RINGKASAN BUKU DASAR

RINGKASAN BUKU DASAR-DASAR ILMU POLITIK  Oleh: Muh. Bagus Ade (1006664312)

BAB I: SIFA SIFAT, T, ARTI ARTI,, DAN DAN HUBU HUBUNG NGAN AN ILMU ILMU POLIT POLITIK IK DENG DENGAN AN ILMU ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

1. Perkembangan Ilmu Politik 

Dalam sub-bab ini banyak dijelaskan dijelaskan tentang tentang sejarah sejarah perkembangan perkembangan ilmu politik politik secara secara historis dan definitif. Politik yang awalnya dianggap sebagai bagian dari Fakultas Hukum dan mata kuliah ilmu negara karena politik pada saat itu hanya mempelajari tentang aspek aspek negara negara dan kehidupa kehidupan n polit politik, ik, ternya ternyata ta mengal mengalami amin n perkem perkemban banga ga yang yang pesat pesat sehingga memisahkan diri dari ilmu hukum dan berdiri sendiri menjadi ilmu politik  (political science). science). Ilmu politik yang berdiri sendiri diawali dengan berdirinya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Amtserdam. Lalu diperkuat dengan adanya sebuah survei yang dilakukan oleh oleh UNES UNESCO CO kare karena na kepr keprih ihat atin inan an bahwa bahwa tidak tidak ada kesa kesama maan an term termin inol olog ogii dan metodologi dalam ilmu politik 

2. Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengatahuan (Science)

Ilmu Ilmu sosial sosial diangg dianggap ap sukar sukar untuk untuk didefi didefinis nisika ikan n sebaga sebagaii ilmu ilmu pengeta pengetahua huan n (science) (science) karena tidak ada hukum yang bisa ditetapkan—mengingat objek studinya adalah manusia  —di mana manusia adalah objek yang tidak bisa diduga atau diramalkan. Manusia adalah objek yang kreatif dan bisa kapanpun berubah-ubah. Anggapan yang sama berlaku terhadap ilmu politik hingga akhirnya muncul aliran  pendekatan perilaku (behaviorial approach) yang berpendapat bahwa sekalipun manusia adalah objek yang sangat rumit, tapi sesungguhnya tetap ada pola-pola berulang yang dapat diteliti dan dijelaskan secara ilmiah lewat penelitian yang sistematis menggunakan metode statistik dan matematis. Tapi aliran ini mendapat kritik dari aliran tradisional yang beranggapan bahwa   pend pendeka ekata tan n peri perila laku ku hany hanyaa meni meniti tikbe kbera ratk tkan an pada pada kuant kuantit itas as dan dan fakt fakta, a, tapi tapi tida tidak  k  menyentuh esensi dari ilmu sosial sendiri yaitu: untuk memecahkan masalah sosial yang

dihadapi masyarakat. Ilmu politik dianggap tidak relevan dengan realitas sosial, padahal yang terpenting adalah relevansi dengan keadaan sosial, bukan penelitian yang cermat.

