Rdtr Wp 4 Kab. Bekasi

27 September 2010

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN SOSIALISASI RDTR WILAYAH PENGEMBANGAN IV (ZONA UTARA), KABUPATEN BEKASI Presentasi Draft Laporan Akhir

Pokok-Pokok Pembahasan 



Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup) RDTR WP IV, mencakup :    





Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Indikasi Program

Sistematika Draft Ranperda RDTR WP IV

Latar Belakang 







Ketentuan dalam UU & PP terkait Penataan Ruang Kebutuhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang teknis operasional pemanfaatan & pengendalian ruang Seluruh RDTR IKK di Kabupaten Bekasi belum diPerda-kan WP IV  peran & fungsinya cukup penting utk pengembangan wilayah Kab. Bekasi di bagian utara; terletak di perbatasan Kota Bekasi & Jakarta; perkemb. penduduk & pemanfaatan ruang semakin besar

Maksud & Tujuan 

Mereview & mempublikasikan RDTR WP IV serta menyusun Rancangan Peraturan  Perda / Perbup



Menginformasikan kpd masyarakat ttg Rencana Pemanfaatan Ruang dalam RDTR



Meningkatkan kesadaran masyarakat utk berperan serta dlm penataan ruang  perencanaan, pemanfaatan, & pengendalian

Ruang Lingkup 

Wilayah: Kecamatan Muaragembong, Babelan, Tarumajaya. Tambun Utara



Substansi: Materi Sosialisasi RDTR WP IV & Draft Raperda RDTR WP IV

WILAYAH PERENCANAAN 

Sebelah Utara: Teluk Jakarta, Laut Jawa



Sebelah Selatan: Kota Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan,



Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Teluk Jakarta



Sebelah Timur: Kabupaten Karawang, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin

Output 

RDTR WP IV



Draft Rancangan Peraturan dan Sosialisasi RDTR WP IV Zona Utara Kabupaten Bekasi

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

MATERI RDTR WP IV

LAPORAN PENDAHULUAN

LAPORAN ANTARA

SOSIALISASI RDTR WP IV

RDTR WP IV

DRAFT RAPERDA RDTR WP IV

RDTR WP IV Kab. Bekasi 

  

Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Intensitas Pemanfaatan Lahan

Tujuan Pengembangan WP IV 







Meningkatkan peran & fungsi WP IV sbg kawasan industri, pariwisata, perumahan, perdagangan & jasa. Mendorong tumbuhnya “Kota Industri dan Jasa”  meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kab. Bekasi. Menciptakan pola pemanfaatan ruang WP IV yg serasi, optimal, & berkelanjutan. Menjaga konsistensi perwujudan ruang WP IV melalui pengendalian program-program pembangunan wilayah.

Rencana Blok Perencanaan

Fungsi BWK A : Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata

Fungsi BWK C : Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala lokal Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD Skala Regional (sentra primer) Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat Industri dan Pergudangan Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung

Fungsi BWK B :  Kawasan lindung dan penyangga  Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi  CBD skala lokal dan antar BWK  Pendidikan, pemerintahan, kesehatan skala lokal  Industri dan Pergudangan  Pelabuhan Bongkar Muat Barang Fungsi BWK D : 

 



Permukiman Skala Sedang – Tinggi Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra Sekunder)

Rencana Blok Perencanaan

Rencana Struktur Ruang Distribusi Penduduk WP IV 



Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara) Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),

Rencana Struktur Ruang Distribusi Penduduk WP IV No 1

2

3

4

BWK

Jumlah Penduduk (jiwa) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

BWK A Sub BWK A1 Sub BWK A2 Sub BWK A3

27.617 37.481 33.535

28.339 38.460 34.411

29.060 39.439 35.287

29.781 40.418 36.163

30.503 41.397 37.039

31.224 42.376 37.915

34.831 47.271 42.295

38.438 52.166 46.675

Total BWK A

98.633

101.210

103.786

106.362

108.939

111.515

124.397

137.279

Sub BWK B1

27.720

28.445

29.171

29.896

30.621

31.346

34.972

38.598

Sub BWK B2 Sub BWK B3 Sub BWK B4

40.765 57.071 37.504

41.832 58.564 38.485

42.898 60.057 39.466

43.964 61.550 40.447

45.031 63.043 41.428

46.097 64.536 42.409

51.429 72.001 47.315

56.761 79.466 52.220

Total BWK B

163.061

167.326

171.592

175.857

180.123

184.389

205.717

227.045

BWK C Sub BWK C1 Sub BWK C2 Sub BWK C3

22.818 36.508 31.945

23.414 37.462 32.780

24.010 38.417 33.615

24.607 39.371 34.450

25.203 40.325 35.285

25.800 41.280 36.120

28.782 46.051 40.295

31.764 50.823 44.470

Total BWK C

91.270

93.656

96.042

98.428

100.813

103.199

115.128

127.057

BWK D Sub BWK D1 Sub BWK D2 Sub BWK D3 Total BWK D

9.968 17.942 11.961 39.871

10.222 18.399 12.266 40.887

10.476 18.856 12.571 41.903

10.730 19.314 12.876 42.919

10.984 19.771 13.181 43.935

11.238 20.228 13.485 44.951

12.508 22.514 15.009 50.031

13.778 24.800 16.533 55.111

392.835 403.079 413.323 423.567

433.810

444.054

495.273

546.492

BWK B

Total WP IV

Rencana Struktur Ruang Distribusi Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Hirarki Pelayanan

Pusat Kegiatan

Fungsi • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional

Sentra Primer

Sub BWK C.1

Sentra Sekunder

• Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah (daerah) Sub BWK A.2, B.3 dan • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan D.1 jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. • Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.

