Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

RENCANA ANGGARAN PENDAPA PEN DAPAT TAN DAN BELANJA DESA A. Peng Penger ertia tian n RAPBD RAPBDes es Angga Anggara ran n Pend Pendapa apata tan n dan dan Bela Belanja nja Desa Desa adala adalah h suat suatu u daft daftar ar terp terper erin inci ci menge mengena naii

 penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut AW AW.Widjaja .Widjaja mengartikan APBDes sebagai berikut : “Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran  pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. ebali ebalikny knyaa anggara anggaran n penerim penerimaan aan dibiay dibiayai ai !leh !leh anggar anggaran an peneri penerimaa maan n pemban pembanguna gunan". n". #Widja #W idjaja$%&& ja$%&&%:'() %:'() Maka sewajarnya sewajarnya Desa yang telah mengurus dan menyelenggar menyelenggarakan akan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun *ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj Belanjaa Desa$ Desa$ karena karena demiki demikian an semua semua pengel pengeluar uaran an dan pendapat pendapatan an akan tercat tercatat at atau atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. +adi *APBDes adalah suatu daftar rencana pendapatan dan pengeluaran,pembelanjaan anggaran desa pada tahun tertentu yang setiap tahun akan dibuat. B. Fung Fungsi si RAP RAPBD BDes es -. ungsi !t!risa !t!risasi: si: APBDesa APBDesa menjadi menjadi target target fiskal fiskal yang menggambarka menggambarkan n keseimbangan keseimbangan antara antara belanja belanja$$ pendapat pendapatan$ an$ dan pembiay pembiayaan aan yang yang diingi diinginkan nkanseb sebaga agaii dasar dasar untuk  untuk  melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. %. ungs ungsii pere perenc ncan anaan aan:: APBDe PBDesa sa meru merupa pakan kan pern pernya yata taan an kebij kebijak akan an publ publik ikse seba baga gaii  ped!man

bagi manajemen dalam merencanakan

kegiatan

pada tahun yang

 bersangkutan. /. ung ungsi si peng pengaw awas asan an:: APBDe PBDesa sa menj menjad adii ped! ped!ma man n peng pengen enda dali lian an yang ang memi memili liki ki k!nsekuensi k!nsekuensi hukum untuk menilai menilai apakah kegiatan kegiatan penyelenggaraa penyelenggaraan n pemerintah pemerintahan an desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 0. ungsi al!kasi: APBDesa harus diarahkan

utk

menciptakan

lapangan

kerja,mengurangi pengangguran dan pemb!r!san sumber daya$ serta meningkatkan efisiensi dan efekti1itas perek!n!mian desa. 2. ungs ungsii dist distri ribus busi: i: kebij kebijaka akan n APBDe PBDesa sa haru haruss memp memper erha hati tika kan n rasa rasa keadi keadila lan n dan dan kepatutan masyarakat. '. ungsi akuntabi akuntabilita litas: s: APBDesa APBDesa memberi memberi landasan landasan penilaian penilaian kinerja pemerint pemerintah ah desa3 4asil 4asil pelaks pelaksana anaan an anggar anggaran an dituang dituangkan kan dalam dalam lap!ra lap!ran n keuanga keuangan n pemeri pemerinta ntah h desa desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. C. Prin Prinsip sip RAPB RAPBDe Dess

•

Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja #!utput,!utc!me) dari perencanaan al!kasi  biaya atau input yang telah ditetapkan. 4asil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari  biaya atau input yang telah ditetapkan. elain itu harus mampu menumbuhkan  pr!fesi!nalisme kerja di setiap unit yang terkait. Anggaran kinerja ber!rientasi pada efisiensi pengel!laan internal pr!gram. Anggaran ini mengkaitkan belanja dan  pendapatan dengan beban kerja. 5elebihan penganggaran kinerjamemperlihatkan kegiatan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Anggaran kinerja memberikaninf!rmasi  berkaitan dengan kualitas$ kuantitas dan pr!dukti1itas pelayanan yang diberikan !lehpemerintah atau lembaga lainnya. Disisi lain$ anggaran kinerja memberikan inf!rmasi untukpengambilan keputusan pri!ritas pelayanan. Anggaran berbasis kinerja memusatkan

