Resume Kompilasi Skenario 4.pdf

RESUME KOMPILASI BLOK 1 SKENARIO 4 ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN ETIKA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JEMBER 2014

1

Skenario 4

Dokter Oni melakukan praktek sore di klinik salah satu pondok pesantren di Jember.Pasien yang berkunjung sangat beragam dan kebanyakan dari santri pondok pesantren. Banyak kasus penyakit terjadi berhubungan dengan perilaku dan gaya hidup yang kurang memenuhi kesehatan. Jika ada satu santri yang sakit, biasanya santri tersebut akan membawa temannya dengan sakit yang sama. Santri yang berobat di klinik tersebut tidak membayar karena sudah merupakan fasilitas dari pondok.Apapun obat yang diberikan dokter Oni, pasien hanya mengangguk mengiyakan tanpa banyak bertanya lebih lanjut. Selain praktik di Pondok tersebut, Dokter Oni juga berpraktik di klinik swasta di pusat kota. Pasien yang datang biasanya dari kalangan menengah atas dan lebih kritis dibandingkan pasien yang berkunjung di klinik pondok. Suatu saat, seorang pasien datang ke Dokter Oni di klinik tengah kota karena merasa obatnya tidak cocok dengan penyakitnya. Pasien menganggap bahwa Dokter Oni melakukan malpraktek dan melanggar Undang-Undang.Setelah dijelaskan dengan baik oleh Dokter Oni, pasien tersebut hanya menerima penyelasan Dokter Oni dan merasa puas dengan penjelasan tersebut. Dokter Oni menyadari bahwa terdapat perbedaan konsep sehat sakit antara pasien-pasiennya di pondok dan pasien-pasiennya di pusat kota.

KLARIFIKASI ISTILAH 1. Malpraktik -

Berasal dari kata Bahasa Yunani, mal yang artinya buruk dan praktik yang berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi)

-

Praktikkedokteran

yang

tidakbenar,

tidaksesuaidenganprosedur

/standardoperasional(Kamus Dorland). -

Kelalaian profesional karena tindakan ataukealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standard operasional medisyang mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien.

2. Kritis Dalam KBBI kritis berarti (1) bersifat tidak lekas percaya; (2) bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; (3) tajam dalam penganalisisan 2

3. Undang-undang Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan lain yang bersifat mengikat seseorang agar tercipta hidup sejahtera 4. Klinik 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2011, klinik adalah bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Menurut KBBI, klinik adalah (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien.

5. Gaya hidup -

KBBI Pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat.

-

Kotler, 2002 Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya

-

WHO 1998 Life style is a way of living based on identifiable patterns of behaviour which are determined by the interplay between an individual’s personal characteristics, social interactions, and socioeconomicand environmental living condition.

6. Konsep sehat sakit a. Sehat  Konsep sehat : Sehat menurut UU RI No. 23 Tahun 1992: “Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis  WHO (1947) o Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. o Mengandung tiga karakteristik :  merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia  memandang sehat dalam konteks lingkungan internal ataupun eksternal

3

 sehat diartikan sebai hidup yang kreatif dan produktif  President’s Communision On Health Need Of Nation Stated (1953) o Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian, bukan merupakan suatu keadaan tapi merupakan suatu proses o Proses adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi terhadap lingkungan sosialnya.  Pender (1982) o Sehat adalah aktualisasi (perwujudan) yang diperoleh individu melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten. Sedangkan penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas sosial. o Definisi sehat menurut Pender ini mencakup stabilitas dan aktualisasi  Payne (1983) o Sehat adalah fungsi efektif

dari sumber-sumber perawatan diri (Self Care

Resources) yang menjamin tindakan untuk perawatan diri (Self Care Action) secara adekuat. o Self Care Resources mencakup pengetahuan,keterampilan dan sikap o Self Care Action perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlakukan untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual. 

UU RI No. 23 /1992 Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.



UU RI No. 9/1960

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan,rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat, dan kelemahan.

b. Sakit  UU RI No. 23 Tahun 1992 Sakit adalah keadaan dimana fisik, emosional, intelektual, sosial, dan perkembangan seseorang berkurang dan terganggu  Parsors (1972)

4

Sakit adalahgangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya  Baursams (1965) Seseorang menggunakan tiga kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit: -

Adanya gejala: naiknya temperatur, nyeri

-

Persepsi tentang bagaimana mereka mersakan baik, buruk, sakit

-

Kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja atupun sekolah

 Perkins (1937) Sakit adalah suatu keadaan tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani maupun sosial. 7. Etika 

Menurut KBBI etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral



Menurut Drs. Sidi Gajalba etika adalah Teori tentang tingkah laku, perbuatan manusia, dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

8. PHBS Menurut Depkes RI Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 9.

Perilaku dan Budaya Hidup Tidak Sehat  Perilaku menjauhkan dirinya sendiri dari keadaan sehat seperti makan tidak tidak teratur, jarang mandi, menumpuk pakaian yang kotor, dan sebagainya.  Budaya turun temurun yang menurut kita di zaman sekarang merupakan budaya yang tidak sehat. Misalnya, pemahaman orang Kalimantan tentang merokok di zaman dahulu, merokok dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengusir nyamuk.  Perilaku dan budaya hidup setiap status masyarakat berbeda. Ada 4 status masyarakat: 1.

Masyarakat Tradisional Masih bersifat tradisional, endemis penyakit infeksi, banyak malnutrisi.

2.

Masyarakat Transisional Awal 5

3.

Masyarakat Transisional Akhir Penyakit infeksi berkurang, pencegahan mulai dilakukan, pelayanan merata.

4.

Masyarakat Modern Paling kompleks, pencemaran air dan udara sangat tinggi, muncul penyakitpenyakit kardiovaskuler dan penyakit degeneratif.

10. Sosial Budaya Sosial Budaya: Segala hal yang diciptakan oleh manusia dnegan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan atau dalam kehidupan masyarakat atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasarkan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. (W. J. S. Koerwadarminta) 11. Pasien Konsumen pelayanan kesehatan yang membutuhkan kepuasan dalam pelayanan kesehatan yang terdiri dari: a. Pelayanan primer: penginapan rumah sakit, pelayanan keperawatan, dan tindakan pengobatan b. Pelayanan sekunder: daerah yang nyaman dan menyenangkan (Potter & Perry, 2005)

6

PEBAHASAN I.

HUBUNGAN HAM DENGAN PROFESI DOKTER A. Pengertian HAM  Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).  Menurut Koentjoro Poerbapranoto Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.  Menurut UU Nomer 39 Tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kerhormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Macam-macam HAM  Hak Hidup  Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan  Hak Mengembangkan Diri  Hak memperoleh keadilan  Hak Kebebasan Pribadi  Hak Memperoleh Rasa Aman  Hak Kesejahteraan  Hak Berpolitik  Hak Anak C. Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan  Konvensi Hak Sipil dan Politik 1966, “Hak atas Pelayanan Kesehatan” Dalam hal ini, seorang pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kedokteran secara manusiawi dan sesuai dengan standar profesi dokter.Sedangkan dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kedokteran yang sesuai standar profesi dokter kepada pasien.

7

 Profesi dokter bertanggung jawab pada HAM. Dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 pasal 1 menyebutkan: “Setiap orang berhak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehtan yang optimal”.Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan yang baik kepada rakyat oleh dokter.  Deklarasi PBB 1948, “Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri” Artinya, seorang pasien berhak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.Selain itu pasien juga berhak untuk menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.  Konvensi Helsinki 1964, “Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar” Seorang dokter mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarganya tentang penyakitnya.Dilain pihak, seorang pasien juga mempunyai hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.

II.

HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN Hubungan pasien dan dokter di sini yaitu hubungan terapeutik yaitu tidak hanya mengobati tetapi juga mempunyai empat fungsi yakni preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Hubungan dokter dan pasien ini terbagi menjadi 2, yaitu: 1.

Kontak nyata, misalnya pelayanan obat dan pengobatan

2.

Kontak tersirat, misalnya registrasi atau rekam medis

2.1 Teori Ada dua teori hubungan dokter dengan pasien 1. Ius Delictus

:

Hubungan ini ada akibat peraturan perundang-undangan. Contohnya rahasia dokter

2.

Ius Contractu

:

Adanya hubungan kontraktual upaya

sesuai standard tinggi 2.2 Pola Hubungan dokter dengan pasien Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis; hanya ada

8

kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif.Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya.Oleh karena hubungan dokter-pasien merupakan hubungan antar manusia, lebih dikehendaki hubungan yang mendekati persamaan hak antar manusia. Jadi hubungan dokter yang semula bersifat patemalistik akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang di tandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai „partner‟. Sebenamya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu: 1) Activity – passivity. Pola hubungan orangtua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat. 2) Guidance – Cooperation. Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orangtua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. la berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walau pun dokter rnengetahui lebih banyak, ia tidak semata-rnata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter. 3) Mutual participation. Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sarna. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah serta pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.

9

Selain hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran yang bersifat biomedis aktif-pasif ada juga hubungan antara dokter dan pasien yang telah banyak diteliti oleh para ahli yaitu: 1)

Paternalistik

: Kedudukan dokter lebih tinggi, dokter langsung memberikan tindakan terhadap apa yang seharusnya dilakukan kepada pasien.

2)

Kollegal Model

: Kedudukan

dokter

sebagai

mitra,

jadi

dokter

melakukan pendekatan secara interpersonal. 3)

Engineering Model :

Pasien

lebih

tinggi

kedudukannya daripada dokter. 4)

Hubungan Medik

: Hubungan untuk melakukan

tindakan medis. 5)

Hubungan Sosial

: Dokter

harus

memberikan

informasi

tentang

bagaimana keadaan pasien. 6)

Hubungan Hukum : Dokter harus melakukan informed consent dalam setiap tindakannya, baik dinyatakan dalam bentuk implied consent (tersirat), maupunexpressed consent (lisan atau tulisan).

Secara umum syarat terjalinnya hubungan dokter dan pasien adalah 1.

Adanya rasa saling percaya antara dokter dengan pasien. Sehingga kontrak yang terjadi dapat berjalan dengan baik

2.

Saling memahami dan menghormati setiap hak dan kewajiban pada masing-masing baik dokter maupun pasien

3.

Terbuka antara dokter dan pasien

4.

