Regulation of Menakertrans No. 19 of 2012 Indonesia Outsourcing

As amended by Permenaker No. 27 of 2014, Dec 31, 2014

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 OF 2012 CONCERNNG REQUIREMENTS FOR OUTSOURCING (THE CONTRACTING OUT OF PARTIAL WORK TO OTHER COMPANIES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

THE MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

Considering:

a.

bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan a. dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

that contract work and labor supply are directed to create a harmonious, dynamic and just climate of industrial relations;

b.

bahwa ketentuan yang diatur dalam b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang SyaratSyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

that the provisions stated in Decision of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP. 101/MEN/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of Labor Supply Companies and Decision of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.220/MEN/X/2004 concerning Requirements for Outsourcing (The Contracting Out of Partial Work to Other Companies) are no longer current with the present development, so that it is necessary to revise them;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan c. sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

that in consideration of points (a) and (b), it is necessary to issue Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration concerning Requirements for Outsourcing (The Contracting Out of Partial Work to Other Companies);

Translated by: Wishnu Basuki [email protected]

Mengingat:

Bearing in Mind:

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 1. tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

Law Number 3 of 1951 concerning The Declaration of the Operation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 1948 concerning Labor Supervision Throughout Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4 of 1951);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 2. tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Law Number 13 of 2003 concerning Labor (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 39 of 2003, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 3. tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6 of 2004, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4356);

4.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 4. 2009;

Decision of the President Number 84/P of 2009;

MEMUTUSKAN:

HAS DICEDED:

Menetapkan:

To issue:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARATSYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION CONCERNNG REQUIREMENTS FOR OUTSOURCING (THE CONTRACTING OUT OF PARTIAL WORK TO OTHER COMPANIES).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud In this Regulation of the Minister: dengan: 1.

Perusahaan pemberi pekerjaan adalah 1. perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Outsourcer (a company providing work) means a company that contracts out partial work to a contractor company or a labor supply company.

2.

Perusahaan penerima pemborongan adalah 2. perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

Contractor company means a company in the form of legal entity that is eligible to receive partial work from an outsourcer.

3.

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 3.

Labor supply company means a company

2

adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

which is a legal entity in the form of Limited Liability Company (LLC) eligible to perform supporting services for an outsourcer.

4.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah 4. perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Contractor Agreement/Contract for Services means an agreement/contract between an outsourcer and a contractor company stating the rights and obligations of the parties.

5.

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh 5. adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Labor supply agreement means an agreement between an outsourcer and a labor supply company stating the rights and obligations of the parties.

5a.

Penanam modal asing adalah 5a. perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Foreign investor means a foreign individual, foreign entity, and/or foreign government that invest in the territory of the State of the Republic of Indonesia.

[Permenaker No. 27/2014]

6.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 6. bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Worker means any person who works for a contractor company or a labor supply company and receives the wage or compensation of other form.

7.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara 7. perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Employment agreement means an agreement between a contractor company or a labor supply company and a worker of the contractor company or of the labor supply company stating the rights and obligations of each party.

8.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung 8. jawab di bidang ketenagakerjaan.

Minister means the Minister in charge of manpower.

Pasal 2

Article 2

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Outsourcing to another company may be kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui performed by a contractor agreement/contract for perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian services or a labor supply agreement. penyediaan jasa pekerja/buruh.

3

BAB II PEMBORONGAN PEKERJAAN

CHAPTER II CONTRACT WORK

Bagian Kesatu Persyaratan Pemborongan Pekerjaan Pasal 3

Part One Requirements for Contract Work Article 3

(1)

Perusahaan pemberi pekerjaan dapat (1) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

An outsourcer may outsource to a contractor company.

