Ruang Linkup Dan Peran Guru Dalam Administrasi Dan Menajemen Pendidikan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya, di samping yang ada di luar dirinya, seperti uang, material, dan waktu. Agar kerja sama itu berjalan dengan baik, maka perlu ada aturan. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana, dan faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor tersebut bermutu, dan proses belajar bermutu pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Guru merupakan salah satu pelaku pelaku dalam kegiatan kegiatan sekolah. Oleh Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Pemahaman tentang apa yang terjadi sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar. Dalam menunjang kelancaran terjadinya proses belajar-mengajar dalam dunia pendidikan diperlukan sebuah administrasi dan menajemen yang baik  sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan. Administrasi yang dimaksudkan adalah proses secara keseluruhan yang tujuannnya secara bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan yang lebih baik. Sedangkan Manajemen yang dimaksudkan yaitu sebuah usaha dalam mengatur mengatur dan mengelola baik manejemen manejemen sebagi sebuah sebuah sistem, proses, fungsi, dan manajemen lainnya. Antara administrasi dan manajemen merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Pada saat berbicara tentang administrasi maka diperlukan sebuah manajemen. Begitu juga pada saat berbicara tentang manajemen maka diperlukan sebuah

1

administrasi. Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini akan dibahas tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen secara lebih luas. 1.2. Rumusan Masalah Dari Latar Belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa saja bidang tugas manajemen manajemen pendidikan itu ? 2. Apakah stakeholder pendidikan itu ? 3. Apa peranan stakeholder pendidikan? 1.3. Tujuan Dari Rumusan Masalah tersebut dapa ditarik 3 tujuan, yaitu : 1. Untuk mengetahui bidang tugas manajemen pendidikan. 2. Untuk mengetahui mengetahui stakeholder pendidikan. 3. Untuk mengetahui mengetahui peranan stakeholder stakeholder pendidikan? pendidikan?

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Ruang Lingkup dan Peran Guru dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan

Ruang Iingkup pembahasan administrasi dan manajemen pendidikan difokuskan pada kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayanan kebutuhan sekolah disatu pihak, dan sekolah sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dengan fokus utama pelayanan belajar dipihak lainnya. Pada kedua pihak ini kegiatan administrasi dan manajemen pendidikan difokuskan pada profesionalisme pengelolaan pendidikan dilihat dan segi kelembagaan pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap masyarakat maupun satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis sebagai institusi yang memberikan jasa pelayanan belajar kepada masyarakat. Untuk dapat mengukur kualitas pendidikan perlu didukung oleh profesionalisme supervisi pengajaran baik yang disediakan oeh sekolah maupun yang disediakan oleh pemerintah. Bidang tugas manajemen pendidikan di sekolah menyangkut berbagai aspek, yang meliputi kurikulum, peserta didik, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, pelayanan khusus, ketatausahaan, dan kemitraan antara sekolah dengan masyarakat masing-masing bidang akan dijelaskan pengelolaan pada uraian diatas. 2.1.1. Pengelolaan kurikulum

Kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting mengingat kurikulum adalah pedoman dalam proses belajar mengajar (PBM) di sekolah. Efektifitas PBM serta kualitas pendidikan secara keseluruhan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektifitas pelaksanaannya. Rancangan program pendidikan disusun dengan menyesesuaikan pada perkembanga peserta didik, kemajuan masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas lembaga

3

pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya merupakan pihak  yang sangat menentukan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, mereka dituntut memahami pengelolaan kurikulum. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, diartikan sebagai sejumlah pelajaran yang diberikan disekolah, sedang dalam pengertian luas adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada peserta didik, selama mengikuti pendidikan disekolah untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Dengan pengertian luas ini berarti tata usaha sekolah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan, pencapaian kualitas lulusan, tercakup dalam pengertian kurikulum. Dalam buku ajar ini, kurilkulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar peserta didik dengan segala pedoman pelaksanaannya yang telah tersusun secara baik dan dipakai sekolah dalam kegiatan mendidik peserta didiknya. Teori dan praktek pengembangan kurikulum yang dibahas pada MKPBM ( Pengembangan dan Inovasi Kurikulum), merupakan petunjuk tentang bagaimana mengembangkan kurikulum, sedangkan pengelolaan kurikulum juga dibicarakan

dalam

manajemen

pendidikan

berkaitan

dengan

bagaimana

mengorganisasikan sumber-sumber sekolah sehingga pengembangan kurikulum dapat berlangsung dengan baik. Kegiatan operasional yang harus dikelola dalam bidang kurikulum ini meliputi: 1) Perencanaan dan pengembangan kurikulum 2)

Setelah perencanaan kurikulum selesai dikembangkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan kurikulum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut ada sejumlah kegiatan yang harus dikuasai oleh guru, antara lain menyusun dan mengembangkan Satuan Acara Pengajaran (SAP). SAP adalah suatu bentuk persiapan mengajar secara mendetail pokok bahasan yang disusun secara sistematik berdasarkan yang telah ada untuk 

4

suatu bidang tertentu. Pengembangan SAP ini dimulai dari pengembangan pengajaran dalam satu caturwulan. Program caturwulan adalah rencana belajarmengajar yang akan dilaksanakan selama satu caturwulan dari tahun ajaran tersebut. Program

pengajaran ini adalah pengembangan lebih lanjut dari GBPP

masing-masing bidang studi. Dan lebih jelasnya dari itu, program ini dapat digunakan manajer (kepala sekolah/pemilik/pengawas sekolah) sebagai

bahan

pembinaan guru. Program pengajaran caturwulan/semester dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a) Pengelompokkan bahan pengajaran yang tedapat dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasan. Setiap satuan bahasan sebaiknya terdiri dari bahan pengajaran yang relevan. b) Menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama satu caturwulan/semester. c)

