’s length outcome-testing approach atau ex-post approach. Dalam perspektif the arm’s length price-setting approach atau ex-ante approach, Wajib Pajak menerapkan prinsip kewajaran pada saat transaksi afiliasi dilakukan. Informasi mengenai transaksi pembanding yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dalam pendekatan ini bersumber dari informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Informasi tersebut berupa informasi mengenai transaksi pembanding pada tahun-tahun sebelum transaksi afiliasi dilakukan, termasuk informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi yang dapat diantisipasi pada saat transaksi afiliasi dilakukan yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga yang disepakati oleh pihak-pihak independen. Sedangkan dalam perspektif the arm’s length outcome-testing approach atau expost approach, Wajib Pajak menerapkan prinsip kewajaran setelah transaksi afiliasi dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran hasil dari harga transfer yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, informasi yang digunakan untuk menguji kewajaran hasil harga transfer adalah informasi mengenai transaksi pembanding yang tersedia pada saat Surat Pemberitahuan dipersiapkan. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang berkaitan

487

BAB 22

Implementasi Model Operasi Transfer Pricing dalam Perusahaan David Hamzah Damian dan Deborah

A. Pendahuluan Bab ini merupakan rangkuman hasil studi literatur serta pengalaman penulis dalam menangani sengketa transfer pricing dan mengelola risiko transfer pricing di beberapa perusahaan multinasional. Berdasarkan pengalaman tersebut, penulis melihat bahwa terdapat perbedaan teknik perencanaan maupun pengelolaan transfer pricing antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya, perencanaan transfer pricing perusahaan multinasional di Indonesia dilakukan oleh perusahaan induk. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai dokumen internal perusahaan, seperti: kebijakan penetapan harga, perjanjian-perjanjian hukum, serta opini perpajakan mengenai transfer pricing yang disiapkan oleh perusahaan induk. Secara umum, dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk meyakinkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan prinsip kewajaran. Namun demikian, mengingat meningkatnya fokus otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan transfer pricing, perencanaan transfer pricing perusahaan tidak cukup hanya ditopang dengan media dokumentasi saja. Perusahaan sebaiknya melengkapi dirinya dengan strategi perencanaan serta manajemen risiko transfer pricing dalam perusahaan. Salah satunya dengan cara membentuk fungsional pajak perusahaan yang didukung sistem yang andal serta arahan yang jelas. Berdasarkan uraian di atas, pada bab ini penulis akan memaparkan isu-isu pokok perencanaan dan pengelolaan transfer pricing dalam perusahaan, sebagai upaya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, akan dipaparkan pula serta pengendalian risiko-risiko perpajakan yang terkait dengan transaksi afiliasi.

519

BAB 23

Beban Pembuktian dalam Transfer Pricing Ganda Christian Tobing dan Veronica Kusumawardani

A. Pendahuluan Secara prinsip, ketentuan hukum perpajakan mengenai transfer pricing di suatu negara minimal harus mengatur hal-hal sebagai berikut:1 (i)

Ketentuan substantif yang mengatur pengalokasian penghasilan di antara pihak afiliasi, yaitu arm’s length principle;

(ii)

Ketentuan prosedural yang ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak agar mematuhi arm’s length principle. Termasuk dalam kategori ini adalah aturan mengenai pengungkapan fakta (kewajiban pencatatan akuntansi dan pembukuan, pelaporan, kewajiban pendokumentasian, dan pertukaran informasi dengan negara lain), sanksi, dan beban pembuktian;

(iii)

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang ditujukan untuk mencegah atau menghilangkan pengenaan pajak berganda akibat penerapan dari arm’s length principle. Termasuk dalam kategori ini adalah aturan mengenai Advance Pricing Agreement, corresponding adjustment, Mutual Agreement Procedure, Arbitration, serta ketentuan keberatan dan banding menurut aturan pajak domestik.