(2)

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada (2) perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Work that may be outsourced to a contractor company as intended by section (1) must meet the following requirements:

a.

dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

a.

that is performed separately from the core activity, both management and performance of work;

b.

dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

b.

that is performed by a direct or indirect order of the outsourcer who briefs the way to perform the work in order to be consistent with the standard set by the outsourcer;

c.

merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

c.

which is a supporting activity of the company/outsourcer as a whole, meaning that the activity is one that supports and smooths the performance of the core activity within the workflow as issued by the associations of the business sector that is formed under the laws and regulations; and

d.

tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

d.

that prevents no production process directly, meaning that the activity is an additional one which if not carried out by the outsourcer, the work process still remains in appropriate place.

Pasal 4 (1)

Article 4

Asosiasi sektor usaha sebagaimana (1) dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses 4

The associations of the business sector as intended by Article 3 section (2) point (c) must make workflow within their respective

pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.

business sectors.

(2)

Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

The workflow as intended by section (1) must describe the work process from the beginning to the end and reflect the core activity and supporting activities with due regard to the requirements as intended by Article 3 section (2).

(3)

Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.

The workflow as intended by section (2) shall be adopted as a basis for an outsourcer to outsource through the contract work.

Pasal 5

Article 5

Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

The types of supporting work to be outsourced to a contractor company must be reported by the outsourcer to the manpower agency of the district/city where the contract work is performed.

Pasal 6

Article 6

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

The manpower agency of the district/city as intended by Article 5 shall issue the proof of report on the types of supporting work to be outsourced through the contract work within one (1) week of the reporting by the outsourcer.

Pasal 7

Article 7

(1)

Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang (1) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

An outsourcer is prohibited from outsourcing to a contractor company if holding no proof of report as intended by Article 6.

(2)

Apabila perusahaan pemberi pekerjaan (2) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

If an outsourcer outsources to a contractor company prior to holding the proof of report as intended by Article 6, the employment relationship between the worker and the contractor company shall pass to the outsourcer.

5

Pasal 8

Article 8

Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

An outsourcer must report in writing every change in the types of supporting work to be outsourced through the contract work, to the manpower agency of the district/city where the contracting of work is performed with due regard to the process as intended by Article 5.

Bagian Kedua Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pasal 9

Part Two Contractor Agreements/Contracts for Services Article 9

(1)

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.

Outsourcing as intended by Article 3 section (1) shall be performed by a written contractor agreement/contract for services.

(2)

Perjanjian pemborongan pekerjaan (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:

A contractor agreement/contract for services as intended by section (1) must state at least:

a.

hak dan kewajiban masing-masing pihak;

a.

the rights and obligations of each party;

b.

menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b.

guarantee that the employment protection and requirements for workers are fulfilled in accordance with the laws and regulations; and

c.

memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

c.

employ workers who are competent in their field.

Pasal 10

Article 10

(1)

Perjanjian pemborongan pekerjaan (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

A contractor agreement/contract for services as intended by Article 9 must be registered by the contractor company with the manpower agency of the district/city where the contract work is performed.

(2)

Pendaftaran perjanjian pemborongan (2) pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Registration of contractor agreement/ contract for services as intended by section (1) shall be made upon the agreement being signed by the outsourcer and the contractor company within thirty (30) working days prior to the performance of work.

6

Pasal 11

Article 11

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

Where a contractor agreement/contract for services has met the provisions as intended by Article 9 and Article 10, the manpower agency of the district/city where the work is performed shall issue the proof of registration within five (5) working days of the receipt of the application documents for registration of agreement.

Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan Pasal 12

Part Three Requirements for Contractor Companies Article 12

Perusahaan penerima memenuhi persyaratan:

pemborongan

harus A contractor company must meet the following requirements:

a.

berbentuk badan hukum;

a.

be a legal entity;

b.

memiliki tanda daftar perusahaan;

b.

hold a company registration number;

c.

memiliki izin usaha; dan

c.

hold a business license; and

d.

memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan d. di perusahaan.

hold the proof of mandatory report on manpower of the company.

Bagian Keempat

Part Four

Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan

Employment Agreements for Contract Work

Pasal 13

Article 13

Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Any employment agreement for contract work must state the provisions that guarantee the employment entitlement of the workers as governed by the laws and regulations.

