RK3 FO Cengkareng

PT. PP (Persero) dan PT.WIKA (Persero) KSO Proyek Divisi Kode Dokumen

:

Tgl. Edisi Pertama Nomor Edisi Halaman

:

Nama Dibuat

Disetujui

Jabatan

:

Nomor Kopi Tanggal Revisi

Tandatangan

:

Tanggal

RENCANA K3 KONTRAK PROYEK PEMBANGUNAN FLYOVER CENGKARENG

DAFTAR ISI DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN I 1 2 3 4

Pendahuluan Umum Tujuan Pembuatan Rencana K3 Kontrak Lingkup Penerapan Rencana K3 Kontrak Gambaran Umum Proyek

II

Kebijakan K3

III

Perencanaan K3 VI. 1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendaliannya. VI. 2 Pemenuhan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. VI. 3 Sasaran dan Program

IV

Penerapan dan Operasi IV.1 Sumber daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban. IV.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian IV.3 Komunikasi , Partisipasi dan Konsultasi. IV.4 Dokumentasi IV.5 Pengendalian Dokumen IV.6 Penegendalian Operasional IV.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat.

V

Pemeriksaan V.1 Pengukuran dan Pemantauan V.2 Evaluasi Kepatuhan V.3 Penyelidikan Insiden, Ketidak sesuaian, Tindakan Perbaikan V.4 dan Pencegahan. V.5 Pengendalian Rekaman. V.6 Audit Internal.

VI.

Tinjauan Manajemen. VI.1 Tinjauan Manajemen.

XI

Lampiran-Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN I.1. UMUM. Kegiatan konstruksi dan dalam hal ini adalah Pembangunan Flyover Cengkareng merupakan suatu kegiatan yang kompleks, yaitu perpaduan antara kondisi lingkungan dan tuntutan spesifikasi teknis bangunan yang didalamnya banyak terjadi interaksi antara alat-alat / bahan - bahan kerja dan sumber daya manusia. Interaksi antar alat-alat / bahan-bahan kerja dan sumberdaya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akaibat kerja serta dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan akibat pembuangan limbah dari proses produksi dan ketidaksesuaian mutu produk dengan spesifikasi teknisnya. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pencegahan sejak dini sebagai langkah awal untuk meminimalisir resiko kerja tersebut dan meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas produk. Upaya preventif ini dimulai dengan membentuk suatu sistem K3 yang didasarkan pada Plan - Do - Check dan Action yang dilakukan secara berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2008. Tentang Pedoman Sistem Manajeman K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Rencana K3 Kontrak Proyek Pembangunan Flyover Cengkareng ini dibuat sebagai upaya preventif dalam meminimalisir resiko kerja pada pembanguna Flyover tersebut.

I.2. TUJUAN PEMBUATAN RENCANA K3 KONTRAK. Tujuan dari pembuatan Rencana K3 Kontrak adalah untuk memastikan : a. Proyek telah menerapkan SMK3 yang terdapat dalam Kebijakan Perusahaan Penyedia Jasa Pelaksana Pembanguna Flyover Cengkareng sebagai perwujudan komitmen Perusahaan. b. SMK3 yang dibuat telah mampu memenuhi sasaran proyek yang ingin dicapai. c. Proyek telah memenuhi Perundang-undangan peraturan/persyaratan K3 d. Proyek telah melakukan upaya pencegahan awal untuk meminimalisir resiko yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja semaksimal mungkin. Sedangkan tujuan dan sasaran SMK3 adalah untuk menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintergrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

I.3 LINGKUP PENERAPAN RENCANA K3 KONTRAK. Lingkup : Lingkup penerapan Rencana K3 Kontrak di Proyek Pembangunan Flyover Cengkareng dimaksudkan .- Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja .- Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas konstruksi ....-

Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien Mengurangi buangan/ limbah yang timbul Menjamin proses produksi berjalan aman dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan Menjamin komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja & lingkungan serta pemeliharaannya.

Sedangkan Program K3 meliputi : .- Struktur Organisasi K3 .- Pokok - pokok perhatian K3 ,- Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko serta pengendaliannya. .- Identifikasi kondisi dan alat yang berpotensi menimbulkan bahaya. .- Jenis penyakit dan kecelakaan akibat kerja, .- Daftar Instasi terkait Struktur Organisasi K3 pada Proyek Flyover Cengkareng meliputi 1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 2. Tim Tanggap Darurat. Pokok-pokok Perhatian K3 : Kecelakan kerja akibat : .- Alat / Mesin .- Tahap/Metode Pelaksanaan kerja. .- Perilaku pekerja yang tidak sesuai standar/persyaratan. Penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan yang berasal dari: .- Suara dan asap penggunaan alat .- Debu hasil bobokan concrete .- Penggunaan bahan kimia berbahaya Minimalisasi dampak dari aktivitas konstruksi tarhadap : .- Kerugian materil maupun moril .- Kecelakaan dan Kesehatan Kerja Identifikasi Resiko K3 dan upaya pengendaliannya. Identifikasi bahaya dan pencegahannya : Jatuh dari ketinggian > 1,5 meter : Menggunakan safety harness Pemasangan safety net dan safety deck

Kejatuhan benda

Scaffolding yang dipergunakan kuat, kokoh dan nyaman Pemasangan pagar pengaman dan railing Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko : Memakai helm Pemasangan safety net dan safety deck Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko Menutup lubang-lubang / void yang terdapat di area kerja

Tersengat listrik

Kebakaran

Tertabrak/menabrak Menghirup/menelan/menyerap zat berbahaya Kebisingan

Memasang proteksi pada dinding luar gedung : Penggunaan daya listrik sesuai kapasitas Menggunakan peralatan listrik yang sesuai standar Sambungan kabel harus di islasi dengan baik dan rapi Memakai sarung tangan & sepatu safety Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko : Penyediaan APAR di area kerja Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko Meminimalisir bahaya yang akan timbul dengan memberikan himbauan kepada pekerja untuk bekerja dengan hati-hati : Memakai APD yang memadai seperti sepatu safety & helm Pemasangan rambu K3LM sesuai dengan penilaian resiko : Memakai APD yang memadai seperti sepatu safety, sarung tangan, masker, kaca mata dan helm. Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko : Pemasangan rambu K3 sesuai dengan penilaian resiko Memakai APD yang memadai seperti ear plug

Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan : .- Pemasangan poster/ himbauan tentang K3. .- Penggunaan alat keselamatan yang memadai (helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dll.). .- Pemberian rambu-rambu petunjuk dan larangan .- Pemasangan pagar pengaman di antara lantai & tangga. .- Briffing setiap pagi kepada Mandor dan Sub yang terlibat. .- Menjaga kondisi jalan kerja agar tetap layak pakai. .- Penempatan material/ bahan yang sensitif/ berbahaya. .- Penggunaan alat sesuai fungsi dan manualnya. .- Perlu mendapat perhatian terhadap alat yang menimbulkan suara bising, asap dan residu lainnya. .- Penyediaan alat pemadam kebakaran .- Penempatan Satpam. .- Kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat

-

Pemeliharaan Kesehatan : .- Pembuatan sarana MCK yang memadai .- Penyediaan tempat sampah dan pembuangan keluar lokasi .- Penyediaan obat-obatan .- Kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat Instansi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja : .- Depnakertrans .- Kepolisian .- Pemda .-Puskesmas / Dokter .-Astek Penanganan Khusus 1. Material Berbahaya (B3) 2. Peralatan Khusus (peralatan yang berpotensi menimbulkan dampak) 3. Tenaga kerja ahli 4. Pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya/ buangan. Material Berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan

Daftar material yang memerlukan penanganan khusus : 1. Semen, floor hardener 2. Solar, Olie, Bensin 3. Waterproofing, Bonding agen, minyak bekisting, Zincromate, cat Material yang termasuk dalam kategori berbahaya harus dilengkapi dengan cara penanggulangan bahaya yang terdapat pada Material Safety Data Sheet (MSDS). Peralatan Khusus Daftar peralatan yang memerlukan penanganan khusus : 1. Crane 2. Generator set 3. Mesin Las 3. APAR 5. Concrete pump, concrete mixer Tenaga Kerja Ahli Tenaga kerja yang harus mempunyai setifikat keahlian : 1. Operator Crane pada pekerjaan Bor Pile, Pembuatan Box Girder dll 2. Operator alat berat pada pekerjaan - pekerjaan struktur dll. 3. Scafolder Pembuatan Box Girder dll Peralatan yang memiliki kategori khusus, operator yang mengoperasikan harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) dari Depnaker. Pekerjaan Berbahaya Pekerjaan yang dianggap menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus menggunakan metode pengerjaan tertentu,menggunakan alat khusus, APD dan mengikuti IK yang ada, antara lain : 1. Pembobokan 2. Pengelasan 3. Pengoperasian Crane 4. Bekerja pada ketinggian ( pasang bata, bekisting, besi, n, dll ) 5. Penggunaan Bahan bakar 6. Penggunaan bahan kimia / berbahaya 7. Pembongkaran Bekisting 8.Waterproofing 9. Pengecatan Jalan 10. Pengoperasian stamper

I.4. GAMBARAN UMUM PROYEK :

Data Proyek : Nama Proyek

: Proyek Pembangunan Jalan & Jembatan Metropolitan Jakarta

Jenis/ Type Proyek

: Proyek Pembangunan Flyover Cengkareng

Lokasi

: Cengkareng Jakarta Barat.