Bagian VII dari buku ini akan membahas kedua kategori terakhir, yang mencakup bab-bab mengenai dokumentasi transfer pricing, pemeriksaan, keberatan dan banding, serta upaya menghilangkan perpajakan berganda. Namun, sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tersebut, bab ini akan terlebih dahulu memberikan pemaparan mengenai beban pembuktian dalam aplikasi arm’s length principle.

1

Jens Wittendorf, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law (The Netherland: Kluwer Law International, 2010), 11-12.

543

Dokumentasi Transfer Pricing

BAB 24

Deborah dan Rinan Auvi Metally

A. Pendahuluan Jumlah negara yang mengatur ketentuan dokumentasi transfer pricing telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir. Pada tahun 1997, hanya terdapat enam negara yang memiliki ketentuan dokumentasi transfer pricing dalam regulasi domestiknya. Kini, untuk tujuan menjaga kemungkinan tergerusnya penerimaan pajak dari transaksi afiliasi, kurang lebih lima puluh negara (termasuk Indonesia) telah memiliki ketentuan dokumentasi transfer pricing. Gambar 24.1: Jumlah Negara yang Telah Memperkenalkan Ketentuan Dokumentasi Transfer Pricing 70 59

60 47

Jumlah Negara

50 38

40 30

24

20 10

28

14 6

0 1994-97 1998-01 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 2010-11

Periode Sumber: data 1994-2009 diambil dari Steef Huibregtse, Louan Verdoner, dan Jan Welvaert, Transfer Pricing Handbook (Transfer Pricing Associates, 2009), 86; data 2010-2011 mengacu pada United Nations Practical Transfer Pricing Manual for Developing Countries (draft Oktober 2012), Paragraf 7.3.1.

559

BAB 25

Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding Anggi P. I. Tambunan dan Ganda Christian Tobing

A. Pendahuluan Signifikansi perusahaan multinasional terhadap perkembangan perekonomian global dan basis pemajakan suatu negara telah menempatkan permasalahan transfer pricing sebagai isu perpajakan yang paling banyak menyita perhatian otoritas pajak dan perusahaan multinasional. Permasalahan transfer pricing ini tidak hanya sekedar melibatkan besarnya jumlah pajak yang dipersengketakan, namun juga terkait dengan pemahaman terhadap fakta, aspek bisnis, dan ketentuan peraturan perpajakan yang diperdebatkan. Menurut Zuger, sebagai bagian dari isu dalam perpajakan internasional, permasalahan transfer pricing antara otoritas pajak dan Wajib Pajak dapat dikategorikan menjadi dua bagian permasalahan, yaitu:1 (i) permasalahan fakta (question of fact); (ii) permasalahan perbedaan interpretasi ataupun penerapan hukum (question of law). Kedua hal ini berdampak pada timbulnya sengketa antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Secara umum, timbulnya sengketa transfer pricing diawali dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap Wajib Pajak. Menurut United Nations, otoritas pajak yang berniat untuk menghindari atau meminimalisasi sengketa dengan Wajib Pajak harus secara terus menerus mengevaluasi kebijakan dan praktik pemeriksaan pajak yang mereka lakukan.2 Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur secara fair kebijakan dan praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak adalah seberapa banyak hasil pemeriksaan yang dilanjutkan dengan prosedur penyelesaian sengketa.3 Dalam hal ini, terdapat dua jenis prosedur penyelesaian sengketa

1 2 3

Mario Zűger, “Settlement of P3B Law-General Report,” dalam Settlement of Disputes in P3B Law, ed. Michael Lang dan Mario Zűger (Vienna : Linde Verlag Wien, 2002), 17. United Nations, Draft United Nations of Practical Manual on Transfer Pricing, (2012), Paragraf 9.3.5. Ibid, Paragraf 9.33.

