Ringkasan UUD 1945

PASAL

AYAT

ISI

Amandemen ke-

Kata Kunci

BAB 1

Bentuk Kedaulatan

BENTUK DAN KEDAULATAN

1 1 1

(1) (2) (3)

RI > Kesatuan > Republik Kedaulatan > di tangan Rakyat > dilaksanakan mnrt UU RI > Negara Hukum

*3 *3

BAB 2 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2 2 2

(1) (2) (3)

MPR = DPR + DPD -> PEMILU Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak)

3 3 3

(1) (2) (3)

MPR Mengubah & Menetapkan UUD MPR melantik Pres & Wapres MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan mnrt UUD

*4

MPR Anggota MPR Sidang Voting

*3 *3/*4 *3/*4

BAB 3

Presiden Wewenang

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

4 4

(1) (2)

Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan Pres dibantu 1 Wapres

5 5

(1) (2)

Presiden -> ajukan RUU ke DPR Presiden -> Peraturan Pemerintah

*1

RUU

6 6

(1) (2)

Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati negara, sehat rohani jasmani Syarat Pres/WP -> diatur UU

*3 *3

CaPres CaWaPres

6A 6A 6A 6A 6A

(1) (2) (3) (4) (5)

Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat Capres diusulkan parpol/koalisi Capres >50% dgn min.20% perprovinsi > dilantik Pres Klo gak ada, 2calon terunggul -> putaran ke2 Tata cara pemilu pres -> UU

*3 *3 *3 *4 *3

Syarat

7

-

Pres/WP -> masa jabtn 5th; dpt dipilih 1x lg

*1

7A

-

Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR

*3

7B 7B 7B

(1) (2) (3)

*3 *3 *3

7B 7B 7B

(4) (5) (6)

Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK dulu Usul DPR -> Fungsi Pengawasan Usul DPR -> MK -> min dihadiri 2/3 DPR + disetujui 2/3 YANG hadir ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60 MK meriksa usul maks.90 hari Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima usul DPR

7B

(7)

Putusan MPR -> Paripurna; hadir min.3/4 anggota + setuju 2/3 dr YANG hadir

*3 *3 *3 *3

Pemberhentian Presiden

7C

-

Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR

*3

8 8 8

(1) (2) (3)

Pres berhenti -> diganti WaPres WaPres kosong -> MPR sidang milih Wapres (min.60hari) Jika Pres + Wapres berhenti -> MenLu + MenDaGri + MenHan

*3 *3 *4

9 9

(1) (2)

Sumpah & Janji Presiden -> dihadapan MPR atau DPR Jika tdk bisa -> dihadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan MA

*1 *1

10

-

11 11 11

(1) (2) (3)

12

-

13 13 13

(1) (2) (3)

Presiden mengangkat DUTA & KONSUL dgn pertimbangan DPR Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR

*1 *1

14 14

(1) (2)

Presiden -> Grasi & Rehabilitasi -> pertimbangan MA Presiden -> Amnesti & Abolisi -> pertimbangan DPR

*1 *1

Grasi, Rehabilitasi Amnesti, Abolisi

15

-

Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan

*1

16

-

Presiden membentuk Dewan Pertimbangan

*4

Gelar Tanda Jasa Dewan Pertimbangan

AD AL AU

Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas TNI Pres -> menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan -> persetujuan DPR Pres -> Perjanjian Internasional -> prsetujuan DPR lebih lanjut diatur UU

Sumpah Presiden

*4 *3 *3

Perang Perdamaian Perjanjian Itsl Keadaan Bahaya

Presiden menyatakan Keadaan Bahaya

Duta Konsul

BAB 4

DPA

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

D I H A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA

17 17 17 17

(1) (2) (3) (4)

Presiden dibantu Menteri Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres Menteri membidangi urusan tertentu Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU

Menteri *1 *1 *3

BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH

18 18 18 18 18 18 18

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda Asas otonomi dan tugas pembantuan DPRD dipilih melalui pemilu Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali Pemda -> peraturan daerah lebih lanjut diatur UU

*2 *2 *2 *2 *2 *2 *2

18A

(1)

*2

18A

(2)

Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll sec ara adil dan selaras

18B

(1)

*2

18B

(2)

Negara mengakui daerah khusus/istimewa Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI)

Pemda Otoda

*2

*2

BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

19 19 19

(1) (2) (3)

DPR dipilih -> Pemilu Susunan DPR -> UU DPR bersidang min.1x /tahun

*2 *2 *2

DPR

20 20 20 20 20

(1) (2) (3) (4) (5)

