roadmap STBM 2016 15x21 20MAY.pdf

ROADMAP STBM TAHUN 2015 - 2019

Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

ROADMAP STBM TAHUN 2015 - 2019

Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

ii

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Pembangunan sanitasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan selama satu windu terakhir. Hal ini terlihat dengan meningkatnya akses sanitasi dari 35% di tahun 2006 menjadi 61,1% pada tahun 2014. Pencapaian ini salah satunya didorong dengan ditetapkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional pembangunan sanitasi pada tahun 2008, yang kemudian diperbaharui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang STBM. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Melalui STBM juga diharapkan mampu untuk berkontribusi secara nyata dalam pencapaian Universal Access sanitasi di Indonesia pada tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Review dari data Susenas 2013 khusus bidang air minum, tren peningkatan di tahun 2009-2013 mencapai 5% pertahun sedangkan bidang sanitasi hanya 2,13% pertahunnya. Untuk mencapai Universal Access di tahun 2019, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan kenaikan 5,38% pertahun untuk air minum dan 6,72% pertahun untuk sanitasi. lni berarti untuk mencapai Universal Access air minum kita harus meningkatkan kerja 1-1,5 kali lebih cepat dan untuk mencapai Universal Access sanitasi kita harus berkerja 3-4 kali lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran 34 provinsi pada Rakornas STBM ke-2 di Jakarta tanggal 3-5 September 2014, memberikan inspirasi dan ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

iii

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

semangat terutama kepada pemangku kepentingan pusat untuk terus berupaya mendukung pencapaian target Universal Access sanitasi 2019. STBM mendorong keterbukaan berbagai pihak dalam mensinergikan STBM pada program-program sanitasi dan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar arahan garis besar pelaksanaan STBM di daerah. Roadmap STBM ini disusun untuk merumuskan garis besar pelaksanaan STBM 2015-2019 menuju Universal Access sanitasi di Indonesia pada tahun 2019. Semoga Roadmap ini dapat digunakan oleh semua pihak baik di lingkungan pemerintahan maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mempercepat pencapaian sasaran-sasaran Universal Access Sanitasi pada tahun 2019. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu dan pemikiran untuk berkontribusi dalam penyusunan Roadmap ini. Harapan kami semoga Roadmap STBM 2015-2019 ini bisa menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam penyusunan program tahunan dan implementasi STBM di pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melakukan implementasi STBM. Jakarta, April 2016 Direktur Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat

Dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO NIP. 196408081989101001 iv

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................ iii Daftar Isi ................................................................................... Bab 1 PENDAHULUAN............................................................ Bab 2 Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap STBM 2015-2019......................................................................

v 1 7

A.

Pengertian Roadmap......................................................

7

B.

Prinsip Dasar..................................................................

7

C.

Tujuan.............................................................................

8

D.

Landasan Hukum...........................................................

8

E.

Kerangka Logis Penyusunan Roadmap Stbm



2015-2019......................................................................

15

Bab 3 Kondisi Dan Situasi STBM 201513 .............................. 19 A.

STBM Sebagai Pendekatan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat............................................................

19

B.

Keuntungan Menggunakan Pendekatan STBM.............

24

C.

Kondisi dan Situasi STBM 2015.....................................

25

Bab 4 Target STBM Akhir Tahun 2019..................................... 45 A.

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN) 2015–2019.......................................

45

B.

Penetapan Target STBM Tahun 2019.............................

46

C.

Penetapan Milestone......................................................

52

Bab 5 Isu, Potensi Dan Kegiatan Strategis.............................. 57 A.

Komponen Demand (peningkatan kebutuhan sanitasi)..

B.

Komponen Supply (peningkatan penyediaan sarana sanitasi)..........................................................................

C.

57 60

Komponen Enabling Environment (Penciptaan Lingkungan yang mendukung)...........................................................

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

62

v

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Bab 6 Pelaku Dan Peran Strategis Dalam Pelaksanaan STBM ...... 67 A.

Pelaku di tingkat Desa/Kelurahan..................................

67

B.

Pelaku di tingkat Kecamatan dan Puskesmas...............

70

C.

Pelaku di tingkat Kabupaten/Kota..................................

71

D.

Pelaku di tingkat Provinsi...............................................

73

E.

Pelaku di tingkat Pusat...................................................

78

Bab 7 Kegiatan Strategis........................................................... 83 A.

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Pusat........................

84

B.

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Provinsi....................

88

C.

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Kabupaten/Kota.......

93

D.

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Kecamatan...............

99

E.

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Desa/Kelurahan....... 104

Bab 8 Dukungan Pembiayaan................................................... 109 A.

Kebutuhan dan Prioritas................................................. 109

B.

Potensi Sumber Pembiayaan......................................... 111

C.

Mekanisme Pembiayaan................................................ 112

Bab 9 Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan STBM...... 113 A.

Indikator Capaian........................................................... 114

B.

Tatacara Pemantauan dan Evaluasi STBM.................... 116

C.

Verifikasi......................................................................... 119

Bab 10 Penutup......................................................................... 121 Lampiran-1 Tujuh Butir Konvensi Ancol Hasil Rakornas Stbm, Hotel Discovery Ancol, 3-4 Nopember 2014........................... 123

vi

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 1 PENDAHULUAN Pada 17 Agustus 2015, Indonesia telah memasuki usia ke-70 tahun. Namun pemenuhan akses sanitasi dasar masih menjadi masalah yang berdampak terhadap buruknya kesehatan masyarakat. Dari laporan WHO & Unicef “Progress Drinking Water & Sanitation 2015 Update”, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sanitasi terburuk ke dua di dunia setelah India. Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia yang capaian cakupan layanan sanitasinya di atas 90 persen. Buruknya sanitasi berakibat pada kesehatan masyarakat. Penyakit diare menjadi indikasi buruknya sistem sanitasi. Penyakit tersebut telah mendominasi jumlah kematian balita di Indonesia. Berdasarkan data WHO (2012), sekitar 31.200 balita di Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya karena kasus diare. Hasil survey morbiditas diare tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan didapatkan angka kejadian diare pada semua umur sebesar 214 per 1000 orang, sedangkan pada bayi (0 - < 1 tahun) sebesar 831 per 1000 bayi (Kemenkes, 2012). Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan rendahnya akses sanitasi dasar mengakibatkan tingginya jumlah balita stunting atau pendek. Sumber air tercemar akibat sanitasi buruk memerlukan tambahan biaya untuk mengolahnya dari air baku menjadi air bersih ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

1

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

yang layak sesuai standar kesehatan. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum (tahun 2014), dari 53 sungai yang disurvey di Indonesia, 76,3 persen diantaranya sudah tercemar kotoran organik maupun logam. Sumber air baku dengan pencemarannya semakin tinggi maka semakin banyak material yang dibutuhkan untuk mengembalikan kualitasnya agar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Semakin banyak material yang digunakan maka semakin mahal biaya yang digunakan. Biaya tinggi ini pastinya akan menambah biaya yang akan ditanggung oleh konsumen, sehingga masyarakat harus membayar mahal untuk mendapatkan air minum. Buruknya sanitasi juga turut mempengaruhi stagnannya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1 Indonesia. Rilis data UNDP 2014, IPM Indonesia tetap berada pada peringkat urutan 108 dari 287 negara meski mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen (0,684 tahun 2013 dan 0,681 tahun 2012 ). Di kawasan ASEAN, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura (urutan 9), Brunei Darussalam (urutan 30) dan Malaysia (urutan 62). Indonesia berada dikelompok medium bersama Timor Leste, Filipina, Kamboja, Vietnam dan Laos. Dimensi angka harapan hidup IPM dihitung dari persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi yang layak, persentase penduduk yang sakit, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, angka kematian bayi dan lain-lain. Jadi angka sanitasi buruk turut menyumbang rendahnya peringkat IPM Indonesia. Sanitasi belum dipandang sebagai kebutuhan penting, sehingga orang lebih mementingkan memiliki ponsel daripada membuat toilet 1 Angka IPM adalah suatu standar pengukuran kualitas pembangunan manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yakni angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan/ilmu pengetahuan, standar hidup layak (kemampuan daya beli).

2

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

di rumah. Menurut data PBB (2013) menyebutkan bahwa dari 6 juta orang pemilik ponsel, yang memiliki fasilitas sanitasi sehat hanya 4,5 juta orang saja. Sisanya 2,5 juta orang ternyata tidak memiliki toilet.

Kerugian ekonomi akibat buruknya sanitasi merupakan dampak negatif lain yang nilainya sangat besar. Pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun2. Kerugian tersebut termasuk hilangnya pendapatan karena tidak masuk kerja (hilangnya waktu produktif), menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku. Biaya sebesar itu setara dengan 2,3% GDP (Gross Domestic Product), dan dapat dialihkan untuk kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut laporan WHO (2007), upaya perbaikan lingkungan dapat menurunkan risiko kasus diare sampai dengan 94%. Upaya perbaikan melalui penyediaan air bersih dapat menurunkan risiko sebesar 25%, pemanfaatan jamban sehat menurunkan risiko sebesar 32%, pengolahan air minum tingkat rumah tangga menurunkan risiko sebesar 39% dan cuci tangan pakai sabun menurunkan risiko paling besar yaitu sebesar 45%. Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya peningkatan akses sanitasi sejak tahun 2006. Salah satu upaya melalui Kementerian Kesehatan adalah melakukan perubahan arah kebijakan pendekatan sanitasi dari yang sebelumnya memberikan subsidi (project driven) menjadi pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada perubahan perilaku Stop Buang Air Besar 2 Economic Impact of Sanitation in Indonesia, Studi Lima Negara dilaksanakan di Kambodia, Indonesia, LAO PDR, Philippina dan Vietnam dalam rangka Economics of Sanitation Initiative (ESI), Water and Sanitation Program, Agustus 2008.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

3

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Sembarangan menggunakan metode CLTS (Community Led Total Sanitation). Belajar dari pengalaman implementasi CLTS melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah bersama NGO, maka pendekatan CLTS selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) pilar perubahan perilaku lainnya yang dinamakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)3. Selanjutnya Pemerintah menetapkan STBM menjadi kebijakan nasional pada tahun 2008. Pendekatan STBM terbukti telah mampu mempercepat akses sanitasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2013, peningkatan rata-rata akses sanitasi dari tahun 1993-2006 mencapai 0,78% per tahun. Sejak penerapan CLTS pada tahun 2006 yang kemudian menjadi kebijakan nasional STBM pada tahun 2008 rata-rata peningkatan akses sanitasi per tahun mencapai 3,53%. Berdasarkan pengalaman tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menetapkan target yang lebih jelas dan terukur. Target 20.000 Desa/Kelurahan melaksanakan STBM pada akhir tahun 2014 terlampaui sebesar 20.420 Desa/Kelurahan (sekretariat STBM Nasional, 2014). Pencapaian yang melampaui target tersebut juga menghadapi banyak tantangan dalam konteks target universal access. Tantangan yang cukup besar adalah bagaimana melalui program STBM Indonesia bisa mencapai universal access pada akhir tahun 2019. Target tersebut tercantum secara tegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 3 Dalam Permenkes No.3 Tahun 2014 disebutkan bahwa: 1). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan (Pasal 1 ayat 1), 2). Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku: a. Stop Buang Air Besar Sembarangan; b. Cuci Tangan Pakai Sabun; c.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (Pasal 3 ayat (2), dan 3). Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan (Pasal 3 ayat (3).

4

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

2015 – 2019 yang mengamanatkan program 100–0–100, yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir tahun 2019. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan percepatan implementasi STBM mulai dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan. Disisi lain, STBM harus dikembangkan sesuai prinsip dan strategi yang dituangkan dalam Permenkes 3/2014 tentang STBM. STBM dikembangkan dengan menginternalisasi dan melembagakan 3 (tiga) komponen STBM yaitu peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi dan penciptaan lingkungan yang kondusif dan selanjutnya dalam dokumen ini disebut Demand, Supply dan enabling environment. Berangkat dari fakta-fakta dan pemikiran tersebut dipandang perlu disusun panduan dalam bentuk peta jalan (roadmap) bagi pelaksana STBM di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

5

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

6

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 2 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP STBM 2015-2019 A. Pengertian Roadmap Secara harfiah, roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah atau peta jalan menuju target sasaran. Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan STBM, roadmap menjadi acuan untuk melangkah dan mengukur pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap target sasaran. Sebagaimana umumnya, informasi minimal yang dijelaskan dalam roadmap adalah tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan seperti: gambaran kondisi yang terjadi saat ini, target capaian, strategi dan kegiatan yang harus dilakukan,pelaksana dan penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, anggaran yang diperlukan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. B. Prinsip Dasar Roadmap STBM disusun sesuai dengan prinsip dasar yaitu: a. Jelas artinya isi dan langkah demi langkah harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; b. Ringkas dan terukur meliputi jenis program, kegiatan, target capaian, waktu pelaksanaan termasuk indikator output dan outcome; ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

7

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

c. Adjustable artinya roadmap harus mengakomodasi umpan balik dan perbaikan yang diperlukan serta dapat disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan; d. Komitmen artinya roadmap harus mampu mendorong terjadinya kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan; dan e. Berfungsi sebagai dokumen resmi, artinya roadmap menjadi acuan para pihak dalam menyusun rencana operasional pelaksanaan STBM di lapangan.

C. Tujuan Tujuan Umum: Mendukung pencapaian akses sanitasi menuju universal access pada akhir tahun 2019. Tujuan Khusus: 1. Menyediakan informasi dan panduan bagi pelaksana STBM mulai dari pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/ Kelurahan baik dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan STBM, 2. Menyediakan acuan untuk perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran STBM bagi kementerian kesehatan dan kementerian terkait, pemerintah daerah dan pemerintah Desa/ Kelurahan, 3. Menyediakan data dan informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM. D. Landasan Hukum Penyusunan roadmap STBM disusun atas dasar undangundang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan 8

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan sanitasi dan air minum sebagai berikut: 1. Undang-undang Kesehatan

Nomor

36

tahun

2009

tentang

a. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Pasal 6) b. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan (Pasal 23 (1)) c. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji (Pasal 171 (1)) d. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji (Pasal 171 (2)) e. Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik4 yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. (Pasal 171 (3)) 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan

Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui

4 kepentingan pelayanan publik adalah pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

9

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa/Kelurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan a. Pengamanan dilakukan melalui: a). upaya perlindungan kesehatan masyarakat; b). proses pengolahan limbah; dan c). Pengawasan terhadap limbah (Pasal 38). b. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a) dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan (Pasal 39 (1)). c. Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan. d. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 40 (1)). e. Tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 40 (2)).

10

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang direvisi menjadi PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 a. Dua diantara kewenangan lokal berskala Desa/ Kelurahan meliputi pengelolaan lingkungan permukiman Desa/Kelurahan, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan Posyandu (Pasal 34 (2)), b. RPJM Desa/Kelurahan mengacu Kabupaten/Kota (Pasal 117).

pada

RPJM

5. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 a. Pemerintah RI menargetkan Universal access Air Minum, Sanitasi dan Listrik tahun 2019, b. Indikator Program Penyehatan Lingkungan dalam bidang kesehatan meliputi jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM, presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan pengawasan tempat-tempat umum. 6. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 Percepatan penyediaan Air minum dan sanitasi a. Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip: non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan (Pasal 2), b. Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi, pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

11

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

yang dijabarkan dalam bentuk peta jalan (Roadmap) sesuai Pasal 1-3,

c. Roadmap menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyediaan air minum dan sanitasi, d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat, melalui edukasi, advokasi, sosialisasi promosi dan kampanye sesuai Pasal 37 (2). 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 a. Salah satu isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/ permukiman, dan ketahanan air. b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan harus menyelaraskan beberapa kegiatan dalam penyusunan RKPD termasuk sanitasi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terinci sebagai berikut: 12

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

1. Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain: •

Akses masyarakat terhadap jamban sehat.

•

Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

2. Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM a. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan sesuai Pasal 1 (1), b. Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM seperti Pasal 1 (2), c. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Pasal 2). 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2015 tentang Kesehatan Lingkungan di Puskesmas a. Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan Pelayanan ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

13

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Kesehatan Lingkungan. Merupakan bagian dari pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada Pasien (Pasal 2),

b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dilakukan dalam bentuk: Konseling; Inspeksi Kesehatan Lingkungan; dan/atau Intervensi Kesehatan Lingkungan (Pasal 3), c. Berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dapat ditetapkan Intervensi Kesehatan Lingkungan yang dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya. Intervensi Kesehatan Lingkungan dapat berupa: komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan/pemberdayaan masyarakat; perbaikan dan pembangunan sarana; pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau rekayasa lingkungan (Pasal 7). 10. Peraturan Menteri Desa/Kelurahan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa/ Kelurahan tahun 2015 a. Pengembangan pos kesehatan Desa/Kelurahan dan Polindes (Pasal 6;a) b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Pasal 6;b) c. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan (Pasal 8;e) d. Pembangunan dan pengelolaan air bersih beskala Desa/Kelurahan (Pasal 8;f) e. Pengelolaan sampah (Pasal 10;e) 14

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

f. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (Pasal 11;e) 11. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019;

Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 melalui Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mengamanatkan beberapa indikator utama pencapaian sasaran STBM pada akhir tahun 2019, salah satunya adalah ”Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM”.