Nilai Kontrak

: Rp. 119.779.000.000,- (Termasuk PPN)

Pemberi Tugas

: Departemen Pekerjaan Umum.

Pengguna Anggaran

: SNVT Pembngunan Jalan dan Jembatan Metro Polita.

Nama Pengguna

: Ir. Harry Setiyona MM.

Alamat

: Jln. Jati Padang No. 39 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Konsultan Pengawasa

: PT. Perencana Djaja JO. PT Jakarta Rencana Selaras.

Penyedia Jasa Waktu Pelaksanaan

: PT. PP (Persero) JO, PT. WIKA (Persero) . : 507 Hari Kalender.

Waktu Pemeliharaan

: 365 Hari Kalender.

Jenis-Jenis Pekerjaan Dominan : I

UMUM

Mobilisasi

1 Ls

II

DRAINASE

Saluran Type DS 2 dan DS3 Pemasangan Batu dengan Mortar

III

PEKERJAAN TANAH

Galian Struktur kedalaman 0-4 M Timbunan Biasa Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jalan

438 5,345 504 35,254

IV

PEKERJAAN ASPAL

Lapis Pengikat Laston Lapis Aus(AC-WC) 5 Cm

8,549 Lt. 17,091 M2

VII

PEKERJAAN STRUKTUR

Beton (K500,K350,K250, (AC-WC) K175 Baja Tulangan U39 Ulir Tiang Bor Beton Dia. 1200 Mm. Perkerasan jalan Beton 27 Cm Wet Lean Concrete t 10 Cm

1,875 M1 3,992 m3

13,942 2,257,054 207 8,917 34,038

M3 M3 M3 M2

M3 Kg. Titik M3 M3

Gambaran proyek : Pekerjaan ini adalah pembangunan Jembatan (Flyover) mulai dari struktur dasar sampai finishing. Pembangunan Flyover Cengkareng berlokasi di Jalan Kramat Raya yang saat ini merupakan jalan alternatif menuju Bandara Sukarno-Hata, dari dan ke arah Kebon Jeruk. Pembangunan Flyover ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di persimpangan dengan Jalan Daan Mogot (Kali Deres - Grogol), serta lebih dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Paket pekerjaan Flyover Cengkareng terdiri dari 2 buah Flyover yakni FO1 dan FO2: - Panjang Jalan

: FO1 = 956 Meter dan FO2 = 942 Meter.

- Lebar Jalan

: 9.00 Meter.

- Rigid Pavement -

: Wet Lean Concrete t = 10 Cm : Concrete Pavement t = 27 Cm.

- Flexible Pavement

: Laston Lapis Aus (AC-WC) t = 5 Cm.

- Pondasi -

: Tiang Bor Beton (Bor Pile) Diameter 120 Cm : Jumlah Bor Pile FO 1 =m 102102 TitikTitik. : Jumlah Bor Pile FO2 = 105 Titik

- Pier/Kolom dan Abutment : Jumlah Pier FO1 = 13 buah Jumlah Pier FO1 = 13 buah Jumlah Abutment FO1 dan FO2 masing2 2 buah - Panjang Oprit -

: FO1 : Abutment 1 = 194 Meter & Abutment 2 = 173 Meter. : FO2 : Abutment 1 = 182 Meter & Abutment 2 = 150 Meter.

- Balok Jembatan

: Box Girder Prestresed Concrete.

Kondisi Lingkungan Proyek ini berada pada kondisi padat lalu lintas, yaitu di Jln. Kramat Raya yang memotong Jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang. Sehingga kondisi yang mempunyai karakteristik tersendiri ini perlu dicermati , diatur kenyamanan dan keamanannya pada saat berlangsungnya pekerjaan konstruksi. Sasarannya adalah meminimalkan gangguan pelaksanaan dari lalu lintas dean hal-hal lain yang dapat berakibat pada kecelakaan kerja.. Sebelum pelaksanaan pekerjaan perlu survey untuk mencari data-data sbb : 1 Daerah yang kemungkinan terkena dampak pada saat pekerjaan berlangsung. 2 Kondisi Tanah / Lahan Kerja. 3 Kondisi Lingkungasn seperti sungai, pemukiman dan cuaca dll. 4 Kendaraan dengan beban, yang melewatinya. 5 Kerja sama dengan instansi terkait. 6 Alim Ulama dan Tokoh masyarakat .

BAB II KEBIJAKAN K3

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL POLICE : O MENGURANG KEHILANGAN WAKTU KERJA (LOST TIME) & MENURUNKAN ANGKA KECELAKAAN DI PROYEK. O MELAKUKAN PERBAIKAN YANG BERKESINAMBUNGAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA O MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT DAN MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM O PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 DENGAN SELALU MENGIKUTI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU.

BAB V

KEBIJAKAN K3

IV.2 KOMPETENSI\, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN GAP ANALISIS ORGANISASI TANGGAP P2K3 Tanggung Jawab Ketua Organisasi P2K3 (Ir. Bandung S dan Ir. Ali Afandi) 1 Menetapkan Program Kerja K3 dikantor/Proyek 2 Memberikan Briefing dan pelatihan K3 di Proyek/Kantor

Wewenang

1 Mengesahkan Instruksi kerja k3 Proyek. 2 Melaksanakan Inspeksi K3 secara periodik

3 Memimpin rapat kordinasi setiap minggu 4 Melakukan Inspeksi dan Supervisi dilapangan 5 Membantu menjelaskan mengenai dampak terhadap kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan dari setiap kegiatan proyek dan upaya pencegahan/ minimalisasinya. 6 Melakukan investigasi bila terjadi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan serta pencegahan 7 Menerangkan Kebijakan K3 Perusahaan maupun proyek Sekertaris Organisasi P2K3 1 Menyelenggarakan administrasi K3 2 Menghimpun dan mengelola data tentang K3 3 Mensosialisasikan persyaratan SMK3 kepada seluruh tingkat dalam organisasi sehingga dalam bekerja mengutamakan K3 4 Memeriksa kelengkapan K3 5 Mengevaluasi penyebab timbulnya ketidaksesuaian 6 Melaporkan kepada Ketua P2K3 kinerja SMK3 7 Menjamin terlaksananya peningkatan atas penerapan K3 secara berkesinambungan di proyek

1 Mewakili ketua P2K3LM dlm berhubungan dengan pihak ekstern khususnya berkaitan dengan SMK3.

Gap Analisis Kompetensi Kesesuaian Ya Tidak Awareness SMK3 Accident Investigation OHSAS 18001 First Aid Training Training ERP

x x x x x

Keterangan

SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN GAP ANALISIS ORGANISASI TANGGAP P2K3 Tanggung Jawab Sekertaris Organisasi P2K3 : Zupriadi

Wewenang

Gap Analisis Kompetensi Kesesuaian Ya Tidak Awareness MK3L x Accident Investigation x OHSAS 18001 x First Aid Training x Training ERP x

Keterangan

Security 1 Memberikan jaminan keamanan lingkungan proyek, baik ancaman dari luar maupun dlm yang lingkupnya ; a. Material b. Alat c. Pekerja 2 Pengendalian terhadap pekerja dan tamu 3 Pendokumentasian serah terima jaga, kejadian lapangan bila ada, keluar masuk material / alat dan data pengunjung 4 Memonitor pintu gerbang yang menjadi akses jalan Security : Teddy

OHSAS 18001 Training ERP

Tarmono

x x

OHSAS 18001 Training ERP

x x

OHSAS 18001

x

Anggota P2K3 1 Membantu merumuskan HIRARC 2 Menentukan Sasaran & Program masing-masing bagian sesuai dengan HIRARC Anggota P2K3 sbb : 1. Sartono

1 kali (7 Jan 2006)

SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN GAP ANALISIS ORGANISASI TANGGAP P2K3 Tanggung Jawab

2. Muklas

Wewenang

Gap Analisis Kompetensi Kesesuaian Keterangan Ya Tidak Training ERP x 1 kali (7 Jan 2006) Awareness MK3L x OHSAS 18001 x Training ERP

3. Parulian

Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP Awareness MK3L

4, Aghata

5. Wahyu Adi

6. Surono

8. Raharjo

9. Sugeng

Training ERP Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP

x

Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP

Awareness MK3L

1 kali (7 Jan ) x

x

1 kali (7 Jan ) x x

x x x x x x x x x x

Awareness MK3L OHSAS 18001 Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP

1 kali (7 Jan 2006)

x

Awareness MK3L OHSAS 18001

Training ERP 10. Iswanto

x x

OHSAS 18001

Training ERP 7. Warsito

x

x x x x x x x

1 kali (7 Jan 2006) 1 kali (7 Jan 2006) 1 kali (7 Jan 2006) 1 kali (7 Jan 2006) 1 kali (7 Jan 2006) 1 kali (7 Jan 2006)

SUMBER DAYA, PERAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN GAP ANALISIS ORGANISASI TANGGAP P2K3 Tanggung Jawab 11. Pepeng

12.Andi

13. Kamto

14. Buyung

Wewenang

Gap Analisis Kompetensi Kesesuaian Keterangan Ya Tidak OHSAS 18001 x Training ERP x Awareness MK3L x OHSAS 18001 x Training ERP x Awareness MK3L x OHSAS 18001 x Training ERP x 1 kali (7 Jan 2006) Awareness MK3L x OHSAS 18001 Training ERP

15. Pujo

Awareness MK3L OHSAS 18001 Training ERP Awareness MK3L

Mengetahui,

(…………………….) Kepala Proyek

x x x x x x

1 kali (7 Jan 2006)

