Ringkasan Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan_Lily

Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibagi menjadi 3 : 1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu 2. Perjanjian kerja/perburuhan 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak yang satu bersedia untuk membayarkan sejumlah upah/honorarium dengan persyaratan pihak yang lain melakukan pekerjaan yang dikehendaki untuk mencapai suatu tujuan.Contoh : perjanjian antara pasien dengan dokter, perjanjian antara klien dengan notaris.

2. Perjanjian kerja/perburuhan Perjanjian kerja/ perburuhan adalah suatu perjanjian di satu pihak berhak untuk memerintah dan pihak yang lainnya wajib menaatinya dengan adanya hak untuk menerima suatu upah/gaji, atau dalam hal ini bisa kita katakana adanya hubungan diperatas (dienstverhouding). Hal ini diatur dalam 1601 s.d 1603BW. Perjanjian ini sudah ada sejak 1879 yang dikenal dengan nama penyewaan pelayan (huur van dienstboden nama ini juga dipakai di Code Civil Perancis dan Code Civil Philipina), yang kemudian diperbaharui di tahun 1927 sebagai mana kita lihat saat ini di 1601 s.d 1603 BW, dan didalam perjanjian yang baru ini lebih melindungi kepentingan dari pihak pegawai. Kitab Undang-undang Dagang juga mengatur tersendiri mengenai “ Perjanjian Kerja Laut” yang diatur dalam Bab ke IV buku II( pasal 395 dan selanjutnya). Perjanjian perburuhan ini biasanya dibuat secara tertulis dan konsensual ( sah dan mengkiat setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak). Dan untuk melindungi kepentingan dari pihak buruh selain dibuat secara tertulis dan ditandatangani haruslah dibuat reglemen (aturan dalam pekerjaan yang harus ditaati buruh sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh majikan). Dari sisi majikan untuk mengikat pihak pegawai dimana didalam perjanjian tersebut adanya ketentuan : tidak diperbolehkan dibatalkan oleh pihak pekerja, dimana si pekerja/ buruh mengikatkan diri dengan suatu upah( nering beding), adanya pembatasan kebebasan dari pihak

pekerja untuk mengikatkan pada pekerjaan lain selama masih terikat pada majikan yang satu, dan apabila ia akan mengundurkan diri maka pihak pekerja haruslah membuat suatu surat keterangan tertulis. Terdapat 2 macam perjanjian perburuhan : a. Perjanjian perburuhan dengan suatu waktu tertentu b. Perjanjian perburuhan tanpa waktu tertentu. Pemutusan Hubungan kerja atas kedua perjanjian dapat diputuskan baik oleh pihak majikan maupun pihak pekerja dengan adanya pernyataan pengakhiran dimana menurut 1603 BW diberikan tenggang waktu selama 1 bulan, sedangkan untuk hubungan kerja dengan pengikatan waktu 5 tahun atau lebih diberikan tenggang waktu 6 bulan. Apabila dalam perjanjian disebutkan adanya masa percobaan, dalam apabila pekerja dalam masa percobaan maka PHK dapat dilakukan saat itu juga. Sesuai dengan ketentuan yang ada apabila terjadi PHK tidak mengikuti peraturan yang ada maka haruslah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan hari dan tanggal PHK itu terjadi. Dengan alasan-alasan tertentu pihak majikan dapat dibenarkan untuk memPHK pegawai yaitu : 1. Pihak pegawai memberikan keterangan palsu. 2. Pihak pegawai melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindakan kejahatan lainnya. 3. Pihak pegawai menganiaya, menghina secara kasar dan mengancam pihak majikan dan keluarganya 4. Pihak pegawai membujuk pihak majikan ataupun keluarganya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Sedangkan dari pihak pegawai dapat dibenarkan untuk diPHK oleh majikan apabila memiliki salah satu alasan dibawah ini : 1. Pihak majikan menganiaya menghina secara kasar atau mengancam pihak pegawai. 2. Pihak majikan membujuk pihak pegawai untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. 3. Apabila selama masa kerja membahayakan jiwa, kesehatan pihak pegawai 4. Pihak pegawai sakit.

Perjanjian ini otomatis akan batal apabila pihak pegawai meninggal dunia, sedangkan apabila pihak majikan meninggal dunia akan diteruskan oleh ahli warisnya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 telah dibentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ( P4) yang memutuskan persengketaan antara pihak pegawai dan majikan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian perburuhan kolektif. Sedangkan persengketaan perseorangan merupakan wewenang dari Pengadilan Negri. 3. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama menghendaki adanya hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Perjanjian ini ada 2 macam : a. Pihak Pemborong diwajibkan memberikan bahan untuk pekerjaan tersebut, dengan demikian segala tanggung jawab bahan ada di tangan pemborong sebelum dilakukan penyerahan kepada pihak yang memborongkan (1605, 1606 BW) b. Pihak Pemborong hanya memberikan jasanya saja ( melakukan pekerjaannya saja), atas perjanjian ini apabila terjadi musnahnya pekerjaan diluar kelalaian pihak pemborong sebelum dilakukannya penyerahan oleh pihak pemborong, pihak yang memborongkan tidak dapat menuntut pihak pemborong (1607 BW). Dan atas perjanjian pemborongan yang sudah disepakati bersama antara pihak pemborong dan pihak yang memborongkan maka biarpun adanya kenaikan harga upah buruh maupun bahan maka perjanjian yang ada tidak dapat dilakukan perubahan harga ini sesuai dengan konsep perjanjian pada umumnya (1610, 1611 BW)