579

BAB 26

Eliminasi Perpajakan Berganda: Resolusi Sengketa Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung dan Ganda Christian Tobing

A. Pendahuluan Pokok sengketa transfer pricing adalah sengketa antara otoritas pajak negara mengenai alokasi penghasilan dari suatu grup perusahaan multinasional.1 Dalam rangka penghindaran pajak berganda akibat koreksi transfer pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak di suatu negara, perjanjian penghindaran pajak berganda (selanjutnya disebut dengan P3B) pada umumnya memuat suatu ketentuan mengenai “corresponding adjustment” sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) OECD Model Convention (selanjutnya disebut dengan OECD Model) sebagai berikut: “Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.” Ketentuan di atas mengatur bahwa dalam hal suatu negara melakukan koreksi transfer pricing yang sesuai dengan prinsip kewajaran atas penghasilan subjek pajaknya, negara lawan transaksi diharuskan melakukan koreksi yang sesuai. Dengan demikian, jika negara lawan transaksi tidak setuju dengan interpretasi 1

OECD Guidelines 2010, Paragraf 12; dan John Hobster dan Sean Trahan, “Eliminating Double Taxation” dalam Transfer Pricing Manual, ed. Gareth Green (London: BNA International Inc., 2008), 283.

615

BAB 27

Keterbatasan Arm’s Length Principle B. Bawono Kristiaji

A. Pendahuluan Hingga saat ini, arm’s length principle masih dipergunakan sebagai konsep dasar dari analisis transaksi afiliasi oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini dikarenakan konsep arm’s length principle memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (i) diterima secara luas di banyak negara; (ii) merupakan standar yang objektif; (iii) bersifat netral; (iv) alokasi penghasilan berdasarkan realitas ekonomi karena menganalisis setiap transaksi secara terpisah; dan (v) terbukti dapat diaplikasikan pada banyak kasus.1 Akan tetapi, bukan berarti konsep arm’s length principle tidak memiliki kelemahan baik dari sisi teoritis maupun praktik. Kritik mengenai kelemahan arm’s length principle bukanlah sesuatu hal baru, karena sudah mengemuka sejak pertengahan dekade 1980-an. OECD sendiri sebetulnya telah mengakui fakta mengenai kelemahan arm’s length principle.2 Namun demikian, secara tersirat, OECD tidak mendukung digantinya prinsip ini, karena secara teori, arm’s length telah menjadi estimasi (approximation) terbaik dari bekerjanya pasar terbuka.3 Digantinya arm’s length principle juga akan merubah cara pandang yang telah menjadi konsensus internasional. Akibatnya, risiko perpajakan berganda akan meningkat. Untuk menunjukkan luasnya penggunaan arm’s length principle, Paragraf 1.9 OECD Guidelines 2010 menggunakan ilustrasi transaksi jual beli komoditas dan pinjaman dana antar pihak-pihak yang berafiliasi. Namun, kedua transaksi tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari jenis transaksi afiliasi dewasa ini

1

2

3

Lihat Bab Arm’s Length Principle: Suatu Tinjauan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis menyarankan untuk membaca bab tersebut secara bersamaan dengan bab ini, karena muatannya yang tidak terpisahkan. OECD Guidelines 2010, Paragraf 1.10 menyatakan: “The arm’s length principle is viewed by some as inherently flawed because the separate entity approach may not always account for the economies of scale and interrelation of diverse activities created by integrated business.” OECD Guidelines 2010, Paragraf 1.14 dan 1.15.

631

BAB 28

Alokasi Laba Bentuk Usaha Tetap dalam Konteks Transfer Pricing Yusuf Wangko Ngantung dan Rinan Auvi Metally