E. Kerangka Logis Penyusunan Roadmap STBM 2015-2019 Kerangka logis penyusunan roadmap STBM 2015-2019 tergambar pada bagan di bawah ini:

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

15

16

Kondisi dan Situasi STBM 2015 Permasalahan

Aktor /Pelaku

Data Capaian

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Tantangan

Pembelajaran

Praktik Baik

PROVINSI

PUSAT

PERAN STRATEGI

DESA KOMUNITAS

KECAMATAN PUSKESMAS

KEBUTUHAN UNTUK MENJALANKAN PERAN

PERAN STRATEGIS PELAKU

KABUPATEN

KEGIATAN STRATEGI

SIAPA PELAKU

POTENSI STRATEGI

ISU STRATEGI

SIAPA YANG HARUS MEMENUHIKEBUT UHAN TERSEBUT

Gambar 1: Gambar Kerangka Logis Penyusunan STBM 2015-2019 1: Kerangka Logis Penyusunan STBM 2015-2019

Kerangka logis penyusunan roadmap STBM 2015-2019 tergambar pada bagan di bawah ini:

SE.ANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Kerangka Logis Penyusunan Roadmap STBM 2015-2019

ACCESS 100-0-100

UNIVERSAL

TARGET STBM 2019

8

AMANAT UNDANG UNDANG DAN REGULASI

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Dalam kerangka logis penyusunan roadmap STBM 2015-2019, menggunakan tahapan sebagai dasar penulisan yaitu: Tahap 1: Identifikasi kondisi dan situasi STBM hingga tahun 2015 meliputi: a. Data/capaian b. Pelaku c. Praktik baik d. Permasalahan e. Tantangan, dan f. Pembelajaran

Tahap 2: Penetapan Target Capaian STBM hingga akhir tahun 2019 berdasarkan Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan kebijakan sanitasi di Indonesia. Tahap 3: Identifikasi Isu Strategis, Potensi Strategis dan kegiatan Strategis Pada tahap ini dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang berkembang terkait pelaksanaan STBM, potensi-potensi strategis yang bisa didorong dan dikembangkan serta kegiatan strategis yang bisa dilakukan dalam pencapaian visi dan target STBM di akhir tahun 2019. Tahap 4: Mengidentifikasi peran-peran strategis para pelaku STBM di setiap tingkatan Pada tahap ini dilakukan identifikasi peran-peran strategis para pelaku STBM mulai dari tingkat komunitas dan Desa/ Kelurahan, puskesmas dan kecamatan, Kabupaten/Kota,

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

17

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

provinsi dan pusat. Identifikasi yang dilakukan meliputi: siapa pelakunya, apa saja peran strategisnya, apa saja kebutuhan untuk menjalankan perannya dan siapa yang harus memenuhi kebutuhan tersebut.

18

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 3 KONDISI DAN SITUASI STBM 2015 A. STBM Sebagai Pendekatan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat STBM berupaya mewujudkan 5 pilar perubahan perilaku kesehatan yang meliputi: a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM RT); d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan e.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Dalam mewujudkan ke–5 pilar tersebut, STBM menetapkan strategi utama yang harus melembaga sebagai dasar pengembangan. Strategi utama dalam penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu; (1) penciptaan lingkungan yang kondusif, (2) peningkatan kebutuhan sanitasi, dan (3) peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari strategi/komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 (lima) Pilar STBM tidak maksimal. Keterkaitan 3 strategi STBM tergambar pada bagan berikut:

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

19

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Gambar 2: 3 Komponen STBM

1. Peningkatan Lingkungan yang Kondusif. Komponen ini mencakup advokasi kepada para pihak dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan pendekatan STBM dalam program pembangunan sanitasi. Berbagai tindakan tersebut diharapkan akan menghasilkan: a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya dalam melaksanakan program STBM, b. kebijakan daerah dan Desa/Kelurahan tentang pengarusutamaan dan perluasan program sanitasi melalui pendekatan STBM dalam bentuk Keputusan 20

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Bupati, peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan peraturan di Desa/Kelurahan,

c. terbentuknya lembaga koordinasi untuk mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non Pemerintah, d. program peningkatan kapasitas terhadap para pelaku yang melembaga, e. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta membudayakan proses pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan. 2. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi. Komponen ini merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku sanitasi dan higiene, berupa: a. pemicuan perubahan perilaku; b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi; c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya; d. pengembangan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku; e. fasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan f. pengembangan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi. 3. Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi. Peningkatan penyediaan akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

21

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi melalui: a. pengembangan pilihan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan5 dan terjangkau6; b. penciptaan dan penguatan jejaring pasar sanitasi; dan c. pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi.



Perubahan perilaku masyarakat dengan pendekatan STBM dari kondisi Open Defecation7 menuju perilaku Sanitasi Total dapat dilakukan secara bertahap melalui tangga perubahan perilaku berikut:

5. Sesuai kebutuhan adalah pilihan sarana sanitasi sesuai kondisi geografis dan pilihan sarana sanitasi untuk orang berkebutuhan khusus. 6 Terjangkau adalah kemudahan dari sisi pembiayaan dan kemudahan memperoleh sarana. 7 Open Defecation adalah kondisi dimana masyarakat masih Buang Air Besar Sembarangan.

22

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

23

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Gambar 3: Tangga Perubahan Perilaku STBM

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Sumber: Buku Advokasi STBM

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

B. Keuntungan Menggunakan Pendekatan STBM Pendekatan STBM cukup efektif dari sisi anggaran yang dikeluarkan dibandingkan dengan pola subsidi. Pengalaman pelaksanaan STBM di Jawa Timur memberikan benefit yang sangat besar kepada daerah jika dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan melalui APBD. Setidaknya berdasarkan pengalaman Dinas Kesehatan Jawa Timur, dengan mengadopsi STBM diperoleh tiga keuntungan besar, yaitu: 1. Terbukti efektif menciptakan sasaran intervensi yang luas untuk mempercepat penigkatan akses sanitasi, 2. Memperbesar dukungan kebijakan, sumberdaya termasuk sumber dana, 3. Meningkatkan efektifitas pendanaan. Grafik 1. Kenaikan Akses Sanitasi di Jawa Timur melalui program STBM (status Januari 2012) 1,600,000 1,430,000

KENAIKAN AKSES SANITASI (JIWA)

1,400,000 1,160,000

1,200,000 1,000,000

906,632 745,444

800,000 600,000

452,004 352,627

400,000 200,000

97,213 26,105

0 Jun '08

Des '08

Jun '09

Des '09 Jun '10 PERIODE

Des '10

Jun '11

Des '11

Sumber: Buku Saku Pamsimas II-Komponen Kesehatan, Sekretariat CPMU PAMSIMAS, 2013

Grafik diatas menggambarkan kenaikan capaian akses sanitasi yang tinggi di Jawa Timur melalui pendekatan STBM selama kurun waktu 2,5 tahun sejak Juni 2008 sampai dengan Desember 2011. 24

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Grafik 2. Perbandingan Investasi antara Pemerintah Jawa Timur (Provinsi dan 29 Kabupaten) dengan hasil swadaya masyarakat melalui program STBM (Status 30 November 2012) 160,000,000,000

NILAI INVESTASI SANITASI (RUPIAH)

140,000,000,000

139,854,300,000

120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000

20,381,972,750

0 Pemprov dan Pemkab

Swadaya/Gotong-royong Masyarakat

PELAKU INVESTASI SANITASI

Sumber: Buku Saku Pamsimas II-Komponen Kesehatan, Sekretariat CPMU PAMSIMAS, 2013.

Grafik diatas menggambarkan investasi pemerintah Jawa Timur melalui STBM dengan 1 juta rupiah bisa menghasilkan keuntungan sebesar 6,8 juta rupiah dari swadaya masyarakat dalam membangun jamban sehat selama kurun waktu 4 tahun sejak 2008 - 2012. Estimasi harga rata-rata 1 unit jamban sehat sebesar Rp.300.000. C. Kondisi dan Situasi STBM 2015 Gerakan pelaksanaan STBM sudah terjadi sejak keluarnya SK Menkes RI Nomor 852 tahun 2008 tentang Strategi Nasional STBM yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Sampai tahun 2015, pendekatan STBM sudah dilakukan oleh banyak pihak melalui beberapa model; (i) Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah, (ii) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sejumlah mitra kerjanya, (iii) Inisiatif dari Pemerintah sendiri dan atau ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

25

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

karena dorongan fasilitasi lembaga non pemerintah. Dari implementasi yang dilakukan oleh banyak pihak tersebut telah diperoleh pembelajaran dan praktik baik, serta teridentifikasi pelaku di berbagai tingkatan. Dibalik keberhasilan tersebut, masih ditemukan permasalahan dan tantangan yang harus mendapatkan perhatian. Kondisi dan situasi STBM sampai tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Data Capaian STBM Kemajuan akses sanitasi dapat dipantau secara online dan real time melalui sistem monev STBM berbasis web (www.stbm-indonesia.org/monev/) dan sms gateway. Hal ini merupakan kemajuan yang besar dalam pelaksanaan STBM. Kemajuan STBM yang terpantau melalui data web STBM meliputi data Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan STBM8, data Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status SBS dan data capaian akses jamban sehat. Capaian data tersebut dihitung berdasarkan total jumlah Desa/Kelurahan yang sudah mengentry data monitoring. Berikut capaian STBM berdasarkan data web sampai dengan 29 Oktober tahun 2015 dari 34 Provinsi di Indonesia: a. Rangkuman Data Capaian Monev STBM

Data capaian Monev STBM sampai dengan 29 Oktober tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut: 1) Desa/Kelurahan yang sudah mengentry data sebanyak 68.981 atau sebesar 84% dari total

8

26

Menurut Permenkes No.3 Tahun 2014”sudah melaksanakan STBM artinya sudah dilakukan pemicuan, terbentuk tim/komite dan mempunyai rencana kerja. ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

81.874 Desa/Kelurahan di Indonesia. Desa/ Kelurahan yang belum mengentry data sebanyak 12.893 atau sebesar 16% dari total 81.874 Desa/ Kelurahan di Indonesia.

2) Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 25.262 atau sebesar 37% dari total 68.981 Desa/Kelurahan yang sudah mengentry data. Desa/Kelurahan yang belum melaksanakan STBM sebanyak 43.719 atau sebesar 63% dari total 68.981 Desa/Kelurahan yang sudah mengentry data. 3) Desa/Kelurahan yang berpotensi ODF/SBS sebanyak 9.560 atau sebesar 38% dari total 25.262 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM. Desa/ Kelurahan yang belum ODF/SBS sebanyak 15.702 atau sebesar 62% dari total 25.262 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM. 4) Desa/Kelurahan ODF/SBS verifikasi sebanyak 4.494 atau 47% dari total 9.560 Desa/Kelurahan berpotensi ODF/SBS. Desa/Kelurahan ODF/SBS belum verifikasi sebanyak 5.066 atau 53% dari total 9.560 Desa/Kelurahan berpotensi ODF/SBS.

Secara detail rangkuman data capaian monev STBM tergambar pada grafik halaman 15 Rangkuman Data Capaian Monev STBM

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

27

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Grafik 3: Rangkuman Data Monev STBM

b. Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM Grafik 4. Capaian Desa/Kelurahan melaksanakan STBM



28

Pada grafik di atas dapat dilihat target Desa/Kelurahan melaksanakan STBM dan realisasi Desa/Kelurahan melaksanakan STBM. Realisasi Desa/Kelurahan melaksanakan STBM sejak tahun 2010 – 2015 telah melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari akumulasi target sebesar 25.000 telah terealisasi 25.262 Desa/Kelurahan melaksanakan STBM.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

c. Persentase Capaian Akses Jamban Sehat.

Capaian Akses Jamban Sehat sebesar 58 % dari total 68.981 Desa/Kelurahan yang sudah mengentry data. Berikut peta sebaran akses jamban sehat di masingmasing Provinsi:

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

29

30

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Gambar 4: Peta Akses Jamban Sehat Triwulan 3 Tahun 2015

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

2. Pelaku STBM

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pelaku utama STBM adalah masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak seperti LSM, swasta, perguruan tinggi, media dan organisasi sosial lainnya. Dukungan yang diberikan meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan pilihan teknologi, memfasilitasi pengembangan mekanisme jejaring pemasaran, pengembangan media, fasilitasi pemicuan dan pertemuanpertemuan pembelajaran antar pihak. Berbagai dukungan tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun sarana sanitasi sesuai kemampuan.

3. Praktik Baik dalam Pelaksanaan STBM

Praktik baik dalam pelaksanaan STBM yang teridentifikasi dan selanjutnya akan terus dikembangkan untuk penyempurnaan pendekatan STBM dapat dirangkum sebagai berikut: a. Modul Pembelajaran Mandiri STBM jarak jauh secara online Pembelajaran STBM Jarak Jauh secara online ini bisa diakses siapa saja, kapan saja dan dimana saja terutama para pelaku STBM. Modul Belajar Mandiri STBM yang dapat dipelajari meliputi: (i) Modul Konsep Dasar STBM, (ii) Modul Fasilitator STBM, (iii) Modul Wirausaha STBM, dan (iv) Modul Pemantauan dan Evaluasi. Setelah peserta menyelesaikan setiap modul, akan melalui tahap post test. Jika dinyatakan lulus akan memperoleh Tanda Keikutsertaan yang bisa didownload ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

31

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

dan dicetak. Peserta yang sudah berpartisipasi dalam PJJ online hingga April 2015 sebanyak 512 orang dan yang dinyatakan lulus serta mendapatkan tanda keikutsertaan sebanyak 183 orang. Pembelajaran Jarak Jauh STBM bisa diakses di web: http://elearning. stbm-indonesia.org/home/index/.



Peserta Belajar Mandiri STBM yang sudah lulus dan dibuktikan dengan sertifikat, dapat mendaftar pelatihan STBM offline (di kelas) untuk mendapatkan tehnik ketrampilan sebagai fasilitator STBM.

b. Kurikulum dan modul training terakreditasi

Sudah diterbitkan Kurikulum dan Modul Training terakreditasi oleh PPSDM yaitu (i) kurikulum dan modul Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Fasilitator STBM, (ii) Kurikulum dan modul Pelatihan untuk Dosen Poltekkes, (iii) kurikulum dan modul Pelatihan Fasilitator STBM, (iv) kurikulum dan modul Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Wirausaha Sanitasi, dan (v) kurikulum dan modul Pelatihan Wirausaha Sanitasi. Kurikulum dan modul pelatihan bisa diunduh di laman web: http://stbmindonesia.org/ pada bagian publikasi.

c. Materi STBM diajarkan pada Poltekkes Jurusan Kesling

32

STBM sudah dimasukkan sebagai materi kuliah bagi mahasiswi D-III dan D-IV Poltekkes Jurusan Kesling dalam mata kuliah promosi kesehatan, dasar-dasar pemecahan masalah kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada awalnya Dosen pengampu ke-3 mata kuliah tersebut dilatih tentang STBM baik konsep

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

STBM hingga praktik pemicuannya. Kampus yang sudah menerapkan STBM sebanyak 24 Poltekkes Kemenkes jurusan Kesling, 2 STIKES swasta dan 3 AKL Swasta. d. Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan menggunakan metode STBM

Siaga

Dalam Kurikulum dan Modul Pelatihan Desa/Kelurahan Siaga sudah disisipkan dalam modul pelatihan Fasilitator STBM. Kurikulum dan modul tersebut digunakan untuk empat angkatan pelatihan.

e. Sistem Monitoring Evaluasi berbasis web dan SMS gateway

Sistem monev STBM disiapkan dengan 2 (dua) cara dalam memasukkan dan memperbaharui data, yaitu: 1. Menggunakan website STBM dan 2. Menggunakan SMS. Keduanya dapat berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Penyajian dan pengelolaannya melalui website STBM (www.stbm-indonesia.org/ monev/). Kedua cara tersebut mampu menyediakan data akses sanitasi secara real time dan akurat serta dapat digunakan semua pihak pada semua tingkatan sebagai bahan advokasi dan perencanaan yang lebih efektif. Kedalaman datanya bisa dilihat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. Visualisasi data dapat dipilih dalam bentuk tabel, grafik atau peta.

f. Komitmen dalam mengatur penyelenggaraan STBM 1) Wujud nyata komitmen Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan STBM di Indonesia ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

33

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

adalah dengan menerbitkan Permenkes Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Permenkes tersebut mencabut Kepmenkes Nomor 852 tahun 2008 tentang strategi nasional STBM karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

2) Untuk mendukung pelaksanaan STBM di daerah, telah dikeluarkan beberapa surat edaran dan diselenggarakan advokasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu: a) Surat Edaran Menteri Kesehatan no 132 tahun 2013

Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: •

Verifikasi Desa/Kelurahan STBM.