perhatian

pada

pengukuran

efisiensi

hasil

kerja

dengan

tujuan

memaksimumkan !utput yang dapat dihasilkan dari input tertentu. 6iri7ciri anggaran berbasis kinerja: a. 5lasifikasi anggaran didasarkan pada pr!gram dan kegiatan.  b. Penekanan pada pengukuran hasil kerja. c. etiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan !utput d. Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. 5eunggulan anggaran berbasis kinerja: a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.  b. Merangsang partisipasi m!ti1asi aktif unit7unit !perasi!nal melaluipr!ses usul dari  bawah dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatankeputusan pada setiap tingkat eksekutif. d. Memungkinkan al!kasi

dana

secara

!ptimal

karena

setiap

kegiatanselalu

dipertimbangkan dari segi efisiensi. e. Dapat menghindarkan pemb!r!san. 5elemahan anggaran berbasis kinerja: a. 6enderung menurunkan peran badan legislatif dalam pr!ses perumusan kebijaksanaan dan penentuan anggaran.  b. 8idak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung

•

dampak dari setiap keputusan. c. 8idak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif. Keadilan Anggaran Merencanakan anggaran bukan saja menentukan sumber   pendapatan dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan saja$ tetapi menetapkan k!mp!sisi dan beban yang harus ditanggung langsung maupun tidak langsung !leh

masyarakat.*etribusi Desa$ dan pungutan desa lain yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan tingkat kemampuan masingmasing warga masyarakat untuk  membayar.

umber

pendapatan

melalui

pungutan

desa

jumlahnya

sangat

terbatas.Ditinjau dari kemampuan relatif terbatas$ maka anggaran harus ditetapkan untuk  hal7hal yang bersifat pri!ritas menyangkut kepentingan dan kebutuhan dasar  masyarakat.5!mp!sisi harus menggambarkan keseimbangan dan keadilan.Pengeluaran tidak hanya untuk kepentingan indi1idu$ pemerintah atau kel!mp!k tertentu saja$ tetapi harus pr!p!rs!nal agar dapat dinikmati masyarakat$ terutama yang berkemampuan terbatas.Dengan demikian$ anggaran harus mampu menggambarkan nilai rasi!nalitas dalam menetapkan pri!ritas dan tingkat pelayanan yang diterima masyarakat. 9ntuk  menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut$ Pemerintah desa dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasi!nal guna menghilangkan rasa ketidakadilan. elain itu dalam mengal!kasikan belanja desa juga harus mempertimbangkan keadilan dan  pemerataan agar dapat dinikmati !leh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi •

 pemberian pelayanan. Ee!ti"itas dan Eisiensi Prinsip ini meliputi tindakan pengendalian pembiayaan melalui !ptimalisasi pemanfaatan$ penghematan dan memperjelas kinerja pr!gram dalam mempercepat target serta sasaran pembangunan tahunan. Pr!ses yang benar dalam  perencanaan anggaran terlebih dahulu menetapkan p!k!k kegiatan atau pr!gram yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis desa$ selanjutnya ditetapkan jumlah  biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pada saat inilah$ masyarakat harus mampu menghitung rincian biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dengan mempertimbangkan k!ndisi keuangan desa.Artinya dilakukan analisis tentang !ptimalisasi

anggaran untuk

mempertemukan

tujuan

dan kemampuan

 pembiayaan desa$ sehingga terhindar dari pemb!r!san. 8idak seluruh kepentingan dan kebutuhan pembangunan harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan keterbatasan  pengel!laan dan pembiayaan. Penganggaran yang baik akanmenetapkan jenis dan skala  pri!ritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. leh karena itu untuk 

dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efekti1itas anggaran$ dalam perencanaan perlu diperhatikan : Penetapan tujuan dan sasaran secara jelas$hasil dan manfaat$ serta indikat!r kinerja • •