Aktif dalam melakukan komunikasi

2.3 Komunikasi Efektif Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, seorang dokter harus bisa berkomunikasi efektif. Ada The Five Inevitable Laws of Effective Communication (Lima Hukum Komunikasi yang Efektif) terangkum dalam kata REACH yang bermakna merengkuh atau meraih: 1.

Respect Komunikasi yang efektif harus dibangun dari sikap menghargai terhadap setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Rasa hormat dan saling 10

menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika komunikasi dibangun diatas rasa dan sikap saling meghargai dan menghormati, akan lahir kerjasama yang sinergis sehingga efektivitas kinerja seorang individu maupun organisasi sebagai sebuah tim dapat ditingkatkan. Jika diterapkan dalam dunia kedokteran, dokter harus memperlakukan pasien sebagai subjek belajar sehingga lahir sinergi antara dokter dan pasien dalam meraih tujuan bersama melalui mencapai kesembuhan. 2.

Empathy Empati adalah kemampuan seseorang dalam menempatkan dirinya sesuai dengan situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Rasa empati akan memungkinkan seseorang untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Jika diterapkan dalam dunia kedokteran, hukum empati ini menegaskan bahwa sebelum mengirimkan pesan kepada pasien, dokter harus mengerti dan memahami dengan empati terhadap calon penerima pesan (pasien) sehingga pesan tersebut akan sampai tanpa ada halangan psikologis atau penolakan dari penerima.

3.

Audible Makna Audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Mengacu pada kemampuan menggunakan berbagai media maupun perlengkapan bantu audio visual yang akan membantu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam dunia kedokteran, memberi gambaran mudah mengenai penyakit yang diderita pasien beserta bentuk organ yang digambarkan dengan simpel merupakan suatu kelebihan tersendiri, sehingga pasien mudah mengerti apa maksud dokter.

4.

Clarity Selain pesan harus dapat dimengerti dengan baik, kejelasan pesan juga harus mendapatkan perhatian sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dalam anamnesa, keterbukaan pasien terhadap dokter merupakan bentuk sikap yang positif. Keterbukaan dokter menjadikan pasien lapang dada menerima hasildiagnosis dari pasien demi perbaikan proses pembelajaran. 11

5.

Humble Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah rendah hati.Rendah hati pada intinya, sikap yang penuh melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritik, tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut, penuh pengendalian diri, dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

2.4 Hak & Kewajiban dokter dan pasien Dengan adanya hubungan antara dokter dan pasien maka timbullah hak dan kewajiban dokter dan pasien.Berikut adalah kewajiban dan hak dokter berdasarkan UU Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004: -

Hak dokter pada Pasal 50 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : a.

memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b.

memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

c.

memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya

d. -

menerima imbalan jasa.

Kewajiban dokter pada Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a.

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b.

merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c.

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d.

melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 12

e.

menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

-

Hak Pasien pada Pasal 52 : Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a.

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

-

b.

meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c.

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d.

menolak tindakan medis; dan

e.

mendapatkan isi rekam medis.

Kewajiban pasien pada Pasal 53 Pasien,

dalam

menerima

pelayanan

pada

praktik

kedokteran,

mempunyaikewajiban : a.

memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b.

mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

c.

mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d.

memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Terdapat beberapa perubahan kedudukan dokter atau polah hubungan dokter pada zaman dahulu dengan sekarang.Pada tabel di bawah ini merupakan perbedaan pola hubungan zaman dahulu dengan sekarang Dulu

Sekarang

Menganggap dokter sebagai dewa Menganggap dokter setara dengan kita penyelamat

atau

hubungan atau pasien atau hubungan mutualistik

paternalistik (kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien) Hubungan

resultaat

arbites Hubungan pendek

(berkelanjutan) Kritikan dari pasien masih rendah Kritikan terhadap pelayanan sudah karena menggap dokter sebagai dewa semakin penyelamat

III.

meningkat

karena

juga

berkembangnya iptek

KONSEP SEHAT SAKIT

13

3.1 Paradigma Sehat Pengertian paradigma sehat menurut Stepen R. Covey dalam bukunya : “The Seven Habits of Highly Effective People” adalahThe word Paradigm comes from the Greek. It was originally a scientific term. And is more commonly used today to mean a model, theory, concept, perception orientation, assumption or frame of reference. In the general sense, is the way “see” the world, not interm of our visual sense of sight, but in term of perceiving, understanding and interpreting. Faktor yang mendorong perlu adanya paradigma sehat : a.

Pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan orang sakit ternyata tidak efektif

b.

Konsep sehat mengalami perubahan, dimana dalam arti sehat dimasukkan unsur sehat produktif sosial ekonomis.

c.

Adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif

d.

Adanya transisi demografi, meningkatnya lansia yang memerlukan penangan khusus

e.

Makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk. Program kesehatan yang menekankan upaya kuratif adalah “Health Program for

Survival”, sedangkan yang menekankan pada upaya promotif dan preventif merupakan

“Health Program for

Human

Development”. Paradigma sehat

dicanangkan Depkes pada tanggal 15 September 1998. 3.2 Indikator Sehat 1.

Menutur WHO  Tidak ada patofisiologi  Kemampuan fisik  Penilaian kesehatan  Index masa tubuh  Tidak terdapat gangguan secara mental  Tidak terdapat gangguan secara spiritual

2.

Hendrik L. Blum juga menyebutkan 12 indikator yang berhubungan dengan derajat kesehatan, yaitu:

14

 Life spam(Usia harapan hidup): yaitu lamanya usia harapan untuk hidup dari masyarakat, atau dapat juga dipandang sebagai derajat kematian masyarakat yang bukan karena mati tua.  Disease or infirmity (Cacat fisiologi): yaitu keadaan sakit atau cacat secara fisiologis dan anatomis dari masyarakat.  Discomfort or ilness (Keluhan sakit): yaitu keluhan sakit dari masyarakat tentang keadaan somatik, kejiwaan maupun sosial dari dirinya.  Disability

or

incapacity

(Ketidakmampuan

untuk

bekerja):

yaitu

ketidakmampuan seseorang dalam masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peranan sosialnya karena sakit.  Participation in health care (Ketidakmampuan untuk tetap sehat): yaitu kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya untuk selalu dalam keadaan sehat.  Health behaviour (Perilaku nyata tentang masalah kesehatan): yaitu perilaku manusia yang nyata dari anggota masyarakat secara langsung berkaitan dengan masalah kesehatan.  Ecologic behaviour (Perilaku masyarakat tentang lingkungan): yaitu perilaku masyarakat terhadap lingkungan, spesies lain, sumber daya alam, dan ekosistem.  Social behaviour (Perilaku masyarakat terhadap sesama): yaitu perilaku anggota masyarakat terhadap sesamanya, keluarga, komunitas dan bangsanya.  Interpersonal relationship (Komunikasi dengan sesama): yaitu kualitas komunikasi anggota masyarakat terhadap sesamanya.  Reserve or positive health (Daya tahan terhadap penyakit): yaitu daya tahan anggota masyarakat terhadap penyakit atau kapasitas anggota masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan somatik, kejiwaan, dan sosial.  External satisfaction (Rasa puas terhadap lingkungan sosial): yaitu rasa kepuasan anggota masyarakat terhadap lingkungan sosialnya meliputi rumah, sekolah, pekerjaan, rekreasi, transportasi.  Internal satisfaction (Rasa puas terhadap seluruh aspek hidupnya): yaitu kepuasan anggota masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan dirinya sendiri. 3.3 Konsep Sehat Sakit 15

Komponen ini memandang bahwa keperawatan itu adalah bentuk pelayanan yang diberikan pada manusia dalam rentang sehat sakit. 

Konsep Sehat (Travis and Ryan, 1998) 1. Sehat merupakan pilihan, suatu pilihan dalam menentukan kesehatan. 2. Sehat merupakan gaya hidup, desain gaya hidup menuju pencapaian potensial tertinggi untuk sehat. 3. Sehat merupakan proses, perkembangan tingkat kesadaran yang tidak pernah putus, kesehatan dan kebahagiaan dapat terjadi di setiap momen, ”here and now.” 4. Sehat efisien dalam mengolah energi, energi yang diperoleh dari lingkungan, ditransfer melalui manusia, dan disalurkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. 5. Sehat integrasi dari tubuh, pikiran dan jiwa, apresiasi yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan dan percaya akan mempengaruhi status kesehatan. 6. Sehat adalah penerimaan terhadap diri.

3.4 Faktor yang Memengaruhi Diri Seseorang Tentang Sehat 1.

Status perkembangan - Kemampuan mengerti tentang keadaan sehat dan kemampuan berespon terhadap perubahan dalam kesehatan dikaitkan dengan usia. - Contoh: Bayi dapat merasakan sakit, tapi tidak dapat mengungkapkan dan mengatsainya. - Pengetahuan perawat tentang status perkembangan individu memudahkan untuk

melaksanakan

pengkajian

terhadap

individu

dan

membantu

mengantisipasi perilaku-perilaku selanjutnya 2.

Pengaruh sosiokultural - Masing-masing kultur punya pandangan tentang sehat yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. - Contoh: Orang Cina, sehat adalah keseimbangan antara Yin dan Yang Orang dengan ekonomi rendah memandang flu sesuatu yang biasa dan merasa sehat

3.

Pengalaman masa lalu - Seseorang dapat merasakan nyeri/sakit atau disfungsi ( tidak berfungsi ) keadaan normal karena pengalaman sebelumnya - Membantu menentukan defenisi seseorang tentang sehat

16

4.

Harapan seseorang tentang dirinya - Seseorang mengharapkan dapat berfungsi pada tingkat yang tinggi baik fisik maupun psikososialnya jika mereka sehat

3.5 Penyakit 

Istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas



Hubungan antara sehat, sakit dan penyakit Pada dasarnya merupakan keadaan sehat dan sakit a. Hasil interaksi seseorang dengan lingkungan b. Sebagai manifestasi keberhasilan/kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungan c. Gangguan kesehatan: ketidakseimbangan antara faktor host - agent environment.

Tahapan Sakit 1. Tahap gejala Tahap Transisi : Individu percaya ada kelainan dalam tubuhnya, merasa dirinya tidak sehat, merasa timbulnya berbagai gejala, merasa ada bahaya.  Mempunyai tiga asapek : Secara Fisik Kognitif

: Nyeri, panas tinggi,

: Interpretasi terhadap gejala

Respon emosi

: Cemas

 Konsultasi dengan orang terdekat : gejala dan perasaan, kadang-kadang mencoba pengobatan di rumah.