Menghitung

banyaknya

minggu

efektif

sekolah

selama

satu

caturwulan/semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. d) Mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan dengan haru=i efektif sekolah. e) Mengatur pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dengan banyaknya minggu efektif sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. 2.1.2. Pengelolaan Peserta Didik Program pengembangan kegiatan peserta didik merupakan bidang tugas yang harus ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, pengelolaan bidang ini harus di tempatkan dalam kategori usaha khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam pengembangan ini kegiatan di bidang peserta didik ini, manajer pendidikan diharapkan memiliki kemampuan dalam : a. Meniliti pertumbuhan/perkembangan penduduk, terutama pertumbuhan anak  usia sekolah. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengumpulan informasi

5

yang akan menjadi masukan dalam proses pendidikan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, manajer pendidikan harus membuat daftar yang dapat menggambarkan keadaan anak-anak calon peserta didik. Daftar ini disebut dengan “pupil inventory”. Melalui pupil inventory ini manajer dapat memperoleh berbagai data tentang calon peserta didik, baik menyangkut  jumlahnya , keberadaan fisik maupun psikis, dan data lain tentang anak calon peserta didik. b. Penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik adalah suatu proses seleksi dan pencatatan peseerta didik yang memasuki suatu lembaga pendidikan tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Penerimaan peserta didik ini didasarkan pada hasil pupil inventory. Kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan peserta didik ini antara lain: 1. Penetapan daya tampung Penetapan daya tampung dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui banyak peserta didik yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah.

Penetapan

daya

tampung

ini

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jumlah ruangan/kelas, meja, kursi yang tersedia peserta didik yang tinggal kelas. Secara sederhana dan lebih konkrit, penetapan daya tampung ini dapat dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Dari perhitungan formula tersebut, didapatkan jumlah daya tampung maksimal suatu lembaga pendidikan dalam menerima peserta didik baru. Tidak selamanya penerimaan peserta didik yang dimaksud berdasarkan formula tersebut mengingat beberapa hal, seperti suksesnya program Keluarga Berencana, atau seperti terjadi tahun ajaran 2001/2002 di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta beberapa Sekolah Dasar harus merjer dengan sekolah lainnya karena kekurangan peserta didik.

6

2. Penetapan syarat-syarat peserta didik. Setelah sejumlah peserta didik yang akan diterima telah disepakati, maka kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menetapkan syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon peserta didik. 3. Pembentukan panitia/petugas penerimaan peserta didik. Agar penerimaan peserta didik berjalan dengan baik, biasanya pihak  sekolah membentuk suatu panitia khusus dengan tugas penerimaan peserta didik, melakukan seleksi terhadap calon peserta didik, bersamasama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi, mendaftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi, dan melaporkan pertanggung   jawaban pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kepada kepala sekolah. 4. Pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha melayani peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan tertentu. Pembinaan ini dilakukan untuk membantu peserta didik mengenal/memahami tempat mereka belajar, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta suatu keadaan dimana peserta didik lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya kurang mendukung kegiatan belajarnya di sekolah. Dalam hal-hal seperti ini manajer pendidikan (dengan bantuan guru bimbingan atau konselor sekolah) dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut dengan meneliti fakto-faktor penyebabnya. Inilah yang disebut dengan pupil accounting. Usaha-usaha yang dijalankan dalam memberikan pertolongan bagi peserta didik yang mengalami masalah/kesulitan belajar melalui program bimbingan tersebut disebut   pupil service . berdasarkan pupil accounting dan pupil service inilah lembaga-lembaga pendidikan dewasa ini dikembangkan satu bidang khusus yang diperuntukan bagi pembinaan peserta didik disebut dengan bimbingan konseling (bimbingan penyuluhan). Beberapa kegiatan operasional yang dapat dikembangkan dalam pembinaan peserta didik ini, antara lain :

7

1) Orientasi untuk peserta didik baru. Orientasi untuk peserta didik, yang sering disebut Perkenalan dan Perkembangan Mahasiswa Baru (P2MB) atau Perkenalan Awal Mahasiswa Baru (PAMB) di Perguruan Tinggi,atau Masa Orientasi Siswa (MOS) di Smu/SLTP, adalah merupakan kegiatan membantu peserta didik mengenal dan memahami lingkungan sekolah agar dapat menyesuaikan dirinya dengan

situasi

dan

kondisi

tempat

ia

belajar

sehinga

dapat

membebaskannya dari berbagai rintangan selama mengikuti kegiatan pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan yang baru dimasukinya. beberapa kegiatan dapat dilakukan selama masa orientasi ini, antara lain : a) Perkenalan b) Penjelasan tata tertib sekolah penjelasan bidang-bidang studi yang akan dialami. c) Penjelasan tugas dan kewajiban selama menjadi warga belajar di lembaga pendidikan. d) Penjelasan tentang penilaian, kenaikan kelas, dan kelulusan dari lembaga pendidikan. e) Penjelasan tentang fasilitas belajar yang dimanfaatkan. 2) Peraturan kehadiran. Untuk

membantu

peserta

didik

tekun,

rajin

dalam

kegiatan

pembelajarannya, lembaga pendidikan juga diharapkan mengembangkan tata cara pengaturan kehadiran peserta didik di seklolah/kelas/penyajian bidang studi. Ketekunan dan kerajinan peserta didik yang dimaksud dapat diketahui melalui penggunaan berbagai cara, dan salah satu diantarannya adalah dengan melakukan pencatatan kehadiran mereka setiap hari di sekolah/kelas. Hasil pencatatan ini, dapat juga dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian dan atau kenaikan kelas/tingkat peserta didik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pencatatan kehadiran peserta didik ini dianggap sebagai hal yang sifatnya mutlak. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran peserta didik di sekolah, antara lain : a) Papan Absensi Harian (per kelas dan per sekolah)