JABATAN : SAFETY OFFICER TANGGUNG JAWAB 1 Menjamin, dilaksanakan dan dipeliharanya 1 proses yang dibutuhkan dari SMK3 di proyek. 2 Melaksanakan sosialisasi terhadap perpersyaratan-persyaratan syaratan-persyaratan SMK3 SMK3LM kepada kepada seluruh seluruh tingkat tingkat dalam organisasi dalam proyek organisasi tercapainya proyek kesadaran sehingga dalam bekerja selamatan tercapainya dan kesadaran kesehatan dalam kerja. bekerja senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Melaporkan kepada Ketua Unit K3 atas 3M ekinerja SMK3

4 Menjamin terlaksananya peningkatan atas penerapan K3 secara berkesinambungan di proyek 5 Menjamin terlaksananya peningkatan atas penerapan K3 secara berkesinambungan di proyek

WEWENANG KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN Mewakili Ketua Unit A. LEVEL PENDIDIKAN K3LM dalam Minimal D3 berhubungan dengan Diutamakan dari jurusan teknik pihak ekstern khususnya yang B. FISIK & KESEHATAN Laki-laki atau perempuan Syarat kesehatan (buta warna, cacat fisik, jantung dll) C. KETRAMPILAN, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KERJA Menguasai SMM ISO 9001:2000 Menguasai SML ISO 14001:2004 Menguasai SMK3LM Waskita -

Menguasai OHSAS 18001

-

Menguasai AMDAL Mempunyai Sertifikat First Aid Training

-

Memahami Teknik-Teknik Observasi K3LM Memahami HIRACH

-

Memahami Instruksi Kerja K3LM Menguasai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Menguasai Program Komputer MS Office & MS Project Mempunyai jiwa ulet, tidak mudah putus asa Mempunyai kemauan / semangat belajar tinggi Mengerti bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan

D. PELATIHAN (supaya syarat C bisa terpenuhi dan atau meningkatkan kompetensi yang sudah ada) -

Pernah mengikuti Diklat / Sosialisasi SMM ISO 9001 : 2000, OHSAS 18001 & ISO 14001 : 2004 Pernah mengikuti Diklat Safety Awarenesss dan Dokumentation K3LM Pernah mengikuti Pelatihan Pemadam Kebakaran

JABATAN : SAFETY OFFICER TANGGUNG JAWAB 1 Menjamin, dilaksanakan dan dipeliharanya 1 proses yang dibutuhkan dari SMK3 di proyek. 2 Melaksanakan sosialisasi terhadap perpersyaratan-persyaratan syaratan-persyaratan SMK3 SMK3LM kepada kepada seluruh seluruh tingkat tingkat dalam organisasi dalam proyek organisasi tercapainya proyek kesadaran sehingga dalam bekerja selamatan tercapainya dan kesadaran kesehatan dalam kerja. bekerja senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Melaporkan kepada Ketua Unit K3 atas 3M ekinerja SMK3

4 Menjamin terlaksananya peningkatan atas penerapan K3 secara berkesinambungan di proyek 5 Menjamin terlaksananya peningkatan atas penerapan K3 secara berkesinambungan di proyek

WEWENANG KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN Mewakili Ketua Unit A. LEVEL PENDIDIKAN K3LM dalam Minimal D3 berhubungan dengan Diutamakan dari jurusan teknik pihak ekstern khususnya yang B. FISIK & KESEHATAN Laki-laki atau perempuan Syarat kesehatan (buta warna, cacat fisik, jantung dll) C. KETRAMPILAN, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KERJA Menguasai SMM ISO 9001:2000 Menguasai SML ISO 14001:2004 Menguasai SMK3LM Waskita -

Menguasai OHSAS 18001

-

Menguasai AMDAL Mempunyai Sertifikat First Aid Training

-

Memahami Teknik-Teknik Observasi K3LM Memahami HIRACH

-

Memahami Instruksi Kerja K3LM Menguasai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Menguasai Program Komputer MS Office & MS Project Mempunyai jiwa ulet, tidak mudah putus asa Mempunyai kemauan / semangat belajar tinggi Mengerti bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan

D. PELATIHAN (supaya syarat C bisa terpenuhi dan atau meningkatkan kompetensi yang sudah ada) -

Pernah mengikuti Diklat / Sosialisasi SMM ISO 9001 : 2000, OHSAS 18001 & ISO 14001 : 2004 Pernah mengikuti Diklat Safety Awarenesss dan Dokumentation K3LM Pernah mengikuti Pelatihan Pemadam Kebakaran

BAB IV PENERAPAN DAN OPERASIONAL IV.1. SUMBER DAYA, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN :

ULASAN ORGANISASI: Dalam rangka pelaksanaan SMK3 Proyek Pembangunan Flyover Cengkareng, manajemen PT. PP (Persero) dan PT. WIKA (Persero) KSO, telah menetapkan Penanggung jawab KSO (Kepala Cabang) , suatu wewenang serta keterkaitandan fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun verifikasi terhadap aktoifitas-aktifitas yang berpengaruh kepada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)sebagai struktur organisasi K3 Cabang dibawah ini. Sedangkan di tingkat Proyek dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menaker No. 04/Men/1987 pasal 3 dan 4 junto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 pasal 11 butir 1. Panitia ini bertugas memberikan saran maupun pertimbangan kepada manajemen yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai NIHIL Kecelakaan dan hasil kerja yang bermutu baik.

Struktur Organisasi P2K3 Proyek Flyover Cengkareng : KETUA PM / DPM (Bandung S/ Ali Afandi)

SEKRETARIS (SHO) (Zupriadi)

ANGGOTA SEM Sartono SAM Muklas GSP Parulian SS (Aghata) SP (Wahyu Adi) SP Surono) SECURITY Teddy Tarmono

ANGGOTA Warsito (Md. Saluran) Raharjo (Mdr. Bobok) Sugeng (Mdr. Kolom) Iswanto (Mdr. Besi) Pepeng (M. Footing) Andi (Mdr, COR) Kamto (PT. Pakubumi)i) Buyung (Saluran) Pujo (Mdr, Saluran)

Tugas dan Tanggung Jawab P2K3 adalah sebagai berikut : A. Ketua / Penanggung Jawab :: .Bertanggung Jawab atas terselenggaranya K3 secara menyeluruh Melaporkan secara tertulis pada kesempatan pertama kepada Penaggung Jawa .KSO (Kepala Cabang) bile terjadi kecelakaan kerja. .-

Menagani dan mengevaluasi terhadap Pelaksanaan K3 di Lapangan.

B. Wakil Ketua. .Memimpin Rapat Unit K3 bila Ketua berhalangan .Merencanakan dan Mengendalikan pelaksanaan K3 Lapangan .Melaksankan pemantauan terhadap pelaksanaan dan melaksankan tindakan koreksi dan alternatif. .Melaporkan kepada manajemen apabila terjadi kecelakaan kerja .Memimpin Inspeksin K3 di Lapangan. C. Sekretaris Menyelenggarakan administrasi K3, Higiene Perusahaan intern & extern. Melakukan pelaporan ke Depnaker mengenai : o Mulainya pekerjaan Konstruksi. o Penyimpangan jam Kerja & istirahat, berkaitan dg.tenaga kerja o Memperbaharui data tenaga kerja(penambahan/pengurangan) Mengajukan usulan / permohonan : o Perjinan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing. o Asuransi Tenaga Kerja (penambahan/pengurangan). Melakukan koordinasi dengan : o Penguasa setempat (Kepolisian, Camat, Lurah dll) o Rumah sakit terdekat/Klinik/Puskesmas. D. Anggota Khusus (Logistik/Peralatan): .Melakukan pengurusan ke Departemen Tenaga Kerja berkenaan dengan : .-- Ijin layak pakai alat berat, sesuai dengan yang disyaratkan. .-- Surat Ijin Operasi Alat Berat. .Melakukan pengechekan terus menerus terhadap peralatan yang digunaka (Excavator, Crane, buldozer dll) .Memeriksa kelayakan pakai dari scafolding, platform dll. E, Anggota Lainnya mempunyai tugas : Melaksanakan dan ikut mengendalikan K3 di lapangan. Memberikan penyuluhan K3 secara terus menerus baik secara langsung . maupun tidak langsung. Seperti : Melaksanakan hasil K3 secara konsekwen Mengadakan pengawasan thd daerah Rawan Kecelakaan Melarang secara tegas dan simpatik pekerja yang bekerja tanpamengindahkan peraturan keselamatan kerja. Pelaksanaan program K3.

