Resume Consent to Be Bound

Bagus Wicaksono Ruswandi 110110100122 Hukum Perjanjian Internasional

PERNYATAAN PERSETUJUAN NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat diberikan dalam bermacam cara tergantung pada pemufakatan para pihak pada saat mengadakan perjanjian. Cara untuk pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah sebagai berikut : Penandatanganan (Signature)  

 



Suatu perjanjian dapat secara definitive mengikat negara segera sesudah penandatanganan. Perjanjian disebut juga sebagai executive agreements atau persetujuan dalam bentuk sederhana dan di banyak negara persetujuan sederhana ini jumlahnya lebih banyak dari perjanjian yang menggunakan ratifikasi. Apabila peserta sepakat bahwa perjanjian berlaku tanpa pengesahan maka kesepakatan demikian dapat dicantumkan dalam perjanjian. Konvensi Wina, Pasal 12 : Persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;  Bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya;  Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding menyetujui demikian;  Bila full powers wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas waktu perundingan. Perjanjian kemudian berlakunya mengikuti kehendak para peserta :  Sejak saat ditandatangani  Pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian

Pengesahan (Ratification)    

Penandatangan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian-perjanjian sebagaimana diatur seperti ini, harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan kembali naskah ini dianggap perlu di negara-negara dengan system representative dimana badan-badan legislative hasil pemilu dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian. Ratifikasi dianggap penting dan perlu karena :  Umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan tertinggi negara;

 

Untuk menghindari kontroversi antar utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutusnya; Perlu adanya waktu agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima



Konvensi Wina, Pasal 14, Persetujuan dinyatakan dalam bentuk ratifikasi karena :  Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi;  Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;  Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian, atau;  Full powers delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi di haruskan kemudian.



Walaupun suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian, negara itu secara hukum tidak dapat diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dari segi hukum, penolakan ratifikasi tidak menimbulkan akibat apa-apa, tetapi dari segi politik, hal tersebut akan kemudian akan disayangkan oleh negara lain yang telah menjadi pihak.



Pertukaran Piagam Pengesahan   

Untuk perjanjian bilateral, pertukaran piagam tidak terlalu sulit karena hanya menyangkut dua negara. Karena rumitnya prosedur dalam perjanjian multilateral, prosedur pertukaran piagam ratifikasi diganti dengan penyimpanan piagam-piagam ratifikasi di tempat-tempat tertentu. Bila suatu perjanjian dibuat atas inisiatif atau dalam lingkungan suatu organisasi internasional, SekJen organisasi tersebutlah yang menjadi penyimpan piagam-piagam ratifikasi.

Akseptasi atau Probasi   

Persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk akseptasi atau penyetujuan dengan syarat-syarat yang sama seperti yang berlaku dengan ratifikasi. Tidak ada perbedaan yang jelas antara ratifikasi dan ekseptasi, semua tergantung pada system konstitusional masing-masing negara. Di Indonesia yang dipakai adalah ratifikasi.

Aksesi 

Adalah suatu perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan kemudian persetujuannya untuk diikat dalam perjanjian tersebut.

  

Negara yang bersangkutan akan mengirim piagam aksesinya ke negara penyimpan baru kemudian diberitahukan ke negara-negara lain. Aksesi tidak boleh diisyaratkan dengan ratifikasi, aksesi berarti pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri secara definitive terhadap suatu perjanjian. Jadi negara tidak bisa menerima aksesi tetapi dengan syarat harus menunggu ratifikasi, karena sebelum aksesi, perjanjian itu harus sudah diratifikasi terlebih dahulu.

Admisi  

Sesudah suatu negara mengirimkan piagam aksesinya kepada negara penyimpan, maka negara tersebut langsung menjadi pihak para perjanjian tersebut. Sedangkan admisi ke dalam suatu organisasi internasional harus diputuskan terlebih dahulu oleh organisasi itu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Pensyaratan (Reservation)    



Adalah suatu system di mana suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat menyatakan persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu. Kalau persyaratan itu diterima, negara yang bersangkutan dapat menolak pelaksaaan pasal tersebut. Persyaratan dapat diajukan saat :  Penandatanganan, ratifikasi, aksebtasi, aprobasi, dan aksesi. Pendapat Mahkamah Internasional, 28 Mei 1951 : Persyaratan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian. Negara yang menyatakan keberatannya terhadap pensyaratan yang diajukan oleh negara lain, dapat menganggap dirinya tidak terikat dalam perjanjian dengan negara tersebut. Konvensi Wina, Pasal 19 Suatu negara, waktu menandatangani, meratifikasi, menerima atau aksesi dapat mengajukan persyaratan terhadap suatu perjanjian, kecuali :  Pensyaratan dilarang oleh perjanjian;  Pensyaratan tertentu di mana tidak termasuk persyaratan yang dilarang;  Pensyaratan tersebu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian.