Regulation No. 29 of 2016 on Indonesia Change in Authorized Capital of Limited Liability Companies

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

 NOMOR 29 TAHUN 2016

 NUMBER 29 OF 2016

TENTANG

CONCERNING

PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

Considering:

a.

bahwa untuk memberikan kemudahan  berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas,  perlu memberikan keleluasan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha;

a.

 b.

bahwa berdasarkan pertimbangan  b. that in consideration of point (a) and to give sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan effect to Article 32 section (3) of Law untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat  Number 40 of 2007 concerning Limited (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Liability Companies, it is necessary to issue tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Regulation of the Government concerning Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Change in Authorized Capital of Limited Modal Dasar Perseroan Terbatas; Liability Companies;

that to provide easy access to business actors to form an entity in the form of a Limited Liability Company, it is necessary to give them discretion to set the amount of the authorized capital in starting business;

Mengingat:

Bearing in Mind:

1.

Pasal 5 ayat (2) (2) Undang-Undang Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945;

1.

Article 5 section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 106 of 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

HAS DECIDED: To issue:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REGULATION OF THE GOVERNMENT PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN CONCERNING CHANGE IN AUTHORIZED TERBATAS. CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANIES. Translated by Wishnu Basuki [email protected]

1

Pasal 1

Article 1

(1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.

(1) A Limited Liability Company Company must have an authorized capital of the company.

(2) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

(2) The authorized capital capital must be stated in the articles of association that are incorporated into a deed of establishment of a Limited Liability Company.

(3) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para  pendiri Perseroan Terbatas.

(3) The amount of the authorized capital of a Limited Liability Company as referred to in section (1) shall be set by agreement among the founders of the Limited Liability Company.

Pasal 2

Article 2

(1) Modal dasar Perseroan Terbatas Terbatas sebagaimana (1) At least 25% (twenty-five percent) of the dimaksud dalam Pasal 1 harus ditempatkan authorized capital of a Limited Liability dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua Company as referred to in Article 1 must be  puluh lima persen) yang dibuktikan dengan issued and fully paid-up, as documented by a  bukti penyetoran yang sah. valid receipt. (2) Bukti penyetoran yang sah s ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

(2) A valid receipt as referred to in section (1) must be submitted electronically to the minister in charge of the governmental affairs in the field of law and human rights within 60 (sixty) days of the signing date of the deed of establishment of the Limited Liability Company.

Pasal 3

Article 3

Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

A Limited Liability Company that is engaged in a specific line of business must have the minimum amount of the authorized capital of a Limited Liability Company in compliance with the laws and regulations.

Pasal 4

Article 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Upon this Regulation of the Government coming into effect, Regulation of the Government Number 7 of 2016 concerning Change in Authorized Capital of Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 54 of 2016, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5862 of 2016, is revoked and declared to no longer be i n effect.

Pasal 5

Article 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Regulation of the Government shall come into effect on the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan In order that every person may know of it, the 2

 pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan  promulgation of this Regulation of the  penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Government is ordered by placement in the State Indonesia. Gazette of the Republic of Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

Issued in Jakarta

 pada tanggal 14 Juli 2016

on July 14, 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

sgd.

JOKO WIDODO

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

 pada tanggal 14 Juli 2016

on July 14, 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 137

sgd. YASONNA H. LAOLY

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 137 OF 2016

3

PENJELASAN

ELUCIDATION OF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

 NOMOR 29 TAHUN 2016

 NUMBER 29 OF 2016

TENTANG

CONCERNING

PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANIES

I.

UMUM

I.

GENERAL

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Under Article 33 section (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia embraces economic democracy for the national development by adoption of the principles of togetherness, just efficiency, sustainability, environmental orientation, independence, and maintenance of balance between the national economic advances and unity.

Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui  penanaman modal tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Upaya untuk meningkatkan  penanaman modal melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra  produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing Indonesia makin menurun.

To expedite the process of development and economic growth through investment, the Government has taken steps to lure domestic or foreign investors to invest in Indonesia by adopting policies on provision of facilities and easy access to investors. Efforts to enhance investment by giving easy access to investors are minimal, and even prone to be counterproductive. This is marked with, inter alia, the mass of regulations that has in return placed a burden on business actors, including investors, resulting in Indonesia’s competitiveness deteriorating.

Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian  peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut

To assure a climate conducive to investment, the Government has ratified Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that comes into effect on August 16, 2007. However, the substance is, in  practice, beyond implementation and compounds the business world, in particular, first-time business actors. It is therefore necessary to adjust the regulations to the thriving needs of the public. This adjustment means to provide easy access to do business and to further assure the orderly business 4

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan  berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para  pengusaha pemula.

world through investment by changing the amount of the authorized capital that is found to still burden first-time business actors.

Ketentuan kemudahan berusaha tersebut  berupa perubahan terhadap modal dasar Perseroan Terbatas yang semula ditentukan  paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya  pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Penyerahan penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas kepada para  pendiri Perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan  perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.

Such easy access to do business is provided  by changing the amount of the authorized capital of a Limited Liability Company from at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) as originally set, into an amount that is fully left to the agreement of the founders of the Limited Liability Company. Company. The discretion to set the amount of the authorized capital of a Limited Liability Company that is left to the founders of the Limited Liability Company is an effort of the Government to uphold the principle of freedom of contract  by leaving full discretion to the public to enter into an agreement to set up a Limited Liability Company under the provisions of the civil law.

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran modal dasar, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam rangka memulai usahanya juga untuk meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

The policy of the Government to give the founders of a Limited Liability Company discretion to set the amount of the authorized capital, in addition to providing  business actors with easy access to s tart their  business, also has the purpose to increase the investment in order to, in turn, enhance the growth of micro, small, and medium  business.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.

In conclusion, this Regulation of the Government is made to give legal certainty to the national economic development actors, especially when starting business.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

II. ARTICLE BY ARTICLE Article 1

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wajib memiliki modal dasar perseroan” adalah bahwa setiap Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar yang cukup dalam memulai kegiatan usaha.

Section (1) “Must have an authorized capital of the company” means every Limited Liability Company must have an adequate authorized capital to start  business.

5

Ayat (2)

Section (2)

Cukup jelas.

Sufficiently clear.

Ayat (3)

Section (3)

Penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas adalah upaya menghormati asas kebebasan  berkontrak yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata. Pasal 2

The amount of the authorized capital of a Limited Liability Company set by agreement of the founders of the Limited Liability Company is an effort to uphold the  principle of freedom of contract by leaving discretion to the public to enter into an agreement to set up a Limited Liability Company under the provisions of the civil law. Article 2

Cukup jelas.

Sufficiently clear.

Pasal 3

Article 3

Cukup jelas.

Sufficiently clear.

Pasal 4

Article 4

Cukup jelas.

Sufficiently clear.

Pasal 5

Article 5

Cukup jelas.

Sufficiently clear.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5901

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5901

Translated by Wishnu Basuki [email protected]

6