Struktur Organisasi Tanggap Darurat : Dalam rangka kesiagaan atas keadaan Gawat Darurat dibentuk Struktur Tanggap Darurat sebagai berikut :

Bandung. S/Ali Afandi KETUA TIM 0815190001

Muklas (SAM) Koor. Evakuasi Kantor

Sartono (SEM) Koor. Evakuasi Lapangan

Roni (Bag. Umum) .08158224280

Ngalimun (Bg. Peralatan) .08128353172

Zupriadi (SHE) .081584159201

Parulian (GSP) .081310438556

Teddy (Security) .081381400220

Zupriadi (SHE) .081584159201 Tarmono (Security) .081585064623

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tanggap Darurat : Ketua Tim:: .Bertanggung Jawab atas keadaan darurat dalam pelaksanaan Proyek. .Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Penaggung Jawa KSO (Kepala Cabang) bile terjadi keadaan yang dikategorikan sebagai keadaan Darurat. .Menagani dan mengevakusi terhadap keadaan Darurat Koordinator Evakuasi Kantor : .Memimpin Evakuasi keadaan darurat di areal kantor proyek. .Merencanakan dan Mengendalikan keadaan Darurat .Melaksankan pemantauan terhadap pelaksanaan dan melaksankan tindakan koreksi dan alternatif. .Melaporkan kepada manajemen apabila terjadi kecelakaan kerja Koordinator Evakuasi Lapangan .Memimpin Evakuasi keadaan darurat di Lapangan. .Merencanakan dan Mengendalikan keadaan Darurat .Melaksankan pemantauan terhadap pelaksanaan dan melaksankan tindakan koreksi dan alternatif. .Melaporkan kepada manajemen apabila terjadi kecelakaan kerja Anggota Tim Evakuasi Tanggap Darurat : .Membantu Koordinator dalam Evakuasi keadaan darurat di Lapangan. .Membantu Koordinator dalam Merencanakan dan Mengendalikan keadaan Darurat. .Ikut membantu Melaksankan pemantauan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan tiondakan koreksi dan alternatif. .Melaporkan kepada manajemen apabila terjadi kecelakaan kerja

BAB III PERENCANAAN K3 Perencanaan disini dimaksudkan bahwa program K3 yang ada di proyek Flyover Cengkareng direncanakan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan lingkungan yang ada di sekitar proyek, dimana perencanaan meliputi : 1. Identifikasi Bahaya, Penilaiana Resiko dan Pengendaliannya 2. Pemenuhan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. 3. Sasaran dan Program Kerja 1. Manajemen Resiko Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua potensi bahaya terindentifikasi, dinilai resikonya dan dilakukan pengendaliannya agar tidak membahayakan bagi para pekerja sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. a. Identifikasi Bahaya. Merupakan suatu proses untuk memperkirakan potensi bahaya yang timbul dari aktivitas kegiatan konstruksi . b. Penilaian Resiko Proses pembobotan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan potensi potensi bahaya ke dalam kategori tinggi, sedang atau rendah dengan menggunakan sistem score. c. Pengendalian Resiko Suatu upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan celaka / sakit sehingga terwujud " zero accident " 2. Pemenuhan Perundang-undangan.dan Peraturan lainnya. Legislasi dipergunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan Peraturan dan Undang undang yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Sasaran SASARANdan DAN Program PROGRAM Kerja Dalam melaksanakan program K3 dalam proyek dibuat sasaran dan program kerja yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas K3 , diantaranya Incident Rate = 0 , meningkatkan kesesuaian legal dan kesehatan karyawan

PEMENUHAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA. NO.

UNDANG-UNDANG / PERATURAN

PERIHAL

1 2 3 4

UNDANG-UNDANG RI UU No. 1 tahun 1970 UU No. 3 tahun 1992 UU No. 14 tahun 1992 UU No. 23 tahun 1992

Keselamatan Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lalu Lintas Jalan Kesehatan

5

PERATURAN PEMERINTAH & KEPUTUSAN PRESIDEN Peraturan Pemerintah No.: 14 tahun 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KEPUTUSAN MENTERI Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk pengangkutan orang dan barang

6

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/MEN/1999

7 8 9

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-187/MEN/1999Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-51/MEN/1999 Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-186/MEN/1999Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja

10

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi RI No. Kep.75/MEN/2002

11

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-04-0225-2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000) di

tempat kerja. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum INSTRUKSI MENTERI Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997 PERATURAN MENTERI Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1980 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.04/MEN/1980 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1981 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.03/MEN/1982 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.05/MEN/1985 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1989 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.02/MEN/1989 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.05/MEN/1996

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dlm Tempat Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan Syarat Syarat Pemasangan & Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan Kewajban Melapor Penyakit Akibat Kerja Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pesawat Angkat Dan Angkut Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat Pengawasan instalasi penyalur petir Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan kerja

SURAT EDARAN 21

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.SE.Pengadaan Kantin dan Ruang Makan 01/Men/1979

Proyek Shangri-La Hotel Condominium Revisi 3

EVALUASI PENERAPAN LEGISLASI Yaag Berkaitan Dengan Kesehatan Keselamtan Kerja No.

1

Legislasi No. Legislasi UNDANG-UNDANG RI

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Keselamatan Kerja

UU No. 1 tahun 1970

BAB III Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Pasal 3 Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamata kerja untuk ; a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya e. Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarl uasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan. i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang cukup k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang. o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang

√ HIRARC dan OTP

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi q. Mnecegah terkena aliran listrik yang berbahaya

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

Penyediaan APD

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 2. Dengan peraturan perundangan dapat di ubah perincian tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari. Pasal 4 1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

MSDS

dalam perencanaan, pembuatan pengankutan, peredaran, perdagangan,

Kompartemen / gudang penyimpanan bahan/ material

pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. 2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan , perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis, atau aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. 3. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (1) dan (2) , dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Pasal 8

√

Pemeriksaan dari Jamsostek

√

Induksi, Briefing pagi/safety morning

1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya. 2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. 3. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Bab V. Pembinaan Pasal 9 1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Induksi, Briefing Keterangan pagi/safety morning (Tindak Lanjut)

kerja baru tentang : a. kondisi - kondisi dan bahaya - bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.

Penyediaan APD bagi pekerja

b. Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. c. Alat - alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. d. Cara - cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat - syarat tsb di atas. 3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kebakaran dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat -syarat dan ketentuan - ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. BAB VII Kecelakaan Pasal 11 1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerja. 2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) di atur dengan peraturan perundangan. BAB VIII Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Pasal 12 Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawasan atau ahli keselamatan kerja. b. Memakai alat - alat pelindung diri yang diwajibkan. c. Memenuhi dan menaati semua syarat - syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. d. Meminta para pengurus agar dilaksanakan semua syarat - syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan

Pengadaan P3K dan klinik

Pemenuhan legislasi

Laporan tahap awal

√

√

Pengadaan APD bagi pekerja

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi dan kesehatan kerja serta alat - alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan. BAB IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Pasal 13 Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua

√

Induksi & Inspeksi oleh security

petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. BAB X Kewajiban Pengurus Pasal 14

√

Pengurus diwajibkan ; a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua

Papan informasi & Rambu-rambu K3LM

syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang -undang ini dan semua peraturan pelaksanaanya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat - tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempattempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang di wajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai

Pengadaan APD

pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. 2.

UU No. 3 tahun 1992

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3

√

point 2 setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Pendaftaran Jamsostek

Pasal 4 point 1

√

program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 8

No Pendaftaran

√

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi point 1

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja Pasal 10 point 1

√

pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor departemen tenaga kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam point 2

Laporan awal kecelakaan √

pengusaha wajib melaporkan kepada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia. point 3

√

pengusaha wajib mengurus tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. Pasal 16

√

tenaga kerja, suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan Pasal 17

√

pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenga kerja Pasal 18

√

pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri. 3.

UU No. 14 tahun 1992

Lalu Lintas Jalan

4.

UU No. 23 tahun 1992

Kesehatan Kesehatan Lingkungan Pasal 22 1. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. 2. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya. 3. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian faktor

√

√

Pengukuran parameter pencemar

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. 4. Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan. Kesehatan Kerja Pasal 23 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas yang optimal 2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. 3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Ya (100%)

√

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Pengadaa Klinik & Prasarana olah raga bagi karyawan

PERATURAN PEMERINTAH & KEPUTUSAN PRESIDEN 5.

Peraturan Pemerintah No.: 14 tahun 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 2

√

point 1 Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri:

Kerjasama dengan Jamsostek

a. jaminan berupa uang yang meliputi : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua b. jaminan berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Pasal 2

P3K √

point 3 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah minimal Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. pasal 5

√

point 1 Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada badan penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh badan penyelenggara. pasal 18 point 1

√

Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan. point 2

√

Laporan awal

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggaraan setempat/terdekat sebagai laporan kecelakaan tahap I, dalam waktu tidak lebih 2 x 24 jam terhitung terjadinya kecelakaan.

Ya (100%)

pasal 19

√

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dalam waktu tidak lebih 2 x 24 jam setelah ada hasil diagnosis dari dokter periksa.

KEPUTUSAN MENTERI 6

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/MEN/1999

Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk pengangkutan orang dan barang BAB II Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift BAGIAN 1 UMUM Pasal 3 (1) Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).

