Regulation No. 22/M-Dag/Per/3/2016 Indonesia Distribution of Goods

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

 NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016

 NUMBER 22/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

Concerning

KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG

GENERAL PROVISIONS FOR DISTRIBUTION OF GOODS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

Considering:

 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;

that to give effect to Article 11 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, it is necessary to issue Regulation of the Minister of Trade concerning General Provisions for Distribution of Goods;

Mengingat:

Bearing in Mind:

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1982  Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

1.

Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7 of 1982, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3214);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.

Law Number Number 5 of of 1999 1999 concerning Bans on Monopolistic and Unfair Business Competition Practices (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 33 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3817);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3.

Law Number 25 of 2007 concerning Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 67 of 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia  Number 4724);

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4.

Law Number Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Business (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 93 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4866);

Translated by: Wishnu Basuki [email protected]

5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5.

Law Number 39 of 2008 concerning The State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 166 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);

6.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6.

Law Number 7 of 2014 concerning concerning Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia  Number 45 of 2014, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

7.

Regulation of the Government Number 42 of 2007 concerning Franchising (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 90 of 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4742);

8.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8.

Decision of the President Number 121/P of 2014 concerning Formation of the Ministries and Appointment of the 2014-2019 Working Cabinet Ministers;

9.

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri  Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019;

9.

Decision of the President Number 79/P 79/P of 2015 concerning Replacement of Several State Ministers of the 2014-2019 Working Cabinet;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

10. Regulation of the President Number 7 of 2015 concerning Organization of the State Ministries;

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

11. Regulation of the President Number 48 of 2015 concerning The Ministry of Trade;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 08/M- 12. Regulation of the Minister of Trade Number DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan 08/M-DAG/PER/2/2016 concerning Tata Kerja Kementerian Perdagangan; Organization and Working System of the Ministry of Trade; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG.

HAS DECIDED: To Issue:

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE CONCERNING GENERAL PROVISIONS FOR DISTRIBUTION OF GOODS.

BAB I

CHAPTER I

KETENTUAN UMUM

GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

In this Regulation of the Minister:

2

1.

Barang adalah setiap benda, benda, baik berwujud berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

1.

Good(s) means anything, tangible or intangible, movable or immovable, consumable or non-consumable, tradable, applicable, usable, or exploitable by a consumer or business operator.

2.

Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

2.

Distribution means an activity of distributing Goods directly or indirectly to consumers.

3.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

3.

Trade means a system that deals with a domestic and cross-border transaction in Goods and/or Services with the aim of transfer of right in Goods and/or Services for a fee or compensation.

4.

Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di  bidang Perdagangan berupa izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan  persetujuan.

4.

Licensing means means the issuance of business legality in the field of Trade in the form of a  business license, special license, registration, acknowledgment, and approval.

5.

Pelaku Usaha adalah setiap orang 5.  perseorangan warga negara Indonesia atau  badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan  berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Business Operator Operator means means any individual individual of Indonesian citizen or a business entity in the form of a legal entity or non-legal entity that engages in Trade, established and domiciled in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

6.

Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha 6. yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.

Distribution Business Operator means a Business Operator that engages in Distribution of Goods domestically.

7.

Produsen adalah perusahaan yang berbentuk  perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.

7.

Producer means a company company in the the form of an individual or legal entity that produces Goods.

8.

Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas  penunjukan dari Produsen atau supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

8.

Distributor means means a Distribution Business Business Operator that acts on his behalf and on appointment by a Producer or supplier or Importer by agreement to market Goods.

9.

Sub-Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

9.

Sub-Distributor means a Distribution Business Operator that acts on appointment by a Distributor by agreement to market Goods.

10. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang  bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan  perjanjian untuk melakukan kegiatan  pemasaran Barang.

10. Agent means a Distribution Business Operator that acts as an intermediary for and on behalf of a party by whom an agent is appointed by agreement to market Goods.

3

11. Sub-Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Agen yang menunjuknya  berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

11. Sub-Agent means a Distribution Business Operator that acts as an intermediary for and on behalf of an Agent by whom a sub-agent is appointed by agreement to market Goods.

12. Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai  besar dan tidak secara eceran.

12. Grocer means a Distribution Business Operator that sells various Goods in large lots, not at retail.

13. Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

13. Wholesale means a Grocer in the form of a self-service shop/store.

14. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi Distribusi yang 14. Retailer means a Distribution Business kegiatan pokoknya memasarkan Barang Operator whose main activity is to market secara langsung kepada konsumen. Goods directly to consumers. 15. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau  jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

15. Franchise means a specific right that is is held  by an individual or an entity of a business system with specific characteristic of business to market Goods and/or services that are already proved viable and can be used and/or enjoyed by other party by a franchise agreement.