8

b) Papan Absensi Harian dimaksudkan sebagai alat yang membantu guru atau peserta didik mengetahui dengan cepat/segera dan mengingatkan siapa yang tidak dapat hadir belajar pada hari-hari tertentu. c) Buku Absesi peserta didik  Buku ini merupakan catatan guru tentang kehadiran peserta didik di kelasnya masing-masing untuk setiap hari atau setiap bidang studi yang diajarkan . data dari catatan ini dapat digunakan untuk pertimbangan laporan kemajuan hasil belajar peserta didik. 3) Pencatatan peserta didik di kelas. Dalam rangka pembinaan peserta didik perlu juga dilakukan pencatatan di kelas. Pencatatan tersebut dapat mengunakan (a) daftar sisiwa di kelas, (b) grafik prestasi belajar, daftar kegiatan sisiwa, dan lain sebagainya. 4) Pembinaan disiplin peserta didik. Salah satu upaya pembinaan peserta didik di lembaga pendidikan adalah penegakan disiplin pada diri peserta didik. Disiplin yang dimaksud merupakan pembentukan kebiasaan yang mengandung minimal empat unsur penting, yanng diharapkan tumbuh dan berkembang pada diri peserta didik, yakni (1) murid harus berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan atau sesuatu yang diinginkan.masyarakat dan menghilangkan perilaku yang tidak  diinginkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, (2) peserta didik merasakan adanya suatu kepuasan batin sesudah berprilaku yang diharuskan dan merasakan tidak puas atau merasa bersalah jika tidak  melakukan seperti yang ada dalam aturan, (3) dalam berbuat sesuatu peserta didik melaksanakannnya secara otomatis tanpa adanya pengawasan, dan (4) orang lain. Beberapa konsepsi disiplin kelas yang umum digunakan dalam memelihara dan meningkatkan kondisi yang optimal di kelas, antara lain : a) Kontrol yang otoriter Menurut konsep ini, disiplin kelas yang baik adalah apabila peserta didiknya duduk dengan tenang sambil terus-menerus memperhatikan guru.

9

b) Kebebasan liberal. Bertentangan dengan konsep diatas, konsep ini menganjurkan pemberian kelonggaran di kelas. Guru, sebagai manajer kelas, sepenuhnya memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam bertingkah laku sesuai dengan perkembangannya. Konsep ini tampaknya cukup menghargai kemerdekaan (hak azasi) peserta didik, namun dalam kenyataanny, kekeran yang diberikan itu kadang disalah gunakan oleh peserta didik sendiri. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar peserta didik belum mampu mengembangkan perasaan dan sikap bertanggung jawab atas kebebasan, ada di antara mereka yang sengaja menyalah gunakan kebebasan yang dimaksud sehingga sering terjadi kericuhan atau kekacauan kelas. c) Kebebasan terbimbing Menurut konsep ini, konsepsi otoriter dan kebebasan liberal memang dapat diterapkan pada situasi-situai tertentu dan dalam kenyataannya tidak satupun dari kedua konsepsi tersebut dapat digunakan guru sepenuhnya untuk membina disiplin pada diri peerta didik. Menurut konsepsi ini, yang sering terjadi adalah gabungan dari kedua konsepsi. Perpaduan dari kedua konsepsi tersebut mereka dinamakan konsepsi “ kebebasan terbimbing”. Dalam konsepsi ini pserta didik diberi kebebasan namun tetap dalam bimbingan guru. Peserta

didik

harus

dibimbing

dalam

memahami

dan

mengembangkan prinsip bahwa kebebasan sebagai karunia yang menjadi hak azasi setiap manusia yang tidak boleh disalah gunakan. Kebebasan

itu

harus

dipergunakan

secara

bertanggung

  jawab.menurut konsep ini, yang paling penting diupayakan guru dalam membina dan mengembangkan disiplin di kelas adalah diupayakan guru dalam membina dan mengembangkan disiplin di kelas adalah tumbuh kembangya kesadaran untuk mengendalikan diri sendiri (self-control) pada diri setiap individu. Dalam upaya membina disiplin pada diri peserta didik dapat dipergunakan

10

berbagai teknik, baik perorangan maupun kelompok, dengan berpedoman (1) aturan yang jelas, (2) konsisten dalam bertindak, dan (3) adanya hukuman dan ganjaran yang dapat membuat peserta didik  sadar akan prilaku yang ditampilkannya dan akibat dari perilaku jika dibiarkan berlanjut. 2.1.3. Pengelolaan Personalia Pendidikan

Personalia pendidikan dalam arti luas meliputi tenaga  –  tenaga pelaksna kegiatan pendidikan termasuk di antaranya kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan peserta didik. Namun dalam buku ajar ini, yang dimaksud dengan personalia pendidikan mereka yang membidangi kegiatan edukatif, yaitu pihak  yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan, di antaranya adalah guru (termasuk kepala sekolah), petugas bimbingan konseling, dan non-edukatif (ketatausahaan), yaitu tenaga tata usaha dan penjaga atau pesuruh lembaga pendidikan. Semua personalia pendidikan tersebut mempunyai peranan penting bagi kelancaran jalannya pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan. Manajer pendidikan harus melihat komponen ini sebagai bidang manajemen yang sangat penting untuk  dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam memberhasilkan program pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan. Pengelolaan personalia pendidikan dapat diartikan sebagai  proses sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan sumberdaya manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Dengan pengelolaan tersebut dapat diperoleh sumberdaya yang memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan dan pemberhasilan kegiatan  – kegiatan pengajaran dan pendidikan di lembaga penyelengaraan sistem pendidikan. Hal yang sangat essensial dalam pengelolaan personalia pendidikan adalah kesanggupan manajer yang lebih tinggi dalam memperoleh/memilih personalia yang memiliki profesionalisasi yang tinggi di bidang pendidikan dan keguruan.seperti diketahui bahwa masing  –  masing personalia pendidikan mempunyai peranan penting bagi kelancaran jalannya pengajaran dan pendidikan di lembaga penyelenggara system pendidikan.

