Resume Materi Mooc 2022

 

MOOC PPPK  Massive Open Online Course PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

RESUME

Oleh : NAMA

: AN ANGGITA PUSPA PERDANA, S.Si

NIP

: 19850518 202221 2 018

JABATAN

: AHLI PERTAMA – GURU KIMIA

UNIT UN IT KER ERJA JA

: SMK SMK NEGE NEGERI RI 1 PURW PURWO OKERT KERTO O

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) TAHUN 2022

 

MATERI I Video Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si

Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045. Era revolusi industry 4.0 menuntut kita supaya cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pondasi penting mewujudkan Smart ASN melalui Latsar sebagai bekal menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. MOOC dapat dimanfaatkan untuk belajar yang tidak terbatas pada interaksi fisik. Namun dapat dilakukan secara mandiri mandi ri dan dikembangkan dikembangkan dalam skama pembelajaran pembelajaran kolaborati kolaboratif, f, aktualisasi aktualisasi dan penguatan penguatan secara klasikal. MOOC diharapkan dapat menjadi learning platform bagi ASN secara nasional untuk mencetak ASN yang unggul dan kompeten untuk menuju birokrasi berkelas dunia dan menuju Indonesia Emas 2045

MATERI II Video Sambutan Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Dr. Muhammad Taufiq DEA

Kebanggaan sebagai ASN karena dapat melayani Bangsa Indonesia. Penguasaan Core Value bagi ASN dan employer yang dikenal dengan singkatan BerAKHKLAK : 1.

Berorientasi Pelayanan

2.

Akuntabel

3.

Kompeten

4.

Harmonis

5.

Loyal

6.

Adaptif 

7.

Kolaboratif 

Kata kunci : Kempuan berinovasi Penguasaan Core Value dan penguasaan literasi digital digital (SMART ASN) Selamat belajar dan semangat mengembangkan diri supaya menjadi ASN yang unggul dan mendukung daya saing bangsa

 

MATERI III Sambutan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Erna Irawati, S.Sos, M.Pol., Adm.

Penjelasan Manajemen Penyelenggaraan PPPK dituntut belajar mandiri pada materi MOOC. Pembelajaran dibagi 3 : 1.

Sikap perilaku Bela Negara

2.  Nilai-nilai 3.

rol value dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan

 

 AGENDA 1

MODUL 1. WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI – NILAI BELA NEGARA A. WAWASAN WAWASAN KEBANG KEBANGSAA SAAN N

Pengert Peng ertian ian Wawasa Wawasan n Kebangs Kebangsaan aan : Wawasa Wawasan n Kebangs Kebangsaan aan adalah adalah car caraa pandang pandang bangsa bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri  bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber  darii Pancas dar Pancasila ila,, UUD NRI Tahun Tahun 1945, 1945, NKRI, NKRI, dan Bhinne Bhinneka ka Tunggal Tunggal Ika, guna memeca memecahka hkan n  berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 (empat) Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara : 1.

Pancasila

2.

Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Das Dasar ar 19 1945 45

3.

Bhi Bhinnek nnekaa Tun Tungg ggal al Ika

4.

Nega Negara ra Kes Kesat atua uan n Repub Republi lik k Indon Indones esia ia

B. NILAI NILAI – NILAI NILAI BELA BELA NEGARA NEGARA

Berdas Ber dasark arkan an UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 23 tahun tahun 2019 2019 tentan tentang g Pengelo Pengelolaa laan n Sumber Sumber Daya  Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi : a.

cinta tanah air;

 b.

sadar berbangsa dan bernegara;

c.

seti setiaa pada pada Pan Panca casi sila la seb sebag agai ai ide ideol olog ogii nega negara ra;;

d.

rela rela be berk rkor orba ban n untu untuk k bang bangsa sa da dan n nega negara ra;; dan dan

e.

kemamp ampua uan n aw awal Bela Ne Negara. Usaha Bela Negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam

upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional, dengan sikap dan perilaku meliputi meli puti : Cinta tanah air bagi bagi ASN, Kesadaran Kesadaran berbangsa berbangsa dan bernegara bagi ASN, ASN, Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN, Rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN, Kemampuan awal Bela negara bagi ASN.

C. SISTEM AD ADMINIST MINISTRASI RASI NEGARA NEGARA KESATUAN KESATUAN REPUBLIK REPUBLIK INDONE INDONESIA SIA a.

Umum

Bentuk Negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan  berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan Negara.

 

b.

Perspe Perspekti ktiff Seja Sejara rah h Nega Negara ra In Indon donesi esia a

Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Pada awal masa kemerdekaan, kemerdekaan, perubahan perubahan sistem administrasi administrasi negara di Indonesia Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. pemerintahan. Sehingga Sehingga Bangsa Indonesia Indonesia berusaha berusaha sebi se bisa sa

mung mungki kin n

unt untuk

mem membent bentuk uk

pira pirant nti– i–pi pirrant anti

yang yang

di dipe perl rluk ukan an

dal dalam

ra rang ngka ka

 penyelenggaraaan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Setelah peristiwa Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan konstitus konstitusii RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. c.

Makna Makna Kesatuan Kesatuan dalam dalam Sist Sistem em Penyele Penyelengga nggaraan raan Negara Negara

Sebagai sebuah negara kesatuan (unitary state), sudah selayaknya dipahami benar makna “kesat “ke satuan” uan” terseb tersebut. ut. Dengan Dengan memaha memahami mi secara secara benar benar makna makna kesatu kesatuan, an, dihara diharapka pkan n seluru seluruh h kompone kom ponen n bangsa bangsa Indone Indonesia sia memil memiliki iki pandanga pandangan, n, tek tekat, at, dan mimpi mimpi yang yang sama sama untuk untuk ter terus us mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan di berbagai kitab kerajaan di Indo Indone nesi sia, a, ha hall te ters rseb ebut ut menu menunj njuk ukkan kan ba bahw hwaa gagas gagasan, an, ha hasr srat at,, da dan n se sema mang ngat at persa persatu tuan an sesungg ses ungguhny uhnyaa telah telah tumbuh tumbuh dan berkem berkembang bang dalam dalam akar akar sejara sejarah h bangsa bangsa Ind Indone onesia sia.. Namun Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat. d.

Bentuk Bentuk Negara Negara Berdasar Berdasarkan kan UUD UUD Negara Negara Republ Republik ik Indones Indonesia ia Tahun Tahun 1945 1945

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negar “Ne garaa Indone Indonesia sia ialah ialah Negara Negara Kesatu Kesatuan, an, yang berbent berbentuk uk Republ Republik” ik”.. Ini berart berartii bahwa bahwa Organi Org anisas sasii Pemeri Pemerinta ntahan han Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia bersif bersifat at unitar unitaris, is, walaup walaupun un dalam dalam  penyelenggaraan pemerintahan kemudian k emudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka  Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. e.

Makna Makna dan dan Pentingn Pentingnya ya Persatua Persatuan n dan dan Kesatua Kesatuan n Bangs Bangsa a

Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan  berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur unsur -unsur sosial budaya masyarakat Indonesia Indonesia sendiri, sendiri, yang ditempa ditempa dalam jangkauan waktu yang lama se kali.Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong.Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsaIndonesia. Jadi makna dan pentin pentingnya gnya persat persatuan uan dan kesatu kesatuan an bangsa bangsa dapat dapat mewuju mewujudka dkan n sif sifat at kekelua kekeluarga rgaan, an, ji jiwa wa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya.

 

 f.

Prinsip-Pri Prinsip-Prinsip nsip Persatuan Persatuan Dan Kesatuan Kesatuan Bangsa Bangsa

Terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. 1) Pr Prin insi sip p Bhi Bhine neka ka Tungg Tunggal al Ika Ika 2) Pr Prin insi sip p Nasio Nasiona nali lism smee Indon Indones esia ia 3)

Prinsi Prinsip p Kebe Kebebas basan an yang Bertan Bertanggun ggungja gjawab wab

4) Pr Prin insi sip p Wawa Wawasa san n Nusa Nusant ntar araa 5)  g.

Prins Prinsip ip Persat Persatuan uan Pembang Pembangunan unan untuk untuk Mewujudkan Mewujudkan Cita-cita Cita-cita Reformasi. Reformasi.

Nasionalisme Nasionalisme

 Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, Nasionalisme terbagi atas: 1) Nasion Nasionali alisme sme dala dalam m arti arti sempit, sempit, yaitu sikap sikap mencin mencintai tai bangsa bangsa sendir sendirii secara berlebi berlebihan han sehing seh ingga ga menggap menggap bangsa bangsa lain lain rendah rendah keduduka kedudukannya nnya,, nas nasion ionali alisme sme ini disebu disebutt juga juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. 2)

Nasionalis Nasionalisme me dalam arti arti luas, luas, yaitu yaitu sikap sikap mencintai mencintai bangsa bangsa dan negara negara sendiri sendiri dan dan menggap menggap semua bangsa sama derajatnya.

h.

Kebijak Kebijakan an Publik Publik dalam Format Format Keputusan Keputusan dan/ata dan/atau u Tindakan Tindakan Administr Administrasi asi Pemerint Pemerintahan ahan

Undang-Undang Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 2014 tentang tentang Administra Administrasi si Pemerintah Pemerintahan an (“UUAP”) (“UUAP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam penyelenggaran  birokrasi pemerintahan Dalam UU AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah sebagaii berikut: sebaga berikut: administra administrasi si pemerintahan pemerintahan,, keputusan keputusan administr administrasi asi pemerintaha pemerintahan, n, tindakan tindakan administrasi pemerintahan, diskresi, i.

Land Landas asan an Idii Idiill : Panc Pancas asil ila a

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustu Agu stuss 1945, 1945, merupak merupakan an dasar dasar negara negara Republ Republik ik Indones Indonesia, ia, baik baik dalam dalam art artii sebaga sebagaii dasar  dasar  ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber  hukum negara  j.

UUD 1945: Landasan Landasan konstitusion konstitusionil il SANKRI 

1) Kedu Kedudu duka kan n UU UUD 194 1945 5 Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 2) Pembuka Pembukaan an UUD UUD 1945 seba sebagai gai Norma Norma Dasa Dasarr (Ground (Groundnor norms) ms) Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, meru me rupa paka kan n te temp mpat at dican dicanan angka gkann nnya ya berba berbagai gai no norm rmaa da dasa sarr ya yang ng mela melata tarr be bela lakan kangi gi,, kandungan kandunga n cita-cita cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Proklamasi Kemerdekaan Kemerdekaan 17 Agustus Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi

 

Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. k.

Peran Peran Aparatu Aparaturr Sipil Sipil Negara Negara (ASN) (ASN) Berdasar Berdasarka kan n UU No.5 No.5 Tahun 2014 2014 tenta tentang ng Aparatu Aparatur  r   Sipil Negara Negara

Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas Pegawai ASN adalah sebagai berikut: 1.

Mela Melaks ksana anaka kan n ke kebi bija jaka kan n pu publ blik ik ya yang ng dibu dibuat at ol oleh eh Pe Peja jabat bat Pe Pemb mbin inaa Kepe Kepegaw gawai aian an se sesu suai ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

Member Memberika ikan n pelay pelayana anan n publik publik yang profes profesion ional al dan berkual berkualita itas; s; dan

3.

Mempererat Mempererat persatuan persatuan dan kesatua kesatuan n Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republi Republik k Indonesi Indonesia. a.

 

MODUL 2. ANALISIS ISU KONTEMPORER  A. PERUBA PERUBAHAN HAN LINGKU LINGKUNGA NGAN N STRATEGI STRATEGIS S 1.