•

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (Demand) melalui metode pemicuan dan pemasaran sanitasi.

•

Pencapaian minimal satu Desa/Kelurahan terverifikasi Stop BABS (ODF/SBS) setiap tahunnya untuk setiap wilayah kerja Puskesmas.

•

Peningkatan status Desa/Kelurahan SBS menjadi Desa/Kelurahan STBM.

b) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 184 tahun 2015 34

Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

dan Bupati/Walikota tersebut meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut: •

Mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji untuk kesehatan yang salah satunya berupa upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan preventif

•

Dengan mengacu kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan STBM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai universal acess air minum dan sanitasi tahun 2019 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan.

c) Surat Advokasi Menteri Kesehatan Nomor 323 Tahun 2015

Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa “Kepala Desa/Kelurahan sebagai tokoh panutan masyarakat secara formal maupun non formal mempunyai peranan besar mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

35

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

sehat”. Melalui berbagai pertemuan warga, Kepala Desa/Kelurahan agar menghimbau, menggerakkan dan memfasilitasi sesuai kearifan lokal demi ketersediaan jamban sehat bagi seluruh warganya”

3) Telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, yang memberikan arahan dalam penyusunan roadmap bidang sanitasi yang tertuang pada pasal-pasal berikut: a. Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip: non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan (Pasal 2), b. Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi, pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi yang dijabarkan dalam bentuk peta jalan (Roadmap) sesuai Pasal 1-3, c. Roadmap menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyediaan air minum dan sanitasi, d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat, melalui edukasi, advokasi, sosialisasi promosi dan kampanye sesuai Pasal 37 (2). 36

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

4) Telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015

a. Salah satu isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air. b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan harus menyelaraskan beberapa kegiatan dalam penyusunan RKPD termasuk sanitasi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terinci sebagai berikut: 1. Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain: a. Akses masyarakat terhadap jamban sehat. b. Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih. ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

37

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

2. Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan.

5) Dukungan Kementerian Dalam Negeri melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, telah dikeluarkan Surat Edaran No 660 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah.

Dalam surat edaran tersebut Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota segera melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu di daerah dengan mengacu pada pengelolaan Program PPSP di daerah. Disebutkan dalam lampiran surat edaran tersebut bahwa sasaran program PPSP di daerah meliputi:

38

•

Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

•

Pelaksanaan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta peningkatan tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi sanitary landfill.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

•

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha.

g. Advokasi kepada Kepala Daerah

Advokasi kepada Kepala Daerah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan STBM di wilayah masingmasing. Berdasarkan data Pamsimas, sampai dengan Januari 2015 sudah diterbitkan regulasi dalam bentuk Instruksi, Peraturan dan Surat Edaran Gubernur sebanyak 13 serta Instruksi, Peraturan dan Surat Edaran Bupati/Walikota di 91 Kabupaten/Kota.

h. Entrepreneurship melalui Wirausaha Sanitasi

Wirausaha sanitasi menjawab kebutuhan sanitasi sehat, beragam pilihan dan harga yang terjangkau di masyarakat. Berdasarkan data Pamsimas, sampai dengan bulan Oktober 2015 data wirausaha sanitasi aktif sebanyak 600 orang yang menyebar di beberapa provinsi di Indonesia.

i.

SBS menjadi indikator penilaian Desa/Kelurahan Sehat



SBS menjadi salah satu syarat penilaian dalam lomba Desa/Kelurahan Sehat. Hal ini sudah dilakukan dalam lomba-lomba di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat termasuk salah satu penilaian Kabupaten/Kota sehat.

j.

Integrasi STBM dalam Program Pembangunan Sanitasi



Beberapa program pembangunan sanitasi dengan cakupan Desa/Kelurahan skala besar telah mengintegrasikan STBM sebagai pendekatan seperti ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

39

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

yang sedang diimplementasikan oleh proyek Pamsimas, PAM-STBM, PPSP dan PKGBM MCAI.

k. Buku Pedoman Verifikasi STBM

Verifikasi adalah satu proses memastikan perubahan perilaku terjadi dan benar adanya. Untuk itu diperlukan buku pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku STBM. Buku Pedoman Verifikasi STBM 5 Pilar yang sudah dicetak sebelumnya, kemudian disempurnakan oleh Sekretariat STBM untuk memudahkan pengguna di daerah dalam melakukan verifikasi SBS dan 4 pilar lainnya.

l.

Pengembangan Teknologi Tepat Guna jamban sehat •

Jamban sehat untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus.

•

Paket jamban sehat system cetak ditempat

4. Permasalahan dan Tantangan dalam Pelaksanaan STBM di Indonesia

STBM dilaksanakan dengan menginternalisasikan dan melembagakan 3 (tiga) komponen STBM yaitu Demand, Supply dan Enabling Environment menjadi satu kesatuan strategi yang utuh. Di lapangan belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa permasalahan yang masih umum ditemui di lapangan: a. Pelaksanaan Komponen Demand •

40

Kualitas tim pemicu (kecenderungan memberikan penyuluhan dalam proses pemicuan) bukan memfasilitasi untuk merubah perilaku masyarakat,

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

•

Pendampingan pasca pemicuan belum dilakukan secara intensif,

•

Sumber daya manusia Kabupaten/Kota, kecamatan, dan Desa/Kelurahan kurang memahami STBM secara utuh, hal ini menghambat pengarusutamaan perubahan perilaku,

•

Pemanfaatan media komunikasi kurang optimal dalam menyebarluaskan STBM,

•

Masih adanya pemberian subsidi rumah tangga untuk program pembangunan sanitasi,

•

Capaian SBS Desa/Kelurahan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM. Dari 25.262 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM, hanya 9.560 Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status SBS.

b. Pelaksanaan Komponen Supply

Minimnya Wirausaha Sanitasi aktif dan berproduksi karena: •

Lemahnya pendampingan wirausaha sanitasi paska pelatihan berdampak pada ketidak aktifan untuk berproduksi,

•

Belum adanya dukungan lembaga keuangan yang menjamin keberlanjutan wirausaha sanitasi,

•

Terbatasnya pilihan teknologi jamban sehat untuk wilayah dengan kondisi dan situasi spesifik (berbatu, permukaan air tanah tinggi, daerah ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

41

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

kering, sungai, rawa gambut, daerah pesisir pantai dan sosial budaya)

c. Pelaksanaan Komponen Enabling Environment • Belum semua pimpinan daerah berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan STBM termasuk dalam penganggaran, • Belum semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya sanitasi berbasis masyarakat, • Masih ada program yang bertentangan dengan STBM misalnya ada subsidi, menghambat laju STBM, • Masih adanya ego sektor dan ego program dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat, • Lemahnya kemampuan Sanitarian dalam memanfaatkan dana BOK untuk pelaksanaan STBM, • Belum maksimalnya pemanfaatan web monev STBM untuk perencanaan dan pengembangan program sanitasi, • Minimnya kegiatan sharing pembelajaran yang dibangun di tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi, • Belum terbentuknya Tim Pelatih inti untuk peningkatan kapasitas (Pelatihan Fasilitator STBM, Wirausaha Sanitasi dan Monev STBM) di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk tim STBM atau dengan istilah lain yang sesuai, 42

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

•

Belum semua daerah mampu membuat turunan regulasi dari peraturan nasional terkait dengan STBM,

•

Kurang berfungsinya kelembagaan Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi, karena ada rangkap tugas dan tanggung jawab, kurang koordinasi, ego sektoral, belum ada evaluasi pencapaian target.

•

Belum ada panduan untuk Desa/Kelurahan yang mengatur strategi kegiatan PHBS dengan pendekatan STBM. Alokasi Dana Desa yang besar tanpa adanya regulasi yang mengikat dikhawatirkan banyak terjadi subsidi langsung kepada masyarakat salah satunya pemberian jamban secara cuma-cuma.

•

Sebanyak 12.893 Desa/Kelurahan, baseline data akses sanitasinya belum dimasukkan ke dalam web STBM. Kondisi ini berpengaruh pada ketidak konsistenan penghitungan capaian akses sanitasi secara Nasional,

•

Masih terbatasnya informasi dan sulitnya jaringan internet untuk mengakses Pembelajaran Jarak Jauh STBM secara online,

•

Masih lemahnya mekanisme verifikasi Desa/ Kelurahan yang sudah mencapai status SBS. Dari 9.560 Desa/Kelurahan yang menyatakan SBS, yang sudah dilakukan verifikasi hanya 4.494 Desa/ Kelurahan.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

43

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

44

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 4 TARGET STBM AKHIR TAHUN 2019 A. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 RPJMN 2015-2019 mengamanatkan target yang berkaitan dengan Universal access dan Desa/Kelurahan melaksanakan STBM. Sejalan dengan hal tersebut STBM sebagai pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun target RPJMN 2015-2019 untuk sanitasi dan air minum adalah sebagai berikut: 1. Universal access 2019 Berdasarkan RPJMN 2015-2019, maka pada akhir tahun 2019 target yang ingin dicapai dalam bidang air minum dan sanitasi seperti tabel berikut: a. Air minum Tabel 1. Target Universal Access Bidang Air Minum

Standart Pemenuhan

Proporsi

Kebutuhan

SPM

85%

60 liter/orang/hari

Kebutuhan dasar

15%

15 liter/orang/hari

Sumber: Dokumen RPJMN 2015 – 2019

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

45

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT b. Sanitasi

Tabel 2. Target Universal Access Bidang Sanitasi

Standart Pemenuhan

Proporsi

Air Limbah

SPM

85%

85% On-site system 15% Off-site system

Kebutuhan dasar

15%

Persampahan di Perkotaan 20% Fasilitas reduksi sampah 80% penanganan sampah

Basic Improved Sanitation Sumber: Dokumen RPJMN 2015 – 2019

2. Target Desa/Kelurahan melaksanakan STBM

Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, pemerintah menetapkan target Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu 45.000 Desa/ Kelurahan melaksanakan STBM dengan capaian per tahun sebanyak 5.000 Desa/Kelurahan.

B. Penetapan Target STBM Tahun 2019 Sampai dengan 29 Oktober tahun 2015, total Desa/Kelurahan melaksanakan STBM dari 34 provinsi sebanyak 25.262. Desa/ Kelurahan belum melaksanakan STBM sebanyak 56.612. Data tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3. Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM dan Desa/ Kelurahan Belum Melaksanakan STBM menurut Provinsi

46

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT JUMLAH PROPORSI JUMLAH DESA/ PROPORSI DESA/KEL BELUM KELURAHAN BELUM JUMLAH DESA/KEL MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN STBM MELAKSANAKAN STBM STBM

JUMLAH DESA/ KEL

DESA/KEL MELAKSANAKAN STBM

ACEH

6.513

837

13%

5.676

87%

SUMATERA UTARA

6.112

490

8%

5.622

92%

SUMATERA BARAT

1.131

434

38%

697

62%

RIAU

1.845

567

31%

1.278

69%

JAMBI

1.562

300

19%

1.262

79%

SUMATERA SELATAN

3.261

866

27%

2.395

73%

BENGKULU

1.524

376

25%

1.148

75%

LAMPUNG

2.643

841

32%

1.802

68%

KEP. BANGKA BELITUNG

387

269

70%

118

30%

KEP. RIAU

416

134

32%

282

68%

DKI JAKARTA

267

5

2%

262

98%

JAWA BARAT

5.962

2.118

36%

3.844

64%

JAWA TENGAH

8.559

3.907

46%

4.652

54%

DI YOGYAKARTA

438

402

92%

36

8%

JAWA TIMUR

8.499

5.122

60%

3.377

40%

BANTEN

1.551

327

21%

1.224

79%

BALI

716

271

38%

445

62%

1.141

957

84%

184

16%

PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

47

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT NUSA TENGGARA

3.270

1.999

61%

1.271

39%

KALIMANTAN BARAT

2.005

382

19%

1.623

81%

KALIMANTAN TENGAH

1.574

561

36%

1.013

64%

KALIMANTAN SELATAN

2.009

661

33%

1.348

67%

KALIMANTAN TIMUR

1.032

55

5%

977

95%

KALIMANTAN UTARA

479

18

4%

461

96%

SULAWESI UTARA

1.830

114

6%

1.716

94%

SULAWESI TENGAH

2.013

471

23%

1.542

77%

SULAWESI SELATAN

3.030

977

32%

2.053

68%

SULAWESI TENGGARA

2.264

529

23%

1.735

77%

GORONTALO

735

239

33%

496

67%

SULAWESI BARAT

648

354

55%

294

45%

MALUKU

1.224

87

7%

1.137

93%

MALUKU UTARA

1.196

159

13%

1.037

87%

PAPUA BARAT

1.600

225

14%

1.375

86%

PAPUA

4.438

208

5%

4.230

95%

81.874

25.262

TIMUR

INDONESIA

56.612

Data diakses dari web STBM tanggal 29 Oktober 2015, pukul 16:45 WIB dan diolah oleh Sekretariat STBM

Dari 25.262 Desa/Kelurahan melaksanakan STBM, total Desa/ Kelurahan SBS Verifikasi sebanyak 4.494. Total data Desa/ Kelurahan SBS Verifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 48

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM dan Jumlah Desa/ Kelurahan SBS/ODF Verifikasi PROVINSI

JUMLAH DESA/KEL

JUMLAH JUMLAH DESA/ DESA/KEL KEL SBS/ODF MELAKSANAKAN VERIFIKASI STBM

ACEH

6.513

837

20

SUMATERA UTARA

6.112

490

12

SUMATERA BARAT

1.131

434

74

RIAU

1.845

567

114

JAMBI

1.562

300

45

SUMATERA SELATAN

3.261

866

122

BENGKULU

1.524

376

3

LAMPUNG

2.643

841

6

KEP. BANGKA BELITUNG

387

269

36

KEP. RIAU

416

134

5

DKI JAKARTA

267

5

0

JAWA BARAT

5.962

2118

453

JAWA TENGAH

8.559

3907

831

438

402

195

JAWA TIMUR

8.499

5122

1547

BANTEN

1.551

327

21

716

271

1

NUSA TENGGARA BARAT

1.141

957

305

NUSA TENGGARA TIMUR

3.270

1999

363

KALIMANTAN BARAT

2.005

382

23

KALIMANTAN TENGAH

1.574

561

62

KALIMANTAN SELATAN

2.009

661

70

KALIMANTAN TIMUR

1.032

55

0

DI YOGYAKARTA

BALI

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

49

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA

479

18

0

SULAWESI UTARA

1.830

114

5

SULAWESI TENGAH

2.013

471

55

SULAWESI SELATAN

3.030

977

78

SULAWESI TENGGARA

2.264

529

29

GORONTALO

735

239

7

SULAWESI BARAT

648

354

11

MALUKU

1.224

87

7

MALUKU UTARA

1.196

159

4

PAPUA BARAT

1.600

225

1

PAPUA

4.438

208

0

81.874

25.262

4.494

INDONESIA

Data diakses dari web STBM tanggal 29 Oktober 2015, pukul 16:45 WIB dan diolah oleh Sekretariat STBM

Dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN termasuk Universal Access 2019, maka target STBM ditetapkan lebih spesifik dan terukur sebagai berikut: 1. Target Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM

Pada akhir tahun 2019, harus tercapai 81.874 Desa/ Kelurahan melaksanakan STBM9. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan membagi 56.612 Desa/ Kelurahan yang belum melaksanakan STBM seperti pada tabel berikut:

9 Tiga persyaratan desa/ kelurahan telah melaksanakan STBM adalah:(1) sudah dipicu di salah satu dusun, (2) ada penanggung jawab melanjutkan aksi intervensi (individu atau kelompok), (3) Ada rencana aksi kegiatan mencapai perubahan perilaku pilar STBM.

50

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 5. Target Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM per Tahun

Target

2016

Proporsi Target Desa/Kelurahan 20% Belum Melaksanakan STBM Target Desa/ Kelurahan 11.322 Melaksanakan STBM

2017

2018

2019

Total

30%

35%

15%

100%

16.984

19.814

8.492

56.612

2. Target Desa/Kelurahan mencapai status SBS Verifikasi

Pada akhir tahun 2019, harus tercapai akumulasi 40.937 Desa/Kelurahan (total 50% Desa/Kelurahan melaksanakan STBM) dengan status SBS Verifikasi10. Sampai dengan 29 Oktober tahun 2015 sudah tercapai 4.494 Desa/Kelurahan SBS Verifikasi. Total target Desa/Kelurahan yang belum SBS Verifikasi sebanyak 36.443 yang dibagi proporsinya kedalam tabel berikut: Tabel 6. Target Desa/Kelurahan SBS/ODF per Tahun

Target Proporsi Target Desa/Kelurahan SBS/ODF Verifikasi Target Desa/ Kelurahan SBS/ODF Verifikasi

2016

2017

2018

2019

Total

15%

20%

35%

30%

100%

5.466

7.289

12.755

10.933

36.443

10 SBS Verifikasi adalah: kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi

melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit dan sudah dipastikan melalui proses verifikasi. ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

51

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Masing-masing Provinsi diberi kewenangan menentukan target maksimal per tahun untuk Desa/Kelurahan melaksanakan STBM dan Desa/Kelurahan SBS Verifikasi dalam mendukung capaian target Nasional.

