Rencana Detail Tata Ruang Kota (Rdtrk) Kec Tebo Tengah

TERM OF REFERENCE (TOR) RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN MUARO TEBO I.

Umum

KAK diperlukan antara lain sebagai dasar dalam penentuan pendekatan dan metodologi, rencana kerja dan penugasan tenaga ahli. Oleh karena itu di dalam KAK mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan, lingkup wilayah, lingkup kegiatan, tenaga ahli produk pekerjaan ini berupa jenis-jenis laporan, jenis dan substansi serta keluaran atau output yang di hasilkan. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut.

1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Seiring dengan upaya untuk mengarahkan dan juga sebagai pedoman kegiatan di wilayah Kecamatan Tebo Tengah, serta untuk menyelaraskan dengan kegiatan revisi RTRW Kabupaten Muaro Tebo yang sedang dilakukan, maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Tebo Tengah. Berdasarkan dengan RTRW Kabupaten Muaro Tebo dan berlakunya Undangundang no. 26 tahun 2007 yang mengamanatkan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Muaro Tebo yang sudah ada dengan ditambahkan substansi mengenai peraturan detail. Peraturan zonasi adalah buku manual bagi para planner dalam penyusunan rencana kota. Ketiadaan zoning dapat membuat rencana kota bersifat multi tafsir sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. menyimpang. Tanpa adanya peraturan zonasi juga akan sangat sangat sulit menyiapkan suatu rencana kota yang sifatnya operasional dan dapat dipertangung jawabkan secara hukum. Rencana Umum Tata Ruang meskipun telah ditetapkan sebagai peraturan daerah, tetapi karena kandungan materinya masih sangat

bersifat umum dan konsepsional, belum dapat dijadikan dasar dalam penerbitan berbagai macam perizinan yang menyangkut pembangunan kota. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RDTRK adalah mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konsultansi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran hasil studi yang memadai sesuai KAK ini, minimal antara lain:

1. Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisisan pembangunan fisik kawasan; 2. Sebagai pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan 1.3 Sasaran Berdasarkan KAK sasaran dari pekerjaan ini adalah:

1. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman kawasan; 2. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan; 3. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta;

4. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan; 5. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta. 1.4 Lingkup pekerjaan Pekerjaan penyusunan dokumen akademik Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten Muaro Tebo :

1.

Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan RDTRK dengan peraturan Zonasi adalah wilayah secara umum sekitar Kecamatan Tebo Tengah ke arah barat menuju Kecamatan ....., Ke Arah Utara menuju Kecamatan....., ke arah selatan menuju Kecamatan........, dan ke arah timur menuju Kecamatan.....

2.

Lingkup Substansi

Adapun muatan RDTRK kawasan meliputi struktur dan sistematika Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH memuat langkah-langkah penentuan :

a. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perencanaan; b. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan; c. Identifikasi potensi dan masalah kawasan; d. Analisis ruang makro dan mikro kawasan; e. Perumusan kebutuhan pengembangan dan penataan ruang kawasan; f.

Perumusan RDTRK kawasan, pengaturan ketentuan amplop ruang; dan

g. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan uraian sebagai berikut :

1.

Persiapan penyusunan RDTRK;

2.

Pengumpulan dan pengolahan data; a. Inventarisasi b. Elaborasi

3. Analisa kawasan perencanaan

a.

Analisa struktur kawasan perencanaan

b.

Analisa peruntukan blok rencana

c.

Analisa prasaran transportasi

d.

Analisa fasilitas umum

e.

Analisa utilitas umum

f.

Analisa amplop ruang

g.

Analisa kelembagaan dan peran serta masyarakat

4. Perumusan dan ketentuan teknis rencana detail

a. Konsep rencana b. Produk rencana detail tata ruang

c. Rencana Struktur ruang kawasan d. Rencana peruntukan blok  e. Rencana penataan bangunan dan lingkungan (amplop ruang) f.

Indikasi Program pembangunan.

5. Pengendalian rencana detail

a. Tujuan b. Komponen pengendalian a) Zonasi b) Aturan insentif dan dis insentif  c) Perijinan dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui pengawasan 6. Kelembagaan dan peran aktif masyarakat a. Peran kelembagaan b. Peran serta masyarakat Berdasarkan penjelasan di dalam KAK disebutkan bahwa ruang lingkup pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tebo Tengah, meliputi: kegiatan/proses perencanaan dan lingkup wilayah perencanaan, serta data dan fasilitas penunjang. 1.5 Lingkup Wilayah Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan KAK adalah Kecamatan Tebo Tengah. TEBO TENGAH adalah sebuah Ibu Kota Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muaro Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia. Kecamatan Tebo Tengah memiliki luas ... km² yang merupakan 27,15% dari luas wilayah Kabupaten Muaro Tebo, Kecamatan Tebo Tengah memiliki 14 desa/kelurahan. 1.6 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH, Kabupaten Muaro Tebo, berdasarkan KAK sudah cukup jelas untuk mempersiapkan pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan ini. Lingkup kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan proses, antara lain :

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Perkotaan (sesuai UU No.26/2007 dan Kepmen PU No:327/2002),yang meliputi antara lain : (Catatan: Peta dibuat dengan ketelitian kedalaman minimal 1 : 20.000).

