RTR Kawasan Perbatasan

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan

Oleh :

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Plt Direktur Jenderal Tata Ruang)

K D

E M I R E

E N T E K T O R A

R T

I J

A N E N D

A G R A R I A & T A T A R U A N G E R A L TATA R U A N G

Outline  Kawasan Perbatasan Sebagai Kawasan Strategis Nasional & Status RTR Kawasan Perbatasan  Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan  RTR Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang  Kesimpulan

1. KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN & STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN

KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

• Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia PP 26/2008 tentang RTRWN

• Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas)

KEDUDUKAN RTR KAWASAN PERBATASAN (Dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional)

KSN dgn sudut kepentingan ekonomi KSN dgn sudut kepentingan lingkungan KSN dgn sudut kepentingan sosbud KSN dgn sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi KSN dgn sudut kepentingan hankam

Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia (PP 26 Thn 2008)

STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN No

Rperpres RTR Kawasan Perbatasan

1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara 2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau – Kepulauan Riau 3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan 4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi TengahKaltim-Kaltara 5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat 7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku 8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua 9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas Perpres Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden Proses Penyusunan Draft Rperpres

Status RTR Kawasan Perbatasan Negara

Raperpres

Perpres 31/2015

Raperpres

Raperpres

Perpres 34/2015

Perpres 32/2015 Matek Perpres 33/2015 Perpres 179/2014

2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN PERBATASAN

MUATAN PERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA I

Ketentuan Umum (Pengertian & Ruang Lingkup Pengaturan)

II

Peran dan Fungsi RTR serta Cakupan

II I IV

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

V

Rencana Pola Ruang

VI

Arahan Pemanfaatan Ruang

Rencana Struktur Ruang

VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang VI II I X X

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

XI

Ketentuan Penutup

Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Ketentuan Peralihan

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di laut. Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan/distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah NKRI dengan negara tetangga. Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk: a. Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau b. seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pulau/Daratan

Kepulauan/Laut

Kecamatan Kabupaten

NKRI

Pulau Besar

Zona tambahan atau ZEE (200 Mil) LAUT TERITORIAL (12Mil dari pulau/pesisir)

Delineasi Wilayah : kecamatan termasuk wilayah kepulauan, dimana pulau terluar atau pesisir yg lansung berbatasan negara

12

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PEMBAGIAN ZONA PERAIRAN DALAM KAWASAN PERBATASAN NEGARA GARIS PANTAI

0 MIL

ZONA A1

12 MIL

BATAS LANDAS KONTINEN / ZEE

ZONA A2

TITIK PANGKAL

LANDAS KONTINEN Wilayah Kedaulatan

Hak2 Berdaulat

PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

PERAN Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara

FUNGSI Sebagai pedoman untuk: •

penyusunan rencana pembangunan di KPN

•

pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang KPN

•

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di KPN

•

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KPN

•

penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di KPN

•

pengelolaan KPN

•

perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KPN dengan kawasan sekitarnya

14

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TUJUAN a.

kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara tetangga

b.

kawasan berfungsi lindung Perbatasan Negara yang lestari  lindung lintas negara, keterkaitan ekosistem, keberadaan titik garis pangkal, sumber air

c.

Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing

 Tujuan penataan ruang untuk 9 KSN Kawasan Perbatasan Negara disesuaikan terhadap kondisi Geostrategi Nasional terhadap negara tetangga

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TUJUAN Tujuan I Kaw. fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, & ketertiban wilayah negara yang berbatasan

KEBIJAKAN

STRATEGI

Kebijakan I.A Penegasan dan penetapan batas wilayah negara

Strategi I.A.1 Menegaskan titik-titik koordinat di perbatasan darat

Kebijakan I.B Pengembangan prasarana dan sarana hankam

Strategi I.A.2 Menegaskan titik-titik garis pangkal di pesisir dan PPKT

Kebijakan I.C Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara

Strategi I.A.3 Menegaskan Batas Laut Teritorial & Batas Yurisdiksi Strategi I.A.4 IA4 Menetapkan Batas Laut Teritorial & Batas Yurisdiksi Strategi I.A.5 Meningkatkan kerjasama HANKAM

Tujuan II

Kebijakan II.A Kebijakan II.B

Strategi II.A.1 Strategi II.A.2 Dst....

Dst.... Tujuan III

Kebijakan III.A

Strategi III.A.1

Kebijakan III.B

Strategi III.A.2

Dst....

Dst....

