RPJMD Kab Deli Serdang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan

pembangunan

harus

menyusun

rencana

pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan. Untuk selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bab III, Paragraf satu pasal 11 ayat 3. Rancangan Awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya. Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009-2014, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pembangunan

instrumen dan

pertanggungjawaban pertanggungjawaban

program-program anggaran,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan adanya indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur prestasi kerja yang telah ditetapkan. Dalam

masa

kepemimpinan

Bupati

terpilih

untuk

lima

tahun

mendatang, Kabupaten Deli Serdang akan menghadapi tantangan yang bersumber dari kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di masa yang akan datang.

Oleh

karena itu, janji Visi dan Misi Bupati masa kampanye, perlu dirumuskan sebagai suatu pedoman dasar (guidance) agar keadaan yang dicita-citakan dalam visi dan misi dapat dilaksanakan dalam kegiatan Pembangunan Daerah untuk jangka lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Konsep pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan agar hasilhasil pembangunan yang sudah dicapai dalam kepemimpinan yang lalu, mempunyai kesinambungan dengan kegiatan pembangunan untuk lima tahun kedepan dalam kerangka pembangunan jangka panjang sehingga permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan kedepan dapat terselesaikan secara keberlanjutan dan sistematis. Rencana Jangka Menengah mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, dengan skala prioritas yang akan

menuntun proses pelaksanaan pembangunan menuju tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan taraf pembangunan yang hendak dicapai. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang 20092014 merupakan kelanjutan dari proses pembangunan lima tahun sebelumnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian akademis yang diperlukan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain merumuskan perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan pembangunan juga ditentukan oleh peran kepemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi prasyarat bagi pemerintah kabupaten untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian

tujuan dan

cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten

perlu

pertanggungjawaban

menerapkan yang

tepat,

dan jelas,

mengembangkan dan

nyata,

sistem sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung

secara

berdayaguna,

bersih

berkesinambungan,

dan

akuntabel kepada para pemangku kepentingan khususnya kepada masyarakat. 1. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang

tahun 2009 - 2014 adalah untuk

menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih

pada saat kampanye Pilkada

2008, dalam bentuk

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap

SKPD di Kabupaten Deli Serdang lima tahun kedepan sebagai bagian dari proses Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Sedang. Adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, untuk mewujudkan

cita-cita

pembangunan

masyarakat

Kabupaten

Deli

Serdang. Selanjutnya RPJM Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

1.3. LANDASAN HUKUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2009 -2014 disusun atas dasar: a. Landasaan Idiil : Pancasila b. Landasan Konstitusional : 1.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

Sistem

(Lembaran

Nomor

104,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.

Peraturan

Pemerintah

Penyusunan

Rencana

Nomor Kerja

21

dan

Tahun Anggaran

2004

tentang

Kementerian

Negara/Lembaga; 7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Beserta Pelaksanaannya; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor …. Tahun 2010

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Deli Serdang; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor …. Tahun 2010 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Deli Serdang. c. Landasan Operasional : 1.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

2.

Surat

Edaran

Bersama

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam

Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. 1.4. HUBUNGAN

RPJMD

DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

LAINNYA Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2009-2014 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kedudukan dan fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai Dokumen Kerangka Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan dasar rujukan bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah

untuk

menyusun

Renstra

SKPD.

Selanjutnya

pemerintah menjabarkan RPJMD kedalam dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sedangkan masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja Tahunan berupa Renja SKPD. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun

2009-2014 disusun dengan sistematika sebagai

berikut : BAB I

Pendahuluan

berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika penulisan.

BAB II

Gambaran umum kondisi daerah

berisi tentang kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial dan budaya daerah, sarana dan prasarana, pemerintahan umum, perkembangan, penyelenggaraan otonomi daerah, issue dan permasalahan strategis daerah

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Pendanaan Berisi Tentang Arah Pembangunan Ekonomi

berisi tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, arah pembiayaan daerah dan kebijakan umum anggaran

BAB IV

Analisis Lingkungan Strategis berisi tentang analisis lingkungan internal

berisi tentang analisis lingkungan external, faktor-faktor penentu kunci keberhasilan, langkah – langkah strategis, analisis skala prioritas

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan

berisi tentang Strategi pembangunan daerah dan Arah Kebijakan pembangunan daerah

BAB VII

Program Pembangunan Daerah

berisi tentang prioritas pembangunan dan program menurut urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

BAB VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

berisi tentang matriks rencana tindak pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2009 – 2014

BAB IX

Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan

berisi tentang keadaan Kaedah Pelaksanaan

Transisi

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, dan

dalam

hirarki

berikutnya

adalah

salah

satu

daerah

dari

33

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tatanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang diselaraskan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya kabupaten baru yakni

Kabupaten Serdang Bedagai sesuai

dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi 2.497,72 Km², yang terhampar mencapai 3,34 persen dari luas Sumatera Utara.

dan

Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak pada posisi 02057’ s/d 3016’ Lintang Utara dan 98033’ s/d 99027’ Bujur Timur. Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas administratif sebagai berikut: o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka; o Di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun; o Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan o Di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat Di awal pemerintahannya Kota Medan menjadi pusat pemerintahan, karena memang dalam sejarahnya sebagian besar wilayah kota Medan adalah “Tanah Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an, pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera lebih kurang 30 kilometer dari Kota Medan yang telah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Deli Serdang. Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara antara 4 hingga 71 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan STM Hulu yakni 71 kilometer. Secara topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak di daerah pantai timur Sumatera utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut, dengan pembagian wilayah bedasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

•

Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut, seluas 88%

dari total terletak di seluruh kecamatan

kecuali Kecamatan Gunung Meriah •

Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m di atas permukaan laut, seluas 11% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru.

•

Daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut, seluas 1% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru. TABEL 2.1 NAMA IBUKOTA KECAMATAN DAN JARAK IBUKOTA KECAMATAN KE LUBUK PAKAM DAN LUAS WILAYAH Jarak ibukota Nama Banyak Banyak Luas Kecamatan kec. Ke ibukota desa kelurahan wilayah Lubuk Pakam 1 2 3 4 5 6

01. Gunung Meriah 02. STM Hulu 03. Sibolangit 04. Kutalimbaru 05. Pancur Batu 06. Namorambe 07. Biru-biru 08. STM Hilir 09. Bangun Purba 10. Galang 11. Tg. Morawa 12. Patumbak 13. Deli Tua 14. Sunggal 15. Hamparan Perak 16. Labuhan Deli 17. P. Sei Tuan 18. Batang Kuis 19. Pantai Labu 20. Beringin 21. Lubuk Pakam 22.Pagar Merbau

G.Meriah Tiga Juhar Sibolangit Kutalimbaru Pancur Batu Namorambe Biru-Biru Talun Kenas B. Purba Galang Tg. Morawa Patumbak Deli Tua Sunggal Hp. Perak Helvetia Tembung Batang Kuis Pantai Labu Beringin Lubuk Pakam Pagar Merbau

12 20 30 14 25 36 17 15 24 28 25 8 3 17 20 5 18 11 19 11 6 16

---------1 1 -3 ---2 ---7 --

403

380

14

Jumlah/Total Sumber : Deli Serdang dalam Angka 2007

65 71 71 54 48 48 55 37 25 18 12 46 42 40 56 52 42 12 11 6 -4

76,65 223,38 179,96 174,92 122,53 62,30 89,69 190,50 129,95 150,29 131,75 46,79 9,36 92,52 230,15 127,23 190,79 40,34 81,85 52,69 31,19 62,89

-- 2.497,72

Secara umum keadaan iklim di Kabupaten Deli Serdang tidak

berbeda

dengan keadaan di Sumatera Utara. Terdapat dua musim yang utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan suhu rata-rata perbulan minimun 23,9 ° C dan maksimun 32, 4 ° C.

2.2. PEREKONOMIAN DAERAH Seiring adanya berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan berbagai kebijakan pembangunan daerah yang cukup terkendali, membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampai dengan tahun 2008 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang relatif stabil dan semakin membaik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 5,45% menjadi sebesar 5,82% pada tahun 2008, sedangkan laju inflasi yang cenderung menurun dari 6,28% pada tahun 2006 menjadi sebesar 6,13% pada tahun 2007 dan cenderung menaik pada tahun 2008 sebesar 6,46%. Pertumbuhan ekonomi Deli Serdang didorong oleh seluruh sektor ekonomi terutama disumbangkan oleh lima sektor terbesar yaitu: sektor industri sebesar 45,11%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

20,13%, sektor pertanian 15,29% sektor jasa-jasa 10,95%, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 2,26%,. Rata-rata pendapatan perkapita pertahun menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan naik mulai dari Rp.10,356,240,98 pada tahun 2004 hingga mencapai sebesar Rp. 20,157,124.08 pada tahun 2008. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut,

mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

TABEL 2.2 DATA PERTUMBUHAN EKONOMI, PDRB, INFLASI KUMULATIF DAN PENDAPATAN PERKAPITA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008 No 1

2

3 4

Indikator makro Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (persen) PDRB Atas Dasar Berlaku (juta Rupiah) Inflasi Kumulatif Pendapatan perkapita (RP)

2004

2005

2006

2007

2008

4.08

4.97

5.45

5.74

5.82

15.861.076,59

19.136.227,10

21,459,069.56

26,041,990.00

30,166,830.00

6.28

6.13

15,449,619.65

17.559.157,06

10,356,240.98

12,191,490.71

13,231,921.29

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Deli Serdang 2004-2009

Selanjutnya untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dalam kurun tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.3 DATA PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI, PDRB, INFLASI KUMULATIF DAN PENDAPATAN PERKAPITA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014 No 1

2

3 4

Indikator makro Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (persen) PDRB Atas Dasar Berlaku (juta Rupiah) Inflasi Kumulatif Pendapatan perkapita (Rp)

Sumber : Data Olahan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.94

5.96

6.1

6.23

6.38

6.52

35,444,757.55

41,646,100.63

48,932,418.14

57,493,535.03

67,552,487.61

79,371,334.18

6.46

6.5

6.58

6.66

6.74

6.82

23,860,265.75

28,243,725.62

33,432,487.52

39,574,496.54

46,844,877.31

55,450,927.30

Peningkatan PDRB Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kontribusi beberapa sektor yang mempengaruhi PDRB tersebut. Jika membandingkan kontribusi setiap sektor terhadap jumlah PDRB di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2008 terlihat bahwa sektor primer menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun kontribusinya terhadap PDRB yakni 11,75%. Sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi sebesar 10,80%.

Satu hal yang menarik untuk diungkapkan adalah tingginya kontribusi sektor sekunder pada tahun 2008 yakni 51,44%. Berdasarkan hasil analisis awal, pada tahun 2004 sektor industri menyumbangkan 45,11% terhadap PDRB. Hal ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun sehingga diproyeksikan pada tahun 2014 sektor sekunder secara keseluruhan akan memberi kontribusi 57% terhadap PDRB lebih besar dibandingkan sektor tersier yakni 37,65%.

Semakin besarnya kontribusi sektor sekunder menunjukkan bahwa sasaran program pada sektor ini akan semakin efektif dan mengisyaratkan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Deli Serdang cenderung berkembang menjadi kota industri pengolahan dan jasa. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.4 ini. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten

Deli

Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memberikan dampak positif pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah.

TABEL 2.4 DATA KONTRIBUSI PER SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB KABUPATEN DELI SERDANG (HARGA BERLAKU) TAHUN 2004 – 2014 SEKTOR

2004

2005

2006

2007*)

2008**)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PRIMER PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SEKUNDER INDUSTRI LISTRIK, GAS & A. MINUM BANGUNAN TERSIER PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN

16.12 15.29

14.25 13.34

13.24 12.19

12.13 11.13

11.75 10.82

10.60 9.74

9.57 8.76

8.64 7.89

7.79 7.10

7.04 6.39

6.35 5.75

0.83 47.55 45.11

0.91 48.82 46.22

1.05 51.96 49.38

1 51.2 48.8

0.93 51.44 49.1

0.86 52.26 50.15

0.80 53.12 51.22

0.75 54.03 52.32

0.70 54.98 53.44

0.65 55.97 54.58

0.60 57.00 55.75

0.3 2.14 36.32

0.26 2.34 36.89

0.26 2.32 34.79

0.23 2.17 36.67

0.22 2.12 36.77

0.20 1.91 36.89

0.18 1.72 37.01

0.16 1.55 37.16

0.14 1.39 37.31

0.13 1.25 37.47

0.12 1.13 37.65

20.91

21.51

19.11

21.54

21.66

21.93

22.20

22.48

22.76

23.04

23.33

2.21

1.97

1.87

1.69

1.6

1.48

1.36

1.26

1.16

1.07

0.99

2.26 10.94

2.21 11.2

2.23 11.58

2.21 11.23

2.33

11.18

2.35 11.13

2.37 11.08

2.39 11.03

2.41 10.98

2.43 10.93

2.45 10.88

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.0

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA - JASA PDRB / GRDP *) Angka revisi

**) Angka Sementara Sumber: DDA dan statistic Kab. Deli Serdang 2008, dan hasil olahan

2.2.1

Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang

di bidang

Ketenagakerjaan termasuk dalam urusan wajib penduduk dan tenaga kerja, dilaksanakan untuk peningkatan perluasan kesempatan kerja; Peningkatan kualitas dan diversifikasi ketrampilan tenaga kerja; Peningkatan hubungan

industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; dan Peningkatan pengelolaan program transmigrasi. Penduduk Kabupaten Deli Serdang menurut BPS sensus penduduk tahun 2007 berjumlah 1.686.366 jiwa, meningkat sebesar 9,52% apabila dibanding tahun 2004 sebesar 1.539.697 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,05% dihitung dari tahun 2000 sampai 2007 Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja tercatat sebanyak 744.712 jiwa pada tahun 2007. Jumlah angkatan kerja tahun 2005 tercatat sebanyak 698.716 orang, sedangkan jumlah yang bekerja sebanyak 587.927, sehingga jumlah pencari kerja (penganggur) sebanyak 110.789 orang. Untuk tahun 2007, angkatan kerja tercatat sebanyak 744,712 orang, sedangkan jumlah yang bekerja sebanyak 626,631, sehingga jumlah pencari kerja (penganggur) sebanyak 119,081 orang, lihat tabel 2.6.

Jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun cenderung meningkat sebagai konsekuensi dari pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagian besar angkatan kerja Kabupaten Deli Serdang bergerak di sektor pertanian (33,91%), perdagangan (17,12%) dan industri pengolahan (14,45%), jasa-jasa ( 15,56%) dan angkatan kerja di sektor lainnya (1,.96%).

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup signifikan. Permasalahan yang timbul akibat peningkatan jumlah tenaga

kerja

ini

diantaranya

masih

tingginya

angka

pengangguran.

Meningkatnya jumlah pengangguran setengah terbuka berpotensi dalam menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan karena kesempatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Disamping itu tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, tidak mampu bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja.

TABEL 2.5

GAMBAR.2.1

KOMPOSISI PENDUDUK BEKERJA MENURUT MATA PENCARIAN Pertanian

15.56

Pertambangan/Penggalian

0.26

1.21 6.26

33.91

Industri Pengolahan

17.12 10.41

0.76

0.06 14.45

Listrik, Gas, Air Minum Bangunan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang 2007

Prdgngn Bsr, Eceran, Rmh Mkn Htl

TABEL 2.6

Pengangkutan Dan Komunikasi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah Dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan Lainnya

TABEL 2.7

Sumber Deli Serdang dalam angka 2007

TABEL Indikasi Kesejahteraan Sosial Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% Penduduk Miskin

5,05

4,87

4,69

4,51

4,33

4,15

IPM

74,4

74,7

75,1

75,6

77,7

77,8

% Pengangguran Terbuka

9,36

9,22

9,08

8,80

8,52

8,24

Sumber : BPS Kab.Deli Serdang. 2010

2.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang perkoperasian

termasuk

dalam urusan

wajib

koperasi

dan UKM,

dilaksanakan untuk peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah; peningkatan struktur permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan peningkatan manajemen koperasi, usaha kecil dan menengah. Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Koperasi Pengusaha Ekonomi Menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, serta membawa dampak positif antara lain dengan meningkatnya

jumlah tenaga kerja yang dapat

menampung atau bekerja di sektor Usaha kecil.

Perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan koperasi dan UKM yang mampu bertahan pada saat krisis ekonomi serta terus berkembang dari tahun ke tahun.

TABEL 2.8 PERKEMBANGAN KOPERASI

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Deli Serdang 2008

TABEL 2.9 PERKEMBANGAN USAHA KECIL

TABEL 2.10 PERKEMBANGAN USAHA MENENGAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UKM lima tahun kedepan yaitu: belum kondusifnya citra koperasi di mata masyarakat, terbatasnya SDM pengelola koperasi, terbatasnya sumber dan jumlah permodalan koperasi, terbatasnya jaringan usaha, permasaran dan akses terhadap sumber permodalan, rendahnya penguasaan teknologi, serta belum berkembangnya pengelolaan UKM. 2.2.3. Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang penanaman

modal

masuk

dalam

urusan

wajib

Penanaman

Modal,

dilaksanakan untuk peningkatan promosi investasi PMA dan PMDN, pada Kantor Penanaman Modal. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan penanaman modal adalah

belum adanya kebijakan investasi yang kondusif sehingga minat

swasta dan masyarakat untuk menanam investasi masih rendah. Dalam mengatasi masalah tersebut dan mewujudkan

pelayan prima pada

penanaman modal maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 999 tahun 2007, tentang Standard Pelayanan Minimal Pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) kabupaten Deli Serdang, kemudian diikuti dengan keputusan Bupati Deli Serdang nomor 807 tahun

2008 tentang Pendelegasian Penandatangan Izin Usaha Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Deli Serdang kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedakab. Deli Serdang, dan menetapkan pendelegasian penandatangan legalisir UPPT Kabupaten Deli Serdang kepada kepala kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang. TABEL 2.11 JENIS IZIN YANG DILELUARKAN PADA UPPT

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa di Desa dapat dibentuk Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

yang

berperan

sebagai

mitra

kerja

Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan makna ”Pemberdayaan masyarakat,

masyarakat,

serta

pembangunan”.

menumbuhkan

meningkatkan

peran

prakarsa aktif

dan

kreativitas

masyarakat

dalam

Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk membina dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat senantiasa sejalan dengan kepentingan masyarakat. SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, bahwa SKPD BPM adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. ”Terwujudnya masyarakat Berdaya, Mandiri melalui peningkatan

Dengan visi

kwalitas kelembagaan dan Pemerintahan Desa”.

2.2.5. Pertanian Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah agraris dimana sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting. Berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian penduduk penduduk

tahun 2008 di Kabupaten Deli Serdang 35 %

bermata pencaharian pertanian dan merupakan yang tertinggi

dibanding sektor lainnnya seperti industri, perdangangan dan lain-lain sehingga sektor pertanian diharapkan tetap merupakan sektor utama untuk mendorong laju perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Dari

luas wilayah Kabupaten Deli Serdang tersebut terdapat lahan pertanian

sekitar 214.797 hektar. Ini menggambarkan bahwa ± 86% wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan lahan pertanian yang di dalamnya termasuk lahan sawah dan bukan sawah yaitu tanaman pangan hortikultura, perkebunan, tegal, ladang, tambak, kolam, padang penggembalaan dan lain-lain. Sementara itu lahan sawah seluas 43.106 hektar (± 17% dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang) terdiri dari sawah irigasi dan non irigasi. TABEL 2.12 LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 -2008.

Pada tahun 2008 luas areal perkebunan di Kabupaten Deli Serdang meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,56%. Tahun 2007 luas areal perkebunan masih 34.918,74 hektar, namun pada tahun 2008 menjadi 35.463,95 hektar (Tabel 2.12). Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa animo masyarakat untuk berkebun masih besar. Dengan potensi luas areal perkebunan

rakyat

tersebut

ditambah

dengan

program-program

pembangunan di bidang perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang diharapkan produksi tanaman perkebunan rakyat semakin tinggi baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Secara umum populasi ternak di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama populasi sapi potong, kambing dan domba (Tabel 2.13). Keberhasilan ini tidak terlepas dari peranan Dinas Pertanian dan masyarakat peternak dalam menerapkan teknologi di bidang peternakan seperti inseminasi buatan pada sapi dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit pada ternak. Hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani. TABEL 2.13 POPULASI TERNAK DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 -2008

Untuk lima tahun terakhir produksi padi mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,05% ( rata-rata 5 tahun ), hal ini disebabkan karena adanya pergeseran waktu tanam ( iklim ) dan perbaikan irigasi, demikian juga untuk produksi palawija. Namun demikian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 diperkirakan untuk tetap berswasembada beras, walaupun jumlah kenaikan penduduk ( kebutuhan beras) masih tetap tidak terimbangi dengan kenaikan produksi. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang bersama dengan masyarakatnya bertanggung jawab akan hal itu. Produksi Pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesiapan saprodi (benih/ bibit,

pupuk

dan

obat-obatan)

dan

infrastruktur

pertanian

(irigasi

dan

jalan usaha tani). Dewasa ini penggunaan benih/bibit unggul oleh petani belum berjalan seperti yang diharapkan. Pada umumnya benih/bibit yang digunakan tidak bersertifikat dan dihasilkan sendiri. Sementara pengadaan pupuk ( kimia ) sangat terbatas dengan harga relatip mahal, dan jaringan irigasi saat ini belum memadai.

TABEL 2.14 TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009

Secara umum produktivitas (kw/ha/tahun) tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2004 sampai 2008 meningkat dan hal ini juga diharapkan terjadi peningkatan pada 5 tahun kedepan, terutama produktivitas padi sawah, padi ladang, ubi kayu, kacang tanah, jagung dan kacang hijau.