2. Tahap asumsi terhadap peran sakit ( Sick Role ) a. Penerimaan terhadap sakit b. Individu mencari kepastian sakitnya dari keluarga atau teman : menghasilkan peran sakit

17

c. Mencari pertolongan dari profesi kesehatan yang lain, mengobati sendiri, mengikuti nasehat teman/keluarga. d. Akhir dari tahap ini ditemukan bahwa gejala telah berubah dan merasa lebih baik. Individu masih mencari penegasan dari keluarga tentang sakitnya. Rencana pengobatan dipenuhi/dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman selanjutnya. 3. Tahap kontak dengan pelayanan kesehatan -

Individu yang sakit

: meminta nasehat dari profesi kesehatan atas inisiatif

sendiri -

Tiga type informasi

:

Validasi keadaan sakit. Penjelasan tentang gejala

yang tidak dimengerti. Keyakinan bahwa mereka akan sembuh/lebih baik -

Jika tidak ada gejala

: Individu mempresepsikan dirinya telah sembuh, jika

ada gejala kembali pada profesi kesehatan 4. Tahap ketergantungan -

Jika profesi kesehatan memvalidasi (memantapkan) bahwa seseorang sakit, orang akan menjadi pasien yang tergantung untuk memperoleh bantuan

-

Setiap orang mempunyai tingkat ketergantungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan

-

Perawat mempunyai tugas

:

a. Mengkaji kebutuhan ketergantungan pasien dikaitkan dengan tahap perkembangan b. Support terhadap perilaku yang mengarah pada kemandirian 5. Tahap penyembuhan -

Pasien belajar untuk melepaskan peran sakit dan kembali pada peran sehat dan fungsi sebelum sakit

-

Kesiapan untuk fungsi sosial

-

Perawat mempunyai tugas i. Membantu

pasien

: untuk

berfungsi

dengan

meningkatkan

kemandirian ii. Memberi harapan dan support.

18

3.6 Model Sehat Sakit 1.

Model segitiga (The Epidemoilogic Triangle) John Goron membagi kriteria sehat dan sakit berdasarkan host, agent, dan environment (H,A,E)  Sehat apabila terjadi keseimbangan antara H,A,E  Sakit apabila adanya peningkatan agent infeksius.  Sakit apabila terjadinya peningkatan susceptibles pada populasi.  Sakit

apabila

adanya

perubahan

lingkungan

yang

mempermudah/

menguntungkan penyebaran agent.  Sakit apabila terjadinya perubahan lingkungan yang merugikan atau menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh. 2.

Model roda (The Wheel) Penyakit timbul karena hubungan manusia dengan lingkungannya.digambarkan dengan sebuah roda yang terdiri dari manusia dengan substansi genetik pada bagian intinya, dan komponen biologi, sosial, dan fisik mengelilingi host.

3.

Model jaring-jaring sebab akibat (The Web of Causation): Terjadinya sakit disebabkan oleh banyak faktor.

4.

Model Blum Genetik ↓ Lingkungan → Status Kesehatan ← Perilaku ↑ Pelayanan Kesehatan i.

Lingkungan Lingkungan memiliki pengaruh dan peranan terbesar diikuti perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan. Lingkungan sangat bervariasi, umumnya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang berhubungan dengan aspek fisik dan sosial.Lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, tanah, ilkim, perumahan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan hasil interaksi antar manusia seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya

ii.

Perilaku

19

Perilaku merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri.Di samping itu, juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. iii.

Pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat dijangkau atau tidak.Yang kedua adalah tenaga kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan.

iv.

Keturunan Keturunan (genetik) merupakan faktor yang telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya dari golongan penyakit keturunan seperti diabetes melitus dan asma bronchial.

5.

Kriteria Kausasi  temporal  kekuatan asosiasi  efek dosis respon  reversibilitas  konsistensi  spesifitas  analogi  masuk akal secara biologis

3.7 Determinan Kesehatan 1.

Determinan kesehatan (La Bonte and Feather, 1996):  Determinan fisik: kebersihan lingkungan, cuaca, iklim, dan sebagainya 20

 Determinan biologi: mikrooorganisme (virus dan bakteri), parasit, dan sebagainya  Determinan sosial: kemiskinan, pengangguran, kelestarian lingkungan, diskriminasi dan ketidakberdayaan. 2.

Lima Determinan Kesehatan a) Individual Tingkat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tepatnya perilaku sehari-hari, diri individu, dan sugesti dirinya. 1) Perilaku (kegiatan) Kebiasaan

individu

sehari-harinya

dapat

mempengaruhi

kesehatannya, seperti kebiasaan berolahraga, kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman keras atau alkohol, jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan, dll. Misalnya orang yang jarang berolahraga berisiko menderita obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus 2) Diri Individu Diri individu yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan,pendidikan,dan genetika. Contoh pengaruh umur adalah seseorang yang suka mengkonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi pada waktu kecil tidak merasakan perubahan apa-apa, tapi begitu dewasa atau berusia 30 tahunan bisa menderita hipertensi berat, lalu jenis kelamin, misalnya pria dan wanita sama-sama memiliki risiko kanker payudara, tetapi resiko terkena pada wanita lebih berisiko dari pria, kemudian untuk berat dan tinggi contoh kasusnya adalah jika ada seseorang dengan perawakan kecil, sedangkan beratnya sangat besar, orang itu berarti obesitas yang bisa berisiko pada stroke. Tingkat pendidikan pun berpengaruh, misalnya orang dengan pendidikan tinggi merasakan perubahan kondisi tubuh yang mengganggu akan langsung memeriksakannya dan berobat sejak dini. Genetika juga mempengaruhi misalnya anak dengan orang tua pembawa hemofilia berkemungkinan memiliki gen tersebut yang bisa membunuhnya karena adanya luka atau orang dengan orang tua penderita diabetes mellitus. 3) Sugesti Diri

21

Psikologi sesorang yang memikiran keadaan diri yang berlebihan maupun stres berat dapat memepengaruhi kesehatannya, misalnya jika seseorang itu normal atau sehat lalu mendengar cerita diagnosis temannya yang terkena penyakit jantung akan merasa-rasakan dirinya bahwa dia cocok dengan diagnosis tersebut, jika hal ini berlangsung terus menerus pikirannya akan semakin sakit dan stres memikirkan kemungkinan dia mati, dan ini juga mempengaruhi kondisinya sehingga dia sendiri akhirnya bisa sakit keras juga. b) Keluarga Keluarga (orang tua) selain memberikan pengaruh pada kesehatan berupa penurunan gen yang berisiko sakit seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga mempengaruhi psikologi dan fisik seseorang, seperti status nikah. Orang yang sudah berumahtangga dan mempunyai keturunan membuat beban hidup yang ditanggungnya semakin besar sehingga kebutuhan keluarganya baik sandang, pangan, dan papan tidak bisa terpenuhi sehingga bisa menimbulkan banyak keadaan kurang layak misalnya rumah di tepi sungai, maka dia akan mudah terkenan diare, penyakit kulit, dll akibat kurang ketersediaan air bersih dan lalat yang berterbangan menebar bakteri di makanan.. Selain itu penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang didapat dari pasangan yang “jajan” secara bebas dapat menularkan pada pasangannya di rumah melalui hubungan seks dan juga anak yang dikandungnya juga ditulari dan bisa lahir cacat karenanya. c) Institusional Institusi tempatnya berada sehari-hari seperti sekolah dan tempat kerja juga dapat mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Di sekolah biasanya diajarkan cara hidup sehat seperti kebiasaan cuci tangan dan sikat gigi, serta imunisasi gratis yang bisa meningkatkan derajat kesehatan anak-anak, tetapi tidak jarang juga sekolah bisa menimbulkan penyakit karena sanitasi yang kurang baik dan jajan sembarangan yang banyak dihinggapi lalat yang bisa menyebabkan terjadinya diare.Sedangkan di tempat kerja, misalnya pabrik,jika K3 tidak diterapkan bisa menyebabkan banyak masalah mulai dari keracunan zat yang dipakai dalam produksi, terluka fisiknya bahkan kecacatan karena salah penggunaan alat.Lalu jika bekerja di kantoran atau sekolah biasanya lingkungannya terbiasa melakukan PHBS sehingga kesehatan juga terjaga. 22

d) Budaya Adat istiadat penduduk di sekitar maupun keluarga juga berpengaruh pada kesehatan.Contohnya ada masyarakat yang tidak mau warganya melahirkan di bidan karena sudah turun temurun di dukun desa, padahal hal itu berbahaya karena jika dukunnya kurang bersih atau tidak baik penangannya bisa menyebabkan infeksi dan kematian baik ibunya maupun anaknya.Tetapi ada juga budaya yang baik, contohnya di lingkungan keluarga yang peduli dengan PHBS akan merapkan dan mengajarkan pada anaknya sejak dini, sehingga kesehatan keluarga mereka terjaga, atau menyekolahkan anaknya agar derajat hidupnya semakin tinggi dan dia mengerti banyak hal yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. e) Sosial Determinan sosial menurut Simon-Morton meliputi ekonomi, agama, gender, budaya, demografi, populasi penduduk.Status ekonomi seringkali mempengaruhi status kesehatan individu.Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terhambat akibat

kemiskinan

menjadi

faktor

yang

mempengaruhi

kesehatan

seseorang.Agama menjadi determinan social karena agama merupakan panutan bagaimana seseorang individu berperilaku baik.Gender menjadi determinan social karena di beberapa negara, isu gender masih sangat kental.Kaum laki laki lebih dominan daripada perempuan, termasuk dalam hal kesehatan.Budaya patriakal merupakan salah satu contoh determinan social dalam hal budaya.Menempatkan laki laki (suami) sebagai pelindung, dan pengambil keputusan untuk semuanya kadangkala sangat menentukan terhadap status kesehatan masing masing individu.

IV.

ASPEK SOSIAL BUDAYA a)

Aspek Sosial Budaya yang Memengaruhi Kesehatan Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan. Konsep kesehatan tidak berorientasi pada aspek klinis saja, tetapi lebih berorientasi pada ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan kesehatan dan kemasyarakatan, antara lain Ilmu Sosiologi, Psikologi, Perilaku, dan lain-lainyang kegunaannya sebagai penunjang sekaligus faktor yang memengaruhi derajat kesehatan.