Kon Konsep Pe Perubah bahan

Pe Peru ruba bahan han adala adalah h se sesu suat atu u ya yang ng tida tidak k bisa bisa dihi dihind ndar arii dan menj menjad adii bagia bagian n da dari ri perja perjala lanan nan  peradaban manusia. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik  untuk memuliakan manusia/humanity manusia/humanity (memberikan  (memberikan manfaat bagi umat manusia). Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya: 1.

Mela Melaks ksana anaka kan n ke kebi bija jaka kan n pu publ blik ik ya yang ng dibu dibuat at ol oleh eh Pe Peja jabat bat Pe Pemb mbin inaa Kepe Kepegaw gawai aian an se sesu suai ai dengan peraturan perundangundangan,

2.

Memberikan Memberikan pelayanan pelayanan publik publik yang profesional profesional dan berkual berkualitas, itas, serta

3.

Memper Memperat at persat persatuan uan dan kesa kesatua tuan n Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia

Menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut:

2.

1.

Mengambil tanggung jawab

2.

Menunjukkan sikap mental positif 

3.

Mengutamakan keprimaan

4.

Menunjukkan kompetensi

5.

Memegang teguh kode etik 

Peruba Perubaha han n Lingk Lingkung ungan an Strat Strateg egis is

Ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan  pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga ( family  family), ), Masyarakat  pada level lokal dan regional (Community/Culture (Community/Culture), ), Nasional (Society (Society), ), dan Dunia (Global  (Global )).. 3.

Modal Modal Insani Insani Dalam Dalam Menghad Menghadapi api Peruba Perubahan han Lingku Lingkungan ngan Strateg Strategis is

Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. ker ja. Enam Enam kompone komponen n modal modal manusi manusiaa (Ancok, (Ancok, 2002) 2002) yaitu: yaitu: modal modal int intele elektu ktual, al, modal modal emosional, modal social, modal ketabahan(adversity ketabahan(adversity), ), modal etika/moral.

B. IS ISUU-IS ISU U STRAT STRATEG EGIS IS KONT KONTEMP EMPOR ORER  ER  

Korupsi



Terorisme dan Radikalisme



Money Laundring



Proxy War Kejahatan Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech, Dan Hoax)

 

C. TEKN TEKNIK IK ANAL ANALIS ISIS IS ISU ISU 1.

Isu Kritikal  

Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu Isu krit kritik ikal al seca secara ra umum umum te terb rbag agii ke da dala lam m tiga tiga kelom kelompo pok k be berb rbed edaa be berd rdas asar arka kan n ting tingka katt urgensinya, yaitu : 1.

Isu ssaaat ini (currentissue currentissue)) merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan  publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan.

2.

Isu ber erk kembang (emerging (emerging issue) issue) merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar  di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut.

3.

Isu Isu po pote tens nsia iall ad adal alah ah kelo kelomp mpok ok isu yang belum belum na namp mpak ak di ru ruang ang publik publik,, na namu mun n da dapat pat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb).

2.

Tekn Teknik ik-T -Tek ekni nik kA Ana nali lisi siss IIsu su

1. Teknik Teknik Tapisan Tapisan Isu Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan tekn teknik ik tapi tapisa san n de deng ngan an mene meneta tapk pkan an re rent ntan ang g pe peni nila laia ian n (1 (1-5 -5)) pa pada da kr krit iter eria ia;; Aktu Aktual al,, Kekhalayakan, 2. Teknik Teknik Analis Analis Isu Beberapa Bebera pa alat bantu menganalisi menganalisiss isu disajikan sebagai berikut: mind mapping, fishbone diagram, analisis swot.

 

MODUL 3. KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA A. KERANG KERANGKA KA KESI KESIAPS APSIAGA IAGAAN AN BELA BELA NEGARA NEGARA

Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik  secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan  berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadardisertai kerelaan berkorban sepenuh  jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidupberbangs hidupb erbangsaa dan bernegara. Manfaat dalam kegiatan kegiatan kesiapsiaga kesiapsiagaan an bela negara ini diantaranya diantaranya : Memb Me mben entu tuk k sikap sikap disi disipl plin in wakt waktu, u, ak akti tivi vita tas, s, da dan n pe penga ngatu tura ran n ke kegi giat atan an la lain in,, Memb Memben entu tuk k ji jiwa wa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, Membentuk mental dan fisik yang tangguh, Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, Melati Mel atih h jiwa jiwa leader leadershi ship p dalam dalam memimp memimpin in diri diri sendir sendirii maupun maupun kelomp kelompok ok dal dalam am materi materi Team Team Building, Membentuk Iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu, Berbakti pada orang tua,, bangsa tua bangsa,, agama, agama, Melati Melatih h kecepat kecepatan, an, ketang ketangkas kasan, an, ketepa ketepatan tan indivi individu du dalam dalam melaks melaksana anakan kan kegiatan, Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, Membentuk   perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

B. KEMA KEMAMP MPUA UAN N AWA AWAL L BEL BELA A NEG NEGAR ARA A 1.

Kesehatan Jasmani dan Mental 

Sebagai Aparatur Sipi Negara, anda tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat, tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan Anda dengan baik tanpa keluhan. Kebugaran jasmani setiap orang berbeda beda sesuai dengan tugas/profesi masing-masing, tergantung dari tantangan fisik yang dihadapinya. dihada pinya. Contohnya Anda sebaga sebagaii pegawai kantor tentu membutuhkan membutuhkan kebugaran jasmani jasmani yang berbeda dengan seorang kuli panggul dimana mereka harus memiliki kekuatan otot maupun daya tahan otot yang lebih baik. 2.

Kesia Kesiapsi psiaga agaan an Ja Jasma smani ni da dan n Men Menta tal  l 

Sasara Sas aran n latiha latihan n kesiap kesiapsia siagaan gaan jasman jasmanii adalah adalah mengem mengemban bangkan gkan dan/ata dan/atau u memaks memaksima imalka lkan n kekuatan fisik, dengan melatih kekuatan fisik akan dapat menghasilkan Tenaga, Daya Tahan, Kekuatan, Kecepatan, Ketepatan, Kelincahan, Koordinasi. 3.

Etik Etika, a, Etik Etiket et,, dan dan Mor Moral  al 

a. Etika Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral   atau kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak  atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.  b. Etiket Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yan baik,

 

 patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimblkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. c. Moral Moral berasal dari bahasa Latin Latin mores yang mempunyai mempunyai arti kebiasaan, kebiasaan, adat sehingga sehingga moral dapat didefinisikan sebagai nilai – nilai dan norma – norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. 4.

Kearifan Lokal  

1. Konsep Konsep Kear Kearifa ifan n Lokal Lokal Guna memahami arti “kearifan lokal”, dapat ditelusuri dalam referensi pustaka, seperti hasil  penelitian dari para ahli dan pakar ilmu yang menyampaikan pendapatnya. 2. Prinsi Prinsip p Kearifs Kearifsan an Lokal Lokal Kearifan lokal yang melekat pada setiap bangsa di dunia ini mengandung nilai-nilai jati diri  bangsa yang luhur dan terhormat; apakah dari d ari satu suku atau gabungan banyak suku di daerah tempat tinggal suatu bangsa. 3. Urgens Urgensii Kearif Kearifan an Lokal Lokal Keberadaan bentuk-bentuk kearifan lokal bagi masyarakat setempat yangmembuatnya adalah identitas atau jati diri bagi mereka.

C. RENC RENCAN ANA A AKS AKSII BEL BELA A NEG NEGAR ARA A 1.

Program Rencana Aksi Bela Negara

Sebagai wujud internalisasi dari nilai-nilai Bela Negara, maka tugas membuat Rencana Aksi tersebut yang diberikan kepada peserta Latsar CPNS merupakan bagian unsur penilaian Sikap Perilaku Bela Negara selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 2.

Penyusunan Re Rencana Ak Aksi Be Bela Ne Negara

1. Ta Taha hap p Pert Pertam amaa Tahapan Tahapa n ini dilakukan pada saat On Campus, Campus, dimana masing-masing peserta Latsar CPNS dapat menyusun rencana Aksi-nya yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tidak  terlepas dari Nilai-nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan siklus yang dialami selama pembelajaran di dalam lingkungan penyelenggaraan diklat (On ( On Campus) Campus) selama 21 Hari sejak hari pertama memasuki lembaga diklat (tempat penyelenggaraan Latsar  CPNS). 2. Taha Tahap p Kedu Keduaa Tahapan ini dilakukan pada saat Off Campus, Campus, dimana masing-masing peserta Latsar CPNS saat kembali ke instansinya masing-masing dalam kurun waktu dan tempat sesuai dengan situasi situ asi dan kondisi kondisi di lingkungan lingkungan kerja masingmasing masingmasing selama 30 Hari, terhitung terhitung sejak Off  Camp Ca mpus us samp sampai ai On Campu Campuss kembali kedua kalinya. Dalam penyusunan Rencana Aksi ini

 

tidak terlepas dari Nilai-nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta Latsar CPNS.

D. KEGIAT KEGIATAN AN KESI KESIAPS APSIAG IAGAAN AAN BELA BELA NEGAR NEGARA A 1.

Pera Peratu tura ran n Bari Bariss Berb Berbar aris is

Penge Pen gert rtia ian n Bari Bariss Berb Berbar aris is (PBB (PBB)) ad adal alah ah su suat atu u wuju wujud d la lati tihan han fi fisi sik, k, di dipe perl rluk ukan an gu guna na menana men anamka mkan n kebias kebiasaan aan dalam dalam tata tata cara cara hidup hidup dalam dalam rangka rangka membin membinaa dan kerjas kerjasama ama antar  antar   peserta Latsar, salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB, jadi PBB bertujuan untuk  mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. 2.

Baris Be Berbaris da dan Ta Tata Up Upacara

Baris Bar is berbar berbaris is (PBB) (PBB) adalah adalah suatu suatu wujud wujud lat latiha ihan n fis fisik, ik, dip diperl erlukan ukan guna guna menana menanamkan mkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerja sama antar peserta diklat. Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangka tan gkas, s, rasa rasa persat persatuan, uan, disipl disiplin, in, sehing sehingga ga dengan dengan demiki demikian an pesert pesertaa diklat diklat senant senantias iasaa dapat dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. 3.

Keprotokolan

Kepr Ke prot otok okol olan an adala adalah h penga pengatu tura ran n ya yang ng be beri risi si norma norma-n -nor orma ma at atau au ke kebi bias asan an ke kebi bias asaa aan n mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Esensi dalam tatanan tersebut antara lain mencakup : a.

Tata cara, yang menentuk menentukan an tindakan tindakan yang harus harus dilakukan dilakukan dalam dalam suatu suatu acara tertentu tertentu

 b.

Tata krama, yang menentukan pilihan kata-kata, ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan seseorang

c.  

Rumus-rumu Rumus-rumuss dan aturan aturan tradisi tradisi yang yang telah telah ditentukan ditentukan universal universal didalam didalam bangsa bangsa itu sendir sendiri. i.

Etika Keprotokolan

Protokol berasal dari bahasa Yunani “protokollum’ yang mengandung kata “protos” (pertama) dan “kollum” (diletakkan) atau bisa juga disebut perekat yang pertama. Protokol menya me nyang ngkut kut ka kaid idah ah/n /nor orma/ ma/at atur uran an ya yang ng be berl rlak aku, u, da dala lam m mengh menghad adap apii ac acar araa re resm smii at atau au kenegaraan baik untuk kegiatan – kegiatan di dalam negeri maupun antar Negara secara resmi. Prinsip dasar yang melandasi etika dalam pelayanan keprotokolan adalah untuk membuat setiap orang nyaman, senang, dan merasa penting tanpa melihat latar belakang status,jabatan. Bentuk Etiket Secara Umum: a.

Et Etik iket et Kera Kerapi pihan han Dir Dirii dan Car Caraa Berpa Berpakai kaian an

 b.

Etiket Berdiri

c.

Etiket Duduk 

d.

Etiket Be Berjalan

 

4.

e.

Et Etik iket et Berk Berken enal alan an dan dan Bers Bersal alam aman an

f.

Etiket Berbicara

g.

Etike tikett d dal alam am Ja Jam muan uan

Kewa Kewasp spa adaan aan Dir Diri 

Kemamp Kem ampuan uan kewasp kewaspadaa adaan n dini dini adalah adalah kemamp kemampuan uan ynag ynag dikemb dikembangk angkan an untuk untuk menduku mendukung ng sinergism siner gismee penyelenggara penyelenggaraan an pertahanan pertahanan militer militer secara secara optimal optimal sehingga sehingga terwujud terwujud kepekaan, kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. a. Kewaspadaan Kewaspadaan dini dini dalam penyeleng penyelenggaraan garaan otonomi otonomi daerah daerah

Untuk mewujudkna ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dilakukan dengan upaya kewaspadaan dini oleh masyaraka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat, termasuk wakil – wakil Ormas.. Pembentukan Ormas Pembentukan FKDM dilakukan dilakukan oleh masyarakat masyarakat dan difasilitasi difasilitasi oleh pemerintah pemerintah daerah. b. Kewaspadaan Kewaspadaan Dini dalam dalam Penyelenggar Penyelenggaraan aan Pertahanan Pertahanan Negara Negara

Dalam penyelenggaraan penyelenggaraan perthanan perthanan negara, kemampuan kewaspadaan dni dikembangkan dikembangkan untuk mendukung mendukung sinergisme sinergisme penyelenggaraan penyelenggaraan pertahanan pertahanan militer militer dan nirmilit nirmiliter er secara secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. c. Deteksi Dini Dini dan Peringatan Peringatan Dini dalam dalam Penyelenggara Penyelenggaraan an Otonomi Daerah Daerah

Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulaan  NKRI, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intellijen secara professional yang diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peratu Per aturan ran Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 2006 tentan tentang g Komuni Komunitas tas Intell Intellije ijen n Daerah. Komunitas Intellijen Derah atau kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intellijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. d. Deteksi Dini Dini dan Peringatan Peringatan Dini dalam dalam Sistem Keamanan Keamanan Nasional Nasional

Keam Ke aman anan an na nasi sion onal al meru merupa pakan kan ko kondi ndisi si dina dinami miss ba bang ngsa sa da dan n NKRI NKRI yn ynag ag menj menjam amin in kesel kes elam amat atan, an, kedam kedamai aian an da dan n ke kese seja jaht hter eraa aan n warg wargaa ne negar gara, a, masy masyar arak akat at da dan n bangs bangsa, a, terl terlin indu dung ngin inya ya

ke keda daul ulat atan an

da dan n

ke keut utuh uhan an

wi wila laya yah h

ne nega gara ra,,

se sert rtaa

ke kebe berl rlan angs gsun unga gan n

 pembangunan nasional dari segala ancaman. Ancaman memiliki haikat yang majemuk,  berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau local, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, daari luar negeri atau dalam negeri, serta degan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.

 

e. Dete Deteksi ksi Dini Dini dan dan Pering Peringatan atan Dini Dini

Upaya melakukan penilaian terhadap ancaman dapat terwujud denga baik apabila intellijen negara sebagai bagian dari system keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan din terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik  yang potensial maupun aktual. Ruang lingkup intellijen negara meliputi : Intellijen dalam negeri dan luar negeri, Intellijen pertahanan dan/atau militer, Intellijen kepolisian, Intellijen  penegak hokum, Intellijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. f. Ke Kewa wasp spada adaan an Dini Dini Bagi Bagi CPNS CPNS

Sebagai Seba gai abdi abdi negara negara dan masyar masyaraka akat, t, CPNS CPNS memili memiliki ki kewaji kewajiban ban untuk untuk mengant mengantisi isipasi pasi ancam anc aman an terh terhada adap p inte integr grit itas as na nasi siona onall da dan n te tegak gakny nyaa kedau kedaula lata tan n NKRI NKRI.. Hal Hal in inii da dapa patt diimplementasikan dengan “kesaadaran lapor cepat” terhadap setiap potensi ancaman baik di lingkungan lingku ngan pekerjaan pekerjaan maupun pemukiman, pemukiman, mendorong mendorong terbe terbentukny ntuknyaa FKDM di lingkungan lingkungan masing – masing atau berkontribusi pada Kominda. g. Kegiatan Kegiatan dalam dalam Kesiapsiaga Kesiapsiagaan an Bela Bela Negara Negara

PNS yang samapta : PNS yang mampu meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Manfaatt kesiapsiagaan Manfaa kesiapsiagaan : Mengatasi Mengatasi ancaman, ancaman, tantangan, tantangan, hambatan, hambatan, dan gangguan dalam maupun luar.

dari

 

 AGENDA 2 MODUL 1. BERORIENTASI PELAYANAN A. KONS KONSEP EP PELA PELAYA YANA NAN N PUB PUBLIK  LIK 

1.

Peng Penger erti tian an Pel Pelay ayan anan an Pub Publi lik k

Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, yaitu : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntab akun tabili ilitas tas,, fasil fasilita itass dan perlak perlakuan uan khusus khusus bagi kelomp kelompok ok ren rentan tan,, ketepat ketepatan an waktu, waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 2.

Memban Membangu gun n Buday Budaya a Pel Pelay ayan anan an Prima Prima

Terdapa Ter dapatt enam enam elemen elemen untuk untuk menghas menghasilk ilkan an pelaya pelayanan nan publik publik yang berkua berkualit litas as yaitu yaitu : (1) Komitmen pimpinan, (2) Penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat, (3) Penerapan dan penyesuaian penyesuaian Standar Pelayanan di dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan public, (4) (4) Memb Member erik ikan an pe perl rlin indun dunga gan n bagi bagi inte intern rnal al pe pega gawa wai, i, se sert rtaa meni menind ndakl aklan anju juti ti pe penga ngadu duan an masyarakat, (5) Pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksi fle ksibil bilit itas as kerja, kerja, penyedi penyediaan aan infras infrastr trukt uktur ur teknol teknologi ogi inform informasi asi dan sarana sarana prasar prasarana, ana, (6) Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. 3.

ASN ASN seb sebag agai ai Pela Pelaya yan n Pub Publi lik  k 

Pegawai ASN bertugas untuk : melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan  publik yang profesional dan berkualitas, dan   mem memper perera eratt persat persatuan uan dan kesatu kesatuan an Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 34 UU Pelayanan Publik, perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN diantaranya : (1) adil dan tidak diskriminatif, cermat, (2) santun dan ramah, (3) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut- larut, (4) professional, (5) tidak mempersulit, (6) patuh  pada perintah atasan yang sah dan wajar, (7) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, (8) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (9) terbuka dan mengambil langkah yang tepat, (10) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public, (11) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, (12) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, (13) sesuai dengan kepantasan, dan (14) tidak menyimpang dari prosedur.

 

B. BERORI BERORIENT ENTASI ASI PELAYA PELAYANAN NAN 1.

Pandua Panduan n Perila Perilaku ku Beror Berorie ienta ntasi si Pela Pelayan yanan an

Panduan perilaku/kode etik dari nilai Berorientasi Pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN da dala lam m pe pela laks ksana anaan an tuga tugass se seha hari ri-h -har ari, i, yaitu yaitu : (1 (1)) mema memaham hamii da dan n meme memenu nuhi hi ke kebut butuha uhan n masyarakat, masyar akat, (2) Ramah, Cekatan, Solutif, Solutif, dan Dapat Diandalkan, Diandalkan, dan (3) Melakukan Perbaikan Tiada Henti 2.

Tantang Tantangan an Aktuali Aktualisasi sasi Nilai Nilai Berori Berorienta entasi si Pelay Pelayanan anan

Tantan Tan tangan gan yang yang berasa berasall dari dari intern internal al penyele penyelengg nggara ara pelaya pelayanan nan publik publik dapat dapat berupa berupa an angga ggara ran n yang yang te terb rbat atas as,, kuran kurangny gnyaa juml jumlah ah SDM SDM ya yang ng berkom berkompe pete ten, n, te term rmas asuk uk belum belum terban terbangunn gunnya ya sistem sistem pelaya pelayanan nan yang baik. baik. Namun, Namun, Pemeri Pemerinta ntah h berkom berkomitm itmen en untuk untuk ter terus us meningkatkan menin gkatkan kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan harapan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digit dig ital al yang yang dinami dinamis, s, diperl diperlukan ukan aksele akseleras rasii dan upaya upaya luar luar biasa biasa (kelua (keluarr dari dari rutini rutinitas tas dan  business as usual) agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan ca cara ra da dala lam m pe pemb mber eria ian n pe pela laya yana nan n pu publ blik ik.. Tero Terobo bosa san n it itul ulah ah yang yang di dise sebu butt de denga ngan n in inov ovas asii  pelayanan publik. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan public. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan  publik sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Untuk  itu, adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholders terkait lainnya  perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi.

 

MODUL 2. AKUNTABEL A. POTRET POTRET LAYAN LAYANAN AN PUBLIK PUBLIK NEGER NEGERII INI

1. Potret Potret Laya Layanan nan Pub Publik lik di di Indon Indonesi esia a

Pada kenyataan layanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh ‘oknum’ pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Payung hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik. Tantangan dari upaya peningkatan layanan publik antara lain : 

Dari lingkungan ASN sebagai pemberi layanan : godaan dan mental/pola pikir pihak-pihak  yang dahulu menikmati keuntungan dari lemahnya sektor pengawasan layanan



Dari masyarakat penerima layanan.

Tuga Tu gass ASN ASN dalam dalam us usah ahaa pe peni ning ngka kata tan n la laya yana nan n pu publ blik ik ad adal alah ah ik ikut ut menj menjaga aga ba bahka hkan n ik ikut ut  berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut.. 2.

 

Keut Keutam amaa aan n Men Menta tall Mel Melay ayan ani  i 

Mental Melayani : dari diri sendiri, dari kecil, dan dari sekarang

B. KONS KONSEP EP AKUNT AKUNTAB ABILI ILITA TAS S 1.

Peng Penger erti tian an Akun Akunta tabi bili lita tass

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebaga seb agaii pelayan pelayan publik publik kepada kepada atasan, atasan, lembaga lembaga pembina pembina,, dan lebih lebih luasnya luasnya kepada kepada publik  publik  (Matsiliza dan Zonke, 2017). 2.

Aspek-Aspek Akuntabilita Akuntabilita s: menunjukkan sebuah hubungan, berorientasi pada hasil,

membutuhkan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja 3.

Pentingnya Akuntabilitas Akuntabilitas

Fungsi akuntabilit akuntabilitas as mencegah

publik publik yaitu : menyediakan menyediakan

korupsi korupsi

dan

kontrol kontrol

demokratis demokratis (peran demokrasi), demokrasi),

penyalahgunaan penyalahgunaan kekuasaan kekuasaan (peran konstitusi konstitusional), onal), dan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). 4.

Tingkatan Akuntabilitas Akuntabilitas  : akunta akuntabil bilita itass person personal, al, indivi individu, du, kel kelomp ompok, ok, org organi anisas sasi, i, dan

stakeholder 

C. PANDUA PANDUAN N PERILAK PERILAKU U AKUNTA AKUNTABEL BEL 1.

Akuntabilitas dan Integritas

Akuntabili Akunt abilitas tas dan Integritas Integritas tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanang kepada masyarakat 2.

Integritas dan Anti Korupsi 

Integr Int egrita itass adalah adalah salah salah satu satu pilar pilar penting penting dalam dalam pembera pemberantas ntasan an korups korupsi. i. Secara Secara harafi harafiah, ah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan.