TABEL 2.15 PROYEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 – 2014

TABEL 2.16 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

Seiring dengan bertambahnya luas areal perkebunan rakyat di Kabupaten Deli Serdang maka produksi tanaman perkebunan pun semakin bertambah, misalnya produksi kelapa sawit, kakao. Namun pada tanaman tebu, produksi pada tahun 2008 menurun dibanding tahun 2007, di mana pada tahun 2008 tanaman tebu yang dipanen sudah dalam keadaan TR3 dan TR4 sehingga

produksi tebu semakin menurun. Penambahan luas areal pertanaman tebu pada tahun 2008 meningkat karena adanya bantuan bibit dari pemerintah. Pada tahun 2005 produksi tebu hanya 60,40 ton karena luas areal tebu yang produksi hanya 10 ha dari luas areal 211 hektar. Selanjutnya kebijakan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar telah membawa imbas kepada Sektor Pertanian khususnya Sektor Perkebunan. Saat ini penebangan komoditi perkebunan seperti : kelapa, durian semakin banyak dan bila tidak diantisipasi 3 (tiga) tahun Ditinjau dari produktivitasnya, tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2008 meningkat cukup pesat bila dibanding produktivitas tanaman perkebunan tahun sebelumnya terutama pada tanaman kelapa sawit, kopi, pinang. Produktivitas tanaman kakao pada tahun 2008 menurun dibanding tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran luas areal dari Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) dan Tanaman Tidak Menghasilkan ( TTM ) ke luas areal Tanaman Menghasilkan ( TM ) yaitu pada tahun 2007 luas TM 5.309,77 ha dan pada tahun 2008 luas TM 5.528,45 ha, sehingga pergeserannya ± 218,68 ha. Hal ini berpengaruh kepada jumlah produksi/hektar ( produktivitas ), di mana produksi tanaman yang baru menghasilkan masih relatif rendah, sehingga produktivitas tanaman ( produksi/ luas TM ) akan semakin menurun.

Dan diharapkan pada 5 tahun kedepan terjadi peningkatan dengan program – program pada dinas pertanian sesuai dengan estimasi tahun 2009 -2014.

TABEL 2.17 PROYEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 - 2014

TABEL 2.18 JUMLAH PRODUKSI TELUR, SUSU DAN DAGING DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Selama lima tahun terakhir ( tahun 2004 s/d 2008 ) produksi susu sapi meningkat pesat, begitu juga dengan produksi daging domba dan kambing.

Jika dibandingkan antara tahun 2007 dengan 2008 produksi daging domba meningkat sebesar 161%, sedangkan produksi daging kambing meningkat sebesar 55% dan produksi susu sapi meningkat 4,7% ( Tabel 2.18 ). Angka angka ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian di bidang peternakan cukup baik. Seiring dengan pertambahan penduduk Kabupaten Deli Serdang kebutuhan akan pangan asal hewani akan meningkat pula. Oleh karena itu program/ kegiatan pemerintah di bidang peternakan ini akan tetap ditingkatkan. Sehingga proyeksi dari tahun 2009 – 2014 dapat tercapai. TABEL 2.19 JUMLAH PRODUKSI PERTERNAKAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 – 2014

Untuk meningkatkan produksi pertanian dari segi kuantitas dan kualitasnya, perlu kita tingkatkan sarana dan prasarana di bidang perkebunan seperti perbaikan jalan produksi pertanian penyediaan bibit unggul pertanian dan lain-lain.

TABEL 2.20 KONDISI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (JALAN USAHA TANI JARINGAN IRIGASI DESA, JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI DAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN) DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 SERTA ESTIMASI PERBAIKAN SAMPAI TAHUN 2014

Jalan Usaha Tani ( JUT ) merupakan salah satu sub kegiatan Pembangunan Sarana

dan

Prasarana

Pasar

Kecamatan/Pedesaan

Produksi

Hasil

Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Sejak tahun 2006 s/d 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan rehabilitasi JUT sepanjang 22 km di beberapa kecamatan. Namun demikian volume JUT yang butuh perbaikan masih tinggi yaitu 120,5 km.Jaringan Irigasi Desa ( JIDES ) merupakan salah satu sub kegiatan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. Selama tiga tahun terakhir ( tahun2006 s/d 2008) Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan rehabilitasi JIDES di beberapa kecamatan sepanjang 1.510 hektar. Namun demikian masih 4.340 hektar lagi JIDES yang perlu diperbaiki. Demikian juga Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) yang sudah diperbaiki baru sepanjang 3.857 hektar, sementara itu yang rusak mencapai 21.425 hektar .Jalan produksi perkebunan juga merupakan salah satu sub kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana

Pasar

Kecamatan/Pedesaan

Produksi

Hasil

Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan. Pada tahun 2008 telah dilakukan rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan sepanjang 2,5 km. In masih sangat kecil dibanding dengan kebutuhan yang mencapai 36,5 km. Jadi masih 34 km lagi yang perlu perbaikan. TABEL 2.21

Sektor pertanian, yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan selama tahun 2004-2007 memberikan kontribusi terbesar keempat

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dibandingkan kontribusi dari sektor lainnya, yaitu sekitar 11.17 %.

2.2.6 Kehutanan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayahnya + 249.772 Ha, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas + 80.083,68 Ha (32,06 %) merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Dari luas kawasan hutan tersebut sebagian besar berfungsi lindung sebagai penyangga sistem kehidupan untuk wilayah Deli Serdang dan Kodya Medan. TABEL 2.22 HUTAN MENURUT FUNGSINYA No

Jenis Hutan Menurut Fungsinya

Luas

Ket.

Hutan (Ha) 1.

Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

2.

Hutan Lindung

7.465,18

3.

Hutan Produksi Terbatas

7.654,28

4.

Hutan Produksi

41.843,27

5.

Hutan Konversi

936,08

Luas Hutan

22.184,87

80.083,68

Sumber Data : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan

di Wilayah Propinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan hasil perhitungan GIS, panjang batas luar kawasan hutan di Kabupaten Deli Serdang adalah + 225 Km dan dari total panjang batas luar tersebut baru + 27 Km yang ditata batas. Berdasarkan hasil kajian kriteria penetapan lahan kritis dari Ditjen RLPS, lahan kritis di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah seluas 63.350,51 Ha yang tersebar di kawasan hutan lindung seluas 18.812,44 Ha, kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 16.628,65 Ha dan kawasan budidaya pertanian seluas 27.909,42 Ha dengan kriteria kritis seluas 9.327,43 Ha, agak kritis seluias 30.777,22 Ha dan potensial kritis seluas 23.245,86 Ha.

Hasil kajian terhadap citra landsat yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan tahun 2003, diperoleh indikasi bahwa kawasan hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi di Kabupaten Deli Serdang adalah Prioritas I pada DAS Ular seluas 37.982,60 Ha, Prioritas II pada DAS Belawan, Deli, Percut, Belumai dan DAS Padang seluas 129.887,98 Ha dan Prioritas III pada DAS Bah Hapal seluas 1.060,30 Ha.

Adanya data lahan kiritis secara digital merupakan modal dasar untuk melaksanakan dan memprogramkan : 1)

Kegiatan GN-RHL/Gerhan yang telah dicanangkan pemerintah.

2)

Proyek CDM Kehutanan, Clean Development Mechanism atau Mekanisme Pembangunan Bersih.

3)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang telah diprogramkan oleh Departemen Kehutanan pada areal hutan produksi yang tidak produktif, dimana Kabupaten Deli Serdang mempunyai areal seluas + 49.497 Ha.

Penyebab kerusakan hutan dan lahan karena aktivitas`manusia adalah berupa: penebangan hutan illegal, kebakaran hutan, perambahan hutan, eksploitasi hutan dan lahan secara berlebihan, penggunaan dan pemanfaatan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air.

2.2.7. Energi dan Sumberdaya Mineral Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pertambangan dan energi termasuk dalam urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral dilaksanakan untuk Pemerataan listrik masuk desa dan Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral. SKPD yang menangani urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Cipta Karya dan

Penyedian energi listrik untuk kebutuhan RT, industri komersial dll sampai dengan tahun 2009 secara nasional masih mengalami defisit sehingga hal ini menyebabkan salah satu faktor rendahnya laju investasi di Kabupaten Deli Serdang. Penyediaan energi listrik di Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam rangka peningkatan pasok energi listrik untuk berbagai kebutuhan di Kabupaten Deli Serdang, diharapkan PLN dapat meningkatkan kapasitasnya. Potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yang sudah dikelola atau sudah di keluarkan izin pertambangannya adalah bahan tambang galian gol “C” yaitu berupa pasir, batu dan tanah timbun. Ada beberapa kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang golongan “C” antara lain , pasir laut di Kecamatan Pantai Labu, pasir, batu dan tanah timbun di Kecamatan Kutalimbaru, Bangun Purba, STM Hilir, Galang, Sibiru-Biru, Namorambe. Pengangkutan bahan galian gol “C” ini telah menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan. 2.2.8. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang berasal dari produksi perikanan tangkap (Perikanan laut dan perairan umum), produksi perikanan budidaya (budidaya air payau/pertambakan, budidaya laut dan budidaya air tawar). Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2004-tahun 2008 produksi perikanan tangkap masih mendominasi produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang, dengan jumlah produksi tahun 2008 sebesar 18.684,67 ton. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 sebesar 5.364,36 ton atau 22,31 % dari produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang.

Perkembangan Produksi perikanan budidaya air payau/pertambakan masih mengalami tekanan yang cukup berat terutama faktor penyakit udang (viruss

disease) yang sampai saat ini belum ditemui teknologi untuk mengatasinya. Namun untuk mengatasi dilakukan perbaikan ekologi di sepanjang pesisir pantai melalui penanaman hutan mangrove (pohon bakau) dan mensosialisasi budidaya rumput laut jenis Glasilaria yang diyakini akan mampu menstabilkan kondisi kualitas air.

Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang pada kurun waktu lima tahun dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baik dari Perikanan tangkap (nelayan) maupun perikanan budidaya (pembudidaya) termasuk juga hasil ikutan dari produk perikanan tersebut yaitu di bidang industri pengolahan ikan dan perdagangan produk perikanan. Pada tahun 2008 dari Sektor Perikanan dan Kelautan terserap tenaga kerja sebanyak

13.258 orang.

Penyerapan tenaga kerja

kegiatan perikanan budidaya dapat ditingkatkan lagi dengan memperluas areal pembudidayaan ikan. Kendala utama untuk perluasan areal disamping permodalan juga sangat menentukan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pensuplaian air/irigasi yang saat ini sangat tergantung dengan irigasi untuk pertanaman padi sawah. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan pensuplaian air/irigasi yang khusus untuk peruntukan kawasan perikanan budidaya. Produksi Perikanan Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk konsumsi masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi dan kesehatan hidup juga ditujukan untuk pemasaran ekspor.

Konsumsi per kapita masyarakat terhadap

komoditas ikan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 sebesar 26,06 kg. Perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan revitalisasi perikanan.

Berikut disajikan tabel potensi dan perkembangan produksi perikanan budidaya dan penangkapan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. TABEL 2.23 POTENSI DAN PERKEMBANGAN PERIKANAN KABUPATEN DELI SERDANG DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN TERKHIR (2004 – 2008)

2004

2005

Tahun 2006

2007

2008

65 km 15.981,6 ton

65 km 16.677,7 ton

65 km 17.097,31 ton

65 km 18.396,10 ton

65 km 18.684,67 ton

3.997,0 ton

3.526,9 ton 1,196 ton

3.527.0 ton

3.703,28 ton

3.979.74 ton

1,203 ton

0,56 ton 1,251 ton

0,62 ton 1,384 ton

1.125,75 Ha

1.241,25 Ha

1.241,25 Ha

518.7 Ha 39,80 Ha 1.077 Ha

1.100,3 Ha 642,2 Ha 41.36 Ha 1.077 Ha

648,42 Ha 45,60 Ha 1.077 Ha

653,89 Ha 58,43 Ha 1.128 Ha

659,38 Ha 57,60 Ha 1.128 Ha

1.065 unit 638 unit

639 unit 1.016 unit

1.115 unit 563 unit

1.117 unit 536 unit

1.105 unit 533 unit

993 unit 113 unit -

1.162 unit 55 unit -

526 unit 472 unit -

524 unit 521 unit 4 unit

546 unit 545 unit 4 unit

6.864 org 1.626 org 433 org 893 org

8.678 org 2.235 org 460 org 1.016 org

8.973 org 2.791 org 267 org 1.111 org

8.955 org 2.985 org 245 org 1.066 org

8.958 org 2.987 org 243 org 1.070 org

Konsumsi per kapita 22,80 kg 23,59 kg 24,25 kg 25,17 kg Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Deli Serdang Tahun 2008

26,06 kg

No. 1.

Uraian Produksi Perikanan - Panjang garis pantai - Perikanan Laut

2.

3.

Budidaya Air Payau/Pertambakan Budidaya laut Budidaya Air Tawar

Luas Budidaya Perikanan dan Perikanan Perairan Umum - Budidaya Air Payau/Pertambakan - Kolam Ikan - Mina Padi/Sawah - Perairan Umum Perahu/Kapal Penangkap ikan - Perahu Tanpa Motor * Kecil * Sedang - Kapal Motor * < 5 GT * 5 – 10 GT * > 10 GT

758 ton

1.056,4 Ha

4. Nelayan dan Pembudidaya Ikan -

5.

Nelayan Laut * Waktu Penuh * Sambilan Nelayan Perairan Umum Pembudidaya Ikan

2.2.9 Perindustiran dan Perdagangan Penyelenggaraan Urusan Pilihan PerindustiranPerdagangan, dilaksanakan untuk Meningkatkan unit usaha, jumlah dan nilai investasi serta jumlah produksi

rata-rata 1,10

% pertahun. Mengembangkan jaringan informasi

produksi dan pasar serta perluasan pangsa pasar lokal dan regional, Meningkatkan pengembangan pasar dan sistem distribusi barang dan jasa, Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen. Di Indonesia industri pengolahan dibagi menurut jumlah tenaga kerjanya yaitu berskala besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data industri besar dan sedang dikumpulkan oleh BPS sedangkan data industri kecil dan rumah tangga diperoleh dari dinas Kopperindag dan penanaman modal Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2007 perusahaan industri besar di Deli Serdang berjumlah 171 perusahaan sedangkan industri sedang berjumlah 153 perusahaan.

Sektor

industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kabupaten Deli Serdang mempunyai kontribusi yang signifikan. Tahun 2008, kontribusi sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan total PDRB sebesar 1.70 %, terbesar disusul sektor jasa-jasa . Jika melihat perkembangan sektor industri selama lima tahun terakhir maka diketahui sektor industri sudah cukup stabil. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis, kinerja sektor industri sudah lebih baik sesuai dengan besaran pada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini tentu berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang didukung oleh segenap masyarakat.

Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa kawasan

industri dan zona

industri yaitu Kawasan insustri Medan II di kecamatan Percut Sei Tuan, Kawasan industri Medan Star di kecamatan Tanjung Morawa, Kawasan industri Hamparak Perak di kecamatan Hamparan Perak, Kawasan Industri Deli Serdang di kecamatan Percut Sei Tuan. Rencana pengembangan dan beberapa zona industri yang terdapat di kecamatan Sunggal, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua dan Bangun Purba.

TABEL 2. 24 BANYAKNYA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA SERTA NILAI HARGA RIEL MENURUT SEKTOR INDUSTRI (FORMAL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Nilai

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang Usaha Industri Pengalengan Kepiting dan Biota Perairan Industri Minyak Makan dari Inti Sawit Industri Minuman Suplemen dari Kelapa Industri Minyak Makan Nabati Industri Penggilingan Jagung Industri Penggilingan Tepung Beras, Lada, Merica, dll Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi Industri Pengupasan dan Pembersihan Pinang Industri Pengolahan Tepung Ikan dan Tepung Udang Industri Roti dan Sejenisnya Industri Pengolahan Kopi / Kopi Instan / Kopi Bubuk Industri Tauco Industri Tahu / Tahu Basah Industri Kerupuk dan Sejenisnya Industri Makanan Linnya / Chiki / Makanan Snack / Jelly Industri Minuman Ringan beraroma Industri Air Minum dalam Kemasan

Unit Usaha

Tenaga Kerja

(Rp. 000)

Investasi

Produksi

Bahan Baku Penolong

1

40

470000

3246000

1832100

1

7

120000

150000

16000

2 1 -

10 48 -

80000 1360000 -

65000 7060000 -

34000 3480000 -

-

-

-

-

-

1

11

190000

321000

170000

1

20

190000

215000

105000

2

131

395000

1240200

670700

1 2

11 5 19

250000 70000 275000

109000 181500 885000

49500 99000 439000

2

50

1750000

4593000

2494000

1

12

150000

180000

961600

3

86

1015000

5490000

881900

-

2 -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Industri Mie Industri Pakaian Jadi / Baby Set dan Orang Dewasa Industri Sepatu harian Industri Penggergajian Kayu / Moulding Industri Menir/Bedak Industri Barang dari Kayu Industri Kertas Tissue Industri Kertas Budaya Industri Kotak dari Karton Industri Percetakan / Kertas Surat Industri Percetakan / Amplop / Kertas Komputer Industri Pengolahan Aspal / Hot Mix Industri Kimia Dasar Organik / Minyak Pencegah Karat Industri Lilin Industri Pupuk Industri Cat Industri Sabun / Sabun Mandi Industri Pestisida Industri Pembuatan Tinta Sablon Industri Kemasan / Kantong dari Plastik Industri Kotak dari Plastik / Kotak CD Industri Barang dari Karet / Tapak Sepatu Industri Batu Bata Industri Penggilingan Batu Kapur Industri Barang dari Semen / Riol, Cone Blok Industri Barang dari Semen Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Peleburan Timah / Aluminium Industri Bengkel Las Industri Barang dari Aluminium / Rak Piring Industri Pengerjaan Barang dari Logam Industri Alat Dapur dari Bambu Industri Barang dari Kawat Industri Pembuatan Timbangan Industri Pengemasan Pupuk Industri Antena Parabola Industri Tangkai Sapu

2

13

165000

760000

406000

1

8 -

150000 -

80000 -

46000 -

3 1 1 2 1 1 1

102 2 15 53 30 35 47

920000 10000 175000 580000 200000 270000 5420000

2401000 51500 400000 2715000 742000 625000 26956000

1318400 36000 205000 1275000 370000 306500 12805000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 1 2 1

10 15 30 22 20 -

200000 235000 100000 50000 300000 -

342000 334000 451000 560000 251000 -

190000 120000 281400 284000 104800 -

7

350

2500000

8615000

4750000

-

-

-

-

2 2

17 18

300000 700000

305000 1375000

165000 700000

1 1

25 10

400000 200000

1180000 594500

505000 274000

-

-

-

-

1 1

35 11

300000 175000

920000 460000

400000 221300

1

9

160000

310000

170000

1 1 1

8 5 10 10 16

120000 10000 150000 150000 150000

301000 55000 381400 1050000 395700

151000 21000 190500 531400 201800

-

-

-

-

1 1

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Industri Pembuatan Dupa / Dupa Alam Industri Komponen Sepeda Motor Industri Alat Angkut / Kereta Dorong Industri perabot Rumah Tangga dari Kayu Industri Furniture / Spring Bed Industri bahan Bakar dari Cangkang Sawit Industri Tepung Batu Industri Sablon / Karung Plastik di Sablon Industri Daur Ulang Karet Ban Bekas / Tali, Kursi Industri Pengemasan Minyak Rem Industri Seng Genteng Industri Pemecahan Batu Industri Serat Sabut Kelapa Industri Pemotongan Kaca Lembaran / Cermin / Kaca Lengkung Industri Tawas Cair dalam Kemasan Industri Aneka Kerajinan Rumah Tangga dari Kain Jasa Reparasi Dinamo Jasa Pengecatan Kendaraan Roda – 4 Industri Kue Basah/Kue Bika Ambon dan Kue Lapis Legit Industri Kue Basah / Dodol Industri Depot Air Minum industri Pencucian Kain / Kain Celana Dicuci Industri Pembuatan Minyak Atsiri Industri Crumb Rubber Industri Penyamaan Kulit Industri Vulkanisir Ban Industri Barang dari Plastik / Galon, Botol Plastik Industri Plastik Lembaran Industri Tali Plastik Industri Keramik / Keramik Gerabah Industri Bordir/Sulaman Industri Perakitan Radio, TV Industri Panel Listrik Industri Antena Parabola Industri Gitar

-

6

50000

75000

39000

-

-

-

-

9 2

69 20

900000 395000

2052000 1080000

110000 560000

1

4

170000

280000

120000

-

-

-

-

10

175000

250000

109000

43 30

750000 350000

2140000 1050000

1218000 491000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 -

755000 -

5642000 -

3895000 -

1 -

-

1 1 1

3 1

6

120000

145000

75000

1 1 14

5 15 42

30000 60000 925

60000 76000 1741000

31000 35000 881900

1 1 1 1 1

10 6 19 10 8

250000 50000 600000 120000 180000

2730000 50000 8132226 91500 169000

1195000 26000 5043000 45100 86000

1 3 1

10 65 30

330000 755000 200000

1049000 5042000 975000

450000 3895000 450000

1 1 1 1 1 1

4 6 15 10 11 7

10000 60000 350000 100000 170000 25000

45000 65000 794000 415000 407000 160000

18000 29500 260000 235000 210000 76000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Industri Alat Musik Non Tradisional / Loudspeaker Industri meja Billiard Industri Daur Ulang Plastik / Biji Plastik Industri Daur Ulang / Sarang Telur Industri Bahan Kimia / Zinc Oxid Pencucian Sarang Burung Walet Industri Penyamakan Kulit Industri Fiberglass Industri Pengemasan Minyak Pelumas Industri Pengemasan Pemberantas Hama Industri Pengemasan Bahan Tambahan Makanan Industri Air Batteray Industri Mancis Gas Pengemasan Barang – Barang Rekondisi Mesin -Mesin

2 1

40 6

380000 100000

1036000 180000

530000 90000

1

25

150000

643000

365500

1 1 1 1 1

9 30 11 10 25

150000 460000 50000 100000 270000

265000 6152000 115000 380000 672000

134000 3595000 50000 200000 310000

1

8

100000

290000

135000

1

3

125000

95000

45000

1 1 1 1 1

10 2 200 12 10

100000 9000 250000 100000 190000

65000 10500 3400000 265000 495000

34000 4500 1810000 110000 105000

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

Menurut tanda daftar perusahaan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2007 terdapat 1130 yang terdiri dari TDP Baru : 774 perusahaan dan TDP Ulang : 356 perusahaan. Rincian dari jumlah TDP yang diterbitkan berstatus badan hukum PO sebanyak 516 baru dan 223 ulang. FA sebanyak 13 baru dan 5 ulang, PT/CV sebanyak 219 baru dan 128 ulang.