16. Importir adalah perorangan perorangan atau badan usaha usaha yang melakukan Perdagangan dengan cara mengeluarkan Barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

16. Importer means an individual or entity that is engaged in Trade by bringing Goods or services from abroad into a customs zone of Indonesia under the prevailing laws and regulations.

17. Penjualan langsung secara satu tingkat tingkat (single 17. Single level marketing means means sale of specific level marketing) adalah penjualan barang Goods that is carried out without going tertentu yang tidak melalui jaringan through multiple level network marketing.  pemasaran berjenjang. 18. Penjualan langsung secara multi tingkat (multi-level marketing) adalah penjualan  barang tertentu melalui jaringan pemasaran  berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan  barang kepada konsumen.

18. Multilevel marketing means sale of specific Goods that is carried out through multiple level network marketing that is developed by a direct seller who works on commission and/or bonus on the sales of goods to consumers.

19. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan  pemilik hak distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

19. Exclusive Distribution Right means the right to distribute Goods that are owned by a sole company in the territory of Indonesia, as acquired under an agreement, directly or indirectly, with a trademark distribution right holder or through trademark ownership.

20. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem  pelayanan mandiri yang menjual berbagai  jenis Barang secara eceran kepada konsumen

20. Self-Service Shop/Store means a shop/store with a self-service system that sells various Goods at retail to consumers at a fixed price. 4

dengan label harga yang sudah ditetapkan. BAB II

CHAPTER II

DISTRIBUSI BARANG

DISTRIBUTION OF GOODS

Pasal 2

Article 2

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen.

Goods that are traded domestically may be distributed indirectly or directly to consumers.

BAB III

CHAPTER III

DISTRIBUSI BARANG SECARA TIDAK LANGSUNG

INDIRECT DISTRIBUTION OF GOODS

Pasal 3

Article 3

(1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang  bersifat umum, yaitu:

(1) Goods shall be distributed indirectly as referred to in Article 2 by a Distribution Business Operator through the following general chain of distribution:

a.

Distributor dan jaringannya; atau

a.

Distributors and their networks; or

 b.

Agen dan jaringannya.

b.

Agents and their networks.

(2) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

(2) Distribution Business Operators that use Distributors and their networks as referred to in section (1) point (a) shall include:

a.

Distributor;

a.

Distributors;

 b.

Sub-Distributor;

b.

Sub-Distributors;

c.

Perkulakan;

c.

Wholesale;

d.

Grosir; dan

d.

Grocers; and

e.

Pengecer.

e.

Retailers.

(3) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b terdiri terdiri dari:

(3) Distribution Business Operators that use Agents and their networks as referred to in section (1) point (b) shall include:

a.

Agen;

a.

Agents;

 b.

Sub-Agen;

b.

Sub-Agents;

c.

Perkulakan;

c.

Wholesale;

d.

Grosir; dan

d.

Grocers; and

e.

Pengecer.

e.

Retailers.

Pasal 4

Article 4

(1) Distribusi Barang secara tidak langsung (1) Goods as referred to in Article 2 may be sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat distributed indirectly by a Distribution  juga dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi Business Operator through a chain of dengan menggunakan rantai distribusi Franchise distribution. 5

Waralaba. (2) Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana (2) Distribution Business Operators as referred to dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: in section (1) shall include: a.

Pemberi Waralaba;

a.

Franchisors;

 b.

Pemberi Waralaba Lanjutan;

b.

Sub-Franchisors;

c.

Penerima Waralaba; dan

c.

Franchisees; and

d.

Penerima Waralaba Lanjutan.

d.

Sub-Franchisees.

Pasal 5

Article 5

Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba wajib memenuhi ketentuan peraturan  perundang-undangan di bidang Waralaba.

Distribution Business Operators that distribute Goods through a chain of Franchise distribution must comply with the laws and regulation in the field of Franchise.

Pasal 6

Article 6

(1) Pelaku Usaha Distribusi dalam (1) In distributing Goods indirectly as referred to mendistribusikan Barang secara tidak in Article 3 section (2) and section (3), langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Distribution Business Operators must comply 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi with the following provisions: ketentuan: a.

Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Distributor, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;

a.

Distributors may only distribute Goods to Sub-Distributors, Grocers, Wholesale and/or Retailers;

 b.

Sub-Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;

 b.

Sub-Distributors may only distribute Goods to Grocers, Wholesale and/or Retailers;

c.

Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Agen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer; dan

c.

Agents may may only distribute Goods to to Sub-Agents, Grocers, Wholesale and/or Retailers; and

d.

Sub-Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

d.

Sub-Agents may only distribute Goods to Grocers, Wholesale and/or Retailers.

(2) Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau  bukti transaksi secara tertulis.

(2) Goods shall be distributed indirectly by Distribution Business Operators as referred to in section (1) by agreement, on appointment, and/or by written proof of transaction.

Pasal 7

Article 7

(1) Dalam hal pendistribusian pendistribusian Barang, Produsen Produsen atau perwakilan Produsen harus menunjuk  perusahaan sebagai Distributor atau Agen.

(1) To distribute Goods, Goods, a Producer Producer or Producer’s representative must appoint a company as a Distributor or Agent.

(2) Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat menunjuk Sub-Distributor atau Sub-Agen.

(2) A Distributor or Agent as referred to in section (1) may appoint a Sub-Distributor or Sub-Agent.

6

Pasal 8

Article 8

(1) Distributor, Sub Distributor, Agen dan Sub Agen yang mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki surat tanda pendaftaran kedistributoran/keagenan dari Menteri.

(1) To distribute Goods as referred referred to in Article 7, Distributors, Sub-Distributors, Agents and Sub-Agents must hold a certificate of distribution/agency registration from the Minister.

(2) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai surat tanda tanda  pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(2) Ancillary provisions for certificates of registration shall be governed individually by Regulation of the Minister.

Pasal 9

Article 9

(1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf e, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.

(1) In distributing Goods, Retailers as referred to in Article 3 section (2) point (e) and Article 3 section (3) point (e) must use a selling facility in the form of a shop/store and other selling facilities.

(2) Sarana penjualan toko sebagaimana sebagaimana dimaksud (2) A shop/store as referred referred to in section (1) may  pada ayat (1) dapat berupa:  be in the form of: a.

toko swalayan dengan bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket; atau

a.

a self-service shop/store in the form of a minimarket supermarket, department store, hypermarket; or

 b.

toko dengan konvensional.

 b.

a shop/store with a conventional service system.

sistem

pelayanan

(3) Sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat berupa:

(3) Other selling facilities facilities as referred to in section (1) may be in the form of:

a.

sistem elektronik;

a.

an electronic system;

 b.

penjualan dengan perangkat mesin elektronik (vending machine); atau

 b.

a vending machine; or

c.

penjualan bergerak.

c.

mobile sale.

Pasal 10

Article 10

(1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam (1) Distributors as referred referred to in Article 3 section Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi (2) point (a) must comply with the following ketentuan:  provisions: a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang  berwenang;

 b.

hold a license in the field of Trade as a Distributor from the competent agency and/or institution;

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan  jelas;

c.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address;

7

d.

memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang  benar, tetap dan jelas; dan

d.

own or possess a registered warehouse with a correct, permanent and clear address; and

e.

memiliki perjanjian dengan Produsen atau supplier atau Importir mengenai  barang yang akan didistribusikan. didistribusikan.

e.

have an agreement with a Producer or supplier or Importer on goods to be distributed.

(2) Sub-Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi ketentuan:

(2) Sub-Distributors as referred to in Article 3 section (2) point (b) must comply with the following requirements:

a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Sub Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang  berwenang;

 b.

hold a license in the field of Trade as a Sub-Distributor from the competent agency and/or institution;

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan  jelas;

c.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address;

d.

memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang  benar, tetap dan jelas; dan

d.

own or possess a registered warehouse with a correct, permanent and clear address; and

e.

memiliki perjanjian dengan Distributor.

e.

have an agreement with a Distributor.

Pasal 11

Article 11

(1) Agen sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 (1) Agents as referred to in Article 3 section (3) ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:  point (a) must comply with the following  provisions: a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Agen dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;

 b.

hold a license in the field of Trade as an Agent from the competent agency and/or institution;

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan  jelas;

c.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address;

d.

memiliki perjanjian keagenan dengan dengan  pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan

d.

have an agreement with a party by whom the Agent is appointed, in which the rights and obligations of the respective  parties are set forth; and

e.

menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang

e.

conduct business on commission earned from a party by whom the Agent is 8

menunjuknya. (2) Sub-Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib memenuhi ketentuan:

appointed. (2) Sub-Agents as referred referred to in Article 3 section (3) point (b) must comply with the following  provisions:

a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Sub Agen dari instansi dan/atau lembaga yang  berwenang;

 b.

hold a license in the field of Trade as a Sub-Agent from the competent agency and/or institution;

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan  jelas;

c.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address;

d.

memiliki perjanjian dengan Agen yang mengatur hak dan kewajiban Sub Agen; dan

d.

have an agreement with an Agent in which the rights and obligations of the respective parties are set forth; and

e.

menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari Agen yang menunjuknya.

e.

conduct business on commission earned from an Agent by whom the Sub-Agent S ub-Agent is appointed.