 

3. Mekanisme Akuntabilitas  : akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan o

Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia : perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja

o

Menciptakan Mencip takan lingkungan lingkungan kerja yang akuntabel akuntabel : kepemimpinan kepemimpinan,, transparans transparansi, i, integritas integritas,, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi

o

Langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas : (1) Tentukan tuju tujuan an dan ta tangg nggun ung g ja jawa wab, b, (2) (2) Renca Rencana naka kan n ap apaa yang yang ak akan an di dila lakuk kukan an,, (3 (3)) La Lakuk kukan an implementasi dan monitoring, (4) Berikan laporan, (5) Berikan evaluasi ev aluasi dan masukan

o

Konflik Kepentingan Konflik Konfl ik kepentingan kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi posisi yang diberi kewenangan kewenang an dan kekuasaan kekuasaan untuk mencapai mencapai tugas dari dari perusahaan perusahaan atau yang

organisasi organisasi

memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan

 pribadi yang bersinggungan. Ada 2 tipe konflik kepentingan yaitu keuangan dan non keuangan

D. AKUNT AKUNTABEL ABEL DALAM DALAM KONTEKS KONTEKS ORGANIS ORGANISASI ASI PEMERINTA PEMERINTAHAN HAN 

Prinsip keterbukaan informasi : Maximum : Maximum

Access

Limited

Exemption (MALE) ;

 permintaan tidak perlu disertai alasan; mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat; informasi harus utuh dan benar; informasi pro aktif; perlindungan pejabat yang beritikad baik. 

Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkahlangk langkah ah yang yang diper diperlu lukan kan da dala lam m penang penangan anan an konfl konflik ik kepent kepentin ingan gan :  penyusunan kerangka identifikasi ikasi situasi konflik konflik kepentingan,, kepentingan,, penyusunan strategi strategi penangan konflik  kebij keb ijak akan, an, identif kepentingan, dan menyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan.

 

MODUL 3. KOMPETEN A. 1.

TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dunia Vuca

Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan “Vuca World”, yaitu dunia yang penuh gejolak gejol ak (volatili (volatility) ty) disertai disertai penuh ketidakpast ketidakpastian ian (uncertaint (uncertainty). y). Sement Sementara ara itu dalam konteks konteks  peran pelayanan publik, ia banyak bergeser orientasinya, dimana pentingnya pelibatan masyarakat masyar akat dalam penentuan penentuan kebutuhan kebutuhan kebijakan kebijakan dan pelayanan pelayanan publik (customer (customer centric). centric). Berdas Ber dasar ar dinami dinamika ka global global (VUCA) (VUCA) dan adanya adanya tr tren en keahli keahlian an baru, baru, perlun perlunya ya pemuta pemutakhi khiran ran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. 2.

Disrupsi Teknologi / Informasi 

Adaptasi Adapt asi terhadap keahlian keahlian baru perlu dilakukan dilakukan setiap setiap waktu. Kecenderungan Kecenderungan kemampuan kemampuan memanf mem anfaat aatkan kan kemaju kemajuan an teknol teknologi ogi inform informasi asi dalam dalam mening meningkat katkan kan kinerj kinerjaa organi organisas sasii lebih lebih lambat lam bat,, dibandi dibandikan kan dengan dengan tawara tawaran n perubah perubahan an teknol teknologi ogi itu sendir sendiri. i. Perubah Perubahan an teknol teknologi ogi info inform rmas asii be berg rger erak ak le lebi bih h ce cepa patt diba diband ndin ingk gkan an de denga ngan n kemam kemampu puan an ba banya nyak k pi piha hak k dalam dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Secara implisit  perlunya penguatan kompetensi secara luas, yang memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi, baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. 3.

Kebijakan Pembangunan Aparatur 

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur  ekonomi ekon omi yang produkt produktif, if, mandir mandiri, i, dan berday berdayaa saing, saing, (3) Pemban Pembanguna gunan n yang yang merata merata dan  berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang menc me ncer ermi minka nkan n ke kepr prib ibad adia ian n ba bangs ngsa, a, (6) (6) Pe Peneg negak akan an si sist stem em hukum hukum ya yang ng be bebas bas korups korupsi, i,  bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman  pada setiap warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

B. KEBIJ KEBIJAK AKAN AN PEMBA PEMBANG NGUN UNAN AN APARA APARATU TUR  R  1.

Sistem Merit 

Sesuai dengan kebijakan Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam  pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 2.

Pemban Pembangun gunan an Aparat Aparatur ur 20202020-202 2024 4

Dalam Dal am tahap tahap pemban pembanguna gunan n Aparat Aparatur ur Rencan Rencanaa Pembang Pembangunan unan Jangka Jangka Menenga Menengah h Nasion Nasional al (RPJMN) (RPJM N) 2020-2024, 2020-2024, Reformasi Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan menghasilkan karakter karakter birokrasi birokrasi yang  berkelas dunia (world ( world class bureaucracy), bureaucracy ), dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik  yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien (Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Aparatur 2020-2024).

 

3.

Karakter ASN 

Sekuran Seku rangny gnyaa terdapa terdapatt 8 (delap (delapan) an) karaka karakater terist istik ik yang diangga dianggap p rel releva evan n bagi bagi ASN dalam dalam menghadapi mengha dapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan diantaranya diantaranya : integritas integritas,, nasionalis nasionalisme, me,  profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneu entre preneurship rship.. Ke delapan karakterist karakteristik ik ini disebut sebagai smart ASN. Karakter Karakter lain yang diperlukan diper lukan dari ASN untuk beradapatas beradapatasii dengan dinamika lingkungan lingkungan strategis strategis,, yaitu : inovatif  inovatif  dan kreatif, agility dan flexibility, persistence dan perseverance serta teamwork dan cooperation.

C. PENG PENGEM EMBA BANG NGAN AN KOME KOMEPT PTEN ENSI SI 1.

Konsepsi Kompetensi 

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, komp kompet eten ensi si meli melipu puti ti::

1) Komp Kompet eten ensi si Tekn Teknis is ad adal alah ah

pe peng nget etah ahua uan, n,

ke kete tera ramp mpil ilan an,,

da dan n

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan  bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unitt organi uni organisas sasi; i; dan 3) Kompet Kompetens ensii Sosial Sosial Kultur Kultural al adalah adalah penget pengetahu ahuan, an, ketera keterampi mpilan lan,, dan sikap/ sik ap/per peril ilaku aku yang dapat dapat diamat diamati, i, diukur diukur,, dan dikemb dikembang angkan kan ter terkai kaitt dengan dengan pengal pengalama aman n  berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang Jabatan, untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. 2.

Hak Pengembangan Kompetensi 

Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran  bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi PPPK. 3.

Pendekatan Pengembangan Kompetensi 

Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non klasikal.

D. PERI PERILA LAKU KU KOMP KOMPET ETEN EN 1. Berkiner Berkinerja ja Yang Yang BerAkh BerAkhlak  lak 

ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib memper mem pertan tanggu ggungja ngjawab wabkan kan kinerj kinerjanya anya dan menera menerapka pkan n prinsi prinsip p merit merit dalam dalam pelaks pelaksana anaan an manajemen ASN. Panduan perilaku (kode etik) kompeten yaitu : a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubahi; b. Membantu orang lain belajar; dan c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 2.

Learn, Unlearn, dan Relearn

Learn berarti sebagai ASN biasakan belajarlah hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus menerus. Proses belajar ini dilakukan di mana pun, dalam peran apa apun, sudah barang

 

tentu termasuk di tempat pekerjaannya masing-masing. Unlearn artinya lupakan/tinggalkan apa yang telah diketahui berupa pengetahuan dan atau kehalian. Relearn berarti kita benar-benar telah menerima fakta baru. 3.

Meni Mening ngka katk tkan an Kom Kompe pete tens nsii Diri  Diri 

Setiap orang termasuk ASN selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi Ekonomi Pengetahuan. Pembelajar yang releva relevan n saat saat ini adalah adalah mereka mereka yang memiliki memiliki kemamp kemampuan uan untuk untuk secara secara efekti efektiff dan kreati kreatif  f  menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru, di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Sebagai ASN pembelajar, ASN juga diharapkan mengalokasikan dirinya dalam waktu dan ruang yang memadai, yang dikhususkan untuk penciptaan atau perolehan pengetahuan 4.

Memb Memban antu tu Or Oran ang g Lai Lain n Bel Belaj ajar  ar 

Cara Ca ra lain lain untuk untuk memb memban antu tu orang orang la lain in mela melalu luii ke kegi giat atan an ak akti tiff un untu tuk k ak akse sess da dan n tr tran ansf sfer  er  Pengeta Peng etahuan huan (Knowl (Knowledge edge Access Access and Transf Transfer) er),, dalam dalam bentuk bentuk pengemb pengembang angan an jej jejari aring ng ahli ahli (exp (exper ertt

netwo network rk), ),

pe pend ndoku okume ment ntas asia ian n

pe peng ngal alam amann annya/ ya/

penge pengeta tahua huann nnya, ya,

da dan n

menca mencata tatt

 pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. ASN pembelajar dapat juga berpartisipasi untuk aktif dalam jaringan para ahli sesuai dengan bidang kepakarannya dalam proses transfer   pengetahuan keahlian. Jadi ASN dapat aktif dalam jejaring pengetahuan tersebut untuk  memuta mem utakhi khirka rkan n penget pengetahu ahuanny annyaa dan dapat dapat juga juga menyedi menyediaka akan n diriny dirinyaa sebaga sebagaii ahli/s ahli/sumb umber  er   pengetahuan itu sendiri, yang dapat mentrasfer pengetahuannya kepada pihak lain yang membutuhkannya. 5.

Mela Melaks ksan anak akan an Tuga Tugass Terb Terbai aik  k 

Pengetahuan menjadi karya : Dalam konteks ini energi kolektif setiap pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika perubahan tersebut, untuk peningkatan kinerja organisasi. Makna hidup dan bekerja baik : menemukan makna nilai yang Anda anggap penting

 

MODUL 4. HARMONIS A.

1.

KEAN KEANEK EKAR ARAG AGAM AMAN AN BANG BANGSA SA DAN DAN BU BUDA DAYA YA INDO INDONE NESI SIA A

Keanekaragaman Bangsa dan Budaya Indonesia

Indonesia Indone sia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dari ujung Aceh sampai Papua, Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa, 715 bahasa, dan 6 agama dengan  penganut mayoritas. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"). Keanekaragaman suku bangsa disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Sehingga terjadi percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya diseluruh Indonesia.  Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap  bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip Nasionaisme bangsa Indonesia Indone sia yaitu : (1) Menempatkan persatuan persatuan dan kesatuan, kesatuan, (2) (2) Kepent Kepentingan ingan dan keselamatan keselamatan  bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, (3) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, (5) Mengakui persamaan derajat,  persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, (6) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, (7) Mengembangkan sikap tenggang rasa. 2.

Pentingnya Membangun Rasa Nasionalisme dan Persatuan Kebangsaan

Kelahiran Budi Oetomo Tahun 1908 dianggap sebagai dimulainya Kebangkitan Nasional karena menggun men ggunaka akan n strate strategi gi perjua perjuanga ngan n yang baru baru dan berbed berbedaa dengan dengan perjua perjuanga ngan n sebelu sebelumny mnya. a. Puncak Punc ak perjun perjungan gan pemuda pemuda yaitu yaitu pada saat saat kongres kongres Pemuda Pemuda dengan dengan merumu merumuska skan n Sumpah Sumpah Pemuda Pem uda.. Dimana Dimana ist istila ilah h satu satu Indone Indonesia sia dan untuk untuk pertam pertamaa kaliny kalinyaa Lagu Lagu Indones Indonesia ia Raya dikumandangkan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam kitabnya, kakawin Sutasoma pada tahun 1851. 3.