TABEL 2.25 BANYAKNYA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KABUPATEN DELI SERDANG DIRINCI PER KECAMATAN Kecamatan -1

2004 -3

2005 -4

1

Gunung Meriah

-

2

S.T.M Hulu

3

Kutalimbaru

4

Sibolangit

5

Pancur Batu

6

Namo Rambe

7

Biru – biru

8 9

2006 -5

2007 -6

-

-

4

8

4

1

4

36

7

13

1

10

3

3

31

78

38

35

8

31

19

18

6

22

18

5

S.T.M Hilir

4

21

12

11

Bangun Purba

4

10

5

4

10

Galang

11

Tanjung Morawa

12

1

26

50

50

34

177

258

187

161

Patumbak

31

41

41

16

13

Deli Tua

34

38

37

33

14

Sunggal

87

172

135

108

15

Hamparan Perak

31

91

52

25

16

Labuhan Deli

17

Percut Sei Tuan

18

31

37

38

27

189

300

182

216

Batang Kuis

24

59

26

33

19

Pantai Labu

9

45

25

20

20

Beringin

45

58

36

27

21

Lubuk Pakam

109

147

118

121

22

Pagar Merbau

25

22

12

11

880

1534

1045

923

Jumlah/Total

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang 2007

Dari data yang terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah unit usaha yang mendaftarkan usahanya dari tahun 2004 s.d.2007, ini artinya pertumbuhan dunia usaha dan peluang bisnis menggambarkan kondisi yang cukup baik di Kabupaten Deli Serdang. Pasar yang ada di Deli Serdang merupakan pasar tradisional yang bersifat kompetitif,yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli barang atau jasa,jadi tidak ada satu pedagang atau satu pembeli

yang dapat

mengintervensi harga barang atau jasa yang ditransaksikan di pasar.

Pasar yang bersifat kompetitif tersebut ada dua bentuk dalam hal pengelolannya,yakni : a. Pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli barang-barang dan jasa yang pengelolaannya di bawah Pemerintah. b. Pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta. Pasar swasta merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli barang-barang dan jasa yang pengelolaannya dibawah pihak swasta. Selain hal tersebut diatas ada pasar modern yang terdapat di kabupten Deli Serdang yaitu, Deli Mas Plaza di Kecamatan Lubuk Pakam, Suzuya di Kecamatan

Tanjung Morawa yang telah beroperasi. Sedangkan Pusat

perbelanjaan modern yang belum beroperasi yaitu

Medan Mega Trade

Centre (MMTC) di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki Hak Perdangangan Regional yang berada di Perbatasan wilayah antara Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kondisi fisik pasar Deli Serdang sudah tidak layak lagi. Hal ini disebabkan oleh karena pasar-pasar tersebut sudah memiliki umur yang sangat tua. Secara rata-rata pasar dibangun sekitar tahun 80-an, sehingga umur ekonomisnya sudah habis yang berdampak pada mutu pelayanan di pasar. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang tersedia juga sudah tidak mampu lagi menampung jumlah pedagang yang semakin hari semakin bertambah, terlebih setelah bangsa ini memasuki masa krisis moneter dan krisis global, maka alternatif yang paling memungkinkan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatn dan untuk bertahan hidup adalah berjualan, sehingga menambah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di

pasar. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesemerautan dipasar dan menimbulkan kemacetan dijalan-jalan penghubung menuju pasar. Secara Geografis, wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomiannya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang sangat luas. Namun potensi yang sangat strategis tersebut harus ditunjang dengan penetapan arah pembangunan yang jelas. Dibeberapa daerah, khususnya yang berbatasan dengan Pemko Medan merupakan daerah yang harus menjadi skala prioritas untuk diperhatikan. Karena daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi

tersebut akan mengakibatkan semakin tingginya iklim persaingan usaha dan ini akan meningkatkan volume permintaan dan penawaran dipasar.

2.3.

SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH

2.3.1

Kependudukan

Pemahaman tentang jumlah, struktur, dan pertumbuhan serta

distribusi

penduduk sangat menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Kondisi kependudukan akan mempengaruhi berbagai kebijaksanaan pembangunan dari berbagai sektor-sektor pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat dan hal ini akan membawa perubahan pada sistem pelayanan pemerintahan secara keseluruhan.

Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang TA. 2004 tercatat sebanyak 1.539.967 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.634.115 jiwa di Tahun 2006. Dimana komposisi penduduk menurut umur sebagai berikut : penduduk kelompok di bawah umur 14 Tahun sebanyak 552.798 jiwa (33,83 %) dan penduduk kelompok umur diatas 55 Tahun sebanyak 120.150 jiwa (7,37 %) sedangkan jumlah penduduk kelompok umur 20 s/d 55 Tahun adalah 960.807 jiwa (58,80 %), dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan dapat memperkuat SDM Kabupaten Deli Serdang dimasa yang akan datang guna mempercepat pengembangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pada TA 2007 penduduk di Deli Serdang berjumlah 1,686,366 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Deli Tua yaitu 6,057 jiwa/km2, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Gunung meriah yaitu 33 jiwa/km2. Jumlah kepadatan penduduk perkecamatan dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.26 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2007

Sumber: Deli Serdang dalam angka tahun 2007

TABEL 2.27 PERTUMBUHAN PENDUDUK PER KECAMATAN

Sumber :Deli Serdang dalam angka tahun 2007 GAMBAR 2.2 STRUKTUR DEMOGRAPHI KABUPATEN DELISERDANG 75 + 70- 75 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34

Perempuan Laki – Laki

25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5- 9 0- 4 0

20000

40000

60000

80000

100000

Sumber :Deli Serdang dalam angka tahun 2007

120000

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang telah dan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberdayakan fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk

percepatan pelayanan dan kemudahan proses

penerbitan KK dan KTP serta Akta-akta Catatan Sipil. Dalam implementasinya

penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk saat ini

tidak lagi menggunakan dan memanfaatkan aplikasi program Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), sebagaimana program ini dibangun

dengan

mengembangkan

jaringan

komunikasi

data

yang

dilaksanakan paralel secara tersambung (semi on line) antara kabupaten dengan kecamatan. Dengan menerapkan 9 (sembilan) kecamatan sebagai wilayah pelayanan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 22 kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Dalam upaya peningkatan pelayanan Kependudukan, aplikasi Simduk telah diganti dengan aplikasi program informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) yang mana aplikasi program ini akan menghubungkan secara langsung sistem di Kabupaten

Deli Serdang dengan sistem yang ada di

Provinsi Sumatera Utara dan di Pemerintah Pusat.

TABEL 2.28 REALISASI KEPEMILIKAN KTP SAMPAI TAHUN 2008

Realisasi kepemilikan Akta Catatan Sipil. Sebagai upaya pembinaan dan peningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dan manfaatnya memilki akta catatan sipil, khususnya dalam hal ini dengan menitik beratkan pemberian akta kelahiran melalui Program Dispensasi, yaitu suatu program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang terlambat pendaftaran kelahirannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1684 Tahun 2007 tanggal 22 Agustus 2007, tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009, perihal batas waktu pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana ditetapkan pelaksanaan program tersebut sudah harus berakhir pada Tahun 2010 yang akan datang.

TABEL 2.29 JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CATATAN SIPIL

TABEL 2.30 BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Sasaran urusan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan perempuan dapat berperan dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki khususnya dalam bidang pembangunan. Dengan visi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berkeluarga dan bermasyarakat, Pembangunan Pemberdayaan Perempuan ditempuh melalui upaya yang tepat sesuai kebutuhan kaum perempuan, bertahap

dan

berkesinambungan,

terarah

dan

sekaligus

merangsang

partisipasi kaum perempuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. TABEL 2.31 PERBANDINGAN ANGKATAN KERJA LAKI 2 DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang sosial termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum (bagian sosial) urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan untuk Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; Peningkatan koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengarusutamaan gender dalam pembangunan; Peningkatan

keswadayaan

masyarakat;

dan

Pengembangan

kapasitas

kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan.

2.3.2 Kesehatan Pembangunan

kesehatan

di

Kabupaten

Deli

Serdang

telah

berhasil

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa) di setiap kecamatan. Disamping itu pula telah tersedia sebanyak 15 unit rumah sakit yakni 4 unit di Kecamatan Tanjung Morawa, 3 unit di Lubuk Pakam, 3 unit di Deli Tua, 3 unit di Percut Sei Tuan, 1 unit di Labuhan Deli dan 1 unit di Sunggal. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pada tahun 2008 di Kabupaten Deli Serdang telah tersedia 32 unit Puskesmas (13 unit Puskesmas Rawat Inap dan 19 Puskesmas Rawat Jalan), 103 unit Puskesmas Pembantu dan 95 unit Pos Kesehatan Desa. Ratio antara jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk

sekitar 1:54.326, sedangkan ratio Puskesmas Pembantu

terhadap jumlah penduduk adalah 1:16.878. Masalah yang dijumpai dalam pelayanan kesehatan dasar adalah rendahnya tingkat utilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan sarana pendukung pelayanan kesehatan yaitu 18 unit peralatan laboratorium lengkap, 32 unit

Puskesmas keliling roda-4, 104 patroli kesehatan roda-2, 1 unit mobil promosi kesehatan, 1 unit ambulans gawat darurat penanggulangan bencana dan penyakit menular dan 34 unit mesin fogging. Sedangkan untuk pelayanan rujukan terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah dan 14 unit rumah sakit swasta. Selain itu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) telah membuahkan hasil yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan 95 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan adanya 1.367 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) hasil partisipasi masyarakat. TABEL 2.32 JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KECAMATAN

RUMAH SAKIT UMUM

KAPASITAS TEMPAT TIDUR

PUSKE SMAS

PUSKESMAS PEMBANTU

RUMAH BERSALIN

BALAI PENGOBATAN SWASTA

1

2

3

4

5

6

7

4 3 1 1 3 3 -

191 161 47 230 176 -

1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1

2 3 5 4 6 5 3 5 5 6 8 2 1 6 6 3 10 4 5 5 4 5

3 2 3 3 1 3 9 8 3 18 9 7 30 3 0 4 7 -

1 2 1 10 5 5 3 9 10 21 3 3 21 12 7 27 9 2 7 14 -

15

805

32

103

113

172

Gunung Meriah STM Hulu Sibolangit Kutalimbaru Pancur Batu Namorambe Biru-Biru STM Hilir Bangun Purba Galang Tanjung Morawa Patumbak Deli Tua Sunggal Hamparan Perak Labuhan Deli Percut Sei Tuan Batang Kuis Pantai Labu Beringin Lubuk Pakam Pagar Merbau JUMLAH

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008

Dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ini, dan diikuti dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan,

telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dilihat dari situasi derajat kesehatan berikut ini yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan juga jika dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Selain upaya penyediaan sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan mutu pelayanan dari petugas kesehatan kepada masyarakat, hal ini terlihat dengan diperolehnya Peringkat pertama Untuk Predikat Pelayanan Publik oleh Puskesmas Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008. Diharapkan hal ini diikuti oleh Puskesmas lainnya, untuk itu sedang dilakukan upaya pembinaan. TABEL2.33 JUMLAH KEMATIAN (MORTALITAS) DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008 Catatan SDKI 2007 : AKI

: 248 / 100.000 KH (Nasional)

290 / 100.000 KH (Prov. SU)

AKB

: 26,9 / 1.000 KH

28 / 1.000 KH

3,1/ 1.000 KH (Kab)

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 adalah 126 kasus dari 40.472 kelahiran hidup (KH), angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun tahun- tahun sebelumnya. Hal ini karena sistem pendataan, pelacakan dan pelaporan yang semakin baik. Jadi Angka Kematian bayi (AKB) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 mencapai 3,11 per 1.000 KH, dimana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan AKB nasional (26,9 / 1.000 KH) dan AKB Propinsi Sumatera Utara (28 / 1.000 KH) tahun 2007. Demikian juga

dengan jumlah kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena semakin baiknya sistem pencatatan, pelacakan dan pelaporan dari pemerintah maupun swasta. Sedangkan jumlah kematian Balita di tahun 2008 adalah 25 / 40.472 KH, jadi Angka Kematian Balita 0,62 / 1.000, ini mengalami penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. TABEL 2.34 JUMLAH KESAKITAN (MORBIDITAS) PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Jumlah kasus penderita TB Paru BTA (+) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 sebanyak 1.276 orang dan upaya pengobatan terhadap penderita cukup baik yaitu dengan angka kesembuhan BTA (+) sebesar 94,58%. Jumlah penderita pneumonia pada Balita dari tahun ke tahun terus meningkat, seluruh penderita tersebut (100%) telah ditangani oleh petugas kesehatan, upaya yang dilakukan adalah penemuan kasus secara dini dan penanganan/pencegahan dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sero survey dengan hasil dari 123 orang yang diperiksa terdapat 58 kasus HIV dan 65 AIDS. Selanjutnya seluruh penderita HIV/AIDS tersebut mendapat penanganan medis. Namun demikian karena kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, maka diperkirakan masih ada lebih dari 123 orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang keberadaannya belum diketahui. Penanggulangan HIV/AIDS diharapkan lebih maksimal dengan adanya klinik VCT di Puskesmas dan RSUD Deli Serdang serta adanya Kelompok Peduli HIV/AIDS di masyarakat. TABEL 2.35

JUMLAH PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH

DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) berhasil ditekan, hal ini terlihat dari jumlah kasus yang menurun dari 433 kasus di tahun 2007 menjadi 325 kasus di tahun 2008. Upaya antisipasi adalah dengan penyediaan mesin fogging di setiap Puskesmas sehingga apabila terjadi kasus di suatu wilayah dapat sesegera mungkin dilakukan fogging. Disamping itu karena letak Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan Kota Medan dan Binjai yang dapat memberi pengaruh

pada

kejadian

kasus

DBD,

maka

dilakukan

kerjasama

penanggulangan DBD dengan membentuk Pokja DBD dalam kegiatan MEBIDANG (Medan, Binjai, dan Deli Serdang). Kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat telah ditindaklanjuti dengan adanya Forum Komunikasi Perubahan Perilaku (FKPP) dengan Pokja-Pokja yang tersebar di desa.

Status gizi Balita di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup berarti. Untuk kasus Balita dengan gizi buruk, pada tahun 2008 dilaporkan terdapat 8 kasus dari 164.472 Balita yang ada. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi pada Balita dan ibu hamil yaitu dengan penimbangan balita dan ibu hamil rutin setiap bulan pada kegiatan Posyandu dan pemberian makanan tambahan disamping kegiatan lainnya.

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan di Kabupaten Deli Serdang sampai

dewasa ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan gizi

masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terjadinya perbaikan beberapa indikator

kesehatan antara lain menurunnya Angka Kematian Bayi

(AKB/IMR), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI/MMR), meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan berbagai penyakit menular. Sejalan dengan membaiknya beberapa indikator tersebut, telah terjadi peningkatan Umur Harapan Hidup (UUH). Indikator pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari penurunan AKABA dari 3,22 / 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2005 menjadi 2,14/1.000 KH pada tahun 2006, dan menjadi 0,71/1.000 KH tahun 2007 hingga turun lagi menjadi 0,62 / 1.000 KH pada tahun 2008. Demikian pula dengan Umur Harapan Hidup (UUH) meningkat dari 68,3 tahun 2004, menjadi 68,9 tahun 2005, 69,5 tahun 2006 dan meningkat terus hingga 69,8 pada tahun 2007. Sedangkan untuk AKB dan jumlah kematian ibu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan sistem pencatatan dan pelaporan yang semakin baik.

TABEL 2.36 JUMLAH KASUS PENYAKIT MENURUT KECAMATAN DAN JENISNYA TAHUN 2008

TABEL 2.37 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN DAN JENISNYA TAHUN 2008 Kecamatan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gunung Meriah STM Hulu Sibolangit Kutalimbaru Pancur Batu Namorambe Biru-Biru STM Hilir Bangun Purba Galang Tanjung Morawa Patumbak Deli Tua Sunggal Hamparan Perak Labuhan Deli Percut Sei Tuan Batang Kuis Pantai Labu Beringin Lubuk Pakam Pagar Merbau Jumlah

dr. Spesialis/dr. Umum/drg

Perawat & Bidan

Farmasi

Gizi

Teknisi Medis

Sanitasi

Kesmas

Jlh

2

3

4

5

6

7

8

9

4 2 11 7 15 9 5 4 3 4 12 8 5 28 10 7 18 9 3 9 8 5

13 32 63 43 121 97 58 41 35 84 141 42 28 149 96 40 169 60 39 40 73 43

1 2 1 8 1 2 1 1 6 2 2 12 2 1 10 4 1 1 5 1

1 2 1 5 1 1 1 2 3 2 1 2 4 1 4 2 1 1 4 1

1 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 1 1 1 -

1 3 2 5 1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 -

1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 4 2 -

20 38 84 56 161 113 67 51 40 93 169 59 42 197 115 55 210 77 46 52 96 50

186

1507

64

40

34

33

27

1891

Sumber : Dinas Kesehatan Deli Serdang tahun 2008 2.3.3

Pendidikan

Pendidikan merupakan proses investasi dibidang sumber daya manusia dan merupakan unsur strategis dalam pembangunan. Pendidikan juga sering dihubungkan dengan proses pembangunan manusia seutuhnya. Aspek pembangunan bidang pendidikan yang dijelaskan dalam bagian ini mencakup empat hal yang utama yaitu , prasarana, sumberdaya, target, dan sarana. Jumlah

murid sekolah cenderung meningkat tetapi belum dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. III-64

Guru merupakan komponen Vital yang menjamin proses belajar-mengajar. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tuntutan kompetensi untuk menjadi seorang guru pun mengalami penyesuaian. Berdasarkan Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dinyatakan bahwa seorang guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK harus memiliki kualifikasi S-1 / D4. Dibawah ini disajikan, tingkat kualifikasi guru setiap satuan Pendidikan : TABEL2.38 JUMLAH GURU DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PER SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2008 No

Satuan Pendidikan

Jumlah Guru dan Kualifikasi Pendidikan Non S-1

S -1

Total

S -2

1 2 3 4 5 6 7

SD 5,789 4,744 6 MI 650 112 SMP 893 4,118 20 MTs 335 1,384 SMA 399 2,460 32 MA 43 483 1 SMK 326 2,053 8 Total 8,435 15,354 67 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

10,539 762 5,031 1,719 2,891 527 2,387 23,856

Jika di lihat tabel di atas, kualifikasi guru tingkat satuan pendidikan SD/MI masih di bawah 50 % yang memiliki S1/D4, sementara kualifikasi guru tingkat satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sudah di atas 80 % yang memiliki kualifikasi S-1/D4. Untuk Data APK dan APM 5 tahun terakhir, sebagai berikut : TABEL 2.39 APK DAN APM 5 TAHUN TERAKHIR

III-65

Untuk tingkat persentase kelulusan : TABEL 2.40 PERSENTASE KELULUSAN

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 Berikut ini disajikan data jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan jumlah murid tingkat satuan pendidikan SD Negeri dan Swasta :

TABEL 2.41 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN DELI SERDANG No 1 2 3

Kecamatan Pancur Batu Patumbak Namorambe

Sekolah Negeri 28 17 14

Rombongan Belajar

Swasta

Negeri

8 11 10

III-66

209 222 93

Swasta 65 71 72

Guru Negeri 392 359 200

Jumlah Murid

Swasta 117 114 105

Negeri 6,842 7,978 2,264

Swasta 1,866 2,415 1,664

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gunung Meriah Labuhan Deli Deli Tua Bangun Purba Tanjung Morawa Lubuk Pakam STM Hilir Kuta Limbaru Pagar Merbau STM Hulu Biru-Biru Pantai Labu Sibolangit Batang Kuis Hamparan Perak Galang Beringin Sunggal Percut Sei Tuan Jumlah

6 11 9 25 53 32 22 27 18 15 17 21 20 20 63 42 23 42 67 592

11 5 5 11 11 4 1 1 5 3 1 10 4 3 31 38 173

36 119 129 150 545 277 145 170 135 88 126 153 120 183 481 273 178 392 731 4,955

94 70 30 86 86 24 6 6 30 18 6 77 22 22 239 269 1,293

43 192 198 511 838 474 265 314 206 142 246 242 191 299 773 471 286 647 1,154 8,443

157 134 40 142 138 32 6 4 42 25 6 123 38 30 388 455 2,096

333 3,987 4,709 3,464 19,409 8,559 3,369 3,846 4,035 1,704 3,577 4,908 2,432 6,230 15,389 7,765 5,271 14,084 26,032 156,187

3,489 2,557 608 2,756 2,626 553 82 57 634 328 197 2,902 424 921 9,191 9,590 42,860

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 Untuk Satuan Pendidikan SD Negeri, pemerintah mampu membangun 4.955 ruang kelas untuk menampung 156.187 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 32 siswa. Untuk Satuan Pendidikan SD Swasta, swasta mampu membangun 1.293 ruang kelas untuk menampung 42.860 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 33 siswa. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan jumlah murid tingkat satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta : TABEL 2.42 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI DAN SWASTA : No 1 2 3 4

