Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah

Regulasi Regul asi Penge Pengelol lolaan aan Keuangan Negara dan Daera Daerah h https://andichairilfurqan.wordpress.com https://andichairilfur qan.wordpress.com/2012/05/2 /2012/05/25/regulasi-pe 5/regulasi-pengelolaanngelolaankeuangan-negara-daerah/ By andichairilfurqan 2 o omm mmen ents ts

!e"agai suatu negara yang "erkedaulatan rakyat# "erdasarkan hukum# dan menye menyelen lengga ggarak rakan an pemeri pemerinta ntahan han negara negara "erdas "erdasark arkan an konst konstitu itusi# si# sis sistem tem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang "erlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam $nda $ndang ng-$ -$nd ndan ang g

%asar asar

1&'5.

%ala %alam m

rang rangk ka

memenuhi nuhi

kewa(i a(i"an "an

konst konstitu itusio sional nal yang yang diaman diamanatk atkan an oleh oleh $ndang $ndang-$n -$ndang dang %asar %asar 1& 1&'5 '5 dan se"agai se"agai upaya menghilang menghilangkan kan penyimpanga penyimpangan n terhadap terhadap keuangan keuangan negara negara sert serta a

guna guna

mewu( ewu(ud udk kan

sist sistem em peng pengel elol olaa aan n

keuan euanga gan n

nega negara ra

yang yang

"erkesinam "erkesinam"ungan "ungan )sustainable*# profe profesio sional nal## ter"uk ter"uka# a# dan "ertan "ertanggu ggung ng  (awa" untuk se"esar-"esarnya se"esar-"esarnya kemakmuran kemakmuran rakyat# sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam $ndang-$ndang %asar dan asas-asas umum yang "erlaku secara uni+ersal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka se(ak tanggal 5 ,pril 200 telah diundangkan $$ o. 1 ahun 200 tentang euangan egara. $nda $ndang ng-$ -$nd ndan ang g

keuan euanga gan n

nega negarra

ini ini

meru merupa pak kan

tong tongga gak k

refor eforma masi si

pengelolaan keuangan negara di ndonesia# karena mem"erikan peru"ahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara# dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara# asas-asas asas-asas umum pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan negara negara## kedud keduduk ukan an 3resi 3residen den se"agai se"agai pemega pemegang ng keku kekuasa asaan an pengel pengelola olaan an keuang euangan an nega negara ra##

pend pendel eleg egas asia ian n

kekua ekuasa saan an 3resid esiden en kepad epada a

4ent 4enter erii

euang euangan an dan 4ent 4enter eri/ i/3 3impi impinan nan em" em"ag aga# a# su susun sunan an ,3 ,3B B dan dan ,3 ,3B% B%## ketent tentua uan n

menge engena naii

peny penyus usun unan an

dan dan

pene penettapan apan

,3B 3B 

dan

,3B%# B%#

pengaturan hu"ungan keuangan antara pemerintah pusat dan "ank sentral#

pemerintah daerah dan pemerintah/lem"aga asing# pengaturan hu"ungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara# perusahaan daerah dan perusahaan swasta# dan "adan pengelola dana masyarakat# serta

penetapan

"entuk

pertanggung(awa"an

dan

"atas

pelaksanaan

waktu

,3B

dan

penyampaian ,3B%#

laporan

termasuk

telah

mengantisipasi peru"ahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di ndonesia yang mengacu kepada perkem"angan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. !elain itu# "erdasarkan ketentuan 3asal 2& $$ o. 1 ahun 200# dalam rangka pengelolaan dan pertanggung(awa"an euangan egara# termasuk in+estasi dan kekayaan yang dipisahkan# yang ditetapkan dalam ,3B dan ,3B%# di"erlakukan $$ o. 1 ahun 200' tentang 3er"endaharaan egara se(ak tanggal 1' 6anuari 200'. %alam $ndang-undang 3er"endaharaan egara ini diatur ruang lingkup dan asas umum per"endaharaan negara# kewenangan pe(a"at per"endaharaan negara# pelaksanaan pendapatan dan "elan(a

negara/daerah#

pengelolaan

uang

negara/daerah#

pengelolaan

piutang dan utang negara/daerah# pengelolaan in+estasi dan "arang milik negara/daerah#

penatausahaan

dan

pertanggung(awa"an

,3B/,3B%#

pengendalian intern pemerintah# penyelesaian kerugian negara/daerah# serta pengelolaan keuangan "adan layanan umum. etentuan yang diatur dalam $ndang-undang 3er"endaharaan egara ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. %alam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah# kepada daerah di"erikan kewenangan yang luas dan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. 7leh karena itu# selain men(adi euangan