Proses Persiapan, meliputi antara lain: Tahap persiapan pekerjaan, mobilisasi sumberdaya penyedia jasa, penyiapan seluruh Tenaga Ahli, Rencana layanan Tenaga Ahli yang digunakan dan strategi penyelesaian pekerjaan, penajaman metodologi, mengadakan peta Dasar Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Muaro Tebo, berbasis Citra Satelit atau Peta Bakosurtanal. Persiapan survey awal. Pengumpulan Data, meliputi antara lain: Pengumpulan data primer dan sekunder, informasi dan studi-studi yang pernah dan sedang dilaksanakan yang terkait dengan kegiatan ini Kajian/Analisis, meliputi antara lain: Penyelarasan RDTRK TEBO TENGAH disesuaikan dengan substansi dalam UU 26 tahun 2007 (al: Jangka waktu perencanaan 20 tahun, RTH 30%, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kecamatan yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi), dan program utama serta aspek-aspek lain yang belum sesuai dengan substansi yang ada dalam UU 26 tahun 2007. Analisis yang antara lain :

1. Kajian Kebijakan dan Perundangan, 2. Isu dan permasalahan di Kecamatan, 3. Kependudukan, ekonomi dan Sosial Budaya Perkotaan, 4. Daya dukung lingkungan, 5. permukiman, Sarana dan Prasarana perkotaan, 6. Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan, 7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perumusan Konsep Pengembangan Kecamatan, antara lain:

1. Ekstraksi seluruh analisis yang dilakukan, 2. Pengembangan Kawasan prioritas, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH, antara lain:

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kota T EBO TENGAH, 2. Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota TEBO TENGAH, 3. Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kota TEBO TENGAH 4) Arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan serta instrument pengendalian pemanfaatan ruang. Penyusunan Draft Raperda RDTRK TEBO TENGAH : akan diperdakannya produk RDTR Kota TEBO TENGAH, mengharuskan disusunnya draft raperda, sebagai bagian dari pekerjaan ini.

1.7 Jenis Dan Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli : Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 7 (tujuh) tenaga ahli sesuai bidang keahliannya dengan pengalaman profesi dengan perincian sebagai berikut :

1. Ahli Perencana Kota/Planologi (Team Leader) P endidikan S1 Planologi, pengalaman minimal 5 tahun dengan waktu penugasan 3 bulan, Team Leader bertugas :

- Memberikan arahan dan mengkoordinasikan seluruh sumberdaya tim untuk dapat memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai kontrak,

- Melakukan identifikasi sinergisitas RDTRK terkait dengan RTRW Kabupaten Muaro Tebo, - Mengkoordinasikan penyusun kebijakan dan strategi penyusunan RDTRK dengan Tim, - Mengkoordinasikan penyusunan struktur dan pola ruang RDTRK TEBO TENGAH,

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH - Team Leader bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mulai dari awal pekerjan sampai dengan selesai

- Mengkoordinir hasil pekerjaan setiap tenaga ahli dan menuangkannya dalam setiap buku laporan (laporan pendahuluan, laporan pertengahan dan analisa, laporan draft akhir dan laporan akhir)

2. Ahli Transportasi S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 4 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan. Ahli Transportasi bertugas antara lain memberikan masukan di bidang infrastruktur sektor prasarana.

3. Ahli Ekonomi Perkotaan S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Pengalaman minimal 3 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan. Ahli Ekonomi Perkotaan bertugas memberikan masukan dalam hal pengembangan ekonomi perkotaan dan melakukan analisis kemampuan keuangan wilayah,

4. Ahli Geodesi S1 Teknik Geodesi, Pengalaman minimal 3 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan. Ahli Geodesi bertugas membantu menyelesaikan kebutuhan perpetaan dalam rangka Penyusunan RDTR Kota TEBO TENGAH.