A. Pendahuluan Ketentuan mengenai alokasi hak pemajakan atas laba usaha (business profits) pada umumnya mengikuti rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 OECD Model. Ketentuan tersebut mengatur bahwa laba usaha dari suatu perusahaan hanya boleh dikenakan pajak di negara domisili (negara tempat perusahaan induk menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri), kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di negara sumber melalui suatu bentuk usaha tetap (permanent establishment, selanjutnya disebut dengan BUT). Dalam hal terdapat BUT di negara sumber, maka negara sumber juga dapat memajaki penghasilan laba usaha tersebut, tetapi hanya sebatas atas penghasilan yang dapat diatribusikan kepada BUT tersebut. Relevansi penentuan atribusi penghasilan laba usaha antara BUT dan perusahaan induk dapat dilihat dari dua sudut pandang:1 (i)

Dari sudut pandang negara sumber, atribusi yang tepat akan menentukan seberapa besar laba usaha dari Wajib Pajak Luar Negeri yang dapat dipajaki oleh negara sumber;

(ii)

Dari sudut pandang negara domisili, atribusi yang tepat akan menentukan seberapa besar kredit pajak yang harus diberikan kepada perusahaan induk menurut ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk menghilangkan efek pemajakan berganda.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 OECD Model, atribusi laba usaha antara BUT dan perusahaan induk mengacu pada prinsip kewajaran. Namun, bagaimana atribusi laba usaha antara BUT dan perusahaan induk yang mengacu pada

1

Raffaele Russo, “Tax Treatment of ‘Dealings’ Between Different Parts of the Same Enterprise under Article 7 of the OECD Model: Almost a Century of Uncertainty,” Bulletin For International Taxation, (Oktober 2004): 477.

665

BAB 29

Perkembangan Ranah Transfer Pricing Terkini Romi Irawan dan Veronica Kusumawardani

A. Pendahuluan Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi afiliasi di yurisdiksi yang berbeda, otoritas pajak di seluruh dunia mempunyai kepentingan untuk mengamankan penerimaan di negara mereka masing-masing dan memastikan bahwa harga transfer atas perpindahan barang, jasa, maupun aset yang melibatkan perusahaan multinasional di berbagai negara mereka telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm’s length principle). Selama lima tahun terakhir, perhatian atas isu transfer pricing menunjukkan perkembangan yang meningkat secara global. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama: situasi ekonomi, upaya simplifikasi aplikasi arm’s length principle, serta kepentingan negara berkembang atas transfer pricing. Bab ini akan menjelaskan bagaimana ketiga hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan ranah transfer pricing terkini. Jika ditinjau dari situasi ekonomi, perkembangan ranah transfer pricing tidak dapat dilepaskan dari krisis finansial global. Walaupun krisis telah dimulai sejak 2008, hingga kini belum terdapat pemulihan yang berarti, terbukti dari masih melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia (lihat Gambar 29.1). Lalu, bagaimana hal ini dapat memengaruhi perkembangan yang terjadi dalam ranah transfer pricing? Secara sederhana, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Krisis ekonomi ekonomi. Pada kebijakan pajak, untuk menarik 1

ditandai dengan penurunan atau perlambatan aktivitas saat krisis, kebijakan fiskal diterapkan dengan merubah merubah komposisi belanja, serta utang.1 Terbatasnya upaya pajak (sisi penerimaan) dan tingginya keperluan untuk

Mark Horton dan Asmaa El-Ganainy, “Fiscal Policy: Taking and Giving Away,” Finance and Development (IMF, 28 Maret 2012). Internet. Dapat diakses pada: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm.

683

BAB 30

Epilog: Kebijakan Transfer Pricing Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji

Transfer pricing pada dasarnya merupakan perilaku rasional dalam dunia usaha. Sebelum dapat dikategorikan sebagai suatu manipulasi transfer pricing dengan tujuan penghindaran pajak, transfer pricing pada hakikatnya merupakan suatu seni. Seni untuk mengalokasikan fungsi dan risiko, seni dalam menciptakan sistem yang dapat mengukur kinerja perusahaan dalam suatu grup, hingga seni memanfaatkan perbedaaan sistem pajak di berbagai negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan multinasional akan menggunakan transfer pricing ini sebagai upaya untuk mendapatkan laba setelah pajak yang lebih besar. Jika harga transfer yang telah disepakati dalam transaksi afiliasi tidak sesuai dengan harga pasar untuk produk dan karakteristik kondisi yang sama, terjadilah manipulasi transfer pricing. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan refleksi atas perilaku penghindaran pajak perusahaan multinasional dengan cara memperbaiki kebijakan transfer pricing di negaranya masing-masing. Pertanyaan utamanya, apakah pemerintah Indonesia memiliki kebijakan khusus mengenai transfer pricing? Sebagian besar akan menjawab: ya, regulasi atau peraturan mengenai transaksi afiliasi bukan merupakan hal baru dan sudah diatur sejak lama. Walau demikian, itu hanyalah suatu regulasi dan bukan suatu kerangka kebijakan. Hingga saat ini, Indonesia terkesan tidak memiliki suatu desain khusus kebijakan mengenai transfer pricing. Regulasi merupakan salah satu bagian serta penjabaran mendetail mengenai kebijakan. Lalu, seberapa pentingkah bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan transfer pricing? Memiliki sebuah kebijakan transfer pricing dapat menuntun setiap pemangku kepentingan untuk memahami mengapa suatu regulasi transfer pricing diperlukan. Kebijakan adalah suatu gambaran besar mengenai apa yang menjadi tujuan, kendala, serta cara-cara yang diperlukan agar tujuan tersebut tercapai. Regulasi juga semakin dimaknai lebih penting, ketika ada suatu penjabaran umum mengenai pentingnya suatu kebijakan.

705

Profil Editor dan Penulis

DANNY DARUSSALAM Tax Center

“Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge”

716

DARUSSALAM, Managing Director di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan juga pengajar pada Program Administrasi dan Kebijakan Perpajakan serta Program Magister Akuntansi (MAKSI) di Universitas Indonesia. Saat ini, penulis menjadi Deputy Head - Indonesian International Tax Society (IITS), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan - Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, dan Kepala Bidang Kajian Kebijakan Fiskal - Asosiasi Fiskal Indonesia. Selain itu, penulis juga menjadi kontributor Indonesia atas topik transfer pricing untuk International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Belanda. Pendidikan Formal:  Magister Sains (S-2) pada Program Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia;  Advanced Master (LLM Int. Tax) dalam Bidang Studi European and International Tax Law dari European Tax College (Tilburg University di Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven di Belgia). Kursus dan Seminar Internasional:  “European Tax Law”, diselenggarakan oleh Tilburg University, the Netherlands (2006);  “Advanced Transfer Pricing Course”, diselenggarakan oleh Thomas Jefferson School of Law, San Diego, California, Amerika Serikat (2009);  “Asia Pacific Transfer Pricing Summit 2011”, diselenggarakan oleh IBC Legal Conference, Hong Kong (2011);  “European Tax Law Seminar”, diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore and the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Singapura (2011);  “Summer School of Value Added Tax Programme”, diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012). Prestasi (Achievements):  Telah menulis buku perpajakan sebanyak 5 (lima) buku dan artikel tentang perpajakan sebanyak lebih dari 70 (tujuh puluh) artikel yang dipublikasikan di dalam dan di luar negeri;  Ahli (expert witness) dalam berbagai kasus pajak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun Mahkamah Konstitusi;  Narasumber di berbagai media cetak (Kompas, Kontan, Bisnis Indonesia, Majalah dan Koran Tempo, Gatra, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Jurnal Indonesia, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Rakyat Merdeka) dan media elektronik (TV One, Metro TV, RCTI, SCTV, TVRI, Berita Satu, Jak TV, Kompas TV, ANTV, Sindo TV, Detik.com, BBC Indonesia);  Narasumber di berbagai institusi (DJP, BKF, KPK, Sekretariat Pengadilan Pajak, Hakim Pengadilan Pajak, Komite Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Pusdiklat Pajak, Kadin, IKPI, IAI, UI, UNPAR, UNTAR, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Petra, BINUS, UKI, UNS).