Pasal 14

Article 14

Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan An employment agreement for contract work shall mengatur tentang hubungan kerja antara provide the employment between the contractor perusahaan penerima pemborongan dengan company and its worker which is made in writing. pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis. Pasal 15

Article 15

Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

The employment between the contractor company and its worker as intended by Article 14 may be based on the employment agreement for indefinite period of time or employment agreement for definite period of time.

Pasal 16

Article 16

Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud Reporting on the types of activity as intended by 7

dalam Pasal 5 dan pendaftaran perjanjian Article 5 and registration of contractor agreement/ pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud contract for services as intended by Article 10 dalam Pasal 10 tidak dikenakan biaya. shall be charged no fee. BAB III PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

CHAPTER III LABOR SUPPLY

Bagian Kesatu Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh Pasal 17

Part One Requirements for Labor Supply Article 17

(1)

Perusahaan pemberi pekerjaan dapat (1) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

An outsourcer may outsource to a labor supply company by a labor supply agreement which is made in writing.

(2)

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada (2) perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Work that may be outsourced to a labor supply company as intended by section (1) must be supporting services or activities not directly associated with the production process.

(3)

Kegiatan jasa penunjang sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Supporting services as intended by section (2) shall include:

a.

usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);

a.

cleaning services;

b.

usaha penyediaan makanan pekerja/buruh (catering);

bagi

b.

labor catering services;

c.

usaha tenaga pengaman (security/ satuan pengamanan);

c.

security guarding services;

d.

usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan

d.

mining and oil supporting services; and

e.

usaha penyediaan pekerja/buruh.

e.

labor transportation services.

angkutan

bagi

Pasal 18

Article 18

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang A labor supply company is prohibited from menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh outsourcing the whole or any part of the agreedpekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan upon work to another labor supply company. penyedia jasa pekerja/buruh lain. Part Two Labor Supply Agreements Article 19

Bagian Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 19

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh A labor supply agreement as intended by Article sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 17 section (1) shall state at least: 8

sekurang-kurangnya memuat: a.

jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh a. pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

the types of work to be performed by the workers of the labor supply company;

b.

penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa b. pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; dan

the confirmation that the labor supply company agrees to receive workers of the previous labor supply company for the types of continuing work maintained by the outsourcer in case of replacement of labor supply company; and

c.

hubungan kerja antara perusahaan penyedia c. jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

the employment between the labor supply company and the employed workers shall be based on the employment agreement for indefinite period of time or employment agreement for definite period of time.

Pasal 20

Article 20

(1)

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (1) antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

A labor supply agreement between the outsourcer and the labor supply company must be registered with the manpower agency of the district/city where the work is performed.

(2)

Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa (2) pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:

Registration of the labor supply agreement as intended by section (1) shall be made within thirty (30) working days of the signing, with the attachments of:

a.

izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan

a.

the valid operating license of the labor supply company; and

b.

draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya.

b.

the draft employment agreement between the labor supply company and the employed worker.

(3)

Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa (3) pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. Pasal 21

(1)

Registration of the labor supply agreement as intended by section (1) shall be charged no fee. Article 21

Dalam hal perjanjian penyediaan jasa (1) pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka instansi yang bertanggung 9

Where a labor supply agreement has met the provisions as intended by Article 19 and Article 20, the manpower agency of the district/city where the work is performed

(2)

jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pen daftaran perjanjian diterima.

shall issue the proof of registration within seven (7) working days of the receipt of the application documents for registration of agreement.

Dalam hal perjanjian penyediaan jasa (2) pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan.

Where a labor supply agreement is other than in accordance with the provisions as intended by section (1), the manpower official of the district/city may reject the application for registration by the reasons for rejection.

Pasal 22

Article 22

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

A labor supply company shall not operate prior to obtaining the proof of registration of labor supply agreement from the manpower agency of the district/city where the work is performed.