Konsep dan Teori Nasionalisme Kebangsaan

Beberapa Bebera pa aliran aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme nasionalisme kebangsaan, kebangsaan, yaitu aliran aliran modernis, aliran primordialis, aliran perenialis, dan aliran etno. 4.

Potensi Potensi dan Tantanga Tantangan n dalam dalam Keanekar Keanekaragam agaman an bagi bagi ASN

Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa: 1. Dapat mempererat mempererat tali persaudaraa persaudaraan n 2. Menjadi Menjadi aset wisata wisata yang dapat menghasi menghasilkan lkan pendapatan pendapatan negara negara 3. Memper Memperkay kayaa kebuday kebudayaan aan nasional nasional 4. Sebagai identit identitas as negara indonesia indonesia di mata mata seluruh seluruh negara di dunia dunia

 

5. Dapat Dapat dija dijadi dikan kan se seba bagai gai ikon ikon pariw pariwis isat ataa se sehi hing ngga ga pa para ra wi wisa sata tawa wan n da dapat pat te tert rtar arik ik dan  berkunjung di Indonesia 6. Dengan banyaknya banyaknya wisatawa wisatawan n maka dapat menciptkan menciptkan lapangan lapangan pekerjaan pekerjaan 7. Sebagai pengetahuan pengetahuan bagi seluruh seluruh warga warga di dunia dunia 8. Sebagai media hiburan hiburan yang yang mendidik  mendidik  9. Timbulnya Timbulnya rasa nasionali nasionalisme sme warga negara negara terhadap negara negara Indonesia Indonesia 10. Membuat Indonesia terkenal terkenal dimata dunia berkat keberagaan budaya yang kita mil miliki iki Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: 1. Ti Tidak dak adany adanyaa pe pers rsam amaa aan n panda pandanga ngan n an anta tark rkel elom ompo pok, k, se sepe pert rtii pe perb rbed edaa aan n tu tuju juan an,, ca cara ra melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma Norma-norma sosial sosial tidak berfungsi berfungsi dengan baik sebagai sebagai alat mencapai tujuan. tujuan. 3. Adanya pertentanga pertentangan n norma-norm norma-normaa dalam masyarakat sehingga sehingga menimbulkan menimbulkan kebingungan kebingungan  bagi masyarakat. 4. Pemberlakuan Pemberlakuan sanksi terhadap terhadap pelanggar pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. lemah. 5. Tindakan Tindakan anggota masyarakat masyarakat sudah sudah tidak lagi sesuai sesuai dengan norma yang yang berlaku. 6. Terjadi Terjadi proses disosiatif disosiatif,, yaitu proses yang mengarah pada persaingan persaingan tidak sehat, tindaka tindakan n kontroversial, dan pertentangan (disharmonis) 7. Menguat Menguatnya nya etnose etnosentr ntrism ismee dalam dalam masyar masyarakat akatyai yaitu tu berupa berupa perasa perasaan an kelomp kelompok ok dimana dimana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur  kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam kelomp kel ompok ok suku, suku, namun namun juga juga kelomp kelompok ok lain lain sepert sepertii kelomp kelompok ok pelaja pelajar, r, partai partai politi politik, k,  pendukung tim sepakbola dan sebagainya. 8. Stereotip Stereotip terhadap terhadap suatu kelompok, kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki dimiliki terhadap terhadap suatu kelompok  kelompok  yang bersifat tidak baik. Seperti Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. 5.

Sikap Sikap ASN ASN dala dalam m Keanek Keanekara araga gaman man Berb Berbang angsa sa

Dalam Dal am menanga menangani ni masala masalah h yang ditim ditimbulk bulkan an keberag keberagama aman n budaya budaya diperl diperlukan ukan langka langkah h dan  proses yang berkesinambungan, diantaranya : 

Pertama, memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemerataan hasil pembangunan di segala bidang.



Kedua, penanaman sikap toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan budaya melalui  pendidikan pluralitas dan multikultural di dalam jenjang pendidikan formal.

 

B. MEWUJUDKAN SUASANA HARMONIS DALAM LINGKUNGAN BEKERJA DAN MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

1.

Pengerti Pengertian an Nilai Nilai Dasar Dasar Harmonis Harmonis dalam dalam Pela Pelayana yanan n ASN  ASN 

Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Ada tiga hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif  diantaranya : membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, serta berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi 2.

Etika Etika P Publi ublik k ASN ASN dalam dalam Mewujudk Mewujudkan an Suasana Suasana Harmonis Harmonis

a. Pengert Pengertian ian Etik Etikaa dan kode kode Etik  Etik  Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk  orang lain di dalam institusi yang adil. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika laku/ etika suatu kelompok kelompok khusus dalam masyarakat masyarakat melalui melalui ketentuan-ket ketentuan-ketentuan entuan tertulis tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.  b. Etika publik  Etika Eti ka Publik Publik merupa merupakan kan reflek refleksi si tentan tentang g standa standar/n r/norm ormaa yang yang menent menentukan ukan baik/b baik/buru uruk, k,  benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangk rangkaa menj menjal alank ankan an ta tangg nggun ung g ja jawa wab b pe pela laya yana nan n publi publik. k. Ada Ada ti tiga ga fo foku kuss ut utam amaa dalam dalam  pelayanan publik, yakni : (1) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, (2) Sisi S isi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan  publik dan alat evaluasi, dan (3) Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. 3.

Sumbe Sumberr kode kode etik etik ASN ASN antara antara lain lain melip meliput uti: i:

a.

UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 5 Tahun Tahun 2014 2014 tentan tentang g Aparatu Aparaturr Sipil Sipil Negara Negara (ASN) (ASN)

 b.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

c.

Peraturan Peraturan Pemeri Pemerintah ntah Nomor Nomor 21 Tahun Tahun 1975 1975 tentang tentang Sumpah/Janji Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

d.

Peratu Peraturan ran Peme Pemeri rinta ntah h Nomor 30 Tahun 1980 tenta tentang ng Peratura Peraturan n Disipli Disiplin n Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil.

e.

Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Nomor Nomor 42 42 Tahun 2004 tentang tentang Pembinaan Pembinaan Jiwa Jiwa Korps Korps dan Kode Etik  Etik  Pegawai Negeri Sipil.

4.

f.

Per Peratu aturan ran P Peme emerin rintah tah N Nomo omorr 53 Tahun Tahun 2010 tentan tentang g Disipl Disiplin in PNS. PNS.

g.

Peratu Peraturan ran Pe Pemer merint intah ah Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 2017 tent tentang ang Manaj Manajeme emen n PNS

Kode Etik ASN 

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada dua belas kode etik dan kode  perilaku ASN itu, yaitu: a.

Melaksanakan Melaksanakan tugasnya tugasnya dengan jujur, jujur, bertanggung bertanggung jawab, jawab, dan berintegri berintegritas tas tinggi; tinggi;

 

 b.

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c.

Melayan Melayanii dengan dengan sikap sikap horma hormat, t, sopa sopan, n, dan dan tanpa tanpa tekan tekanan; an;

d.

Melaksanakan Melaksanakan tugasnya tugasnya sesuai sesuai dengan ketentuan ketentuan peratu peraturan ran perundang-und perundang-undangan; angan;

e.

Melaksanakan Melaksanakan tugasnya tugasnya sesuai sesuai dengan perintah perintah atasan atasan atau atau Pejabat Pejabat yang Berwen Berwenang ang sejauh sejauh tida tidak k

be bert rten enta tang ngan an

de deng ngan an

ke kete tent ntua uan n

pe pera ratu tura ran n

pe peru rund ndan angg-un unda dang ngan an

da dan n

et etik ikaa

 pemerintahan; f.

Men Menjag jagaa ke kerah rahasi asiaan aan yang yang menyan menyangku gkutt kebij kebijaka akan n negar negara; a;

g.

Menggun Menggunakan akan kekaya kekayaan an dan barang barang milik milik negara secara secara bertan bertanggu ggung ng jawab, jawab, efektif efektif,, dan efisien;

h.

Menjaga Menjaga agar tidak terjadi terjadi disharm disharmonis onis kepenti kepentingan ngan dalam dalam melaksanakan melaksanakan tugasnya tugasnya;;

i.

Memb Member erik ikan an info inform rmas asii se seca cara ra be bena narr da dan n tida tidak k meny menyes esat atka kan n ke kepa pada da pi piha hak k la lain in ya yang ng memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

5.

Perilaku ASN 

Sikap Sik ap peril perilaku aku ini bisa bisa ditunj ditunjukka ukkan n dengan dengan   : tolera toleransi nsi,, emp empati ati,, dan keterb keterbuka ukaan an ter terhada hadap p  perbedaan  Perubahan mindset  merupakan   merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup tigaa aspek tig aspek penting penting yakni : (1) berubah berubah dari dari penguas penguasaa menjad menjadii pelayan pelayan,, (2) merubah merubah dari dari ’wewenang’ ’wewe nang’ menjadi ’peranan’, ’peranan’, dan (3) menyadari menyadari bahwa jabatan jabatan publik publik adalah adalah amanah, yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. 6.

Tata Tata Kelo Kelola la dan dan Etika Etika dala dalam m Organ Organisa isasi  si 

Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan harapan masyarakat yang harus dilayaninya. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai dampak globalisasi yang ditandai revolusi dibidang telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi telah mendorong munculnya tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada  pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik  (good governance). 7.

Etik Etika a ASN ASN Seba Sebaga gaii Pela Pelaya yan n Publ Publik  ik 

 Norma etika yang berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Sistem sanksi dalam norma hukum sebagian besar bersifat paksaan (coercive) dan karena itu memerlukan aparat penegak hukum yang dibentuk atau difasilitasi oleh negara.

 

C. PERAN A ASN SN DALAM DALAM MEWUJUDKAN MEWUJUDKAN SUASANA SUASANA DAN DAN BUDAYA H HARMON ARMONIS IS 1.

Peran ASN  

Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam  pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut : o

Posisi PNS sebagai aparatur Negara harus bersikap netral dan adil

o

PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas

o

PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil

o

PNS harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.

o

2.

PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya

Bud Budaya aya Har Harmon monis

Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi ko ndisi juga mengikutinya Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus menerus. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga diantara personil dan stake dan  stake holder . Kemudian yang tidak   boleh lupa untuk selalu menyeseuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi habit/ kebiasaan kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya.

 

MODUL 5. LOYAL B. KONSEP LOYAL

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “ Loial ” yang artinya mutu mut u dari dari sikap sikap setia. setia. Bagi Bagi seoran seorang g Pegawa Pegawaii Negeri Negeri Sipil, Sipil, kata kata loyal loyal dapat dapat dimakn dimaknai ai sebaga sebagaii keseti kes etiaan aan,, paling paling tidak tidak terhad terhadap ap cita-c cita-cita ita organi organisas sasi, i, dan lebihlebih-leb lebih ih kepada kepada Negara Negara Kesatu Kesatuan an Republ Rep ublik ik Indone Indonesia sia (NKRI) (NKRI).. Terdapa Terdapatt bebera beberapa pa ciri/k ciri/kara arakte kteris ristik tik yang dapat dapat diguna digunakan kan oleh oleh organisasi organi sasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, pegawainya, antara lain : (1) Taat pada Peraturan, Peraturan, (2) Bekerja dengan Integritas, (3) Tanggung Jawab pada Organisasi, (4) Kemauan untuk Bekerja Sama, (5) Rasa Memi Me mili liki ki ya yang ng Ti Ting nggi gi,, (6) (6) Hubu Hubunga ngan n Anta Antarr Pr Prib ibad adi, i, (7 (7)) Kesu Kesukaa kaan n Te Terh rhada adap p Pe Peker kerja jaan an,, (8 (8)) Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan, dan (9) Menjadi teladan bagi Pegawai lain. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus harus berded berdedika ikasi si dan mengut mengutama amakan kan kepenti kepentinga ngan n bangsa bangsa dan negara negara dengan dengan panduan panduan  perilaku : 1.