23

Salah satu cabang sosiologi yang membahas kebudayaan termasuk di dalamnya adalahpengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Di negara maju terdapat unsur kebudayaan yang dapat menunjang peningkatan status kesehatan antara lain: 1. Tingkat pendidikan yang optimal 2. Sosial ekonomi yang tinggi 3. Lingkungan hidup yang baik Negara berkembang terjadi sebaliknya.Keadaan tersebut menuntut petugas kesehatan harus mempelajari masalah dengan sebaik-baiknya. b)

Pengaruh Sosial Budaya terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia Masalah yang kita hadapi adalah: a. Jumlah penduduk yang besar dengan b. Pertumbuhan yang cukup tinggi c. Penyebaran yang tidak merata d. Tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah terutama pada golongan wanita e. Kebiasaan yang negatif yang berlaku di masyarakat f. Adat istiadat & kepercayaan yang kurangnya peran terhadap pembangunan kesehatan masyarakat.

V.

SURAT KETERANGAN DOKTER 1. Cuti Sakit Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan simulasi pada waktu memberikan keterangan mengenai cuti sakit seorang karyawan. Adakalanya cuti sakit disalah gunakan untuk tujuan lain misalnya : untuk mengunjungi keluarga diluar kota. Surat keterangan cuti sakit palsu dapat menyebabkan seorang dokter dituntut menurut pasal 263 dan 267 KUHP 2. Surat Keterangan cacat Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan simulasi atau agravasi pada waktu memberikan keterangan mengenai tingkat cacat seorang pekerja akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Berapapun besar tunjangan atau pensiun yang akan diberikan kepadanya tergantung kepada keterangan dokter tentang sifat cacatnya. 3. Surat Kelahiaran dan kematian 24

Kewajiban mengeluarkan surat keterangan mengenai kelahiran hendaklah diisi dengan keadaan yang sebenarnya. Kadangkala ada pasien yang meminta surat keterangan kelahiran dari anak yang dipungut (adopsinya) sebagai anak kandungnya sendiri. Mengenai surat kematian haruslah diisi sebab kematian sesuai dengan pengetahuan dokter. Lamanya kira-kira menderita sakit hingga meninggal dunia juga harus dicantumkan. Jika jenazah akan diangkut ke luar daerah atau luar negeri maka adanya kematian kerena penyakit menular harus diperhatikan. 4. Laporan penyakit menular Kewajiban melaporkan penyakit menular di Indonesia di atur dlm UU no.6 th 1962 tentang wabah. Dalam hal ini sudah dipahami bahwa kepentingan umumlah yang harus diutamakan. 5. Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa Dalam menulis laporan pengujian kesehatan buat keperluan asuransi jiwa, perlu diperhatikan supaya a.

Laporan dokter harus objektif, jangan dipengaruhi oleh keinginan calon nasabah atau agen perusahaan asuransi jiwa yg bersangkutan.

b.

Sebaliknya jangan menguji kesehatan seorang calon yang masih atau pernah menjadi pasien sendiri untuk menghindarkan timbulnya kesukaran dalam mempertahankan wajib menyimpan rahasia jabatan.

6. Jangan diberitahukan kepada calon tentang kesimpulan dan hasil pemeriksaan medik. Serahkan hal itu kepda perusahaan asuransi itu sendiri. 7. Keterangan Kesehatan untuk Memperoleh SIM Pengujian kesehatan untuk memperoleh SIM adalah penting terutama untuk mengetahui apakah ada yang menderita penyakit membahayakan seperti epilepsi dll. 8. Surat Keterangan Kesehatan untuk Nikah 9. Surat Keterangan ahli (Visum et Repertum) tentang Kasus Perkosaan Keterangan ini biasanya diberikan oleh dokter ahli kebidanan atau penyakit kandungan, dan jika ahli ini tidak ada maka diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter umum.Misalnya : luka pada tubuh dan genetalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama (-) dll.

VI.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

25

PHBS

adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota

keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. PHBS berupaya memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberi informasi dan melakukan edukasi, guna menigkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan advokasi, bina suasana (social support) dan gerakan masyarakat (empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat, dalam rangka menjaga, memelihara dan menigkatkan kesehatan masyarakat. (Depkes RI, 2002) 

Tujuan Pelaksanaan PHBS 1.

Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat

2.

Masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya

3.

Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatannya.



Manfaat Pelaksanaan PHBS 1.

Setiap rumah tangga meningkatkan kesehatannya agar tidak mudah sakit.

2.

Anak tumbuh sehat dan cerdas.

3.

Produktivitas kerja anggota keluarga meningkat.

4.

Pengeluaran biaya rumah tangga dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya pendidikan dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga

Sasaran dari program PHBS tersebut mencakup lima tatanan: 1.

Tatanan rumah tangga

2.

Institusi pendidikan

3.

Tempat kerja

4.

Tempat umum

5.

Sarana kesehatan



Indikator PHBS tatanan rumah tangga 1.

2.

Persalinan

ditolong

oleh

3.

Jamban sehat

tenaga medis

4.

Memiliki akses air bersih

Imunisasi dan timbangan bayi

5.

Penanganan sampah

26

6.

Kebersihan kuku

7.

Gizi keluarga

8.

Tidak

13. Memiliki

merokok

Mengetahui

air

limbah &

menyalahkan NAPZA 9.

pembuangan

15. Kepadatan

informasi

PMS/AIDS 10. Mempunyai

14. Ventilasi udara baik (kesesuaian

luas

dengan jumlah penghuni) 16. Lantai bukan tanah

jaminan

pemeliharaan kesehatan 11. Menggosok gigi 12. Olah raga teratur 

Indikator PHBS tatanan pondok pesantren : 1. Kebersihan perorangan 2. Menggunakan air bersih 3. Kebersihan tempat wudhu 4. Menggunakan jamban 5. Kebersihan asrama dan halaman 6. Kebersihan ruang belajar

10. Menggunakan garam beryodium 11. Makanan bergizi seimbang / 4 sehat lima sempurna 12. Memanfaatkan sarana yankes 13. Tidak merokok 14. Sadar aids

7. Ada kader poskestren 8. Kegiatan poskestren 9. Bak air bebas jentik

VII.

Etika dan Hukum Kedokteran Etik berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan yang layak.Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1953), etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika adalah : 1.

Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

2.

Kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

3.

Nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Metoda pendekatan pembahasan masalah etika Dari Ladd J (1978), dikutip oleh

Freld(1990) menyatakan ada empat metoda utama membahas masalah etika: 27

1.

Otoritas Menyatakan bahwa dasar setiap tindakan atau keputusan adalah otoritas.Otoritas dapat berasal dari manusia atau kepercayaan supernatural, kelompok manusia, atau suatu institusi seperti majelis ulama, dewan gereja atau pemerintah.

2.

Consensum hominum Menggunakan pendekatan berdasarkan persetujuan masyarakat luas atau sekelompok manusia yang terlibat dalam pengkajian suatu masalah.Segala sesuatu yang diyakini bijak dan secara etika dapat diterima, dimasukkan dalam keyakinan

3.

Pendekatan intuisi atau self evidence Metode ini dinyatakan oleh para ahli filsafat berdasarkan pada apa yang mereka kenal sebagai konsep teknik intuisi.Metode ini terbatas hanya pada orang- orang yang mempunyai intuisi tajam

4.

Metode argumentasi Menggunakan pendekatan dengan mengajukan pertanyaan atau mencari jawaban dengan alasan yang tepat.Metode ini digunakan untuk memahami fenomena etika Menurut Kamus Kedokteran (Ramali dan Pamuncak, 1987), etika adalah

pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi. Ciri-ciri etik profesi adalah sebagai berikut : 1.

Berlaku untuk lingkungan profesi

2.

Disusun oleh organisasi bersangkutan

3.

Mengandung kewajiban dan larangan

4.

Menggugah sikap manusiawi Jadi etika kedokteran adalah pengetahuan tentang prilaku profesional para dokter

dan dokter gigi dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik masing-masing yang telah disusun oleh organisasi profesinya bersama-sama pemerintah. 7.1 Prinsip Etika Kedokteran a. Beneficence Dalam arti prinsip bahwa seorang dokter berbuat baik, menghormati martabat manusia, dokter tersebut juga harus mengusahakan agar pasiennya dirawat dalam keadaan kesehatan.Dalam suatu prinsip ini dikatakan bahwa perlunya perlakuan yang terbaik bagi pasien.Beneficience membawa arti menyediakan

28

kemudahan dan kesenangan kepada pasien mengambil langkah positif untuk memaksimalisasi akibat baik daripada hal yang buruk. b. Non-malficence Non-malficence adalah suatu prinsip yang mana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien sendiri. c. Justice Keadilan (justice) adalah suatu prinsip dimana seorang dokter memperlakukan sama rata dan adil terhadap utuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut. Perbedaan tingkat ekonomi, pandangan politik, agama, kebangsaan, perbedaan kedudukan sosial, kebangsaan, dan kewarganegaraan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. d. Autonomy Dalam prinsip ini seorang dokter menghormati martabat manusia.Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak menentukan nasib diri sendiri.Dalam hal ini pasien diberi hak untuk berpikir secara

logis

dan

membuat

keputusan

sendiri.Autonomy

bermaksud

menghendaki, menyetujui, membela, membenarkan, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. 7.2

Landasan Etik Kedokteran 1.

Pancasila sebagai landasan idiil

2.

UUD 1945 sebagai landasan strukturil

3.

Etika dan norma – norma hubungan sosial

4.

Sumpah – sumpah (Sumpah Hippocrates, 460-377 SM)

5.

Pernyataan-pernyataan (deklarasi) ikatan dokter sedunia (World Medical Association), yaitu antara lain: a.

Deklarasi Geneva (1948) tentang lafal Sumpah Dokter

b.

Deklarasi Helsinski (1964) tentang riset klinik

c.

Deklarasi Sidney (1968) tentang saat kematian

d.

Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran kandungan atas indikasi medik

e.

Deklarasi Tokyo (1975) tentang penyiksaan

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan /pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi 29

perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lain. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yaitu yang menyangkut pelyanan kedokteran. 7.3

Kode Etik Kedokteran Indonesia KODEKI Etik kedokteran diatur dalam kode etik kedokteran. Berikut pasal-pasalnya: Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan halhal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7a Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 7b

30

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien Pasal 7d Setiap dokten harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Pasal 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. 7.4

Kewajiban Dokter terhadap Pasien Pasal 10 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia wajib menujuk pasien kepada dokten yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 13

31

Setiap

dokter

wajib

melakukan

pertolongan

darurat

sebagai

suatu

tugas

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. 7.5

Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawat Pasal 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan

7.6

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ETIK DAN HUKUM  Persamaan etik dan hukum: 1.

Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.

2.

Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia

3.

Mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan

4.

Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi

5.

Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior

 Perbedaan etik dan hukum: 1.

Etik berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum

2.

Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan pemerintah

3.

Etik tidak seluruhnya tertulis, hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/berita negara

4.

Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan, sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan

32

5.

Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan atau oleh majelis Kehormatan etika Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pelanggaran hukum diselesaikan oleh Pengadilan

6.

Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik

7.7

Sanksi Pelanggaran Pelanggaran etik murni 1.

Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.

2.

Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.

3.

Memuji diri sendiri di depan pasien.

4.

Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan.

5.

Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

Pelanggaran etikolegal 1.

Pelayanan dokter di bawah standar. Merupakan suatu tindakan malpraktik dan dapat dikenakan Pasal 350 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat atau luka sedemikian sehingga berakibat penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.

2.

Menerbitkan surat keterangan palsu. Berarti dokter melanggar etik dan juga KUHP pasal 267 yang berbunyi “Dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

3.

Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter. Dokter yang dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600 (harus disesuaikan dengan keadaan moneter saat ini) (KUHP pasal 322).

4.

Abortus provokatus, dapat dikenakan : a.

KUHP pasal 346, hukuman maksimal 4 tahun

33

b.

KUHP pasal 347, hukuman maksimum 12 tahun dan bila wanita meninggal, hukuman maksimal 15 tahun.

c.

KUHP pasal 348, hukuman maksimum 5 tahun 6 bulan dan bila wanita meninggal, maksimum 7 tahun.

d.

KUHP pasal 349, hukuman ditambah sepertiganya dan pencabutan hak pekerjaan.

5.

7.8

Pelecehan seksual, dapat dikenakan : a.

KUHP pasal 285, hukuman maksimum 12 tahun

b.

KUHP pasal 286, hukuman maksimum 9 tahun

c.

KUHP pasal 287, hukuman maksimum 9 tahun

d.

KUHP pasal 294, hukuman maksimum 7 tahun

Pedoman Penilaian Kasus-kasus Pelanggaran Etika Kedokteran Dalam menilai kasus pelanggaran etika kedokteran, MKEK berpedoman pada : 1.

Pancasila

2.

Prinsip-prinsip dasar moral umumnya

3.

Ciri dan hakikat pekerjaan profesi

4.

Tradisi luhur kedokteran

5.

KODEKI

6.

Hukum kesehatan terkait

7.

Hak dan kewajiban dokter

8.

Hak dan kewajiban pasien

9.

Pendapat rata-rata masyarakat kedokteran

10. Pendapat pakar-pakar dan praktisi kedokteran yang senior Selanjutnya MKEK menggunakan pula beberapa pertimbangan berikut : 1.

Tujuan spesidik yang ingin dicapai

2.

Manfaatnya bagi kesembuhan pasien

3.

Manfaatnya bagi kesejahteraan umum

4.

Penerimaan pasien terhadap tindakan itu

5.

Preseden tentang tindakan semacam itu

6.

Standar pelayanan medik yang berlaku

Jika semua pertimbangan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etik, pelanggrana itu dikategorikan kelas ringan, sedang, atau berat berdasarkan pada : 1.

Akibat terhadap kesehatan pasien

2.

Akibat bagi masyarakat umum 34

7.9

3.

Akibat bagi kehormatan profesi

4.

Peran pasien yang mungkin ikut mendorong terjadinya pelanggaran

5.

Alasan-alasan lain yang diajukan tersangka

Bentuk Sanksi Pelanggaran Etik 1.

Teguran atau tuntunan secara lisan atau tulisan.

2.

Penundaan kenaikan gaji atau pangkat.

3.

Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah.

4.

Dicabut izin praktik dokter untuk sementara atau selama-lamanya

5.

Pada kasus-kasus pelanggran etikolegal diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilan.

VIII. Rahasia Kedokteran Rahasia kedokteran diatur dalam beberapa peraturan/ketetapan yaitu: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter juga disebutkan dalam lafal sumpahnya bahwa “dokter harus merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui karena pekerjaaan dan karena keilmuannya sebagai dokter”.

2.

Pasal 22 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan diatur bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien.

3.

Kode Etik Kedokteran dalam pasal 12 menetapkan: “setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia”. Sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan sebagai berikut: a.

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

b.

Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

4.

Pasal 51 huruf c Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah 35

pasien itu meninggal dunia. Berkaitan dengan pengungkapan rahasia kedokteran tersebut diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III /2008 Tentang Rekam Medis sebagai berikut: Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : a.

untuk kepentingan kesehatan pasien;

b.

memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;

c.

permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;

d.

permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

e.

untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Mengenai rahasia kedokteran dikenal adanya trilogi rahasia kedokteran yang meliputi persetujuan tindakan kedokteran, rekam medisdan rahasia kedokteran karena keterkaitan satu sama lain. Jika menyangkut pengungkapan rahasia kedokteran maka harus ada izin pasien (consent) dan bahan rahasia kedokteran terdapat dalam berkas rekam medis.

IX.

Sumpah Dokter Dan Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) 9.1

Undang – Undang Praktik Kedokteran Pada tahun 2004 pemerintah mengundangkan sebuah undang-undang di bidang kesehatan yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang merupakan kelanjutan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka pembangunan kesehatan. Isi undang-undang ini menyangkut dengan pengaturan praktik kedokteran yang ada selama ini. Yang sebelumnya terdapat UU kesehatan yaitu Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pada tanggal 7 September 2004 rancangan Undang- undang ini diajukan ke pemerintah dan disetujui oleh DPR RI. Pada akhirnya tanggal 6 Oktober 2004 presiden Megawati mengundangkan

undang-undang Republik Indonesia

nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Tujuan UUPK terdapat pada pasal 3 yaitu : a.

Memberi perlindungan kepada pasien

b.

Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

c.

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi 36

Jadi UUPK ini merupakan pedoman kepada dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik, peningkatan mutu pelayanan medis, pemberdayaan organisasi profesi dan institusi pendidikan. Ada 12 bab yang tercantum dalam UU Praktik Kedokteran yaitu: Bab 1 : Ketentuan Umum Bab 2 : Asas dan Tujuan Bab 3 : Konsil Kedokteran Indonesia Bab 4 : Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Bab 5 : Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Bab 6 : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Bab 7 : Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Bab 8 : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Bab 9 : Pembinaan dan Pengawasan Bab10 : Ketentuan Pidana Bab 11 : Ketentuan Peralihan Bab 12 : Ketentuan Penutup Pasal – pasal yang mengatur profesi atau etik kedokteran Pasal 1 no 11 Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dank ode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Pasal 8 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang : a.

menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;

b.

menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

c.

mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;

d.

melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;

e.

mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

f.

melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai

g.

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

h.

melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi

i.

oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi 37

Pasal 68 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. 9.2 Pasal – pasal yang mengatur disiplin keilmuan

Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “standar pelayanan” adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “strata sarana pelayanan” adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 45 Ayat (1) Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan.Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele) persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudarasaudara kandung. Dalam keadaan

gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan

persetujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah sadar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

38

Penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan penjelasan yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan. Ayat (4) Persetujuan lisan dalam ayat ini adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “tindakan medis berisiko tinggi” adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 55 (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Pasal 56 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 57 (1) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pasal 58 Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Pasal 59 (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3

39

(tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. (2)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam 1. puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi; g. bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan h. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik. Pasal 60 Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi. Pasal 61 Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 62 (1) Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : 

Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

40



Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Pasal 63 (1) Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 64 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas : a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Pasal 65 Segala pembiayaan

kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 66 (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : a. identitas pengadu; b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan c. alasan pengaduan. Bagian Ketiga Pemeriksaan

41

Pasal 67 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.

Pasal 68 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 69 (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. pemberian peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Bagian Kelima Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara

42

pemeriksaan serta pemberian keputusan

diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia.

Pasal yang mengatur tentang rekam medis Pasal 46 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Pasal yang mengatur tentang rahasia kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

X.

Sumpah Dokter 1.

Definisi Sumpah yang diucapkan oleh mahasiswa yang lulus sekolah kedoteran dan pendidikan profesi yang akan menjalani profesi kedokteran. Sumpah ini diucapkan pada suatu upacara di fakultas kedokteran dan dihadiri oleh pimpinan fakultas, senat fakulas, pemuka agama, para dokter baru beserta keluarganya.

2.

Sejarah Sumpah dokter di Indonesia diilhami dari sumpah Hipokrates dan Deklarasi Geneva dari Ikatan Dokter Sedunia (World Medical Association, WMA 1948).Sumpah ini diucapkan pertama kali oleh lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1959.Lafal sumpah ini kemdian dikukuhkan dengan peraturan pemerintah no 26 tahun 1960.

3.