DIJABARKAN

DIWUJUDKAN

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana sistem pusat permukiman •Pusat pelayanan utama •Pusat pelayanan penyangga •Pusat pelayanan pintu gerbang

Rencana sistem jaringan prasarana •Sistem jaringan transportasi •Sistem jaringan energi •Sistem jaringan telekomunikasi •Sistem jaringan sumber daya air •Sistem jaringan prasarana permukiman

17

RENCANA STRUKTUR RUANG  Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas:  pusat pelayanan utama: pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, berupa PKSN  pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara  pelayanan pintu gerbang: pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara

18

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan Papua

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT, Maluku, Malut-Papbar

Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT Pusat Kota di Pulau Tetangga

Kota Pelabuhan di Pulau Tetangga

Kerjasama

TETANGGA INDONESIA

Batas Negara

PKSN linkages

Pulau Utama Gugus Pulau

Gugus Pulau

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA Pusat pelayanan Utama

Pusat Pelayanan Penyangga -Haekesak -Wemasa

Pusat Pelayanan Pintu Gerbang

RTR Kawasan Perbatasan Negara di NTT

-PKSN Atambua -PKSN Kefamenanu -PKSN Kalabahi

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

-PKSN Long Pahangai -PKSN Paloh Aruk- PKW Putussibau -PKSN Long Nawang -PKSN Jagoibabang - PKW Taulumbis -PKSN Long Midang-PKSN Entikong - PKL yg ditetapkan dengan -PKSN Simanggaris-PKSN Jasa perda rtrw -PKSN Nunukan -PKSN Nangabadau

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Papua

-PKSN Jayapura -PKSN Tanah Merah -PKSN Merauke

-PKW Biak -PKW Arso -PKW Muting-Skou Mabo -PKW Sarmi -Oksibil

-Mindiptana -Biak -Skow -Sota -Hamadi -Waris -Batom

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Maluku UtaraPapua Barat

-PKSN Daruba -PKSN Sorong -PKSN Manokwari

-Sangowo -Kabare

-Berebere -Pulau Fani

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Maluku

-PKSN Dobo -PKSN Saumlaki -PKSN Ilwaki

-PKW Tual Langgur -Benjina

-Batugoyang -Weduar Fer -Larat -Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan BabarGugus Kepulauan Terselatan

-Motaain -Turiskain -Motamasin -Wini -

-Napan -Haumeni Ana -Oepoli -Maritaing

22

RENCANA POLA RUANG Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan & keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan

Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana peruntukan kawasan lindung

Rencana peruntukan kawasan Budi Daya Zona Budi Daya Zona Perairan (Zona A) (Zona B) 23

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan

1). Indikasi program Utama

pola ruang

2). Indikasi sumber pendanaa n

Kawasan Perbatasan

Arahan Pemanfaata n Ruang

Negara terdiri atas 5 tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam 4). Indikasi menetapkan prioritas waktu pembangunan pada Kawasan pelaksanaan Perbatasan Negara

3). Indikasi instansi pelaksana

berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat

Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG a. Arahan Peraturan Zonasi :

Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi :

1

Jenis kegiatan yg diperbolehkan, kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat, dan kegiatan yg tidak diperbolehkan

2

3

4

Intensitas pemanfaatan ruang

Prasarana dan sarana minimum

Ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus)

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG a. Arahan Peraturan Zonasi : Muatan arahan peraturan zonasi : 1).jenis kegiatan yg diperbolehkan, diperbolehkan dgn syarat, dan tidak diperbolehkan; 2)intensitas pemanfaatan ruang; 3) prasarana dan sarana minimum; 4).ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus) Contoh arahan PZ utk pusat pelayanan Utama :

a. Kegiatan yg diperbolehkan: kegiatan pelayanan CIQS, kegiatan hankam, keg.industri pengolahan, …. b. Kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat: kegiatan selain huruf a yg tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi

Jenis kegiatan

pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal

Prasarana dan sarana minimum

Intensitas pemanfaata n ruang

a. kebutuhan dasar (listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah & limbah) b. prasarana & sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan & terminal

a. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negaraprasarana b. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

Ketentuan khusus

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG b. Arahan Perizinan :





Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, pemprov, dan/atau pemkab/kota sesuai perda ttg RTRW kab/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yg didasarkan pd RTR Kawasan Perbatasan Negara

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif : Bentuk Insentif/Disinsentif Insentif

Disinsentif

Pemerintah kpd Pemda

• subsidi silang • kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah • penyediaan sarpras di daerah • pemberian kompensasi • penghargaan dan fasilitasi • publisitas atau promosi daerah

• pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah • pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis • pemberian status tertentu dari Pemerintah

Pemda kpd Pemda lainnya

• pemberian kompensasi • kompensasi pemberian penyediaan sarpras termasuk bantuan teknis • kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat • publisitas atau promosi daerah

• pengajuan pemberian kompensasi • pembatasan penyediaan sarpras termasuk bantuan teknis • pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang kpd investor yang berasal dari daerah penerima manfaat

Pemerintah dan/atau Pemda kepada Masyarakat

• • • • • • • •

pemberian keringanan pajak pemberian kompensasi pengurangan retribusi imbalan sewa ruang urun saham penyediaan prasarana dan sarana kemudahan perizinan

• pengenaan kompensasi • pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah • kewajiban memberi imbalan • pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis • pensyaratan khusus dalam perizinan

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG d. Arahan Pengenaan Sanksi:





Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara

bentuk sanksi : sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

INDIKASI PROGRAM DLMUTAMA RTR KAWASAN INDIKASI PROGRAM UNTUK PERBATASAN NEGARA PEMBANGUNAN PERBATASAN (Perwujudan Struktur Ruang)  Indikasi program utama perwujudan struktur ruang : A. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama B. pengembangan pusat pelayanan penyangga C. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang D. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbang E. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi F. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi G. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi H. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa embung, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai I. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah 41

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Pusat Permukiman WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

A1 : percepatan pengembangan PKSN Kalabahi A2 : percepatan pengembangan PKSN Atambua A3 : percepatan pengembangan PKSN Kefamenanu A4 : pengembangan Haekesak sbg pusat pelayanan penyangga A6 : percepatan pengembangan Maritaing sbg pusat pelayanan pintu gerbang A7 : percepatan pengembangan Motaain sbg pusat pelayanan pintu gerbang A8 : percepatan pengembangan Motamasin sbg pusat pelayanan pintu gerbang …dst

Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 42 dijabarkan pd dokumen RPI2JM

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Tranportasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

B1 : pemantapan jaringan jalan arteri primer Bolok-Tenau B2 : peningkatan & pemantapan jaringan jalan arteri priimer Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 43 dijabarkan pd dokumen RPI2JM

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program : INDIKASI Perwujudan Sistem Jaringan Energi

PROGRAM

WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

C1 : Pengembangan depo minyak dan gas bumi C2 : Pengembangan dan peningkatan PLTU Alor …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 44 dijabarkan pd dokumen RPI2JM

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

D1 : Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu D2 : Pengembangan GI Atambua …dst

Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

E1 : Pengembangan Embung Haekrit E2 : Peningkatan dan pemantapan DI Baus …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM

Peta Indikasi Program: A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

A01 : percepatan pengembangan PKSN Paloh-Aruk A02 : percepatan pengembangan PKSN Jagoibabang A03 : percepatan pengembangan PKSN Entikong …dst

INDONESIA

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

Peta Indikasi Program: B. Perwujudan Sistem Transportasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

B23

B1 : Pemantapan jaringan jalan Tanjung-Balai Karangan-Entikong-Batas Negara B2 : Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Tanah Hitam-Merbau-Temajuk B3 : Pengembangan dan peningkatan Galing-ArukBatas Negara di Kecamatan Sajingan Besar …dst

B38 B37

B7

B8

B22

B26

B36 B11

B3

B37

B13 B4

B14 B5

B15

B16

B6

B35 B26

B34 B31

B38

B28

B26

B34

B27

B25

B27 B26

B21

B1

B26

B26

B38 B26

B29

B31

B37

B19

B10

B24

B25 B35

B17

B12

B20

B31

B18

B2

B9

B30

B32

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan C6

C3 C9

WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

C1 : Pengembangan dan peningkatan Jaringan pipa transmisi gas bumi Natuna-Tanjung Api-PontianakPalangkaraya C2 :Pengembangan dan peningkatan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api C3 : Pemantapan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api …dst

C1

C2 C4

C8 C5

C7

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan D9

D1 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Paloh-Aruk D2 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Jagoibabang D3 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Entikong …dst

WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

D7 D1

D2

D3

D5 D4 D6

D10

D8

Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

c

E22/E23/ E24/E25

E1 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan Danau Sentarum E2 : Peningkatan dan pemantapan sumber air permukaan Danau Sentarum E3 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan pada WS Sesayap …dst

MULAI TAHAP IV

E2

E11/E12 /E13

E36 E33

E32 E35

E34 E3 E28

E20/E21

27 E9 E4 E6 E29/ E30

E8 E1 E7 E15/E16 E17/E18 /E19 E14 E26

E37 E31

INDIKASI PROGRAM INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN (Perwujudan Pola Ruang)  Indikasi program utama perwujudan pola ruang : A. pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat B. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan konservasi C. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam D. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan E. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan F. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura serta peternakan G. pengembangan kawasan hutan produksi H. pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral I. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi J. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari 52

RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT

Peta Indikasi program Perwujudan PolaPROGRAM Ruang : INDIKASI Perwujudan Kawasan Konservasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV

A1 : Pengembangan pengelolaan Suaka Alam Perairan Selat Pantar A2 : Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Kateri …dst

53

Peta Indikasi program Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Konservasi WAKTU PELAKSANAAN :

L1

RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan L1

L3

L1

L2

L1

MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV L2

L3 L4

L1 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi SAP Sambas dan SAP Sebatik L2 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi Cagar Alam Niyut-Penrissen L3 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi pantai berhutan bakau Sebagian dari wilayah: Kec.Paloh, Kec. Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, dll. …dst

4. KESIMPULAN

INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN KESIMPULAN PERBATASAN NEGARA

 Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu negara.  RTR Kawasan Perbatasan dapat menjadi dasar penyusunan program

sektoral

&

pelaksana

pembangunan

Kementerian/Lembaga.

56

Planning for All

Terima Kasih