•

yang ingin dicapai3 Penetapan pri!ritas kegiatan dan penghitungan beban kerja$ serta penetapan harga

satuan yang rasi!nal. Surplus Dan Deisit Anggaran   Paling tidak terdapat dua sistem penganggaran desa yaitu sistem anggaran berimbang dan defisit.5eduanya diterapkan sesuai dengan kemampuan desa bersangkutan. istem anggaran berimbang artinya dalam menetapkan k!mp!nen

pendapatan

dan

pengeluaran

atau

belanja

harus

memperhatikan

keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pembangunan dengan penerimaan keuangan desa. istem anggaran defisit dalam penerapannya dilakukan dengan menetapkan  pengeluaran atau belanja pembangunan dengan kemampuan penerimaan desa secara realistis baik yang bersumber dari pendapatan asli desa maupun dukungan dari  pemerintah kabupaten$ pr!1insi dan pusat. +ika target anggaran tidak berhasil dicapai sesuai kebutuhan rencana pembangunan$ maka perlu dilakukan perubahan yang bersifat taktis dan strategis agar sasaran anggaran berjalan dapat tercapai. Di sisi lain$ kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan$ sehingga antara penerimaan dan  belanja terjadi surplus atau defisit. Apabila terjadi surplus$ desa dapat membentuk  cadangan$ sedangkan terjadi defisit anggaran$ maka harus ditutup sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan$ misalnya melalui pinjaman desa atau sumber lain di mana •

 pemerintah desa mampu mengembalikannya. Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain : a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasi!nal dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja yang dii;inkan. Artinya tidak dibenarkan pemerintah desa atau pelaksanamenggunakan biaya untuk pelaksanaan  pr!yek di luar batas pagu dan p!s anggaran yang telah ditetapkan. b. Penganggaran  pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa,perubahan APBDesa3 dan

c.

emua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan •

harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa. Taat Asas Pen#usunan APBDesa   sebagai kebijakan desa yang ditetapkan dengan  peraturan desa harus mengikuti asas7asas : -. 8idak bertentangan dengan peraturan  perundang7undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan$  belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang7undangan$ yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan !leh peraturan  perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang7undangan yang lebih tinggi yang dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. %. 8idak   bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat #publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan desa tidak b!leh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan$ menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ek!n!mi masyarakat$ pemb!r!san keuangan,memicu ketidakberdayaan masyarakat kepada  pemerintah desa dan menganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan menganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa. /.8idak   bertentangan dengan peraturan desa lainnya mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang7 undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing7masing desa. ebagai k!nsekuensinya$ rancangan peraturan desa tersebut harus sejalan dengan

•

 pengaturannya tentang p!k!k7p!k!k pengel!laan keu angan desa. Transparansi dan A!untabilitas Anggaran APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan inf!rmasi secara terbuka$ jelas dan mudah diakses !leh masyarakat mengenai tujuan$ sasaran$ sumber pendanaan pada setiap jenis !bjek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Angg!ta masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui pr!ses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat$ terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. APBDesa yang disusun harus mampu

menunjukkan

inf!rmasi

yanglengkap

untuk

kepentingan

pemerintah$

 pelaksanaan

kegiatan$

dipertanggungjawabkan

dan

dan

masyarakat.Penggunaan

dik!ntr!l melalui

anggaran

mekanisme pelap!ran

harus yangtelah

ditetapkan.Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 8ransparansi dan pengetahuan masyarakat yang memadai tentang pr!sespenyusunan dan penetapan p!s7p!s anggaran akan mend!r!ng kinerja dan k!ntr!l publikterhadap pelaksanaan pembangunan.Anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui harus dilaksanakan melalui mekanisme danpr!sedur yang  jelas.Akuntabilitas perencanaan danpelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai •

wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Partisipasi $as#ara!at 4al ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pr!ses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan  partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam  pelaksanaan APBDes.Penyusunan dan penetapan APBDesa bukan menjadi tanggung  jawab