Pemasangan rambu

√

(2) Kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lift. (3) Penetapan jumlah orang yang dapat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku. BAGIAN 2 BAGIAN-BAGIAN LIFT DAN PEMASANGANNYA Pasal 4 (1) Bagian-bagian lift harus kuat, tidak cacat, aman dan memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. PARAGRAF 1 MESIN DAN KAMAR MESIN Pasal 5 (1) Mesin dan konstruksinya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang berlaku

√

√

(2) Apabila lift akan bergerak, rem membuka dengan tenaga magnet listrik dan harus dapat memberhentikan mesin secara otomatis dan pada saat arus listrik putus. (3) Mesin harus dilengkapi dengan rem yang bekerja dengan tenaga pegas. 7

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-187/MEN/1999

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Pasal 4

√

MSDS

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi (1) Lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan tentang:

Status Kesesuaian Ya (100%)

a. identitas bahan dan perusahaan; b. komposisi bahan; c. identifikasi bahaya; d. tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); e. tindakan penanggulangan kebakaran; f. tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan; g. penyimpanan dan penanganan bahan; h. pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri; i. sifat fisik dan kimia; j. stabilitas dan reaktivitas bahan; k. informasi toksikologi; l. informasi ekologi; m. pembuangan limbah; n. pengangkutan bahan; o. informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. informasi lain yang diperlukan. Pasal 5 Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai: a. nama produk; b. identifikasi bahaya; c. tanda bahaya dan artinya; d. uraian resiko dan penanggulangannya; e. tindakan pencegahan; f. instruksi dalam hal terkena atau terpapar; g. instruksi kebakaran; h. instruksi tumpahan atau bocoran; i. instruksi pengisian dan penyimpanan; j. referensi; k. nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor. Pasal 6 Lembar data keselamatan Bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pasal 9 Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri dari: a. bahan beracun;

√

√

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

Papan informasi

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

Training ERP

b. bahan sangat beracun; c. cairan mudah terbakar; d. cairan sangat mudah terbakar; e. gas mudah terbakar; f. bahan mudah meledak; g. bahan reaktif; h. bahan oksidator. 8

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-51/MEN/1999

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja Pasal 3 (1) NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desi Bell A (dBA). (2) Kebisingan yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

√

Pasal 4 (1) NAB getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det2)

√

(2) Getaran yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III. 9

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-186/MEN/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja Pasal 2 (1) Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja (2) Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian setiap bentuk energi; b. penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi; c. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas; d. pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja; e. penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala f. memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi (3) Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Status Kesesuaian Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

(4) Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain: a. informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya; b. jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja; c. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran; d. prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran. 10.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi RI No. Kep.75/MEN/2002

Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-04-0225-2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja Pasal 2 (1) Perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.

√

(2) Pengurus bertanggungjawab terhadap ditaatinya dan wajib melaksanakan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. (3) Instalasi Listrik yang telah terpasang sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. Pasal 3 Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 04-02252000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas atau Ahli Keselamatan Kerja Spesialis Bidang Listrik

11

INSTRUKSI MENTERI Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran Pemeriksaan dan Pengujian: 1. Klasifikasi Umum

√

√

Keterangan (Tindak Lanjut)

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi Klasifikasi jenis hunian akan menentukan persyaratan standar teknik sistem proteksi kebakaran yang harus diterapkan

Status Kesesuaian Ya (100%)

2. Sumber ignition Perhatikan potensi apa saja yang dapat menjadi sumber pemicu kebakaran dan perhatikan apakah alat pengaman yang diperlukan telah sesuai. Kapan diadakan pemeriksaan terakhir dan apakah syarat-syarat yang diberikan telah dilaksanakan. 3. Bahan-bahan yang mudah terbakar /meledak Perhatikan jenis-jenis bahan yang diolah, dikerjakan atau disimpan. Kenali sifat fisik dan sifat-sifat kimianya apakah mengandung potensi mudah terbakar atau meledak. Apakah ada prosedur keselamatan kerja dan dilaksanakan dengan benar. 4. Kompartemen Amati keadaan lingkungan tempat kerja terhadap masalah penyebaran api, panas, asap apakah telah ada upaya untuk mengendalikannya. 5. Pintu darurat Amati jalur evakuasi, pintu keluar atau tangga darurat. Apakah ada rintangan yang dapat mengganggu, apakah ada petunjuk arah, apakah ada penerangan darurat, panjang jarak tempuh mencapai pintu ke luar tidak melebihi 36 meter untuk resiko ringan, 30 meter untuk resiko sedang dan 24 meter untuk resiko berat. 6. Alat pemadam api ringan Apakah alat pemadam api ringan telah sesuai jenis dan cukup jumlahnya. Apakah penempatannya mudah dilihat dan mudah dijangkau serta mudah untuk diambil. Periksa pula masa efektif bahan pemadamnya serta masa uji tabungnya. 7. Instalasi Alarm Lakukan tes fungsi perlengkapan pada panel. Apakah semua perlengkapan dan indikator bekerja dengan baik. Apakah telah dipasang penandaan zone alarm. 8. Instalasi Hydran dan Springkler 9. Instalasi Khusus

12

PERATURAN MENTERI Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964

Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dlm Tempat Kerja 1. Halaman harus bersih, teratur, rata dan tidak becek dan cukup luas untuk kemungkinan perluasan 2. jalanan dihalaman tidak boleh berdebu 3. untuk keperluan air (riolering) harus cukup saluran yang kuat dan bersih

√

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi 4. saluran air yang melintasi halaman harus tertutup

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

5. sampah dan terbuang lainnya harus terkumpul pada suatu tempat yang rapi dan tertutup. 6. pada waktunya sampah itu harus dibuang ketempat pembuangan sampah atau dibakar pada tempat yang aman.

diangkut setiap hari

7. tempat pengumpulan sampah tidak boleh menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain.

Diberi tutup

pasal 6 point 1

√

kakus-kakus yang terbuat dari bahan yang kuat harus disediakan untuk kaum buruh. point 6

√

jumlah kakus sebagai berikut 1-15 buruh

Belum mencukupi karena keterbatasan lahan

=1 kakus

16-30 buruh = 2 kakus 31-45 buruh = 3 kakus 46-60 buruh = 4 kakus 61-80 buruh = 5 kakus 81-100 buruh = 6 kakus dan selanjutnya untuk tiap 100 orang 6 kakus pasal 8

√

dapur, kamar makan dan alat keperluan makan harus selalu bersih dan rapi. Pasal 14

√

Point 4 Penerangan yang cukup untuk membedakan barang-barang kasar seperti mengerjakan bahan-bahan kasar, menyisihkan barang besar, gudang untuk menyimpan barang besar dan kasar paling sedikit memiliki kekuatan 50 Lux Point 5 Penerangan yang cukup untuk membedakan barang-barang kecil secara sepintas lalu, seperti pemasangan yang kasar, kamar mesin, alat pengangkut orang dan barang, ruang penerimaan dan pengiriman dengan kapal, tempat penyimpanan barang sedang dan kecil, kakus. 13

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1980

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan pasal 2 Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuk.

√ Ijin ke Depnaker, Jamsostek dan Koordinasi keamanan

No.

No. Legislasi

Legislasi Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yangLegislasi akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Deskripsi direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Status Kesesuaian Ya (100%)

pasal 3 point 1

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut) Ijin ke Depnaker, Jamsostek dan Koordinasi keamanan

√

pada pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan dan dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.

Mengevaluasi HIRARC

point 2 sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja

Membentuk unit K3LM dan dicantumkan dalam struktur organisasi

point 3 unit keselamatan kerja meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap : kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan pasal 4

HIRARC √

setiap kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Jamsostek, Depnaker, Kantor Pusat

pasal 5 point 1

√

disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk dengan aman

Pembuatan akses jalan

point 2 semua tempat kerja, tangga-tangga, lorong-lorong atau gang-gang tempat orang bekerja atau sering dilalui, harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasal 6

√

kebersihan dan kerapihan ditempat kerja harus dijaga sehingga bahan-bahan yang berserakan, bahan-bahan bangunan, peralatan dan alat-alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan. pasal 7

Pembersihan oleh mandor √

tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan dan benda-benda tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan kebawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. pasal 8

Safety deck, safety net, surat edaran dilarang menjatuhkan benda ke bawah. √

semua peralatan sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang dilantai yang terbuka, atap-atap atau panggung yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua galian-galian dan lubang-lubang yang berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengamannya. pasal 9

railing

√

Pengukuran kebisingan dan getaran secara periodik

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi kebisingan dan getaran ditempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan nilai ambang batas yang berlaku

Ya (100%)

pasal 10

√

orang tidak berkepentingan dilarang masuk pasal 12

√

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut) Pengukuran kebisingan dan getaran secara periodik

Rambu, Papan Pengumuman

perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseoarang yang berdiri diatas konstruksi yang kuat dan permanen, kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman pasal 13

√

point 1 perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan pasal 25 point 1

√

tangga harus terdiri dari 2 kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada kedua kaki tangga dengan kuat. pasal 28

√

alat-alat angkat harus direncanakan, dipasang, dilayani dan dipelihara sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan pemakainya. pasal 31

√

tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas keran jalan untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit. pasal 44

rambu, police line √

operator mesin harus terlatih untuk pekerjaannya dan harus mengetahui peraturan keselamatan kerja pada mesin tersebut. pasal 67

√

point 2 pinggir-pinggir dan dinding-dinding pekerjaan galian harus diberi pengaman dan penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja dalam lubang / parit. pasal 74

√

setiap ujung-ujung mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilindungi. pasal 86 tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diatap harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai untuk menjamin agar mereka tidak jatuh dari atap atau bagian-bagian atap yang rapuh.

pemotongan stek yang tidak terpakai √ safety harness

No.