717

DANNY SEPTRIADI, Director di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan pengajar Pascasarjana pada Program Administrasi dan Kebijakan Perpajakan serta Program Magister Akuntansi (MAKSI) di Universitas Indonesia. Saat ini, penulis juga menjadi Secretary - Indonesian International Tax Society (IITS). Pendidikan Formal:  Magister Sains (S-2) pada Program Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia;  Master (LLM Int. Tax) dalam Bidang Studi International Tax Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria. Kursus dan Seminar Internasional:  “Summer School of Transfer Pricing Programme”, diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012). Prestasi (Achievements):  Telah menulis buku perpajakan sebanyak 5 (lima) buku dan berbagai artikel tentang transfer pricing dan pajak internasional;  Ahli (expert witness) sengketa transfer pricing.

B. BAWONO KRISTIAJI, Partner of Tax Research and Training Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dalam hal public finance, tax behavior, dan pricing strategies. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (misalkan: Astra Internasional, Kalbe), institusi pendidikan (UI), dan institusi pemerintahan (DJP, BKF, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan) dengan topik transfer pricing dan tren kebijakan pajak. Saat ini, penulis aktif sebagai anggota Bidang Kajian Kebijakan Fiskal - Asosiasi Fiskal Indonesia. Selain itu, penulis juga menjadi pemimpin redaksi majalah Inside Tax dan kontributor pada jurnal internasional, Worldwide Transfer Pricing Reporter (WWTPR). Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;  Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia. Kursus dan Seminar Internasional:  “Master of Advanced Studies in International Tax Law on Transfer Pricing Rules in International Taxation”, diselenggarakan oleh International Tax Center, Leiden University, Belanda. Sertifikasi:  Certificate in Principles of Corporate and International Taxation (Transfer Pricing) dari Chartered Institute of Taxation, Inggris.

718

ROMI IRAWAN, Partner of Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menangani isu transfer pricing di berbagai industri, seperti: industri kelapa sawit, industri otomotif, serta industri kertas dan kimia. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (misalkan: Sinar Mas Group, Unilever, Kalbe), institusi pendidikan (UI, Binus), dan institusi pemerintahan (DJP, BKF, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dan Pusdiklat Pajak) dengan topik tentang transfer pricing. Pendidikan Formal:  Sarjana Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia;  Magister Manajemen Keuangan Perusahaan, Universitas Gadjah Mada. Kursus dan Seminar Internasional:  “Transfer Pricing”, diselenggarakan oleh International Management Forum in association with Transfer Pricing Associate, Belanda (2010);  “Advanced Transfer Pricing Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD, Amsterdam, Belanda (2011);  “Global Development in Transfer Pricing”, diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore, Singapura (2011);  “Transfer Pricing Workshop on Transfer Pricing Documentation and Transfer Pricing Intangibles” diselenggarakan oleh IBC Legal Conference, Hong Kong (2011);  “UK Transfer Pricing Policy and Developments”, diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore, Singapura (2011);  “the First Annual Conference Series regarding U.S. Transfer Pricing Primer”, diselenggarakan oleh Bloomberg BNA and CITE, Salt Lake City, Amerika Serikat (2012). Sertifikasi:  Certificate in Principles of Corporate and International Taxation (Transfer Pricing) dari Chartered Institute of Taxation, Inggris.

DAVID HAMZAH DAMIAN, Partner of Tax Compliance and Litigation Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam bidang transfer pricing, kepabeanan, dan seluruh aspek perpajakan domestik Indonesia. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, training, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (misalkan: PAMA, Kalbe), institusi pendidikan (UI, UKI), institusi pemerintahan (DJP, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan), dan juga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Adminstrasi Fiskal dari Universitas Indonesia;  Menempuh gelar Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pajak, Universitas Indonesia, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.