Pasal 23

Article 23

(1)

Dalam hal perjanjian penyediaan jasa (1) pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Where the labor supply agreement is not registered as intended by Article 20 and the labor supply company continues to operate, the manpower agency of the province shall revoke its operating license upon a recommendation of the manpower agency of the district/city.

(2)

Dalam hal izin operasional perusahaan (2) penyedia jasa pekerja/buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.

Where the operating license of the labor supply company is revoked, the entitlement of the workers shall remain the responsibility of the relevant labor supply company.

Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pasal 24

Part Three Requirements for Labor supply companys Article 24

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus A labor supply company must meet the following memenuhi persyaratan: requirements: a.

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas a. 10

be a legal entity in the form of Limited

(PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Liability Company (LLC) established under the laws and regulations;

b.

memiliki tanda daftar perusahaan;

b.

hold a company registration number;

c.

memiliki izin usaha;

c.

hold a business license;

d.

memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;

d.

hold the proof of mandatory report on manpower of the company.

e.

memiliki izin operasional;

e.

hold an operating license;

f.

mempunyai kantor dan alamat tetap; dan

f.

have an office and fixed address; and

g.

memiliki Nomor Pokok Wajib (NPWP) atas nama perusahaan.

Pajak g.

hold a Taxpayer Identification Number in the name of the company.

Pasal 25 (1)

(2)

Article 25

Izin operasional sebagaimana dimaksud (1) dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:

An application for operating license as intended by Article 24 point (e) shall be filed by the labor supply company with the manpower agency of the province where the work is performed, with the attachments of:

a.

copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;

a.

a copy of the articles of association stating the line of business of labor supply;

b.

copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);

b.

a copy of the validation as legal entity in the form of Limited Liability Company (LLC);

c.

copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;

c.

a copy of the labor supply business license;

d.

copy tanda daftar perusahaan;

d.

a copy of the company registration number;

e.

copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;

e.

a copy of the proof of mandatory report on manpower of the company;

f.

copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan

f.

a copy of the statement of maintaining an office or the proof of office lease signed by the management of the company; and

g.

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

g.

a copy of the Taxpayer Identification Number in the name of company.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang (2) ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 11

A labor agency of the province as intended by section (1) shall issue an operating license to the eligible application within fourteen (14) working days of the receipt of the application.

(3)

Izin operasional sebagaimana dimaksud (3) pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

An operating license as intended by section (2) shall be valid throughout the district/city of the relevant province.

Pasal 25A

Article 25A

Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan penanam modal asing, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Where a Labor Supply Company is a foreign investor, the operating license as intended by Article 25 shall be issued by the Investment Coordinating Agency.

[Permenaker No. 27/2014]

Pasal 26

Article 26

(1)

Izin operasional sebagaimana dimaksud (1) dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

An operating license as intended by Article 25 shall be valid for a period of three (3) years with extension for the same period.

(2)

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada (2) ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Extension as intended by section (1) shall be granted based on the requirements governed by this Regulation of the Minister and the evaluation results of the company’s performance made by the manpower agency of the district/city.

(3)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja (3) perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak.

Based on the evaluation results of the company’s performance as intended by section (2), the manpower agency of the province shall accept or reject it.

Part Four Employment Agreements for Labor Supply Article 27

Bagian Keempat Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 27 (1)

Setiap perusahaan penyedia jasa (1) pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.

Any labor supply company must enter into an employment agreement with its workers in writing.

(2)

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

An employment agreement as intended by section (1) must be registered with the manpower agency of the district/city where the work is performed.

(3)

Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

Where an employment agreement is not registered as intended by section (2), the manpower agency of the province shall revoke the operating license upon a recommendation of the manpower agency of the district/city.

12

ketenagakerjaan kabupaten/ kota. (4)

Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana (4) dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Registration of the employment agreement as intended by section (2) shall be charged no fee.

Pasal 28

Article 28

Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Any employment agreement for labor supply must state the provisions that guarantee the employment entitlement of workers as governed by the laws and regulations.