Kecamatan Pancur Batu Patumbak Namorambe Gunung Meriah

Sekolah

Rombongan Belajar

Negeri

Swasta

3 2 2 1

8 5 4 -

Negeri 54 19 24 6

III-67

Swasta 47 28 14 -

Guru Negeri 206 84 80 18

Jumlah Murid

Swasta 148 96 75 -

Negeri 2,212 739 836 155

Swasta 1,642 1,150 408 -

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Labuhan Deli Deli Tua Bangun Purba Tanjung Morawa Lubuk Pakam STM Hilir Kuta Limbaru Pagar Merbau STM Hulu Biru-Biru Pantai Labu Sibolangit Batang Kuis Hamparan Perak Galang Beringin Sunggal Percut Sei Tuan Jumlah

2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 45

6 8 1 14 15 4 4 4 2 4 3 4 4 13 6 8 19 26 162

27 44 32 55 67 8 22 14 6 12 25 9 24 27 28 4 61 87 655

69 67 1 130 79 16 24 15 9 15 9 24 32 78 29 46 126 184 1,042

102 138 80 163 188 35 76 47 24 42 63 29 72 80 75 13 180 296 2,091

163 158 8 290 259 56 47 39 34 53 40 87 89 237 83 131 327 520 2,940

1,031 1,735 1,166 2,220 2,758 153 847 543 222 438 881 216 1,035 1,061 1,098 120 2,380 3,359 25,205

2,989 2,657 29 5,204 3,067 520 820 513 330 555 321 823 1,257 3,276 1,080 1,754 4,543 6,951 39,889

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

Untuk Satuan Pendidikan SMP Negeri, pemerintah mampu membangun 655 ruang kelas untuk menampung 25.205 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 38 siswa. Untuk Satuan Pendidikan SMP Swasta, swasta mampu membangun 1.042 ruang kelas untuk menampung 39.889 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 38 siswa. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan jumlah murid tingkat satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta : TABEL 2.43 JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI DAN SWASTA : No

Kecamatan

1 Pancur Batu 2 Patumbak 3 Namorambe

Sekolah Negeri Swasta 1 5 4 1 3

Rombongan Belajar Negeri Swasta 25 25 15 7 7

III-68

Guru Negeri Swasta 110 104 60 41 48

Jumlah Murid Negeri Swasta 1,054 894 398 228 141

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Gunung Meriah 1 3 Labuhan Deli 1 4 12 39 Deli Tua 1 7 9 58 Bangun Purba 1 2 11 8 Tanjung Morawa 1 11 24 54 Lubuk Pakam 2 10 44 76 STM Hilir 2 11 Kuta Limbaru 1 2 10 15 Pagar Merbau 1 3 STM Hulu 1 5 Biru-Biru 3 11 Pantai Labu 2 6 Sibolangit 1 1 9 9 Batang Kuis 1 3 15 10 Hamparan Perak 1 7 13 23 Galang 1 3 14 16 Beringin 4 13 Sunggal 1 7 13 28 Percut Sei Tuan 1 15 21 78 Jumlah 16 97 230 510 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

11 49 36 46 85 161 36 39 57 55 45 50 81 902

111 185 40 192 268 33 61 17 23 47 31 27 52 131 71 67 113 308 1,989

68 452 334 398 1,001 1,743 376 251 584 458 546 510 861 8,864

1,768 2,153 195 1,975 2,955 361 346 114 142 338 151 407 345 801 644 459 854 2,644 18,085

Untuk Satuan Pendidikan SMA Negeri, pemerintah mampu membangun 230 ruang kelas untuk menampung 8.864 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 39 siswa. Untuk Satuan Pendidikan SMA Swasta, swasta mampu membangun 510 ruang kelas untuk menampung 18.085 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 35 siswa. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan jumlah murid tingkat satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta : TABEL 2.44 DATA JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, GURU DAN JUMLAH MURID TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI DAN SWASTA Sekolah Rombongan Belajar Guru Jumlah Murid No Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1 Pancur Batu 8 24 130 856 2 Patumbak 3 Namorambe 1 3 17 63 4 Gunung Meriah 5 Labuhan Deli 7 142 237 6,246 6 Deli Tua 5 34 140 1,277

III-69

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bangun Purba 4 Tanjung Morawa 11 Lubuk Pakam 1 13 22 STM Hilir Kuta Limbaru 1 4 Pagar Merbau 1 STM Hulu Biru-Biru 2 Pantai Labu Sibolangit Batang Kuis 2 Hamparan Perak 6 Galang 8 Beringin 7 Sunggal 11 Percut Sei Tuan 1 11 33 Jumlah 3 97 59 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2008

17 82 88 2 8 10 30 49 35 46 89 659

128 21 169 318

81 199 292 15 38 34 108 173 131 189 285 2,069

979 101 1,213 2,293

Untuk Satuan Pendidikan SMK Negeri, pemerintah mampu membangun 59 ruang kelas untuk menampung 2.293 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 39 siswa. Untuk Satuan Pendidikan SMK Swasta, swasta mampu membangun 659 ruang kelas untuk menampung 24.534 siswa di seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan kapasitas rata-rata untuk setiap ruang menampung 37 siswa.

2.3.4 Pariwisata dan Budaya Sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam adalah salah satu potensi ekonomi daerah lain yang dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Dengan pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi dua wilayah, beberapa obyek wisata, seperti misalnya Pantai Cermin yang merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) , kini bukan merupakan wilayah Deli Serdang lagi. Dari 33 obyek wisata yang ada sebelum pemekaran wilayah, saat ini di Kabupaten Deli Serdang masih tersisa sekitar 25 obyek wisata potensial untuk dikembangkan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang baru di III-70

451 3,321 3,087 45 344 374 1,187 1,562 1,260 1,452 3,009 24,534

Kabupaten Deli Serdang

diantaranya adalah Villa Impian Prima, Retret

Center Suka Makmur, Taman Hutan Wisata Sibolangit, Pemandian Alam Sembahe Pemandian Alam Pulo Sari, Martabe Golf, Pemandian Alam Pantai Sari Laba Biru Indah, Pemandian ALam Pantai Kasanova, dan Pemandian Alam Lau Sigembur. 12 obyek wisata lainnya masih merupakan potensi yang belum dikelola diantaranya adalah : Danau Linting, Gua dan Air Panas Penen, Pantai Pasir Putih, Sampuran Putih dan Pantai Cemara.

Dan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama, yang terdapat di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang adalah Hill Park, yang merupakan tempat permainan yang dilengkapi dengan peralatan permainan modern yang sangat ramai dikunjungi dan merupakan Theme Park terbesar yang terdapat di Sumatera Utara. Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan penataan fasilitas penunjang untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Selain pengelolaan yang belum optimal, juga belum adanya momen-momen khusus pariwisata seni dan budaya dalam skala regional/belum masuk dalam kalender wisata. Obyek wisata yang ada, sebenarnya memiliki potensi cukup menjanjikan untuk dikembangkan yang terdiri dari wisata alam, pemandian alam, panorama, air panas, cagar alam, dan wisata pantai. Beberapa peluang investasi pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah, membangun fasilitas penginapan, restoran, kios souvenir, pemasaran barang-barang souvenir, buah-buahan, perbaikan jalan menuju obyek wisata, fasilitas komunikasi, sarana permainan anak-anak, kolam renang, dan lain sebagainya. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara terpadu dengan sektor lainnya seperti pertanian, industri kecil, dan jasa sehingga terdapat saling keterkaitan antar sektor. III-71

Untuk menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung. Dari hasil kajian, nampak bahwa penambahan fasilitas obyek yang telah dilakukan

pada

sebuah

kawasan

wisata

belum

dapat

memenuhi

kebutuhan/fasilitas umum. Kurang berimbangnya antara kontribusi PAD sebuah kawasan wisata dibandingkan dengan investasi yang masuk pada kawasan yang sama, dimungkinkan merupakan salah satu penyebab lambatnya perkembangan kawasan wisata yang ada. Di samping itu peran serta dunia usaha dan masyarakat belum dapat berlangsung secara sinergis.

Untuk mewujudkan ketahanan budaya dalam hal ini budaya masyarakat Kabupaten Deli Serdang diperlukan unsur budaya pembentukan yang meliputi unsur budaya asli yang berasal dari puncak-puncak kebudayaan (bahasa, kesenian, adat istiadat dan sistem nilai budaya) dan unsur budaya baru yang cocok dengan budaya lokal. Dengan makin diperkayanya budaya lokal oleh budaya asing yang pada gilirannya juga memperkaya budaya nasional maka akan terbentuk keutuhan budaya yang kondusif untuk menghadapi tantangan bangsa dimasa yang akan datang.

Kabupaten Deli Serdang, sebelum kemerdekaan terdiri 2 kesultanan yakni Kesultanan Deli yang berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua kesultanan tersebut dipimpin dan dihuni oleh suku melayu. Dengan demikian maka budaya masyarakat yang digunakan ketika itu adalah budaya melayu. Dewasa ini, suku bangsa yang dominant mendiami wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah suku Melayu, Karo, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Jawa dan Minang. Masingmasing suku bangsa tersebut memiliki nilai-nilai budaya tersendiri tetapi satu dengan lainnya saling menghormati sehingga tidak terlihat adanya friksi-friksi

budaya

di

wilayah

ini.

Namun

demikian,

pengaruh

perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat telah dengan gamblang membuka batas wilayah dan Negara, secara langsung dapat III-72

mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Budaya luar tersebut pastilah memiliki dampak positif dan negative terhadap budaya lokal, namun yang terpenting adalah kemampuan masyarakat untuk menyaring yang baik dan menggunakannya serta membuang yang tidak sesuai.

Secara umum penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Penganut terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa secara melembaga dan resmi belum pernah diketahui. 2.3.5 Ketertiban dan ketentraman dan keamanan Stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Deli Serdang cenderung membaik. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat, serta pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan dengan aman, damai dan lancar. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diarahkan

untuk

menjaga

stabilitas

keamanan,

ketertiban

daerah,

memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis pengamanan

daerah,

pengembangan

ipoleksosbud,

peningkatan

penegakan

wawasan dan

kebangsaan

kepastian

hukum

dan serta

meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Fungsi ketertiban dan ketentraman merupakan pengembangan dari fungsi ketertiban dan keamanan. Bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat adalah menjamin terjaganya kondisi yang tertib dan aman bagi masyarakat sehingga dapat menyelenggarakan kehidupan sehari – hari. Pelayanan ini meliputi penanggulangan bencana dan penegakan serta III-73

pembinaan hukum kepada masyarakat. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah. Namun demikian, mengingat keterbatasan SDM dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah maka sudah seharusnya dibutuhkan peran serta masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif terhadap upaya menekan kejadian yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Gangguan tersebut dapat berupa potensi kejahatan dan kriminal maupun penanganan darurat bencana alam. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut diharapkan dapat terwujud kondisi masyarakat yang kondusif sehingga setiap potensial gangguan dapat segera teratasi. TABEL 2.45

III-74

Sumber Deli Serdang Dalam Angka tahun 2007

2.4 SARANA DAN PRASARANA 2.4.1 Pekerjaan Umum III-75

Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat, karena penambahan infrastruktur yang tidak terencana dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari, disamping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kota Medan yang telah jenuh perkembangannya. Kabupaten Deli Serdang harus mengantisipasi perluasan pengembangan wilayah perkotaan, karena bukan tidak mungkin permasalahan perkotaan akan berpindah ke wilayah Kabupaten Deli Serdang, seperti banjir, kesemrawutan pedagang kaki lima, kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya. Terlepas dari dampak negatif perluasan perkembangan Kota Medan, wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan akan meningkat aktivitas ekonominya dengan berdirinya kompleks perumahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pasar barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi wilayah tersebut akan meningkat yang berimbas pada meningkatnya pendapatan penduduk serta terbukanya kesempatan kerja baru. Jalan dan Jembatan TABEL 2.46 PANJANG JALAN MENURUT STATUS JALAN RINCIAN (1) JENIS PERMUKAAN Diaspal a. Dkerikil b. Batu c. Beton ( Concrete ) d. Tanah e. Tidak Dirinci f. Jumlah I

JALAN NEGARA 2007 2008 (2) (3)

109,410 109,410

109,410 109,410

JALAN PROPINSI 2007 2008 (4) (5)

187,880 187,880

STATUS JALAN JALAN KABUPATEN 2007 2008 (6) (7)

187,880 -

945,400 1,106,250 61,100 617,384

1,186,314 1,568,375 34,059 15,958 270,848 -

187,880

2,730,134

3,075,554

JALAN DESA 2007 2008 (8) (9)

-

3,300,000 -

3,300,000

Sumber Dinas pekerjaan umum Kabupaten Deli Serdang Panjang jalan sesuai dengan statusnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah di Aspal sepanjang 1.186,314 Km, Jalan sudah di Kerikil sepanjang 1.568,375 Km, Jalan Batu sepanjang 34,059 Km, Jalan Beton sepanjang 15,958 Km, serta

III-76

Jalan Tanah sepanjang 270,848 Km, maka

Panjang

jalan Kabupaten di

Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2008 sudah mencapai 3.075 Km. TABEL 2.47 PANJANG JALAN MENURUT KONDISI JALAN

RINCIAN (1) KONDISI JALAN Baik a. Sedang b. Rusak c. Rusak Berat d. Tidak Dirinci e. Jumlah II

JALAN NEGARA 2007 2008 (2) (3)

97,390 9,930 2,090 109,410

109,410 109,410

JALAN PROPINSI 2007 2008 (4) (5)

130,360 27,720 25,500 4,300 187,880

KONDISI JALAN JALAN KABUPATEN 2007 2008 (6) (7)

103,210 20,000 22,500 42,170 -

986,200 930,150 92,800 103,600 617,384

1,229.998 1,673.080 74.240 98.236 -

187,880

2,730,134

3,075.55

JALAN DESA 2007 2008 (8) (9)

-

3,300,000 -

3,300,000

Sumber Dinas pekerjaan umum Kabupaten Deli Serdang Kondisi jalan pada tahun 2008 sebagai berikut : Jalan dalam kondisi Baik sepanjang 1.229,998 Km, Jalan dalam kondisi Sedang sepanjang 1.673,080 Km, Jalan dalam kondisi Rusak sepanjang 74,240 Km, dan Jalan dalam kondisi Rusak Berat sepanjang 98,236 Km Selain kondisi jalan Kabupaten yang sudah mengalami perkembangan setiap tahunnya, kondisi jalan desa juga akan menjadi perhatian khusus yang mana pada akhir tahun 2008 panjang Jalan Desa di

Kabupaten Deli Serdang

mencapai + 3.300 Km. Pelayanan jaringan transportasi di Kabupaten Deli Serdang telah banyak mengalami peningkatan, namun masih terdapat wilayah kecamatan yang belum terpenuhi kebutuhan jalannya secara memadai. Selain jaringan jalan, sarana lain yang perlu disiapkan dalam mendukung transportasi (perhubungan) dikabupaten Deli Serdang perlu mendapat perhatian mengingat jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota Lubuk Pakam sangat bervariasi. Sarana Terminal penumpang yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang adalah 1 unit terminal Type B, yakni terminal Lubuk Pakam dan 5 unit terminal type C yang terletak di Kecamatan Deli Tua, III-77

Pancur Batu, Mandala, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Simalingkar. Diharapkan dimasa yang akan datang setiap Kecamatan akan mempunyai terminal penumpang, sehingga dapat melayani kegiatan masyarakat. Moda angkutan umum yang melayani masyarakat Kabupaten Deli Serdang saat ini adalah Mobil Penumpang Umum (MPU) yang memiliki kapasitas angkut sebanyak 12 orang, becak bermotor dan becak tidak bermotor dengan kapasitas angkut penumpang 2 orang. Untuk MPU yang menghubungkan transportasi antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dilayani 22 trayek dengan jumlah armada sebanyak 487 unit kenderaan. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki jaringan pelayanan kereta api, dan merupakan salah satu moda alternatif selain moda angkutan jalan raya. Kereta Api juga merupakan

alternatif

moda

angkutan

yang

diunggulkan

untuk

dikembangkan dimasa yang akan datang. Kondisi pelayanan saat ini masih sangat terbatas, sehingga pelayanan masih belum optimal dan terpadu. Padahal angkutan Kereta Api sangat menguntungkan karena : a. Lebih optimal mengangkut orang dan barang. b. Hemat energi, hemat lahan, mengurangi beban. c. Tingkat keselamatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan angkutan jalan. d. Besarnya potensi perkeretaapian. Secara umum moda transportasi laut yang ada di Kabupaten Deli Serdang masih belum optimal digunakan sebagai sarana angkutan penumpang dan barang, umumnya kapal-kapal yang ada adalah kapal nelayan penangkap ikan dan sebagian kecil kapal yang dapat digunakan sebagai transport wisata lokal dan dermaga yang ada masih merupakan dermaga penangkapan ikan. III-78

Saat ini untuk mengoptimalkan sarana pengangkutan di Kabupaten Deli Serdang sedang dibangun dermaga yang berada di Kecamatan Pantai Labu. Diharapkan dimasa yang akan datang dermaga ini menjadi salah satu sarana penunjang bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan laut. Selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kan mempersiapkan master plan transportasi laut yang akan mengoptimalkan moda tranportasi laut sebagai angkutan orang dan barang menuju bandara kuala Namu dan objek 2 wisata laut. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Lapangan Terbang Kuala Namu, yang merupakan relokasi dari Bandara Polonia yang terletak di kota Medan. Bandara ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Diproyeksikan pada tahun 2011 Bandara Kuala Namu akan beroperasi, hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan yang signinfikan penggunaan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Deli Serdang khususnya sarana dan prasarana yang menuju Bandara Kuala Namu.

Pengairan TABEL 2.48 KONDISI BIDANG PENGAIRAN

SSumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Di bidang sumber daya air atau pengairan, Indonesia mempunyai ketersediaan air terbesar kelima di dunia, namun tidak tersedia secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan). Kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan air adalah III-79

dikarenakan distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun waktu. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi bahaya kemanusian berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusian lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Dalam hubungan ini, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Kondisi Daerah Irigasi (D.I) tahun 2009 di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan kewenangan Kabupaten ada sebanyak 117 DI dengan luas areal ± 23.253 ha. Dari luas tersebut ± 3.179 ha adalah irigasi teknis, seluas + 19.534 Ha irigasi semi teknis. Dengan luasan Daerah Irigasi tersebut masih tedapat kondisi sarana dan prasarana irigasi yang masih memprihatinkan. Pada tahun 2008 yang lalu belum semua Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan

kabupaten

dapat

ditangani

baik

secara

pemeliharaan

rutin/berkala maupun meningkatkan pembangunan jaringan irigasi. Sesuai dengan inventarisasi Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten panjang saluran induk mencapai

+ 181.174 Km dan saluran

sekunder mencapai + 235.638 Km, sedangkan saluran pembuang sepanjang + 43.125 Km. Jumlah Bendung/Intake mencapai ± 123 Unit yang tersebar di beberapa Wilayah Kecamatan, sedangkan yang dalam bentuk bangunan pelengkap lainnya mencapai ± 418 Unit. Ruang Terbuka

III-80

TABEL 2.49 RUANG TERBUKA

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Di bidang penataan ruang terbuka perkotaan (taman), secara umum sebuah kota digambarkan sebagai sebuah kawasan yang relatif besar / luas, padat dan permanen yang terdiri dari kelompok-kelompok individu yang beragam, yang beraktivitas secara aktif, yang dilengkapi oleh pusat-pusat aktivitas dan pelayanan bagi masyarakatnya. Sebuah kawasan kota terbentuk antara lain oleh komponen berupa ruangruang pemusatan kegiatan, keberadaan sistem ekonomi pusat-pusat kekuasaan serta hubungan kedekatan/kekerabatan masyarakat. Salah satu ruang yang dimaksud adalah ruang terbuka dimana keberadaannya di dalam aktivitas sebuah kota terlihat lebih hidup dan manusiawi. Ruang terbuka hijau tidak hanya berguna sebagai tempat beraktivitas warga kota, tetapi berfungsi sebagai paru-paru kota, perkembangan suatu kota juga menuntut perkembangan elemen-elemen pembentuk kota yang salah satunya adalah kebutuhan akan ruang terbuka hijau (open space). Elemen-elemen dari ruang terbuka hijau adalah adanya jalur pejalan kaki yang teduh, nyaman serta adanya tumbuh-tumbuhan, lampu penerangan, tempat duduk, tempat parkir dan lain sebagainya.

2.4.2.Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang penataan ruang termasuk dalam urusan wajib tata ruang, dilaksanakan untuk penyusunan dokumen rencana tata ruang yang berkualitas dan komprehensif diarahkan untuk mendorong sinergi antara prioritas pembangunan daerah dengan

memperhatikan

beberapa III-81

permasalahan

strategis,

termasuk

mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah melalui pendekatan pengembangan wilayah secara komprehensif serta sebagai alat koordinasi dan landasan penyiapan program pembangunan untuk kepentingan pengembangan daerah, alat pengendali pemanfaatan lahan/ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tata ruang adalah BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, telah dilaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 1999-2009 (Perda Nomor 11 Tahun 2001) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai

pengganti

dari

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

1992,

mengamanatkan kepada daerah untuk me-Revisi RTRW Kabupaten dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kabupaten, yang merupakan

pedoman

dalam

pelaksanaan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat yang ditinjau dari sisi keruangannya. Saat ini telah disusun konsep Revisi RTRW Kabupaten Deli Serdang dengan muatan sesuai dengan UU Penataan Ruang yang baru, dan diharapkan pada tahun 2009 ini dapat ditetapkan Peraturan Daerahnya. 2.4.3 Lingkungan Hidup Kebijaksanaan pembangunan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya merupakan upaya mendayagunakan Sumber

Daya Alam yang

sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib lingkungan hidup

III-82

dilaksanakan untuk

pengendalian pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup. Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan pada; 1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Pemantauan/rehabilitasi lahan kritis.