No. Legislasi

Legislasi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diatap harus dilengkapi dengan alat Deskripsi Legislasi pelindung diri yang sesuai untuk menjamin agar mereka tidak jatuh dari atap atau bagian-bagian atap yang rapuh. pasal 99

Status Kesesuaian Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

point 1 alat-alat pelindung diri yang jenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus disediakan dalam jumlah yang cukup. 14

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.04/MEN/1980

Syarat Syarat Pemasangan & Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan pasal 3

√

tabung alat pemadam api ringan harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya pasal 4

√

point 1

Pemasangan rambu APAR

setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan pasal 5

√

dilarang memasang atau menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat. pasal 8

√

pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, kecuali jenis C02 dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai. pasal 9

√

alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49◦C turun sampai minus 44 o C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut diatas. pasal 14 petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas. 15

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1981

Kewajban Melapor Penyakit Akibat Kerja

√ Instruksi Kerja

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi pasal 2

Ya (100%)

Tidak (0%) √

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

point 1 apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No Per 02/MEN 1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada kantor Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat. pasal 3 point 1

√

laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam waktu paling lama 2X24 jam setelah penyakit tersebut didiagnosa. 16

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.03/MEN/1982

Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 3

√

point 1 setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja

Bekerjasama dgn RSAL Mintohardjo

point 2 pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi 17

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.05/MEN/1985

Pesawat Angkat Dan Angkut pasal 2

√

bahan konstruksi serta perlengkapan pesawat angkat dan angkut harus cukup kuat, tidak cacat dan memenuhi syarat. pasal 3

√

point 1 beban maksimum yang diijinkan dari pesawat angkat dan angkut ditulis pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas. pasal 4 setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. pasal 7 baut pengikat yang dipergunakan peralatan angkat harus memiliki kelebihan ulir sekrup pada suatu jarak yang cukup untuk pengencang, jika perlu harus dilengkapi dengan mur penjamin atau gelang pegas yang efektif.

√

√

No.

No. Legislasi

Legislasi baut pengikat yang dipergunakanDeskripsi peralatanLegislasi angkat harus memiliki kelebihan ulir sekrup pada suatu jarak yang cukup untuk pengencang, jika perlu harus dilengkapi dengan mur penjamin atau gelang pegas yang efektif. pasal 33

Status Kesesuaian Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

peralatan angkat listrik harus a. dikonstruksikan dari baja b. dibuat dengan angka keamanan sekurang-kurangnya - 8 untuk baja tuang - 5 untuk baja konstruksi atau baja tempa - dilengkapi dengan rem otomatis yang mampu menahan muatan, jika muatan dihentikan pasal 42

√

point 2 operator dan tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan bahaya yang dihadapi. pasal 101

Pemakaian Helm dan Sepatu √

semua perlengkapan pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan sebelum digunakan harus diperikasa terlebih dahulu oleh operator. 18

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.01/MEN/1989

Check list

Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat pasal 10

√

point 1 operator dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama keran angkat dioperasikan point 2 melakukan pengecekan dan pemantauan kondisi atau kemampuan kerja serta merawat keran angkat, alat - alat pengaman dan alat-alat perlengkapan lainnya yang terkait dengan bekerjanya keran angkat yang dilayaninya.

19

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.02/MEN/1989

Pengawasan instalasi penyalur petir BAB II RUANG LINGKUP Pasal 9 (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 yang perlu dipasang instalasi penyalur petir antara lain:

√

Pemasangan instalasi penangkal petir di TC

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi a. bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen dan lain-lain; b. Bangunan dimana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar seperti pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak dan lain-lain

Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

c. bangunan untuk kepentingan umum seperi: tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, dan lain-lain; d. Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti seperti:musemum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip dan lain-lain; e. Daerah-daerah terbuka seperti: daerah perkebunan, Padang Golf, Stadion Olah Raga dan tempat-tempat lainnya. 20

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Per.05/MEN/1996

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan kerja pasal 3 point 1 Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3. pasal 4

√

√

point 1 dalam penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3 b. merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. c. menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. d. mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. e. meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebijakan K3LM PT.Waskita Karya HIRARC

No.

No. Legislasi

Legislasi e. meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 Deskripsi Legislasi secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Status Kesesuaian Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

pasal 5 point 1

√

untuk membuktikan penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh menteri.

21

SURAT EDARAN Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.SE. Pengadaan Kantin dan Ruang Makan 01/Men/1979 Sebagaimana pelaksanaan kebijakan Pembangunan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang diarahkan oleh Garis Besar Haluan Negara, mutukehidupan tenaga kerja yang erat bertalian dengan tingkat produktivitas kerjanya perlu secara terus menerus ditingkatkan. Salah satu usaha guna meningkatkan mutu kehidupan tenaga kerja tersebut adalah penyerasian setiap tenaga kerja dalam pekerjaannya sebagai suatu aspek terpadu dalam ruang lingkup hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Gizi kerja sebagaimana hygiene perusahaan dan kesehatan pada umumnya bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya kerja tenaga kerja.

Usaha pengembangan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja termasuk gizi kerja sejalan dengan tugas pemerintah untuk membina perlindungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Disadari sepenuhnya, bahwa untuk bekera gizi kerja memegang peranan penting untuk efisiensi dan produktifitas kerja yang memadai. Dalam rangka mencapai tujuan ini, apresiasi terhadap gizi kerja oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri/perusahaan pada khususnya merupakan sandaran utama bagi kemantapan upaya dalam memperbaiki kondisi tenaga kerja, melalui perbaikan gizi untuk mendukung perbaikan produktifitas kerja. Atas dasar kemanfaatan gizi kerja bagi pembangunan, maka diharapkan agar perusahaan-perusahaan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan penerapan gizi kerja yang antara lain pengadaan kanatin dan ruang tempat makan di perusahaan-perusahaan atau tempat kerja. Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil kebijaksanaan untuk menganjurkan kepada: 1. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 0 sampai 200 orang supaya menyediakan ruang tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.

√

Pengadaan Kantin di bedeng pekerja

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi 2. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 200 orang supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan

Status Kesesuaian Ya (100%)

Tidak (0%)

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Apabila suatu perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari ketentuan dalam anjuran seperti tersebut di atas, tetapi juga mengadakan ruang/tempat makan atau kantin, maka perhatian dan kesadaran perusahaan tersebut sangat dihargai, sebab dengan begitu perusahaan-perusahaan tersebut lebih membantu pengembangan gizi kerja yang manfaatnya akan lebih dirasakan lagi bagi pembangunan secara keseluruhan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kedua anjuran tersebut diatas, perusahaanperusahaan yang bersangkutan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan tempat kerja, khususnya ketentuanketentuan yang termaktub dalam pasal 8 yang isinya dimuat dalam Lampiran Surat Edaran ini. Dalam hal perusahaan tersebut menyediakan kantin, hendaknya harga makanan dan minuman diusahakan secara layak sesuai dengan kemampuan perusahaan dan daya beli dari buruh yang bersangkutan serta selalu diusahakan agar nilai gizi makanan tetap mendapat perhatian yang utama. Aparatur Hygiene Perusahaan dan Kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membantu pengusaha dalam pengembangan gizi kerja pada umumnya dan pembinaan kantin-kantin dan ruang makan pada khususnya, agar benar-benar memberikan manfaat dalam mencapai tujuannya.

22

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no.SE.01/ MEN/1997

Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja Telah diketahui dan dimaklumi bahwa bahan-bahan dan peralatan kerja disatu pihak mutlak diperlukan bagi pembangunan demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa, namun di pihak lain dapat memberikan akibat-akibat negatif seperti gangguan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan kerja serta gangguan pencemaran lingkungan Guna mengantisipasi dampak negatif yang kemungkinan terjadi di lingkungan kerja perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan guna meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

√ Pengukuran Udara

No.

Legislasi No. Legislasi

Status Kesesuaian

Deskripsi Legislasi Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 belum lengkap peraturan pelaksanaannya serta menimbang bahwa Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Kimia yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Nomor SE-02/Men/1978 dinilai telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi masa kini, maka dipandang perlu untuk melakukan kemajuan kembali dan penyempurnaan NAB Faktor Kimia dalam SE-02/Men/1978 tersebut.

Ya (100%)

Tidak (0%)

Untuk maksud tersebut di atas, maka para pengusahaagar selalu mengendalikan lingkungan kerja secara teknis sehingga kadar bahan-bhan kimia di udara lingkungan kerja tidak melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) seperti yagn tercantum pada lampiran Surat Edaran ini. Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja ini, maka Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi Nomor SE-02/Men/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(73x100%) + (9x 50%) + (4x0%) 86

=

90.12 %

Jakarta, April 2007 Mengetahui

Dibuat oleh,

(Ir. Ghozy Perdana)

(Wiyono)

Kepala Proyek

Safety Officer

Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

DAFTAR INSTRUKSI KERJA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Kode IK.P6-K3LM-04-01 IK.P6-K3LM-04-02 IK.P6-K3LM-04-03 IK.P6-K3LM-04-04 IK.P6-K3LM-04-05 IK.P6-K3LM-08-01 IK.P6-K3LM-08-02 IK.P6-K3LM-08-03 IK.P6-K3LM-08-04 IK.P6-K3LM-08-05 IK.P6-K3LM-08-06 IK.P6-K3LM-08-07 IK.P6-K3LM-08-08 IK.P6-K3LM-08-09 IK.P6-K3LM-08-10 IK.P6-K3LM-08-11 IK.P6-K3LM-08-12 IK.P6-K3LM-08-13 IK.P6-WK-K3LM-12-01 IK.P6-WK-K3LM-12-02 IK.P6-WK-K3LM-12-03 IK.P6-WK-K3LM-12-04 IK.P6-WK-K3LM-12-05 IK.P6-K3LM-13-01 IK.P6-K3LM-13-02 IK.P6-K3LM-13-03 IK.P6-K3LM-13-04 IK.P6-K3LM-13-05 IK.P6-K3LM-13-06 IK.P6-K3LM-13-07 IK.P6-K3LM-13-08 IK.P6-K3LM-13-09 IK.P6-K3LM-13-10 IK.P6-K3LM-13-11 IK.P6-K3LM-13-12 IK.P6-K3LM-13-13 IK.P6-K3LM-13-15 IK.P6-K3LM-13-16 IK.P6-K3LM-13-17 IK.P6-K3LM-13-18 IK.P6-K3LM-13-19 IK.P6-K3LM-13-20 IK.P6-K3LM-14-01 IK.P6-K3LM-14-02 IK.P6-K3LM-14-03 IK.P6-WK-K3LM-15-01 IK.P6-WK-K3LM-15-02 IK.P6-WK-K3LM-15-03 IK.P6-WK-K3LM-15-04 IK.P6-WK-K3LM-15-05 IK.P6-WK-K3LM-15-06 IK.P6-WK-K3LM-15-02 IK.P6-WK-K3LM-15-03 IK.P6-WK-K3LM-15-04