C. Penetapan Milestone Penetapan milestone didasarkan pada komponen demand, komponen supply dan komponan enabling environment. Penetapan milestone ini meliputi aspek pendanaan, kelembagaan, regulasi, peningkatan kapasitas, komunikasi, pengembangan kerjasama mitra dan kerjasama dengan perguruan tinggi. 1. Pendanaan Tabel 7. Milestone Pendanaan STBM per Tahun (Akumulasi)

No

Milestone

1

Jumlah Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran untuk STBM Jumlah Provinsi mengalokasikan APBD untuk STBM Jumlah Kabupaten/Kota mengalokasikan APBD untuk STBM Jumlah Provinsi mempunyai alternatif pembiayaan STBM/ micro finance/CSR

2

3 4

52

2016

2017

2018

2019

2

6

6

6

15

34

34

34

219

350

460

514

10

20

30

34

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5

Jumlah Kabupaten mempunyai alternatif pembiayaan STBM/micro finance/CSR Jumlah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran Desa untuk STBM

6

20

40

60

80

11.322 28.302 48.120 56.612

2. Kelembagaan Tabel 8. Milestone Kelembagaan STBM per Tahun

No

Milestone

1

Akumulasi Jumlah Kabupaten/Kota sehat menyelenggarakan kawasan sehat (STBM sebagai salah satu indikatornya) Akumuasi Jumlah Pokja AMPL Provinsi dengan status sehat Akumulasi Jumlah Kabupaten/ Kota memiliki wirausaha sanitasi aktif Jumlah kegiatan monitoring bersama (antar kementerian dan antar pelaku) Update info (nasional) sumberdaya tersedia (Aktor/ Pelaku, Program,Lokasi dll.) Peningkatan proporsi jumlah Fasilitator/Pendamping STBM per jumlah Desa/Kelurahan seluruhnya

2 3 4 5 6

2016

2017

2018

2019

129

257

386

514

7

13

19

25

75

150

225

300

2x

2x

2x

2x

1X

1X

1X

1X

10 %

10 %

10 %

10 %

(Baseline data Fasilitator pendamping 9.000 orang) ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

53

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 3. Regulasi

Tabel 9. Milestone Regulasi STBM per Tahun No

Milestone

1

Akumulasi Jumlah Provinsi yang mempunyai regulasi tentang STBM dantelah menyusun roadmap STBM Akumulasi Jumlah Kabupaten/ Kota yang membuat Perda, SE, SK terkait STBM dan telah menyusun roadmap STBM Akumulasi Jumlah Desa yang membuat Perdes tentang STBM dan regulasi terkait pemanfaatan dana Desa untuk STBM

2

4

2016

2017

2018

2019

9

15

20

25

90

180

270

360

260

440

620

800

4. Peningkatan Kapasitas Tabel 10. Milestone Peningkatan Kapasitas STBM per Tahun No

Milestone

2016

2017

2018

2019

1

Penyempurnaan Modul

1X

-

-

-

2

Pelatihan Widyaswara Bapelkes

1X

-

-

-

3

TOT

1X3 region

1X3 region

-

-

4

Pelatihan Fasilitator STBM

2X

2X

2X

2X

5

Menu /Panduan lengkap pelaksanaan STBM di setiap tingkatan

1X

-

-

-

54

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

5. Komunikasi

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 11. Milestone Komunikasi STBM per Tahun No 1 2 3 4 5

Milestone

2016

2017

2018

2019

Strategi komunikasi 1X Nasional Produksi media Nasional 1X 1X 1X 1X untuk promosi dan beberapa beberapa beberapa beberapa advokasi di Pusat mitra mitra mitra mitra Advokasi regulasi kelembagaan dan 1X 1X 1X 1X lainnya Kampanye publik via 1X 1X 1X 1X media 1 mitra 1 mitra 1 mitra 1 mitra Liputan/Advocacy media meningkat 5-10% per 1X 1X 1X 1X tahun di tingkat nasional 1 mitra 1 mitra 1 mitra 1 mitra untuk STBM 6. Pengembangan Kerjasama dengan Mitra

Tabel 12. Milestone Pengembangan Kerjasama dengan Mitra per Tahun No Milestone 1 Lokakarya kemitraan jejaring STBM 2 Integrasi jejaring STBM dalam jejaring AMPL ditambah pelibatan ormas, universitas, wusan dan organisasi keagamaan 3 Pertemuan koordinasi jejaring STBM di tingkat pusat

2016

2017

2018

2019

1X

1X

1X

-

1X

-

-

-

3X

3X

3X

3X

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

55

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

7. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Tabel 13. Milestone Kerjasama dengan Perguruan Tinggi per Tahun No

1

56

Milestone

MoU dengan Universitas untuk program KKN Mahasiswa (integrasi STBM dalam kegiatan KKN)

2016

4 MoU

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

2017

4 MoU

2018

4 MoU

2019

4 MoU

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 5 ISU, POTENSI DAN KEGIATAN STRATEGIS Berdasarkan pengalaman pelaksanaan STBM dan kondisi serta situasi STBM hingga tahun 2015, dapat diidentifikasi isu, potensi dan kegiatan strategis dari tiga komponen STBM yaitu komponen Demand, Supply dan Enabling Environment yang perlu mendapat perhatian para pelaku STBM kedepan. A. Komponen Demand (peningkatan kebutuhan sanitasi) Komponen demand bertujuan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana sanitasi yang dilakukan melalui kegiatan pemicuan, monitoring dan penggunaan media komunikasi perubahan perilaku. Isu, kegiatan dan potensi strategis dalam komponen demand dapat dijabarkan sebagai berikut: Tabel 14. Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Komponen Demand Isu Strategis: Kegiatan Strategis: 1. Kualitas tenaga pemicu 0.1. Melakukan refresh Fasilitator masih terbawa kebiasaan STBM di tingkat Kecamatan, metode lama dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi penyuluhan, sehingga untuk meningkatkan kapasitas proses pemicuannya secara rutin dan kualitas kurang maksimal. pemicuan. Metode pemicuan 0.2. Mengawal Sanitarian dan Tenaga belum digunakan secara Kesling Puskesmas dan calon lengkap. fasilitator STBM untuk bisa lulus dalam PJJ STBM online. ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

57

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 0.3. Mengintegrasikan kegiatan STBM dengan berbagai kelembagaan warga dan Desa/Kelurahan seperti Desa Siaga, Posyandu, Dasa Wisma, dll, 2. Monitoring 2.1. Melakukan pendampingan berkesinambungan kegiatan terus menerus paska paska pemicuan masih pemicuan melalui pertemuankurang intensif untuk pertemuan kompetisi dengan memastikan peningkatan melibatkan PKK (Dasa Wisma, status SBS dan perilaku Pokja 4), Desa Siaga, Posyandu lainnya. Akibatnya dan kelembagaan Desa/Kelurahan komunitas kembali pada lainnya yang relevan. praktik PHBS buruk 2.2. Menguatkan kapasitas dan fungsi termasuk BABS. Komite STBM Desa/Kelurahan/ Komunitas untuk Pelembagaan sistem monitoring di tingkat komunitas dan Desa/Kelurahan. 2.3. Menguatkan kapasitas dan pengembangan mekanisme monitoring tersistematis dengan menyediakan kurikulum dan modul pelatihan, tenaga dan implementasinya hingga tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan

58

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 3. Media cetak, elektronik 3.1. Menyediakan informasi STBM dan media lainnya belum secara valid dan nara sumber optimal diperankan secara berkala kepada media dalam menyebarkan sebagai bagian langkah advokasi STBM dan dampak untuk mengarusutamakan STBM. STBM dalam menekan 3.2. Orientasi dan Pelibatan media penyebaran penyakit Nasional, lokal dan media sosial (diluar dari penyakit sebagai alat promosi dan advokasi menular pada terhadap pelaksanaan STBM umumnya). 4. Daerah masih 4.1. Menyelenggarakan Pelatihan mengandalkan pelatih untuk Pelatih dan Fasilitator STBM dari pusat dan disisi lain dengan Kurikulum dan modul yang jumlah pelatih fasilitator terakreditasi. STBM masih terbatas. 4.2. Mengembangkan mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi fasilitator untuk mengukur kompetensi. 5. Keaktifan tenaga pemicu 5.1. Mengembangkan Tim Fasilitator non Sanitarian dan STBM di masing-masing tenaga Kesling yang Puskesmas yang dimotori oleh dilatih sangat rendah. Sanitarian dan Tenaga Kesling.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

59

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Potensi Strategis: 1. Kurikulum dan Modul TOT Pelatih Fasilitator STBM terakreditasi 2. Kurikulum dan Modul Fasilitator STBM terakreditasi 3. Kemitraan dengan PKK, Pramuka dan Lembaga Perguruan Tinggi (salah satunya Poltekkes) 4. Integrasi pendekatan STBM untuk akselerasi peningkatan kebutuhan terhadap sarana sanitasi melalui program Desa/Kelurahan Siaga, Program PKGBM MCAI, Proyek Pamsimas, Proyek PAM STBM) 5. Optimalisasi peran kelembagaan masyarakat seperti Posyandu untuk kemandirian STBM di tingkat komunitas dan Desa/Kelurahan. 6. Mitra STBM di pusat dan daerah

B. Komponen Supply (peningkatan penyediaan sarana sanitasi) Komponen supply bertujuan meningkatkan penyediaan sarana sanitasi dengan pilihan yang bervariasi dan terjangkau masyarakat secara luas. Kegiatan untuk mendorong komponen supply adalah dengan cara peningkatan kapasitas wirausaha sanitasi, pilihan TTG jamban sehat yang bervariasi dan menghubungkan wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro. Isu, kegiatan dan potensi strategis dalam komponen supply dapat dijabarkan sebagai berikut: Tabel 15. Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Komponen Supply

60

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Isu Strategis: Kegiatan Strategis: 1. Pilihan teknologi tepat guna 0.1. Memfasilitasi pengembangan masih terbatas terutama TTG sanitasi sehat untuk daerah dengan kondisi bekerjasama dengan BTKL, geografis berair, berbatu, PUPR, perguruan tinggi pasang surut juga untuk para nasional/lokal. penyandang disabilitas. 0.2. Pendokumentasian TTG sanitasi 2. Minat Wirausaha Sanitasi 2.1. Mengembangkan skema mikro yang aktif jumlahnya kredit terbatas, hal tersebut 2.2. Mengembangkan mekanisme dibuktikan dengan banyak dan strategi penguatan yang sudah dilatih tetapi Wirausaha Sanitasi aktif mulai sedikit yang berjalan/ dari Pendampingan sampai berproduksi. Disisi lain, dengan Fasilitasi Permodalan. Wirausaha Sanitasi yang aktif belum bisa mengakses 2.3. Melakukan koordinasi/ advokasi lembaga keuangan dan ke Kemendes dalam rangka lembaga mikro kredit belum alokasi dana Desa/Kelurahan banyak tertarik dengan untuk STBM melalui penguatan sanitasi. permodalan Wirausaha Sanitasi.

3. Sistem pemantauan Wirausaha Sanitasi oleh Pemerintah Daerah masih lemah.

2.4. Membangun Jaringan dan Kemitraan. 3.1. Mengembangkan dan melakukan pendampingan Asosiasi Wirausaha Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3.2. Meningkatkan kualitas pelatihan Wirausaha Sanitasi dan monitoring berkelanjutan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

61

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 4. Masih ada program sanitasi 4.1. Mainstreaming sanitasi sesuai dengan menawarkan subsidi prinsip STBM dalam CSR. yang berpeluang menjadi 4.2. Membangun koordinasi dan konflik antara Pemerintah, konsolidasi program AMPL CSR dan Wirausaha Sanitasi. Pemerintah untuk sinergi dan integrasi. Potensi Strategis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anggaran Dana Desa Koperasi/micro finance Calon-calon Wirausaha Sanitasi terlatih Program mahasiswa (TTG, PKL/KKN/Tugas Akhir) Program-program AMPL Pemerintah CSR/Donor Bumdes/Lembaga Keuangan Desa/Kelurahan Perbankan Pemerintah dan swasta

9. Mitra STBM di pusat dan daerah C. Komponen Enabling Environment (Penciptaan Lingkungan yang mendukung) Komponen enabling environment bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung melalui sinergi lintas sektor dan lintas program, penguatan-penguatan melalui regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM dan membangun mekanisme pembelajaran antar daerah. Isu, kegiatan dan potensi strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang prinsip dan pendekatan STBM dalam komponen enabling environment dapat dijabarkan sebagai berikut:

62

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tabel 16. Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Komponen Enabling Environment Isu Strategis 1. STBM belum dijadikan isu strategis di setiap K/L terkait

2. Daerah belum menjalankan STBM secara konsisten dan belum semua memiliki pendamping dalam pelaksanaan STBM, disisi lain banyak daerah belum menindaklanjuti regulasi pusat tentang penerapan STBM.

Kegiatan Strategis 1.1. Advokasi kepada Bappenas agar berperan dalam mengkoordinasikan K/L terkait 1.2. Komunikasi rutin antar kementerian untuk memperkuat arah dan kebijakan sanitasi yang sesuai dengan prinsip STBM 2.1. Menyediakan dan memfasilitasi menu kegiatan penyelenggaraan STBM kepada Daerah. 2.2. Pusat dan Daerah menyediakan Fasilitator Pendamping STBM minimal lulusan Poltekkes jurusan Kesling D-III/ D-IV. 2.3. Advokasi kepada Kepala Daerah untuk mengeluarkan regulasi pelaksanaan STBM hingga tingkat Desa/Kelurahan sebagai turunan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. 2.4. Advokasi Kabupaten/Kota untuk pemanfaatan dana daerah/Desa/ Kelurahan dalam replikasi dan pengembangan STBM. 2.5. Memastikan terjadinya sinergitas antar kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan sanitasi. ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

63

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 2.6. Meningkatkan peran dan kapasitas Fasilitator pendamping yang mendukung pelaksanaan STBM. 2.7. Mitra, Lintas sektor dan Lintas program mensyaratkan Desa/ Kelurahan STBM menjadi kriteria penilaian lomba/penghargaan dan kompetisi antar Desa/Kelurahan lainnya. 2.8. Daerah dengan masyarakat adat menggunakan pendekatan sosial dan budaya dalam pelaksanaan STBM 2.9. Daerah memanfaatkan sumber pendanaan dari pajak untuk pelaksanaan STBM dengan tetap berlandaskan prinsip tanpa subsidi. 2.10. Meningkatkan peran Sekretariat STBM dalam penyebaran informasi STBM sehingga sampai di daerah. 2.11. Mengembangkan panduan untuk kegiatan monitoring paska pemicuan dalam rangka memudahkan percepatan perubahan perilaku dan kemudahan dalam update data. 2.12. Advokasi kepada AKKOPSI dalam peningkatan anggaran STBM

64

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 3. Media pembelajaran STBM belum optimal dimanfaatkan baik untuk sharing maupun pengembangan dan pelaksanaan STBM.

3.1. Pemanfaatan media belajar STBM jarak jauh untuk meningkatkan kapasitas pelaku STBM. 3.2. Forum Kabupaten/Kota sehat mengagendakan pertemuan evaluasi dan sharing pembelajaran antar pihak. 3.3. Pokja AMPL/STBM/Sanitasi mengagendakan pertemuan rutin pembahasan STBM minimal 1 bulan sekali. 3.4. Penyelenggaraan pertemuan “berbagi pembelajaran” di berbagai tingkatan (Desa/Kelurahankecamatan-Kabupaten/Kotaprovinsi). 3.5. Pemanfaatan data dan informasi dari sistem data monev STBM berbasis web dan sms, sebagai bahan evaluasi dan kompetisi antar pelaku. 3.6. Pertemuan koordinasi pelaku STBM di berbagai tingkat secara rutin 3.7. sosialisasi menu STBM melalui alokasi dana DAK bidang pelayanan dasar untuk STBM

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

65

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 4. Mekanisme peningkatan kapasitas tentang STBM belum melembaga dalam mekanisme perencanaan penganggaran pemerintah daerah.

