Reviu Renstra 2016-2021 Tahun 2020
July 18, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Reviu Renstra 2016-2021 Tahun 2020...
Description
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
INSPEKTORAT DAERAH Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Timur, Telp (0276) 321052, Faks (0276) 325363 Kemiri, Boyolali 57321,KABUPATEN Provinsi Jawa TengahBOYOLALI PEMERINTAH
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI NOMOR :
700 /
002
/ 11 TAHUN 2020
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 - 2021 2021 INSPEKTUR DAERAH, Menimbang
:
a.
bahwa
adanya
perubahan
kebijakan kebijakan
dan
untuk
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali tentang Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021. 2021.
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 32 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. …………
1
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3 10 dan 11 Tahun 1950;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009; 2009;
8.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37). 11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 54).
MEMUTUSKAN…
2
MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021. Pasal 1 (1)
Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali.
(2)
Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Boyolali setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pasal 2
Sistematika Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021 meliputi : AB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
2.2
Sumber Daya OPD OPD
2.3
Kinerja Pelayanan OPD
2.4 …
3
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD OPD
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi OPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
4.3
Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN,
DAN
PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP Pasal 3 Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4 ……………………
4
5
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
INSPEKTORAT DAERAH Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Timur, Telp (0276) 321052, Faks (0276) 325363 Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah T engah
KA TA PENGANTAR PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yang memuat VISI dan MISI Bupati Boyolali dan Tujuan, Strate Strategi, gi, Kebijak Kebijakan an serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
Rencana sistematis
dan
memanfaatkan
Strategis
pada
berkelanjutan
dasarnya dari
merupakan
keputusan
sebanyak-banyaknya
yang
proses
secara
diambil
dengan
pengetahuan
antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis.
Rencana
Strategis
merupakan
suatu
proses
yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 s/d tahun 2021. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihakpihak yang berkompeten
sehingga
dapat
menjadi
gambaran
secara
umum
tenta tentang ng
pelaksana pelaksanaan an tugas-tugas dibidang pen pengawa gawa san pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan
dan
saran
yang
konstruktif konstrukt if dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 1
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 2
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
3
DAFTAR GAMBAR
5
DAFTAR TABEL
6
BAB I
PENDAHULUA PENDAHULUAN N
7
1.1
Latar Belakan Belakang g
7
1.2
Landasa Landasan n Hukum
9
1.3
Maksud dan Tujuan
12
1.4
Sistematika Penulisan Penulisan
13
GAMBARAN GAMBAR AN PELAYANAN OPD
15
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
15
2.2
Sumber Daya OPD
29
2.3
Kinerj Kinerja a Pelayanan OPD
32
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
39
BAB II
OPD
BAB III
ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
41
FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
41
Fungsi Pelayanan OPD 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
42
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/
44
Kabupaten/Kota 3.4
Telaahan Rencana
Tata
Ruang
W Wilayah ilayah dan
47
Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 BAB IV IV
Penentuan Isu-isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
49 50
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi
50
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
51
4.3
Strate Strategi gi dan Kebijakan
53
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 3
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB V V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
56
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
57
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
LAMPIRAN
58
Page 4
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR GAMBA GAMBA R
1.
Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan
2.
dan
Penganggaran...................................................
9
Struktur Organisasi Organisasi........................................................ ................................................................... ...........
29
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 5
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR TABEL
1.
Tabel : 1Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Berdasarka Berdasarkan n Jenis Kelamin
30
2.
Tabel: 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon
30
3.
Tabel : 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
4.
Tabel : 4 Komposisi Pegawai Berdasarka Berdasarkan n Tingkat Pendidikan
5.
Tabel : 5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten
31
Boyolali 6.
s.d Bulan Januari 2020 Tahun 2019
31
TABEL 6 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2011-2015 2011-2015
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Boyolali 33
7.
TABEL 7 Target dan Realisasi Penerbitan LHP
8.
TABEL 8 Target dan Realisasi Penerbitan LHP Kasus/Khusus
9.
Tabel 9 Identifikas Identifikasii Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat
35
Daerah 10
11
12 13
35 41
Tabel 10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 44 Wakil Kepala Daerah Tabel 11 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi dan 45 Renstra Kementerian Dalam Negeri Tabel 12 Penyusunan Penjelasan Visi 50
14
Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 52 Inspektorat Daerah Tabel14 Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT 54
15
Tabel15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
16
Tabel 16 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan 57 Sasaran RPJMD
55
Page 6
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan
secara ringkas
pengertian
Renstra OPD, fungsi
Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD. Perencanaan
pembangunan
daerah
adalah
suatu
proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu waktu tertentu. Cakupan
perencanaan
pembangunan
nasional
harus
memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk
jagka
Menengah
waktu
untuk
20
jangka
tahun, waktu
Rencana 5
tahun,
Pembangunan dan
Jangka
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaa Pelaksanaan n Peraturan Pemerinta Pemerintah h Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara T atacara Penyusunan, Pengend Pengendalian, alian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Daerah,
Renstra
OPD Page 7
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan kebijakan,, program dan
indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra OPD adalah sebagai pedoman dalam pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra,
penyusunan
rancangan
akhir
Renstra
dan
penetapan
Renstra. Pada
dasarnya,
Renstra
OPD
harus
dapat
menjawab
3
pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks
ini
sangat
penting
bagi
Renstra
OPD
untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 20162021.
Hubungan
antara
Renstra
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Boyolali Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 8
Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Propinsi
Jawa
Tengah (Berita (Berita Negara R Republik epublik Ind Indonesia onesia Tahun 1950 Nomor 42) 42);; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Ind Indonesia onesia Nomor 42 4286); 86); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Ind Indonesia onesia Nomor 443 4438); 8); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
Tahun
2005 – 2025 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Ind Indonesia onesia Nomor 47 4700); 00);
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 9
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Ind Indonesia onesia Nomor 47 4725); 25); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Pemerintahan
Daerah
Nomor (Lembaran
23
Tahun
Negara
2014
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraa Penyelenggaraan n
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata Cara Penyusun Penyusunan, an, Pengend Pengendalian alian dan Evaluasi Pelaksanaa Pelaksanaan n
Page 10
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusun Penyusunan, an, Pengendal Pengendalian, ian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana
Provinsi
Jawa
Pembangunan
Tengah
Tahun
Jangka
2013-2018
Menengah
Daerah
(Lembaran
Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Boyolali
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
Page 11
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor / tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016Tentang
Pembentukan
Dan
Susunan
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Boyolali Tahun 2019 Nomor /1 ) 22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Kabupaten
Boyolali
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tenang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah K Kabupaten abupaten Boy Boyolali olali Nomor 225);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah : a. Sebagai
pedoman
penyusunan
kebijakan
Inspektorat
Daerah
Kabupaten Boyolali; b. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja OPD; c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi; d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima; Tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah:
Page 12
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan; 2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja; 3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku; 4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan; 5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan; 6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA OPD
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
AB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakan Belakang g
1.2
Landasa Landasan n Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistema Sistematika tika Penulisan
BAB II
BAB III
GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
2.2
Sumber Daya OPD
2.3
Kinerja Pelayanan OPD
2.4
Tantanga Tantangan n dan Pelayanan OPD
Peluang
Pengembanga Pengembangan n
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifi Identifikasi kasi Permasalaha Permasalahan n Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 13
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
3.2
Telaaha Telaahan n
Visi,
Misi,
dan
Program
Kepala
3.3
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K K/L /L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 BAB IV
Penent Penentuan uan Isu-isu Strate Strategis gis
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V V
4.1
Visi dan Misi OPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
4.3
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SAS SASARAN, ARAN, DAN PENDA PENDANAAN NAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
Page 14
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB II II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 2.1. Tugas, Fungsi, Fungsi, dan
Strukt Struktur ur Organisasi
Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali. Boyolali. a. Tugas Tugas Pokok Pokok Ins Inspektorat pektorat Daerah K Kabupaten abupaten Boyolal Boyolali. i. Sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atatas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali: - Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