landasan egara

hukum pada

dalam

tingkat

pelaksanaan pemerintahan

reformasi pusat#

pengelolaan

$ndang-undang

3er"endaharaan egara ini (uga "erfungsi untuk memperkokoh landasan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pada tingkat pemerintah daerah# dalam kerangka egara esatuan 8epu"lik ndonesia. $ntuk mewu(udkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam $$ o. 1 ahun 200 dan $$ o. 1 ahun 200' terse"ut maka se(ak tanggal 1& 6uli 200'# diundangkan (uga $$ o. 15 ahun 200' tentang 3emeriksaan 3engelolaan %an anggung 6awa" euangan egara. $$ o. 15 ahun 200' mem"erikan ke(elasan posisi Badan 3emeriksa euangan )B3* se"agai "adan pemeriksa keuangan negara yang "e"as dan mandiri# se"agaimana telah ditetapkan dalam 3asal 29 $ndang$ndang %asar egara 8epu"lik ndonesia ahun 1&'5. %alam ketentuan $$ o. 15 ahun 200' antara lain mengatur tentang lingkup pemeriksaan# standar pemeriksaan# ke"e"asan dan kemandirian B3  dalam pelaksanaan pemeriksaan# akses pemeriksa terhadap informasi# kewenangan untuk menge+aluasi pengendalian intern# hasil pemeriksaan dan tindak lan(utnya dan pengenaan ganti kerugian negara# termasuk sanksi pidana "aik yang dapat ditu(ukan kepada pihak yang diperiksa maupun pemeriksa. nilah yang digunakan se"agai pedoman ataupun landasan "agi B3 dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung(awa"an keuangan negara# "aik yang dikuasai atau dikelola oleh 3emerintah 3usat# 3emerintah %aerah# 3erusahaan egara/%aerah# maupun "adan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. etiga $ndang-undang ini kemudian diistilahkan se"agai paket $ndangundang di "idang euangan egara menggantikan peraturan peninggalan  (aman kolonial yang masih digunakan se"elumnya# dan men(adi dasar pem"entukan

$ndang-$ndang

lainnya#

dan

3eraturan

3emerintah#

eputusan 3residen# 3eraturan 4enteri# 3eraturan em"aga inggi egara# serta 3eraturan %aerah dan 3eraturan epala %aerah# terutama yang terkait

dengan

pengelolaan

dan

pertanggung(awa"an

keuangan

negara#

diantaranya adalah se"agai "erikut: •

$ndang-$ndang omor 25 ahun 200' tentang !istem 3erencanaan 3em"angunan asional.

•

$ndang-$ndang omor 2 ahun 200' tentang 3emerintah %aerah se"agaimana telah diu"ah dengan $ndang-$ndang omor  ahun 2005 tentang 3enetapan 3eraturan 3emerintah 3engganti $ndang$ndang omor  ahun 2005 tentang 3eru"ahan $ndang-$ndang omor 2 ahun 200' tentang 3emerintah %aerah men(adi $ndang$ndang# dan telah diru"ah terakhir dengan $ndang-$ndang omor 12  ahun 200 tentang 3eru"ahan edua ,tas $ndang-$ndang omor 2  ahun 200' tentang 3emerintahan %aerah.

•

$ndang-$ndang omor  ahun 200' tentang 3erim"angan euangan antara 3emerintah 3usat dan 3emerintah %aerah.

•

3eraturan

3emerintah

omor

,kuntansi

3emerintahan

2'

ahun

se"agaimana

2005

telah

tentang

!tandar

digantikan

dengan

3eraturan 3emerintah omor 1 ahun 2010 tentang !tandar ,kuntansi 3emerintahan. •

3eraturan 3emerintah omor 5; ahun 2005 tentang !istem nformasi euangan %aerah.

•

3eraturan 3emerintah omor 5 ahun 2005 tentang 3engelolaan euangan %aerah.

•

3eraturan

3emerintah

omor



ahun

200; tentang

3elaporan

euangan dan iner(a nstansi 3emerintah. •

3eraturan

3emerintah

omor



ahun

200

tentang

aporan

3enyelenggaraan 3emerintah %aerah )33%* kepada 3emerintah dan aporan

eterangan

3ertanggung(awa"an

epala

%aerah

kepada

%ewan

3erwakilan

8akyat

%aerah

dan

nformasi

33%

kepada

4asyarakat. •

3eraturan 3emerintah omor '1 ahun 200 tentang 7rganisasi 3erangkat %aerah.

•

3eraturan 3emerintah omor ; ahun 200 tentang 3edoman 9+aluasi aporan 3ertanggung(awa"an 3emerintah.

•

3eraturan

3emerintah

omor

;0

ahun

200

tentang

!istem

3engendalian ntern 3emerintah. •

3eraturan 3emerintah omor 1& ahun 2010 tentang ata ara 3elaksanaan

ugas

%an