Lafal sumpah dokter:

43

Pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-16 Desember 1981oleh Departemen Kesehatan RI telah disepakati beberapa perubahan dan penyempurnaan lafal sumpah dokter, sehubungan dengan perkembangan pada bidang kesehatan masyarakat. Lafal sumpah dokter tersebut berbunyi sebagai berikut: “demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa: 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; 2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; 3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai martabat pekerjaan saya sebagai dokter; 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat; 5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter; 6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam; 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien; 8. Saya akan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan social dalam menunaikan kewajiban terhadap si penderita; 9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan bekas guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya; 11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan; 12. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia; 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

XI. SIP ( Surat Izin Praktik) 1. Definisi Surat ijin tertulis untuk melakukan praktik kedokteran yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan 44

berdasarkan kelulusan dalam uji kompetensi. Surat izin praktik dalam UUPK diatur di pasal-pasal berikut : -

Pasal 36 : setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat ijin praktik

-

Pasal 37 : o Surat ijin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/ kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan o Surat ijin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat o Surat ijin hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik

-

Pasal 38

o

Untuk mendapatkan surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:  Memiliki surat tanda registrasi  Mempunyai tempat praktik, dan  Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi

o

Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang:  Surat tanda regristasi dokter atau surat tanda regristasi dokter gigi masih berlaku  Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik

o

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan peraturan menteri

2. Tujuan SIP a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter c. Memberi kepastian hukum kepada masyarakat d. Memberi keterangan pada masyarakat bahwa dokter tersebut aman. e. Menjaga standar kompetensi dokter, karena SIP harus selalu diperbaharui. 3. Alur dan Syarat Permohonan Surat Tanda Registrasi (STR) Baru

45

1) Mengisi dan menandatangani form 1a dan 1b. 2) Fotocopy ijazah yang dilegalosor asli oleh Dekan FK atau Wakil Dekan 1 FK bagi lulusan dalam negeri. 3) Fotocopy ijazah yang dilegalisir asli oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) atau pejabat dikti lainnya yang berwenang dan fotocopy surat selesai adaptasi yang dilegalisir asli oleh FK bagi lulusan luar negeri, 4) Fotocopy sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Kolegium dan dilegalisir asli oleh Kolegium terkait. 5) Pas foto 2x3 sejumlah 2 dan 4x6 sejumlah 4. 6) Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental dari dokter yang memiliki SIP dengan mencantumkan SIP dokter yang membuat yang masih berlaku. 7) Bukti asli pembayaran biaya registrasi STR ditransfer ke rekening KKI nomor: 93.20.5556 BNI cabang Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Izin Praktik  Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.  SIP diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 46

 SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai yang tercantum  SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik mandiri.  SIP 3 tempat praktik dapat berada dalam satu kabupaten/kota atau kabupaten/kota yang lain maupun dari propinsi yang sama atau propinsi yang berbeda.  SIPbagi dokter dan dokter gigi dapat berupa SIP Dokter, SIP Dokter Spesialis, SIP Dokter Gigi, SIP Dokter Gigi spesialis, SIP Dokter Spesialis Konsultan atau SIP Dokter Gigi Spesialis Konsultan.

Persyaratan Permohonan SIP  Fotokopi STR (Surat Tanda Regristrasi) dokter atau dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku.  Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.  Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik.  Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar.

SK Penempatan/Masa Bakti Tidak Dipersyaratkan  SK menunda masa bakti yang dibuktikan dengan keterangan dari FK bahwa diterima sebagai calon PPDS  SK sebagai PTT pusat,PTT daerah,CPNS,PNS pusat/daerah  SK sebagai pelaksanaan masa bakti cara lain yang dibuktikan ada SK/kontrak dari TNI/Polri, BUMN/BUMD,FK/FKG dan saryankes swasta di luar ibukota negara/provinsi.  SK selesai masa bakti atau SK pensiun

Jejaring 47

A. Jejaring rumah sakit pendidikan SIP bagi dokter atau dokter gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran pada rumah sakit pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran di rumah sakit lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya. B. Jejaring pelayanan bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau binaannya SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.

Pelayanan Yang Tidak Diperlukan SIP Ditempat Tersebut  Diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus yang tidak terus-menerus atau terjadwal tetap.  Dalam rangka melakukan bakti sosial atau kemanusiaan.  Dalam rangka tugas kenegaraan  Dalam rangka penanganan bencana atau keadaan darurat lainnya  Dalam

rangka

memberikan

pertolongan

medis

kepada

keluarga,

tetangga,teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil.

SIP PPDS/SIP PPDGS Adanya surat persetujuan KKI yang diberikan pada awal pendidikan kepada Dekan FK/FKG. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dimana rumah sakit pendidikan tersebut berada langsung /otomatis memberikan SIP secara kolektif untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan pemberitahuan Dekan FK/FKG. SIP ini diberikan berdasarkan sertifikat/surat keterangan kompetensi peserta

PPDS/PPDGS

yang dibuat

oleh

ketua

program

studi

(KPS)

PPDS/PPDGS. 48

Surat Tugas Untuk kepentingan kebutuhan pelayanan medis kepala dinas kesehatan propinsi atas nama menteri dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja disarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut berdasarkan permintaan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pencatatan dan Pelaporan Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melakukan pencatatn terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya. Kepala dinas kesehatan propinsi wajib melakukan pencatatan terhadap semua surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah dokeluarkannya.

Pembinaan dan Pengawasan Menteri, konsil kedokteran indonesia, pemerintah daerah dan organisai profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan ini.

Alasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dapat Mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi 1.

Atas dasar rekomendasi MKDKI

2.

STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia

3.

Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya

4.

Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

Ketentuan Peralihan Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan atau SIP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Regristrasi dan SIP.SP hanya berlaku sampai dengan tanggal 29 april 2007 dan SIP 49

wajib diperbarui dengan menggunakan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

4. Kriteria papan nama dokter Standard papan nama dokter ini diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221/PB/A.4/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

XII.



Ukuran 40 cm x 60 cm, maksimal 60cm x 90 cm



Warna dasar putih



Tulisan hitam



Nama dan gelar dokter ditulis yang sah



Penerangan tidak promosi



Pelayanan sesuai ijin praktik

Lembaga-Lembaga 1.

KKI(Konsil Kedokteran Indonesia) Sesuai pasal 7 UUPK,KKI mempunyai tugas yaitu: a) Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi b) Mengesahkan standar pendidikan profesi dokterdan dokter gigi c) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UUPK diatas,KKI mempunyai wewenang(pasal 8 UUPK): a) Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi b) Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi c) Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi d) Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi e) Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi f) Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang diterapkan oleh organisasi profesi,dan g) Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi

2.

MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) 50

Adalah salah satu penegak disiplin dokter dalam penyelenggaraan praktik kedookteran.Adapun tugas dari MKDKI adalah: a) Menerima pengaduan,memriksa dan menetukan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan b) Menyusun pedoman dan tata cara ppenanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dpkter gigi. c) Memberikan keputusan atas pengaaduan dari masyarakat setelah MKDKI melakukan pemeriksaan d) Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter 3.

MKEK(Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) Adalah majaelis yang menindak lanjutkan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang awalnya diajukan kepada IDI(ikatan Dokter Indonesia).Namun,pengetahuan masyarakat umumtentang etika kedokteran sangat terbatas sehingga kadangkadangyang terjadi adalah kasus pelanggaran etik murni yang diajukan ke pengadilan sebelum di tangani MKEK.

Adapun,tugas sebenarnya dari MKEK: 1) Menyelesaikan masalah etik murni. 2) Hanya bertugas untuk memeriksa dokter umum dan dokter spesialis yang menjadi anggota IDI 3) Mengadakn sidang untuk mengambil sebuah keputusan . Dalam melakukan pemeriksaannya, MKEK mempunyai wewenang sebagai berikut: 1) Memperoleh keterangan baik lisan maupun tertulis,langsung dari pihak-pihak terkait(pengadu,teradu,pihak lain yang terkait), dan peer-group/para ahli di bidangnya yang dibutuhkan 2) Memperoleh dokumen terkait seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagi ijazah/brevet dan pengalaman,bukti keanggotaan profesi,bukti kewenangan berupa surat izin praktek tenaga medis,perizinan rumah sakit tempat kejadian,bukti hubungan dokter dengan rumah sakit,hospital bylaws, SOP dan SPM setempat,rekam medis,dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya 4.

P3EK(Pantia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran) Mengingat belum lancarnya penatalaksaanan pelanggaran etik,Departemen Kesehatan(Depkes)

dengan

Permenkes

Nomor

554/Menkes/Per/XII/1982

membentuk Pantia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK). 51

P3EK terdiri dari unsur-unsur Depkes, Depdikbud, Fakultas Kedokteran,Fakultas Kedokteran

Gigi,Pengerus

Besar

IDI,

dan

Persatuan

Dokter

Gigi

Indonesia.Jumlah anggotanya antara 7-9 orang.Tugas dan wewenang P3EK adalah: a) Memberi pertimbanagn tentang etika kedokteran kepada Menteri b) Membina mengembangkan secara aktif KODEKI dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) dengan bekerja sama IDI dan PDGI c) Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehtan d) Menyelesaikan persoalan yang tidak dpat diselesaikan oleh P3EK Provinsi e) Menyelesaikan rujukan terakhir dalam permasalahan pelanggaran etika kedokteran atau etika kedokteran gigi f) Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hokum dan instansi lain yang berkaitan

5.

IDI(Ikatan Dokter Indonesia) Ikatan dokter Indonesia (IDI) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui oleh UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Tugas dan wewenang IDI adalah: a) Menerbitkan rekomendasi izin praktik(pasal 28) b) Meneyelenggarakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta membuat standard pendidikandan standard kompetensi (pasal 1 ayat 4,pasal 26) c) Menyelenggarakan dan mengakreditasi pendidikan berkelanjutan(pasal 28) d) Melakukan kendali mutu dan kendali biaya (pasal 49) e) Melakukan audit medic praktik kedokteran(pasal 74) f) Melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran(54,71)

XIII.

Malpraktik 8.1

Penyebab Malpraktik Hal yang dapat menyebabkan petugas kesehatan melakukan malpraktik 1.

Tenaga kesehatan kurang menguasai praktik

2.

Memberikan pelayanan dibawah standart profesi

3.

Melakukan kelalaian yang berat atau pelayanan yang tidak hati-hati 52

4.

Melakukan tindakan medis bertentangan dengan hukum Menurut UU No.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang sudah

diperbarui dengan UU no 36 tahun 2009 yakni bahwa malpraktik terjadi apabila petugas kesehatan: 1.

Melalaikan kewajibannya

2.

Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatan maupun profesinya. Malpraktik dapat terjadi karena kelalaian.Kelalaian itu sendiri ada yang

tidak sampai fatal, contohnya tidak mencederai atau pasien tersebut menerima atau biasa disebut De minimis moncurat lex yang artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele.Ini tidak melanggar hukum tetapi melanggar etika. Kalau sampai cedera, cacat, menyebabkan kerugian berat disebut culpa lata.Ini merupakan tindakan kriminal.Tolak ukur kelalaian berat menurut Yusuf Hanafiah dan Amri Amir: 1.

Bertentangan dengan hukum

2.

Akibatnya dapat dibayangkan

3.

Akibatnya dapat dihindarkan

4.

Perbuatan dapat dipermasalahkan

Kelalaian sebagai indikasi malpraktik dapat dibedakan menjadi 2, yakni: 1.