Inspektorat
Daerah
dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat
Daerah
Inspektorat
Daerah
mempunyai
tugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan
pengawasan
internal
terhadap
kineija
dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati
dan/atau
Gubernur
sebagai
wakil
Pemerintah Pusat; d. penyusunan laporan basil pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 15
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
i. peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari: dari: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Inspektur Pembantu terdiri dari: a. Inspektur Pembantu I; b. Inspektur Pembantu II; c. Inspektur Inspektur Pembantu III; dan d. Inspektur Pembantu IV. IV. Uraian tugas Inspektur Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten
membantu
Bupati
Boyolali,
Inspektorat
membina
dan
Daerah
mengawasi
mempunyai
pelaksanaan
tugas Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun
perencanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
Page 16
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis; c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
oleh
Perangkat
Daerah
berdasarkan
kewenangan
dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta percepatan menuju good governance , clean government, government, dan pelayanan publik dengan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik; f. mengoordinasikan kegiatan penunjang pengawasan; g. memimpin dan mengoordinasikan layanan administrasi di bidang pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; h. mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengawasan; i. mengoordinasikan jabatan fungsional melalui rapat berkala atau pengarahan langsung agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan; j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenan kewenangan gan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal perbaikan kinerja;
yang
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
telah
ditetapkan
dalam
rangka
Page 17
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. merumuskan laporan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan n.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretaris
yang
mempunyai
tugas
memimpin
dan
mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang
inventaris,
kelembagaan,
administrasi
dan
pengelolaan
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
Page 18
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
b. menyusun
perencanaan
di
bidang
pengelolaan
surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang
inventaris,
kelembagaan,
administrasi
dan
pengelolaan
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada Inspektorat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun
dokumen
perencanaan
yang
sesuai
dengan
rencana
pembangunan pembangun an Daerah; c. mengoordinasikan
pelaksanaan
pengelolaan
surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang
inventaris,
kelembagaan,
administrasi
dan
pengelolaan
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan
pada
Inspektorat
berdasarkan
kewenangan
dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. menyelia
penyelenggaraan
pengelolaan
surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
terwujud
tertib
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat secara optimal; f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat; g. menyelia
meliputi
penyelenggaraan penyiapan
bahan
pengelolaan rencana
administrasi
pendapatan
dan
keuangan belanja,
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
terwujud tertib administrasi keuangan;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 19
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
h. menyelia menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang
inventaris
pada
Inspektorat
meliputi
penyiapan
bahan
rencana
kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan i. perundang-undangan
agar
terwujud
tertib
administrasi
barang
inventaris; j. menyelia
penyelenggaraan
penyusunan
rencana,
program,
dan
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan dan penetapan target kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
berdasarkan
data
yang
dapat
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi k. perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas
kinerja yang baik; l. menyelia penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan
dengan pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik; m. melaksanakan rekruitmen, pelatihan dan pengembangan kerjasama
“agen perubahan Perangkat Daerah” Admin Reformasi Reformasi Birokrasi dan Integritas; n. melaksanakan fasilitasi pendidikan anti korupsi; o. melaksanakan pendidikan anti korupsi; p. memberikan
penilaian
dan
reward
Laporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara Penyelen ggara Negara, Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Sistem Harta Kekayaan Boyolali (SIHARKABOY), Pelaporan gratifikasi dan Integritas Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara; q. melakukan paparan/pameran pelaksanaan Reformasi Birokrasi; r. melaksanakan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda); s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija; t. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan
agar
arah
kebijakan
penyelenggaraan
tugas
bidang
Page 20
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan
analisa
sebagai
informasi
dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas; v. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
Subbagian penyiapan
Perencanaan
koordinasi
dan
mempunyai
penyusunan
tugas
perencanaan
melaksanakan program
dan
kegiatan. a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan pembangun an Daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan
dan berhasil optimal;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 21
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya; f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya; g. penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik; h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun laporan di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendukung kinerja organisasi.
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 22
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Subbagian Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan. a. menyusun kebijakan teknis di bidang analisis, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang analisis, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada Inspektorat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan sas sasaran aran dan tujuan yang telah ditetapkan ditetapkan;; c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada Inspektorat Daerah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang analisis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 23
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
h. menyusun laporan di bidang analisis, evaluasi dan pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara, penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Uraian tugas Kepala Subbagian Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut: a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administrasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan
administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi keuangan pada Inspektorat Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan pembangun an Daerah; c. mengoordinasikan kerumahtanggaan,
pelaksanaan hubungan
pengelolaan surat-menyurat, masyarakat, keprotokolan,
Page 24
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
kearsipan,
barang
inventaris,
kelembagaan,
administrasi,
pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pada Inspektorat Daerah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan suratmenyurat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan suratmenyurat; f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kerumatanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara optimal; g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud keterbukaan informasi publik; h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan tugas Inspektorat secara optimal; i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas; j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
Page 25
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas; l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; m. menghimpun dan mengoordinasikan keuangan dan akuntansi;
pengelolaan
administrasi
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya; o. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung; p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung; q. menyusun keuangan;
laporan
perhitungan
dan
pertanggungjawaban
r. mengurus gaji dan tunjangan pegawai; s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; t. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaah agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan pelaksanaan tug tugas; as; v. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
Page 26
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur membina,
mengawasi
dan
memberikan
layanan
konsultasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu an oleh Perangkat Daerah. Inspektur
Pembantu
yang
mempunyai
tugas
memimpin
dan
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektur Pembantu terdiri dari; a. Inspektur Pembantu I; b. Inspektur Pembantu II; c. Inspektur Pembantu III; dan d. Inspektur Pembantu IV.
Uraian tugas Inspektur Pembantu I sebagai berikut: a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan
dan
layanan
konsultasi
perundangundangan
sesuai
dan
ketentuan
pertimbangan
peraturan
teknis
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan
layanan konsultasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah
dan
berdasarkan
data
rencana
perencanaan
pembangunan yang
dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai sesuai dengan re rencana ncana strate strategis; gis; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan,
pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
Page 27
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan
kepada
bawahan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya
agar
pelaksanaan tugas beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. memimpin
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan di bidang administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah; f.
melaksanakan
pengawasan
dalam
rangka
penguatan
akuntabilitas kineija dan keuangan serta kegiatan pengawasan lainnya; g. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean goverment, dan pelayanan publik; h. melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan; i.
melaksanakan layanan administrasi di bidang pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
j.
melaksanakan berdasarkan
koordinasi ketentuan
dengan
serta
unit
keterkaitan
keija
terkait,
fungsi,
sebagai
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan; k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; l.
melaksanakan reviu, pemeriksaan kineija perangkat daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan investigatif, proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/
m. tuntutan ganti rugi serta perhitungan kerugian keuangan
negara. n. melaksanakan jejaring pengawasan dengan Badan Layanan
Umum Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Stakeholder, o. melaksanakan
pendampingan
optimasi
pendapatan
daerah
dengan pemantauan belanja per jenis, sumber anggaran dan Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 28
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
p. melaksanakan Survey Penilaian Integritas bersama Biro Pusat
Statistik; q. melaksanakan pendidikan anti korupsi; r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija
di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; s. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan
agar
arah
kebijakan
penyelenggaraan
tugas
pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; t.