2.4.4 Pertanahan Komposisi

penggunaan

lahan

di

wilayah

Kabupten

Deli

Serdang

memperllihatkan bahwa luas perkebunan (perkebunan besar + perkebunan rakyat) dan luas permukiman terus berkembang dari waktu kewaktu sedangkan luas sawah tadah (tadah hujan dan irgasi) dan tegalan /kebun campuran hampir tidak bertambah dan ada indikasi/kecenderungan menurun. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi dan perkembangan penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 1995 – 2004 dimaksud, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.50 TATA GUNA TANAH DAN LAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

GAMBAR 2.3 KOMPOSISI TATA GUNA LAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2007

III-83

 - H u t a n 7%

 - Semak / Alang-Alang

12%

20%

9%

 - Perkebunan Besar  - Perkebunan Rakyat  - Tegalan / Kebun Campuran

25%

16%

- Sawah

11%

 - Perkampungan / Pemukiman

Data tersebut diatas

tidak mmemperlihatkan informasi kerusakan atau

pengurangan luas hutan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diperkirakan bahwa data dan informasi yang real tentang kondisi sebenarnya dilapangan

tidak

tercatat

dengan

akurat,

sehingga

kemungkinan

pengurangan luas hutan juga sedang terjadi dan termasuk didalam pengurangan luas semak dan luas alang-alang tersebut. Total luas semak/alang2pada tahun 1995 tercatat seluas 59.356 Ha dan menjadi 51.083 Ha pada tahun 2004 atau berkurang seluas 8.273 Ha dalam 9 tahun berkurang rata2 920 Ha per tahun seluas 8.273 ha dalam 9 tahun atau berkurang 920 Ha per tahun. Perkebunan rakyat dan kebun campuran serta pertanian kering/tegalan terlihat menurun dari waktu ke waktu sementara perkebunan besar meningkat luasannya. Hal ini memperlihat bahwa pergeseran peruntukan lahan disektor pertanian – perkebunan, dimana yang paling menonjol perubahannya adalah penurunan luas lahan tegalan dan kebun campuran yakni menurun dari 49.507 Ha pada tahun 1995 menjadi 40.048 Ha pada tahun 2004 atau berkurang seluas 4.941 ha dalam pada 9 tahun atau dengan perkatan lain berkurang rata-rata 550 Ha per tahun.

Lahan perkebunan

rakyat 550 Ha per tahun. Lahan perkebunan besar ditambah dengan lahan perkebunan rakyat pada tahun 1995 tercata seluas 83.784 Ha dan tahun 2004 seluas 91.805 Ha atau naik sebesar 7.021 ha dalam waktu 9 tahun atau meningkat rata-rata 780 Ha Pertahun.

III-84

Penggunaan lahan untuk permukiman meningkat dari waktu ke waktu dimana pada tahun 1995 tercata seluas 12.315 Ha dan pada tahun 2004 menjadi 16321 Ha atau meningkat sebesar 4.186 Ha dalam 9 tahun atau bertambah rata2 465 ha pertahun. Luas lahan sawah

irigasi cenderung

berkurang yakni 26.209 Ha pada tahun 1995 menurun menjadi 24.478 ha pada tahun 2004 atau berkurang sebear 1.731 Ha dalam 9 tahun atau berkurang rata-rata 192 Ha pertahun.

TABEL 2.51

III-85

2.4.5. Perumahan Rakyat Kebutuhan terhadap pemukiman dan perumahan yang baik dan sehat merupakan salah satu kebutuhan penting manusia. Pemukiman dan perumahan yang baik dan sehat tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan badan penghuninya

tapi juga berpengaruh terhadap perkembangan

mentalnya menjadi lebih baik. Hal ini karena kesehatan badan dan mental adalah satu kesatuan, dan saling terkait. Menyadari pentingnya penyediaan pemukiman dan perumahan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kewenangan penerbitan ijin pembangunan perumahan dan pemukiman melaksanakan fungsi pengawasan guna menjamin pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan dengan baik dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Kondisi umum daerah saat ini khusus prasarana dan sarana, perumahan dan permukiman masih jauh dari yang diharapkan dalam mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Sejak Tahun Anggaran 2006, Dinas Cipta Karya dan Pertambangan (dh. Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan) telah berupaya untuk melakukan penataan kawasan perumahan dan permukiman. Adapun hasil yang dicapai sampai saat ini : 1. Jalan lingkungan

: 140.558 m

2. Drainase lingkungan

:

67.780 m

3. Pembangunan sarana air bersih: - sumur bor

: 36

- perpipaan

: 14 unit

4. Peta jaringan drainase

: 3 kecamatan

Dinas Cipta Karya dan pertambangan juga melaksanakan pelayanan perizinan yang meliputi izin mendirikan bangunan dan izin galian III-86

pertambangan umum yang belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari table kinerja pelayanan berikut :

TABEL 2.52 KINERJA PELAYANAN PERIJINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Sumber Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kab. Deli Serdang 2.5 PEMERINTAHAN UMUM 2.5.1. Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, III-87

pelaksanaan maupun pengawasannya. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, meningkatnya kemampuan aparatur dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

pembangunan;

berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. 2.5.2 Pemerintahan Umum Urusan pemerintahan umum di Kabupaten Deli Serdang sejauh ini sudah berlangsung secara optimal. Fungsi koordinasi dan administrasi antar unit kerja sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain dikarenakan: 1. Belum adanya sistem dan mekanisme koordinasi yang baik yang dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan; 2. Belum adanya system dan mekanisme pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik yang dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan; 3. Belum berubahnya kultur birokrasi; 4. Belum adanya unit/mekanisme untuk penanganan pengaduan/keluhan masyarakat. Sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap sistem pelayanan administrasi kependudukan maupun perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, trasparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 2.5.3. Kepegawaian

III-88

Kualitas dan kuantitas aparatur adalah gambaran kemampuan aparatur melaksanakan pelayanan kepada masyarakat saat ini. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2008 adalah 16.605 personel yang bertugas pada 68 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di antaranya 5,163 orang golongan IV (31 persen), 8,039 orang golongan III (48 persen), 3242 orang golongan II (20 persen), dan 181 orang golongan I (1 persen) dari jumlah pegawai. GAMBAR 2.4 JENJANG KEPANGKATAN PNS DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 1%

20%

Golongan I

31% Golongan II Golongan III Golongan IV

48%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2009 , data diolah

Jumlah pegawai yang tersebar pada kelembagaan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dapat mencerminkan potensi palayanan pada masyarakat. Menurut catatan kepegawaian Kabupaten Deli Serdang tahun 2008, sebagian besar pegawai Pemerintah Kabupaten berada pada lembaga teknis pelayanan, yaitu Dinas sebanyak 14827 (89 %) dan sebanyak 599 (4%) di kecamatankecamatan. Kondisi ini mencerminkan konstruksi kepegawaian yang strategis sekaligus potensial, karena Dinas dan Kecamatan merupakan lembaga yang terlatak di garis depan berhadapan langsung dengan masyarakat.

III-89

GAMBAR 2.5 JUMLAH PNS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG 1% 4%

1%

5%

89% Setda

Badan

Dinas

Kantor

Kecamatan

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2009 , data diolah

Terlihat bahwa 41 % dari keseluruhan pegawai di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sudah berpendidikan S1, 1 % S2 dan 28 % D 3, selebihnya SMA,SMP dan SD. Sedangkan PNS perempuan mempunyai kesempatan yang lebih baik dari PNS pria, dengan perbandingan 64 : 36. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.48

Masalah utama dalam persoalan kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah belum adanya sistem dan mekanisme yang cukup

baik

untuk

melakukan

rekruitment,

peningkatan

kapasitas,

pengawasan kinerja maupun mekanisme untuk mengatur penempatan para pegawai secara merata berdasarkan kebutuhan organisasi dan perangkat daerah. Sebagian aparat birokrasi sebagai pelayan publik memiliki kualitas Sumber Daya Manusia, Kesadaran terhadap aturan dan kedisiplinan, III-90

ketrampilan dan profesionalisme masih rendah/belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan pendidikan penjenjangan bagi aparatur yang telah memenuhi syarat.

2.5.4 Statistik Badan Pusat Statistik yang pada tahun tahun sebelumnya hanya menyajikan data/indikator makro, sesuai permintaan baik lembaga/intansi pusat/ daerah telah berupaya dengan bekerja sama dengan Pemerintah lembaga pemerintah terkait menyajikan data mikro, yang dapat di manfaatkan khususnya dalam penyedian data yang terkait dengan operasional. Kedepan Badan

Pusat

Statistik

penyempurnaan

dan

kabupaten

pengembangan

Deli

Serdang

statistik

melalui

program

tetap

menjamin

akan

kesinambungan penyedian data yang sudah ada, peningkatan kualitas dan profesionalisme dan pengembangan sistem informasi statistik dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat. 2.5.5. Kearsipan Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kearsipan diarahkan untuk manajemen pengelolaan kearsipan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang. Dalam rangka untuk lebih dipahami pentingnya suatu arsip dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, perlu dukungan dari satuan unit kerja, karena arsip merupakan sumber informasi dan dokumentasi yang mampu memberikan data bagi pihak yang memerlukan, sedangkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu

menjawab

tantangan

perkembangan

teknologi

yang

sangat

mempengaruhi pelaksanaan kinerja dalam melaksanakan tata kearsipan modern masih terbatas, dimana pengelolaan data sampai dengan penyajian informasi

harus

didukung

sarana III-91

penunjang

yang

sejalan

dengan

perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang professional. SKPD ini dibentuk

selain untuk meningkatan kualitas pelayanan publik,

dalam pemenuhan kebutuhan akan arsip dan penyelamatan atau pelestarian suatu dokumen juga guna peningkatan pelayanan perpustakaan. 2.5.6. Komunikasi dan Informatika Di tingkat Pemerintah Kabupaten telah dibentuk Jaringan Komunikasi dan Informasi guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Informasi dan Komunikasi serta Peningkatan Publikasi dan Dokumentasi, sehingga informasi dapat diakses dan dibaca secara cepat tanpa dibatasi oleh letak geografis. Informasi tersebut dapat diakses melalui website : www.DeliSerdang.go.id, www.Bappeda_deliserdangkab.info/indonesia/, Http://dikpora_ds.org.

2.6 PERKEMBANGAN PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat

Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari : 1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Sekretariat Daerah dengan 3 Assisten yang terdiri dari a. Assisten Ekonomi Pembangunan b. Asisten Administrasi c. Asisten Administrasi 3. Sekretariat DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi : a. Bagian Umum b. Bagian Risalah dan Rapat III-92

c. Bagian Keuangan 4. Badan Daerah sebanyak 8 SKPD, meliputi : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan c. Badan Pemberdayaan Masyarakat d. Badan Kesatuan Bangsa e. Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan f. Badan Ketahanan Pangan g. Inspektorat h. Badan Rumah Sakit Umum 5. Dinas Daerah sebanyak 17 SKPD, meliputi : a. Dinas Pertanian b. Dinas Perikanan dan Kelautan c. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi d. Dinas Kehutanan e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Dinas Kesehatan g. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga h. Dinas Pekerjaan Umum i. Dinas Perhubungan j.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

k. Dinas Pasar l. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan m. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata o. Dinas Sosial p. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah q. Dinas Informasi dan Komunikasi 6. Kantor sebanyak 9 , meliputi : a. Kantor Penanaman Modal b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi III-93

c. Kator Satuan Polisi Pamong Praja d. Kantor Pelayanan Perijinan e. Kantor Kas Daerah f. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 7. Kecamatan sebanyak 22. 8. Kelurahan sebanyak 14. Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintah yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

2.7

RUMUSAN ISSUE DAN PERMASALAHAN DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. III-94

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah – langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sebelum melangkah pada strategi pembangunan lebih dulu dilakukan analisis kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang. Isu-isu dan permasalahan pembangunan kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang meliputi; 2.7.1. Ekonomi Salah satu masalah keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah struktur pendapatan dalam APBD yang masih didominasi olen dana dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum, kontribusi PAD meskipun sudah

semakin

meningkat

belum

signifikan

berkontribusi

kepada

pendapatan daerah. Masalah lainnya adalah proporsi belanja daerah yang masih sangat didominasi olen belanja tidak langsung. Sesuai dengan hal tersebut maka Pemerintahan

Kabupaten Daerah Deli

Serdang tahun 2009-2014 akan meningkatkan PAD melalui intensifikasi penerimaan dan meningkatkan proporsi belanja langsung dalam struktur belanja

pemerintah.

Dari

sisi

pembiayaan

maka

Pemkab

akan

mengoptimalkan aset-aset pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pembiayaan dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum akan mendorong

peningkatan

kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan peningkatan lapangan kerja, serta penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi lima tahun kedepan diharapkan dapat mendorong pemerataan

III-95

distribusi pendapatan di kalangan masyarakat sehingga mampu menurunkan indeks kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dikalangan masyarakat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, dimana ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat dengan menghindari penyeragaman program.

Permasalahan mendasar lain yang terjadi dalam penanganan masyarakat miskin adalah belum tersedianya data base yang jelas dan selalu diperbaharui.

Belum

jelasnya

standar/ukuran

dalam

menentukan

masyarakat miskin, termasuk belum tersedianya data tentang latar belakang dan pemicu kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan terlalu bergantung pada program pemerintah Propinsi dan atau Pusat karena program-program yang disebutkan di atas belum dapat diukur efektivitasnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang masih dihadapkan pada berbagai

permasalahan

mendasar

yang

memerlukan

perhatian

keterpaduan penanganan antara lain: 1. Masih banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur; 2. Terbatasnya kesempatan kerja;

III-96

dan

3. Belum optimalnya pelayanan pencari kerja di kecamatan; 4. Belum optimalnya informasi Pasar kerja (IPK) dan Bursa kerja ; 5. Relatif rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 6. Pelatihan kerja dan standar kualifikasi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; 7. Terbatasnya

pengelolaan

sumberdaya

pelatihan

dan

lembaga

pelatihan kerja baik Pemerintah maupun swasta.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui peningkatan peranan dari usaha kecil dan menengah, koperasi,

pasar tradisionil dan

pemberian insentif pada badan usaha lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga akan dilakukan dengan mendorong investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Tersosialisasi secara optimal Prosedur perizinan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas standar dan prosedur perizinan, besar biaya perizinan, dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin. Jika sosialisasi ini dibiarkan berlarutlarut, akan berpengaruh pada jumlah penerimaan daerah yang bisa diperoleh dari sektor perizinan karena masyarakat enggan untuk mengurus perizinan dan berinvestasi di Kab. Deli Serdang.indentifikasi issu strategis profil Koperasi dan UKM 1. Banyaknya koperasi yang tidak aktif saat ini ( 54%) 2. Citra koperasi yang kurang baik 3. Kontribusi terhadap PDRB rendah 4. Partisipasi anggota dan masyarakat terhadap koperasi rendah 5. Lemahnya legalisasi aset UMKM 6. Iklim usaha yang kurang kondusif 7. Pemahaman dan kepedulian instansi pembina yang terkait masih kurang

III-97

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB dan mayoritas penduduk di Kabupaten Deli Serdang bekerja di sektor pertanian. Namum sektor pertanian pangan masih didominasi oleh petani tradisionil, sementara sub sektor perkebunan masih didominasi perusahaan swasta. Sub sektor peternakan dan perikanan masih memerlukan perhatian agar dapat menjadi sumber penghasilan pendapatan utama masyarakat dan pemerintah. Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah adanya alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk yang mengakibatkan berkurangnya ratarata kepemilikan sawah. Rendahnya produktivitas pertanian, nelayan dan pembudidayaan ikan, serta banyaknya industri kecil yang bangkrut yang diakibatkan oleh kelangkaan atau tingginya harga sarana produksi untuk pertanian dan industri seperti pupuk, bibit dan pestisida, dan bahan baku industri serta kondisi alam seperti banjir, kemarau dan lain-lain. Juga disebabkan

keterbatasan teknologi yang dimiliki termasuk penguasaan

teknologi para petani dan nelayan, fluktuasi harga dan kelangkaan BBM, serta kurangnya pengawasan atas penggunaan bahan berbahaya untuk menangkap dan mengawetkan ikan. Selaras dengan hal tersebut diatas maka program pembangunan pertanian dimasa mendatang akan dititik beratkan pada peningkatan produksi dan produkitivitas serta nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Seiring dengan pertambahan penduduk maka kebutuhan akan pangan asal tumbuhan maupun hewani akan meningkat pula.. Belum optimalnya pengelolaan perikanan laut, padahal dengan panjang pantai sepanjang + 65 km, wilayah laut Deli Serdang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan laut. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan laut, penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas, serta

III-98

faktor cuaca masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para nelayan.

2.7.2 Sosial dan Budaya Daerah kependudukan Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari berbagai pembangunan di suatu daerah. Indikasi suatu masyarakat dikatakan sejahtera secara sosial, adalah apabila di daerah tersebut sudah tidak dijumpai lagi persoalanpersoalan

yang

berkaitan

dengan

keberadaan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal anak jalanan, wanita rawan sosial

ekonomi, korban tindak

kekerasan, lanjut usia terlantar, penyadang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalah gunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial , penderita HIV/AIDS, keluarga rentan. Secara Umum permasalahanpermasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Masih adanya jumlah penyandang PMKS di Kabupaten

Deli

Serdang 2. Terbatasnya bantuan dan perhatian pada korban bencana alam, terutama penanganan pasca bencana. 3. Terbatasnya bantuan dan perhatian terhadap keluarga prasejahtera dan Gakin. 4. Besarnya potensi bencana alam dan bencana sosial 5. Berpindahanya gepeng dan anak jalanan dari kota Medan ke Kabupaten Deli Serdang karena jarak yang begitu dekat. 6. Rendahnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial 7. Rendahnya kualitas SDM Karang Taruna, PSM dan Orsos sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. III-99

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Deli Serdang yaitu pengangguran dan kemiskinan. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk miskin/pra sejahtera dengan alasan ekonomi sebesar 26.091 KK atau 7,5 % dari jumlah KK Kabupaten Deli Serdang sebesar 343.708 KK. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin perlu adanya upaya terpadu antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin Dari segi jumlah penduduk

di Kabupaten

Deli Serdang penduduk

perempuan

hampir sama dengan penduduk laki laki dan merupakan potensi pembangunan yang belum dioptimalkan. Kemajuan pembangunan suatu negara ditentukan oleh tingkat kemajuan kelompok perempuan. Namun demikian, perempuan masih belum mendapat peran yang memadai agar dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Kekerasan terhadap perempuan dalam KDRT dan anak-anak masih sering terjadi. Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat masih belum proporsional. Faktor budaya seperti peran ganda sebagai ibu rumah tangga juga mempengaruhi peningkatan peran dan kualitas hidup kaum perempuan. Sesuai dengan hal tersebut diatas, dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang akan didisain program untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan baik sebagai perempuan karir ataupun sebagai ibu rumah tangga. Dari

analisa

profil

kependudukan

diatas

permasalahan

dibidang

kependudukan di Kabupaten Deli Serdang yang di hadapi kedepan diperkirakan seperti diuraikan berikut ini:

III-100

1. Distribusi penduduk tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang; 2. Jumlah wanita yang memasuki lapangan kerja masih relatif kecil dibandingkan dengan laki-laki; 3. Jumlah penduduk Deli Serdang yang jumlahnya pada akhir tahun 2007 mencapai 1,686,366 meningkat

rata-rata

jiwa dan pada periode 5 tahun terakhir sebesar

3.11%

per

tahun

mengakibatkan

pertambahan beban biaya pengadaan infrastruktur permukiman yang cukup signifikan dimasa-masa mendatang. 4. Peningkatan jumlah penduduk yang besar terjadi di daerah yang telah padat penduduknya yakni di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang secara fisik berbatasan langsung dengan Kota Medan. Tingginya laju pertambahan penduduk pada wilayah-wilayah tersebut disebabkan karena pengaruh luapan penduduk kota Medan. Wilayah-wilayah ini letaknya menyebar mengelilingi Kota Medan sehingga pengadaan sarana dan prasarana permukiman menjadi mahal. 5. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidak seimbangan persebaran sumber daya dan masalah pertanahan. 6. Belum tertatanya administrasi kependudukan secara detail, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Tingginya laju pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang dibarengi dengan tingkat pertambahan pengangguran akan mengakibatkan peningkatan keluarga miskin dan instabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Kesehatan Permasalahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah peningkatan jumlah penduduk yang sehat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan tenaga medis secara proporsional dengan jumlah masyarakat sehingga mampu menurunkan derajat kematian III-101

bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan peserta KB aktif, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Selain itu pelayanan kesehatan masyarakat juga menuntut kesiapan dan ketanggapan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang bersifat endemic dan epidemik. Isu lainnya adalah masih rendahnya ketersediaan pelayan kesehatan di daerah terpencil dan masyarakat miskin dan ketersediaan pelayanan kesehatan akan kebutuhan khusus seperti rumah sakit jiwa.

Pendidikan Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dibidang sumber daya sebagai sarana mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas dimasa depan. Tantangan pembangunan dimasa depan menuntut sumber daya yang berpendidikan tinggi dengan ketrampilan yang berdaya saing. Permasalahan yang dihadapi 1. Kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah masih relatif rendah 2. Sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar dan menengah masih terbatas 3. Kualitas SDM tenaga pendidik yang belum optimal

Pariwisata dan Budaya Pembangunan pariwisata dan budaya mempunyai peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kabupaten Deli III-102

Serdang dengan geomorfologis terdiri dari pegunungan dan dataran serta perairan pantai, memungkinkan pengembangan pariwisata yang ditunjang oleh sumberdaya alam komoditi unggulan seperti pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta peningkatan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. Secara umum permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pada masing-masing obyek wisata dalam pengembangannya memiliki kesamaan, yakni sebagai berikut: 1. Kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau obyek wisata belum optimal terutama kondisi jalan yang rusak. 2. Kurangnya keterpaduan perencanaan antar obyek wisata. 3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek pariwisata. 4. Promosi tentang keunikan obyek sangat terbatas. Ketertiban dan Ketentraman dan Keamanan Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal

III-103

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Data menyebutkan bahwa lebih dari dua juta pecandu narkoba di seluruh Indonesia, yang 90 persennya adalah generasi muda. Di Kabupaten Deli Serdang, walaupun tidak ada angka pasti, peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga cukup banyak ditemukan. Sebagai dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencakup dimensi kesehatan jasmani dan mental saja namun yang lebih berpengaruh langsung adalah dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Pemanfataan hutan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan deforestasi berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang marak pada akhir-akhir ini adalah perilaku tebang berlebih (over cutting), pembalakan liar (illegal logging), dan penyeludupan kayu antar daerah hingga ke luar negeri (illegal trading)

2.7.3 Sarana dan prasarana Fasilitas Umum Sampai pada akhir tahun 2008, yang menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan berlebih

dan

perkembangan

permukiman.

