Review Perpres 87_2011 sebagai masukan Penyusunan Rencana Zonasi KSN BBK

REVIEW PERPRES 87/ 2011 sebagai masukan RENCANA ZONASI KSN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

Disampaikan dalam Diskusi Konsultasi Teknis Penyusunan RZ BBK

SUBDIT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL WILAYAH I DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA RUANG

Jakarta, 26 Mei 2017

OUTLINE 1.  Pendahuluan 2.  Deliniasi KSN KPBPB BBK 3.  Muatan yang Diatur dalam RTR KSN KPBPB BBK 4.  Masukan untuk Rencana Zonasi KSN BBK 5.  Kesimpulan

01

Pendahuluan

1. PENDAHULUAN RTR KSN BBK telah ditetapkan melalui Perpres 87/2011 pada Tahun 2016 Kementerian ATR melakukan Peninjauan Kembali

1. PERAN RTR BBK •  Sebagai alat operasionalisasi RTRWN •  Alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah BBK

2. FUNGSI RTR BBK sebagai pedoman untuk :

• penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK • pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • erwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK • penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK • penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK • pengelolaan Kawasan BBK • perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya

4

02

Deliniasi KSN KPBPB BBK

DELINIASI KSN KPBPB BBK

Melipu< Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah ditambah dengan ruang-ruang yang menjadi satu kesatuan secara ekologi dan ekosistem KOTA BATAM : mencakup sebagian wilayah administrasi (melipu6 : Pulau Batam,Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang,Pulau Galang dan Pulau Galang Baru seluas 650,68 km²) KOTA TANJUNGPINANG : mencakup sebagian wilayah administrasi (melipu6 Senggarang & Dompak Darat, seluas 22,02 km²) KABUPATEN BINTAN : semua sebagian wilayah administrasi (melipu6 seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Mari6m, dan Pulau Lobam seluas 612,56 km²) KABUPATEN KARIMUN : mencakup sebagian wilayah administrasi Kabupaten Karimun (melipu6 sebagian dari Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak seluas 96,66 km²)

DASAR DELINIASI KSN KPBPB BBK

PP No. 46 tahun 2007

PP No. 48 tahun 2007

PP No. 47 tahun 2007

PP No. 5 tahun 2011

03

Muatan yang Diatur dalam RTR KSN BBK

PENGATURAN DALAM RTR KSN Landasan

PP 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

Skala Peta

1:50.000

Ruang lingkup

kawasan inP dan kawasan penyangga (baik di darat maupun laut)

Muatan

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 tahunan) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Arahan Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Arahan Pemberian InsenPf dan disinsenPf, dan Arahan Pengenaan Sanksi) Pengelolaan

Masa Berlaku

20 Tahun

Per