menyusun laporan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan data dan analisa sebagai
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; u. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan v. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diberikan
oleh
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
Inspektur Pembantu II sebagai berikut; a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan
layanan
konsultasi
perundangundangan
dan
sesuai
ketentuan
pertimbangan
peraturan
teknis
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah
dan
data
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
perencanaan
yang
dapat
Page 29
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan
yang sesuai sesuai dengan re rencana ncana strate strategis; gis; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasark berdasarkan an kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada
bawahan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya
agar
pelaksanaan tugas beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. memimpin
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan di bidang administrasi belanja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; f. melaksanakan
pengawasan
dalam
rangka
penguatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kegiatan pengawasan lainnya; g. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik; h. melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan; i. melaksanakan layanan administrasi di bidang pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; j. melaksanakan berdasarkan
koordinasi ketentuan
dengan
serta
unit
keterkaitan
keija
terkait,
fungsi,
sebagai
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan; k. melaksanakan reviu, pemeriksaan kinerja perangkat daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan investigatif, proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ l. tuntutan ganti rugi serta perhitungan kerugian keuangan negara; m. melaksanakan pendampingan efisiensi belanja daerah, dengan pemantauan
belanja
per
jenis,
sumber
anggaran,
dan
Organisasi Perangkat Daerah (E-Laporan/ E-Monev) ;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 30
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
n. melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah, dengan pemantauan Bantuan Operasional Sekolah; o. melaksanakan
penanganan
laporan
gratifikasi
dan
Unit
Pengendali Gratifikasi; p. melaksanakan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia; q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; r. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan
agar
arah
kebijakan
penyelenggaraan
tugas
pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; s. menyusun laporan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan data dan analisa sebagai infomiasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; t. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan u. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diberikan
oleh
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
Inspektur Pembantu III sebagai berikut: a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan
layanan
konsultasi
perundangundangan
dan
sesuai
ketentuan
pertimbangan
peraturan
teknis
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan
rencana
pembangunan
Page 31
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Daerah
dan
data
perencanaan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan agar c. tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis; d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal; e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada
bawahan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya
agar
pelaksanaan tugas beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; f. memimpin
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan di bidang administrasi pembiayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; g. melaksanakan
pengawasan
dalam
rangka
penguatan
akuntabilitas kineija dan keuangan serta kegiatan pengawasan lainnya; h. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik; i. melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan; j. melaksanakan layanan administrasi di bidang pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; k. melaksanakan berdasarkan
koordinasi ketentuan
dengan
serta
unit
keterkaitan
keija
terkait,
fungsi,
sebagai
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan; l. melaksanakan reviu, pemeriksaan kineija perangkat daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan
investigatif, proses
penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan/
tuntutan ganti rugi serta perhitungan kerugian keuangan negara;
Page 32
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
m. melaksanakan
pengembangan
layanan
konsultasi
auditor
(auditor pendampin pendamping,auditor g,auditor menjawab menjawab); ); n. melaksanakan pendampingan efektifitas pembiayaan daerah, dan penguatan peran komite audit Badan Usaha Milik Daerah dan audit committee charter; o. melaksanakan
aksi
pencegahan
korupsi/strategi
nasional
pencegahan korupsi; p. melaksanakan verivikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi/ strategi nasional pencegahan korupsi; q. melaksanakan verivikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi/ Monitoring Center
for
Prevention
Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah); r. melaksanakan lomba penilaian integritas; s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; t. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; u. menyusun laporan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; v. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan w. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diberikan
oleh
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kineija organisasi.
Page 33
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Inspektur Pembantu IV adalah sebagai berikut: a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi perundangundangan dan
sesuai ketentuan peraturan pertimbangan teknis agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah
dan
berdasarkan
data
rencana
perencanaan
pembangunan yang
dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai sesuai dengan re rencana ncana strateg strategis; is; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal; d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada
bawahan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya
agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; e. memimpin
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
f. melaksanakan
pengawasan
dalam
rangka
penguatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kegiatan pengawasan lainnya; g. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik; h. melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan; i. melaksanakan layanan administrasi di bidang pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
Page 34
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
j. melaksanakan berdasarkan
koordinasi ketentuan
dengan
serta
unit
keterkaitan
kerja
terkait,
fungsi,
sebagai
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan; k. melaksanakan reviu, pemeriksaan kinerja perangkat daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan investigatif, proses
penyelesaian
tuntutan
perbendaharaan/
tuntutan ganti rugi serta perhitungan kerugian keuangan negara; l. melaksanakan
rekruitmen,
pelatihan
dan
pengembangan
keijasama "agen perubahan desa”; desa”; m. melaksanakan
pendampingan
pengelolaan
keuangan
desa,
dengan pemantauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Sistem Informasi Keuangan Desa, Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa dan Sistem Pengelolaan Aset Desa; n. melaksanakan koordinasi teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum/penanganan laporan pengaduan masyarakat; o. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar; p. memimpin
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
layanan
konsultasi
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; r. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan
agar
arah
kebijakan
penyelenggaraan
tugas
pengawasan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
Page 35
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
s. menyusun laporan di bidang pembinaan, pengawasan dan layanan konsultasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; t. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija;dan u. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diberikan
oleh
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kineija organisasi. (1)
Kelompok
Jabatan
Fungsional
pada
lingkungan
Inspektorat
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu dan dalam melaksanak melaksanakan an
tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ditunjuk oleh Ins Inspektur. pektur. (3)
Kelompok
Jabatan
Fungsional
terdiri
dari
sejumlah
tenaga
fungsional yang terbagi dalam Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yaitu a. Auditor; dan b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(4) Uraian tugas Auditor adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan berdasarkan
surat
penugasan
dari
pimpinan
instansi
pengawasan masing-masing; b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik
pembukuan
negara, dan
di
tata
tempat
usaha
pelaksanaan
keuangan
kegiatan,
negara,
serta
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,
Page 36
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan; c. menetapkan
jenis
dokumen,
data,
serta
informasi
yang
diperlukan dalam penugasan pengawasan; d. memeriksa
secara
fisik
setiap
aset
yang
berada
dalam
pengurusan pejabat instansi yang diawasi; e. menggunakan
tenaga
ahli
di
luar
tenaga
Auditor,
jika
diperlukan; f. melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan
yang
memadai,
atas
efisiensi
dan
efektifitas
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit
yang diawasi; diawasi; dan g. melaksanakan
tugas
dan
kewenangannya
sesuai
dengan
standar pengawasan dan kode etik Auditor. (5)
Uraian
tugas
pokok
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah, adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan
keuangan,
yang
meliputi
pengawasan
atas
pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah
berdasarkan
surat
penugasan
secara
tertulis
dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Page 37
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali
INSPEKTUR
SEKRETARIS
SUBBAG.
SUBBAG.
SUBBAG.
ANALISIS DAN DAN EVALUASI EVALUASI
PERENCANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU
I
II
III
IV
KELOMPOK FUNGSIONAL
JABATAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
KELOMPOK
ADM. UMUM DAN DAN KEU KEUANGAN ANGAN
JABATAN
FUNGSIONAL
FUNGSIONAL
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali 1. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 47 orang yang dengan dengan rincian sebagai be berikut: rikut: Tabel : 1 Jenis Kelamin Kelamin Jumlah Pegawai Pegawai Berdasark Berdasarkan an Jenis Ke Kelamin lamin NO
JENIS KELAMIN
JUMLAH
1
Pria
25 orang
2
Wanita
22 orang
Jumlah
47 orang
Page 38
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel: Tabe l: 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon No. Jabatan
Eselon Jumlah Ket
1.
Inspektur Kab. Boyolali
2.
Sekretaris
1
II
1
Inspektorat III a
Daerah 4.
Irban Wilayah
III a
4
5.
Kasubbag
IV a
3
6.
Staf Fungsional Umum
Jabatan tan 7. Jaba Jumlah
12
Fung Fungsiona sionall
26 47
Tabel : 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan No.
Pangkat/Golongan
Jumlah
1.
Golongan IV
9
2.
Golongan III
34
3.
Golongan II Golongan I
4
JUMLAH
Ket
47
Tabel : 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No
Pendidika Pendidikan n
Jumlah
1.
Pasca Sarjana (S-2)
12
2.
Sarjana (S-1)
24
3.
Diploma (D-3)
1
4.
Sekolah Menengah Atas (SMA)
10
JUMLAH
Ket
47
Page 39
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
2. Sarana dan Prasarana Jenis
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
menunjang/mendukung menunjang/menduku ng pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam
Inspektora Inspektoratt
Daerah Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan
dengan
rincian sebagai berikut : Tabel : 5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali s.d Bulan Januari Tahun 2020
No
Uraian Sarpras
Jumlah
Satuan
-
-
10
buah
7
buah
3
Buah
-
-
556
Buah
25
Buah
-
-
Peralatan dan Mesin 1.
Alat-alat besar
2.
Alat-alat angkutan angkutan - -
3. 4. 5. 6.
Roda 2 (dua) Roda 4 (empat)
Alat-alat bengkel dan alat ukur Alat-alat pertanian/peternakan Alat-alat kantor dan rumah tangga
7.
Alat-alat studio komunikasi komunikasi Alat-alat kedokteran
dan
8.
Alat-alat laboratorium
-
-
9.
Alat-alat keamanan keamanan
2
Buah
10.
Alat-alat besar
-
-
1 1
Buah Buah
Gedung dan Bangunan 1. 2.