Meme Memega gang ng tegu teguh h ideo ideolo logi gi Pa Panc ncas asil ila, a, Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasa Dasarr Nega Negara ra Repu Republ blik  ik  Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah

2.

Menjag Menjagaa nama ba baik ik sesama sesama ASN, ASN, pimpin pimpinan an instan instansi si dan dan negara; negara; sert sertaa

3.

Menj Menjaga aga raha rahasi siaa jaba jabata tan n dan dan negar negaraa Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat

 pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langk la ngkah ah-l -lan angka gkah h

konkr konkrit it,,

dian dianta tara rany nyaa

mela melalu luii

pemant pemantap apan an

Wawa Wawasa san n

Keba Kebang ngsa saan. an.

Selai Selain n

memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara.

C. PAND PANDUA UAN N PERI PERILA LAKU KU LOYAL LOYAL

Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu : Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa Berbangsa dan Bernegara, Setia pada Pancasila Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan Kemampuan Awal Bela Negara.

D. LOYAL LOYAL DALAM DALAM KONT KONTEKS EKS ORGAN ORGANISA ISASI SI PEMERI PEMERINTA NTAH H

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN AS N memi memili liki ki 3 (tig (tiga) a) fung fungsi si yaitu yaitu se seba baga gaii : Pe Pela laks ksana ana kebij kebijaka akan n publi publik, k, Pe Pela layan yan pu publ blik ik,, serta Perekat dan pemersatu bangsa.

 

Kema Ke mamp mpua uan n ASN ASN dalam dalam mela melaks ksan anak akan an ketig ketigaa fungs fungsii te ters rseb ebut ut meru merupa pakan kan pe perw rwuj ujuda udan n dari dari implem imp lement entai ai nilainilai-nil nilai ai loyal loyal dalam dalam konteks konteks indivi individu du maupun maupun sebaga sebagaii bagian bagian dari dari Organi Organisas sasii Pemerintah. Perila Per ilaku ku loyal loyal yang semest semestiny inyaa dipaha dipahami mi dan dimple dimplemen mentas tasika ikan n oleh oleh setiap setiap ASN di instan instansi si tempatnya bertugas, diantaranya : 1. Memegang Memegang teguh ideologi Pancasila Pancasila,, Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; 2. Menjaga Menjaga nama baik sesama ASN, ASN, pimpinan instansi instansi dan negara; negara; serta serta 3. Menjaga Menjaga rahasia rahasia jabatan jabatan dan negara. negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan pengabdian, yang dapat disingkat menjadi “KoDeKoNasAb”.

 

MODUL 6. ADAPTIF

Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan kebutu han untuk menghadapi lingkungan lingkungan dan kondisi kondisi social social yang berubah-ubah berubah-ubah agar tetap bertahan bertahan (Robbins:2003). Batasan pengertian adaptif: a.

Proses Proses mengat mengatasi asi h hala alangan ngan-ha -halan langan gan dari dari lingku lingkungan ngan

 b.

Penyesuaian terhadap norma untuk menyalurkan

c.

Proses Proses perub perubaha ahan n untuk untuk menyesu menyesuaik aikan an dengan dengan situa situasi si yang yang berubah berubah

d.

Menguba Mengubah h agar agar sesua sesuaii dengan dengan kondisi kondisi yang dicipt diciptaka akan n

e.

Memanf Memanfaatkan aatkan sumber-sumb sumber-sumber er yang yang terbatas terbatas untuk kepentingan kepentingan lingkungan lingkungan dan dan system system

f.

Penyesu Penyesuaia aian n budaya budaya dan aspe aspek k lainnya lainnya seba sebagai gai hasi hasill seleks seleksii alamia alamiah. h.

ADAPTIF SEBAGAI NILAI DAN BUDAYA ASN

Learning Organization (peter senge): a.

Pegawai Pegawainya nya harus harus terus terus mengasah mengasah pengetahunnya pengetahunnya hingga hingga ke tingkat tingkat mahir mahir (person (personal al mastery mastery). ).

 b.

Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suat visi atau cita-cita c ita-cita yang akan dicapai bersama (shared vision).

c.

Pegawai Pegawainya nya memiliki memiliki mental model yang mencerm mencerminkan inkan reali realitas tas yang yang organisas organisasii ingin ingin wujudkan wujudkan (mental model)

d.

Pegawai Pegawainya nya perlu selalu selalu sinergis sinergis dalam dalam melaks melaksanak anakan an kegiat kegiatanan-kegi kegiata atan n untuk untuk mewujudka mewujudkan n visinya(team learning)

e.

Pegawai Pegawainya nya harus harus selalu selalu berpikir berpikir sistem sistemati atik, k, tidak kaca mata mata kuda atau atau bermental bermental silo silo (s (syst ystem em thingking)

Penerapan budaya adaptif : 1.

Dapat Dapat mengant mengantis isisp ispasi asi dan beradap beradaptas tasii dengan dengan perubaha perubahan n lingkung lingkungan an

2.

Memanf Memanfaat aatkan kan peluan peluang-pe g-pelua luang ng yang yang berubah berubah-ub -ubah ah

3.

Mend Mendor oron ong g jiwa jiwa ke kewi wira raus usah ahaa aan n

4.

Te Terk rkai aitt deng dengan an kiner kinerja ja inst instan ansi si

5.

Memper Memperhatik hatikan an kepentingan-k kepentingan-kepenti epentingan ngan yang diperlukan diperlukan antara antara instans instansii mitra, mitra, masyaraka masyarakatt dan sebagainya.

Penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespons perubahan lingkungannya yaitu antara lain dengan kemampuan sikap maupun proses dapat dipandang sebagai : a)

Flue Fl uenc ncy y (kel (kelan anca cara ran) n) ya yait itu u ke kema mamp mpuan uan un untu tuk k mengh menghas asil ilka kan n banya banyak k id idee at atau au gagas gagasan an ba baru ru karena kapasitas/wawasan yang dimilikinya.

 b)

Flexibility (Fleksibilitas) yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda

c)

Elabor Elaborati ation on (Elabora (Elaborasi) si) yaitu yaitu kemamp kemampuan uan untuk bekerj bekerjaa secara secara detail detail dengan dengan kedalam kedalaman an dan komprehensif.

 

d)

Origin Originali ality ty (Orisi (Orisinal nalit itas) as) yaitu yaitu adanya adanya sifat sifat keunik keunikan, an, novelty, novelty, kebaruan kebaruan dari ide atau atau gagasa gagasan n yang dimunculkan oleh individu.

Pondasi organisasi adaptif dibentuk dari tiga unst dasar yaitu lanskap (landscape), pembelajaran (learning), dan kepemimpinan (leadhersip). Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adany adanyaa

ke kebu butu tuha han n

orga organi nisa sasi si untuk untuk

be bera rada dapt ptas asii

de denga ngan n

li lingk ngkun ungan gan.. Unsu Unsurr

kedua kedua

ad adal alah ah

 pembelajaran yang terdiri dari elemen-elemen adaptif organization yaitu perencanaan beradaptasi,  penciptanaan budaya adaptif dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran dalam membentuk adaptive organization. Ada 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK antara lain : Purpose, Cultural Cultu ral values, values, Vision, Vision, Corporate Corporate values, values, Corporate Corporate strategy, strategy, Structure, Structure, Problem Problem solving, solving, Partner  Partner  working, dan rulers. Ciri-ciri individu adaptif : (1) Eksperimen orang yang beradaptasi, (2) Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, kegagalan, (3) Memiliki Memiliki sumber daya, (4) Selalu Selalu berpikir berpikir kedepan, (5) Tidak mudah mengeluh, (6) Tidak menyalahkan, (7) Tidak mencari polularitas, (8) Memiliki rasa ingin tahu, (9) Memperhatikan system, (10) Membuka pikiran, dan (11) Memahami apa yang sedang diperjuangkan

 

MODUL 7. KOLABORATIF A. KONS KONSEP EP KOLA KOLABO BORA RASI SI

Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. evaluasi. Ansel dan Gash (2007:544) (2007:544) membangun enam kriteria kriteria penting untuk kolabor kolaborasi asi yaitu : (1) forum yang diprakarsai diprakarsai oleh lembaga publik atau Lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor nonstate nonstate,, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya '‘dikonsultasi '‘dikonsultasikan’ kan’ oleh agensi public, (4) forum secara resmi diatur dan bertemu bertemu secara kolektif, (5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan consensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. adalah ah sebuah sebuah pendekata pendekatan n penyelenggar penyelenggaraan aan pemerintaha pemerintahan n Whole-ofWhol e-of-Gover Government nment (WoG) (WoG) adal yang menyatukan menyatukan upaya-upaya upaya-upaya kolabora kolaboratif tif pemerintahan pemerintahan dari keseluruhan keseluruhan sektor sektor dalam dalam ruang ruang lingkup lin gkup koordinasi koordinasi yang lebih luas guna mencapai mencapai tujuan- tujuan tujuan pembangunan pembangunan kebijakan, kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency,, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah interagency sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusanurusan yang relevan.

B.

PRAK PRAKTI TIK K DAN DAN ASP ASPEK EK NORM NORMAT ATIF IF KOLA KOLABO BORA RASI SI PEME PEMERI RINT NTAH AH

Esteve et al (2013 p 20) mengungkapkan beberapa aktivitas aktivitas kolaborasi kolaborasi antar organisasi organisasi yaitu : (1) Kerjasama Informal; Informal; (2) Perjanjian Bantuan Bersama; (3) Memberikan Memberikan Pelatihan; (4) Meneri Men erima ma Pelati Pelatihan; han; (5) Perenc Perencanaan anaan Bersam Bersama; a; (6) Menyedi Menyediakan akan Peralat Peralatan; an; (7) Meneri Menerima ma Peralatan; Peral atan; (8) Memberikan Memberikan Bantuan Teknis; Teknis; (9) Menerima Bantuan Teknis; Teknis; (10) Memberikan Memberikan Pengelolaan Hibah; dan (11) Menerima Pengelolaan Hibah. Ansen dan gash (2012 p 550) mengungkapkan mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu : 1) Trust building : membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi 2)  Face to face Dialogue: melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh; 3) Komit Komitmen men terhadap terhadap proses proses:: pengakuan pengakuan saling saling keterga ketergantu ntunga ngan; n;  sharing ownership dalam  proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama; 4) Pemahaman Pemahaman

bersama: bersama:

berkaitan berkaitan

dengan

kejelasan kejelasan

misi, misi,

definisi definisi

bersama bersama

terkait terkait

 permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan 5) Mene Meneta tapk pkan an outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada  pencapaian kolaborasi yang yan g efisien dan efektif antara entitas publik. Berdasarkan Berdas arkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administr Admin istrasi asi Pemerintahan Pemerintahan diatur bahwa “Penyelenggaraa “Penyelenggaraan n pemerintahan pemerintahan yang melibatkan melibatkan Kewenangan Kewenang an lintas lintas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pemerintahan dilaksanakan dilaksanakan melalui melalui kerja sama antar-

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pemerintahan yang terlibat, terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ketentuan  peraturan perundang- undangan”. unda ngan”. Badan

dan/atau

Pejabat

Pemerintahan

dapat

memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: syarat: a.

Keputusan Keputusan dan/atau Tindakan Tindakan tidak dapat dilaksanak dilaksanakan an sendiri oleh Badan dan/atau dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan

 b.

Penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau dan/ata u Pejabat Pemerintahan Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan

c.

da dala lam m

ha hall

mela melaks ksan anaka akan n

penye penyele lengg nggar araa aan n

pemer pemerint intaha ahan, n,

Badan Badan da dan/ n/at atau au Pejaba Pejabatt

Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d.

apabil apabilaa untuk untuk menetap menetapkan kan Keputu Keputusan san dan melakuk melakukan an kegiatan kegiatan pelayan pelayanan an publik, publik, Badan Badan dan/atau dan/ata u Pejabat Pemerintahan Pemerintahan membutuhkan membutuhkan surat keterangan dan berbagai berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau

e.

jika jika penyelengg penyelenggara araan an pemerint pemerintaha ahan n hanya dapat dilak dilaksana sanakan kan dengan dengan biaya, biaya, peralata peralatan, n, dan fasilitas fasi litas yang besar dan tidak mampu ditanggung ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

 

 AGENDA 3 MODUL 1. SMART ASN A. LITE LITER RASI ASI DIG DIGITAL ITAL

Percepatan Percep atan transforma transformasi si digital digital didukung didukung sepenuhnya sepenuhnya oleh pemerintah pemerintah..  Dal Dalam am visi visi misi misi Presiden Jokowi tahun 2019-2024 2019-2024,, disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada  pembangunan SDM sebagai salah satu visi utama. utama.  Berdasarkan Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada Rapat Terbatas Terbatas Perencanaan Perencanaan Transform Transformasi asi Digital Digital,,  bahwa bahwa transf transform ormasi asi digita digitall di masa masa pandemi pandemi maupun mau pun pandem pandemii yang akan datang datang akan menguba mengubah h secara secara st struk ruktur tural al cara cara kerja kerja,,  beraktivitas, beraktivitas,  berkonsumsi,, belajar , bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak   berkonsumsi ke daring. 1.

Akses kompetensi kompetensi dalam mendapatkan mendapatkan inform informasi asi dengan mengoperasi mengoperasikan kan media media digital digital..

2.

Paham kompetensi kompetensi dalam mendapatkan mendapatkan informasi informasi dengan mengoperasi mengoperasikan kan media media digital digital..

3.

Men Mengel gelola ola Inform Informasi asi mampu mampu meng mengamb ambil il data data, informasi dan konten dalam lingkungan digital. digital.

4.

Memproses Memproses Informasi Informasi mampu melakukan melakukan verifika verifikasi si sumber sumber data, data, informasi  informasi,, dan konten digital. digital.

5.

Berb Berbag agii pes pesan an mamp mampu u ber berba bagi gi da data ta,, informasi dan konten digital dengan orang lain melalui teknologi digital yang tepat. tepat.

6.

Memb Membangun angun ketang ketangguhan guhan diri diri mampu mampu mengem mengembangk bangkan an diri diri lewat lewat penggunaa penggunaan n media media digital digital.. Meskipun demikian, demikian,  Indonesia mencatat kenaikan skor yang cukup tinggi dalam waktu 1

memadai. Sehingga tahun. Laporan ini belum diperbarui di tahun 2018-2019 karena data yang kurang memadai. tahun. lingkup literasi digital berfokus pada pengurangan kesenjangan digital dan penguatan literasi digital . Kedua hal ini terkait erat dengan peta penguatan literasi digital dari Presiden dan Gerakan Literasi Digital dari Kominfo. Kominfo.  Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru . Berbagai perbincangan, perbincangan,  regulasi pendukung, pendukung, dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di ling lingkun kunga gan n pe perg rgur uruan uan tingg tinggii da dan n se semu muaa tingk tingkat at se seko kola lah h di In Indo dones nesia ia te tela lah h di dila laku kuka kan n .  Jika sebelumnya berbagai wacana wacana,,  kebijakan pendukung, pendukung, serta sosialisasi tentang era industri 4. 4 .0 belum  institut,, sekolah tinggi, tinggi, politeknik , akademi  akademi,, hingga  berhasil membuat industri pendidikan universitas, universitas, institut sekolah sekol ah dasar dan menengah menengah mencapai mencapai progress progress signifikan signifikan pada transforma transformasi si digital digital pendidikan pendidikan Indonesia, terjadinya pandemi COVID-19 justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Indonesia, guru,  tenaga tenaga kependi kependidik dikan an,,  da dan n si sisw swaa da dala lam m Ti Ting ngkat kat pe pema maha hama man n ke kepa pala la se seko kola lah h,  guru, tua ,  komunitas, komunitas,  dan lembaga menggunakan media digital dan internet internet.. Tingkat keterlibatan orang tua, dalam pengembangan pengembangan literasi literasi digital digital..  Mening Meningkat katnya nya jumlah jumlah kegiata kegiatan n li liter terasi asi digita digitall yang ada di masyarakat.  masyarakat.

 

B. PILA PILAR R LIT LITER ERAS ASII DIGI DIGITA TAL L

Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang harus dikuasai oleh para pegawai PPPK yang terdiri dari etika, etika, budaya  budaya,, aman, dan aman, dan cakap dalam bermedia digital. digital . Terdapat dua poros yang membagi area setiap seti ap domain kompetensi yang termasuk termasuk dalam pilar-pilar pilar-pilar literasi literasi digital. digital.  Poros pertama, pertama,  yaitu domain dom ain kapasit kapasitas as ‘si ‘singl ngle–k e–kole olekti ktif’ f’ memper memperlih lihatk atkan an rentan rentang g kapasi kapasitas tas li liter terasi asi digit digital al sebaga sebagaii kemampuan kemamp uan individu individu untuk mengakomodasi mengakomodasi kebutuhan kebutuhan individu individu sepenuhnya sepenuhnya hingga kemampuan Sementara ara itu, itu,  poros individu indiv idu untuk berfungsi berfungsi sebagai sebagai bagian dari masyarakat masyarakat kolektif/s kolektif/societa ocietall.  Sement  berikutnya adalah domain ruang ‘informal–formal’ yang memperlihatkan ruang pendekatan dalam  penerapan kompetensi literasi digital. digital.  Ruang informal ditandai dengan pendekatan yang cair dan dengan instru instrumen men yang lebih lebih meneka menekanka nkan n pada kumpul kumpulan an indivi individu du sebaga sebagaii sebuah sebuah fleksibel,  dengan fleksibel, kelompok komunitas/masyarakat komunitas/masyarakat.. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih terstruktur dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai ‘warga negara digital. digital.’ Etika tradisional adalah etika berhubungan secara langsung/tatap muka yang menyangkut tata kebiasaan,  dan budaya budaya yang merupa merupakan kan kesepak kesepakata atan n bersam bersamaa dari dari setiap setiap kelomp kelompok  ok  caraa lama car lama,  kebiasaan, masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan masyarakat,  perilaku anggota masyarakat. masyarakat . Etika kontemporer adalah etika elektronik dan digital yang menyangkut  kebiasaan,, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan tata cara cara,, kebiasaan so sosi sial al bu buday dayaa seca secara ra le lebi bih h luas luas dan glob global al..  Maka, Maka,  ru ruan ang g li lingk ngkup up et etik ikaa da dala lam m dunia dunia di digi gita tall menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran kesadaran,, tanggung jawab, jawab,  integritas, integritas, dan nilai kebajikan. kebajikan. Kesadaran  maks maksud udny nyaa ad adal alah ah mela melaku kuka kan n se sesu suat atu u de denga ngan n sa sada darr at atau au memi memili liki ki tu tuju juan an..

sepenuhnya.. Kesadaran adalah kondisi individu yang menyediakan sumber daya secara penuh ketika sepenuhnya sehi hingg nggaa indi indivi vidu du te ters rseb ebut ut mema memaha hami mi ap apaa sa saja ja yang yang se seda dang ng menggun men ggunaka akan n media media digita digitall,  se dilakukannya dengan perangkat digital digital..  Tanggung jawab adalah kemauan menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilakunya dalam bermedia digital digital..  Kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai  kemanusiaan,, dan kebaikan serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan kemanfaatan,, kemanusiaan kemanfaatan dan an integritas adalah prinsip kejujuran derajat sesama manusia atau kualitas kehidupan bersama bersama,,  d sehing seh ingga ga indivi individu du selalu selalu terhin terhindar dar dari dari keingi keinginan nan dan perbuat perbuatan an untuk untuk memani memanipul pulasi asi,,  menipu, menipu,  berbohong,, plagiasi  berbohong  plagiasi,, dan sebagainya, sebagainya , saat bermedia digital. digital. Indikator pertama dari kecakapan dalam Budaya Digital (Digital Culture) adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki Era Digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keIndonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab (meliputi hak dan kewajiban) untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan berlandaskan pada nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena ka rena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa,  bernegara dan berbudaya di Indonesia. Sehingga jelas, kita hidup di dalam negara yang multikultural dan plural dalam banyak aspek .

 

Pemahaman Pemaha man multikult multikulturalis uralisme me dan pluralism pluralismee membutuhkan membutuhkan upaya pendidikan pendidikan sejak dini. Apalagi, kita berhadapan dengan generasi masa kini, yaitu para digital native (warga digital) yang lebih leb ih banyak banyak ‘belaj ‘belajar’ ar’ dari dari media media digit digital. al. Meningka Meningkatka tkan n kemamp kemampuan uan membang membangun un mindfulness comm commun unic icat atio ion n tanpa tanpa st ster ereot eotip ip da dan n pa pand ndang angan an negat negatif if adala adalah h ju juga ga perso persoal alan an meni meningk ngkat atkan kan kemampuan literasi media dalam konteks budaya digital.  Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dimasukkan dalam kerangka literasi digital dapat diklasifikasikan menjadi dua pokok besar, yaitu: Kecakapan Digital Dalam Kehidupan Berbudaya dan Ruang Digital. Kita bisa menjadi warga digital yang Pancasilais, yaitu: Berpikir yaitu:  Berpikir kritis; kritis;  Meminimalisir Unfollow, Unfriend dan Block untuk menghindari Echo Chamber dan Filter Bubble: Bubble : Gotong Royong Kolaborasi Kampanye Literasi Digital . Dalam isu budaya, ada 5 kompetensi yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bernegara, yaitu: memahami budaya di ruang digital, Produksi Budaya di Ruang Digital, Distribusi Budaya di Ruang Digital, Partisipasi Budaya di Ruang Digital, Kolaborasi Budaya di Ruang Digital. Dalam area Budaya Digital (Digital Culture), hak dan tanggungjawab digital menempati posisi terakhir setelah indikator lainnya dikuasai. Indikator Hak Digital mencakup persoalan akses, kebebasan berekspresi, perlindungan atas data privasi, dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Hak Digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak Digital terdiri dari hak untuk  mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Kompetensi keamanan digital didefinisikan sebagai kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Jejak digital dikategorikan dalam dua  jenis, yakni jejak digital yang bersifat pasif dan jejak digital yang bersifat aktif. Jejak digital pasif  adalah jejak data yang kita tinggal tinggalkan kan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan sepengetahuan kita. Jejak digital aktif mencakup data yang dengan sengaja kita kirimkan di internet atau di platform digital. Masing-ma Masing -masin sing g sub ind indika ikator tor yan yang g mem membent bentuk uk pil pilar ar keca kecakap kapan an ber bermed media ia dig digita itall yai yaitu tu kecakapan kecakap an terka terkait it penggun penggunaan aan perang perangkat kat keras dan lunak, mesin pencarian informasi, informasi, aplik aplikasi asi  percakapan dan media sosial, serta dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Pemahaman terhadap terha dap lanskap lanskap digital digital tidak dapat dilepaskan dilepaskan dari kompetensi kompetensi literasi digital. digital. Dunia digital merupakan lingkungan yang tidak asing bagi banyak dari kita. Mesin pencarian informasi memiliki tiga tahapan kerja sebelum menyajikan informasi yang kita butuhkan. Pertama, penelusuran (crawling), yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut tentu mengacu  pada kata kunci yang diketikkan pada mesin pencarian informasi. Kedua, pengindeksan (indexing), yakni pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Ketiga,  pemeringkatan (ranking), yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari.