Dalam

menghadapi

personalia

pendidikan

tersebut

manajer

11

pendidikan diharapkan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menempatkan setiap personalia tersebut pada posisi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga tanggung jawab dan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat dilaksanakan secara maksimal. Kegiatan manajemen yang harus dilaksanakan manajer dalammengelola personalia pendidikan ini sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah a. Pengadaan personalia Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengusahakan pengadaan personalia pendidikan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan. Pengadaan personalia ini sering diartikan sebagai pengisian formasi. Yang dimaksud formasi adalah jumlah dan susunan personalia yang diperlukan oleh satu satuan organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu dan yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur. b. Pengangkatan personalia. Para calon personalia yang telah memenuhi syarat diangkat sebagai personalia pendidikan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Jika yang diangkat adalah pegawai negeri sipil maka dalam keputusan pengangkatan yang diterbitkan dicantumkan nomor persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan NIP (Nomor Induk Pegawai) c. Pembinaan

dan

pengembangan

personalia.

Setelah

dilakukan

pengangkatan sebagai personalia pendidikan maka manajer pendidikan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan bidangnya masingmasing. Pembinaan yang dilakukan manajer pendidikan antara l ain: 1) Membuat daftar personalia yang berisi keteranagan /data lengkap tenteng identitass diri personalia . 2) Melaksanakan

orientasi

bagi

personil

baru,

yakni

perkenalan

personalia baru terhadap lingkungan dan pekerjaan baru. 3) Melakukan pembagian tugas yakni pembagian tugas dan tanggung   jawab kepada personalia. Dalam pembagian tugas tersebut, manajer

12

harus memperhatikan dengan seksama latar belakang pendidikan, kualifikasi professional dan minat personalia. 4) Membuat daftar hadir personalia. 5) Melakukan penilaian kecakapan personalia melalui system tertentu yang dapat membantu manajer sendiri mengetahui tingkat efeksitas, efisiensi dan kualitas kegiatanyang dilakukan. 6) Merencanakan dan melaksanakan perubahan kedudukan personalia pendidikan. 7) Melakuakn pengawasan baik secara horizontal, vertical ,maupun diagonal. 8) Membina moral dan disiplin diri personalia pendidikan. 9) Memberi

kesempatan

pada

personalia

pendidikan

untuk 

mengembangkan kualitas melalui berbagai cara seperti melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, diskusi, penataran, dll. d. Hak

dan

kewajiban

personalia.

Personalia

pendidikan

akan

memberdayankan seluruh potensi yang dimilikinya untuk memberhasilkan kegiatan yang dipercayakan kepadanya jika kebutuhannya sebagai personalia dapat dipenuhi oleh lembaganya. Hak- hak yang harus diperhatikan

manajer

untuk

direalisasikan

bagi

setiap

personalia

pendidikan antara lain: 1) Hak untuk memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2) Hak mendapatkan kenaikan pangkat. 3) Hak mendapatkan cuti 4) Hak mendapatkan tunjangan- tunjangan kesejahteraan. 5) Hak mendapatkan pension. 2.1.4. Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan

Pengelolaan perlengkapan pendidikan merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengawasan peralatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan system pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan yang

13

harus dilakukan manajer pendidikan dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan adalah a. Perencanaan kebutuhan yaitu penyusunan kebutuhan perlengkapan di lembaga pendidikan yang didasarkan pada pertimbangan untuk tujuan : pengadaan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah, pengadaan perlengkapan karena penggantian barang  –  barang yang rusak, dihapuskan, hilang, dan untuk persediaan barang. b. Pengadaan yaitu kegiatan untuk menghadirkan perlengkapan pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas  – tugas lembaga pendidikan. c. Penyimpanan yaitu kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan persediaan

perlengkapan

didalam

ruang

penyimpanan/gudang.

Penyimpanan hanya bersifat sementara. d. Inventarisasi yaitu kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan perlengkapan yang menjadi milik lembaga pendidikan yang bersangkutan mempermudah

ke

dalam

suatu

pengawasan

dan

daftar

inventarisasi

pelaporan

barang.

keadaan

Untuk 

perlengkapan

pendidikan diharapkan lembaga pendidikan membuat : 

Kartu inventarisasi ruangan yaitu kartu yang ditempelkan pada setiap ruangan yang memuat informasi tentang perlengkapan yang ada di ruangan tersebut.



Kartu inventarisasi barang yaitu kartu yang berisi catatan barang  –  barang inventaris.



Buku inventari yaitu buku yang berisi catatan semua barang inventaris lembaga pendidikan yang diisi sesuai dengan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang.



Pemberian tanda dalam inventarisasi yaitu penentuan tanda dengan menggunakan kode  –  kode barang sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Manual Administrasi Barang yang disusun oleh Departemen Keuangan dan Pemerintah Dalam Negeri.

e. Pemeliharaan yaitu penjagaan dari kerusakan suatu barang sehingga perlengkapan tersebut tetap dalam kondisi baik.

14

f.

Penghapusan yaitu cara peniadaan secara kontiniu dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak  berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau biaya pemeliharaan terlalu mahal.

g. Pengawasan perlengkapan yaitu kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

untuk

menghindari

penyimpangan,

penggelapan

atau

penyalahgunaan. Melalui pengawasan ini, pemanfaatan perlengkapan pendidikan dapat dioptimalkan. Pengawasan ini harus dilakukan secara obyektif dengan mendasarkannya pada bukti  – bukti nyata. 2.1.5. Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan system pendidikan di lembaga pendidikan, anggaran memegang peranan yang penting. Ibarat urat nadi organisasi, jika anggaran mengalami kemacetan, maka seemua fungsi manajemen pendidikan akan mengalami masalah yang dapat mengganggu tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran biaya, pencarian dan pengusahaan sumber  – sumber biaya, penggunaan anggaran, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan. Anggaran biaya merupakan hal yang sangat sensitive dimana seringkali menimbulkan berbagai masalah jika tidak ditangani dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan terdapat pemisahan tugas antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordinator adlah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisator yang ditetapkan. Sedangkan

bendaharawan

adalah

pejabat

yang

berwenang

melakukan

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat  –  surat berharga lainnya dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban. Manajer pendidikan (seperti kepala sekolah) sebagai otorisator yang memerintahkan pembayaran. Sedangkan bendaharawan sekolah

bertindak sebagai ordonator

15

dalam mengujihak atas pembayaran. Manajer pendidikan berfungsi sebagai pengawas dalam penggunaan dana. Oleh karena itu ordinator tidak boleh melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan.