4.1. Memfasilitasi daerah supaya memiliki Roadmap STBM yang mengacu pada Roadmap STBM Nasional. 4.2. Advokasi untuk melembagakan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku STBM di berbagai tingkatan. 4.3. Evaluasi pasca pelaksanaan pelatihan STBM. 4.4. Pelatihan STBM bagi TNI, organisasi keagamaan dan private sektor

Potensi Strategis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sistem monev berbasis web dan sms. Inserting STBM dalam kurikulum Poltekkes jurusan Kesling Regulasi STBM di pusat dan daerah Kurikulum dan modul Pelatihan Fasilitator STBM Mitra STBM di pusat dan daerah Ketersediaan anggaran di Daerah Ketersediaan Pokja AMPL/STBM/Sanitasi di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota 8. Peran Lembaga keagamaan dalam komponen demand, supply dan enabling environment

66

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 6 PELAKU DAN PERAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN STBM Tokoh kunci dan peran strategis dari tingkat Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan STBM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target yang diharapkan. Dalam menjalankan peran strategisnya juga harus dipenuhi kebutuhan untuk menjalankan perannya. Berikut adalah tokoh-tokoh kunci dan peran strategisnya di setiap tingkatan, kebutuhan untuk menjalankan perannya dan siapa saja yang seharusnya memenuhi kebutuhan tersebut. A. Pelaku di tingkat Desa/Kelurahan Tabel 17. Pelaku dan peran strategis di tingkat Desa/Kelurahan Peran Strategis Pelaku Fasilitator, Pendamping Desa/ Kelurahan dan Pendamping Lokal Desa/ Kelurahan termasuk Mitra

Kebutuhan Menjalankan Peran Strategis

Peran

Kebutuhan

• Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. • Memfasilitasi proses peningkatan kapasitas kader dan natural leader dalam mengembangkan STBM. • Memastikan agendaagenda program STBM masuk dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Penyedia

• Menu • Pemerintah penyelenggaraan Pusat, STBM di kecamatan Provinsi, dan Desa/Kelurahan, Kabupaten • Buku monitoring, dan Kota. verifikasi dan pemicuan, • Kurikulum dan modul pengembangan kapasitas kader.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

67

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Kepala Desa/ Lurah

• Mengalokasikan anggaran Desa/ Kelurahan untuk STBM, • Penanggung jawab Kegiatan, • Pembuat Kebijakan Desa/Kelurahan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi). • Fasilitasi Pembelajaran antar dusun

• Instruksi/Regulasi Bupati • Menu penyelenggaraan STBM di Desa/ Kelurahan

• Pemerintah Kabupaten/ Kota • Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota • Puskesmas

Sekolah/Guru

• Pemicu perubahan perilaku masyarakat sekolah • Promosi PHBS

• Menu penyelenggaraan STBM di sekolah

• Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota • Puskesmas

Kader dan Tim

• Penggerak dan

• Dana Operasional

• Dana Desa/

Desa/Kelurahan

pemberdayaan masyarakat • Melakukan Monitoring dan Verifikasi • Replikasi pemicuan • Menyusun rencana dan target SBS.

Dukungan dari Pemerintahan Desa/ Kelurahan termasuk regulasi Desa/ Kelurahan. • Pengetahuan dan keterampilan teknis

Kelurahan (Kades, Camat) • BOK. • Puskesmas • Pendamping Desa/ Kelurahan (Teknis)

68

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Toma dan Toga

• Penggerak masyarakat • Media Promosi • Tim penyusun RPJMDesa

• Pemerintah Kabupaten/ Kota (konteks lokal)

Wirausaha Sanitasi

• Pendekatan untuk penyediaan pilihan variasi sarana sanitasi dan terjangkau

• Keterampilan dan pengetahuan teknis (Konstruksi dan Bisnis) • Modal Usaha • Membuat kelompok jejaring untuk menjamin promosi dan penjualan produk sanitasi • Inovasi produk sanitasi tepat guna untuk harga yang terjangkau

• Tenaga pendamping mitra • Lembaga keuangan mikro • Dinas Koperasi UKM • DPU/ Lembaga penjamin mutu kualitas produk • CSR dan Mitra

Lembaga keuangan (Koperasi/ BUMDes)

• Menyediakan dukungan keuangan melalui skema kredit sederhana.

• Pengetahuan/ ketertarikan terhadap profil/ menu bisnis STBM

• Wirausaha Sanitasi • Asosiasi Wirausaha Sanitasi

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

69

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT B.

Pelaku di tingkat Kecamatan dan Puskesmas

Tabel 18. Pelaku dan peran strategis di tingkat Kecamatan dan Puskesmas Peran Strategis Pelaku

Peran

Kebutuhan Menjalankan Peran Strategis Kebutuhan

Penyedia

Camat

• Penggerak Kades/ Muspika dan Lintas Sektor Kecamatan • Fasilitasi sharing Pembelajaran antar Desa/Kelurahan

• Instruksi/Regulasi Bupati • Pemahaman terhadap STBM • Pengembangan Kapasitas

• Pemerintah pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Mitra Pendamping

Puskesmas Sanitarian dan Tenaga Kesling

• Perencana kegiatan dan anggaran • Pelaksana kegiatan • Promosi dan pendamping kegiatan hingga monev dan verifikasi

• Alokasi dana operasional • Panduan dan berbagai instrument terkait (Menu kegiatan STBM, Monev dan Verifikasi).

• Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD) • Kepala Puskesmas (BOK) • Pemerintah Desa/ Kelurahan (Alokasi Dana DesaAPBDes) • Swasta (CSR) dan Mitra

Wirausaha Sanitasi

• Pendekatan untuk penyediaan pilihan sanitasi yang bervariasi dan terjangkau.

• Keterampilan dan pengetahuan teknis (Konstruksi dan Bisnis) • Modal Usaha • Membuat kelompok jejaring untuk menjamin promosi dan penjualan produk sanitasi • Inovasi produk sanitasi tepat guna untuk harga yang terjangkau

• Tenaga pendamping mitra • Lembaga keuangan mikro • Dinas Koperasi UKM • DPU/Lembaga penjamin mutu kualitas produk • CSR dan Mitra

UPTD Pendidikan

• Pembina dan pendamping di lingkungan pendidikan

• Menu penyelenggaraan STBM di sekolah

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Puskesmas

70

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

C.

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pelaku di tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 19. Pelaku dan peran strategis di tingkat Kabupaten/Kota

Peran Strategis Pelaku Peran DPRD • Kebijakan Anggaran Bupati/Walikota • Mengeluarkan Kebijakan Bappeda

Dinas Kesehatan

• Penganggaran • Koordinasi • Menyusun strategi dan perencanaan program • Inisiator Pembelajaran antar Kecamatan • Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan STBM • Koordinasi dengan Puskesmas, Sanitarian dan Tenaga Kesling • Monev STBM • Peningkatan kapasitas bagi para pelaku • Pengembangan komunikasi perubahan perilaku dan Promosi (Promkes) • Fasilitasi skema Wirausaha Sanitasi • Pemenuhan Tenaga Sanitarian dan Tenaga Kesling

Kebutuhan Menjalankan Peran Strategis Kebutuhan Penyedia • Usulan Angaran • Pokja AMPL/STBM/ Program Sanitasi • SKPD terkait • Usulan Regulasi • Pokja AMPL/STBM/ Program Sanitasi • SKPD terkait • Alokasi anggaran • Pemerintah Pusat • Mitra untuk • Pemerintah Provinsi pengangaran • Mitra • Bank/Koperasi • Dana (Rekruitmen, • Pemerintah Provinsi Gaji dan Biaya • Pemerintah Operasional) Kabupaten/Kota • Kurikulum modul • Sekretariat STBM pelatihan Nasional • Pilihan komunikasi perubahan perilaku • Pilihan kegiatan STBM di tingkat kabupaten

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

71

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Bapermas (BPMPD)

• Koordinator untuk Dana Desa/Kelurahan dan dana bantuan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang diperuntukkan ke Desa/ Kelurahan. BPLHD (BLHD) • Monitoring kualitas Lingkungan sebagai dampak STBM

Dinas PUPR

• Panduan/Informasi tentang STBM • Tenaga Ahli Pendukung • Fasilitator Pendamping

• Sekretariat STBM Nasional • Pemerintah Provinsi • Mitra

• Panduan/Informasi tentang STBM • Tenaga Ahli Pendukung • Fasilitator Pendamping • Panduan/Informasi tentang STBM

• Sekretariat STBM Nasional • Pemerintah Provinsi • Mitra

• Penyediaan fasilitas sumber air minum dan sanitasi komunal DKP • Penyediaan layanan • Tenaga Ahli (Persampahan) persampahan Pendukung Dinas • Koordinasi untuk • Fasilitator Pendidikan sanitasi sekolah Pendamping • Kampanye dan promosi Pokja AMPL/ • Koordinasi dan • Panduan/Informasi STBM/Sanitasi, Advokasi tentang STBM Forum Kab/ • Tenaga Ahli Kota Sehat Pendukung

• Kominfo • Media (Radio, Surat Kabar), Komunitas

72

• Promosi • Advokasi • Kampanye

• Update tentang program • Pembelajaran di lapangan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

• Sekretariat STBM Nasional • Pemerintah Provinsi • Mitra

• Sekretariat STBM Nasional • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten • Dinas Kesehatan Kabupaten • Mitra • SKPD/Puskesmas • Masyarakat melalui channel-channel tertentu

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Mitra (LSM Lokal,NGO), Bank

• Pendukung program pemerintah, peningkatan kapasitas,

TP PKK Kabupaten/ Kota

• Promosi • Mobilisasi Warga

Forum Komunikasi (Desa Siaga) Forum Kab/ Kota Sehat

• Promosi • Advokasi • Kampanye

D.

• Peningkatan kapasitas • Panduan tentang pelaksanaan STBM • Panduan tentang pelaksanaan STBM • Pilihan media komunikasi perubahan perilaku • Kapasitas terkait STBM • Update tentang program STBM • Pembelajaran program di lapangan

• Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi • Pemerintah Kabupaten • Dinas Kesehatan Kabupaten

• Dinas Kesehatan Kabupaten

Pelaku di tingkat Provinsi Tabel 20. Pelaku dan peran strategis di tingkat Provinsi Peran Strategis Pelaku

Peran

DPRD

• Kebijakan Anggaran • Kontrol eksekutif

• Gubernur • Sekda

• • • •

Kebutuhan Menjalankan Peran Strategis Kebutuhan • Usulan dan Penganggaran Program

Koordinator lintas SKPD • Regulasi di tingkat Ketua Pokja pusat Mengeluarkan kebijakan Dukungan regulasi dan pendanaan via APBD Kabupaten/Kota dan alokasi APBD untuk wusan melalui bank daerah

Penyedia • Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi Provinsi • Bappeda Provinsi • SKPD terkait • Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi Provinsi • Sekretariat STBM

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

73

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Bappeda

• Penganggaran • Koordinasi • Strategi dan perencanaan program • Inisiasi pembelajaran Antar Kabupaten/Kota • Mengembangkan mekanisme pemberian Reward • Memfasilitasi program kegiatan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan • Merumuskan kebijakan pelaksanaan program kegiatan • Sinkronisasi program kegiatan antar SKPD dan Kabupaten/Kota • Pengawalan pelaksanaan kegiatan

• Alokasi anggaran • Mitra untuk penganggaran

• • • •

Dinas Kesehatan

• Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan STBM • Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/Kota • Monev STBM • Peningkatan kapasitas Bagi Para Pelaku • Pengembangan komunikasi perubahan perilaku dan Promosi (Promkes) • Fasilitasi skema Wirausaha Sanitasi • Menyediakan reward • Memfasilitasi pembelajaran antar Kabupaten/Kota, wusan dan mikro finance

• Anggaran Kegiatan • Kurikulum modul pelatihan • Mitra untuk supporting kegiatan dan anggaran • Pilihan komunikasi perubahan perilaku

• Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Sekretariat STBM Nasional • CSR

74

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Pemerintah Pusat Mitra Bank/Koperasi CSR

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Bapermas (BPMPD)

• Mengembangkan pelatihan- • Regulasi di tingkat • Kementerian pelatihan pemberdayaan pusat Kesehatan masyarakat • Panduan/Informasi • Sekretariat STBM tentang STBM Nasional

BPLHD (BLHD)

• Monitoring kualitas Lingkungan sebagai dampak STBM • Support di pilar-4 (ada kegiatan Lomba Bersih Sehat) dengan indikator penilaian salah satu dari pilar STBM

Dinas PUPR

• Penyediaan fasilitas sumber • Regulasi di tingkat air minum dan sanitasi pusat komunal • Panduan/Informasi • Penanggungjawab proyek tentang STBM sanitasi (Pamsimas, USRI, • Tenaga Ahli 3R, Sanimas) Pendukung • Sinkronisasi Kegiatan dan koordinasi di tingkat pusat agar pelaksanaan di daerah selaras

• Kementerian Kesehatan • Sekretariat STBM Nasional • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi

DKP (Persampahan)

• Penyediaan layanan persampahan

• Mitra terkait

• Tenaga Ahli Pendukung • Sinkronisasi Kegiatan dan koordinasi di tingkat pusat agar pelaksanaan di daerah selaras • Fasilitator Pendamping Sosialisasi dan informasi tentang STBM • Update capaian STBM

• Fasilitator Pendamping Sosialisasi dan informasi tentang STBM

• Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Mitra terkait

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

75

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Dinas Pendidikan

• Koordinasi untuk sanitasi sekolah • Kampanye promosi

• Update capaian STBM

Kanwil Kemenag • Koordinator sanitasi madrasah, pesantren dan ulama-ulama di daerah

• Panduan/Informasi • Dinas Kesehatan tentang STBM Provinsi • Pokja (AMPL/Sanitasi, Kab./Kota Sehat)

• Pokja (AMPL/ Sanitasi, Kab./Kota Sehat)

• Koordinasin dan Advokasi • sinergi perencanaan, pelaksanaan dan monev

• Panduan/Informasi • Sekretariat STBM tentang STBM Nasional • Tenaga Ahli • Pemerintah Pusat Pendukung • Pemerintah Provinsi • Dinas kesehatan Provinsi • Mitra

• Kominfo • Media (Radio, Surat Kabar), Komunitas

• Promosi • Advokasi • Kampanye

• Update tentang program STBM • Pembelajaran di lapangan

• Dinas Kesehatan Provinsi • Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi Provinsi

Mitra (LSM Lokal, NGO, Bank)

• Pendukung program pemerintah, peningkatan kapasitas, Inovasi Supply

• Peningkatan kapasitas • Panduan tentang pelaksanaan STBM

• Pemerintah Provinsi • Dinas Kesehatan Provinsi

TP PKK Provinsi • Promosi • Mobilisasi PKK Kabupaten/ Kota

• Peningkatan kapasitas Panduan tentang pelaksanaan STBM

• Pemerintah Provinsi • Dinas Kesehatan Provinsi

Lembaga • Penyediaan pendanaan/ Keuangan Mikro permodalan kredit sanitasi • Pengembangan kapasitas manajemen keuangan

• Ilmu tentang STBM Dinas Kesehatan Provinsi • Ilmu tentang wirausaha sanitasi dan fasilitasi kerjasama perbankan

76

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Humas SETDA

• Pendukung pemerintah • Promosi STBM untuk pelaksanaan STBM • Update tentang • menjadi penghubung antara program STBM pemerintah dan isu-isu atau • Pembelajaran di hasil-hasil program STBM lapangan dengan media

Dinas Kesehatan Provinsi

Tim Pembina Kab/Kota Sehat

• Promosi • Advokasi • Kampanye

Dinas Kesehatan Provinsi

Perguruan Tinggi/ Akademisi

• Pengembangan • Panduan STBM TTG monitoring dan • Alat promosi pendampingan selama KKN • Lokasi STBM • MoU KKN dengan Pemda

• Sekretariat STBM • Dinas Kesehatan • Kampus

Ormas termasuk ormas keagamaan

• Advokasi, promosi dan koordinasi

• Dinkes • Pokja AMPL • Mitra

• Update tentang program STBM • Pembelajaran program di lapangan

• Panduan tentang STBM • Tenaga ahli pendukung

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

77

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT E.