5. Ahli Teknik Lingkungan S1 Teknik Lingkungan Perkotaan/Real Estate, Pengalaman minimal 3 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan

6. Ahli Arsitektur S1 Teknik Arsitektur, Pengalaman minimal 3 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan

7. Ahli Sosial Budaya S1 Sosial, Pengalaman minimal 3 tahun dengan waktu penugasan 3 (tiga) bulan 1.8 Jenis dan substansi laporan Jenis dan substansi laporan yang dipersyaratkan di dalam KAK sudah dapat dipahami dan sesuai dengan pekerjaan penataan ruang umumnya. Laporan dan hasil pekerjaan yang harus diserahkan adalah: 

Laporan Pendahuluan

Menguraikan tujuan dan sasaran studi, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, manajemen tenaga ahli. Laporan ini diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya SPMK, sebanyak 10 (sepuluh) buku berwarna dengan ukuran kertas A4 dan peta ukuran A3.



Laporan Antara (Fakta dan Analisa)

Berisi realisasi dari rencana kerja, antara lain; hasil pengumpulan data dan informasi hasil survey, identifikasi permasalahan dan arahan kebijakan pengembangan perkotaan serta hasil analisis. Pada tahap ini Tim Konsultan melakukan pengkajian (UU No 26 tahun 2007 dan KepMen PU No.327 tahun 2002) terhadap kebijakan kota mengenai peran dan fungsi Kecamatan, rencana pembangunan, indikator kecenderungan perkembangan Kecamatan, kajian terhadap potensi bencana alam, pengembangan infrastruktur dan permasalahannya serta konsep Rencana sebagai bahan diskusi pembahasan Laporan Antara, yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan tim supervisi. Laporan ini diserahkan paling lambat 2 (Dua) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar berwarna dengan ukuran kertas A4. Sebagai bahan pembahasan, disediakan 15 buku copy Laporan Fakta dan Analisa. 

Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir berisi seluruh proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH sebagaimana yang diminta dalam KAK, setelah dilaksanakan pembahasan dengan pihakpihak terkait. Laporan ini diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan  jumlah sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar berwarna dengan ukuran kertas A4. Sebagai bahan pembahasan, disediakan 15 buku copy Draft Laporan Akhir. 

Laporan Akhir

Berisi penyempurnaan Draft Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH sebagaimana yang diminta dalam KAK. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas 3 (tiga) bulan setelah SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar berwarna dengan ukuran kertas A4 dengan peta ukuran A3. 

Laporan Executive summary

Berisi ringkasan Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang Kota Tebo Tengah, Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar berwarna dengan ukuran kertas A4 dengan peta ukuran A3.



Album Peta

Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH dengan Zoning Regulation sebanyak 5 eksemplar berwarna dengan skala peta 1 : 5.000. 

CD data laporan dan peta sebanyak 5 buah, yang berisi dokumentasi seluruh kegiatan berupa : laporan kegiatan dalam format pdf, peta dasar, peta citra, album peta, peta hasil digitasi (peta-peta yang terkait dalam format shape file), bahan-bahan presentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota TEBO TENGAH dalam format ppt.

File (soft copy) keseluruhan hasil pekerjaan menjadi hak pemberi pekerjaan dalam hal ini Bappeda Kabupaten Muaro Tebo. 1. 9 Keluaran Keluaran atau output dari kegiatan ini adalah Dokumen (naskah) Akademik RDTR Kota TEBO TENGAH terdiri dari :

1. Tujuan Pengembangan Kawasan 2. Rencana Struktur Ruang  A. Rencana Persebaran Penduduk  B. Rencana Ruang C. Rencana Blok  D. Rencana Skala Pelayanan Kegiatan E. Rencana Sistem Jaringan a) Rencana Sistem Jaringan Pergerakan b) Rencana Sistem Jaringan Utilitas

3. Rencana Fasilitas Umum 4. Rencanan Peruntukan Blok 5. Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (Amplop Ruang) 1.

Tata Kualitas Lingkungan

a) Keseimbangan kawasan dengan lingkungan sekitar b) Keseimbangan dengan daya dukung lingkungan c) Pelestarian ekologis

2.

Tata bangunan a) Pengaturan kavling dalam blok peruntukan b) Pengaturan bangunan, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok, pengaturan ini terdiri atas :



Pengelompokan bangunan;



Ekspresi arsitektur bangunan.

c) Penetapan kepadatan kelompok bangunan dalam kawasan perencanaan melului pengaturan besaran berbagai elemen intensitas Pemanfaatan Lahan yang ada (seperti KDB, KLB dan KDH) yang mendukung terciptanya berbagai karakter khas dari berbagai blok atau sub blok; d) Pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yaitu perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan, baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok  bangunan pada lingkungan yang lebih makro (blok/kawasan). Pengaturan ini terdiri atas : (a) Ketinggian Bangunan; (b) Komposisi Garis Langit Bangunan; (c) Ketinggian Lantai Bangunan.

e. Arahan Garis Sempadan (a) Sempadan Bangunan; (b) Sempadan Sungai.