Gedung Kantor Bangunan Garasi
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 40
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ indikator kinerja pelayanan OPD adalah sebagai berikut : Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 20102015 yang lalu telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarka berdasarkan n hasil evaluasi maka capaian hasil dari
sasaran
tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. 1. Tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan. keuangan. ➢
Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemeriksaan
Pemerintahan berkewajiban
Daerah, untuk
setiap
obyek
menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan. ➢
Hal tersebut dimaksudkan bahwa LHP mengandung nilai dokumentasi yang sangat penting karena didalamnya memuat informasi-informasi tentang suatu obyek yang diperiksa pada saat tertentu yang dapat dijadikan bahan masukan guna menentukan
kebijakan
baru
penyelenggaraan
tugas
berikutnya. ➢
LHP juga merupakan bahan yang dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi
atas
hasil
pemeriksaan.
Dalam
rangka
meningkatkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali menetapkan program optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan APF.
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 41
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
➢
Implementasi dari program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain : 1) Monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF; 2) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam rangka meningkatkan prosentase tindak lanjut. 3)
Mengingat
tingkat
kesulitan
tindak
lanjut
atas
saran/rekomendasi sangat variatif, maka pada awal tahun 2010-2015 ditetapkan target capaian sasaran penyelesaian tindak lanjut meliputi penyelesaian tindak lanjut dalam satuan kejadian. Capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian TLHP APF di Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2011-2015 sebagaimana tabel-tabel berikut: TABEL 6 6 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 20112015 NO
TAHUN
TEMUAN
REKOMEN DASI
PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT SELESAI
%
DP
%
BELUM
%
1
2011
951
951
951
100
0
0
0
0
2
2012
900
900
900
100
0
0
0
0
3
2013
801
801
801
100
0
0
0
0
4
2014
934
1730
1.563
90,35
30
1,73
137
7,92
5
2015
1.100
2.218
1.608
72,5
83
3,74
535
24,12
4.686
6.600
5.823
88%
113
2%
672
10%
JUMLAH
2. Prosentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas berperan dalam mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen pemerintah daerah yang baik, yaitu untuk mewujudkan aparatur pemerint pemerintah ah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
Page 42
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Dalam hal mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN, idealnya terdapat 2 (dua) unsur yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pada posisi ini, kedudukan dan peran Inspektorat Daerah cenderung pada upaya pencegahan sebagai early warning system (peringatan dini). Sedangkan upaya penindakan ada pada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Esensi dari pemeriksaan (audit) adalah melakukan pengujian atas tingkat ekonomis, efektivitas, efisiensi, manfaat dan ketaatan dari pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada entitas. Output dari kegiatan pemeriksaan (audit) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Out Outcome come da dari ri LHP
adalah auditan/ e evaluatan valuatan
dapat mengetahui informasi tentang titik prestasi secara umum dan kelemahan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam LHP. Dengan informasi tersebut, auditan/evaluatan dapat senantiasa mempertahankan keadaan, meningkatkan prestasi yang telah diraih dan memperbaiki kondisi yang belum sesuai dengan kriteria melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/evaluasi. Pada Tahun 2011 S/D 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali melakukan
kegiatan
pemeriksaan
dengan
target
dan
sebagaimana sebagaiman a tabel berikut: TABEL 7 7
No
Target dan Realisasi Penerbitan LHP LHP TAHUN Target LHP Realisasi PEMERIKSAAN
Capaian (%)
1
2011
80
80
100
2 3
2012 2013
100 100
100 100
100 100
capaian
4
2014
110
110
100
5
2015
120
120
100
Page 43
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
3. Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. Penanganan
pengaduan
merupakan
bentuk
pelayanan
kepada
masyarakat mengenai keluhan – keluhan keluhan atapun pengaduan tentang penyelewengan oleh ASN yang dilakukan dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dengan banyaknya aduan dari masyarakat hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja selama 5 tahun, selain hal tersebut dalam kegiatan ini juga mengakomodir perintah/disposisi pimpinan yang
menginst menginstruksikan ruksikan
kepada
Inspetorat
untuk
mengadakan
pemeriksaan khusus dikarenakan terdapat hal-hal yang dirasakan perlunya adanya klarifikasi/evaluasi/pemeriksaan. Perkembangan pemeriksaan kasus/khusus selama tahun 2011 s/d 2015 TABEL 8 8 Target dan Realisasi Penerbitan LHP Kasus/Khusus Kasus/Khusus TAHUN Capaian No Target LHP Realisasi PEMERIKSAAN (%) 1
2011
32
68
213
2 3
2012 2013
40 40
51 81
128 203
4
2014
80
95
158
5
2015
40
63
119
PKPT. 4. Tersusunnya RKA dan PKPT. Pada kegiatan ini adalah pendukung dariaktifitas pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, karena penyusunan RKA
Murni
dan
RKA
Perubahan
dan
penyusunan
Program
Kerja
Pemeriksaan Tahunan merupakan langkah awal dari Pengawasan di Inspektorat Daerah dengan penyusunan RKA untuk mendukung Pengawasan dari sisi anggaran sedangkan PKPT merupakan rincian dari jadwal pemeriksaan selama satu tahun. Dilihat dari kinerja pada kegiatan dapat tercapai 100 % selama 5 tahun dikarenakan kegiatan
Page 44
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
tersebut merupaan kegiatan pokok yang harus dicapai sebelum untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. 5. Terselenggaranya Gelar pengawasan Daerah. Rapat gelar pengawasan Deerah merupakan kegiatan yang digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasikan dan evaluasi antara auditan dengan pemeriksa
untuk memaparkan perkembangan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaa pemeriksaan. n. Dilihat dari kinerja pada kegiatan dapat tercapai 100 % selama 5 tahun. 6. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan APF Pada kegiatan ini merupakan interaksi antara pemeriksa dengan para
pemangku
kebijakan
yang
akan
menggunakan
hasil
pemeriksaan untuk mengambil kebijakan yang akan datang atau tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga antara hasil pemeriksaan dengan tindak lanjut perbaikan akan singkron dan apabila dirasa masih ada hal – hal – hal hal yang sangat penting maka diadakan rapat antara auditan dengan para pemangku kebijakan sehingga akan ditemukan titik temu untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 7. Tercapainya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali secara
makro yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan quisener yang tercantum dalam Aplikasi. Aplikasi tersebut disusun oleh Kemenpan RB telah melaksanakan kegiatan ini pada tahun 2013 sampai dengan saat ini. 8. Persentase
pelaksanaan
evaluasi
kinerja
dan
reviu
laporan
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keguanan Pemerintah Daerah sebelum diadan audit oleh BPK RI sehingga merupakan worning kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperbaiki Laporan Keuangannya.
Page 45
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Kegiatan ini dapat dilaksanakan semuanya selama 5 tahun sehingga dapat tercapai 100%. Dengan jumlah sampel yang berfariatif sesuai dengan kebutuhan dapat meningkat setiap tahunnya sehingga dapat terjangkau semua. 9. Terlaksananya Pelatihan di kantor Sendiri dan Penilaian Angka Kredit. Karena terbatasnya anggaran diklat maka guna meningkatkan pengetahuan bagi APIP antara lain dikumpulkan dengan melakukan PKS.
Sebagai
nara
sumber
adalah
APIP
yang
telah
selesai
melaksanakan diklat sehingga walaupaun tidak dapat mengikuti diklat dapat mengetahui perkembangan dari ilmu yang didapat dari diklat dan mendiskusikan
segala kendala dalam pemeriksaan dan
pertukar pikiran mengenai pemeriksaan serta exspose terhadap suatu permasalahan pemeriksaan pemeriksaan.. Di samping itu kegiatan PKS dapat menambah angka kredit yang digunakan untuk menunjang karier dan kenaikan pangkat dari auditor yang merupakan pejabat fungsional. 10. Persentase OPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP.
Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan tiap tahunnya yang pelaksanaannya bersama BPKP sebagai Instansi Pembina SPIP dan pelaksanaan Sosialisasi juga dilaksanakan setiap ada rapat dan pertemuan kita juga harus mengembangkan SPIP untuk mencegah penyelewengan. Sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat tercapai 100% selama 5 tahun. 11. Persentase OPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment). Diagnona assessment suatu kegiatan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan yang dialami oleh Perangkat Daerah sehingga dengan mengetahui kelemahan tersebut dapat mengatasinya . Hal ini dapat tercapai dengan cara melakukan penyusunan RTP pada setiap Perangkat Daerah.