719

Kursus dan Seminar Internasional:  “Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings”, diselenggarakan oleh IBFD di Singapura (2010);  “Annual International Taxation Conference”, diselenggarakan oleh Foundation for International Taxation, Mumbai, India (2011);  “Tax Treaties” seminar, diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore and the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Singapura (2011);  “Asia Pacific Branch – Singapore Conference 2012”, diselenggarakan oleh the Chartered Institute of Taxation, Singapura (2012);  “Tax Risk Management”, diselenggarakan oleh IBFD, Singapura (2012);  “the Amsterdam Centre for Tax Law Winter Course on International Tax Law”, diselenggarakan oleh the Amsterdam Centre for Tax Law of the University of Amsterdam, Belanda (2013);  “Summer School of Value Added Tax Programme”, diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2013). Sertifikasi:  Certificate in Principles of International Taxation dari Chartered Institute of Taxation, Inggris;  Sertifikasi Konsultan Pajak C.

UNTORO SEJATI, Manager of Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Sebelumnya penulis berpengalaman sebagai seorang senior auditor di Pieter Uways and Partners (a member firm of Kingston Sorel International) dengan pengalaman menangani proyek audit di berbagai industri, seperti: industri perbankan, industri perkebunan, dan industri manufaktur. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menangani beragam isu transfer pricing. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (misalkan: Unilever, Kalbe), dan institusi pemerintahan (BKF, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Komisi Pengawas Perpajakan) dengan topik tentang transfer pricing. Pendidikan Formal:  Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia. Kursus dan Seminar Internasional:  “Permanent Establishment Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD, Singapura (2011);  “Advanced Transfer Pricing Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD, Amsterdam, Belanda (2012). Sertifikasi:  Certified Public Accountant (CPA).

720

DEBORAH, Manager of Tax Compliance and Litigation Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menangani berbagai sengketa pajak termasuk kasus transfer pricing dan restrukturisasi bisnis. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta, institusi pendidikan (UI), dan institusi pemerintahan (BI) dengan topik tentang pajak internasional, transfer pricing, dan seluruh aspek perpajakan domestik Indonesia. Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia (cum laude);  Master (LLM Int. Tax) di Bidang Studi International Tax Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Kursus dan Seminar Internasional:  “Basic International Taxation Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011);  “Transfer Pricing Program”, diselenggarakan masing-masing oleh Inland Revenue Authority of Singapore, Tax Academy of Singapore, Atax, dan the University of New South Wales, Singapura (2011).

YUSUF WANGKO NGANTUNG, Manager of International Tax Advisory and Corporate Restructuring Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam memberikan advisory terkait isu transfer pricing, restrukturisasi bisnis, dan perpajakan internasional. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta, institusi pendidikan (UI, Universitas Kristen Petra), dan institusi pemerintahan (DJP, BKF, Sekretariat Pengadilan Pajak) dengan topik tentang transfer pricing dan pajak internasional. Selain itu, penulis juga menjadi kontributor pada jurnal internasional, Worldwide Transfer Pricing Reporter (WWTPR). Pendidikan Formal:  Bachelor (LLB) pada program Hukum Pajak (fiscal recht), Leiden University, Belanda;  Terdaftar sebagai mahasiswa Master (LLM Int. Tax) di Bidang Studi International Tax Law, untuk tahun ajaran 2013 – 2014, di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Kursus dan Seminar Internasional:  “Transfer Pricing Aspects of Business Restructuring”, diselenggarakan oleh IBFD, Singapura (2010);  “Transfer Pricing for Intangibles & Intra-group Financing”, diselenggarakan oleh IBFD, Amsterdam, Belanda (2010);  “Practical Aspects of International Tax Planning”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011).

721

Sertifikasi:  Advanced Diploma in International Taxation dari Chartered Institute of Taxation, Inggris.