pemerintah

desa

dan

BPD

saja$melainkan

melalui

keterlibatan

masyarakat.*encana pembangunan dan kebutuhan biayapelaksanaan sangat erat kaitannya

dengan kepentingan masyarakat$ sehingga dalammenentukan sumber 

 pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka.Masyarakatharus mampu •

membaca dan memahami fungsi anggaran dalam k!nteks rencana jangkapanjang desa. Ke%andirian Pada dasarnya rencana pembangunan desa merupakan prakarsa masyarakat

secara

swadaya

untuk

mencapai

tujuan

dan

harapan

yang

dicitacitakan.Demikian halnya dalam menyusun anggaran$ prinsip kemandirian menjadi  pilar utama agar desa mampu mewujudkan 1isi$ misi dan tujuannya.Pemerintah desa harus mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara rasi!nal dan tidak membebani  perek!n!mian masyarakat.Menggali sumber pendapatan desa secara !ptimal dan  penerapan efisiensi pengeluaran pembangunan$ melaluistrategi pembiayaan yang tepat$ sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. D. Bentu! & bentu! anggaran dala% RAPBDes -. Pendapatan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam - #satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali !leh desa. Pendapatan Desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa #PADesa)3 • Bagi 4asil Pajak 5abupaten,5!ta3 •

• • •

Bagian dari *etribusi 5abupaten,5!ta3 Al!kasi Dana Desa #ADD)3 Bantuan 5euangan dari Pemerintah$

Pemerintah

Pr!1insi$

Pemerintah

5abupaten,5!ta dan Desa lainnya3 4ibah3 • umbangan Pihak 5etiga. • %. Belanja Desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam - #satu) tahun anggaran yang tidak akan diper!leh pembayarannya kembali !leh desa. Belanja Desa terdiri dari: Belanja langsung$ terdiri dari : • -) Belanja Pegawai3 %) Belanja Barang dan +asa3 /) Belanja M!dal3 Belanja tidak langsung terdiri dari : • -) Belanja Pegawai,Penghasilan 8etap3 %) Belanja ubsidi3 /) Belanja 4ibah #Pembatasan 4ibah)3 0) Belanja Bantuan !sial3 2) Belanja Bantuan 5euangan3 ') Belanja 8ak 8erduga3 /. Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan,atau  pengeluaran yang akan diterima kembali$ baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun7tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari: Penerimaan Pembiayaan$ mencakup : • -) isa lebih Perhitungan Anggaran #ilPA) tahun sebelumnya. %) Pencairan Dana 6adangan. /) 4asil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 0) Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan$ mencakup: • -) Pembentukan Dana 6adangan. %) Penyertaan M!dal Desa. /) Pembayaran 9tang. E. Lang!a'(Lang!a' Pen#usunan RAPBDes ). Pen#usunan Ren*ana Pe%bangunan Jang!a $enenga' Desa +RPJ$Desa, dan Ren*ana Kerja Pe%bangunan Desa +RKPDesa,.  *P+MDesa untuk jangka waktu 2 #lima) tahun merupakan penjabaran dari 1isi dan misi

dari 5epala Desa yang terpilih. etelah berakhir jangka waktu *P+MDesa$ 5epala Desa terpilih menyusun kembali *P+MDesa untuk jangka waktu 2 #lima) tahun. *P+MDesa ditetapkan paling lambat / #tiga) bulan setelah 5epala Desa dilantik. elanjutnya 5epala

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa #BPD) menyusun *5PDesa yang merupakan penjabaran dari *P+MDesa berdasarkan hasil Musyawarah *encana Pembangunan Desa.Penyusunan *5PDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan +anuari tahun anggaran sebelumnya. -. Penetapan Ran*angan APBDesa ekretaris Desa menyusun *ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan  pada *5PDesa. ekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada 5epala Desa untuk memper!leh persetujuan. elanjutnya 5epala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memper!leh persetujuan bersama.Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan paling lambat minggu pertama bulan