Page 46
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
12. Persentase OPD yang suda sudah h membangun infrastruktur SPIP. Pembangunan infrastruktur SPIP merupakan tindak lanjut dati penyusunan kelemahan
diaknosa dan
asisment
dapat
dicari
sehingga
setelah
penyelesaiannya
diketahui
maka
dibangun
infrastruktur atau perangkat dapat aturan SOP ataupun yang lainnya
yang
dapat
mencegah
atau
mengeliminir
terjadinya
penyelewengan atau kelemahan tersebut. 13. Persentase OPD yang sudah men menginternalisasikan ginternalisasikan SPIP Menginternalisasikan
merupakan
pokok
dari
Pelaksanaan
SPIP
sebab walaupun perangkat aturan SOP atau yang lain teah dibuat namun kalau tidak dilaksanakan maka tidak ada artinya sehingga internalisasi
yang
baik
akan
membawa
dampak
yang
sangat
signifikan terhadap keberhasilan SPIP itu sendiri. Untuk mendukung keberhasilan pada kegiatan tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai Program dan kegiatan
untuk
tahun
2011 – 2015,
yang
telah
ditetapkan
Inspektorat Daerah dalam Rencana Strategik. Dengan mendayagunakan sumber daya manusia
dan
sarana
prasarana yang ada untuk mencapai suatu kinerja yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011 – 2015 pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun 2011 – 2011 – 2015. 2015. Sebagaimana Lampiran 1 dan 2. 2.4. Tantangan
dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Boyolali. Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan
kinerja
pelayanan
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal
ini
diperlukan
guna
mempertajam
kebijakan
pelayanan
Inspektorat Daerah untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Page 47
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan 1.
Tantangan Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja
Pelayanan Inspektor Inspektorat at Daerah dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat
tercapai. Hal ini
diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat Daerah
untuk mendukung pencapaian target dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:
a. Terbatasny Terbatasnya a jumlah
Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP). b. Terbatasnya
anggaran
untuk
mendukun mendukung g
pelaksanaan pelaksanaan
pengawasan. c. Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal. d. Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi. e. Terbatasny Terbatasnya a sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
2.
Peluang Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dalam 5 tahun ke depan, yaitu: a. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran
Page 48
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. b. Komitmen
Pemerintah
Daerah
terhadap
Tata
Kelola
Pemerintahan yang baik. Perkembangan pemerintahan
paradigma dari
tata
kelola
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
tidak
transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh
pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat Daerah. c. Sumber Daya Manusia yang berintegritas. Inspektorat
Daerah
telah
memiliki
aparat
yang
telah
menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.
Page 49
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
Dan
Fungsi
Pelayanan OPD Analisis
isu-isu
strategis
merupakan
bagian
penting
dalam
menentukan proses program
dan
pengawasan untuk mengawal pelaksanaan
kegiatan
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungj dipertanggungjawabkan. awabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau
hal
yang
dampaknya
harus
diperhatikan
signifikan
bagi
dalam
OPD
pengawasan
dimasa
karena
datang.
Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau
sebaliknya,
menghilangkan
peluang
dalam
hal
tidak
dimanfaatkan,
untuk
meningkatkan
layanan
akan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali merupakan unsur Pengawasan, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
dan
tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali adalah berikut: Tabel 9 Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat Daerah No.
Tupoksi
Isu Strategis/Permasalahan
1.
Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi
Kurangnya
pelaksanaan Pemerintahan kewenangan
Urusan yang menjadi Daerah dan
komitmen
OPD
dalam
melakukan pengendalian Internal. Kurang
sinkronnya
perencanaan daerah
antar
dokumen
dan kebijakan
yang
Page 50
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
tugas pembantuan Perangkat Daerah.
oleh
lebih tinggi. Pengelolaan keuangan desa kurang efektif, efisien,
transparan,
disiplin
dan
akuntabel.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 20162021 Kabupaten Boyolali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun
2016-2021
menetapkan
visi
yang
merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan yaitu "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu : a. Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi. b. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan. c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera. d. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing. e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan g. Boyolali lebih maju dan berteknologi.
Inspektorat
Daerah
mempunyai
tugas
membantu
Bupati
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan
pengawasan
internal
terhadap
kinerja
dan
keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 51
c. pelaksanaan
pengawasan
untuk
tujuan
tertentu
atas
penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung : Misi ke 3 (tiga) , yaitu Boyolali bersih, berintegri berintegritas, tas, sejahtera. Komitmen Bupati Boyolali dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat
sekaligus
tantangan
bagi
Inspektorat
Daerah
untuk
mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Boyolali. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Presiden
dan
Nomor
Pemberantasan 17
Tahun
2011
Korupsi tentang
Tahun Aksi
2011,
Instruksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegah Pencegahan an dan Pemberanta Pemberantasan san Korupsi Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Sejalan dengan tujuan Bupati Boyolali pada RPJMD 2016-2021, yaitu Mewujudkan tata kelola pemetin pemetintahan tahan yang berinteg berintegritas, ritas, anti KKN, responsive dan akuntabel, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Boyolali 2016-2021. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 52
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
mewujudkan
target
capaian
program
prioritas
utama.
Dalam
perjalanan pelaksanan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Inspektorat Daerah sebagaimana diuraikan tabel berikut ini Tabel 10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Misi dan Faktor Program Permasalahan No KDH dan Wakil Pelayanan OPD Penghambat Pendorong KDH terpilih (1) 1
(2) Misi 3 Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.
(3) Dalam memberikan pelayananan kepada masyarakat aduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali terdapat
(4) Kecepatan pelayanan untuk menindak lanjuti laporan.
(5) Komitmen dari pimpinan yang kuat
beberapa kurang aduan yang jelas permasalahan dan identitas pelapornya. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tengah. Telaahan terhadap Renstra Kementrian Dalam
Negeri dan
Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali
dengan
Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urusan
yang menjadi menjadi kewen kewenangan angan serta ttugas ugas dan fung fungsinya sinya masin masing-masing g-masing.. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:
Page 53
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
a. Sasaran pelaksanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD provinsi dan Renstra K/L; dan b. Capaian kinerja kinerja Inspekt Inspektorat orat Daerah Kabupate Kabupaten n Boyolali sama dari sasaran Renstra OPD provinsi atau Renstra K/L. Tabel 11 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri No
Indikator Kinerja
Sasaran Renstra OPD Kabupaten Boyolali
Sasaran pada Renstra OPD Provinsi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
1.
Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan embangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
1 1.
a
Menurunnya Terwujudnya temuan/rekomend tata kelola asi hasil pemerintahan pemeriksaan LKPD yang bebas oleh BPK RI RI KKN dan akuntabel Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Pengecualian
Sasaran pada Renstra K/L
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
Terciptanya kinerja OPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif
7.
Terciptanya kinerja OPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif
8.
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan
Terwujudnya Pengendalian Pemerintah
Sistem Intern
kepentingan pembangunan nasional. 10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
Page 54
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
3.4.
Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek
administratif
dan/atau
aspek
fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan
rencana
mengidentifikasi
implikasi
terhadap
kebutuhan
struktur
dan
mengidentifikasi
tata
pola arah
ruang
wilayah
ditujukan
rencana struktur dan
pelayanan ruang
OPD.
pola ruang
Dibandingkan
eksisting
(geografis)
untuk
maka
pengembangan
dengan
OPD
dapat
pelayanan,
perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. b.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah
pembangunan
suatu
menjadi wilayah
dasar
dan
dan/atau
terintegrasi kebijakan,
dalam
rencana,
dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain; 1.
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2.
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3.
kinerja layanan/jasa ekosistem;
4.
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5.
tingkat
kerentanan
dan
kapasitas
adaptasi
terhadap
perubahan iklim; dan
Page 55
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
6.