6. Indikasi Program Pembangunan

 A. Program yang dikelola Pemerintah; B. Program yang dikerjasamakan; C. Program yang dipihak ketigakan/swasta; D. Sistem Pembiayaan.

7. Pengendalian Rencana tata Ruang A. Aturan Zonasi Aturan zonasi merupakan ketentuan peruntukan ruang di setiap blok dan sub blok kawasan. Rencana pengembangan blok dan sub blok kawasan perencanaan akan ditentukan oleh klasifikasi kegiatannya, yang dapat dipisahkan dalam 3 (tiga) kawasan yaitu: a) Peruntukan lahan dasar b) Peruntukan lahan spesifik  c) Peruntukan lahan teknis

Peruntukan lahan dasar merupakan pokok kegiatan permukiman yang melandasi aturan pemanfaatan lahan. Sedangkan peruntukan lahan spesifik adalah kegiatan yang menunjukan penggunaan ruang yang diperbolehkan dalam pemanfaatan lahannya. Aturan teknis yang menunjukan dimensi serta pola dari kegiatan spesifik diatur dalam pedoman teknis pemanfaatan ruang. Selanjutnya pengaturan blok dan sub blok perencanaan dengan memberlakukan aturan dasar yang meliputi aturan wajib, aturan anjuran utama dan aturan anjuran, dalam konsep penataan kawasan, serta mempermudah dalam pengontrolan implementasi atas aturan dasar tersebut. Aturan dasar dalam penyusunan Peraturan Zonasi adalah sebagai berikut:

a. Aturan Wajib Merupakan aturan yang disusun atas peraturan peruntukan ruang, penataan bangunan serta lingkungan dalam blok perencanaan secara mengilat sesuai dengan fungsi dan peran ruang yang telah ditetapkan. Aturan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati/diikuti. Aturan wajib meliputi :

a) Peruntukan ruang b) Intensitas ruang c) Kepadatan penduduk  d) Pemecahan blok dan subblok  e) Kebutuhan sarana dan prasarana kawasan f) Kualitas lingkungan b. Aturan Anjuran Merupakan aturan yang disusun untuk melengkapi aturan wajib yang telah disepakati bersama pemegang hak atas tanah, dan pihak re gulasi sehingga dapat ditaati atau diikuti. Aturan ini meliputi :

a) Kualitas lingkungan b) Arahan bentuk, dimensi, gubahan dan perletakan dari suatu bangunan atau komposisi bangunan

c) Sirkulasi kendaraan d) Sirkulasi pejalan kaki e) Pedestrian dan pedagang kaki lima f) Ruang terbuka hijau dengan fasilitas dan tidak berfasilitas g) Utilitas bangunan dan lingkungan h) Wajah arsitektur

c. Aturan Khusus Aturan khusus diberlakukan sebagai aturan tambahan pada kawasan yang memerlukan penanganan khusus. Contoh aturan kawasan khusus meliputi:



Aturan untuk kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Aturan

untuk kawasan cagar budaya

Aturan

untuk kawasan rawan bencana

d. Kode Zonasi Ketentuan dan penamaan kode zonasi adalah sebagai berikut : setiap zonasi diberi kode yang mencerminkan fungsi zonasi yang dimaksud.



R Perumahan Zona perumahan adalah peruntukan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi perikehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.



K Perdagangan dan Jasa Zona perdaganan dan jasa adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintah, sarana umum produksi dan distribusi, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.



SU Sarana Umum Zona sarana umum adalah kelompok kegiatan yang berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana sosial, sarana olahraga dan rekreasi, sarana pelayanan umum, sarana perbelanjaan/niaga, dan sasaran transportasi dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.



IG Industri dan Pergudangan Zona industry dan pergudangan adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan tempat penyimpanan bahan mentah dan barang hasil produksi.



RT Ruang Terbuka Hijau Zona ruang terbuka hijau adalah pengembnagan ruang terbuka yang mempunyai makna historis, estetika, median ruang, keseimbangan ekologis, sebagai fungsi penghubung aktivitasaktivitas kota yang berbeda dan tempat bersosilisasi yang potensial dikembangkan. Salah satu pengembangan ruang terbuk (open source) yang sangat penting di daerah perkotaan adalah pengembangan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan mutu lignkungan hidup,sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. Keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan ini difungsikan sebagai perlindungan ekosistem, menciptakan K3, rekreasi, pengaman lingkungan hidup, penelitian dan pendidikan, perlindungan plasma nutfah, memperbaiki iklim mikro dan pengatur tata air.