Selain

itu

ada

beberapa

permasalahan antara lain: 

Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang jalan.



Rendahnya alokasi dana pemeliharaan III-104



Terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membiayai

kebutuhan

pembangunan

prasarana

jalan

dan

pemeliharaannya dibanding dengan tuntutan kebutuhan yang ada. 

Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan / jembatan dan irigasi secara optimal.



Belum optimalnya pelayanan jaringan lokal dalam konteks pelayanan intermoda yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.



Belum memadainya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam mendukung operasional kegiatan.



Data base jalan / jembatan dan Sumber Daya Air (SDA) yang tersedia, kurang relevan terhadap kondisi saat ini.



Kejadian akibat bencana alam.



Kompetensi SDM yang belum memadai

Dengan perkembangan lajunya pertumbuhan penduduk sebagian Daerah Irigasi terdesak oleh perkembangan daerah permukiman, terutama desakan dari pertumbuhan kota Medan. Daerah Irigasi Medan Krio terdesak oleh perkembangan permukiman di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu dan Kutalimbaru. Kondisi ini diperparah oleh kondisi debit sungai yang sudah tidak stabil debitnya. Daerah Irigasi Sumber Rejo termasuk Daerah Irigasi Ramonia akan terdesak oleh pembangunan permukiman/perkotaan akibat dari perkembangan Kota Lubuk Pakam dan Pembangunan Bandara Kuala Namu di Kecamatan Pantai Labu – Beringin. Akibat adanya perkembangan fisik wilayah telah banyak memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Beberapa tantangan ke depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air, terutama yaitu:

III-105



Kurang optimalnya tingkat layanan irigasi sebagai alat pendistribusian air ke areal persawahan yang disebabkan rusaknya saluran pembawa dan meningkatnya sedimen.



Kondisi sungai dan saluran pembuangan tidak dapat menampung debit air pada waktu curah hujan tinggi sehingga perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat dipertahankan.



Menurunnya ketersediaan air karena kondisi lingkungan yang semakin buruk.



Meningkatnya kebutuhan air baku yang besar.



Belum berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air.



Perlunya sosialisasi kepada Masyarakat tentang masalah yang terkait dengan banjir.



Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Air secara optimal.

Dengan melihat kepada kecenderungan perubahan land use di wilayah Kabupaten Deli Serdang dimana desakan daerah permukiman terhadap areal pertanian/persawahan

serta

desakan

pertambahan

penduduk

maka

permasalahan-permasalahan irigasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :Luas lahan pertanian / sawah makin berkurang dari waktu ke waktu; Dana untuk perawatan sarana dan prasarana irigasi pasca otonomi daerah terbatas sehingga banyak sarana dan prasarana irigasi yang rusak dan tidak terawat; Dengan banyaknya sarana dan prasarana irigasi yang tidak berfungsi baik maka banyak lahan persawahan yang berubah menjadi lahan tanaman kering/holtikurtura; Berubahnya penggunaan lahan di daerah ekstream telah merubah sistim tata air di hampir semua daerah aliran sungai dan mempengaruhi persediaan air untuk irigasi; III-106

Ruang terbuka hijau perkotaan (taman) di 22 kota kecamatan umumnya belum tertata, seperti ruang terbuka hijau yang ada di kota Lubuk Pakam, kota Tanjung Morawa, sebagian dalam kondisi kurang terawat dan kurang berfungsi sebagai ruang terbuka. Hal ini tentunya dapat menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah setempat dalam hal keindahan kota. Pada tahun 2008 telah dilakukan pemasangan baru Lampu Penerangan Jalan Umum di 11 (sebelas) kota kecamatan sebanyak 315 titik, keadaan ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan ruang terbuka hijau di perkotaan (taman) adalah: 

Kurang diperhatikannya sarana lingkungan hijau / terbuka.



Belum dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan publik sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka dan tentunya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kawasan ini dari kerusakan.



Belum dapat menjadi salah satu point of interest bagi lingkungannya.

Perumahan Urusan perumahan dan permukiman meliputi pelayanan pengembangan perumahan dan permukiman mencakup prasarana dasar dan prasarana penunjang yang dapat menunjang kualitas hidup meliputi : perumahan, air bersih dan air limbah, persampahan, Drainase, ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum. Adapun permasalahan urusan perumahan dan pemukiman Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut: 1. Masih

kecilnya

investasi

perumahan

untuk

masyarakat

(perumnas dan real estate) sedangkan kebutuhan akan rumah semakin meningkat. III-107

2. Masih

terbatasnya

mendukung

kemampuan

penyediaan

pemerintah

perumahan

daerah

beserta

untuk

sarana

dan

prasarananya. 3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni, dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. 4. Menurunnya

kondisi

prasarana

publik

dan

bangunan

Pemerintah; 5. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya kualitas

pengelolaan

meningkatnya

pelayanan

tingkat

air

kebocoran

minum

dan

tingkat

oleh

PDAM,

pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa; 6. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Masalah lingkungan sudah menjadi masalah global khususnya dengan adanya masalah ‘Global warming’ atau pemanasan global yang mulai mengancam kelanjutan hidup manusia. Meskipun demikian masih banyak kegiatan

yang

dilakukan

masyarakat

yang

tidak

selaras

dengan

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Fungsi perlindungan lingkungan hidup meliputi pelayanan daerah terhadap manajemen limbah, air limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, tata ruang dan pertanahan, penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan lingkungan hidup lainnya. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul. Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian

III-108

besar lahan kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kawasan pantai secara umum merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Kawasan yang harus dilindungi tersebut berupa hutan mangrove. Mangrove selain berfungsi sebagai penangkis ombak yang dapat merusak pantai juga berfungsi sebagai tempat hidup organisme laut. Apabila kegiatan pengrusakan ini tidak segera dikendalikan maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah lagi. Masih belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang khususnya dengan belum lengkapnya dokumen tata ruang di tiap-tiap kecamatan, serta belum tersosialisasinya rencana tata ruang kepada seluruh stake hoder, masih kurangnya pengawasan dan perizinan terhadap penggunaan ruang, serta masih lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Masih rendahnya tingkat penataan kota yang berwawasan lingkungan yang dalam jangka panjang akan berefek pada meningkatnya pemanasan global, termasuk rawan bencana banjir karena kurangnya ruang terbuka dan kawasan resapan air. Fokus utama masalah lingkungan di Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang adalah pembangunan yang menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, kegiatan pemulihan lingkungan juga akan dilakukan terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan dan melakukan pencegahan atau melindungi kawasan yang mengalami gangguan atau ancaman kerusakan.

III-109

2.7.4 Pemerintahan umum Pelayanan Umum Kompleksitas masalah dan pembangunan dimasa depan menuntut kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah yang semakin tinggi. Disisi yang lain peningkatan karir aparatur pemerintah menyebabkan mutasi pejabat menjadi hal yang rutin, sehingga prinsip ‘The right man on the right place’ sering tidak dapat dipenuhi. Hal ini memerlukan adanya sistim pelatihan dan program pengembangan kompetensi dan karir dari aparatur pemerintah sehingga dimasa mendatang tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian antara jabatan, kompetensi dan kapabilitas pada jabatan struktural dan fungsional di kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan hal tersebut diatas maka pengembangan organisasi dan pegawai dimasa depan akan tetap didasarkan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan performa organisasi dan personalia disetiap SKPD.

2.7.5 Penyelenggaraan otonomi daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan urusan pemerintah daerah sebanyak 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.dalam pelaksanaan urusan-urusan tersebut,telah dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari : a. Sekretariat daerah Kabupaten b. Sekretariat Kabupaten c. Dinas Daerah sebanyak 17 unit d. Lembaga Teknis daerah sebanyak 12 unit e. Kecamatan sebanyak 22 kecamatan f. Kelurahan sebanyak 14 kelurahan III-110

Urusan wajib yang dilaksanakan yaitu : 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

4.

Perumahan

5.

Perataan ruang

6.

Perencaaan Pembangunan

7.

Perhubungan

8.

Lingkungan Hidup

9.

Kependudukan dan catatan sipil

10.

Pemberdayaan perempuan

11.

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

12.

Sosial

13.

Tenaga Kerja

14.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

15.

Penanaman Modal

16.

Kebudayaan

17.

Pemuda dan Olahraga

18.

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

19.

Pemerintahan Umum

20.

Kepegawaian

21.

Pemberdayaan masyarakat desa

22.

Kearsipan

23.

Komunikasi dan Informatika

Urusan pilihan yang dilaksanakan yaitu : 1.

Pertanian

2.

Kehutanan

3.

Energi dan Sumber daya mineral

4.

Pariwisata

5.

Kelautan dan Perikanan

6.

Perdagangan III-111

7.

Perindustrian

8.

Transmigrasi

Dari 25 urusan wajib Pemerintah Daerah, 2 (dua)urusan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu urusan Pertanahan dan Statistik. Urusan Pertanahan masih dilaksanakan oleh Instansi vertikal yaitu Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang yang mana dalam melaksanakan tugasnya terkait urusan Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah atau Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan urusan Statistik dilaksanakan oleh kantor Statistik Deli Serdang yang merupakan Instansi vertikal yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Issue

dan

permasalahan

strategis

dalam

aspek

Penataan

Urusan

Pemerintahan yaitu : 1.

Pelaksanaan urusan Pertanahan belum optimal.

2.

Pelaksanaan urusan Statistik belum optimal.

3.

Masih terbatasnya ketersediaan dana untuk melaksanakan urusan rumah tangga baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

4.

Adanya beberapa kecamatan yang perlu dimekarkan karena memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

5.

Adanya beberapa desa yang telah memiliki ciri-ciri kota,perlu dibentuk menjadi

kelurahan

untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat. 6.

Masih belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu dituntut adanya PNS yang profesional, minimal

PNS harus mampu menjabarkan tugas pokok dan

fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi dimana PNS tersebut bekerja.

III-112

Aspek Pelayanan Publik Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan berbagai upapya agar hak-hak dasar masyarkat seperti pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan pelayanan publik baik dari aspek layanan kesehatan maupun

pendidikan

telah

diupayakan

melalui

berbagai

program

peningkatan sarana dan prasarana, maupun pendukung lainnya seperti peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

aparat/petugas

bidang

pelayanan publik. Selain itu, layanan publik dibidang investasi juga merupakan hal yang patut menjadi perhatian agar para investor teransang untuk menanamkan modlanya didaerah ini yang tentunya didukung peraturan perijinan yang jelas dan akuntabel. Dengan dekikian akan memberikan kepastian berusaha dan terciptanya efisiensi usaha. Peningkatan mutu pelayanan masyarkat khususnya dibidang

investasi,

Pemkab Deli Serdagn telah memiliki lembaga teknis daerah yaitu Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang yang tugasnya memberikan pelayanan proses penertiban ijin usaha secara terpadu. Beberapa pelayanan perijinan yang telah ditangani Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 1. Izin mendirikan Bangunan dengan luas 80 – 200 m² 2. Izin Bengkel Umum 3. Izin Keyboard, Kolam Pancing, Rumah Makan dan Salon Kecantikan 4. Izin Gangguan (HO) non Industri 5. Izin Usaha Perdagangan dan Daftar Ulan SIUP 6. Izin Usaha Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras. Isu dan permasalahan satrategis dalan aspek pelayanan publik adalah sebagai berikut : III-113

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan sebagai langkah dalam pola pelayanan terpadu one stop service. 2. Belum tersusunyna SOP (Standart

Operating Procedure) sehingga

menimbulkan GAP persepsi 3. Besarnya

rentang

kendali

pelayanan

dari

pusat-pusat

pelayanan

kecamatan 4. Belum optimalnya registrasi penduduk sehingga mempersulit dalam pendistribusian Bansos. 5. Belum optimalnya akses informasi pelayanan 6. Belum berfungsinya pelayanan administrasi e goverment secara otomasi administrasi. 7. Belum tersusunnya dan teridentifikasinya standar pelayanan konsumen. 8. Kurang optimalnya inovasi dalam pelayanan baik administrasi maupun barang dan jasa. 9. Belum

meratanya

penyebaran

fasilitas

pelayanan

publik

baik

enviromental services (penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum : jalan, jembatan, taman, kebersihan , dsb), development services (bersifat enabling da fasiliting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi : pendidikan, kesehatan, keagamaan dsb) dan protective services (pelayanan keamanan, perlindungan dsb). 10. Masih minimnya standar pelayanan minimal 11. Terbatasnya kulitas SDM aparatur Bidang Pelayanan Publik. 12. Sarana dan prasarana pendukung dibidang pelayanan masih belum memadai. 13. Terbatasnya anggaran pembangunan daerah.

2.8 ISSUE DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH III-114

2.8.1 Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat masyarakat miskin, pada tahu 2007 jumlah penduduk miskin/pra sejahtera dengan alasan ekonomi sebesar 26,001 KK atau 7.5 % dari jumlah KK yaitu sebanyak 343, 708 KK. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, contohnya melakukan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, program pengentasan kemiskinan perkotaan dan lain sebagainya. Dan di masa yang akan datang, hal ini merupakan prioritas program.

2.8.2. Ketenaga kerjaan Angka pengangguran di kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi pada tahun 2007 jumlah pencari kerja (pengangguran) sebanyak 119,081 orang yang terdiri dari sebanyak 44,832 orang pencari kerja laki2 dan 73,249 orang pencari kerja perempuan. Tingginya angka penganguran ini di sebabkan oleh :

rendahnya ketrampilan/skill yang dimiliki oleh calon tenaga kerja,

rendahnya upah minimum tenaga kerja, rendahnya kesejahteraan para tenaga kerja dan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan tenaga kerja telah dilakukan pemerintah

Kabupaten

Deli

Serdang,

namun

karena

banyaknya

permasalahan ketenagakerjaan belum dapat terselesaikan secara keseluruhan sehingga ke depan hal ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus. 2.8.3. Pendidikan Upaya peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi permasalahan yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan kualitas SDM pendidik belum optimal. Selain itu jenis pendidikan yang ada belum sinkron dengan lapangan kerja yang tersedia. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan kejuruan dan keterampilan, III-115

perlu inisiatif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menyelaraskan pola pendidikan di sekolah dan lembaga kursus keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha serta memfasilitasi rekruitmen tenaga kerja agar dapat terserap di dunia usaha; 2.8.4 Kesehatan Pelayanan kesehatan belum secara keseluruhan menjangkau ke pelosok desa, kurangnya sarana prasarana kesehatan dan kurangnya tenaga medis dan paramedis dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani. Namun demikian upaya pelayanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan senantiasa ditingkatkan pelayanannya guna memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik, bahkan tahun 2008 telah memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama untuk predikat pelayanan public. 2.8.5. Infrastruktur Belum seluruhnya wilayah di Kabupaten Deli Serdang terjangkau program jalan poros dan jalan alternatif, hal ini menyebabkan kelancaran roda perekonomian dan akses antar wilayah mengalami hambatan dan masih adanya sejumlah daerah yang terisolir akibat tingkat aksesibilitasnya masih rendah dan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat banyaknya kenderaan dengan tonase berat melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya; Adanya kemacetan yang terjadi di jalan arteri/negara khususnya pada wilayah yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Kota Medan, kondisi ini terjadi akibat masih belum memadainya jaringan jalan utama dan altenatif yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melalui jaringan jalan tersebut setiap harinya. Disamping itu, jalur trayek angkutan umum juga harus ditata dengan baik agar tidak memperparah kondisi yang sudah terjadi. 2.8.6 Pertanian III-116

Sebagian

besar

lahan

di

Deli

Serdang

lahan

pertanian

namun

produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh kelangkaan atau tingginya harga sarana produksi untuk pertanian dan industri seperti pupuk, bibit dan pestisida, dan bahan baku industri serta kondisi alam seperti banjir, kemarau dan lain-lain. Juga disebabkan keterbatasan teknologi yang dimiliki termasuk penguasaan teknologi para petani dan nelayan, fluktuasi harga dan kelangkaan BBM, serta kurangnya pengawasan atas penggunaan bahan berbahaya untuk menangkap dan mengawetkan ikan. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani adalah memberikan penyuluhan terhadap para petani tentang peningkatan kualitas tanaman pangan dan jenis tanaman. Tingginya konversi lahan persawahan menjadi lahan perumahan, industri

dan perkotaan akibat persebaran dan

pertambahan jumlah penduduk. Apabila konversi ini tidak diatur dan dibatasi, di masa mendatang dapat mengakibatkan kondisi rawan pangan akibat menurunnya produksi padi; Belum optimalnya pengelolaan perikanan laut, padahal dengan panjang pantai sepanjang + 65 km, wilayah laut Deli Serdang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan laut. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan laut, penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas, serta faktor cuaca masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh para nelayan;

2.8.7 Peran Perempuan Perhatian terhadap perempuan belum selaras dengan tuntutan dan kebutuhan akan peran sertanya dalam pembangunan yang membutuhkan profesionalisme dan kualitas kompetensi perempuan dalam berbagai hal, termasuk memberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini sangat logis karena jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Deli Serdang seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. III-117

2.8.8 Kualitas SDM Aparatur Sebagian aparat birokrasi sebagai pelayan publik memiliki kualitas Sumber Daya Manusia, Kesadaran terhadap aturan dan kedisiplinan, ketrampilan dan profesionalisme masih rendah/belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan pendidikan penjenjangan bagi aparatur yang telah memenuhi syarat. Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur

pemerintah

yang

disebabkan

oleh

tingginya

kompleksitas

permasalahan birokrasi yang memerlukan langkah untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan asas keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta membuka partisipasi masyarakat untuk dapat menjamin kelancaran, keserasian

dan

keterpaduan

tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk itu perlu diterapkan pola reward and punishment terhadap kinerja aparatur pemerintah, menguatkan hubungan kemitraan antara aparatur pemerintah dengan masyarakat serta melakukan langkahlangkah kebijakan yang mengarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, termasuk di dalamnya pelaksanaan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. 2.8.9 Demokrasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah memberi konsekuensi multi kompleks bagi daerah untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dem tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai upaya pembangunan daerah terus digalakkan sebagai bagian dari keikutsertaan daerah dalam pembangunan nasional sangat dipengaruhi kondisi politik yang terus berkembang disamping faktorfaktor strategis lainnya.

III-118

Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan yang menyebar di 380 desa dan 14 kelurahan saat ini kondisi politik yang kondusif mulai dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Rabu, 16 April 2008). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang (Senin, 27 Oktober 2008), Pemilihan Umum Legislatif (Kamis, 09 April 2009) serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Rabu, 08 Juli 2009). Secara alami suhu politik yang biasanya cukup dinamis pra pemilu namun tetap dapat terkendali di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat terwujud berkat adanya kebersamaan rasa tanggung jawab dan koordinasi yang insentif pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan instansi keamanan (Polri/TNI) maupun dukungan dan peran serta masyarakat. Dukungan dan peran serta masyarakat yang dinilai baik ini tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta mensukseskan pelaksanaan empat event Pemilu tersebut diatas. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam politik di empat event Pemilu tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. No

Pemilihan Umum

Jumlah

Jumlah

Tingkat

Pemilih

Suara sah

Partisipasi

1

Gubernur/Wakil

989.502

603.416

61.88%

2

Bupati/Wakil

1.181.807

504.989

45.52%

3

Legislatif

1.192.837

641.489

56.19%

4

Presiden/Wakil

1.250.540

751.181

61.58%

Hasil Pemilu Legislatif memberikan perubahan warna politik di Lembaga Legislatif/DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dari 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang terpilih dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2009, yang berkesinambungan sebanyak 11 (sebelas) orang atau 22% dan sebanyak 39 orang (78%) adalah wajah-wajah baru. Dari kondisi tersebut diatas, permasalahan demokrasi di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: III-119

1.

masih rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam penggunakan hak suara dan hak berpendapat dalam pembangunan.

2.

Isue sara dan potensi konflik horizontal terkait dengan pilkada dan pelaksanaan otonomi daerah.

3.

Belum jelasnya pola partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

4.

Adanya wacana pemekaran yang diusung oleh sekelompok masyarakat dan masalah perbatasan wilayah yang bisa menimbulkan konflik.

5.

Terbukanya ruang demokrasi melahirkan banyak kelompok dengan berbagai aliran dan tuntutan yang berbeda berimplikasi sulitnya mengorganisasikan berbagai kepentingan secara negotiable.

6.

Konflik antara kewenangan eksekutif dan legislatif.

7.

Partisipasi dan kesadaran berpolitik masyarakat dalam pilkada, pileg dan pilpres yang makin rendah.

8.

Adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atasan yang sering berubah-ubah.

Hal-hal lain yang masih terus diwaspadai baik sebagai potensi gangguan kamtibmas dan kerawanan adalah: 1.

Isue teroris, hal ini disebabkan Kabupaten Deli Serdang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, yang memiliki aset-aset asing yang selalu menjadi sasaran terorist.

2.

Isue tanah garapan eks-HGU PTPN II.

3.

Isue tenaga kerja/angkatan kerja.

