RINGKASAN KEBIJAKAN PUBLIK

RINGKASAN KEBIJAKAN PUBLIK  1. Defi Defini nisi si Kebi Kebijak jakan an Publ Publik ik :  Whatever government choose to do or not to do. ( Apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan ). Kebijakan publik bisa meliputi Pengaturan perilaku Mengorganisir birokrasi Mendistrbusikan benefit Memungut pajak dll

2. Tahapan Kebijakan Publik  ( IdA For Legit Imalu ) IDENTIFIKASI masalah kebijakan tuntutan tindakan pemerintah

Identifikasi masalah Kebijakan melalui

 AGENDA SETTING Memfokuskan perhatian media massa atau pejabat publik ( pemerintah ) pada masalah – masalah publik  tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. Efek media : 1. identifikasi isu dan agenda setting untuk  pengambil kebijakan 2. mempengaruhi sikap dan nilai ke arah isu kebijakan 3. mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan. FORMULASI Kebijakan Merumuskan tujuan kebijakan untuk  menyelesaikan masalah, melalui inisiasi dan perkembangannya dengan bagian perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, kelompok,  birkorasi pemerintah, presiden dan kongres. Rincian proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh staff yang dipandu oleh atasannya.

Menyeleksi proposal, membangun dukungan LEGITIMASI Kebijakan  politik, mensahkannya menjadi UU. ( ada Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel dari institusi yang  berwenang Melalui birokrasi yang teratur, pengeluaran  publik dan kegiatan badan legislatif. Mengorganisir birokrasi, menyediakan belanja IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI Kebijakan atau pelayanan publik, memungut pajak dan kegiatan kegiatan – kegiatan lain dari badan legislatif 

1

Mempelajari program Melaporkan output dari program pemerintah Evaluasi dampak kebijakan Mengusulkan perubahan kebijakan Dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar,

EVALUASI Kebijakan

pers, dan publik 

3. Hubungan antara Kebijakan Publik dan Politik 

ada 3 : Kompol, : Kompol, SDE, Hybrid 

a. MODEL KOMPETISI POLITIK 

Sumber Daya Ekonomi

Kebijakan Publik 

Kompetisi Partisipasi

Merupakan model sistem paling awal dalam bidang kebijakan negara bagian. Sumber daya ekonomi menentukan tingkat kompetisi dan partisipasi pemilih dan faktor – faktor   politik ini pda gilirannya menentukan kebijakan publik dalam kesejahteraan, ksehatan, jalan raya, pajak, belanja negara. Peningkatan kompetisi partai akan meningkatkan belanja dalam pendidikan, benefit kesejahteraan, dll, karena partai akan berupaya mendapatkan pengaruh publik. Peningkatan partisipasi pemilih bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik. b. MODEL SUMBER DAYA EKONOMI

Kompetisi Partisipasi Sumber Daya Ekonomi Kebijakan Publik 

Variabel pengembang ekonomi lebih berpengaruh dibandingkan krakteristik sistem politik dalam membentuk kebijakan publik di negara bagian. Kebanyakan hubungan yang berlangsung antara variabel-2 politik. Misal : kompetisi partai. Bila faktor politik dikendalikan, perkembngan ekonomi tetap berdampak pada kebijakan publik. Tapi bila dampak kebijakan publik dikendalikan, maka faktor politik hanya han ya punya sedikit  pengaruh terhadap outcome kebijakan.

2

3. MODEL CAMPURAN ( HYBRID )

Sumber Daya Ekonomi

Kompetisi Partisipasi

Kebijakan Publik 

Sumber daya ekonomi membentuk kebijakan publik secara langsung maupun tidak, dengan mempengaruhi kompetisi dan partisipasi, yang pada gi lirannya mempengaruhi kebijakan publik.

4. MODEL ANALISA ANALISA KEBIJAKAN

9 macam ( In Proses GERI Game PS )

1. Model INSTITUSIONAL Check and Balances konstitusional antara legislatif, eksekutif dan yudikatif  2. Model PROSES Kebijakan sebagai kegiatan politik ( idem dengan 6 Tahap Kebijakan Publik ) 3. Model GROUP / KELOMPOK  Kebijakan merupakan keseimbangan yang diraih dari kelompok –kelompok yang  berseteru. Keseimbangan ditentukan oleh oengaruh relatif dari kelompok   kebijakan akan  bergerak ke arah kelompok yang mendapat pengaruh ( dominan ) Interest Group sebagai jembatan antara individual dan pe merintah Politik merupakan pertarungan antar kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. 4. Model ELITE Kebijakan publik tidak menyangkut orang banyak untuk mengerjakan nilai – nilai dan minat elite. Masyarakat dianggap pasif, masa bodoh, dn mempunyai sedikit informasi s ehingga sering digerakkan oleh elit. 5. Model RASIONAL Kebijakan sebagai keuntungan sosial yang maksimal  biaya.



manfaat kebijakan harus >

6. INCREMENTAL Konservatif, tambal sulam, tidak mau ambil resiko, hanya mel anjutkan atau memodifikasi kebijakan sebelumnya. Perhatian hanya dipusatkan pada program baru . 7. GA GAME ME THE THEORY  ORY  Dua atau lebih partisipan punya pilihan untuk membuat kebijakan dan hasilnya tergantung kepada pilihan yang dibuat maisng – masing pihak.