GANDA CHRISTIAN TOBING, Manager of Tax Research and Training Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang berpengalaman dalam menangani sengketa pajak pada perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri garmen dan industri manufaktur komponen otomotif. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta, institusi pendidikan (UKI), dan institusi pemerintahan (DJP, BKF) dengan topik tentang pajak internasional, transfer pricing, tren kebijakan pajak, dan seluruh aspek perpajakan domestik Indonesia. Selain itu, penulis juga menjadi kontributor pada jurnal internasional, yaitu Worldwide Transfer Pricing Reporter (WWTPR). Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia;  Terdaftar sebagai mahasiswa Master (LLM Int. Tax) di Bidang Studi International Tax Law, untuk tahun ajaran 2013 – 2014, di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Kursus dan Seminar Internasional:  “Practical Aspects of International Tax Planning”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011). Sertifikasi:  Certificate in Principles of International Taxation dari Chartered Institute of Taxation, Inggris.

MUHAMMAD FAHRIAL, Senior Economist of Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Sebagai seorang economist, penulis fokus menangani isu transfer pricing dan melakukan analisis corporate pricing strategies di berbagai industri dengan pendekatan makroekonomi dan mikroekonomi. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center dengan topik tentang transfer pricing. Pendidikan Formal:  Sarjana Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia;  Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia. Kursus dan Seminar Internasional:  “Transfer Pricing Course”, diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore and the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Singapura (2011);

722



“Transfer Pricing for Intangibles and Intra-group Financing Course”, diselenggarakan oleh international Tax Academy, IBFD, Amsterdam, Belanda (2012).

VERONICA KUSUMAWARDANI, Senior Specialist of Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menangani isu transfer pricing di berbagai industri, seperti: industri kelapa sawit, industri otomotif, industri alat berat, dan industri pertambangan. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi pendidikan (UKI), dan institusi pemerintahan (Pusdiklat Pajak) dengan topik tentang transfer pricing dan pajak domestik Indonesia. Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia;  Menempuh gelar Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Kursus dan Seminar Internasional:  “Principles of Transfer Pricing Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011);  “Taxation of Supply Chain Management Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2012);  “Summer School of Transfer Pricing Programme”, diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2013).

CINDY KIKHONIA FEBBY, Senior Specialist of Transfer Pricing Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam menangani isu transfer pricing di berbagai industri, seperti: industri kosmetik, industri makanan, dan industri elektronik. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta, institusi pendidikan (UI), dan institusi pemerintahan (BKF) dengan topik tentang transfer pricing dan pajak domestik Indonesia. Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia. Kursus dan Seminar Internasional:  “Principles of Transfer Pricing Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011);  “Taxation of Supply Chain Management Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2012);  “Summer School of Transfer Pricing Programme”, diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2013).

723

ANGGI P.I. TAMBUNAN, Senior Specialist of Tax Compliance and Litigation Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dalam melakukan tax review dan tax analysis dan juga berpengalaman dalam menangani sengketa pajak di berbagai perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri pertambangan, industri transportasi, industri penerbangan, industri perhotelan, dan industri teknologi informasi. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (PAMA), dan institusi pendidikan (UKI) dengan topik tentang pajak internasional dan pajak domestik Indonesia. Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia;  Menempuh gelar Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Kursus dan Seminar Internasional:  “Principles of International Taxation Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011);  “Practical Aspects of International Tax Planning Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2012). Sertifikasi:  Sertifikasi Konsultan Pajak B.

RINAN AUVI METALLY, Senior Specialist of Tax Compliance and Litigation Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Penulis adalah praktisi yang memiliki keahlian dalam memberikan tax advisory dan juga berpengalaman dalam menangani sengketa pajak di berbagai perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri alat berat, pertambangan batu bara, dan industri kulit. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center, institusi swasta (PAMA), dan institusi pendidikan (UI) dengan topik tentang pajak internasional dan pajak domestik Indonesia. Pendidikan Formal:  Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia (cum laude). Kursus dan Seminar Internasional:  “Principles of International Taxation Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2011);  “Practical Aspects of International Tax Planning Course”, diselenggarakan oleh IBFD, Kuala Lumpur, Malaysia (2012).

724