3. Definisi Ilmu Politik 

Politik didefinisikan sebagai cara/seni menggapai dan mempertahankan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan masyarakat lewat distribusi dan alokasi nilai yang adil, yang diterapkan dengan cara membuat kebijakan publik. Memang ada banyak definisi   politik yang berbeda, tapi setidaknya itulah benang merah yang saya pahami tentang definisi politik. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik itu tadi. Dalam sub-bab ini juga dipaparkan bahwa dalam pembagian nilai (value) berupa kebebasan atau kekayaan, sering terjadi konflik karena ketidakadilan dalam distribusinya. Dalam kasus ini, politik didefinisikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada lima konsep utama dalam ilmu politik, yaitu: 1. Negara 2. Kekuasaan 3. Pengambilan keputusan 4. Kebijakan 5. Distribusi atau alokasi Hubungan politik dengan negara adalah karena politik mempelajari lembaga-lembaga yang ada di sebuah Negara. Negara ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tindakan orang banyak yang disebut dengan kekuasaan (power). Ternyata kekuasaan saja tidak cukup, tapi juga harus ada pengakuan oleh orang lain tentang kekuasaan itu sehingga kekuasaan itu menjadi kewenangan (authority) yang sifatnya lebih mengikat secara otoritas dan konstitusional. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat lewat keputusan dan kebijakan umum. Keputusan diartikan sebagai pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan kebijakan diartikan sebagai kumpulan keputusan sebagai cara (mission) untuk mencapai tujuan   bersama. Dan terakhir, politik mempelajari tentang bagaimana mendistribusikan dan mengalokasikan nilai (value) yang bersifat abstrak seperti kebebasan berpendapat atau nilai yang bersifat konkret seperti kekayaan dan Sumber Daya Alam (SDA). Distribusi ini—sekali lagi—ditujuan untuk kepentingan rakyat.

4. Bidang-bidang Ilmu Politik 

Berdasarkan Contemporary Political Science terbitan UNESCO 1950, ilmi politik dibagi ke dalam empat bagian: I. Teori Politik: 1. Teori politik  2. Sejarah perkembangan ide politik  II. Lembaga politik: 1. UUD 2. Pemerintah Nasional 3. Pemerintah Daerah 4. Fungsi ekonomi dan sosial pemerintah 5. Perbandingan lembaga politik  III. Partai, golongan, dan pendapat umum: 1. Parta politik  2. Golongan dan asosiasi 3. Partisipasi warga negara 4. Pendapat umum IV. Hubungan Internasional: 1. Politik internasional 2. Organisasi dan administrasi internasional 3. Hukum internasional

5. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Ilmu politik yang terbilang muda, tentu sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya yaitu, sejarah dan filsafat.

6. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial Lainnya

- Sosiologi - Antropologi - Ilmu Ekonomi - Psikologi Sosial

- Geografi - Ilmu Hukum

BAB II: KONSEP-KONSEP POLITIK 

1. Teori Politik 

Teori politik adalah renungan atas tujuan kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan politik tersebut. Teori politik mempunyai dua kelompok teori: 1. Teori yang bedasarkan pada moral yang berazaskan ahlak dan tentang norma-norma dalam berperilaku yang mengandung nilai. Termasuk dalam kelompok ini adalah filsafat politik dan ideologi; 2. Teori yang berdasarkan fakta-fakta tanpa mempersoalkan nilai dan norma. Teori ini  bersifat komparatif. Teori politik berdasarkan moral ditujukan sebagai pedoman moral dan ahlak, menekankan pada interaksi antara anggota masyarakat. Teori ini akhirnya melahirkan apa yang kita kenal dengan kode etik dalam kehidupan politik. Teori ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu, filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik.

2. Masyarakat

Masyarakat oleh M. McIver didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang tertata (memiliki pola). Anggota masyarakat menghuni wilayah yang sama dan dalam wilayahwilayah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat terbentuk karena secara naluriah manusia punya insting untuk hidup bersama dengan sesamanya dalam keadaan yang harmonis. Manusia juga membutuhkan nilai yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya, yang tidak mungkin ia peroleh dengan usahanya sendiri, sehingga manusia membutuhkan orang lain atau disebut dengan mahluk sosial.

3. Negara

 Negara adalah organisasi dari politik yang digunakan sebagai alat yang punya kuasa dan wewenang untuk mengatur secara paksa hubungan-hubungan dalam masyarakat untuk 

mencapai tujuan nasioanl negara tersebut. Secara keseluruhan, negara memiliki dua tugas: 1. Mengatur gejala-gejala

sosial yang berpotensi membahayakan

atau

menimbulkan konflik; 2. Mengintegrasikan kegiatan golongan dalam negara itu untuk  menyamakan kegiatan untuk mencapai tujuan nasional.