 

C. IMPLEM IMPLEMENT ENTASI ASI LITERA LITERASI SI DIGITAL DIGITAL DAN DAN IMPLIKAS IMPLIKASINY INYA A

 Digital Skills (Cakap Bermedia Digital) merupakan dasar dari kompetensi literasi digital,  berada di domain ‘ single   single  informal informal’. ’.  Digital Culture (Buda (Budaya ya Bermedia Bermedia Digital) Digital) sebagai wujud kewarganegar kewarg anegaraan aan digital digital dalam konteks keindonesiaan keindonesiaan berada pada domain ‘kolektif, ‘kolektif, formal’ formal’ dimana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warganegara dalam  batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang ‘negar ‘ne gara’. a’.  Digital Ethics (Eti (Etiss Bermedia Bermedia Digita Digital) l) sebagai sebagai panduan panduan berperil berperilaku aku terbaik terbaik di ruang ruang digital digi tal membawa individu untuk bisa bisa menjadi menjadi bagian bagian masyarak masyarakat at digital, digital, berada di domain domain ‘kolektif, informal’. Digital informal’. Digital Safety S afety (Aman Bermedia Digital) sebagai panduan bagi individu agar  dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain ‘ single ‘ single,, formal’ karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secaraa daring secar daring ikut membentuk perilaku kita berinterne berinternet. t. Literasi Literasi Digital menjadi kemampuan kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.

 

MODUL 2. MANAJEMEN ASN

1.

Manaje Manajemen men ASN ASN adalah adalah pengelolaa pengelolaan n ASN untuk untuk menghasi menghasilkan lkan Pegawai Pegawai ASN yang yang profess professional ional,, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.

Manaje Manajemen men ASN lebih lebih menekan menekankan kan kepada kepada pengatu pengaturan ran profesi profesi pegawai pegawai sehing sehingga ga diharapk diharapkan an ag agar ar sela selalu lu ters tersed edia ia sumb sumber er da daya ya ap apar arat atur ur si sipi pill Nega Negara ra ya yang ng un ungg ggul ul se sela lara rass de deng ngan an  perkembangan jaman.

3.

Berd Berdas asar arka kan n jeni jenisn snya ya,, Pegaw Pegawai ai ASN te terd rdir irii at atas as:: Peg Pegaw awai ai Negeri Negeri Sipil Sipil ( PNS); dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK ))..

4.

Untuk Untuk menjal menjalanka ankan n keduduka kedudukannya nnya,, maka Pegaw Pegawai ai ASN berfu berfungs ngsii sebagai sebagai beri berikut kut:: Pelaks Pelaksana ana kebijakan public; Pelayan public; dan Perekat dan pemersatu bangsa

5.

Pega Pegawa waii ASN ASN be berk rked edud uduk ukan an se seba baga gaii ap apar arat atur ur ne nega gara ra ya yang ng menj menjal alan anka kan n ke kebi bija jaka kan n ya yang ng ditetapkan ditet apkan oleh pimpinan pimpinan instansi instansi pemerintah pemerintah serta serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi intervensi semua golongan dan partai politik 

6.

Pega Pegawa waii ASN ASN be berk rked edud uduk ukan an se seba baga gaii ap apar arat atur ur ne nega gara ra ya yang ng menj menjal alan anka kan n ke kebi bija jaka kan n ya yang ng ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus  partai politik.

7.

Peran Peran dari Pegawai Pegawai ASN: ASN: perencana perencana,, pelaksana pelaksana,, dan pengawa pengawass penyeleng penyelenggar garaan aan tugas tugas umum  pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik  yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. a.

ASN ASN berfu berfung ngsi si,, bertu bertuga gass da dan n be berp rper eran an un untu tuk k mela melaks ksan anaka akan n kebij kebijak akan an yang yang di dibu buat at ol oleh eh  pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-und angan.

 b.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang  professional dan berkualitas.

c.

ASN berfun berfungsi gsi,, bertugas bertugas dan berper berperan an untuk memper mempererat erat persat persatuan uan dan kesatua kesatuan n Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.

Hak PNS PNS dan dan PPPK PPPK yang yang diatur diatur dala dalam m UU ASN ASN sebaga sebagaii beriku berikutt : a.

PNS berhak berhak mempero memperoleh leh gaji, gaji, tunjan tunjangan, gan, dan fasili fasilitas tas:: cuti; jamina jaminan n pensiu pensiun n dan jamina jaminan n hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

 b.

Sedangkan PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan  pengembangan kompetensi.

c.

Selain Selain hak sebagai sebagaimana mana disebutk disebutkan an di atas, atas, berdas berdasarkan arkan pasal 70 UU ASN disebut disebutkan kan bahwa bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

d.

Berdas Berdasark arkan an Pasal 92 UU ASN, Pemeri Pemerinta ntah h juga wajib wajib memberik memberikan an perlind perlindung ungan an berupa: berupa:  jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

 

3.

Sedangk Sedangkan an kewajiba kewajiban n adalah adalah suatu suatu beban atau tanggung tanggungan an yang bersifa bersifatt kontrakt kontraktual ual.. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah: a.

Setia Setia da dan n taat taat pa pada da Pa Panca ncasi sila la,, Undan Undangg-Un Unda dang ng Dasar Dasar Negar Negaraa Repu Republ blik ik In Indon dones esia ia Ta Tahun hun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yangsah;

 b.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c.

Melaksanakan Melaksanakan kebijakan kebijakan yang dirumuskan dirumuskan pejabat pejabat pemerin pemerintah tah yang berwenang; berwenang;

d.

Mentaa Mentaati ti kete ketentu ntuan an perat peratura uran n perunda perundangng-unda undangan ngan;;

e.

Mela Melaks ksan anak akan an tuga tugass ke kedi dina nasa san n de deng ngan an pe penu nuh h pe peng ngab abdi dian an,, ke keju juju jura ran, n, ke kesa sada dara ran, n, da dan n tanggung jawab;

f.

Men Menunj unjukka ukkan n integri integritas tas dan ketela keteladan danan an dalam sikap, sikap, perila perilaku, ku, ucapan ucapan dan tindakan tindakan kepada kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g.

Menyim Menyimpan pan rahasi rahasiaa jabatan jabatan dan hanya dapat dapat menge mengemuk mukaka akan n rahasia rahasia jabatan jabatan sesuai sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. 4.

Bersedia Bersedia ditempa ditempatkan tkan di seluruh seluruh wilayah wilayah Negara Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesi Indonesia. a.

Kode Kode Et Etik ik da dan n Kod Kodee Per Peril ilak aku u ASN ASN Dalam UU ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode  perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a.

Melaksanakan Melaksanakan tugasnya tugasnya dengan dengan jujur, jujur, bertanggu bertanggungjawa ngjawab, b, dan dan berinte berintegrita gritass tinggi; tinggi;

 b.

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c.

Melayan Melayanii dengan dengan sikap sikap horma hormat, t, sopa sopan, n, dan dan tanpa tanpa tekan tekanan; an;

d.

Melaksnakan Melaksnakan tugasnya tugasnya sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peratu peraturan ran perundang-und perundang-undangan angan

e.

Melaks Melaksnaka nakan n tugasnya tugasnya sesuai sesuai dengan dengan perinta perintah h atasan atasan atau atau Pejabat Pejabat yang Berwena Berwenang ng sejauh sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

5.

Pe Pener nerap apan an sist sistem em meri meritt da dala lam m penge pengelo lola laan an ASN ASN mend menduku ukung ng pe penc ncapa apaia ian n tu tuju juan an dan sa sasa sara ran n organisasi dan memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepasa masyarakat maupun  jaminan obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan  pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya

6.

Pasca Pasca recrui recruitme tment, nt, dalam organisa organisasi si berbagai berbagai sistem sistem pengelola pengelolaan an pegawai pegawai harus harus mencer mencermin minkan kan  prinsip merit yang y ang sesungguhnya dimana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip p rinsip-prinsip yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan  penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers mengetahui dimana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja.

7.

Manaje Manajemen men ASN ASN terdi terdiri ri dari dari Manje Manjemen men PNS PNS dan Manaj Manajeme emen n PPPK 

 

8.

Mana Manaje jeme men n PNS PNS meli meliput putii pe penyu nyusu suna nan n dan pe pene neta tapa pan n ke kebu butu tuha han, n, pe peng ngada adaan an,, pa pang ngkat kat dan  jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunj tunjan angan gan,, pengh penghar arga gaan an,, disi disipl plin in,, pember pemberhe hent ntia ian, n, ja jami mina nan n pensi pensiun un da dan n hari hari tu tua, a, da dan n  perlindungan.

9.

Manaje Manajemen men PPPK meliput meliputii penetap penetapan an kebutu kebutuhan; han; pengada pengadaan; an; penilaia penilaian n kinerj kinerja; a; penggajia penggajian n dan tunjangan; tunja ngan; pengembangan pengembangan kompetensi; kompetensi; pemberian pemberian penghargaan; penghargaan; disiplin; disiplin; pemutusan pemutusan hubungan  perjanjian kerja; dan perlindungan.

10. Pengisian Pengisian jabatan jabatan pimpinan tinggi utama utama dan madya pada kementerian kementerian,, kesekretariatan kesekretariatan lembaga lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan kalang an PNS dengan memperhati memperhatikan kan syarat syarat kompetensi, kompetensi, kualifikasi, kualifikasi, kepangkatan, kepangkatan, pendidikan pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejaba Pejabatt Pembin Pembinaa Kepegaw Kepegawaia aian n dilara dilarang ng mengga mengganti nti Pejabat Pejabat Pimpin Pimpinan an Tinggi Tinggi selama selama 2 (dua) (dua) tahun terhitung terhitung sejak pelantikan pelantikan Pejabat Pejabat Pimpinan Pimpinan Tinggi, Tinggi, kecuali kecuali Pejabat Pejabat Pimpinan Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat  jabatan yang ditentukan. 12. Penggantian Penggantian pejabat pejabat pimpinan pimpinan tinggi utama utama dan madya sebelum sebelum 2 (dua) tahun dapat dapat dilakukan dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun 13. Dalam pengisian pengisian Jabatan Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pejabat Pembina Kepegawaian Kepegawaian memberika memberikan n laporan  proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimp Pimpin inan an Ting Tinggi gi ba baik ik be berd rdas asar arka kan n la lapo pora ran n ya yang ng di disa samp mpai aika kan n ol oleh eh Pe Peja jaba batt Pe Pemb mbin inaa Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri 14. Pegawai Pegawai ASN dapat menjadi menjadi pejabat pejabat Negara Negara.. Pegawa Pegawaii ASN dari PNS yang diangk diangkat at menjadi menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS 15. Pegawai ASN ASN berhimpun berhimpun dalam wadah korps profesi profesi Pegawai Pegawai ASN Republik Republik Indonesia. Indonesia. Korps  profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar   pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. 16. Untuk menjamin menjamin efisiensi, efisiensi, efektivitas efektivitas,, dan akurasi akurasi pengambilan pengambilan keputusan dalam Manajemen Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah 17. Sengketa Sengketa Pegawai Pegawai ASN diselesaik diselesaikan an melalui upaya administrati administratif. f. Upaya administratif administratif terdiri terdiri dari keberatan dan banding administrative. ad ministrative.