Sentra Tersier/lokal

Sub BWK yang lain

• Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. • Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.

Rencana Struktur Ruang Sistem Pelayanan Kegiatan 

Kegiatan Sentra Primer  melayani BWK lain dalam WP IV serta dpt melayani wilayah lain di luar WP IV



Kegiatan Sentra Sekunder  melayani kawasan di sekitarnya (sentra tersier/ lokal)



Kegiatan Sentra Tersier/ Lokal  melayani kawasan dalam skala lingkungan lokal/ kelurahan/ desa

Rencana Skala Pelayanan

Sentra Tersier : • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. • Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.

Sentra Primer : C.1 (Desa Pantai Makmur) • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional • Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah (daerah)

Sentra Sekunder : A2 (Pantai Sederhana), B1 (Pantai Hurip), D1 (Sriamur) • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. • Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Pergerakan (Transportasi Darat) 





Pembangunan Jalan Kolektor primer :  Babelan-Muara Gembong  Tambun Utara- Tambelang  Samudera Jaya-Hurip Jaya Pembangunan jalan lokal primer  Desa Hurip Jaya-Pantai Hurip  Desa Jaya Sakti Peningkatan lokal primer→kolektor primer  Desa Srijaya-Srimukti  Desa Sriamur

Rencana Struktur Ruang Infra Struktur 







Pembangunan Terminal tipe C di Sub BWK C1 (Desa Pantai Makmur) Pembangunan sus-sub Terminal di pusat sekunder Pembangunan pelabuhan dan peti kemas di sub BWK D1 (Desa Hurip Jaya) Pembangunan pelabuhan nelayan di sub BWK A1 (Desa Pantai Bahagia)

Rencana Infra Struktur

Kolektor Sekunder di Desa Pantai Mekar-Jaya Sakti) Kolektor Primer : Babelan-Muara Gembong Tambun Utara- Tambelang Samudera Jaya-hurip Jaya

Lokal Primer : Desa hurip jaya-pantai hurip Desa jaya sakti

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas No 1

Jenis Prasarana Penunjang Air Bersih

Arahan Rencana 1. Berada di bawah jaringan pedestrian dengan lebar 0,6 – 1 m, sesuai dengan lebar jaringan pedestrian yang ada 2. Hirarki jaringan mengikuti hirarki jalan, jaringan primer berada disepanjang jalan arteri dan kolektor primer dan sekunder, jaringan sekunder, jalan lokal merupakan saluran sekunder dan jalan lingkungan atau ke unit rumah merupakan saluran tersier

2

Drainase

3. Mengoptimalkan sumber air bersih Sungai CBL Penentuan hirarki jaringan drainase: 1)

Sungai sebagai saluran primer (perlu program normalisasi sungai) yang dapat menampung limpahan iar hujan. Perbaikan saluran primer dengan pembuatan kanal-kanal/ dibangun dengan konstruksi beton dan disesuaikan dengan kondisi topografinya untuk memperlancar proses pengaliran

2)

Jaringan drainase di sepanjang jalan kolektor arteri/primer/sekunder sebagai saluran sekunder yang direncanakan selebar 1 m di kiri kanan jalan, dengan sistem saluran terbuka

3)

Jaringan drainase di sepanjang jalan lokal sebagai jaringan tersier yang merupakan, direncanakan 1 m di kiri kanan jalan dengan sistem terbuka

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas No 3

Jenis Prasarana Penunjang Air Limbah dan Sanitasi

Arahan Rencana Berdasarkan karakter atau kondisi wilayah WP IV saat ini, pola yang diterapkan di wilayah Babelan dan Tarumajaya bisa diterapkan secara umum diseluruh WP IV, yakni: 1) Pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem individual (on site sanitation) 2) Pengelolaan limbah cair rumah tangga, dengan penampungan resapan atau disalurkan ke saluran drainase 3) Pengelolaan limbah padat pada kawasan permukiman padat direncanakan dengan sistem komunal dan perpipaan 4) Saluran pengumpul limbah padat dibuat terpisah dengan saluran drainase dengan sistem perpipaan 5) Pengolahan limbah industri, mengantisapasi WP IV sebagai salah satu pusat industri di Kabupaten Bekasi, pengelola kawasan industri diwajibkan membuat IPAL industri, dengan memisahkan industri yang mempunyai limbah industri 6) Industri dengan limbah khusus, diwajibkan membuat IPAL tersendiri