2.8.10 Pariwisata Sebagian objek wisata di Kabupaten Deli Serdang adalah wisata alam. Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan fasilitas penunjang untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. III-120

Sarana dan prasarana transportasi objek wisata juga belum optimal, kurangnya keterpaduan perencanaan

antar objek wisata serta kurangnya

peran serta masyarakat dalam mengembangkan objek wisata. 2.8.11 Pencemaran Peningkatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang telah berakibat tumbuhnya kawasan atau zona industri, peningkatan jumlah penduduk dan transportasi yang menimbulkan pencemaran llingkungan, berupa limbah industri,

rumah tangga, polusi udara yang berdampak negatif pada

kesehatan, Selain itu illegal loging dan perladangan berpindah – pindah telah menimbulkan makin meluasnya lahan kritis. Kawasan lindung dan ruang terbuka hijau di kabupaten Deli Serdang, luasannya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku belum tercapai. 2.8.12

Pelayanan perizinan

Pelayanan perijinan masih belum terintegrasi, di sisi lain kepastian hukum, standard tarif dan waktu penyelesaian masih menjadi keluhan masyarakat maupun dunia usaha. Meskipun upaya pengintegrasian serta kepastian pelayanan perijinan telah dilakukan, namun bidang pelayanan ini perlu mendapat perhatian. 2.8.13 Penataan Ruang Masih belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang khususnya dengan belum lengkapnya dokumen tata ruang di tiap-tiap kecamatan belum tersosialisasinya Rencana Tata Ruang secara optimal kepada Pemangku Kepentingan, masih kurangnya pengawasan dan perizinan terhadap penggunaan ruang, serta masih lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Masih rendahnya tingkat penataan kota yang berwawasan lingkungan yang dalam jangka panjang akan berefek pada meningkatnya pemanasan global, termasuk rawan bencana banjir karena kurangnya ruang terbuka dan kawasan resapan air. III-121

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan warna baru dan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan kebijakan dimaksud antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta dilakukan secara profesional mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan prinsip : 1. Partisipasi masyarakat ; 2. Transparasi dan akuntabilitas anggaran ;

III-122

3. Disiplin anggaran ; 4. Keadilan ; 5. Efisiensi dan efektifitas anggaran.

3.2

Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta penerimaan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Deli serdang masih merupakan komponen yang sangat penting peranannya dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelayanan publik. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 - 2014 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya guna lebih mengoptimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Selanjutnya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk melakukan langkahlangkah pro-justiticia bagi wajib pajak yang tidak mau mentaati kewajiban pada waktunya.

3.3

Arah Pengelolaan Belanja Daerah Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Deli serdang pada tahun 2009 - 2014

ditujukan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Deli serdang antara lain: percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan meningkatnya daya saing serta nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan Sumber Daya Manusia dengan tetap memperhatikan proporsi dan eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka memperbesar proporsi belanja untuk pelayanan publik maka perlu efisiensi pada belanja aparatur dengan melakukan evaluasi serta perampingan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Alokasi belanja aparatur juga diupayakan semaksimal mungkin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Disamping itu perlu disiplin anggaran dan mempertajam skala prioritas program yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Deli serdang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

III-123

3.4 Arah Pembiayaan Daerah Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3% dari PDRB tahun bersangkutan. Mengingat tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Deli serdang terhadap Pemerintah Pusat dari sisi anggaran masih cukup tinggi, maka peranan Pemerintah Kabupaten Deli serdang untuk mencari sumber anggaran baru guna menunjang percepatan pembangunan sangat dibutuhkan.

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan SILPA melalui efisiensi belanja, penerimaan kembali piutang daerah, pinjaman daerah dengan bunga kecil, serta penjualan asset, obligasi dan surat berharga. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penempatan kas daerah melalui rekening deposito, saving tahun anggaran berjalan, serta penyertaan modal daerah pada BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang strategis dan menjawab kebutuhan masyarakat.

3.5

Kebijakan Umum Anggaran

3.5.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang dari tahun ke tahun secara umum mengalami kenaikan. Selama ini pendapatan daerah bersumber dari: 1. •Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. •Dana Perimbangan 3. •Dana bagi hasil Provinsi 4. •Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pengelolaan pendapatan daerah akan menekankan pada keserasian antara kebutuhan biaya dan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber III-124

daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya / belanja daerah. Pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2004-2008 mengalami peningkatan.

Dalam nilai nominal, total PAD Kabupaten Deli Serdang naik dari Rp. 46 milyar pada tahun 2004 menjadi Rp. 114 milyar pada tahun 2008. Dalam pada itu kontribusi pajak daerah adalah Rp37.924 milyar pada tahun 2004 dan meningkat menjadi Rp.65.732 milyar pada tahun 2008.. Penerimaan pendapatan daerah mulai tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 16.58% dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 64.5%, dan pada tahun 2007 naik sebesar 21.46% sementara tahun 2008 hanya sebesar 16.92%. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat setiap tahunnya sebesar rata-rata 26.38% . Hal ini sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1 REALISASI PENERIMAAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

III-125

GAMBAR 3.1 PERTUMBUHAN APBD KAB. DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 2004-2009

Berdasarkan tabel 3.1 dan gambar 3.1, prosentase kenaikan APBD terjadi secara fluktuatif akibat dana perimbangan alokasi dan SILPA. Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya komponen pendapatan daerah yaitu untuk menjamin kenaikan pendapatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan melalui penggalian sumbersumber pendapatan baru, penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang, peningkatan kesadaran wajib pajak, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengusahakan kenaikan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat melalui penyampaian data yang valid serta pendekatan secara pro-aktif. Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan APBD. Kenyataan masih menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan. Rata-rata besarnya rasio sumbangan PAD terhadap APBD hanya sebesar 8.57%. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan antara PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Ratio PAD terhadap APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2004 – 2008 dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2 maupun gambar 3.2 di bawah ini :

III-126

TABEL 3.2 RATIO PAD DIBANDING APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

GAMBAR 3.2 RATIO PAD DIBANDING DENGAN APBD KAB. DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber : L K P J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Kontribusi PAD terhadap APBD pada 5 tahun terakhir rata-rata 8,57%. Kontribusi Dana Perimbangan sebesar 83,91%, kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 7,52%. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan usaha keras.

Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu terhadap APBD Kabupaten Deli serdang tahun 2002 2006 dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel berikut : III-127

TABEL 3.3 KONTRIBUSI PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP APBD DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

GAMBAR 3.3 KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN TERHADAP APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008 100.00% 80.00% 60.00% 40.00%

Dana Perimbangan APBD

20.00% 0.00% Dana Perimbangan APBD

2004

2005

2006

2007

2008

88.51%

78.42%

87.81%

83.80%

81.02%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : L K P J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Sedangkan kontribusi dana perimbangan terhadap total APBD rata-rata pada setiap tahun anggaran sebesar 83,91%. Terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam setiap tahun anggaran sangat tinggi ketergantungannya pada pemerintah Pusat dan hal tersebut diprediksi akan terus terjadi pada lima tahun yang akan datang.

III-128

GAMBAR 3.4 KONTRIBUSI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP APBD KABUPTEN DELI SERDANG TAHUN 2004 – 2008

Sumber : L K P J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2004-2008, maka proyeksi penerimaan daerah pada Tahun 2009 sampai dengan 2014 diperkirakan terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 5,88%. Mengingat dalam penerimaan pendapatan daerah terdapat variabel yang “un-controllable” terutama pada pos penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, maka proyeksi tersebut masih memungkinkan berubah. Kemungkinan terjadinya perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang upah/gaji pegawai maupun keserasian alokasi anggaran antar wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah.

III-129

III-130

TABEL 3.4 PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (PAD, DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH) DARI TAHUN 2009 S/D 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

III-

131

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi asset dan kekayaan pemerintah daerah termasuk mengembangkan sektor-sektor potensial yang selama ini belum optimal. Optimalisasi peningkatkan pendapatan daerah terhadap obyek yang betul–betul potensial dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat serta tidak merusak lingkungan 3.5.2

Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai dasar acuan dalam menetapkan kebijakan arah Belanja Daerah, maka perlu menyimak uraian kondisi Belanja daerah selang 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: TABEL 3.5 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004-2008

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

GAMBAR 3.5 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004-2008

Sumber LKP J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

:

Memperhatikan isi tabel dan gambar tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa baik target maupun realisasi belanja mengalami peningkatan, adapun rata-rata peningkatan belanja setiap tahun sebesar 23%, namun bila dilihat perkembangan pertahun terlihat bahwa pada tahun 2005 terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Pembelanjaan anggaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, belanja operasional, dan pemeliharaan. Belanja pembangunan meliputi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur anggaran pada tahun 2003 mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga mulai tahun 2003 tidak dikenal lagi belanja rutin dan belanja pembangunan dalam struktur APBD. Anggaran belanja dalam APBD tahun 2003 sampai tahun 2006 dibagi ke dalam belanja aparatur dan belanja publik, sedangkan pada tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran belanja dibagi ke dalam belanja langsung dan tidak langsung dan tidak dikenal lagi belanja aparatur dan belanja publik.

Dalam lima tahun terakhir 2004 sampai dengan 2008 rasio perbandingan anggaran belanja aparatur terhadap total APBD mengalami penurunan dari 73% pada tahun 2005 menjadi 56% pada tahun 2006. Penurunan persentase belanja apartur diharapkan akan dapat terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga alokasi belanja pembangunan dapat meningkat secara terus menerus. Untuk lebih rincinya mengenai rasio perbandingan antara belanja rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL3.6 PERBANDINGAN BELANJA APARATUR DAN BELANJA PELAYAN PUBLIK DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2004 - 2008

GAMBAR 3.6 PERBANDINGAN BELANJA APARATUR DAN BELANJA PELAYAN PUBLIK TAHUN

2005 - 2008

Sumber : L K P J Akhir Masa Jabatan, Pemkab Deli Serdang Periode 2004-2009, diolah

Gambaran pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut dalam tabel maupun gambar di atas, menunjukkan bahwa anggaran belanja aparatur yang sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan masih mendominasi belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan belanja publik yang merupakan representasi anggaran yang pro-publik. Adapun anggaran belanja daerah pada tahun 2009 s/d 2014, dapat diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,88%. Hal ini ditentukan dengan memperhatikan keadaan kenaikan 5 (lima) tahun sebelumnya dan mengasumsikan keadaan 5 (lima) tahun mendatang. Distribusi peningkatan pertumbuhan belanja tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini. TABEL 3.7 PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

GAMBAR 3.7 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2009 – 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better dan cost less) melalui pendekatan kinerja disetiap organisasi terkait, didasarkan pada standar analisa biaya, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip value for money. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari indikator kegiatan yang dilakukan. Proporsi belanja daerah tidak langsung maupun langsung dari tahun 2009 – 2014 dapat diproyeksikan dalam tabel dibawah ini. TABEL 3.8 PROYEKSI PROPORSI BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2009 – 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintahan) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. 4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdapat beberapa hal yang merupakan unsur kekuatan yaitu: 1. Letaknya strategis; 2. Memiliki garis pantai yang cukup panjang dan potensinya; 3. Memiliki sumber daya alam yang cukup luas; 4. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup besar; 5. Kuantitas SDM aparatur cukup tersedia; 6. Adanya konsep Ceria dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak; 7. Adanya konsep Cerdas dalam mendukung program peningkatan pendidikan; 8. Adanya konsep Gerakan Deli Serdang Membangun dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Adapun yang merupakan unsur kelemahan yaitu: 1. Keterbatasan kemampuan pendanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang; 2. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan belum optimal; 3. Belum optimalnya produk perundang-undangan daerah ;

4. Fasilitas penunjang dalam pelayanan ke masyarakat masih terbatas; 5. Belum optimalnya pendayagunaan ekonomi lokal; 6. Pengendalian dan pengawasan tata ruang yang lemah; 7. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah; 8. Masih terbatasnya peluang kerja. 4.2 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) Sedangkan berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang merupakan unsur peluang adalah: 1. Peran aktif masyarakat semakin meningkat 2. Merupakan peluang yang strategis bagi Kabupaten Deli Serdang merupakan pintu gerbang internasional dan secara geografis memiliki letak wilayah yang strategis yang mengelilingi kota Medan, sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara 3. Adanya peraturan perundangan tentang peningkatan SDM aparatur 4. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk memepertahankan swasembada pangan 5. Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan pusat kegiatan nasional atau prioritas nasional Yang merupakan unsur ancaman adalah: 1. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi moral masyarakat. 2. Terjadinya persaingan regional 3. Krisis ekonomi global yang berkelanjutan 4. Penggarapan hutan secara liar yang mengancam kelestarian sumber daya air 5. Merebaknya Napza dan penyakit menular, serta kejadian bencana alam 6. Regulasi Pemerintah yang cenderung tidak pasti

4.3. FAKTOR FAKTOR PENENTU KUNCI KEBERHASILAN

Ada tiga hal mendasar yang menjadi kata kunci keberhasilan pelaksanaan RPJMD, yaitu: pertama sharing of power (pembagian kewenangan), kedua distribution of income (pemerataan pendapatan), dan ketiga empowering (pemberdayaan dan partisipasi).

Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai motor penggerak utama harus diubah karena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola pembangunan yang sentralistis serta menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu juga mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.

Dengan bercermin pada kelemahan pola pembangunan sentralistis tersebut di atas maka dirasakan perlu untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan manajemen yang berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management approach) untuk mewujudkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sendiri (community self help). Dengan konsep ini bukan berarti bahwa pemerintah melepaskan tanggungjawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator pembangunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang adalah: a. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; b. Adanya pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (aparat dan masyarakat),

terwujudnya pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel),

efektif-efisien,

dan

terselenggaranya

pelayanan

prima

masyarakat. 4.4 LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas maka langkah-langkah strategis yang telah ditempuh di tahun-tahun sebelumnya dan akan terus dilanjutkan dalam kurun waktu 2009 - 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup 3. Peningkatan

kapasitas

perekonomian

daerah

melalui

peningkatan

produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi 4. Peningkatan pengurangan jumlah penduduk miskin 5. Peningkatan aktualisasi wawasan kebangsaan, warisan budaya lokal dan nilai nilai religius 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.5 ANALISIS SKALA PRIORITAS Pembangunan adalah menjaga keseimbangan sebuah segitiga yang bersudut pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam dan keadilan sosial. Membangun berarti mengelola tiga macam kepentingan tersebut yang selalu tarik menarik dan tolak menolak dalam perebutan prioritasnya masing-masing. Di tengah segitiga, yang diharapkan sebagai titik berat yang menyeimbangkan semua, adalah pencapaian ideal yang disebut pembangunan yang berkelanjutan yang berarti sebagai suatu pembangunan yang sekaligus menjaga kesejahteraan, kelestarian, dan keadilan. Konflik tiga titik tersebut dalam gerak pembangunan diakui sebagai sesuatu yang

abadi dan berlaku global, tidak mengenal waktu dan tempat. Karena itu tidak untuk dihindari atau ditutupi tapi harus dibuka guna mendorong prakarsa kreatif dan kolektif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut dan dikaitkan dengan Visi pembangunan daerah yang mengedepankan kesejahteraan, bukan berarti aspek berkelanjutan dan berkeadilan

menjadi

ditinggalkan.

Persoalan

penentuan

prioritas

fokus

pembangunan memang dibutuhkan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan titik berat penanganan kesejahteraan terletak pada permasalahan kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Permasalahan kemiskinan merupakan problem pembangunan yang sangat rumit karena saling keterkaitannya dengan berbagai faktor lain yang sangat mempengaruhinya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, akses/kepemilikan sumberdaya, penghasilan, dan lain sebagainya, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan ideologi. Kemiskinan bersentuhan pula dengan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, lingkungan, hankam, serta agama. Berdasarkan hal tersebut diatas serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan mempedomani agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara maka

prioritas pembangunan daerah Kabupaten Deli

Serdang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki

dampak

yang

besar

terhadap

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan sesuai tema pembangunan; 2. Memiliki sasaran-sasaran dan program yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakannya;

5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai Visi - Misi Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah; b. Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup; c. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi; d. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pengeloaan kebudayaan daerah; e. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin; f. Tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat Prioritas tersebut diatas, dilaksanakan secara terfokus dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, yang merupakan masalah strategis di Kabupaten Deli Serdang khususnya dan di Negara Republik Indonesia secara umum.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1

VISI

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2009-2014 adalah : Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera bersatu dalam kebhinekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil dan penegakan hukum yang ditopang oleh tata pemerintahan yang baik. 5.2

MISI

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan arti yang terkandung dalam visi dimaksud yaitu: a)

Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya yang religius, sejahtera, bersatu dalam kebhinekaan berarti masyarakat yang bermukim dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi manusia yang bertata krama, yang ditandai dengan sejumlah karakteristik tertentu, antara lain patuh mengamalkan agamanya, toleran terhadap pemeluk agama dan etnis lain, cinta perdamaian, anti kekerasan, kreatif dan inovatif, haus informasi dan mampu menerima perbedaan pendapat sehingga kualitas sosial ekonomi mereka menjadi lebih maju dan baik. Menjadi Misi ke 1: Misi mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang

maju,

penerapan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif. Dan Misi ke 2: Misi mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak azasi manusia. b)

Pemerataan pembangunan berarti dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak ada lagi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antara kawasan pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, mulai dari Kecamatan Hamparan Perak di Utara sampai Gunung Meriah di Selatan dan Kutalimbaru di Barat sampai Pantai Labu di Timur. Fasilitas umum dan prasarana maupun sarana pelayanan publik harus dapat dinikmati dimanapun rakyat bermukim.

c)

Keadilan memanfaatkan sumber daya berarti pembangunan harus ditujukan untuk keuntungan semua golongan masyarakat. Prioritas dan hak istimewa yang dinikmati hanya segelintir orang dalam mengelola sumber daya harus dihindari. Menjadi Misi ke 3: Misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

d)

Penegakan hukum berarti kelak di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak boleh ada diskriminasi hukum, semua orang termasuk

bupati harus patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan, budaya hukum akan menjadi bagian cara hidup masyarakat Deli Serdang. e)

Tata pemerintahan yang baik atau Good Governance berarti aparatur pemerintah harus menjadi contoh bagi rakyat yang menganut prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, kesetaraan, berwawasan ke depan, partisipatif dan terdapat penegakan dan kepastian hukum. Menjadi Misi ke 4: Misi penegakan hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

adalah

mendorong

terciptanya

supremasi

hukum

dan

masyarakat yang taat hukum, menghilangkan praktek diskriminasi hukum,

mendorong

pembangunan

sistem

yang

akuntabel,

transparan, professional, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi semua stake holdernya. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan mempedomani agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara maka ditetapkan Tujuan dan Strategi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang, disusun sebagai berikut: 5.3 Tujuan Pembangunan Daerah 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia; 2. Mewujudkan infrastruktur perhubungan, irigasi dan permukiman yang baik; 3. Meningkatkan perekonomian daerah;

4. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berlandaskan nilai nilai sosial, budaya dan agama; 5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance; 5.4 Sasaran Pembangunan Daerah 1. Terwujudnya peningkatan aksesbilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat 2. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dan permukiman yang memadai baik kuantitas dan kualitas 3. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. 4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman 5. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup; 4. Peningkatan produktifitas dan kualitas produk serta pengembangan potensi ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 5. Pengembangan wawasan kebangsaan; 6. Peningkatan pemanfaatan nilai seni dan budaya; 7. Peningkatan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 8. Percepatan pengurangan penduduk miskin; 9. Perbaikan sistem kearsipan dan informasi; 10. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; 11. Peningkatan penataan peraturan daerah. 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam upaya mencapai pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang diperlukan arah kebijakan pembangunan yang memuat rencana arah kebijakan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek. Arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut : 1. Menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kapasitas dan aksesibilitas dan kualitas SDM, diarahkan kepada peningkatan akses masyarakat

terhadap pendidikan yang berkualitas antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah khususnya siswa kurang mampu, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar secara menyeluruh dan sistematis dengan penekanan pada peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kesetaraan

dan pengembangan

pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Peningkatan kualitas SDM juga terkait dengan Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat antara lain diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan dasar melalui pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesma dan jaringannya, pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat, memberdayakan Rumah Sakit Umum sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan, memfasilitasi pengembangan kualitas pelayanan puskemas, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat serta pengendalian penyakit, melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, meningkatkan ketersediaan mutu obat dan tenaga kesehatan, melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Selanjutnya peningkatan SDM juga terkait dengan peningkatan pendapatan yang dicapai melalui peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. 2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas infrastruktur perhubungan, irigasi dan permukiman serta lingkungan hidup diarahkan antara lain melalui penyedian sarana dan prasarana daerah yang berkualitas guna memenuhi pelayanan yang merata, pengembangan sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya, pemiliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas publik, pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan melalui perbaikan lingkungan permukiman dan Peningkatan kualitas lingkungan

perumahan/perkotaan,

pengembangan

persampahan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

kinerja

pengelolaan

3. Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah diarahkan pemantapan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Deli Serdang

melalui pengembangan

produk-produk unggulan,

pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, ketersediaan bahan pangan dengan kebijakan intensifikasi serta diversifikasi bahan pangan. Disamping itu juga perlu didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dengan meningkatkan pola kemitraan, serta penyediaan iklim invertasi yang kondusif. 4. Meningkatknya kualitas kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama, diarahkan antara lain untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, pembinaan akhlak mulia melalui komunikasi positif yang menunjang kepada menguatnya keharmonisan hubungan dengan memberi ruang partisipasi bagi kelompok-kelompok etnis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan. 5. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance diarahkan antara lain meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan good governance, peningkatan mutu pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal, penciptaan birokrasi yang profesional dan berbasis kinerja melalui peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan serta penegakan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Adapun perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan program pembangunan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan, yaitu :

6.2.1 Urusan Wajib 6.2.1.1. Urusan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain diarahkan untuk:

a.

Menyelenggarakan wajib belajar dua belas tahun.

b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan pendidikan. c.

Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan sistematis.

d. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan non formal. e.

Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, menengah dan non formal.

f.

Memberikan perhatian khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu bersaing dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia.

g. Melaksanakan program Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah (CERDAS). h. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah serta pemberantasan buta aksara. i. j.

Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pendidikan.

6.2.1.2. Urusan Kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan. b. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung dan babi, DBD, TBC, HIV/AIDS, Hepatitis, dan Diare. d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat. e. Meningkatkan

upaya

kesehatan

utamanya pada pemukiman kumuh.

lingkungan

di

lingkungan

pemukiman,

f. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. g. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. h. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. i. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. j. Mewujudkan sistem Jaminan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin. k. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan. l. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat. m. Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. n. Menyelenggarakan program Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak (CERIA) o. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesehatan.

6.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum antara lain diarahkan untuk: a.

Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum.

b.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.

c.

Mewujudkan arahan RTRW dengan: Mendukung pengembangan jalan dan jembatan; Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan; dan Meningkatkan kapasitas ruas jalan.

d.

Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana irigasi dan pengairan.

e.

Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU).

f.

Meningkatkan sarana dan prasarana pekerjaan umum.

g.

Menyelenggarakan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM)

h.

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pekerjaan Umum

6.2.1.4. Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan Rakyat. b. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan. c. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. d.

Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh.

e. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

dengan

pembangunan

Kampung

Terpadu. f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Perumahan Rakyat. g. Menyelenggarakan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM). h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan Rakyat.

6.2.1.5. Urusan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang.

b. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum. c. Menyelenggarakan penataan ruang Kabupaten Deli Serdang secara terpadu dengan Mebidangro. d. Melaksanakan kerjasama pembangunan dengan daerah tetangga terkait dengan Rencana Tata Ruang Mebidangro. e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang.

6.2.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan. b. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah Kabupaten. c. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang, menengah, tahunan dan perencanaan sektor. d. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah. e. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana. f. Mengembangkan manajemen perencanaan. g. Mengembangkan perencanaan kawasan sercara terpadu. h. Melakukan

kerjasama

perencanaan

pembangunan

infrastruktur,

perekonomian dan sosial di kawasan Mebidangro. i. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

perencanaan pembangunan. j.

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perencanaan Pembangunan.

6.2.1.7. Urusan Perhubungan Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan. b. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima. c. Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu. d. Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum. e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas angkut kereta api. f.

Mendukung pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Mebidangro.

g. Mendukung penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu. h.

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut, baik untuk kepentingan sektor perikanan maupun pengangkutan barang dan orang.

i. Memfasilitasi pengembangan angkutan umum ke Bandara Kualanamu. j.

Membangun Terminal tipe c di beberapa kecamatan

dan meningkatkan

kapasitas Terminal Bus Lubuk Pakam. k. Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kabapaten Deli Serdang. l. Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum. m. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan. n. Memfasilitasi Pembangunan Jalan Tol dan jalan – jalan lintas daerah. o. Meningkatkan pengawasan kapasitas angkutan terhadap jalan yang dilaluinya. p. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum.

q. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan. r. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perhubungan.

6.2.1.8. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup. a. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. b. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. c. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. d. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. e. Meningkatkan pengelolaan persampahan. f. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna). g. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Lingkungan Hidup. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain diarahkan untuk: a. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota.

c. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten. d. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ. e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota. f. Mewujudkan taman interaktif Kelurahan.

6.2.1.9 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. b. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. d. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan. e. f.

Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

6.2.1.10.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. d. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. e. Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang. f. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan. g. Meningkatkan perlindungan anak. h. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa. i. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. j.

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.2.1.11 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. b. Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. e. Membudayakan dan mensosialisasikan kembali program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin. f. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

6.2.1.12 Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial. b. Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Memberi perhatian khusus pada pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. d. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. e. Meningkatkan pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan trauma. f. Meningkatkan pembinaan panti asuhan/panti jompo. g. Meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). h. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya. i. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Sosial.

6.2.1.13 Urusan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan. b. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja. d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. e. Peningkatan kesempatan kerja. f. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. g. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja. h. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit. i. Meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. j.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja

k. Merevitalisasi BLK. l. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan. m. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketenagakerjaan.

6.2.1.14 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). b. Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun. d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. e.

Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM.

f. Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM. g. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. h. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal. i. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima. j.

Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM. k. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Koperasi dan UKM.

6.2.1.15 Urusan Penanaman Modal Penyelenggaran urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal. b. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perijinan usaha menjadi satu pintu. d. Mempermudah proses untuk memulai usaha. e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Penanaman Modal.

6.2.1.16 Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan. b. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata terhadap pemecahan masalah kabupaten. c. Pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya, dan kekayaan budaya. d. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. e. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Kebudayaan. f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kebudayaan.

6.2.1.17. Urusan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan Olahraga antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga. b. Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Peningkatan peran serta kepemudaan. d. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

e. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olah raga. a. Peningkatan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan. b. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga. c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemuda dan Olahraga.

6.2.1.18. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk : a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. b. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. d. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal e. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. f. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. g. Peningkatan pendidikan politik masyarakat. h. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

6.2.1.19. Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk : a. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. b. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah.

c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. d. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. e. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. f. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. g. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. h. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. i. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. j.

Penataan peraturan perundang-undangan.

k. Penataan wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan. l. Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja di tingkat wilayah (kecamatan, kelurahan/desa) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. m. Melaksanakan

penegakkan

hukum

atas

penyimpangan

peraturan

perundang-undangan. n. Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah. o. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. p. Kerjasama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. q. Memenuhi

kebutuhan

sarana

prasarana

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan Umum. r. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian

6.2.1.20.Urusan Kepegawaian Daerah

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah antara lain diarahkan untuk: a.

Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah.

b. Menerapkan kebijakan kepegawaian yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c.

Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah melalui diklat struktural, teknis dan fungsional.

d. Pembinaan dan pengembangan aparatur. e.

Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi.

6.2.1.21. Urusan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan. b. Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan pokok. d. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan pokok di Kabupaten Deli Serdang. e. Mengembangkan pola diversifikasi pangan. f. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat desa untuk persediaan keadaan darurat. g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketahanan Pangan.

6.2.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. b. Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

yang menyeluruh,

terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. e. Peningkatan peran perempuan di perdesaan. f. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6.2.1.23. Urusan Statistik a. Mengintegrasikan

urusan

Statistik

dengan

urusan

Perencanaan

Pembangunan. b. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan. c. Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

6.2.1.24. Urusan Kearsipan Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan. b. Menerapkan kebijakan Kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Perbaikan sistem administrasi kearsipan. d. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. e. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan arsip Daerah dan pelayanan arsip.

f. Meningkatkan kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah. g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kearsipan.

6.2.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika. b. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (egovernment) yang dimulai dengan, proses perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting) dan proses pengadaan barang (eprocurement) serta pengawasan. d. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Komunikasi dan Informatika.

6.2.1.26. Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan. b. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten.

c. Membangun perpustakaan modern tingkat kabupaten yang memenuhi standar internasional. d. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. e. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah. f. Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. g. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perpustakaan.

6.2.2. Urusan Pilihan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan adalah: urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata,

Kelautan dan Perikanan, perdagangan,

perindustrian dan transmigrasi.

6.2.2.1 Urusan Pertanian Penyelenggaraan urusan Pertanian antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian. b. Menerapkan kebijakan pertanian, peternakan dan perkebunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi. d. Meningkatkan kesejahteraan petani.

e. Peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

pertanian,

perkebunan

dan

peternakan. f. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. g. Fasilitasi akses petani/peternak terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi petani/peternak modern.

6.2.2.2

Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan Kehutanan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan. b. Menerapkan

kebijakan

Kehutanan

yang

menyeluruh,

terpadu

dan

merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. d. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. e. Meningkatnya peran komunitas masyarakat dan profesional dalam urusan kehutanan.

6.2.2.3

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral. b. Menerapkan kebijakan energi dan sumberdaya mineral yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. e. Mendorong pengembangan bidang ketenagalistrikan.

6.2.2.4

Urusan Pariwisata

Penyelenggaran urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata. b. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan. c. Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata di pintu masuk Kabupaten Deli Serdang antara lain Bandara Kualanamu, Stasiun Kereta Api dan Terminal Bus. d. Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik. e. Mengembangkan Kabupaten Deli Serdang sebagai destinasi wisata yang berbasis potensi alam. f. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk keamanan sehingga kabupaten Deli Serdang mampu memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan. g. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata.

6.2.2.5

Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perikanan dan Kelautan.

b. Menerapkan kebijakan Perikanan dan Kelautan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir. d. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan. e. Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di bidang budidaya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern. f. Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern. g. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern. h. Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan. i. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

komunitas

profesional

dalam

penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan.

6.2.2.6

Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk: f. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan. g. Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kabupaten. h. Pengembangan efisiensi perdagangan dalam negeri. i. Melaksanakan Pembinaan pedagang kaki lima dan osongan. j.

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

k. Membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi.

l. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat peningkatan kualitas dan kuantitas produk. m. Melakukan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana pasar dengan pihak ketiga.

6.2.2.7

Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan perindustrian. b. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial c. Mengembangkan industri kecil dan menengah. b. Meningkatnya peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan industri. c. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir d. Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat. e. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri. f. Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

penyelenggaraan urusan perindustrian.

komunitas

profesional

dalam

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ditetapkan program-program pembangunan yang terdiri dari program prioritas, program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 7.1 Prioritas Pembangunan Sesuai dengan prioritas Nasional yang dikaitkan dengan urusan rumah tangga yang menjadi kewenangan kabupanten, prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai Visi - Misi pembangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut; g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah; h. Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup; i. Peningkatan

kapasitas

perekonomian

daerah

melalui

peningkatan

produktifitas, pengembangan potensi daerah dan iklim investasi; j. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pengeloaan kebudayaan daerah; k. Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin; l. Tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya Program Kabupaten yang merupakan Program Prioritas sesuai dengan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2009 - 2014 adalah sebagai berikut ini: 7.1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada strategi Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, dengan program, sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun c. Program pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pada strategi Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan program sebagai berikut: a.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

b. Program obat dan perbekalan kesehatan c.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 7.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup Pada strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup, dengan program, sebagai berikut: a.

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong c.

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya e.

Program pengembangan infrastruktur perdesaan

f.

Program lingkungan sehat perumahan

g. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan h. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan i.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7.1.3 Peningkatan Perekonomian Daerah

Pada strategi Peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pengembangan potensi ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing daerah, dengan program adalah: a.

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan hasil peternakan c.

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

d. Program pengembangan sistem dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah e.

Program pengembangan kualitas kelembagaan Koperasi

f.

Program pengembangan destinasi pariwisata

g. Program pengembangan industri kecil dan menengah h. Program penataan struktur industri i.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

j.

Program pengembangan perikanan tangkap

7.1.4 Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan. Pada strategi Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan program, sebagai berikut : a.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pada strategi Peningkatan pemanfaatan nilai seni dan budaya, dengan program sebagai berikut : a. Program pengelolaan kekayaan budaya b. Program pengelolaan keragaman budaya Pada strategi Peningkatan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dengan program sebagai berikut: a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan d. Program Keluarga Berencana (KB) e. Program pelayanan kontrasepsi

7.1.5 Percepatan pengurangan penduduk miskin Pada strategi Percepatan pengurangan penduduk miskin dengan program sebagai berikut: a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. b. Program pembinaan anak terlantar c. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 7.1.6 Tata kelola pemerintahan yang baik Pada strategi Perbaikan sistem kearsipan dan informasi dengan program sebagai berikut: a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan b. Program kerjasama informasi dengan mas media Pada

strategi

Peningkatan

profesionalisme

aparatur

dalam

rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan program sebagai berikut: a.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa c.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pada strategi Peningkatan peningkatan penataan peraturan daerah dengan program: Program penataan peraturan perundang-undangan 7.2

PROGRAM MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

7.2.1 URUSAN WAJIB 7.2.1.1 Urusan Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun c. Program pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan f. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.2.1.2 Urusan Kesehatan Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara lain: a.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

b. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi c.

Program pengawasan obat dan makanan

d. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita e.

Program pengembangan lingkungan sehat

f.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

g. Program pencegahan penyakit tidak menular h. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan i.

Program pengembangan obat asli Indonesia

j.

Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

k. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit l.

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

m. Program peningkatan kemitraan kesehatan n. Program peningkatan gizi masyarakat o.

Program kesehatan jiwa masyarakat

p. Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan q. Program pemberdayaan komunitas Kesehatan 7.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum antara lain: a.

Program pembangunan jalan dan jembatan

b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. c.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

d. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan.

e.

Program tanggap darurat jalan dan jembatan.

f.

Program sistem informasi/data base jalan dan jembatan

g. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya i.

Program penyediaan dan pengelolaan air baku.

j.

Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah l.

Program pengendalian banjir

m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh n. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 7.2.1.4 Urusan Perumahan Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perumahan antara lain: a.

Program pengembangan perumahan.

b. Program lingkungan sehat perumahan c.

Program pemberdayaan komunitas Perumahan

d. Program perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial e.

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

f.

Program pengelolaan areal pemakaman.

7.2.1.5 Urusan Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang antara lain: a.

Program Perencanaan Tata Ruang

b. Program pemanfaatan Ruang c.

Program pengendalian pemanfaatan Ruang

7.2.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan antara lain: a.

Program pengembangan data/informasi

b. Program kerjasama pembangunan c.

Program pengembangan wilayah perbatasan

d. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh e.

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.

f.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

g. Program perencanaan pembangunan daerah. h. Program perencanaan pembangunan Ekonomi i.

Program perencanaan sosial budaya

j.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

k. Program perencanaan pembangunan rawan bencana. 7.2.1.7 Urusan Perhubungan Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan antara lain: a.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. c.

Program peningkatan pelayanan angkutan

d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan e.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

f.

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kenderaan bermotor.

7.2.1.8 Urusan Lingkungan Hidup Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup antara lain: a.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup c.

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

e.

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

f.

Program peningkatan pengendalian polusi

g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan. h. Program pengendalian kebakaran hutan. i.

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pasisir dan laut.

j.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

7.2.1.9 Urusan Pertanahan Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan antara lain: a.

Program penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 7.2.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain: a.

Program penataan administrasi kependudukan

7.2.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program yang akan dilaksanaan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: a.

Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan

b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak c.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

d. Program

peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

jender

pembangunan e.

program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

dalam

7.2.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program yang akan dilaksanaan untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain: a.

Program Keluarga Berencana (KB)

b. Program kesehatan reproduksi remaja c.

Program pelayanan kontrasepsi

d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. e.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

f.

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

g. Program pengembangan model operasional BKB (Bina Keluarga Bahagia)Posyandu 7.2.1.13 Urusan Sosial Program yang akan dilaksanaan untuk urusan sosial antara lain: a.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

b. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial c.

Program pembinaan anak terlantar

d. Program pembinaan penyandang cacat e.

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.

f.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 7.2.1.14 Urusan Ketenagakerjaan Program yang akan dilaksanaan untuk urusan ketenagakerjaan antara lain: a.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

b. Program peningkatan kesempatan kerja c.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

7.2.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) antara lain: a.

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

b. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UKM c.

Program pengembangan sistem dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

d. Program pengembangan kualitas kelembagaan Koperasi 7.2.1.16 Urusan Penanaman Modal Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal antara lain: a.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 7.2.1.17 Urusan Kebudayaan Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan antara lain: a.

Program pengembangan nilai budaya.

b. Program pengelolaan kekayaan budaya. c.

Program pengelolaan keragaman budaya.

d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 7.2.1.18 Urusan Olahraga dan Pemuda Program yang akan dilaksanakan untuk urusan olahraga dan pemuda antara lain: a.

Program peningkatan peran serta pemuda

b. Program peningkatan sarana prasarana Olahraga dan Pemuda

7.2.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang akan dilaksanakan berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi: a.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. c.

Program pengembangan wawasan kebangsaan.

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. e.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

f.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

g. Program pendidikan politik masyarakat h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 7.2.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian meliputi: Pemerintahan Umum a.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

b. Program peningkatan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah. c.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten. e.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

f.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH.

g. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. h. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. i.

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

j.

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

k.

Program penataaan peraturan perundang-undangan.

Urusan Kepegawaian a.

Program pendidikan kedinasan.

b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. c.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

7.2.1.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program yang akan dilaksanaan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW) antara lain: a.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan c.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa e.

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

7.2.1.22. Urusan Kearsipan Program yang akan dilaksanaan untuk urusan kearsipan antara lain: a.

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah c.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan

7.2.1.23 Urusan Komunikasi dan Informatika Program yang akan dilaksanaan untuk urusan komunikasi dan informatika antara lain: a.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

b. Program kerjasama informasi dengan mas media 7.2.1.24 Urusan ketahanan pangan Program yang akan dilaksanaan untuk urusan ketahanan pangan antara lain: a.

Program peningkatan kesejahteraan petani.

b. Program peningkatan ketahanan pangan

c.

Pengembangan Agribisnis

7.2.2. URUSAN PILIHAN 7.2.2.1 Urusan Pertanian Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan pertanian antara lain: a.

Program peningkatan kesejahteraan petani.

b. Program peningkatan ketahanan pangan c.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan e.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

f.

Program pemberdayaan penyuluh

g. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak h. Program peningkatan produksi hasil peternakan i.

Program peningkatan pemasaran hasil peternakan

j.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

7.2.2.2 Kehutanan Program yang akan dilaksanaan untuk urusan kehutanan antara lain: a.

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan c.

Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

d. Program pemanfaatan kawasan hutan e.

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

f.

Program perencanaan pengembangan hutan

7.2.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral Program yang akan dilaksanaan untuk urusan energi dan sumberdaya mineral adalah: Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 7.2.2.4 Pariwisata

Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Pariwisata antara lain: a.

Program pengembangan pemasaran pariwisata

b. Program pengembangan destinasi pariwisata c.

Program pengembangan kemitraan pariwisata

7.2.2.5 Perikanan dan Kelautan Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Perikanan dan Kelautan antara lain: a.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengedalian dan pengawasan sumberdaya kelautan c.

Program

peningkatan

kesadaran

dan

penegakan

hukum

dalam

pendayagunaan sumberdaya laut. d. Program pengembangan budidaya perikanan e.

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

f.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

7.2.2.6 Perdagangan. Program yang akan dilaksanaan untuk urusan perdagangan antara lain: a.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

b. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7.2.2.7 Perindustrian Program yang akan dilaksanaan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain: a.

Program pengembangan industri kecil dan menengah

b. Program penataan struktur industri c.

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

7.2.8. Program Kewilayahan

Program yang terkait dengan kerjasama kewilayahan antara lain: a.

Program pengembangan kapasitas Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Mebidangro.

b. Program kerjasama tataruang Mebidangro c.

Program kerjasama transportasi regional.

d. Program kerjasama pengelolaan sumber daya air regional e.

Program kerjasama pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional

f.

Program kerjasama pengembangan jaringan jalan jembatan di wilayah perbatasan

Program Kegiatan Pembangunan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemko/Pemkab Tetangga No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian Pembangunan Jalan Sejajar Medan – Binjai Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Morawa – Seribu Dolok – Tongging (Rawasaring) Pembangunan TPA Regional Pembangunan Ruas Jalan Lingkar terluar (Outer Regional) Kota Medan (Kolonel Bejo) Pembangunan jalan menelususri pantai Kab. Langkat – Deli Serdang – Serdang Bedagai Pembangunan jembatan Sei Ular di Kec. Pantai Labu dan Desa Paku Kec. Galang Pembangunan jalan Tembus Kec. STM Hulu Kabupaten Karo Penataan batas Wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten/Kota Tetangga Keterpaduan Pembangunan Jaringan Jalan dengan Kabupaten/Kota Tetangga Pembangunan Pusat Olah Raga Kerjasama Pengendalian Tata Ruang

Pemkab/Pemko yang terlibat Pemprovsu, Pemko Medan, Binjai Pemprovsu, Simalungun

Pemkab

Karo

dan

Pemprovsu, Pemko Medan Pemerintah Pusat, Pemprovsu, Pemko Medan Pemprovsu, Pemkab Langkat & Serdang Bedagai Pemprovsu, Bedagai

Pemkab

Serdang

Pemprovsu, Pemkab Karo Pemprovsu, Pemko Medan, Binjai dan Pemkab Serdang Bedagai Pemko Medan, Binjai, Pemkab Langkat dan Serdang bedagai Pemprovsu Pemprovsu, Pemko Medan, Binjai Pemkab Langkat dan Serdang Bedagai.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah selama lima tahun ke depan diperlukan sasaran-sasaran yang akan dicapai yang disertai dengan indikatorindikator terukur. Hal ini sangat membantu dalam mempertajam prioritas kegiatan dan sekaligus dukungan penganggarannya. Berikut ditampilkan Matrik Visi, Misi dan Rencana Tindak Pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2009-2014.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 9.1. Program Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2015 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 20092014, dapat digunakan program – program indikatif Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, sebelum Kepala Daerah masa bakti 2015-2019 terpilih. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya. 9.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2009–2014 merupakan penerjemahan visi dan misi bupati terpilih. Dengan

demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan peraturan daerah, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan– kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJM Daerah maka tata pemerintahan yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta. 9.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program–program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan – kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah, terutama dengan tahapan dan prioritas bidang pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Tahapan dan Prioritas Pembangunan tersebut akan menjadi tema dalam penyusunan dokumen RKPD. Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif. Dalam RPJM Daerah, program–program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun, Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang

terbatas,

berdampak

pada

pilihan–pilihan

kegiatan

yang

diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat, perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber–sumber pembiayaan,

maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya. 9.2.3. Penguatan peran para pelaku masyarakat dalam pelaksanaan RPJM Daerah Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten dengan koordinasi oleh Bappeda. Setelah itu, hasil kerja ini disosialisasikan kepada stakeholers baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep. Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (stakeholders) dan masukan masyarakat di terjemahkan kembali dalam program–program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan masyarakat

tersebut. Stakeholders yang kuat, akan

mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program dari mereka. Dengan demikian, stakeholders yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. 9.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan Dengan adanya dokumen RPJM Daearah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator–indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.