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Berdasarkan Berdasark an Hasil
KLHS RPJMD yang sudah diintegrasikan
kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 terdapat
5
program
yang
memberikan
dampak
negatif
terhadap pengembangan lingkungan. 1)
Program pembangunan jalan dan jembatan (pembangunan jalan dan jematan jematan baru, dan pemeliharaan pemeliharaan))
2)
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
3)
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4)
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
5)
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Inspektorat Daerah
tidak memiliki program yang menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana disebut pada dokumen KLHS. lingkungan pengelolaan organiasai
Akan tetapi sebagai respon atas berbagai isu
hidup,
maka
Inspektorat
lingkungan
Inspektorat
meminimalkan
pengaruh
Daerah Daerah
negatif
perlu
melakukan
untuk
membantu
kegiatan
operasional
mereka terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara, atau tanah. 3.5.
Penentuan Isu-isu
Strategis
Dalam
penentuan
Kabupaten Boyolali analisis
(SWOT)
isu-isu
strategis
Renstra
Inspektorat
Daerah
menggunakan konsep dan prinsip manajemen
yang
meliputi
kekuatan (Strenghts) , kelemahan
(Weaknesses) , peluang (Oportunities) serta serta tantangan (Threats). (Threats). Hal-hal Hal-hal yang harus diperhatikan diperhatikan dalam analisi analisis s SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabk menyebabkan an visi, misi, target pada periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016-2021. Belum tercapainya target pada periode 2010-2015 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 56
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
1. Masih rendahnya pemahaman dan capaian SPIP di Kabupaten Boyolali. 2. Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang perlu diperkuat Berdasarkan uraian tersebut di at atas, as, maka isu-isu
strategis yang
diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 2016-2021 adalah sebagai beri berikut kut : 1. Peningkatan capaian level maturitas SPIP. 2. Peningkatan capaian level Kapabilitas APIP.
Page 57
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bupati Boyolali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun
2016-2021
menetapkan
visi
yang
merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan yaitu "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu : a. Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi. b. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan. c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera. d. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing. e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional
f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan g. Boyolali lebih maju dan berteknologi.
Inspektorat Daerah Kabupatan Boyolali mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan. b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian
tugas
pengawasan. d. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan fungsional. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :
Page 58
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Misi ke 3 (tiga) , yaitu Boyolali bersih, berintegri berintegritas, tas, sejahtera. Komitmen Bupati Boyolali dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat
sekaligus
tantangan
bagi
Inspektorat
Daerah
untuk
mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Boyolali. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Presiden
dan
Nomor
Pemberantasan 17
Tahun
2011
Korupsi tentang
Tahun Aksi
2011,
Instruksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegah Pencegahan an dan Pemberanta Pemberantasan san Korupsi Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Sejalan dengan tujuan Bupati Boyolali pada RPJMD 2016-2021, yaitu Mewujudkan tata kelola pemetin pemetintahan tahan yang berinteg berintegritas, ritas, anti KKN, responsive dan akuntabel, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Boyolali 2016-2021. 4.2. Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali
Tujuan adalah pernyataan-pernyat pernyataan-pernyataan aan tentang hal-h hal-hal al yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan
berpedoman
terhadap
visi
dan
misi
yang
telah
ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah
Page 59
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut : Tabel 13 Tujuan dan Sa Sasaran saran Jangka M Menengah enengah P Pelayanan elayanan In Inspektorat spektorat Daerah
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR KINERJA SASARAN
3
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE16
17
18
19
20
21
4
5
6
7
8
9
Terwujudnya tata kelola Meningkatkan pemerintahan yang bebas tata KKN dan akuntabel kelolapemerinta han dan pelayanan public yang berintegritas anti KKN, responsive dan akuntabel
Menurunnya temuan/rekomenda si hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI RI
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
30
29
28
27
26
25
-
67
72
78
82
86
4.3. Strategi dan Kebijakan OPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome ( outcome ) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Page 60
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukun mendukung g dan menciptak menciptakan an layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini : Tabel14 Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT Peluang : a. a. Adanya
Faktor Eksternal
mandat
penguatan
peran
Inspektorat Daerah b. b. Komitmen
Internal
b. b. Terbatasnya Pemerintah Tata
Pemerintahan
yang
yang
berjalan
belum dengan
optimal. Faktor Internal
Pengawas
jumlah
Aparat Pemerintah
(APIP).
terhadap
baik
Tantangan: a. a. Terbatasnya
mendukung
pelaksanaan
c. c. Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal. d. d. Kurang
sinkronnya perencanaan
antar daerah
dan kebijakan kebijakan yang lebih tinggi. e. e. Terbatasnya
yang berintegritas
untuk
pengawasan.
dokumen
c. c. Sumber Daya Manusia
anggaran
sarana
dan
prasarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kekuatan : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor yang tinggi Dukungan Inspektur dalam penguatan peran Inspektorat Daerah; Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan.
Alternatif Strategi : Meningkatkan kompetensi dengan diklat penjenjangan dan diklat teknis bekerjasama dengan BKD Kab Boyolali
Alternatif Strategi : Mengusulkan penambahan tenaga auditor dan menggunakan sumber daya secara efektif.
Meningkatkan teknologi TI di Inspektorat Daerah untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan public
Mengefektifkan penggunaan anggaran.
dalam
Mengusulkan penambahan sarana prasarana dan menggunakan sarana dan prasarana secara efektif.
Page 61
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Kelemahan: Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa
Mendampingi OPD mewujudkan SPIP yang bak.
Alternatif Strategi : Mengadakan Reviu dan Mendampingi
LKPD OPD
Pengecualian", Inspektorat Daerah perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.
dalam pelaksanaan Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021. Tabel 15 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan TUJUAN
SASARAN
1
STRATEGI 2
Terwujudnya tata kelola Meningkatkan pemerintahan yang bebas tata kelolapemerinta KKN dan akuntabel han dan pelayanan public yang berintegritas anti KKN, responsive dan akuntabel
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
KEBIJAKAN
3
4
Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh OPD Kabupaten Boyolali;
Menjadi mitra OPD Kabupaten Boyolali dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
Peningkatan sistem tata kerja
Meningkatkan keefektifan sistem
birokrasi transparan akuntabel;
yang dan
pengawasan di Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
Meningkatkan dan mendorong Perangkat Daerah untuk menyelesaikan tindak lanjut LHP
Meningkatkan monitoring tindak lanjut dan Rakorwas
Pengembangan
Meningkatkan
sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI;
Page 62
Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan;
Page 63
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KINERJA,
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun maupun impact yang yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel sebagaimana Lampiran II: ..................... Tabel ..................... Rencana Program, Pendanaan
Kegiatan,
Indikator
Kinerja,
Kelompok
Sasaran,
dan
Page 64
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah. Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator
kinerja
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Boyolali
yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 16 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
(1)
Kondisi Kinerja
Target Capaian Capaian Setiap Tahun
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
pada akhir periode RPJMD
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
31
30
29
28
27
26
25
25
2
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
-
-
67
72
78
82
86
86
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 65
reviu renstra renstra 2020 tahun 2016 2016 - 2021
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Page 66
LAMPIRAN I RENSTRA INSPEKTORAT INSPEKTORAT 2016-2021
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten NO
In Indi dik k ato atorr Kin Kiner erja ja s es es uai uai Tuga Tugas s da dan n Fungsi SKPD ***)
T ar ar g ge e t S PM PM
T ar ar ge ge t I K KK K
T ar ar ge ge t Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1.
2
Realisasi Capaian Tahun ke-
Ras io Capaian pada Tahun k e-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
70
75
80
90
100
75
80
85
90
98
11007%
107%
106%
100%
98%
a Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Reguler.
70
70
80
90
100
75
80
85
90
100
107%
114%
106%
100%
100%
b Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Kasus/Khusus.
70
80
80
90
100
75
80
85
90
100
107%
100%
106%
100%
100%
c Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APF Lain.
70
80
80
90
100
75
80
85
90
94
107%
100%
106%
100%
94%
19
21
22
24
26
19
22
22
24
26
1 00%
105%
100%
100%
100%
80
100
100
110
120
80
100
100
110
120
100%
100%
100%
100%
100%
70
75
80
85
90
70
96
120
89
142
1 00% 10
128%
150%
105%
158%
32
40
40
80
40
68
51
81
95
63
213%
128%
203%
119%
158%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
12
12
12
12
160
12
12
12
12
160
1 00% 10
100%
100%
100%
100%
1
1
1
1
100%
100%
Tindak Tindak la lanju njutt hasil peng pengawa awasan san,, evalua evaluasi si kinerja dan reviu laporan keuangan.