Pasal 12

Article 12

(1) Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan Pasal 3 Ayat (3) huruf c, wajib memenuhi ketentuan:

(1) Wholesale as referred referred to in Article 3 section (2) point (c) and Article 3 section (3) point (c) must comply with the following provisions:

a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai perkulakan dari instansi dan/atau lembaga yang  berwenang;

 b.

hold a license in the field of Trade as wholesale from the competent agency and/or institution;

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha minimal lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang sudah terdaftar dengan alamat tetap, benar dan jelas yang lokasinya berdekatan dengan jalan arteri atau jalan tol;

c.

own or possess a registered place of of  business with an area of more than 5,000 m2 (five thousand square meters), with a correct, permanent and clear address, with the location in proximity to an arterial road or toll road;

d.

memiliki kerjasama dengan dengan Produsen, Produsen, Distributor atau Importir Barang yang dilandasi dengan perjanjian; dan

d.

establish cooperation cooperation with a Producer, Distributor or Importer of Goods by agreement; and

e.

transaksi penjualan Barang hanya dapat dilakukan dengan Pelaku Usaha dan/atau Pedagang Pengecer yang memiliki kartu

e.

transaction of sale of Goods may only be made with a Business Operator and/or a Retailer with a membership card. 9

anggota. (2) Grosir sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan Pasal 3 Ayat (3) huruf d, wajib memenuhi ketentuan:

(2) Wholesale as referred referred to in Article 3 section (2) point (d) and Article 3 section (3) point (d) must comply with the following provisions:

a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Grosir dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang; dan

 b.

hold a license in the field of Trade as a Grocer from the competent agency and/or institution; and

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan  jelas.

c.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address.

Pasal 13

Article 13

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Retailers as referred to in Article 3 section (2) Ayat (2) huruf e dan Pasal 3 Ayat (3) huruf e,  point (e) and Article 3 section (3) point (e) must wajib memenuhi ketentuan: comply with the following provisions: a.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan  berkedudukan di wilayah Indonesia; Indonesia;

a.

be an entity which is a legal entity or nonlegal entity that is established and domiciled in the territory of Indonesia;

 b.

memiliki Perizinan di bidang Perdagangan  b. sebagai Pengecer dan instansi dan/atau lembaga yang berwenang; dan

hold a license in the field of Trade as a Retailer from the competent agency and/or institution; and

c.

memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas.

own or possess a place of business with a correct, permanent and clear address.

c.

Pasal 14

Article 14

Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan rantai distribusi Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi ketentuan:

Distribution Business Operators with a chain of Franchise distribution as referred to in Article 4, must comply with the following provisions:

a.

memiliki izin usaha dari instansi teknis sesuai a. dengan bidang usahanya; dan

hold a business license from the technical technical agency in charge of the line of business; and

 b.

memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

hold a Franchise Registration Certificate.

b.

BAB IV

CHAPTER IV

DISTRIBUSI BARANG SECARA LANGSUNG

DIRECT DISTRIBUTION OF GOODS

Pasal 15

Article 15

(1) Distribusi Barang secara langsung (1) Goods shall be distributed directly as referred sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, to in Article 2 in a specific distribution dilakukan dengan menggunakan manner through a direct selling system.  pendistribusian khusus melalui sistem  penjualan langsung. (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana (2) A direct selling system as referred to in dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 10

cara:

section (1) shall be carried out through:

a.

Penjualan Langsung Satu Tingkat (Single level marketing); atau

a.

Single Level Marketing; or

 b.

Penjualan Langsung Multi (Multi-level marketing).

 b.

Multi-level marketing.

Tingkat

Pasal 16

Article 16

Barang yang didistribusikan dengan menggunakan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota  perusahaan penjualan langsung dengan hak distribusi eksklusif.

Goods that are distributed using a direct selling system may only be marketed by an authorized seller that is registered as a member of a direct selling company with the Exclusive Distribution Right.