KS Khusus Zona fungsi khusus adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan yang sifatnya khusus.

e. Nomor Blok  Untuk memberian kemudahan referensi (georeference), maka blok peruntukan perlu diberi nomor blok. Untuk memudahkan penomoran blok dan mengitegrasikannya dengan daerah adminstrasi, maka nomor blok peruntukan dapat didasarkan pada kode pos (berdasarkan kelurahan) atau kode batas wilayah adminstrasi yang telah ada diikuti dengan 2 atau 3 digit nomor blok. Nomor blok  dapat ditambahkan huruf bila blok tersebut dipecah menjadi beberapa subblok. Nomor blok = [ kode pos / batas wilayah administrasi ] -[ 2 atau 3 digit angka ] . [huruf] Contoh nomor blok berdasarkan wilayah administrasi : Blok 07.01.001, ... Blok  07.01.001a... , dst.

f.

Aturan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Aturan kegiatan dan penggunan lahan apada suatu zonasi penggunanan lahan dinyatakan dengan klasifikasi sebagai berikut :



“I” = Pemanfaatan diizinkan ( P,  permited) Karena sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah terhadap pemanfaatan tersebut.



“T” = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas ( R, restricted ) Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di wilayah kabupaten/yang bersangkutan;



“B” = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (C, conditional ) Izin ini sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak) dapat berupa AMDAL, RKL, dan RPL.



“-“ = Pemanfaatan yang tidak dijinkan ( not permited ) Karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya.

g. Penyusunan Peta Zonasi Peta zonasi adalah peta yang berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang telah didelineasikan sebelumnya dengan skala 1:5000 dan atau yang setara dengan RDTRK. Pertimbangan penetapan kode zonasi di atas peta batas blok/subblok yang dibuat berdasarkan pada : a) Kesamaan karakter blok peruntukan, berdasarkan pilihan: Mempertahankan dominasi penggunaan lahan yang ada (eksisting); b) Menetapkan fungsi baru sesuai dengan arahan fungsi pada R TRW; c) Menetapkan karakter khusus kawasan yang diinginkan; d) Menetapkan tipologi lingkungan/kawasan yang diinginkan; e) Menetapkan jenis pemanfaatan ruang/lahan tertentu; f) Menetapkan batas ukuran tapak/persil maksimum/minimum;

g) Menetapkan batas intensitas bangunan / bangun-bangunan maksimum/minimum; h) Mengembangkan jenis kegiatan tertentu; i) Menetapkan batas kepadatan penduduk/bangunan yang diinginkan;  j) Menetapkan penggunaan dan batas intensitas sesuai dengan daya dukung prasarana (misalnya:  jalan) yang tersedia; k) Kesesuaian dengan ketentuan khusus yang sudah ada (KKOP, pelabuhan, terminal, dll); l) Karakteristik lingkungan (batasan fisik) dan administrasi.

Bila suatu blok peruntukan akan ditetapkan menjadi beberapa kode zonasi, maka blok peruntukan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa subblok peruntukan. Pembagian subblok peruntukan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan : a) Kesamaan (homogenitas) karakteristik pemanfaatan ruang/lahan. b) Batasan fisik seperti jalan, gang, sungai, brandgang atau batas persil. c) Orientasi Bangunan. d) Lapis bangunan. Subblok peruntukan diberi nomor blok dengan memberikan tambahan huruf (a, b, dan seterusnya) pada kode blok. Contoh: Blok 40132-023 dipecah menjadi Subblok 40132-023.a dan 40132-023.b. B. Aturan Insentif dan Disinsentif  C. Perijinan

8. Kelembagaan dan Peran Masyarakat

 A. Kelembagaan B. Peran Serta Masyarakat a) Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang b) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. c) Tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi.

1.10 Waktu Pelaksanaan Untuk melaksanakan pekerjaan ini ditetapkan waktunya selama 3 (tiga) bulan hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen. Jangka waktu pelaksanaan tersebut sudah memadai untuk pelaksanaan pekerjaan ini yang secara umum dibagi menjadi tiga tahap yaitu: pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rencana. Pengumpulan data primer dan sekunder dapat dilakukan satu bulan pertama, kemudian tahap analisis dilakukan selama satu bulan dan penyusunan rencana pada bulan terakhir.

Muaro Tebo,

Juli 2012

Dibuat Oleh, PENGGUNA ANGGARAN

........................................

NIP. .............................