Penghunjuk bendaharawan di

sekolah (seperti di SD) adalah wewenang kepala daerah. Prosedur pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan adalah a. Penyusunan rencana pendapatan dan belanja sekolah. Anggaran belanja adalah suatu pernyataan sumber – sumber keuangan yang terurai yang perlu untuk melaksanankan program pendidikan selama periode tahun fiscal. Proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasi lembaga pendidikan. b.

Pengelolaan keuangan rutin. Anggaran rutin adalah anggaran yang disediakan untuk menggaji para personalia pendidikan, semua jenis tunjangan, pembelian alat- alat kantor, biaya perjalanan, dsb. Dalam penggunaan angaran rutin tidak dibenarkan mengalihkan dana yang sudah dialokasikan ke anggaran lain. Dalam melaksanakan pengeluaran tidak  boleh melebihi jumlah tertinggi dalam DIK. Setiap penggunaan harus disertakan dengan bukti – bukti yang syah seperti kuitansi.

c. Pembukuan keuangan. Setiap transaksi keuangan di lembaga pendidikan yang

berakibat

padda

penerimaan

dan

pengeluaran

dicatat

oleh

bendaharawan di buku yang sudah ditentukan. 2.1.6. Pengelolaan Layanan Khusus

Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar-mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Jenis-jenis layanan khusus yang dapat dikembangkan di sekolah terdiri dari: a) Pusat Sumber Belajar (PSB), Pusat

Sumber Belajar yakni suatu unit kegiatan yang mempunyai

fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan

16

pendidikan di lembaga pendidikan. Pusat sumber belajar ini sebenarnya merupakan lebih lanjut dari perpustakaan. Pusat sumber belajar ini berisikan berbagai macam bahan perpustakaan, ditambah dengan media pendidikan yng diperoleh melalui berbagai cara seperti pembelian, hadiah/hibah, dan sebagaianya. Tujuan pengembangan Pusat Sumber Belajar ini adalah untuk  member kemudahan kepada peserta didik dan guru dalam memanfaatkan sumber belajar sehingga proses pengajaran dan pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Dengan adanya Pusat Sumber belajar peserta didik  diharapkan memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga memudahkan mereka mencapai tujuan pendidikannnya.

b) Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan adalah merupakan suatu sub unit Pusat Sumber Belajar yang berisi bahan pustaka baik berupa buku maupun nonbuku yang diatur dan diklasifikasikan menurut system dan aturan tertentu untuk digunakan para pembacanya. Perpustakaan merupakan jantung pusat sumber belajar dengan kewajiban yang luas untuk memudahkan penggunaan sumber-sumber belajar primer

dan

suplementer.

Pengembangan/

pengelolaan

perpustakaan

dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan dengan cara memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap senang/gemar membaca dengan mengembangkan bakat peserta didik. Jika perpustakaan dikelola dengan baik, akan memberikan banyak manfaat terutama dalam: 1. Fungsi pendidikan, yakni member kesempatan kepada peserta didik menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah disediakan oleh guru. 2. Fungsi

informasi,

yakni

menyediakan

bacaan-bacaan

informative, seperti koran harian, majalah, atau brosur-brosur yang sarat akan informasi yang sedang hangat berkembang yang

dapat

membantu

peserta

didik

mengembangkan

pengetahuan umumnya.

17

3. Fungsi rekreasi, yakni member kesempatan kepada peserta didik menikmati pengalaman berekreasi melalui penajaman imajinatif, dengan meyediakan buku-buku fiksi yang lebih disenangi oleh peserta didik. Hanya perlu diperhatikan agar penyediaan buku bacaan fiksi ini dapat menjaga agar peserta didik tidak terlena, sehingga mereka mengesampingkan bukubuku teks/ pelajarannya. Pengadaan buku-buku fiksi harus memperhatikan tingkat perkembangan intelektual peserta didik  serta norma-norma atau tatanan nilai dan agama. 4. Fungsi penelitian, yakni memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji bahan-bahan yang disediakan perpustakaan berupa laporan hasil-hasil penelitian

c) Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah adalah suatu badan yang diadakan untuk  menjaga kesehatan warga sekolah, terutama peserta didik, dalam rangka menunjang program pengajaran dan ppendidikan yang efektif. Usaha ini dimaksudkan sebagai pelayanan kesehatan bagi warga sekolah untuk  kepentingan peserta didik agar: 1. Pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umurnya, 2. Terhindar dari penyakit dan kelainan yang dapat menggangu pertumbuhan dan perkembangannya, 3. Dapat diketahui secara dini gejala-gejala yang tidak diinginkan pada peserta didik sebelum menjadi lebih besar, dan 4. Memiliki sikap tingkah laku dan pola hidup yang sehat sesuai dengan norma-norma kesehatan. Usaha kesehatan sekolah dapat dikelompokkan setidak-tidaknya menjadi usaha pendidikan, pencegahan, perawatan, dan penyembuhan. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga benar-benar mampu menunjang kelancaran pengajaran dan pendidikan.

18

Program kegiatan yang dapat dikembangkan dalam usaha kesehatan sekolah ini antara lain adalah: 1. Pemberian penerangan dan motivasi kepada peserta didik dalam melaksanakan pola hidup sehat, kebersihan lingkungan fisik, maupun kesehatan jasmani. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan dan memelihara suasana dan kondisi sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memotivasi dan menyadarkan peserta didik untuk dapat hidup sehat dan bersih. Selain itu membuat slogan-slogan kesehatan dan kebersihat ataupun mengedarkan brosur dan poster yang mengajak hidup sehat dan bersih. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan peserta didik secara periodik, misalnya pemeriksaan gigi, mata, berat badan, kebersihan kuku, telinga, dan imunisasi terhadap penyakit-penyakit tertentu, memberikan vitaminvitamin atau makanan bergizi tinggi dan sebagainya. 3. Melakukan pengobatan-pengobatan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang sifatnya ringan dan sementara. Melalui UKS ini, peserta didik dapat diberikan pertolongan ringan atau awal sebelum mendapatkan perawatan atau pengobatan yang lebih intensif, yang harus ditangani secara professional oleh dokter dan tenaga medis lainnya.

d) Kafetaria atau kantin sekolah. Kafetaria atau kantin yakni suatu badan atau usaha yang dapat membantu warga sekolah (terutama peserta didik) dalam memenuhi keperluan akan makanan untuk membantu kelancaran kegiatan pengajaran dan pendidikan di sekolah. Kehadiran kafetaria di sekolah harus diupayakan mempunyai sumbangan yang positif dalam proses pengajaran dan pendidikan, tidak untuk keperluan bisnis semata. Pengelolaan kafetaria tidak harus oleh sekolah, tetapi dapat dilakukan oleh pribadi dari luar sekolah atau Dharma wanita sekolah. Namun demikian, manajer harus memikirkan dan mengupayakan kafetaria ini sebagai unsur yang dapat memberikan sumbangan positif dalam kegiatan pengajaran dan pendidikan.

19

Manajer sekolah harus merasa bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan kafetaria sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Kesehatan atau higienitas masakan yang dijajakan kepada peserta didik, 2. Kebersihan tempat dan fasilitas kafetaria agar terhindar dari penyebaran hama penyakit 3. Agar makanan-makanan yang dijajakan mengandung gizi yang tinggi dan bilamana perlu menambah vitamin-vitamin yang diperlukan peserta didik  umumnya. 4. Mengawasi agar harga-harga makanan dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi peserta didik, 5. Menjaga agar kafetaria tidak dijadikan tempat nongkorng oleh peserta didik sehingga dapat mencegah terjadinya atau berkembangnya perilakuperilaku negative. 2.1.7. Pengelolaan Ketatausahaan (Kantor)

Ketatausahaan adalah salah satu bidang garapan manajemen penndidikan yang menyangkut segenap rangkaian pengelolaan pencatatan dan pelaporan seluruh

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

suatu

organisasi.

Kegiatan

ketatausahaan ini menyangkut perencanaan, pencatatan, pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengiriman semua keterangan yang diperlukan dalam melakukan

aktifitas-aktifitas

dan

atau

fungsi-fungsi

manajemen

oleh

manager.aktivitas ketatausahaan ini dapat dijadikan sebagai barometer aktifitas suatu lembaga. Jika aktivitas ketatausahan suatu sekolah dapat berjalan dengan baik maka itu sebagi indikator bahwa sekolah tersebut berhasil dalam melaksanakan aktivitas manajerialnya. Ketatausahaan sekolah / lembaga pendidikan pada umumnya mempunyai fungsi yang sangat kompleks sekali, diantaranya adalah : a. Mengkomunikasikan,bertukar informasi dengan menggunakan alat  –  alat seperti telepon, buletin, korespondensi, dan pertemuan berhadap-hadapan. b. Memproses bahan dengan mengetik atau memperbanyak.

20

c. Menangani korespondensi dan surat-surat, dengan mempersiapkan dan memproses surat-surat, dan meneruskan suurat-surat bagi guru dan peserta didik. d. Memperoleh perbekalan dan perlengkapan, buat guru atau non guru. e. Mencatat kehadiran peserta didik,dengan memeriksa dan memcatat kehadiran dan menjelaskan ketidakhadiran pesert adidik. f. Mengawasi pelaksanaan program harian, dengan memeriksa dan menyesuaikan jadwal harian dan kegiatan pesertadidik. g. Mengadministrasi catatan – catatan,

dengan

memeriksa,

menyimpan,

mengikhtisarkan dan menyediakan informasi. h. Mempersiapkan laporan  –  laporan, dengan laporan kuarta/ semester dan laporan tahunan kepala sekolah. i.

Mengawasi penggunaan dan pemeliharaan gedung dan fasilitas fisik  lainnya,dengan melihat bahwa pemeliharaan kebersihan dan pelayananpelayanan lain berjalan dengan baik.

 j.

Melaksanakan hubungan dengan masyarakat,dengan melayani tamu sekolah dan menyediakan informasi.meminta tindakan ditempat.

k. Mengatasi situasi darurat,yang meminta tindakan ditempat. Kantor sekolahatau ketatausahaan sekolah/lembaga pendidikan akan berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan seorang atau lebih personil tatausaha yang bertanggung jawab langsung kepada manajer sekolah. Kepada bidang inilah kepala sekolah menyerahkan sebanyak mungkin fungsi-fungsi kantor yang telah dikemukakan diatas. Sebagai

penataan

kegiatan

pencatatan

,penggandaan,penyimpanadan

pengiriman informasi lembaga pendidikan ,ketatausahaan sekolah harus memahami dan menguasai serta mengerjakan pengisian daftar

atau format-

format: 1. Bidang manajemen umum,yang meliputi buku rencana kerja tahunan, buku pengumuman, buku notulen rapat, buku catatan harian, dan laporan tahunan.