Pelaku di tingkat Pusat

Tabel 21. Pelaku dan peran strategis di tingkat Pusat Peran Strategis

Kebutuhan Menjalankan Peran Strategis

Pelaku

Peran

DPR/Politisi

• Kebijakan dan regulasi serta • Panduan teknis • Bappenas fungsi kontrol implementasi program • Kementerian STBM Kesehatan

BAPPENAS (Perkim, KGM)

• Menyusun Regulasi • Panduan teknis • Kementerian • Perencanaan Induk implementasi program Kesehatan • Koordinasi lintas program STBM • Pokja AMPL dan lintas sektor sanitasi • expose pembelajaran STBM di event-event nasional yang terkait (KSAN, Rakornas STBM, Hari Toilet Sedunia, HCTPS) • Koordinasi untuk seluruh kementerian • Monitoring program kegiatan • penyedia kebutuhan Kemenkes

78

Kebutuhan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Penyedia

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KEMENKES (promkes, puskom publik, pusdatin, ppsdm, direktorat gizi KIA)

• • • • • •

Perencanaan Induk • Regulasi Penganggaran • Dukungan Anggaran Monitoring dan Evaluasi • Kebijakan DAK untuk Koordinasi mendukung kegiatan Rewards dan Punishment non fisik Pengembangan komunikasi perubahan perilaku • Mekanisme Pengembangan Kapasitas • Inisiasi pembelajaran antar Provinsi • expose pembelajaran STBM di event-event nasional yang terkait (KSAN, Rakornas STBM, Hari Toilet Sedunia, HCTPS)

• DPR • KEMENPPN / BAPPENAS • Pokja AMPL • KEMENDAGRI

KEMEN KUKM

• Kebijakan mekanisme kredit • Panduan teknis Kementerian mikro untuk Wirausaha implementasi program Kesehatan Sanitasi melalui koperasi, STBM Bumdes, UPK • Data wirausaha sanitasi aktif

KEMEN PUPR

• Internalisasi prinsip-prinsip • Panduan teknis • Kementerian STBM dalam implementasi implementasi program Kesehatan program sanitasi STBM • Pokja AMPL • expose pembelajaran STBM • Peningkatan di event-event nasional kapasitas pelaku yang terkait (KSAN, Rakornas STBM, Hari Toilet Sedunia, HCTPS)

KEMENLHK

• Internalisasi prinsip-prinsip STBM dalam implementasi program sanitasi

• Panduan teknis • Kementerian implementasi program Kesehatan STBM • Pokja AMPL • Peningkatan kapasitas pelaku

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

79

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KEMENDAGRI (SUPD II)

• Sinergi STBM dengan • Panduan teknis • Kementerian pembagian kewenangan implementasi program Kesehatan urusan provinsi, Kabupaten/ STBM • Pokja AMPL Kota • Payung kebijakan • Pelatihan skill STBM

KEMENDESA DAN PDT

• Sinergi STBM dengan program Desa/Kelurahan • Regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM mulai dari pusat sampai Desa/ Kelurahan

• Panduan teknis • Kementerian implementasi program Kesehatan STBM • KEMENPPN / • Payung kebijakan BAPPENAS • Pelatihan skill STBM

Kemendikbud

• Internalisasi STBM dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler misalnya: KBM, UKS dan PMR, Pramuka

• Monitoring dan • Kementerian evaluasi kebutuhan Kesehatan program STBM pada • Pokja AMPL siswa sekolah sebagai keberhasilan di tingkat masyarakat • Panduan teknis implementasi program STBM • Pelatihan skill STBM

Perguruan Tinggi

• Pengembangan TTG • Memanfaatkan praktik belajar lapangan (PBL) pada FKM • Terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan STBM

• Panduan teknis • Kementerian implementasi program Kesehatan STBM • Pokja AMPL • Pelatihan skill STBM • Kementerian PUPR

TNI

• Penggerak masyarakat

• Panduan teknis • Kementerian implementasi program Kesehatan STBM • Pokja AMPL • Peningkatan kapasitas

80

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Forum keagamaan (MUI, Walubi, PGI, KWI, PHDI, Majlis Wali Gereja, Parisada Hindu dan lain-lain)

• Promosi perubahan perilaku • Panduan teknis • Kementerian melalui fatwa agama implementasi program Kesehatan STBM • Pokja AMPL • Pelatihan skill STBM

AKKOPSI

• Advokasi, Promosi dan Koordinasi.

• Kebijakan Program • Sekretariat STBM • Panduan teknis • Pokja AMPL implementasi program • Jejaring AMPL STBM

• Lembaga DONOR • Private Sektor • NGO • Program/ Proyek Nasional

• • • •

Pendanaan program Mobilisasi sumber daya Tenaga ahli Knowledge Management/ Global Learning • Komunikasi dan Promosi • Penyedia kebutuhan Kemenkes

• Kebijakan Program • Kementerian • Panduan teknis Kesehatan implementasi program • Pokja AMPL STBM • KEMENPPN / • Strategi Advokasi BAPPENAS Pemasaran • Pedoman Kerjasama

Sekretariat STBM

• Jejaring STBM • Penyedia Panduan STBM

• Anggaran/Belanja pusat • Peningkatan kapasitas • Dukungan tenaga ahli

• Kementerian Kesehatan • Pokja AMPL • Lembaga Donor • Program / Proyek Nasional

Pokja AMPL

• Jejaring STBM

• Anggaran/Belanja pusat • Peningkatan kapasitas

• KEMENPPN / BAPPENAS • Pokja AMPL • Lembaga Donor • Program / Proyek Nasional

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

81

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Media Nasional (cetak, online, radio, TV)

• Advokasi, Promosi dan kampanye

• Update STBM • Dilibatkan Even-Even Nasional • Site Visit Oleh Media

• • • • • •

Promkes Bappenas Sekretariat STBM NGO/Donor Jejaring AMPL Mitra

Ormas termasuk ormas keagamaan

• Advokasi, promosi dan koordinasi

• Panduan tentang STBM • Pelatihan skill STBM

• Kementerian Kesehatan • Sekretariat STBM • Pokja AMPL • Mitra

Dalam mendukung implementasi STBM di setiap tingkatan, maka sinergitas antar pelaku merupakan persyaratan penting dan mutlak terjadi. Sinergitas harus dibangun melalui pertemuan koordinasi dan sinkronisasi serta integrasi berbagai program sanitasi melalui pendekatan STBM.

82

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 7

KEGIATAN STRATEGIS Untuk mencapai target STBM 2019 dibutuhkan implementasi secara besar-besaran disemua tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) dan keterlibatan semua pihak sebagaimana salah satu prinsip yang melekat dalam STBM yaitu Totalitas. Dalam bab berikut disajikan pilihan kegiatan yang minimal harus dilakukan disetiap tingkatan. Pilihan kegiatan berpijak pada situasi dan kondisi STBM tahun 2015, isu dan potensi strategis, serta mengacu kepada tiga komponen STBM yaitu Demand, Supply dan Enabling Environmet yang tidak bisa dilakukan secara terpisah tetapi harus melembaga secara bersama-sama. Pilihan kegiatan ini sebagai dasar perencanaan dan penganggaran di masing-masing tingkatan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan bisa melakukan berbagai inovasi dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya target STBM 2019 disesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

83

Mengembangkan modulmodul sharing pembelajaran pada berbagai tingkatan

Mengembangkan juknis pelaksanaan STBM di tingkat provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

2

3

Memberikan panduan teknis pelaksanaan STBM bagi Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Memudahkan daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran

Memudahkan para pelaku STBM dalam pengembangan kapasitas fasilitator berdasarkan alur dan tahapan kegiatan STBM

Tujuan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Mengembangkan mekanisme pelatihan terstandarisasi berdasarkan alur dan tahapan kegiatan STBM

1

84

Kegiatan

No

Output

Sekretariat STBM dan Mitra STBM pusat

Tersusun juknis pelaksanaan STBM untuk Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan

Sekretariat STBM, Tersusun modul sharing PPSDM, Mitra STBM pusat pembelajaran untuk berbagai tingkatan

Sekretariat STBM, Tersusun kurikulum dan PPSDM, Mitra STBM pusat modul pelatihan sesuai tahapan kegiatan STBM

Sasaran

Tabel 22. Pilihan kegiatan STBM di tingkat Pusat

A. Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Pusat

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

2016

√

2017

√

2018

Tahun Pelaksanaan

√

2019

Mengembangkan kapasitas pelaku terkait di luar lingkungan kesehatan (pendamping Desa/ Kelurahan, santri dll)

Pemasaran Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kepada publik

Identifikasi penerapan reward bagi daerah yang menerapkan sistem monev STBM

6

7

8

Sekretariat STBM dan PPSDM

Para pelaku potensial diluar lingkungan kesehatan

Sekretariat STBM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sekretariat STBM dan Mitra STBM pusat

Memberikan reward yang Sekretariat STBM tepat untuk daerah yang menerapkan sistem monev STBM dengan baik

PJJ online mudah diakses oleh publik

Membekali para pelaku terkait di luar lingkungan kesehatan dengan pengetahuan dan ketrampilan STBM

Penyebarluasan pembelajaranpembelajaran STBM ke seluruh Indonesia

Memberikan panduan bagi pelaku STBM dalam melakukan monev 5 pilar dan pemanfaatannya

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Pengembangan knowledge management

5

85

Pengembangan instrumen Monev STBM 5 Pilar dan strategi pemanfaatannya

4

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tersusun mekanisme reward monev STBM

PJJ online mudah diakses oleh publik

Para pelaku potensial memiliki kapasitas pendampingan STBM

Adanya mekanisme pengembangan knowledge management STBM yang terlembaga

Tersusun instrumen monev STBM 5 pilar

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Inisiasi diskusi dengan perbankan

Advokasi kepada pelaku CSR Memperoleh dukungan melalui CFCD dalam pelaksanaan STBM di wilayah kerja pelaku CSR

12

13

86

Workshop pemanfaatan anggaran bagi pemegang anggaran daerah

11

Menteri Dalam Negeri Menteri Desa dan PDT

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Memperoleh dukungan perluasan lini kredit bagi pemasaran sanitasi atau sebagai bagian dari CSR Pelaku CSR

Bank Nasional dan swasta

Pemegang anggaran Pemegang anggaran daerah memprioritaskan provinsi penganggaran untuk STBM

Menginternalisasikan prinsip-prinsip STBM ke dalam program-program pembangunan Desa/ Kelurahan

Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa/ Kelurahan

10

Komitmen dan dukungan penganggaran kegiatankegiatan STBM

Komitmen dan dukungan kebijakan kerjasama dan pembinaan wirausaha sanitasi

Daerah memprioritaskan anggaran STBM

Kebijakan yang mendukung melembaganya prinsip-prinsip STBM ke dalam programprogram pembangunan Desa/ Kelurahan khususnya sanitasi

Memperoleh komitmen Kepala Daerah yang Komitmen Kepala Daerah dan dukungan Kepala tergabung dalam AKKOPSI yang tergabung dalam Daerah terkait pelaksanaan AKKOPSI STBM, penguatan Pokja AMPL/STBM/Sanitasi dan penganggaran pelaksanaan STBM

Advokasi pada Kepala Daerah melalui AKKOPSI

9

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

Mengembangkan strategi komunikasi STBM

Advokasi kepada ormas keagamaan tentang STBM

17

18

87

Komunikasi rutin antar Kementerian dan Lembaga

16

Dukungan dan komitmen kerjasama pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat Daftar lokasi penerima program infrastruktur sanitasi dari PUPR

Dukungan terhadap pemasaran sanitasi

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Memperoleh dukungan dalam pelaksanaan STBM

Memperluas gaung STBM melalui media massa Ormas Keagamaan

Promkes Pusat dan Sekretariat STBM

Dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan STBM

Tersusun mekanisme komunikasi STBM yang terstruktur

Memperkuat komitmen/ Kementerian dan Lembaga Komitmen bersama pemahaman tentang STBM pelaksanaan STBM

Kementerian PUPR

Sinkronisasi kegiatan STBM dengan Kementerian PUPR

15

Menyelaraskan programprogram konstruksi PUPR dengan prinsip-prinsip STBM

Advokasi kepada Mendapatkan peluang dan Kementerian Koperasi/ Kementerian Koperasi/UMKM dukungan agar pemasaran UMKM sanitasi menjadi bagian dari UKM

14

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

88

Pembentukan Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi (jika belum ada)

Pertemuan rutin Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi

Penguatan Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi

1

2

3

Meningkatkan kapasitas anggota Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi dan kelembagaannya dalam melakukan advokasi pengembangan STBM

Membahas perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawalan pelaksanaan STBM di Provinsi

Memudahkan koordinasi lintas sektor dan lintas program agar kegiatan sanitasi saling terpadu

Tujuan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Kegiatan

No

Anggota Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi Provinsi (lintas sektor dan lintas program)

Anggota Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi Provinsi (lintas sektor dan lintas program)

Lintas Sektor dan Lintas Program Provinsi

Sasaran

Anggota Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi mampu melakukan advokasi secara mandiri

Pelaksanaan STBM berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

√

2016 2017 2018 2019

Terbentuk Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi yang menjadi wadah √ pengarusutamaan program air bersih dan sanitasi

Output

Tabel 23. Pilihan kegiatan STBM di tingkat Provinsi

B. Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Provinsi

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Refresh Monev STBM bagi pemegang akun monev Kabupaten/Kota

7

Lintas Sektor dan Lintas Program Provinsi

Kabupaten/Kota dan Kota di Provinsi

Mengevaluasi kemajuan Pemegang akun monev pelaksanaan STBM, STBM dimasing-masing meningkatkan kapasitas Kabupaten/Kota pemegang akun dalam menganalisa dan feedback data ke Kecamatan/ Puskesmas

Menyusun perencanaan strategis dalam pelaksanaan pengembangan STBM di Provinsi

Tersusunnya aturan Provinsi yang mengikat Kabupaten/Kota dalam pencapaian SBS

√

√

√

Petugas Monev Kabupaten/ Kota yang handal dalam analisa dan pemanfaatan data monev STBM √

Dokumen Perencanaan STBM Provinsi sampai dengan-2019

Peraturan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Instruksi Gubernur

Memperoleh komitmen dan Gubernur dan Pokja AMPL/ Dukungan kebijakan dan dukungan penganggaran STBM/Sanitasi anggaran pelaksanaan pelaksanaan STBM program STBM

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Penyusunan dokumen perencanaan STBM Provinsi

6

89

Pembuatan Regulasi terkait STBM di tingkat Provinsi

Advokasi STBM kepada Kepala Daerah

5

4

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

Pembentukan Asosiasi Wirausaha Sanitasi Provinsi

Membangun jejaring dengan Lembaga Keuangan Mikro

Kerjasama dengan CSR yang Skala prioritas CSR ada di Provinsi difokuskan pada kegiatankegiatan STBM

11

12

13

90

TOT Monev STBM

10 Wirausaha Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah aktif

Petugas Monev Provinsi dan Kabupaten/Kota

Wirausaha Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah aktif

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta

√

√

√

√

√

Perusahaan menggunakan dana CSR untuk pelaksanaan √ STBM

Adanya kerjasama dan kemudahan permodalan bagi Wirausaha Sanitasi

Organisasi Asosiasi Wirausaha Sanitasi Kabupaten/Kota

Tersedianya Tim Pelatih Monev STBM Provinsi

Tersedianya Tim Pelatih Wirausaha Sanitasi Provinsi

Petugas Dinas Kesehatan Tersedianya Tim Pelatih Provinsi dan Kabupaten/ Fasilitator STBM Provinsi Kota, Sanitarian, Tenaga Kesling dan tenaga dari lembaga non pemerintah yang mampu dan berpengalaman melakukan pemicuan

Memberi kemudahan Perbankan swasta/milik kepada Wirausaha Sanitasi pemerintah dan lembaga dalam mengakses lembaga keuangan yang lain keuangan mikro

Membangun jejaring dan wadah organisasi Wirausaha Sanitasi di Provinsi

Meningkatkan kapasitas Tim Pelatih Monev

Meningkatkan kapasitas Tim Pelatih Wirausaha Sanitasi

TOT Wirausaha Sanitasi

9

Meningkatkan kapasitas Tim Pelatih Fasilitator STBM

TOT Fasilitator STBM

8

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Bekerjasama dengan media lokal (cetak dan elektronik)

17

91

Mengembangkan media Menggaungkan STBM komunikasi perubahan agar mudah dikenal oleh perilaku (bekerjasama dengan masyarakat Promkes, Kominfo dan lembaga-lembaga komunikasi terkait)

16

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Berita STBM bisa diterima di masyarakat luas

Mengevaluasi dan mendorong kinerja Kabupaten/Kota/Kota dalam percepatan capaian SBS

Monitoring dan Evaluasi Terpadu Lintas Sektor

15

Mempercepat akses BAB ke jamban sehat.

Kerjasama dengan Makodam TNI (program sejuta jamban dan lima juta jamban) sesuai dengan prinsip-prinsip STBM

14

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Media lokal

Masyarakat secara luas

Pokja STBM/AMPL/ Sanitasi, Lintas Sektor dan Lintas Program Kabupaten/ Kota

Makodam

Berita STBM muncul pada media lokal secara rutin (minimal 1x setiap bulan)

Media komunikasi perubahan perilaku yang mengarusutamakan STBM yang mudah diakses oleh masyarakat

Data ter update dan hasil evaluasi pelaksanaan STBM di Kabupaten/Kota, untuk menyusun strategi operasional percepatan SBS Kabupaten/Kota

Makodam menginstruksikan kepada Korem menggunakan pendekatan STBM dalam pelaksanaan program sejuta dan lima juta jamban

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kerjasama dengan Poltekkes dan Perguruan Tinggi lain

Advokasi kepada ormas keagamaan tentang STBM

20

21

Memperoleh dukungan dalam pelaksanaan STBM

Pembekalan metode dan pendekatan STBM kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN di Desa/ Kelurahan binaan

Membangun kembali komitmen-komitmen Kabupaten/Kota dalam mendukung target SBS Provinsi

Mengembangkan pilihan jamban sehat yang sesuai dengan kondisi geografis

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Penyelenggaraan pertemuan Sharing Pembelajaran antar Kabupaten/Kota

19

92

Pengembangan TTG jamban sehat bagi wilayah berair seperti sungai, rawa dan pantai juga wilayah berbatu

18

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Ormas Keagamaan

Poltekkes dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten/Kota

Pemangku kepentingan di tingkatan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota), Lintas Sektor Kabupaten/Kota (Dinkes, Bappeda, PU, DPRD, Diknas, Kemenag, KLH, dll), NGO jika ada dan undang pelaku terpilih dari berbagai tingkatan.

Dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan STBM

STBM menjadi salah satu output kegiatan KKN mahasiswa

√

√

Pembelajaran dari champion (dari berbagai tingkatan), Target dan strategi operasional SBS dari masingmasing Kabupaten/Kota √ termasuk aplikasi TTG di berbagai daerah yang sudah berhasil

Wirausaha Sanitasi Wirausaha Sanitasi mampu -Wirausaha Sanitasi terlatih membuat jamban sehat sesuai dengan kebutuhan dan √ kondisi geografis

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

93

Roadshow Program STBM di Kabupaten/Kota

Pembentukan Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi (jika belum ada)

Pertemuan rutin Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi

Penguatan Pokja AMPL/ STBM/Sanitasi

1

2

3

4

Mningkatkan kapasitas anggota Pokja dan kelembagaannya dalam melakukan advokasi pengembangan STBM

Membahas perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawalan pelaksanaan STBM di Kabupaten/Kota

Memudahkan koordinasi lintas sektor dan lintas program agar kegiatan sanitasi saling terpadu

Membangun persamaan persepsi pendekatan STBM kepada semua lintas sektor

Tujuan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Kegiatan

No

Terbentuk Pokja AMPL/STBM/ Sanitasi yang menjadi wadah pengarusutamaan program air bersih dan sanitasi

Komitmen bersama dalam mendukung Kabupaten/Kota SBS melalui program STBM

Output

Anggota Pokja AMPL/ Anggota Pokja AMPL/STBM/ STBM/Sanitasi Kabupaten/ Sanitasi mampu melakukan Kota (lintas sektor dan advokasi secara mandiri lintas program)

Anggota Pokja AMPL/ Pelaksanaan STBM berjalan STBM/Sanitasi Kabupaten/ sesuai dengan rencana dan Kota (lintas sektor dan target yang telah ditetapkan lintas program)

Lintas Sektor dan Lintas Program Kabupaten/Kota, NGO dan organisasi yang bergerak pada AMPL

Kepada daerah, Lintas Sektor dan Lintas Program Kabupaten/Kota, Camat dan Kepala Puskesmas

Sasaran

Tabel 24. Pilihan kegiatan STBM di tingkat Kabupaten/Kota

C. Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Kabupaten/Kota

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

2016 2017 2018 2019

Tahun Pelaksanaan

94

Roadshow/Sosialisasi STBM tingkat kecamatan (bagi kecamatan yang belum diintervensi STBM/masih belum ada dukungan dari lintas sektor kecamatan).

Advokasi STBM kepada Kepala Daerah

Mendorong pelaksanaan STBM District wide melalui berbagai program pendamping seperti Pamsimas, PAM STBM, Sanimas, PKGBM-MCAI dan program-program dari NGO-NGO di masing-masing Kabupaten/Kota

6

7

8

Seluruh lintas sektor kecamatan dan kepala Desa/Kelurahan se kecamatan

Bupati/Walikota dan Pokja AMPL/STBM/Sanitasi

Tercapainya target Desa/ Kelurahan melaksanakan STBM 100 %

Program-program pendamping yang ada di Kabupaten/Kota

Memperoleh komitmen dan Bupati/Walikota dan Pokja dukungan penganggaran AMPL/STBM/Sanitasi pelaksanaan STBM

Diperoleh dukungan dari lintas sektor kecamatan dan seluruh kepala Desa/ Kelurahan

Tersusunnya aturan Kabupaten/Kota yang mengikat dalam pencapaian SBS Kabupaten/Kota

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Pembuatan Regulasi terkait STBM di tingkat Kabupaten/ Kota/Kota

5

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Semua Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota melaksanakan STBM

Dukungan anggaran pelaksanaan program STBM

Dukungan untuk melaksanakan STBM dan komitmen mencapai ODF Kecamatan

Adanya Perda, Perbub/ Perwali tentang STBM

√

√

√

√

√

√

√

95

Pelatihan Wirausaha Sanitasi Kabupaten/Kota

Monitoring, Coaching dan pendampingan Wirausaha Sanitasi

Refresh Fasilitator STBM

Refresh Monev STBM

10

11

12

13

Memastikan data akses sanitasi terlaporkan dengan baik dan lancar

meningkatkan kualitas ketrampilan fasilitasi (Pemicuan, Pertemuanpertemuan membangun komitmen)

Memastikan Wirausaha sanitasi paska pelatihan bisa aktif berproduksi

Kemampuan Fasilitator STBM meningkat

Wirausaha sanitasi aktif berproduksi

Adanya Wirausaha Sanitasi minimal 1 orang di masingmasing Puskesmas/ Kecamatan

Terbentuk Tim Pemicu yang handal di masing-masing Puskesmas

Sanitarian dan Tenaga Sanitarian dan Tenaga Kesling seluruh puskesmas Kesling secara rutin di Kabupaten/Kota mengupdate perkembangan akses sanitasi di masyarakat via sms

Fasilitator yang sudah dilatih

Wirausaha sanitasi yang sudah dilatih

Mencetak Wirausaha Calon Wirausaha Sanitasi Sanitasi yang bisa yang terpilih melalui proses mempermudah penyediaan seleksi Supply sanitasi

Mencetak Fasilitator STBM Sanitarian atau Tenaga yang handal Kesling, Promkes, Kecamatan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Pelatihan Fasilitator STBM di tingkat Kabupaten/Kota jika masih ada yang belum dilatih

9

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

96

Pendampingan Penyusunan menu-menu kegiatan STBM dalam penganggaran BOK atau sumber anggaran lainnya

Pembentukan Asosiasi Wirausaha Sanitasi Kabupaten/Kota

Membangun jejaring dengan Lembaga Keuangan Mikro

15

16

17

Wirausaha sanitasi se Kabupaten/Kota

Sanitarian dan Tenaga Kesling Puskesmas

Memberi kemudahan Perbankan swasta/milik kepada Wirausaha Sanitasi pemerintah dan lembaga dalam mengakses lembaga keuangan yang lain keuangan mikro

Membangun jejaring dan sarana komunikasi antar Wirausaha Sanitasi di Kabupaten/Kota

Sanitarian dan Tenaga Kesling mempunyai kemampuan dalam menyusun menu-menu kegiatan dalam pengajuan anggaran BOK dimasingmasing Puskesmas

Memberikan penghargaan Semua Puskesmas/ bagi Kecamatan/ Kecamatan di Kabupaten/ Puskesmas yang Kota mengalami kenaikan akses dan memicu Puskesmas yang capaiannya lambat atau tidak berjalan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Penyampaian umpan balik capaian peningkatan akses sanitasi ke kecamatan dan Puskesmas berdasarkan kemajuan data web monev

14

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

kerjasama dan kemudahan permodalan bagi Wirausaha Sanitasi

Organisasi Asosiasi Wirausaha Sanitasi Kabupaten/Kota

Dokumen pengajuan anggaran BOK atau sumber anggaran lainnya untuk kegiatan STBM Sanitarian dan Tenaga Kesling

Komitmen kembali dari Puskesmas dan Kecamatan untuk melakukan upaya percepatan SBS dan pencapaian pilar-pilar STBM lainnya di tingkat Kecamatan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

97

Monitoring Terpadu Lintas Sektor dan Lintas program Kabupaten/Kota

Mengembangkan dan Menggaungkan STBM memproduksi serta agar mudah dikenal oleh memanfaatkan media masyarakat komunikasi perubahan perilaku bekerjasama dengan Promkes, Kominfo dan lembaga-lembaga komunikasi terkait

Kerjasama dengan Korem/ Kodim (program sejuta jamban dan lima juta jamban) sesuai dengan prinsip-prinsip STBM

19

20

21

Perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Mempercepat akses BAB ke jamban sehat.

Korem

Masyarakat secara luas di wilayah Kabupaten/Kota

Mengevaluasi dan Puskesmas dan Lintas mendorong kinerja masing- Sektor Kecamatan masing Puskesmas/ Kecamatan dalam percepatan capaian SBS

Kerjasama dengan CSR yang Skala prioritas CSR ada di Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatankegiatan STBM

18

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Korem menginstruksikan kepada koramil dan Babinsa menggunakan pendekatan STBM dalam program sejuta dan lima juta jamban

Produksi, penyebaran dan penayangan Media komunikasi perubahan perilaku yang mengarusutamakan STBM yang mudah diakses oleh masyarakat

Data dan Hasil evaluasi pelaksanaan STBM di Puskesmas dan Kecamatan, menyusun rencana percepatan SBS Puskesmas/ Kecamatan

Perusahaan menggunakan dana CSR yang fokus pada pelaksanaan STBM

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

98

Penyelenggaraan Deklarasi SBS

Pelatihan Wirausaha Sanitasi Kabupaten/Kota

Pengembangan TTG jamban sehat bagi wilayah berair seperti sungai, rawa dan pantai juga wilayah berbatu

23

24

25

Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status SBS terverifikasi

Mengembangkan pilihan jamban sehat yang sesuai dengan kondisi geografis

Wirausaha Sanitasi – Wirausaha Sanitasi terlatih

Wirausaha Sanitasi mampu membuat jamban sehat sesuai dengan kondisi geografis

Adanya Wirausaha Sanitasi minimal 1 orang di masingmasing Puskesmas/ Kecamatan

Desa/Kelurahan-Desa/ Kelurahan yang sudah terverifikasi dideklarasi.

Pemangku kepentingan Target dan strategi di tingkatan kecamatan operasional SBS di masing(Camat, Kepala masing kecamatan Puskesmas, Sanitarian dan Tenaga Kesling, Promkes, Polsek, Danramil, PMD Kecamatan) dan undang pelaku terpilih dari tingkatan Desa/Kelurahan/ dusun.

Mencetak Wirausaha Calon Wirausaha Sanitasi Sanitasi yang bisa yang terpilih melalui proses mempermudah penyediaan seleksi Supply sanitasi

Apresiasi dan mendorong terjadinya replikasi SBS bagi Desa/Kelurahan lain

Membangun kembali komitmen-komitmen kecamatan dalam mendukung target SBS Kabupaten/Kota

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Sharing Pembelajaran antar Kecamatan

22

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ormas Keagamaan

99

1

No Memudahkan koordinasi dan pengawalan pelaksanaan STBM di kecamatan

Tujuan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Pembentukan Tim STBM tingkat kecamatan

Kegiatan

Dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan STBM

Peserta lulus dan mendapatkan sertifikat PJJ online

Lintas sektor kecamatan, Sanitarian dan Tenaga Kesling, Toga dan Toma, PKK, Karang Taruna

Sasaran

Terbentuk Tim STBM tingkat kecamatan dengan rencana strategi SBS kecamatan

Output

Tabel 25. Pilihan kegiatan STBM di tingkat Kecamatan

D. Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Kecamatan

Advokasi kepada ormas Memperoleh dukungan keagamaan tentang STBM dalam pelaksanaan STBM

27

Meningkatkan pemahaman Sanitarian dan Tenaga peserta tentang STBM Kesling, Mahasiswa Poltekkes dan para penggiat STBM

Belajar STBM melalui PJJ online (Konsep STBM, Fasilitator STBM, Wirausaha Sanitasi dan Monev)

26

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

2016 2017 2018 2019

√

√

100

Wirausaha Sanitasi di Puskesmas/Kecamatan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Wirausaha Sanitasi di Puskesmas/Kecamatan

Kemudahan masyarakat memilih pilihan jamban sehat yang sesuai dengan kondisi geografis setempat

Wirausaha Sanitasi aktif berproduksi dan mempunyai pasar jamban sehat

Semua Desa/Kelurahan di wilayah Puskesmas/ Kecamatan

6 Pemanfaatan TTG jamban sehat bagi wilayah berair seperti sungai, rawa dan pantai juga wilayah berbatu

Pendampingan Wirausaha Sanitasi Kecamatan/ Puskesmas

4

Perubahan perilaku termonitoring oleh Sanitarian dan Tenaga Kesling dan terlaporkan melalui sms gateway

seluruh Desa/Kelurahan di kecamatan

Wirausaha Sanitasi bisa Lembaga keuangan mikro mendapat modal usaha/ dan Wirausaha Sanitasi masyarakat yang akan membangun jamban melalui Wirausaha Sanitasi bisa memperoleh kredit lunak

Monitoring perkembangan perubahan perilaku oleh Sanitarian dan Tenaga Kesling

3

Perubahan perilaku dari BABS menuju BAB di jamban sehat

5 Membangun jejaring Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro

Pemicuan di komunitas oleh Tim Pemicu

2

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Wirausaha Sanitasi bisa membuat jamban sehat disesuaikan kondisi geografis setempat

Wirausaha Sanitasi bisa mengembangkan usahanya, masyarakat memperoleh mekanisme pembayaran secara kredit

Wirausaha Sanitasi bisa memasarkan produksi jamban sehat di Desa/Kelurahan yang sudah dilakukan pemicuan

Diperoleh data progress paska pemicuan dan terlaporkan melalui sms gateway

Desa/Kelurahan di kecamatan terpicu dan mempunyai rencana kerja yang jelas

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

101

Mempercepat akses BAB ke jamban sehat.

Tercapainya SBS 5 Pilar di kecamatan

8 Kerjasama dengan Koramil Babinsa dengan program sejuta jamban dan lima juta jamban sesuai dengan prinsip-prinsip STBM

9 Membangun kerjasama dengan PKK melalui pembinaan Kader Dasa Wisma

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

10 Menggerakkan Pramuka Monitoring dan percepatan (Kwartir Ranting, Satuan SBS di masing-masing Karya) dan organisasi Desa/Kelurahan Pecinta Alam melalui kegiatan-kegiatan baksos dan pembinaan STBM ke Desa/ Kelurahan-Desa/Kelurahan

Mendorong perubahan perilaku melalui kegiatankegiatan keagamaan

7 Kerjasama dengan KUA/ Lembaga Keagamaan di Kecamatan untuk memberikan pesan-pesan pentingnya PHBS dalam khutbah atau acara-acara keagamaan

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Dukungan PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mewujudkan SBS 5 pilar di Kecamatan

Masyarakat terbantu dalam penyediaan sarana BAB di jamban sehat

Jamaah yang belum ber PHBS berubah perilaku ber PHBS

Pramuka dan Pecinta Alam Dukungan pembinaan dan monitoring dimasing-masing Desa/Kelurahan yang sudah dilakukan pemicuan

PKK Kecamatan dan kader PKK semua Desa/ Kelurahan

Desa/Kelurahan-Desa/ Kelurahan yang sudah dilakukan pemicuan dan sudah berkomitmen

Masjid, mushola, gereja dan tempat-tempat peribadatan lain

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

102

Membangun kembali komitmen-komitmen Desa/Kelurahan dalam mendukung target SBS Kecamatan

13 Sharing Pembelajaran antar Desa/Kelurahan

Sekolah-sekolah SD,SMP dan SMU sekecamatan

15 Lomba PHBS antar sekolah (SD, SMP dan SMU)

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Mengkampanyekan pentingnya perilaku PHBS

Desa/Kelurahan di Kecamatan setelah dilakukan pemicuan

14 Lomba Desa/Kelurahan Sehat Mendorong percepatan akses perubahan perilaku dan percepatan SBS kecamatan

Kepala Desa/Kelurahan, Toma, Toga, Komite/Tim STBM Desa/Kelurahan,

Mengevaluasi dan Kepala Desa/Kelurahan mendorong kinerja masing- dan perangkat, Toma, masing Desa/Kelurahan Toga, Bidan dan Kader dalam percepatan capaian SBS

12 Monitoring Terpadu Lintas Sektor Kecamatan

Masyarakat secara luas di wilayah kecamatan

Menggaungkan STBM agar mudah dikenal oleh masyarakat

11 Memanfaatkan media komunikasi perubahan perilaku melalui media cetak, radio dan tv lokal (jika ada) bekerjasama dengan Promkes dan Lembaga komunikasi di kecamatan

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Sekolah-sekolah membiasakan perilaku PHBS

Adanya kompetisi percepatan SBS antar Desa/Kelurahan

Penetapan Target dan rencana kerja upaya percepatan SBS kecamatan

Progres dan Komitmen percepatan SBS di masingmasing Desa/Kelurahan

digunakannya media komunikasi dalam penyebarluasan informasi bagi seluruh masyarakat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

103

Apresiasi dan mendorong terjadinya replikasi SBS bagi Desa/Kelurahan lain Tersusunnya aturan kecamatan yang mengikat Desa/Kelurahan dalam pencapaian SBS Memberikan apresiasi kepada para champion

17 Deklarasi SBS

18 Pembuatan Regulasi terkait STBM di tingkat Kecamatan

19 Pemberian penghargaan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Memastikan Desa/ Kelurahan yang berstatus SBS benar-benar berkualitas

16 Verifikasi Desa/Kelurahan SBS

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Natural Leader dan Desa/Kelurahan – Desa/ Kelurahan yang telah mencapai keberhasilan

Camat

Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status SBS terverifikasi

Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status SBS secara data

Adanya apresiasi untuk para pelaku berprestasi (Champion) di tingkatan kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Peraturan Camat

Desa/Kelurahan SBS dideklarasi dan berkomitmen mencapai SBS 5 pilar

Desa/Kelurahan SBS terverifikasi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pemetaan dan pendataan kondisi awal sanitasi  

Pemicuan

Pemicuan di setiap dusun

2  

B

1

Memfasilitasi komunitas dalam mengidentifikasi kebiasaan dan perilaku BAB masyarakat dengan metode pemicuan

 

Memetakan kondisi awal akses sanitasi (gunakan template monev STBM) dan kondisi geografis Desa/Kelurahan  

Membangun komitmen dan penyamaan pesepsi tentang program STBM

Tujuan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Advokasi kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat oleh Tim STBM Kecamatan

1

104

Pra Pemicuan

Kegiatan Komitmen dari pihak Desa/ Kelurahan untuk siap menjalankan STBM dan mencapai status Desa/ Kelurahan SBS

Output

Komunitas di masingmasing dusun

 

Komitmen STOP BABS, terbangun komite dimasingmasing dusun, daftar komitmen masyarakat yang berubah perilaku, adanya peta sosial dusun

 

Strategi persiapan pemicuan

Kepala dusun, Bidan Desa/ Diperoleh gambaran awal Kelurahan dan Kader data akes sanitasi dan kondisi   geografis Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, toma, toga, bidan dan kader

Sasaran

Tabel 26. Pilihan kegiatan STBM di tingkat Desa/Kelurahan

Pilihan Kegiatan STBM di Tingkat Desa/Kelurahan

A

No

E.