4. Definisi Negara

Secara umum negara dapat didefinisikan sebagai suatu daerah teritorial di mana ada rakyat yang diperintah dan ada pejabat negara yang memerintah melalui kontrol monopolistis yang sah.

5. Sifat Negara

Untuk mempertahankan kedaulatannya, negara memiliki 3 sifat yaitu: - Sifat memaksa: sifat memaksan direalisasi melalui peraturan atau Undang-undang yang mengikat anggota masyarakat untuk menertibkan masyarakat. Perangkat memaksa sebuah negara antara lain polisi dan tentara. - Sifat monopoli: negara punya kewenangan untuk memonopoli tujuan bersama. - Sifat mencakup semua: artinya bahwa seluruh peraturan yang dibuat oleh sebuah negara  berlaku bagi selurun warga negara atau bagi siapapun yang berada pada teritorial negara tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama (tujuan nasional).

6. Unsur-unsur Negara

- Wilayah: sebuah negara haruslah memiliki wilayah, artinya negara tersebut menduduki sebuah tempat. Kekuasaan negara tidak terpaku pada tanah, tapi juga berlaku untuk laut (perairan) di sekitarnya dan langit di atasnya. Khusus untuk perairan, wilayah sebuah negara dibagi menjadi dua yaitu, perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Perairan teritorial adalah wilayah negara 12 mil dari garis pantai terluar, sedangkan zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil. Zona ekonomi melegalkan negara untuk mengambil manfaat ekonomis dan menangkap ikan di wilayah tersebut. - Penduduk: penduduk adalah mereka yang menduduki wilayah negara tersebut. Kependudukan ternyata juga menimbulkan berbagai masalah yang harus dipecahkan,

seperti kepadatan penduduk. Pada masyakarat berpenduduk sedikit biasanya negara akan lemah. Sedangkan pada negara berpenduduk banyak seperti Cina, India, dan Indonesia, kependudukan memunculkan masalah tentang bagaimana mensejahterakan rakyatnya, menggalakkan keluarga berencana, mengentaskan kemiskinan, dan memperbaiki tingkat  pendidikan. Dalam penduduk juga terdapat banyak budaya yang heterogen sehingga muncul topik tentang nasionalisme. Bagaimana tetap menjaga rasa nasionalisme, yaitu   perasaan bahwa mereka adalah satu bangsa yang mempunyai cita-cita yang sama dan sadar bahwa mereka tidak akan berhasil kalau mereka tidak bersatu. - Pemerintah: pemerintah dalam sebuah negara adalah instrumen perumus dan pelaksana  peraturan yang mengikat bagi seluruh warga negara. Pemerintah merumuskan kebijakan demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah adalah aparatur negara sehingga bisa   berubah-ubah kepengurusannya melalui Pemilihan Umum atau regenerasi, sedangkan negara cenderung bertahan dan tidak berubah kecuali ada klaim dari negara lain. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan biasanya dibagi ke dalam tiga bagian yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. - Kedaulatan: kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan dan melaksanakannya, serta memaksan warga negara untuk menaati undang-undang.

7. Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan negara sebenarnya sangat relatif, tergantung pada ideologi negara tersebut. Menurut Harold J. Laski menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan mereka secara maskimal. Indonesia memiliki tujuan negara sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan berbeda lagi dengan negara berideologi komunis misalnya yang  bertujuan untuk membangun masyarakat komunis. Fungsi negara secara umum dan menyuluruh adalah—tidak peduli ideologi apa yang dianutnya: - Melaksanakan penertiban (sebagai stabilisator) agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan dalam masyarakat

- Mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Negara harus punya rencana jelas   bagaimana mensejahterakan rakyatnya lewat program-program dan pendistribusian sumber daya yang adil - Pertahanan sebagai cara untuk mempertahankan kedaulatan negara kalau ada serangan dari negara lain - Menegakkan keadilan oleh bada-badan peradilan yang ada.