Pro Prosen sentas tasee pelaaksana ksanaan an pemer pemeriks iksaan aanreg regule ulerr terhadap seluruh obyek pemeriksaan - Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Reguler.
3
Target Renstra SKPD Tahun ke-
oyolali
Pro Prosen sentas tasee penang penangana anan n pengad pengaduan uan masyarakat atas pelayanan publik. - Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kasus/Khusus.
4
Ters Tersus usunn unnyy a RK RKA A dan dan P K KP PT
5
G eell aarr penga pengaw w aass an an D Daa era erah h
6
Jumlah Jumlah surat surat Bupati Bupati tentan tentang g hasi hasil Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan APF
7.
Tercap Tercapain ainya ya Penilai l aiaan n Mandirrii Pela Pelaksa ksanaa naan n Reformasi Birokrasi
8.
Jumlah Laporan Harta Kekayaan ASN
9.
Persentase Persentase pelaksana pelaksanaan an evalu uasi asi kinerja kinerja dan reviu laporan keuangan Satuan Kerja
900
50
60
65
70
900
75
50
60
65
70
75
100%
1 00%
100%
100%
100%
100%
a Laporan hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
b Laporan hasil reviu LAKIP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
1 00%
10.a
b.
Terla Terlaksana ksananya nya Pelat Pelatihan ihan di di kantor kantor Sendiri Sendiri
36
40
40
25
20
26
27
24
25
20
7 2%
68%
60%
100%
100%
Jumlah Jumlah pejab pejabat at fun fungsi gsiona onall auditor auditor telah a h dinillai ai angka kreditnya
100
26
24
24
24
100
26
24
24
24
1 00%
100%
100%
100%
100%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11. 11.
1
Per Persen sentas tasee SKPD yang yang telah telah menda mendapat pat sosialisasi tentang SPIP
2
3
4
5
6 30
7 40
8 50
9 80
10 100
30
40
50
80
100
1 00% 10
100%
100%
100%
100%
12. 12.
Per Persen sentas tasee SKPD yang yang sudah sudah me melak lakuka ukan n pemetaan (diagnostic assessment)
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
1 00%
100%
100%
100%
100%
13. 13.
Per Persen sentas tasee SKPD yang yang sudah sudah me memba mbangun ngun infrastruktur SPIP
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
100%
100%
100%
100%
14. 14.
Per Persen sentas tasee S SKPD KPD yan yang g ssuda udah h menginternalisasikan SPIP
0
0
10
20
30
0
0
10
25
30
100%
125%
100%
15. 15.
Jumlah Jumlah Lapora Laporan n Bulan Bulanan, an, Lapor Laporan an Keuanga Keuangan n yang akuntabel dan up to date
6
12
12
12
24
6
12
12
12
24
1 00%
100%
100%
100%
100%
16. 16.
Jumlah Jumlah ap apara aratt penga pengawas wasan an yan yang g mengikkuti uti bimbingan tehnik.
25
40
4
5
40
112
40
8
5
40
4 48%
100%
200%
100%
100%
LAMPIRAN II RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Ang gara n dan Realis asi Pen danaan Pelayan an Ins pekt orat Kabu pat en Bo yol ali Uraian ***) NO (1)
(2)
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
1 (2011)
2 (2012)
3(2013)
4 (2 01 01 4) 4)
5 (2 01 01 5) 5)
1 (2011)
2 (2012)
3(2013)
4 (2014)
5 (2015)
1
2
3
4
5
Anggaran
(3)
(4)
(5)
( 6) (6
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2.95 2.957. 7.37 373. 3.00 0000
3.07 3.074. 4.89 897. 7.00 0000
3.036.171.000
2. 2.978 978.65 .658. 8.667 667
2.952. 2.952.113 113.3 .349 49
3.211.068.359
3.604.469.425
Realisasi (19)
BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai pegawai
3. 3.24 247. 7.06 062. 2.00 0000
3. 3.85 856. 6.92 926. 6.00 0000 2. 2.741 741.22 .229.0 9.099 99
93%
97%
97%
99%
93%
179.910.600
172.648.065
1.726.000 100%
79%
80%
99%
37%
312.000
(278.800)
Belanja langsung P rro o gr gr am am 1
P el ela yyaa n naa n Penyediaan jasa surat menyurat
3.120.000
3.720.000
3.720.000
2. 2. 9956 56.. 5545 45
2.95 2.959. 9.02 0200
3.270.260
16.291.540
18.297.552
25.813.865
41.288.110
38.713.529
85%
82%
78%
85%
82%
4.484.398
4.484.398
3. 3.30 300. 0.00 0000
4. 4.68 680. 0.00 0000
3.120.000
2
Penyedia Penyediaan an jasa jasa komunika komunikasi, si, sumber daya air dan listrik
1 9. 9. 15 15 2. 2. 00 00 0
2 2. 2. 40 40 4. 4. 00 00 0
3 33..0 0044 ..00 0000
48 48.. 5540 40.. 0000 00
47 47.. 0009 09.. 0000 00
3
Penyedia Penyediaan an jasa jasa kebe kebersi rsihan h an kantor
7 .2 .20 00..00 0
8 .4 .4 0000 .0 .0 00 00
1 88..2 00 00 .0 00 00
32 32.. 7717 17.. 0000 00
35 35.. 4400 00.. 0000 00
7. 2200 00.. 0000 0 7.
8 ..44 0000 ..00 0000
1 8. 8. 20 20 0. 0. 00 00 0
32.417.000
34.455.000 100%
100%
100%
99%
97%
5.640.000
5.451.000
4
Pen Penye yedia diaan an jas jasaa perbai perbaikan k an peralatan kerja
1 9. 9. 20 20 0. 0. 00 00 0
1 6. 6. 20 20 0. 0. 00 00 0
1 33..2 0000 ..00 0000
27 27.. 6600 00.. 0000 00
30 30.. 0000 00.. 0000 00
19 19.. 1198 98.. 5500 00
10.22 10.224. 4.00 0000
13. 13. 196 196.. 000 000
25.697.500
15.455.000 100%
63%
100%
93%
52%
2.160.000
(748.700)
5
P eeny nyed edii aan aan alat a t t uull is k ant antor or
43. 43. 556 556.. 000 000
60. 60. 693 693.. 000 000
65 65.. 6693 93.. 0000 00
88 88.. 3358 58.. 5500 00
90 90.. 0000 00.. 0000 00
43 43.. 5550 50.. 5500 00
60.66 60.661. 1.50 5000
65. 65. 684 684.. 500 500
86.744.000
89.879.000 100%
100%
100%
98%
100%
9.288.800
9.265.700
6
P eeny nyed edii aan aan ba bara rang ng c et et aakk an an dan penggandaan
1 2. 2. 69 69 1. 1. 00 00 0
1 3. 3. 72 72 5. 5. 00 00 0
1 33..7 2255 ..00 0000
25 25.. 1145 45.. 0000 00
40 40.. 1145 45.. 0000 00
12.144.070
12.524.790
12960230
25.096.760
34.398.650
96%
91%
94%
100%
86%
5.490.800
4.450.916
7
Penyediaan komponen instaalasi lasi lis listri trikk/penera /penerangan ngan P eeny nyed edii aan aan pe pera rall at at an an da dann
1.545.000
1 ..7767.000
1.767.000
87 11.. 7755 0 87
1 ..00 0000 ..00 0000
1.525.500
1.495.175
1.463.500
420.000
757.500
99%
85%
83%
48%
76%
(109.000)
(153.600)
114.665.000
99%
91%
100%
99%
92%
22.100.000
20.259.000
8
124 124.0 .070. 70.000 000
13.370.000
83.005.000
13.970.000
138.458.400
6. 6.10 100. 0.00 0000
7. 7.32 320. 0.00 0000
3.115.980
5.237.000
4.927.500
5.169.000
5.712.000
79%
90%
85%
85%
78%
678.800
519.204
2. 2.20 200. 0.00 0000
2. 2.50 500. 0.00 0000
1.817.000
1.902.800
1.740.000
2.135.000
2.250.000
84%
81%
95%
97%
90%
68.000