Kelalaian dalam arti perdata, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tidak menyebabkan pelanggaran undang-undang. Artinya, akibat dari kelalaian tersebut tidak menyebabkan orang cedera, cacat, atau kematian. Pelanggaran perdata jelas sanksinya adalah etik yang diatur oleh kode etik profesi. Perlu dijelaskan di sini setiap profesi memppunyai Kode Etik Profesi. Profesi kesehatan sendiri juga terdiri dari berbagai macam profesi, misalnya dokter, dokter gigi, bidan perawat, kesehatan masyarakat, sanitarian,

dan

sebagainya.

Masing-masing

profesi

kesehatan

ini

mempunyai perkumpulan atau ikatan profesi kesehatan ini mempunyai perkumpulan atau ikatan profesi seperti IDI, PDGI, IBI, IAKMI, HAKLI, dan sebagainya. 2.

Kelalaian dalam arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan mengakibatkan orang lain atau pasien 53

cedera, cacat, atau meninggal dunia. Sanksi pelanggaran hukum jelas adalah pidana hukuman, yang ditentukan oleh pengadilan, setelah melalui proses pengadilan yang terbuka.

8.2

Unsur dalam Malpraktik 1.

Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedoktetan dan ketrampilan yang sudah berlaku umum dikalangan profesi dokter

2.

Dokter memberikan pelayanan medik dibawah standard (tidak lege artis)

3.

Dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup

4.

8.3

a.

Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan

b.

Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan

Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum

Hal yang Dapat Diajukan sebagai Malpraktik 1.

Salah diagnosis/terlambat karena kurang lengkap pemeriksaan

2.

Pemberian terapi yang ketinggalan zaman

3.

Salah teknis saat pembedahan

4.

Salah dosis obat

5.

Salah metode tes atau pengobatan

6.

Salah perawatan yang tidak tepat, kelalaian dalam memantau pasien, kegagalan komunikasi, dan gagal alat kesehatan.

8.4

Hukum yuridis tentang malpraktik 1.

2.

UU Hukum Pidana Kelalaian

: KUHP 359-361

Keterangan palsu

: KUHP 267-268

Aborsi ilegal

: KUHP 347-349

Penipuan

: BIS KUHP 382

Perpajakan

: KUHP 209,372

Suntik mati atau euthanasia

: KUHP 284-294

UU Hukum perdata Karena Wanprestasi

: 1243-1289 KUHPerdata

Karena onrecht matigedad

: 1365-1366 KUHPerdata 54

Karena tidak hati-hati dan menyebabkan kematian:1370 KUHPerdata Karena menyebabkan cacat badan

: 1371 KUHPerdata

3.

UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4.

UU No 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan

5.

UU No 44 tentang Rumah Sakit

6.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No

Indonesia

No

259/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 7.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik 8.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No

512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 9.

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

10. Pasal 75, 76, dan 78 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 11. Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

8.5 Alur Pengaduan Malpraktik

55

Skema alur pengaduan MKDKI •

•

Untuk menegakkan disiplin

Anggota ditetapkan menteri

dokter/ gigi dalam

atas usul orang profesi, masa 5

penyelenggaraan praktik

tahun

•

Otonom di lingkungan KKI

•

Independen

•

Bertanggung jawab kpd KKI

•

Di ibukota dan propinsi

•

Jurisdiksi: disiplin profesi

Tugas MKDKI 

Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan



Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggarandisiplin dokter atau dokter gigi. A. Alur Penanganan Pelanggaran Medik  Pelanggaran Disiplin Setiap orang yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dapat mengadu secara tertulis kepada MKDKI atau MKDKI-P (Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia-Provinsi).Jika

pengadu tidak mampu melakukan pengaduan secara tertulis, maka pengadu dapat mengadukannya secara lisan yang difasilitasi oleh Sekretaris MKDKI. Pengaduan yang diajukan minimal memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Identitas pengadu dan pasien, 2. Nama dan alamat tempat praktik dokter, 3. Waktu tindakan dilakukan, 4. Alasan pengaduan, 5. Alat bukti bila ada, dan 6. Pernyataan tentang kebenaran pengaduan.

56

Pengadu dapat didampingi oleh seorang atau beberapa kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya, MKDKI atau MKDKI-P melakukan pemeriksaan awal atas dugaan pelanggaran medik.Pemeriksaan ini dilakukan oleh Majelis Pemeriksaan Awal yang dibentuk MKDKI dan terdiri dari tiga orang.Majelis Pemeriksa Awal memeriksa keabsahan aduan, keabsahan alat bukti, menetapkan aduan yang diajukan termasuk pelanggaran etis atau pelanggaran disiplin, dan menolak aduan yang tidak memenuhi

syarat

pengaduan

atau

tidak

termasuk

wewenang

MKDKI.Apabila aduan yang diajukan termasuk pelanggaran etik, maka MKDKI menyerahkan kasus kepada MKEK. Hal ini akan dijelaskan kemudian. Apabila aduan yang diajukan termasuk pelanggaran disiplin, maka MKDKI akan meneruskan proses pemeriksaan. Setelah 14 hari pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Awal, MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin yang berjumlah tiga sampai lima orang. Majelis Pemeriksa Disiplin ini diketuai oleh Ketua MKDKI dan bersifat independen.Selanjutnya, Majelis Pemeriksa Disiplin memeriksa dokter yang terregistrasi dan tidak melakukan mediasi, negosiasi, rekonsiliasi antara dokter dengan pasien atau kuasa hukumnya.Pemeriksaan ini berbentuk Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dan bersifat tertutup. Alat bukti yang dapat digunakan dalam Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin, antara lain : 1. Surat-surat atau dokumen tertulis, 2. Keterangan saksi-saksi, 3. Pengakuan teradu, 4. Keterangan ahli, dan 5. Barang bukti. Tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam persidangan ini. Orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, antara lain : 1. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari dokter atau dokter gigi yang diadukan, 2. isteri atau suami dokter atau dokter gigi yang diadukan, meskipun sudah cerai, 57

3. orang yang belum dewasa (minderjerigheid) yaitu orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali keterangannya bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya, dan 4. orang yang dibawah pengampuan (kuratel). Apabila saksi bisu, tuli, atau tidak bisa menulis, maka MKDKI mengangkat orang yang mampu menjadi juru bahasa. Saksi juga harus mengucapkan sumpah atau janji di depan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. Setelah melakukan sidang, MKDKI membuat keputusan. Apabila dokter terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran disiplin, maka MKDKI akan memberikan sanksi disiplin, berupa : 1.

Pemberian peringatan tertulis,

2.

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik, dan

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

BAGAN Pengaduan kepada MKDKI

Pemeriksaan awal oleh Majelis Pemeriksa Awal

Pelanggaran Etik

Pelanggaran Disiplin

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin

Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin

Keputusan

58

B. Pelanggaran Etik Kasus pelanggaran etik yang didapat dari MKDKI akan ditangani oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran), baik di tingkat cabang atau pusat. Apabila MKEK kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran etik tersebut, maka MKEK akan menyerahkan kasus tersebut kepada P3EK (Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran). Selain menangani kasusnya, P3EK juga memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat berwenang atau organisasi keprofesian yang dalam hal ini adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Sanksi yang diberikan kepada dokter yang terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran etik, antara lain : 1. Sanksi social, berupa pengucilan dari komunitas profesi 2. Sanksi administratif, berupa pencabutan dari jabatannya.

BAGAN Pelanggaran Etik

Penanganan oleh MKEK Kasus Berat Penanganan oleh P3EK

Keputusan oleh IDI

Sanksi Sosial

Sanksi Administratif

Tata kerja 

Menerima pengaduan tertulis dari setiap orang yang mengetahui atau dirugikan kepentingannya 59



Isi pengaduan: Identitas pengadu, nama dan alamat dokter teradu, alasan pengaduan

8.6



MKDKI memeriksa dan memutuskan



Putusan: tidak bersalah atau pemberian sanksi



Merujuk ke Organisasi Profesi (MKEK) bila kasus etik



Ketentuan lanjut: Peraturan Konsil

Faktor Pembuktian telah Terjadinya Malpraktik Dokter JD Peters menyebutkan bahwa untuk membuktikan terjadinya malpraktek medis, faktor-faktor yang sangat penting adalah sebagai berikut: 1.

Duty (Kewajiban) Kewajiban

dari

profesi

medis,

termasuk

dokter

untuk

mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk penyembuhan.Atau setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi medis.Bila merujuk kepada sistem hukum perdata, hubungan dokter dan pasien termasuk golongan perikatan berusaha.Ini berarti bahwa dokter tidak dapat dipersalahkan apabila hasil pengobatannya ternyata tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan.Asalkan tentunya telah dipenuhi syarat-syarat atau standar profesi yang berlaku. 2.

Breach of Duty (penyimpangan dari kewajiban) Jika seorang dokter menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut standar profesi medis, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan. Akan tetapi, dipersalahkan di sini adalah dalam arti luas,

artinya

tidak

setiap

penyimpangan

dapat

dikenai

tuntutan

hukum.Untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan atau tidak, harus didasarkan atas fakta-fakta yang meliputi kasusnya dengan bantuan pendapat ahli dan saksi ahli. 3. Direct Causation (akibat langsung) Biasanya diadakan pembedaan antara cause infact dengan proximate cause. Yang pertama mempermasalahkan, apakah perbuatan dokter yang mengakibatkan kerugian (mati/luka) pada pasien secara faktual.Yang kedua mempermasalahkan batas-batas ruang lingkup tanggung jawab dokter yang dihubungkan

dengan

akibat-akibat

perbuatannya.

Lazimnya

untuk 60

membuktikan cause in fact dilakukan hal-hal sebagai berikut: a.

Pasien (penyidik/penuntut umum) harus membuktikan bahwa kelalaian yang dideritanya tidak akan terjadi, apabila dokter tidak lalai.

b.

Perilaku dokter merupakan faktor substansial bagi terjadinya akibat tersebut.

c.

Sesudah

hal

itu

dilakukan,

barulah

dilakukan

usaha

untuk

membuktikan, apakah terjadi tanggung jawab hukum atau tidak terhadap terjadinya kerugian (mati/luka) yang diderita oleh pasien. 4.

Damage (kerugian) Sesuai dengan asas hukum de minimis non curatlex, yaitu bahwa hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele, maka kerugian yang terdapat di dalam malapraktek haruslah kerugian yang bersifat fatal atau sangat merugikan pasien.Misalnya kematian atau luka berat.

8.7

Jenis Malpraktik 1.