Uraian Dokumentasi Distribusi & Penerapan Instruksi Kerja Pemberian Nomor Kopi Dokumen Pembuatan & Distribusi IK Spesifik Pendistribusian IK Perkakas Tangan Akses Kerja Perancah ( Scafolding ) House Keeping Catering Tangga Pengoperasian Kendaraan Bermotor Hoist Gondola Fasilitas Umum Tangga Kerja Ergonomi APD Penimpanan Material Berbahaya Penanganan Bahan Yang Mudah Meledak Tangki Bahan Bakar Penanganan Material Berbahaya Isolasi Energi(Lockout/Tagout) Ijin Kerja Pek. Yang Berhubungan Dengan Instalasi Listrik Bekerja Berhubungan Dengan Gas Beracun Bekerja Diruang Terbatas Bekerja Di Daerah Padat Lalu Lintas Bekerja Di Ketinggian Pengangkutan Beban Secara Manual Penggalian Pembongkaran Bangunan Pengelasan Pengoperasian TC Pengoperasian Crane Pengoperasian Peralatan Berat Mekanis Pekerjaan Atap Pemotongan Penggerindaan Bekerja Di Air Plant dan Camp Area Pengendalian Kebisingan Di Tempat Kerja Penggunaan APAR P3K Pencegahan Bahaya Kebakaran Verifikasi Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Waterpass Verifikasi Keandalan Kalibrasi Timbangan AMP Penyimpanan dan Perawatan Alat Ukur Optik Verifikasi Kelaikan Alat Ukur Total Station Verifikasi Kelaikan Alat Ukur EDM Koreksi Alat Ukur Theodolite Pengukuran Pencahayaan dg Alat Ukur Light Meter Pengukuran Kebisingan Pengukuran Kelembaban & Temperature

PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Shangri-La Hotel Condominium, Jakarta DAFTAR LEGISLASI Yang Berkaitan Dengan Lingkungan

No.

Legislasi

Tema

1

UU No.23/1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

2

UU No.14/1992

Lalulintas Jalan

3

PP No.85/1999

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

4

PP No.41/1999

Pengendalian Pencemaran Udara

5

PP No.82/2001

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

6

PP No.27/1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

7

PP No. 74/2001

Bahan Berbahaya dan Beracun

8

Kepmen LH No.112/2003

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik

9

Kepmen LH No.13/1995

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

10

Kepmen LH No.48/1996

Baku Tingkat Kebisingan

11

Kepmen LH No.49/1996

Baku Tingkat Getaran

12

KepMen. LH No.50/11/1996

Baku Tingkat Kebauan

13

Kepmen. LH No.056/1994

15

Kepmen.LH No.115/2003

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting Pedoman Penentuan Status Mutu Air

16

Kepmen.LH No.45/1997

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

17

Kep.Pres No.23/1992

Pengesahan Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon

18

Kep.Gub.DKI No.1041/2000

Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta

19

Kep.Gub.DKI No.551/2001

Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta

20

Kep.Gub.DKI No.299/1996

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta

21

Kep.Gub.DKI No.582/1995

Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di wilayah DKI Jakarta

22

Kep.Gub.DKI No.115/2001

Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi DKI Jakarta

23

Kep.Kadal No.107/1997

Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi ISPU

24

Kep.Kadal No.01/1995

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

25

Kep.Kadal No.02/1995

Dokumen Limbah B3

26

Kep.Kadal No.05/1995

Simbol dan Label B3

27

Perda Provinsi DKI No.2/2005

Pengendalian Pencemaran Udara

28

Dokumen AMDAL Proyek Shangri-La Hotel Condominium

ANDAL, RKL & RPL

29

MSDS

Prosedur Penanganan, Penyimpanan dan Pengelolaan Bahan Kimia dan B3 dari Produsen

95

31

PT. Waskita Karya Proyek Shangri-La Hotel Condominium, Jakarta

Revisi:

EVALUASI PENERAPAN LEGISLASI No.

1

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi

UU No.23/1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Pasal 14 1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau

√

Melakukan uji kualitas air, udara ambient, udara emisi

√

Membuat metode penanganan buangan padat, cair, gas; rencana pantau

√

Status mutu air,status nutu udara

√

AMDAL Proyek Shangri-La HC

√

AMDAL Proyek Shangri-La HC

√

Metode Pengelolaan Limbah, Pengadaan TPS & IPAL

√

Pembuangan Sampah oleh Pihak Ke3

√

Manajemen Pengelolaan B3,Pengadaan MSDS di Gudang Bahan Kimia,Pengaturan Denah Membuat TPS B3 sebagai tempat

kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 2.Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan PP 3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 16 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/ atau kegiatan. 2. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Pasal 17 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/ atau membuang. Pasal 20

√

penyimpanan sementara.

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi Point (1) Tanpa suatu keputusan, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

Melakukan pembuangan secara berkala,menyediakan TPS

√

TPS proyek, record pembuangan limbah

√

Audit Internal

√

Audit Internal

Point (2) Pembuangan limbah kemedia lingkungan hidup hanya dapat dilakukan kelokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri Pasal 20 Dalam rangka peningkatam kinerja usaha dan/atau kegiatan , pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup Pasal 28 Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/ atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

2 3

UU No.14/1992 PP No.85/1999

Lalulintas Jalan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengaturan oleh Security √

Pasal 3 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan lebih dahulu

√

Membuat Washing Bay,IPAL dan TPS di area proyek, sebagai sarana pendukung.

√

Mendesign TPS B3 & Membuat Bak B3 tertutup

√

Maksimal penyimpanan limbah diproyek 90 hari

Pasal 4 Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3 Pasal 10 Point (1) 1. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 hari (sembilan puluh hari) sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 Pasal 11 Point (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :

Pemasangan Label & Simbol B3

a. Jenis, Karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3

√

b. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3

√

Point (2)

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Keterangan (Tindak Lanjut) Berita Acara, Laporan Bulanan

Pasal 28 Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah

√

Karakteristik tdp di Label & Simbol

√

Design TPS B3

√

Surat Divisi

Pasal 29 Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan Pasal 40 1. Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan : a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki ijin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab. b.Pengangkut limbah B3 wajib memiliki ijin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab.

√

-

c. Pemanfaat limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki ijin pemanfaatan dari instansi yang berweang memberikan ijin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab.

√

-

√

-

Pasal 52 Point (1) Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja dibidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala Pasal 58 Point(2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat

4

PP No.41/1999

√

Membuat Tanggap darurat terjadinya tumpahan,kebakaran,gempa bumi & kebanjiran

√

Melakukan Uji emisi dan Uji udara ambient

Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 2 Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/ atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pngendaian sumber emisi dan/ atau sumber gan Pasal 21 Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan ke udara ambien wajib ;

No.

Legislasi

No. Legislasi

Status Kesesuaian Deskripsi Legislasi Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √ a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya. b. Melakukan pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya.

Uji emisi,status mutu udara ambient uji emisi,CAR

√

c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/ atau kegiatannya.

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

Satus Mutu Udara Ambient

Pasal 22 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/ atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Uji Emisi, Tindakan Perbaikan dan pencegahan

√

2. Izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

√

-

Pasal 23 Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

√

Uji emisi, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Setiap orang dan/ atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/ atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

√

Rencana pemantauan, tindakan perbaikan dan pencegahan

2. Kepala instansi yang bertanggungjawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

√

Sasaran Program

1. Setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.

√

Uji emisi

2. Setiap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

√

Status mutu udara ambient

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 54 1. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

√

No. No. Legislasi

5

PP No.82/2001

1. Setiap orang atau penanggung Legislasi jawab usaha dan/ atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran Deskripsi Legislasi udara serta biaya pemulihannya.

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

2. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadp pihak yang dirugikan.

√

-

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 2 Point (1) Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran Pasal 25 Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya

√

Pengukuran kualitas air dilakukan oleh PUSARPEDAL KLH

√

Sasaran Program, Rencana Pemantauan, RKL, RPL

Pasal 34 Point (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air Pasal 37 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air

√

√

Tes air limbah tidak melebihi Baku Mutu, IPAL, Pemantauan Kondisi IPAL

√

Uji kualitas air, Tindakan perbaikan dan pencegahan

Pasal 38 Point (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin

-

Pasal 40 Point (1) Setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota

6

PP No.27/1999

√

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 3 1. Usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui.

√ √

-

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempegaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya.

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Hemat energi

√

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestaria kawasan konservasi sumber daya dan/ atau perlindungan cagar budaya.

√

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik. g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.

Keterangan (Tindak Lanjut)

√ Pemakaian Kayu

√

h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

√

i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

√

2. Jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mndengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/ atau Pimpinan Lembaga Pemeri

√

AMDAL

3. Jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.

√

AMDAL Owner

4. bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan di luar usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi us

√

Rencana pemantauan, sasaran program

1. Usaha dan/ atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi.

√

AMDAL Owner

2. Usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fiungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan

√

RPL, RKL

√

Matrik Dampak Penting

Pasal 4

Pasal 5 1. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain : a. jumlah manusia yang akan terkena dampak b. luas wilayah persebaran dampak

No.