Pasal 17

Article 17

(1) Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem (1) Distribution Business Operators with a direct  penjualan langsung sebagaimana dimaksud selling system as referred to in Article 15 dalam Pasal 15 wajib memenuhi persyaratan must comply with the following business usaha sebagai berikut:  provisions: a.

badan usaha berbentuk Terbatas (PT); dan

Perseroan

a.

be an entity in the form form of a Limited Limited Liability Company (PT); and

 b.

memiliki Perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

 b.

hold a license in the field of direct selling from the competent agency and/or institution.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang secara Langsung diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(2) Ancillary provisions provisions for Direct Distribution of Goods shall be governed individually by Regulation of the Minister.

Pasal 18

Article 18

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 15 wajib memenuhi ketentuan tata cara distribusi terkait Barang yang diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Distribution Business Operators as referred to in Article 3, Article 4 and Article 15 must comply with the procedures for distribution of Goods as governed by specific laws and regulations.

BAB V

CHAPTER V

LARANGAN

PROHIBITIONS

Pasal 19

Article 19

(1) Distributor, Sub-Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub-Agen dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.

(1) Distributors, Sub-Distributors, Grocers, Wholesale, Agents, and Sub-Agents are  prohibited from distributing Goods to consumers at retail.

(2) Agen dan Sub-Agen dilarang melakukan  pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau supplier luar negeri dan Produsen atau Importir yang menunjuknya.

(2) Agents and Sub-Agents are prohibited from transferring right in physical Goods that are owned/possessed by Producers or suppliers abroad and Producers or Importers by whom the Agents and Sub-Agents are appointed.

(3) Pelaku Distribusi tidak langsung, dilarang

(3) Indirect Distribution Business Operators are 11

mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki hak distribusi eksklusif.

 prohibited from distributing Goods that are marketed by a direct selling system with the exclusive distribution right.

(4) Produsen skala usaha besar dan menengah serta Importir dilarang mendistribusikan Barang kepada Pengecer.

(4) Large-scale and medium-scale Producers Producers and Importers are prohibited from distributing Goods to Retailers.

BAB VI

CHAPTER VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Pasal 20

Article 20

Importir yang juga bertindak sebagai Distributor dapat menjual Barang secara langsung kepada Pengecer.

Importers that act as Distributors may sell Goods directly to Retailers.

Pasal 21

Article 21

Dalam menjual Barang kepada Distributor, To sell Goods to Distributors, Producers shall not Produsen tidak perlu memiliki Perizinan di bidang  be required to hold a license in the field of Trade. Perdagangan. Pasal 22

Article 22

Produsen dapat memasok atau mendistribusikan Barang yang diperuntukkan sebagai bahan baku atau bahan penolong kepada Produsen lainnya tanpa melalui Distributor atau Agen, dan  jaringannya.

Producers may supply or distribute Goods specifically for raw materials or indirect materials to other Producers without going through Distributors or Agents and their networks.

Pasal 23

Article 23

Produsen dengan skala usaha mikro dan kecil dapat menjual Barang kepada konsumen tanpa melalui Distributor atau Agen, dan jaringannya.

Producers with micro-scale business and smallscale business may sell Goods to consumers without going through Distributors or Agents and their networks.

Pasal 24

Article 24

Untuk Barang yang diawasi, diatur dan/atau dibatasi perdagangannya, pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Distribution of Goods subject to trade supervision, regulation and/or limitation shall be governed individually by Regulation of the Minister.

BAB VII

CHAPTER VII

SANKSI

SANCTIONS

Pasal 25

Article 25

(1) Pelaku Usaha Distribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.

(1) Distribution Business Operators that violate Article 8, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 16, Article 17, Article 18, and Article 19 shall be imposed administrative sanctions.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diberikan secara bertahap  berupa:

(2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be imposed in phases in the form of: 12

a.

peringatan tertulis;

a.

written warnings;

 b.

pembekuan izin usaha; dan

b.

suspension of a business license; and

c.

pencabutan izin usaha.

c.

revocation of a business license.

BAB VIII

CHAPTER VIII

PENUTUP

CONCLUDING PROVISIONS

Pasal 26

Article 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan P erdagangan  Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang LembagaLembaga Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Upon this Regulation of the Minister coming into effect, Decision of the Minister of Industry and Trade Number 23/MPP/Kep/1/1998 concerning Trading Business Institutions is revoked and declared to no longer be in effect.

Pasal 27

Article 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Regulation of the Minister shall come into effect on the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan In order that every person may know of it, the  pengundangan Peraturan Menteri ini dengan  promulgation of this Regulation of the Minister is  penempatannya dalam Berita Negara Republik ordered by placement in the Official Gazette of the Indonesia. Republic of Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

Issued in Jakarta

 pada tanggal 28 Maret 2016

on March 28, 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG

sgd THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Translated by: Wishnu Basuki [email protected]

13