Malpraktek Etik Yang dimaksud dengan malpraktik etik adalah kesalahan profesi karena kelalaian dalam melaksanakan etika profesi, maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupa sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh konkrit yang merupakan malpraktik etik ini antara lain : • Di bidang diagnostik Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap pasien kadangkala tidak diperlukan bilamana dokter mau memeriksa secara lebih teliti.Namun karena laboratorium memberikan janji untuk memberikan “hadiah” kepada dokter yang mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang-kadang bisa tergoda juga mendapatkan hadiah tersebut. • Dibidang terapi Berbagai perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter dengan janji kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakan obat tersebut, kadang-kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter dalam memberikan terapi kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan janji-janji pabrik obat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan indikasi yang diperlukan pasien juga merupakan malpraktek etik.

2.

Malpraktik Yuridik 61

Malpraktik yuridik dibedakan menjadi : a. Malpraktik Perdata (Civil Malpractice) Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige

daad)

sehingga

menimbulkan

kerugian

pada

pasien.Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa :  Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. b. Malpraktik Pidana (Criminal Malpractice) Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.Malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsurculpa lata atau kelalaian berat atau “zware schuld” dan juga adanya akibat fatal atau serius.  Malpraktik pidana karena kesengajaan (intensional) Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.  Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness) Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.  Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence) 62

Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien. c. Malpraktik Administratif (Administrative Malpractice) Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap

hukum

Administrasi

Negara

yang

berlaku,

misalnya

menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik. Dua macam pelanggaran administrasi tersebut adalah :  Pelanggaran

hukum

administrasi

tentang kewenangan

praktek

kedokteran  Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis

8.8

Upaya Pencegahan Malpraktik  Senantiasa berpedoman pada Standard Pelayanan Medik dan Dasar Prosedur Operasional  Bekerjalah secara profesional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi  Ikuti peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan dan praktik kedokteran  Jalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya dan jangan pelit informasi baik tentang diagnosis, pencegahan, dan terapi. Ada yang mengatakan bahwa “a good physician-patient relationship is the best prophylactic against a malpractice suit”.  Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan sesama sejawat dan tingkatkan kerjasama tim medik demi kepentingan pasien  Jangan berhenti belajar, tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni

8.9

Sanksi Malpraktik UU RI No. 23 Tahun 1992 Pasal 80

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu 63

hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pasal 81 1. Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. Melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1. b. Melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1. c. Melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1. 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pasal 82 Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. Melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4. b. Melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1. c. Melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1. d. Melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1. e. Melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 2. 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

UU RI No. 29 Tahun 2004 Pasal 75 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 76
 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 64

kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1. b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1. c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

SANKSI ADMINISTRATIF UU RI No. 29 Tahun 2004 Pengaduan Pasal 66 1. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Identitas pengadu b. Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan. c. Alasan pengaduan. 3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Pasal 67
 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.

65

Pasal 69 1. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia. 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. 3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa: a. Pemberian peringatan tertulis. b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik. c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

XIV.

Informed Consent A. Pengertian Menurut Permenkes No. 589 tahun 1989 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan informed consent (Persetujuan Tindakan Medik) adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengnai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. B. Bentuk Persetujuan Tindakan Medik Ada dua bentuk Persetujuan Tindakan Medik, yaitu : a. Tersirat atau dianggap telah diberikan (implied consent) 

Keadaan normal



Keadaan darurat

b. Dinyatakan (expressed consent) 

Lisan



Tulisan Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat,

tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.Umumnya tindakan dokter di sini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum, misalnya pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium.Implied consent dalam bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan darurat sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ada di tempat, dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut 66

dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed consent. Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter. Expressed consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian, sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian. Misalnya, pemeriksaan dalam rektal.Pada saat ini, belum diperlukan pernyataan tertulis.Persetujuan secara lisan sudah mencukupi, apabila tindakan yang dilakukan mngandung risiko seperti tindakan pembedahan atauprosedur pemeriksaan dan pengobatan yang invasif maka sebaiknya didapatkan Persetujuan Tindakan Medik secara tertulis. C. Informasi Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak diminta.Jadi, informasi harus disampaikan.Penyampaian informasi haruslah secara lisan.Penyampaian formulir untuk ditandatangani pasien atau keluarga tanpa penjelasan dan pembahasan secara lisan dengan pasien/keluarga tidaklah memenuhi syarat. Dalam UUPK tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi, informasi atau penjelasan ini dinyatakan bahwa dalam memberikan penjelasan sekurangkurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan c. Alternatif tindakan lain dan risikonya d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

D. Persetujuan Inti dari persetujuan adalah persetujuan haruslah didapat sesudah pasien mendapat informasi yang adekuat.Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (di atas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental.Untuk pasien di bawah umur 21 tahun dan pasien gangguan jiwa yang menandatangani adalah 67

orang tua/wali/keluarga terdekat atau induk semang. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera, tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun (pasal 11 bab IV Permenkes No. 585). Sama dengan yang diatur dalam Permnkes tentang Persetujuan Tindakan Medik ini, The Medical Defence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical Practice menyatakan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Persetujuan Tindakan Medik, yaitu : a. Diberikan secara bebas b. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian c. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan d. Mengenai sesuatu hal yang khas e. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

E. Penolakan Tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian, kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan, ini disebut sebagai informed refusal. Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjurannya walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternatif tindakan yang diperlukan, untuk keamanan di kemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang diperlukan. Dalam kaitan transaksi terapeutik dokter dengan pasien, pernyataan penolakan pasien atau keluarga ini dianggap sebagai pemutusan transaksi terapeutik. Dengan demikian, apa yang terjadi di belakang hari tidak menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit lagi.

XV.

Euthanasia A. Pengertian

68

Euthhanasia berasal dari kata Yunani Euthanathos.Eu = baik, tanpa penderitaan sedangkan thanathos = mati. Belanda, salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan eutanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Eutanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda) : “Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu unutk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.”

B. Konsep Tentang Kematian Bebrapa konsep tentang mati yang dikenal adalah : 1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir 2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh 3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen 4. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

C. Jenis Euthanasia Dilihat dari cara dilaksanakan, eutanasia dibedakan menjadi : 1. Euthanasia pasif Perbuatan yang menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. 2. Euthanasia aktif Perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. 

Eutanasia aktif langsung (direct) Dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperoleh hidup pasien. Dikenal juga sebagai mercy killing.



Eutanasia aktif tidak langsung (indirect)

69

Saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Dilihat dari permintaan, euthanasia dibedakan menjadi : 1. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien) Dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang 2. Euthanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien) Dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta Ada yang melihat pelaksanaan euthanasia dari sudut lain danmembaginya atas 4 kategori yaitu : 1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. 2. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. 3. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. 4. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.

D. Eutanasia dan Hukum 

Pasal 344 KUHP Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.



Pasal 338 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.



Pasal 340 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanyaseumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

70



Pasal 359 KUHP Barang siapa karena salahnyamenyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.



Pasal 345 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Pasal-pasal

tersebut

mengingatkan

dokter

untuk

tidak

melakukan

eutanasia.Jangankan melakukan eutanasia, menolong atau memberi harapan ke arah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman. Namun, pada negara tertentu seperti Perancis memperbolehkan tindakan euthanasia ini.Hal ini mengandung arti bahwa untuk melakukan euthanasia ini tergantung aspek sosial dan budaya setiap negara dan undang-undang yang mengatur.

XVI.

Aspek Budaya yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Menurut G.M. Foster (1973) , aspek budaya yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan adalah  Pengaruh tradisi Ada beberapa tradisi didalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. 

Sikap fatalistis Hal lain adalah sikap fatalistis yang juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Contoh: Beberapa anggota masyarakat dikalangan kelompok tertentu (fanatik) yang beragama Islam percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan, sakit atau mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit.

 Sikap ethnosentris Sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Pengaruh perasaan bangga pada statusnya Contoh: Dalam upaya perbaikan gizi, disuatu daerah pedesaan tertentu, menolak untuk makan daun singkong, walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya tinggi. Setelah diselidiki ternyata masyarakat beraggapan daun singkong hanya 71

pantas untuk makanan kambing, dan mereka menolaknya karena status mereka tidak dapat disamakan dengan kambing. 

Pengaruh norma Contoh : upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan dengan bumil sebagai pengguna pelayanan.



Pengaruh nilai Nilai yang berlaku didalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contoh : masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daipada beras merah, padahal mereka mengetahui bahwa vitamin B1 lebih tinggi diberas merah daripada diberas putih.



Pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil akan berpengaruh terhadap kebiasaan pada seseorang ketika ia dewasa. Misalnya saja, manusia yang biasa makan nasi sejak kecil, akan sulit diubah kebiasaan makannya setelah dewasa.



Pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan Apabila seorang petugas kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apayang akan terjadi jika melakukan perubahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat atau berpengaruh pada perubahan, dan berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut.



Kebudayaan Menentukan Makanan Lewat konsep-konsep budaya itulah sejumlah makanan yang menurut ilmu gizi sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, tetapi dalam prakteknya bisa jadi justru dihindari. Contoh : Adanya pantangan bayi dan anak tidak diberikan daging, ikan, telur, dan makanan yang dimasak dengan santan dan kelapa parut sebab dipercaya akan menyebabkan cacingan, sakit perut, dan sakit mata. Bagi gadis dilarang makan buah: pepaya, nanas dan jenis pisang tertentu (yang dianggap tabu) 72

karena ada hubungan yang erat dengan siklus masa haid, hubungan kelamin dan reproduksi .

73

XVII.

KESIMPULAN Berdasarkan skenario, Dokter Oni merupakan dokter yang mengetahui tentang etika kedokteran, malpraktik dan undang-undang kedokteran. Itu terbukti saat Dokter Oni dituduh melakukan malpraktik dan melanggar Undang-Undang, Dokter Oni dapat menjelaskan ke pasiennya dengan baik, sehingga pasiennya dapat menerima penjelasan Dokter Oni dan merasa puas dengan penjelasn tersebut. Sebagai seorang dokter kita juga harus mengetahui kode etik dan hukum kedokteran

serta

mengamalkan

sumpah

dokter

untuk

menjadi

dokter

yang

professional.Dan kita juga harus mampu menempatkan diri di masyarakat sebagai seorang problem solving sesuai dengan lingkungan alam dan warga disuatu daerah kita ditempatkan nanti.Kita juga harus mengutamakan keselamatan pasien namun dengan persetujuan pasien itu sendiri, tanpa persetujuan itu seorang dokter tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pasien.

74