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2016 2017 2018 2019

Pembentukan Tim STBM Desa/Kelurahan

Pembuatan dan Perbaikan Peta Sosial sebagai alat monitoring

Monitoring perubahan perilaku paska pemicuan

Pertemuan aparat Desa/ Kelurahan paska pemicuan

Penyusunan strategi dan rencana tindak lanjut

1

2

3

4

5

Upaya percepatan pencapaian SBS Desa/ Kelurahan

 Membangun komitmen ulang hasil-hasil pemicuan di komunitas

 

Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, toma, toga, bidan dan kader

Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, toma, toga, bidan dan kader

Target SBS Desa/Kelurahan, strategi dan rencana tindak lanjut operasional

 Komitmen bersama untuk mencapai status Desa/ Kelurahan SBS.

Setiap perubahan perilaku KK termonitoring dan tercatat

Komite dari masing-masing Adanya sosial Desa/ dusun, perangkat, toma, Kelurahan yang berisi akses toga dan kader sanitasi

Komite dari masing-masing Adanya Tim STBM di tingkat dusun, perangkat, toma, Desa/Kelurahan toga dan kader

 

Komite dari masing-masing Komitmen SBS Desa/ dusun, perangkat, toma, Kelurahan, Strategi toga dan kader percepatan SBS, Rencana Kerja Operasional

Memberikan apresiasi KK yang sudah melakukan kepada KK yang sudah perubahan dan Komite merealisasikan perubahan dan pendampingan kepada komite

Sebagai alat untuk memudahkan proses monitoring

Memudahkan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan STBM

 

Membangun komitmen bersama untuk STOP BABS di tingkat Desa/ Kelurahan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Paska Pemicuan

C

105

Pleno hasil pemicuan di tingkat Desa/Kelurahan

2

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pembangunan jamban secara Jamban sehat terbangun gotong royong dengan mudah

Lomba Dusun ODF/SBS

10

11

106

Kerjasama dengan Wirausaha Kemudahan masyarakat Wirausaha Sanitasi di Sanitasi Puskesmas/ dalam membangun jamban Puskesmas/Kecamatan Kecamatan sehat

9

Seluruh masyarakat

Bumdes/Koperasi Desa/ Kelurahan

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Menciptakan kompetisi dan Semua dusun kepedulian SBS dusun

Dukungan kredit mikro dalam pembuatan jamban sehat di masyarakat

Pemanfaatan Bumdes/ Koperasi Desa/Kelurahan / SPP PNPM/ADD

8

Setiap pertemuanpertemuan di masyarakat

Pemicuan melalui pertemuan- Penyadaran pentingnya pertemuan warga (posyandu, perubahan perilaku hidup pkk, keagamaan, karang bersih dan sehat taruna dll)

7

Media komunikasi yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat dengan biaya murah dan sumberdaya alam setempat

Pembuatan Media komunikasi Menggaungkan STBM berisi pesan-pesan pada seluruh lapisan perubahan perilaku masyarakat

6

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Tercapainya SBS dusun

Terbangunnya jamban di masing-masing KK yang masih BABS

Masyarakat membangun jamban sehat dengan mudah dan murah

Kesepakatan kemudahan masyarakat melakukan kredit mikro dalam membangun jamban sehat

Adanya komitmen perubahan perilaku ber PHBS

Tulisan-tulisan berisi himbauan, larangan dan pesan-pesan kesehatan dll.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pembuatan Regulasi terkait STBM di tingkat Desa/ Kelurahan

Deklarasi ODF

Apabila Desa/Kelurahan sudah ODF dilakukan fasilitasi kegiatan-kegiatan menuju ODF Pilar-2, 3, 4 dan 5

14

15

16

Masyarakat yang berubah perilaku paska pemicuan

Mendorong terjadinya upaya perubahan perilaku Pilar-2, 3, 4 dan 5 melalui berbagai kegiatan seperti pada upaya pencapaian pilar-1

Mengapresiasi keberhasilan SBS Desa/Kelurahan dan memantapkan komitmen menuju Desa/Kelurahan STBM

Tersusunnya aturan Desa/ Kelurahan yang mengikat masyarakat dalam berperilaku STBM

Seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan

Seluruh masyarakat Desa/ Kelurahan

Kepala Desa/Kelurahan dan perangkat

Memastikan Desa/ Sarana jamban dan Kelurahan sudah mencapai seluruh masyarakat status SBS

Memastikan setiap perubahan perilaku telah sesuai

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Verifikasi Total

13

107

Verifikasi berjenjang/berkala

12

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

ODF Pilar-2, 3, 4 dan 5 tercapai

 Desa/Kelurahan terdeklarasikan dan adanya komitmen bersama menuju Total Sanitasi

Peraturan Desa/Kelurahan, Awig-awig, aturan adat

Desa/Kelurahan berstatus SBS terverifikasi

Sarana jamban yang dibangun memenuhi kriteria jamban sehat dan perilaku memutus rantai penularan penyakit sudah benar melalui BAB dan CTPS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

108

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 8 DUKUNGAN PEMBIAYAAN A. Kebutuhan dan Prioritas Dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan STBM mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat. 2. Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan peraturan tersebut ada kebutuhan dan prioritas kegiatan yang harus dibiayai oleh masyarakat dan oleh Pemerintah serta swasta yang tidak mengikat. Kebutuhan pembiayaan STBM di tingkat masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan konsep “non subsidi” sehingga tidak ada bantuan atau dukungan apapun alasannya dari pihak luar untuk membantu warga individu dan rumah tangga dalam membangun jamban. APBDes bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan paska pemicuan sebagai berikut: ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

109

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

a. Pertemuan-pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan seperti sosialisasi, sharing pembelajaran antar dusun, deklarasi SBS, b. Lomba-lomba dan kompetisi STBM antar dusun, c. Monitoring oleh kader, d. Membantu KK yang sangat miskin, e. Peningkatan akses jamban unimprove ke jamban improve, f. Mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBS pilar 2, 3, 4 dan 5 Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Mitra lain membiayai penyelenggaraan STBM untuk kegiatan-kegiatan prioritas berikut: a. Sosialisasi STBM di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat b. TOT dan Pelatihan-pelatihan c. Pemicuan di komunitas d. Monitoring e. Verifikasi f. Pertemuan-pertemuan pembelajaran di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat g. Pemberian reward untuk kampiun h. Pertemuan-pertemuan rutin tim STBM di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat i.

110

Pengembangan perilaku

Media-media

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

komunikasi

perubahan

j.

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pertemuan-pertemuan jejaring STBM di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat

k. Permodalan dan pembinaan wirausaha sanitasi B. Potensi Sumber Pembiayaan Terdapat banyak sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan STBM baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut potensi sumber-sumber pembiayaan tersebut: 1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota hingga ABPDesa/Kelurahan

Sumber pembiayaan ini melekat pada pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Sumber pembiayaan ini terutama pada jajaran sektor yang menangani masalah kesehatan.

2. Swasta/CSR/Lembaga Keuangan Mikro

Sumber pembiayaan dari swasta ini meliputi sumber pembiayaan yang berasal dari berbagai lembaga non pemerintah seperti NGO baik lokal maupun Internasional berupa dana pendampingan, Perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR dan Lembaga Keuangan Mikro seperti Bank pemerintah dan Bank lokal dalam bentuk kredit-kredit lunak untuk pembangunan sanitasi

3. Swadaya Masyarakat

swadaya masyarakat adalah sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat baik berupa tenaga maupun uang

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

111

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT C. Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan STBM dapat diperoleh melalui mekanisme berikut: 1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota hingga ABPDesa/Kelurahan Diperoleh dengan menyusun rencana anggaran kegiatan (RAK) untuk anggaran tahun berikutnya dimasing-masing sektor dan diajukan melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing sektor 2. Swasta/CSR/Lembaga Keuangan Mikro Diperoleh dengan mengajukan proposal-proposal kegiatan dan kerjasama ke masing-masing lembaga swasta bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan STBM melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing lembaga 3. Swadaya Masyarakat Diperoleh dari peran serta masyarakat secara swadaya dan mandiri

112

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STBM Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pencapaian program serta mengidentifikasi pembelajaran dalam pelaksanaannya pada tingkat komunitas masyarakat di Desa/Kelurahan hingga pusat. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM tersebut merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor3 Tahun 2014 Bab IV dan tatacaranya yang diuraikan secara rinci pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Pemantauan dan evaluasi STBM di setiap tingkat pemerintahan secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan: 1. pengumpulan data dan informasi; 2. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan 3. pelaporan dan pemberian umpan-balik. Untuk melakukan analisis data sesuai tahapan di atas, maka kelengkapan baseline data harus diperhatikan. Keberadaan baseline data menjadi penting karena: 1. sebagai dasar berpijak dan landasan awal perencanaan roadmap STBM di masing-masing provinsi, Kabupaten/ Kota, kecamtan, puskesmas hingga Desa/Kelurahan, 2. sebagai pedoman menyusun skala prioritas kegiatankegiatan strategis dalam mendorong percepatan akses ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

113

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

sanitasi di masing-masing provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, puskesmas dan Desa/Kelurahan.

3. sebagai dasar penentu hitungan akses sanitasi secara nasional. A. Indikator Capaian Berdasarkan target STBM 2019 maka indikator capaian yang harus dipantau terus menerus dan dievaluasi adalah: 1. Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM, Indikatornya adalah: a) Minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalam Desa/Kelurahan/kelurahan tersebut, b) Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik individu (natural leader), kelompok masyarakat maupun komite dan nama lainnya, c) Ada rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama. 2. Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), Indikatornya adalah: a) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah), b) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.

114

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

c) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat. d) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK menggunakan dan memiliki jamban sehat. e) Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total dan melaksanakan 5 pilar STBM secara konsisten. B. Tatacara Pemantauan dan Evaluasi STBM Mekanisme pelaksanaan pemantauan STBM seperti pada bagan gambar berikut. 1. Pemantauan di Desa/Kelurahan

Dilakukan oleh fasilitator STBM11 untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM. Hasil dari pemantauan berupa data kemajuan akses sanitasi tentang proses pemicuan. Selanjutnya data tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk peta sosial masyarakat. Tim kerja masyarakat atau natural leader yang terbentuk di Desa/Kelurahan, selanjutnya membuat rencana kerja masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkelanjutan.

2. Pemantauan dan Evaluasi di Kecamatan

Dilakukan oleh Sanitarian dan atau Tenaga Kesehatan

11 Fasilitator STBM merupakan kader, tim, komite, natural leader dan siapa saja di tingkat masyarakat yang berperan sebagai pemicu.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

115

116

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

Gambar 5. Mekanisme pelaksanaan pemantauan STBM

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Lingkungan di Puskesmas bersama Staf Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk melakukan kompilasi pemicuan, memantau rencana kerja masyarakat dan aktifitas tim kerja masyarakat. Selanjutnya tenaga kesehatan Puskesmas bersama Staf Kecamatan dan Desa/Kelurahan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Pokja AMPL/STBM/Sanitasi atau forum sejenis untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak BABS serta upaya percepatan menuju Desa/Kelurahan STBM.

Update progress akses sanitasi ke dalam web monev STBM menjadi kewajiban bagi semua Kabupaten/Kota. Update progress perkembangan akses sanitasi di masingmasing Kabupaten/Kota bertujuan untuk melihat status capaian akses sanitasi yang bisa dibaca melalui web monev STBM. Bagi Kabupaten/Kota, update progress bertujuan untuk memonitor perkembangan akses sanitasi dan kinerja berdasarkan target-target yang sudah direncanakan di masing-masing Kabupaten/Kota, selain itu juga sebagai bahan evaluasi dan landasan untuk menentukan kegiatankegiatan strategis selanjutnya. Monev di Kabupaten/Kota juga dilakukan melalui pertemuan koordinasi di Kabupaaten/ Kota minimal satu bulan sekali dan kunjungan lapangan/ ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

117

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

verifikasi ke Kecamatan/Puskesmas minimal 3 bulan sekali.

4. Pemantauan dan evaluasi di Provinsi

Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama Pokja AMPL/STBM/Sanitasi atau nama lainnya untuk memperoleh gambaran tentang upaya dalam percepatan Desa/Kelurahan STBM pada Kabupaten/Kota.



Update progress akses sanitasi ke dalam web monev STBM menjadi kewajiban bagi semua provinsi. Update progress perkembangan akses sanitasi di masing-masing provinsi bertujuan untuk melihat status capaian akses sanitasi nasional yang dapat dibaca melalui web monev STBM. Bagi provinsi, update progress bertujuan untuk memonitor perkembangan akses sanitasi dan kinerja berdasarkan target-target yang sudah direncanakan di masing-masing provinsi, selain itu juga sebagai bahan evaluasi dan landasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan strategis berikutnya. Monev di Provinsi juga dilakukan melalui pertemuan koordinasi di Provinsi minimal satu bulan sekali dan kunjungan lapangan/verifikasi ke Kabupaten/Kota minimal 3 bulan sekali.

5. Pemantauan dan evaluasi di Pusat

118

Dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama Lintas Kementerian terkait dan Mitra STBM untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan Kabupaten/Kota serta Provinsi dalam menerapkan pendekatan STBM dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan. Monev di Pusat juga dilakukan melalui pertemuan koordinasi di Pusat minimal ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

satu bulan sekali dan kunjungan lapangan/verifikasi ke Provinsi minimal 3 bulan sekali. C. Verifikasi

Verifikasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan serta memberikan pernyataan atas keabsahan dari laporan tersebut. Verifikasi terhadap Desa/Kelurahan STBM dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam melaksanakan STBM. Penjelasan lebih lengkap tentang verifikasi dapat dilihat pada buku panduan verifikasi.

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

119

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

120

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BAB 10 PENUTUP Demikian uraian Roadmap STBM 2015-2019 sebagai acuan dan panduan implementasi bagi semua pelaku dan pendukung STBM dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, Desa/Kelurahan hingga komunitas agar target-target STBM yang telah ditetapkan minimal bisa tercapai dan maksimal bisa terlampaui. Pada akhirnya mendukung capaian Universal access 2019. STBM “LEBIH BERSIH LEBIH SEHAT”

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

121

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

122

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Lampiran-1

TUJUH BUTIR KONVENSI ANCOL Hasil Rakornas STBM, Hotel Discovery Ancol, 3-4 Nopember 2014 1. Adanya sistem yang berkelanjutan dan didukung kelembagaan yang kuat di semua tingkatan serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas. 2. Mengembangkan inovasi-inovasi metodologi yang aplikatif, memiliki daya ungkit tinggi dan daya saing positif serta mampu menjangkau kaum marginal. 3. Melakukan advokasi pembiayaan pembangunan sanitasi dalam kerangka STBM dari berbagai sumber lembaga keuangan lokal formal dan informal sebagai investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. 4. Mengelola berbagai potensi dan dukungan untuk pengembangan kapasitas dalam mendorong pelaksanaan STBM. 5. Mensinergikan STBM dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi baik di perDesa/Kelurahanan maupun perkotaan dengan memperkuat dari sisi perubahan perilaku masyarakatnya. 6. Membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan yang disertai dengan turunan regulasinya untuk mendorong dari sisi ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019

123

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

pemberdayaan masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dan saniter.

7. Mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga fasilitator (kuantitas maupun kualitas) baik secara formal maupun informal. Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan dari pusat (Kemenkes, Kemendagri, Bappenas, dan Kemen PUPR) dan 34 Provinsi.

124

ROADMAP STBM Tahun 2015 -2019