3

Pembuat keputusan harus terlibat dalam pilihan – pilihan yang saling ketergantungan / interdependen. ’Pemain’ harus menyesuaikan yang tidak hanya mencerminkan keinginannya sendiri tapi juga harus bisa mewakili kepentingan kelompok lain. Mendeskripsikan bagaimana orang / kelompok membuat keputusan dalam situasi yang kompetitif . Konsepnya adalah STRATEGI. Strategi rasional -> MINIMAX, meminimalkan kerugian dan memastikan ’gain’ / keuntungan minimal. Contoh : balapan mobil ( 2 arah ) 8. Teori Teori PIL PILIHA IHAN N PUBL PUBLIK  IK  a. Individu ternyata memperjuangkan kepentingan pribadinya baik di sektor p olitik seperti halnya di pasar, namun keduanya bisa saling memberikan manfaat ( mutual benefit ) melalui pembuatan keputusan kolektif. Pemerintah sendiri tumbuh dari kontrak sosial dengan amsyarakatnya yangs etuju untuk  taat hukum dan mendukung pemerintah, dan sebagai gantinya pe merintah memberikan perlindungan, kemerdekaan dan hak milik.  b. Teori ini menyadari bahwa pemerintah harus menjlankan fungsi tertentu pada saat kegagalan pasar, yaitu : 1. pemerintah harus menyediakan public goods. 2. eksternalitas membutuhkan intervensi pemerintah. Ekesternalitas terjadi bila ada tindkan oleh individual , perusahaan atau pemda pe mda yang menyebabkan biaya yang sulit dikompensasi terhadap pihak lain. Misal : polusi air dan udara  mempengaruhi semua pihak baik pemerintah maupun individu, perusahaan. Pemerintah merespon dengan membuat kebijakan yang menghasilkan eksternalitas atau mengenakan denda kepada pihak yang melakukan sebagai kompensasi akibat yang ditimbulkan kepada msyarakat. c. Teori Pilihan Publik menjelaskan juga mengapa kandidat partai gagal enawarkan kebijakan yang jelas dalam kampanye pemilu. Partai dan kandidat membuat kebijakan untuk memenangkan pemilu dan bukan memenangkan pemilu untuk memformulasi kebijakan . d. Menjelaskan pemahaman mengenai interest group dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Contoh Contoh pemerintah pemerintah umumnya umumnya membuat membuat program quasi pubolic pubolic goods, yaitu public public goods atau jasa yang bermanfaat bagi beberapa kelompok, seperti subsidi, special benefit ( mungkin BLT ?? ). Pada jangka panjang, aktivitas dari interest group ini menyebabkan over overpr pro oduks duksii dari ari kebij ebijak akan an dan dan prog progra ram m pem pemeri erintah ntah.. -  menyebabkan ORGANI ORGANIZAT ZATION IONAL AL SCL SCLERO EROSIS SIS : ekonom ekonomii politi politik k yang yang dipenu dipenuhi hi dengan dengan subsid subsidi, i,  benefit, proteksi dan perlakuan khusus untuk interest group tertentu. Jadi nampak bahwa interest group ini seperti s eperti aktor, dramatis dalam menjalankan aksinya, untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya di pasar politik. 9. Teor Teorii SIST SISTEM EM Kebijakan publik adalah output dari sistem politik.

4

Elemen dari sistem adalah saling berhubungan, dan sistem dapat merespon kepada kekuatan – kekuatan yang ada di dalam lingkungannya untuk menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri.

5. EV E VALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

Evaluasi Kebijakan publik mempelajari mengenai konsekuensi kebijakan publik. Tujuan evaluasi : endapatkan penilaian aktivitas yang menyeluruh secara nasional dari suatu program atau untuk memenuhi sasaran yang diinginkan. Dampak terhadap evaluasi kebijakan Publik : 1. Dampak terhadap situasi atau kelompok target 2. Dampak terhadap situasi atau kelompok selain target ( efek tumpahan / spillover effect ) 3. Dampak terhadap konisi masa depan dan dalam waktu dekat. 4. Biaya langsung, sumber daya yang dialokasikan untuk program 5. Biaya tak langsung, langsung, termasuk hilangnya peluang untuk melakukan hal lain. Manfaat, biaya, baik yang dalam waktu dekat maupun masa mendatang harus diukur dalam bentuk befek simbolis maupun nyata : 1. Mengukur dampak, bukan output. Dampak kebijakan tidak sama dnegan output kebijakan. 2. Kelompok target  harus diidentifikasi dan selanjutnya efek yang diinginkan terhadap kelompok ini harus ditentukan. 3. Kelompok non target harus diidentifikasi. Kebijakan dan program punya efek   berbeda-2 terhadap bermacam-2 segmen populasi. 4. Efek jangka pendek dan jangka panjang.  Kapan manfaat atau biaya akan dirasakan? 5. Biaya dan manfaat tak langsung dan simbolis  sulit diidentifikasi, kadang perlu intuisi politik. 6. Mengkalkulasi manfaat dan biaya bersih  sulit. Evaluasi Program :  Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah 1. Perbandingan sebelum dan sesudah 2. Perbandingan Project trend line vs Post program 3. Perbandingan antara yurisdiksi dengan atau tanpa program. 4. Perbandingan antara kelompok kontrol dan eksperimental sebelum dan sesudah implementasi program Mengapa program pemerintah jarang dihentikan : 1. Manfaat Manfaat yang yang terkon terkonsent sentrasi, rasi, biaya biaya yang yang terseba tersebar. r.

5

Benefit terbatasnya terkonsentrasi dalam konstituen yang kecil, terorganisir, sedangkan  biayanya yang lebih besar tersbar dalam masyarakat / publik yang besar, tak  terorganisir terorganisir dan tdk kaya informasi. 2. Kepentingan legislatif dan birokratis. Di antara penerima program ada rang – orang yang mengelola dan mensupervisi program. 3. Incrementalisme dalam pekerjaan. Pemerintah jarang menjalankan banyak program sekaligus dalam satu tahun. Perubahan difokuskan kepada perubahan program program yang ada dan bukan pada nilai program secara keseluruhan.

6