DPR (kekuasaan membuat UU) RUU dibahas antara Presiden dan DPR Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu Presiden mengesahkan RUU yang disetujui Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU

*1 *1 *1 *1 *2

RUU

20A 20A

(1) (2)

*2 *2

Hak DPR Interpelasi

20A 20A

(3) (4)

DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan pendapat Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan pendapat, hak imunitas lebih lanjut diatur UU

*2 *2

Angket Imunitas

21

-

Anggota DPR berhak mengajukan RUU

*1

22 22 22

(1) (2) (3)

22A

-

Perpu lebih lanjut diatur UU

*2

22B

-

Anggota DPR dapat diberhentikan

*2

PERPU

Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa) Perpu persetujuan DPR DPR tidak disetuju -> harus dicabut

*3

BAB 7-A DEWAN PERWAKILAN DAERAH

22C 22C 22C 22C

(1) (2) (3) (4)

DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu Jumlah DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR bersidang min 1x setahun lebih lanjut diatur UU

*3 *3 *3 *3

22D 22D 22D 22D

(1) (2) (3) (4)

DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR DPD ikut membahas RUU DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah DPD dapat diberhentikan

*3 *3 *3 *3

DPD

[fyi] RUU berkaitan dgn daerah: Otoda, Hub.Pusat-Daerah, P'Bentukn P'Mekarn P'Habungan Daerah, P'Kelolaan SDA, Perimbangan KEU Pusat-Daerah *3

BAB 7-B PEMILIHAN UMUM

22E 22E 22E 22E 22E 22E

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali) Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan Pemilu diselenggarakan oleh KPU lebih lanjut diatur UU

*3 *3 *3 *3 *3 *3

Pemilu Parpol Luber JurdiL

APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan bertanggung jawab RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, dgn pertimbangan DPD RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu

*3 *3 *3

Keuangan APBN

BAB 8 HAL KEUANGAN

23 23 23

(1) (2) (3)

23A

-

Pajak dan pungutan lain -> diatur UU

*3

Pajak

23B

-

Macam & Harga -> Mata Uang -> UU

*4

Mata Uang

23C

-

Hal lain ttg Keu Neg -> UU

*3

23D

-

Negara memiliki Bank Sentral

*4

Bank Sentral

*3

BAB 8-A BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

23E 23E 23E

(1) (2) (3)

BPK bebas dan mandiri -> memeriksa pengelolaan & tgjwb KN Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/ lembaga/badan se suai UU

*3 *3 *3

23F

(1)

Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden

*3

BPK Pemeriksaan Audit

23F

(2)

Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota B PK

*3

23G 23G

(1) (2)

BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan tiap Prov lebih lanjut diatur UU

*3 *3

BAB 9 KEKUASAAN KEHAKIMAN

24 24

(1) (2)

*3 *3

(3)

Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan hukum & keadilan Kekuasaan kehakiman -> MA + MK [fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM, PTUN Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU

24 24A 24A 24A 24A 24A

(1) (2) (3) (4) (5)

Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji peraturan dbwh UU Hakim Agung: integritas, terpuji, adil, profesional, pengalaman Hukum Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR -> ditetapkan Presiden Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung lebih lanjut diatur UU

*3 *3 *3 *3 *3

Kasasi Hakim Agung

24B 24B 24B 24B

(1) (2) (3) (4)

Komisi Yudisial (KY) -> mandiri Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk tercela Anggota KY -> diangkat & diberhentikan Presiden, persetujuan DPR lebih lanjut diatur UU

*3 *3 *3 *3

Komisi Yudisial

24C 24C

(1) (2)

24C 24C 24C 24C

(3) (4) (5) (6)

25

-

Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & terakhir, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus perselisihan hasil Pemilu MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden MK -> 9 anggota Hakim Konstitusi -> ditetapkan Presiden -> diusulkan o/ MA, DPR, Pres Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim Konstitusi Syarat Hakim Konstitusi lebih lanjut diatur UU

*4

*3 *3

Hakim Konstitusi

*3 *3 *3 *3

Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg Hakim -> UU *2

BAB 9-A

Wilayah

WILAYAH NEGARA

25A

Kehakiman MA MK

-

NKRI -> Negara Kepulauan -> bercir i Nusantara -> batas wilayah & haknya -> UU

*2

Nusantara

BAB 10 WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

26 26 26

(1) (2) (3)

Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain yang DiSAHkan UU Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT TINGGAL di Indo lebih lanjut diatur UU

27 27 27

(1) (2) (3)

Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum & Pemerintahan Tiap2 WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak Setiap WN -> berhak & wajib ikut serta -> Pembelaan Negara

28

-

*2 *2

*2

Warga Negara Penduduk

Hukum Hidup Layak Bela Negara berserikat

Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul; Mengeluarkan pikiran *2

AB 10-A HAK ASASI MANUSIA

28A

-

28B

(1)

28B

(2)

Hak Hidup, m'pertahankan Hidup & Kehidupan

*2

Hak berKeluarga; melanjutkn keturunan melalui Perkawinan Sah

*2

Hak anak: hidup tumbuh, berkembang, p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi

28C 28C

(1) (2)

Hak mgembangkn diri -> pmenuhan kbthn dasar: pendidikan, IPTEK, seni budaya Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr kolektif 

28D 28D 28D

(1) (2) (3)

Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil & layak dlm hub krja Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan

*2 *2 *2 *2 *2 *2

HAM hak

28D

(4)

Hak status KWN

*2

28E 28E 28E

(1) (2) (3)

Bebas memeluk agama &bribadah Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat

*2 *2 *2

28F

-

Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi

*2

28G 28G

(1) (2)

Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn, mrtabat &hrta milikny Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr ne g lain

*2 *2

28H 28H 28H 28H

(1) (2) (3) (4)

Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan Hak kemudahn &prlakuan khusus Hak Jaminan sosial Hak milik pribadi

*2 *2 *2 *2

28i 28i 28i 28i 28i

(1) (2) (3) (4) (5)

Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, me rdeka, agama, diakui dpn hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut Bebas dr pelakuan diskriminatif  Menghormati identitas budaya & hak masy tradisional ttg HAM -> tg jawab Negara pelaksanaan HAM diatur UU

*2 *2 *2 *2 *2

28J 28J

(1) (2)

menghormati HAM org lain melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU

*2 *2

(1) (2)

Negara berdasar ats Ketuhanan YME Kemerdekaan memeluk agama & beribadah

suaka

BAB 11 AGAMA

29 29

Agama Beribadah

BAB 12 PERRTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

30 30 30 30 30

(1) (2) (3) (4) (5)

WN -> berhak & wajib -> usaha HANKAM TNI dan POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung TNI: AD AL AU -> melindungi keutuhan Neg POLRI: keamanan, melindungi, melayani MASYarakat, penegakan Hukum lebih lanjut diatur UU

*2 *2 *2 *2 *2 *2

TNI Polri Hankam

BAB 13

31 31 31 31 31

(1) (2) (3) (4) (5)

Setiap WN berhak mdpt Pendidikan WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah wajib membiayai Sistem Pendidikan Nasional Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN memajukn Iptek dgn menjunjung agama & persatuan bgs

*4 *4 *4 *4 *4 *4

32 32

(1) (2)

Kebudayaan Nasional Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional

*4 *4

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan Sisdiknas 20%

Kebudayaan Bahasa Daerah

BAB 14 PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

*4

33 33 33 33 33

(1) (2) (3) (4) (5)

Perekonomian -> usaha bersama -> asas Kekeluargaan Cabang produksi penting, hajat bnyk org -> dikuasai Negara Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai Negara -> kemakmuran rakyat Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi Ekonomi lebih lanjut diatur UU

*4 *4

Perekonomian Hajat Bumi, Air Demokrasi Ekonomi

34 34 34 34

(1) (2) (3) (4)

Fakir Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara Sistem Jaminan Sosial Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara lebih lanjut diatur UU

*4 *4 *4 *4

Fakir Miskin Jaminan Sosial Pelayanan Kesehatan

BAB 15 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

*2

35

-

Bendera RI -> Sang Merah Putih

Bendera

36

-

Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia

Bahasa

36A

-

Lambang Negara -> Garuda Pancasila; Semboyan: Bhineka Tunggal Ika

*2

Lambang

36B

-

Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya

*2

Lagu

36C

-

lebih lanjut diatur UU

*2

BAB 16 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

37 37 37 37 37

(1) (2) (3) (4) (5)

Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota MPR Usul -> diajukan tertulis + alasannya Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min. 2/3 anggota MPR Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr SELURUH anggota MPR Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat dirubah

*4 *4 *4 *4 *4

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3

Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm diadakan baru mnrt UUD ini Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm belum diadakan baru Pembentukan MK maks.17/8/2003

*4 *4 *4

ATURAN TAAMBAHAN

Pasal 1 Pasal 2

MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003 UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal

*4 *4

perubahan UUD 1/3 2/3 50% + 1