7

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak e. sifatnya kumulatif dampak f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak 2. Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instasi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

PP No. 74/2001

Bahan Berbahaya dan Beracun

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian

Keterangan (Tindak Lanjut)

Pasal 4 Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

√

Metode Penanganan Tumpahan, Penyimpanan & Penggunaan Sesuai MSDS

√

Papan MSDS dan Label B3

√

Penempatan disetiap lokasi

Pasal 15 Point (1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) Pasal 18 Point (1) Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan Label Pasal 23 Point (1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji keselamatan secara berkala

8

Kepmen LH No.112/2003

√

-

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

√

Air limbah berasal dari Warung, Keet Waskita & Direksi, Pengecoran

√

Bak Penyaring, Rencana Pemantauan

Pasal 8 Setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. Melakukan pengolahan air limbah dimestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.

9

Kepmen LH No.13/1995

Keterangan (Tindak Lanjut) Saluran air hujan tertutup, sebagian saluran limbah domestik masuk ke drainage

√

Sampel diambil pada saluran terluar sebelum terjadi pencampuran dengan riol kota.

a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman

√

Genset tdk dipergunakan, Concrete Pump terdapat kontrak untuk buangan udara.

b.. melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi

√

c. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada gubernur dengan tembusan kepala badan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan

√

Emisi kendaraan dilakukan oleh setiap pemakai kendaraan bermotor. -

d. melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui

√

-

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Pasal 7 Setiap penanggung jawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan sbb :

10

Kepmen LH No.48/1996

Baku Tingkat Kebisingan Pasal 6 Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib ; a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan

√

Pengukuran & Pemantauan

b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan

√

Pemakaian Ear Plug

c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya

√

Laporan ke Owner

3 (tiga) bulan kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggungjawab dibidang pengendalian dampak lingkunga dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lainnya yang dipandang perlu.

11

Kepmen LH No.49/1996

Baku Tingkat Getaran Pasal 6 Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib a mentaati baku tingkat getaran yang telah dipersyaratkan, b. memasang alat pencegahan terjadinya getaran

Pengukuran & Pemantauan

√ √

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat geteran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan s

KepMen. 12 LH No.Kep-50/MENLH/11/1996

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Keterangan (Tindak Lanjut)

Baku Tingkat Kebauan Pasal 5 1. Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib :

a. Menaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan. b. Mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat getaran sekurang-kurangnya 3

-

√ √ √

(tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu. 13

Kepmen. LH No.056/1994 Kepmen.LH No.115/2003

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting Pedoman Penentuan Status Mutu Air

√

15

√

Metode Indeks Kualitas air untuk menentukan tingkat ketercemaran air limbah

16

Kepmen.LH No.45/1997

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

√

Penentuan status mutu udara untuk menentukan tingkat ketercemaran udara ambient

17

Kep.Pres No.23/1992

Pengesahan Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon

√

Rencana penggantian alat/mesin yang merusak lapisan ozon

18

Kep.Gub.DKI No.1041/2000

Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta

√

Uji Emisi

√

Uji Ambient

LAMPIRAN (Baku mutu)

19

Kep.Gub.DKI No.551/2001

Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta

20

Kep.Gub.DKI No.299/1996

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta

21

Kep.Gub.DKI No.582/1995

Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di wilayah DKI Jakarta

LAMPIRAN (Baku mutu)

LAMPIRAN

Pasal 12

√

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi 1. Setiap orang/ Badan di wilayah DKI Jakarta wajib melakukan perlindungan mutu air sungai/ badan air sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8. 2. Setiap orang/ Badan yang membuang limbah cair di wilayah DKI Jakarta wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam pasal 10.

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Keterangan (Tindak Lanjut) Pengukuran & pemantauan, IPAL

√

Penmantauan & Pengukuran, IPAL

a. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit.

√

Sampel diambil pada titik ujung riol proyek

b. Mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut.

√

Job Description untuk operator IPAL

c. memeriksa limbah cair secara berkala ke labratorium lingkungan KPPL

√

Uji kualitas air ke PUSARPEDAL

d. Melaksanakan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung.

√

Swa-pantau untuk parameter kejernihan dan kekeruhan

Pasal 15 1. setiap penanggung jawab kegiatan wajib :

e. Apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada huruf c, dan d di atas, maka KKPL akan melakukan peninjauan dan mengambil contoh ke lapangan.

√

-

f. melaporkan swa-pantau sebagaimana dimaksud dalam huruf d beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq KKPL secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan.

√

-

22

Kep.Gub.DKI No.115/2001

Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi DKI Jakarta

23

Kep.Kadal No.107/1997

Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi ISPU

√

Metode Indeks Kualitas air untuk menentukan tingkat ketercemaran Udara Ambient

24

Kep.Kadal No.01/1995

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

√

Simbol & Label B3, Bak sampah B3 dari drum & tertutup, saluran untuk pengumpul lindi

25

Kep.Kadal No.02/1995

Dokumen Limbah B3

√

Jumlah dan pengumpulan B3

26

Kep.Kadal No.05/1995

Simbol dan Label B3

√

Terpasang di gudang bahan kimia, limbah B3

27

Perda Provinsi DKI No.2/2005

Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 12 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :

√

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya. b. Melakukan pencegahan dan/ atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya.

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Pengukuran dan pemantauan, tindakan perbaikan dan pencegahan tindakan perbaikan dan pencegahan

√

c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/ atau kegiatannya.

Keterangan (Tindak Lanjut)

√

2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/ atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/ atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

√

uji emisi untuk kendaraan yang masuk area proyek

3. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah

√

uji emisi tidak melebihi NAB

√

Uji emisi dan tindakan perbaikan

1. Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.

√

menyediakan tempat merokok, rambu dilarang merokok diarea kerja dan ruangan

2. Pemimpin atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

√

menyediakan tempat merokok, rambu dilarang merokok diarea kerja dan ruangan

√

Rambu dilarang membakar sampah diarea proyek

1. Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/ atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

√

Analisa kondisi udara ambient dan jumlah kendaraan yang lolos uji emisi

2. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

√

Memperbaiki kendaraan yang emisinya melebihi baku mutu

ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan. 4. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan/ atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien wajib menaati standar dan/ atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan. Pasal 13

Pasal 14 Setiap orang atau Badan dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara. Pasal 15

Pasal 16

No.

Legislasi No. Legislasi

Deskripsi Legislasi Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutuu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pmeriksaan penaatan terhad

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian √

Keterangan (Tindak Lanjut) Pendataan kendaraan yang telah lolos uji emisi sehingga apat diketahui tingkat ketaatan terhadap legal

Pasal 17 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.

Uji getaran, kebisingan,udara ambient.

√

2. Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

√

Pasal 19 1. Kendaraan brmotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

√

Pengukuran dan pemantauan emisi kendaraan.

2. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

√

Batas berlaku uji emisi pada bukti uji emisi

3. Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.

√

Bukti uji emisi

4. Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/ atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

√

Dilakukan oleh bengkel yang ditunjuk.

5. hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

√

-

1. Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/ atau gangguan wajib melakukan pemulihan mutu udara.

√

-

2. Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

√

-

Pasal 25

No. 28

29

Legislasi No. Legislasi Dokumen AMDAL Proyek Shangri-La Hotel Condominium

Status Kesesuaian Ya (100%) Tidak (0%) Sebagian

Deskripsi Legislasi ANDAL, RKL & RPL

√

MSDS

Prosedur Penanganan, Penyimpanan dan Pengelolaan Bahan Kimia dan B3 dari Produsen

√

Evaluasi Pemenuhan Legislasi =

(Ya x 100%) + (Tidak x 0 %) + (Sebagian x 50%) Total pasal / ayat dalam PP Lingkungan terkait (94x100%) + (31X0%) + (0x50%) (94+31)

= =

x 100%

Keterangan (Tindak Lanjut) Identifikasi dampak penting Pengukuran dan pemantauan parameter yang terdapat dalam rencana pantau dan kelola MSDS terdapat pada gudang bahan kimia dan lokasi yang merupakan penyimpanan bahan B3

Ya 95

Tidak 31

x 100% 75.20 %

75.2

Mengetahui

Jakarta, April 2007 Dibuat oleh,

(Ir. Ghozy Perdana) Kepala Proyek

(Wiyono) Safety Officer

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak

Sifat kumulatif dampak

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

Score

Luas wilayah sebaran dampak

Pencemaran tanah Pencemaran air Pencemaran udara Vektor penyakit Kenyamanan Kebisingan Getaran Kemacetan lalulintas Kepadatan Area Kerusakan bangunan Pemborosan Pemborosan Bau Ledakan/Kebakaran Estetika Keamanan Longsor Teguran dari Banjir/Genangan air Penurunan muka air Toksik

Jumlah manusia yang terkena dampak

Persero PT. Waskita Karya Proyek Shangri-La Hotel Condominium, Jakarta MATRIKS PENILAIAN DAMPAK PENTING Revisi-01

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5 6 5 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 1 3 3 4 2

Penilaian

Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Kurang Penting Negatif Penting Negatif Kurang Penting Negatif Kurang Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Kurang Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Penting Negatif Kurang Penting

Keterangan : Penilaian Score >3 = Penting