Pasal 29

Article 29

(1)

Hubungan kerja antara perusahaan penyedia (1) jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

The employment between the labor supply company and its workers as intended by Article 28 may be based on the employment agreement for indefinite period of time or employment agreement for definite period of time.

(2)

Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas (2) perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat:

Where the employment is based on the employment agreement for definite period of time whose objects of labor continue as intended by section (1), it must state at least:

a.

jaminan kelangsungan bekerja;

a.

the guarantee employment;

b.

jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan

b.

the guarantee of entitlement of workers in accordance with the laws and regulations and agreements; and

c.

jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

c.

the guarantee of calculation of length of service if there is replacement of labor supply company to set the wages.

(3)

of

continuing

Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

The rights of workers as intended by section (2) point (b) shall include the entitlement to:

a.

hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;

a.

leave of absence if having met the requirements for length of service;

b.

hak atas jaminan sosial;

b.

social security;

c.

hak atas tunjangan hari raya;

c.

holiday allowances;

d.

hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;

d.

rest time at least one (1) day a week;

e.

hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa

e.

compensation where the employment is terminated by the labor supply company prior to the expiration of the

13

pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;

employment agreement for definite period of time, through no fault of the worker;

f.

hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan

f.

wage change as calculated from the accumulated length of service performed; and

g.

hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

g.

other entitlement as governed by the laws and regulations and/or the original agreement.

Pasal 30

Article 30

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Where the employment agreement for definite period of time states the provisions as intended by Article 28 and Article 29, the employment between the labor supply company and the worker shall change into the employment based on the employment agreement for indefinite period of time as of the signing of the ineligible employment agreement.

Pasal 31

Article 31

Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh Where a worker is denied the guarantee of jaminan kelangsungan bekerja, maka continuing employment, the worker may file an pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada action with the Industrial Relation Court. Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 32

Article 32

(1)

Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan (1) tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

Where the outsourcer ceases to continue the labor supply agreement and transfers the labor supply work to the new labor supply company, the new labor supply company must proceed with the existing employment agreement without derogating the existing terms of the agreed-upon employment agreement.

(2)

Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan (2) kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.

Where there is transfer of work to the new labor supply company as intended by section (1), the original length of service performed by the worker of the labor supply company must be held still existing and counted in by the new labor supply company.

14

CHAPTER IV BAB IV SUPERVISION PENGAWASAN Article 33 Pasal 33 Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan Supervision of the implementation of this regulation shall be made by the Labor oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Supervisors. CHAPTER V TRANSITIONAL PROVISIONS Article 34

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1)

Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, (1) perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Any outsourcer, contractor company or labor supply company must adjust themselves to the provisions of this Regulation of the Minister within twelve (12) months of the promulgation of this Regulation of the Minister.

(2)

Dalam hal perusahaan penerima (2) pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

Where a contractor company or a labor supply company fails to adjust themselves to the provisions as intended by section (1), the contractor company or a labor supply company shall remain responsible for the rights of the workers under the employment agreement.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

CHAPTER VI CONCLUDING PROVISIONS Article 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Upon this Regulation of the Minister coming into effect, Decision of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.101/MEN/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of Labor supply companys and Decision of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.220/MEN/X/2004 concerning Requirements for Outsourcing (The Contracting Out of Partial Work to Other Companies) shall be declared to no longer be in effect.

Pasal 36

Article 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Regulation of the Minister shall come into effect from the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan In order that every person may know of it, the pengundangan Peraturan Menteri ini dengan promulgation of this Law is ordered by placement penempatannya dalam Berita Negara Republik in the State Gazette of the Republic of Indonesia 15

Indonesia. Issued in Jakarta on November 14, 2012 MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA sgd. Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta on November 19, 2012 MINISTER OF MANPOWER AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, sgd. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA STATE GAZZETTE OF THE REPUBLIC OF TAHUN 2012 NOMOR 1138 INDONESIA NUMBER 1138 OF 2012 Translated by: Wishnu Basuki [email protected]

16