21

2. Bidang personalia, yang meliputi buku pokok / induk murid, buku klapper, buku mutasi, buku prestasi murid, buku cuti, buku pendaftaran murid, buku daftar kenaikan kelas, buku piket, buku kesehatan sekolah dan sebagainya. 3. Bidang keuangan, yang meliputi buku kas, legger gaji, pembukuan iuran pendidikan, pembukuan serba serbi dan sebagainya. 4. Bidang invetarisasi sekolah, yang meliputi buku penerimaan alat, buku keluar masuk alat-alat sehari – hari, daftar investarisasi dan sebagainya. 2.1.8. Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah merupakan suatu proses komunikasi

antara

sekolah

masyarakat

untuk

meningkatkan

pengertian

masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam meniingkatkan dan mengemmbangkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan sekolah harus mampu

menjalankan

fungsinya sebagai lembaga yang dapat melestarikan dan mentrasfer nilai-nilai cultural kepada generasi-gegnerasi penerus (peserta didik) sehingga warga sekolah, peserta didik, dapat menghayati, menghargai dan mampu menyikapi atau merealisasikan tata tertib sosial dalam setiap tindakannya baik disekolah maupun masyarakat . Prinsip-prinsip pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat : 1. Prinsip otoritas, Pengembangan

hubungan

antara

sekolah

denngan

masyarakat

dimaksudkan untuk membantu memperlancar program penganjaran dan pendidikan dilembaga pendidikan. 2. Prinsip kesederhanaan. Maksud prinsip ini adalah bahwa program- program yang dikembangkan hendaklah bersifat sederhanadan jelas

22

3. Prinsip sensivitas Sensivitas yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah bahwa sekolah maupun masyarakat secara bersama-sama dan terpadu mampu melihat dam merasakan apa yang kebutuhan masing-masing. 4. Prinsip kejujuran. Kerjasama anatara seklah dan masyarakat akan tumbuh dan berkembang secara maksimal jika hubungan tersebut dibangun atas dasar saling mempercayai dan penuh kejujran. 5. Prinsip ketetapan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa apa yang telah disampaikan sekolah kepada masyarakat ,atau masyarakat kepada sekolah ,harus tetap baik dari segi isi,waktu,media,maupun tujuan yang ingin dicapai.

Sifat sifat hubungan antara sekolah dengan masyarakat : 1. Hubungan timbal balik, artinya hubungan yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, baik sekolah maupun masyarakat 2. Hubungan yang suka rela,berdasarkan kesadaran bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga bertanggung  jawab atas kehidupan sekolah. 3. Hubungan berlangsung terus menerus sehingga terjmin adanya sifat berkesinambungan (kontiniu) sepanjang masa. Fungsi- fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat : 1. Menghilangkan jurang pemisah antara kehidupan sekolah dengan masyarakat. 2. Menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan ,sumber pancaran kehidupan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan lapangan pengabdian bagi pesertaadidik  Bentuk Hubungan antara sekolah dan masyarakat : 1. Pengikut sertaan guru / tenaga kependidikan dan pesertadidik dalam kegiatan – kegiatan masyarakat.

23

Contoh: Kegiatan kesenian, olah raga, dll 2. Penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat lingkungan. Contoh : Seperti penggunaan aula sekolah, lapangan olahraga,dll 3. Pengikut

sertaan

pemuka-pemuka

masyarakat

dalam

kegiatan

kurikuler dan ekstrakurikuler. Contoh : Seperti tenaga ahli dibidang kesehatan, pertanian,dll. 4. Penggunaan sarana yang tersedia. Contoh : Mesjid, gereja, dll. 5. Pendayagunaan potensi masyarakat Contoh : Peraturan perundang-undangan 6. Mendayagunakan potensi orang tua Contoh : agar pesertadidik mendapat prestasi 7. Mengikut sertakan dunia usaha dalam kegiatan sekolah teruutama dalam hal: a. memberikan saran atau pendapat dan usul penyempurnaan pendidikan agar lebih relavan dengan kebutuhan dunia usaha. b. memberi fasilitas untuk praktek kerja nyata peserta didik. c. menyediakan lapangan kerja bagi lulusan lembaga pendidikan.

2.2. HUBUNGAN

KEMITRAAN

DENGAN

STAKEHOLDER

PENDIDIKAN

2.2.1. Pengertian Stakeholder Pendidikan

Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, pendidikan dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

24

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat

mengenai

stakekholder

ini.

Beberapa

defenisi

yang

penting

dikemukakan seperti: Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian

tujuan

tertentu.

Sedangkan

Biset

(1998)

secara

singkat

mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka stakeholdernya adalah: Birokrasi Pendidikan (Dinas Pendidikan), Pengawas, Kepala Sekolah, Guru-guru, Orangtua, Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dengan perkata lain stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap pendidikan di sekolah. 2.2.2. Peran Stakeholder Pendidikan

Peran serta stakeholder pendidikan dalam suatu perencanaan adalah hal yang sangat urgen sehingga akan dampak pada peningkatan profesionalitas guru. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 bahwa stakeholder pendidikan yaitu dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 4 peran, yaitu:

1. Peran Sebagai Pemberi Pertimbangan Atau Nasihat (Advisory Agency)

Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat (Advisory Agency) menunjukkan respon dan keikutsertaan dewan pendidikan dan komite sekolah

memajukan

dan

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan di daerah dan di sekolah. Bentuk aktivitas dewan pendidikan dan komite sekolah antara lain: a. Pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten atau kota dan tingkat satuan pendidikan.

25

b. Memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya dalam memberi hukuman tetapi juga member penghargaan bagi yang berprestasi). c. Memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan member solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. d. Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (seperti olimpiade mata pelajaran, seni dan olah raga).

2. Peran Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

Peran pendukung dewan pendidikan dan komite sekolah berkaitan dengan internal manajemen sekolah adalah: a. Mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan, mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan. b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan. c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite sekolah. d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan. e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengikuti berbagai perlombaan yang dilakukan sekolah. f.

Untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat di sekolah.g.

Mendukung

pemanfaatan

sarana

prasarana

memberikan

untuk  layanan

belajar. g. Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar.