86.600
139.8 .878. 78.400 400 1 44..0 0000 ..00 0000 139
1 3. 3. 57 57 0. 0. 00 00 0
9 1. 1. 27 27 0. 0. 00 00 0
Penyedia Penyediaan an peralata peralatann rum rumah ah tangga
3.926.000
5.819.000
5.819.000
10 P eeny nyed edii aan aan ba baha hann ba bacc aan aan da dann pe pera ratt ura urann pe peru rund ndan angg-
2.160.000
2.340.000
1.840.000
perlengkapankantor 9
11 P eeny nyed edii aan aan m aakk aana nann da dann minuman
1 7. 7. 94 94 0. 0. 00 00 0
1 6. 6. 08 08 0. 0. 00 00 0
12 R apa apatt --ra rapa patt k oord rdii nas nasii da dann konsultasi ke luar daerah
6 9. 9. 41 41 5. 5. 00 00 0
8 4. 4. 57 57 0. 0. 00 00 0
41 41.. 0012 12.. 0000 00
60 60.. 3318 18.. 0000 00
16.191.000
13.067.500
21.698.050
30.274.000
48.412.500
90%
81%
98%
74%
80%
8.475.600
6.444.300
120.0 .000. 00.000 000 1 0011 ..11 7700 ..00 0000 120
308 308.4 .466. 66.000 000
57.185.590
76.038.644
97.827.075
110.152.219
280.518.856
82%
90%
97%
92%
91%
47.810.200
44.666.653
159.870.000
99%
31.974.000
31.800.000
2 22..0 8800 ..00 0000
13 Penyedia Penyediaan an jasa jasa Adminnstrasi strasi Perkantoran (PTT) Pro Progr gram am penin peningka gkatan tan sar sarana ana dan prasar prasarana ana 14 Pengadaan Gedung Kantor
4.350.000.000
159.000.000
4.282.399.000
98%
15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
(1) (2) 16 P eeng ngad adaa aann pe perl rleengk ngkap apan an gedung kantor
(3)
17 Pem Pemeli elihharaan araan rutin/ber i n/berka kala la gedung kantor
6.000.000
18 Pem Pemeli elihharaan araan rutin/ber i n/berka kala la kendaraan dinas/operasional
44.150.000
19 Pem Pemeli elihharaan araan mebeleur Pro Progr gram am kap kapasi asitas tas aparatur
(4)
(5)
5.830.000
69.078.000
( 6) (6 11.900.000
(7)
46 46.. 0087 87.. 6600 00
19 19.. 5543 43.. 0000 00
37.400.000
(9)
(10)
(11)
68.831.500
11.900.000
(12) 0
(13)
(14)
(15)
(16)
5.519.500
37.329.500
44.772.600
19.367.500
87%
95%
100%
97%
4 3. 3.31 88..82 5
32 .1 .1 55 55 .4 .4 50 50
37.906.500
76.815.600
94%
93%
98%
325.500
378.300
5.000
900.000
89%
22%
76%
1 66.. 9988 66.. 9911 0
5 .0 .0 40 40 .0 .0 00 00
20.577.000
89%
82%
29.002.500
22.800.000
100%
(17)
(19)
(18)
-
-
99%
2.708.600
2.823.900
84%
96%
7.170.000
7.056.080
0%
90%
40.000
37.500
50%
0%
3.500.000
(5.395.488)
99%
0%
3.560.000
(2.040.000)
5.248.000 46.651.000
32.651.000
45 45.. 2242 42.. 0000 00
80 80.. 0000 00.. 0000 00 41.535.198
1.500.000
rutin/ber i n/berka kala la
(8)
500.000
2. 2.04 040. 0.00 0000
1. 1.00 000. 0.00 0000
800.000
712.500
penin peningka gkatan tan sumber sumber daya daya
20 Bimbingan teknis i mp mp le m mee nntt as as i p er er aatt ur ur aann perundang-undangan Pro Progr gram am penin peningka gkatan tan pen pengem gemban bangan gan si siste stem m pelaporan capaian kinerja usunan 21 Penyusun Peny an lapo laporan ran capa capaian ian
30.150.000
10.000.000
47.650.000
2 66.. 9977 77.. 4444 0
29.155.000
28.000.000
10.200.000
20.723.000
10.200.000
kiner kinerja ja dan ik ikhti htissar ar reali realisa sasi si kinerja SKPD Pro Progr gram am penin peningka gkatan tan s is is te te m p en en g gaa w waa ssaa n internal dan pengendalian pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
380 380.0 .000. 00.000 000
176.039.070
2 5544 ..55 7733 ..88 6677
2 44 44 .8 .8 44 44 .0 .0 82 82
278.502.180
322.757.657
80%
87%
84%
87%
85%
31.779.500
29.343.717
6. 2275 6. 75.. 0000 00
18 18.. 0000 00.. 0000 00
7.700.000
7.869.000
8.196.000
10.859.000
11.106.000
77%
83%
86%
173%
62%
1.600.000
681.200
118.304.500 282 282.9 .926. 26.100 100
134 134.0 .000. 00.000 000
185.904.928
6 77.. 2277 33.. 3322 4
1 05 05 .5 .5 77 77 .1 .1 16 16
188.490.730
107.853.949
95%
63%
89%
67%
80%
(12.380.400)
(15.610.196)
6. 6.50 500. 0.00 0000
13.637.000
1 4. 4.00 66..50 0
14 .9 .9 00 00 .0 .0 00 00
4.375.000
4.610.000
69%
87%
93%
30%
71%
(2.625.000)
(1.805.400)
272.000.000
104.553.528
1 5599 ..77 7777 ..55 0000
250.494.950
72%
89%
97%
92%
92%
25.386.400
29.188.284
99%
98%
97%
99%
94%
(4 (40.000)
(311.800)
57% 57%
58% 58%
7.06 7.060. 0.00 0000
4.13 4.130. 0.00 0000
60%
5.120.00 5.120.0000
3.046.68 3.046.6800
22 Pelaksan a ksanaan aan pen pengaw gawas asan an internal secara berkala
221.102.500
292.665.000
2 3 P eenn ge ge nndd aall ia n ma na na je me me n pelaksanaan kebijakan KDH
10.000.000
9.500.000
24 Penanganan kasus p eenn ggaa du du an an d il in gk gk uunn ggaa n pemerintah daerah
195.902.000
106.624.500
temuan
19.625.000
16.020.000
16.020.000
26 T inndak dak l aanj njut ut ha hass il t eem m uuan an pengawasan
145.068.000
180.110.500
194.972.500
27 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
28.200.000
25 Inventarisasi pengawasan
2 8 Pe la kkssa nnaaa n Birokrasi
319.5 .552. 52.500 500 290.665.000 319
9.560.000
14 14.. 8800 00.. 0000 00
1 89 89 .6 .6 42 42 .6 .6 00 00
244.239.150 23.820.000
23.820.000
Re fo forma sisi
29 LH HK K AS AS N
23 23.. 4400 00.. 0000 00
28 28.. 0000 00.. 0000 00
40 40.. 1110 10.. 0000 00
35 35.. 3300 00.. 0000 00
27.950.000
2 3. 3.30 00..00 0
224.284.530
23 .1 .1 25 25 .0 .0 00 00
23.275.000
26.391.000
22.775.000
20.650.000 15.233.400
25.600.000
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6) (6
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
30 Program Peningkatan Pr ooffe sision al alism te na nag a p em emer iksa d an an a pa pa rraa ttuur pengawasan 31 P eell at at ihhan an pe peng ngem emba bang ngan an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
25.740.000
21.455.000
21.455.000 18.000.000
20.000.000
21.089.350
16.240.000
20.970.000
15.197.500
18.423.996
82%
76%
98%
84%
92%
(1.148.000)
(533.071)
32 Pelati a tihhan an te tekni knis pen pengaw gawas asan an dan pen penililaaian ian akunt akuntabi abilliitas t as kinerja
29.587.500
47.072.500
47.580.000 75.190.000
50.000.000
29.571.720
46.761.262
47.577.290
73.779.550
36.364.013
100%
99%
100%
98%
73%
4.082.500
1.358.459
Pro Progr gram am Penata Penataan an dan Penyempurnaan Penyempur naan kebijakan
View more...
Comments