26

h. Memaksimalkan anggaran operasional yang bersumber dari APBD, bantuan masyarakat, dan mendorong penggunaan anggaran yang bersumbar dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan harus disampaikan pada publik atau stakeholder pendidikan, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat, serta kepada instansi pemerintah yang terkait seperti dinas pendidikan, termasuk pemimpin proyek yang bersangkutan. Dewan pendidikan dan komite sekolah, dalam batas-batas tertentu dapat saja memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait, dengan rasional yang kuat dan obyektif   bukan karena atas faktor “like and dislike” dalam hal ketenagaan

ini,

dewan

pendidikan

dan

komite

sekolah

perlu

mengembangkan standar kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya

3. Peran Sebagai Pengontrol (Controling Agency)

Peran sebagai pengontrol (controlling agency) sesuai peran dewan pendidikan dan komite sekolah, sebagai badan pengawas terhadap kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Fungsi pengontrol (controlling agency) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan aktifitas: a. Menanyakan proses belajar mengajar (ke guru dan kepala sekolah) apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan, b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik, c. Memantau pelaksanaan rencana kegitan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan tahunan (RKT), d. Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT. e. Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS, f.

Ikut serta dalam rapat pembagian raport,

g. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya,

27

h. Mengontrol pelaksanaan PBM dengan memakai kartu data sesuai dengan perlindungan anak; cara belajar mengajar guru (misalnya kartu yang ditanda tangani oleh guru dan orangtua). 4. Peran Sebagai Penghubung (Mediating Agency) Pusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk  dapat bekerja secara sinergis harus ada yang menghubungkan antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Itulah sebabnya salah satu peran dewan pendidikan dan komite sekolah adalah peran penghubung (mediating agency). Jika ada kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka daribeberapa banyak program yang inovatif dapat dicoba untuk  dilaksanakan oleh sekolah. Peran penghubung atau mediating agency menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah: a. Menghubungkan dengan instansi pemerintah, b. Menghubungi

orangtua

siswa

yang

mampu

untuk

meminta

kesediaannya menjadi donator atau bantuan lainnya yang disetujuinya untuk keperluan sekolah, atau dengan menjelaskan program kerja yang akan dilakukan oleh sekolah. c. Mencari

informasi

yang

bisa

dipakai

oleh

sekolah

untuk 

mengembangkan sekolah. d. Memberi

laporan

kepada

masyarakat

tentang

keuangan

dan

pelaksanaan program. Keempat peran dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut dalam melakukan aktifitas bukanlah melakukan dan perannya secara terpisah-pisah, tetapi berlangsung secara simultan. Dalam melakukan aktifitasnya, mereka mengedepankan

peningkatan

kualitas

pendidikan,

bukan

menyalurkan

kehendaknya pribadi apalagi melakukan pemerasan. Dalam melaksanakan perannya dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan etika dan aturan yang berlaku serta fokus pada perolehan mutu yang kompetitif  2.2.3. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat termasuk instansi pemerintah maupun swasta adalah suatu proses komunikasi dengan masyarakat dengan maksud dapat

28

meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek  pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama warganya dalam usaha memperbaiki sekolah. Apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial, maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan dimana ia memperolah pengaruh dan membutuhkan hubungan. Di Indonesia sekolah-sekolah bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), baik tingkat pusat maupuntingkat provinsi. Sekolah tersebut secara riil berdiri ditengah-tengah masyarakat sekitar, yang berisi anggota masyarakat berupa keluarga, oranisasi resmi pemerintah non sekolah maupun organisasi informal. Dalam pelaksanaan sekolah, setiap personal professional adalah manajer. Pelibatan semua pendidik dan staf sekolah dalam proses perencanaan dan control tidak hhanya dianggap sebagai alat eksploitasi, tetapi sebagai pribadi yang terlibat dalam praktek sekolah. Dengan demikian, setiap individu berkembang dan tumbuh dalam keseluruhan lingkungan sistem sekolah yang memberi peluang kepada setiap personal sekolah dapat profesinya. Berdasarkan kondisi diatas, manajemen sekolah yang efektif tergantung pada praktek yang menerapkan empat prinsip di bawah ini: 1. Desentarlisasi sistem dan anggota staf  2. Mempertinggi penghargaan setiap personal, 3. Perkembangan dan pertumbuhan personal sekolah secara optimal, dan 4. Pelibatan personal Keempat prinsip diatas dapat dilaksanakan jika hubungan antar instansi dalam pendidikan dan manajemen pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Hubungan anata depdiknas (Kantor Dinas Pendidikan Provinsi), Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan masyarakat, merupakan suatu komponen dalam hubungannya dengan sekolah, yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan di lingkungan sekolah sendiri masih memiliki hubungan antar kepala sekolah, guruguru dan tata usaha sekolah.

29

BAB III PENUTUP 3.1.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1. Bidang tugas manajemen pendidikan di sekolah menyangkut berbagai aspek, yang meliputi kurikulum, peserta didik, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, pelayanan khusus, ketatausahaan, dan kemitraan antara sekolah dengan masyarakat masing-masing bidang akan dijelaskan pengelolaan pada uraian diatas. 2. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar peserta didik dengan segala pedoman pelaksanaannya yang telah tersusun secara baik dan dipakai sekolah dalam kegiatan mendidik  peserta didiknya. 3. Pengelolaan personalia pendidikan dapat diartikan sebagai  proses sekaligus

sebagai

seni

untuk

memilih

dan

mendayagunakan

sumberdaya manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. 4. Pengelolaan perlengkapan pendidikan merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengawasan peralatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan system pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif  dan efisien. 5. Pengelolaan

keuangan

pendidikan

meliputi

perencanaan

dan

penyusunan anggaran biaya, pencarian dan pengusahaan sumber  –  sumber biaya, penggunaan anggaran, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan. Anggaran biaya merupakan hal yang sangat sensitive dimana seringkali menimbulkan berbagai masalah jika tidak ditangani dengan baik. 6. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordinator adlah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan

30

berdasarkan otorisator yang ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat  –  surat berharga lainnya dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban. 7. Kegiatan ketatausahaan ini menyangkut perencanaan, pencatatan, pengelolaan,

pengadaan,

penyimpanan,

dan

pengiriman

semua

keterangan yang diperlukan dalam melakukan aktifitas-aktifitas dan atau fungsi-fungsi manajemen oleh manager.aktivitas ketatausahaan ini dapat dijadikan sebagai barometer aktifitas suatu lembaga. 8. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan.

31