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas

4

Jenis Prasarana Penunjang Persampahan

5

Listrik

No

Arahan Rencana Pengelolaan sampah dalam RDTR Kecamatan Babelan dan Tarumajay sudah cukup komprehensif, dan bias diterapkan sebagai salah satu strategi pengolahan sampah di wilayah WP IV. Untuk itu mengadopsi kebijakan dari RDTR kecamatan Tarumajaya kedepannya WP IV bisa menerapkan strategi: 1. Pengolahan sampah secara off site, terutama sampah perkotaan, 2. Menuju zero waste 3. Penyediaan fasilitas pembuangan samaph dan operasional pembuangan sampah yang terpadu 4. Pengawasan terhadap sampah rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta sampah di daerah industri 5. Sosialisasi penanganan sampah skala kecil, on site sanitation terutama sampah organik 1) Wilayah WP IV termasuk wilayah yang terlewati oleh Jaringan SUTET cukup banyak, untuk itu sepanjang jalur SUTT dan SUTET direncanakan sebagai jalur hijau 2) Pengembangan jaringan listrik diarahkan pada kawasan permukiman baru dan juga digunakan sebagai insentif atau pengarah dalam pengembangan kawasan, atau wilayah prioritas pengembangan

6

Telekomunikasi

3) Perencanaan jaringan listrik (hirarki jaringan) yang terintegrasi seluruh wilayah WP IV Peningkatan jaringan telekomunikasi terutama pada kawasan-kawasan prioritas pengembangan dan daerah rencana pengembangan industri, pelabuhan dan perumahan, sebagai salah satu daya tarik investasi.

Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung



Mencakup hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, sempadan pantai, & sempadan sungai.



Hutan Lindung terdapat di 3 kecamatan: Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya.



Sempadan pantai dibangun di Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya



Sempadan sungai dibangun di seluruh kecamatan WP IV.

Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

1. Perumahan: perumahan nelayan, perumahan perdesaan, & perumahan perkotaan 2. Industri: wilayah sekitar pelabuhan, arteri utara, & rencana jalan tol di Tarumajaya & Babelan dgn pengembangan pergudangan & industri non polutif 3. Perdagangan & Jasa: diarahkan pd skala WP di pusat primer; skala kecamatan utk skala BWK; skala kelurahan utk pusat-pusat tersier.

Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya 4. Pariwisata: kawasan yg terintegrasi dgn Kec. Muaragembong  konsep Waterfront City dilengkapi dgn sarana pariwisata air. 5. Pertambangan: dikelilingi oleh kawasan penyangga (buffer zone) 6. Pusat Pemerintahan: Tarumajaya melayani seluruh WP IV; Babelan, Muaragembong, Tambun Utara melayani kecamatan masing-masing 7. Pusat Pendidikan: pengembangan pusat-pusat pendidikan dasar & menengah

Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No

Sub BWK

1.

A.1

Nama Desa

Peruntukan

1. Pantai Bahagia



Permukiman

2. Pantai Bakti



Fasilitas Sosial dan Umum

2.

A.2

A.3

KDB (%)

KLB

2

30

0,6

2

30

0,6



Pemerintahan

2

40

1,2



Jasa Pariwisata

2

40

1,2



RTH

0

0

0

1. Pantai Sederhana



Permukiman

2

30

0,6

2. Pantai Mekar



Jasa Pariwisata

2

40

1,2

3. Sebagian Desa Harapan



Pemerintahan

2

40

1,2



RTH

0

0

0

1. Jaya Sakti



Permukiman

2

30

0,6

2. Sebagian Desa Harapan



Fasilitas Sosial dan

2

30

0,6

Jaya 3.

Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)

Jaya

Umum 

Pemerintahan

2

40

1,2



RTH

0

0

0

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No

Sub BWK

4.

B.1

5.

6.

B.2

B.3

Nama Desa

Peruntukan

Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)

KDB (%)

KLB

1.

Hurip Jaya



Permukiman

2

60

1,5

2.

Pantai Hurip



Perdagangan dan Jasa

4

70

3,2



Fasilitas Sosial dan Umum

2

50

0,8



Pemerintahan

2

40

0,8



Industri & Pertambangan

1

40

0,8



RTH

0

0

0

1.

Muarabakti



Permukiman

2

60

1,5

2.

Bunibakti



Fasilitas Sosial dan Umum

2

40

0,8



Industri & Pertambangan

2

40

0,8



Pemerintahan

2

40

0,8



RTH

0

10

0

1.

Kedungjaya



Permukiman

2

60

1,5

2.

Kedungpengawas



Perdagangan dan Jasa

4

70

3,2

3.

Babelan Kota



Fasilitas Sosial dan Umum

2

40

0,8



Pemerintahan

2

40

0,8



Pertambangan

2

40

0,8



RTH

0

0

0

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No

Sub BWK

7.

B.4

8.

9.

C.1

C.2

Nama Desa

1. Bahagia 2. Kebalen

1. Segara Makmur 2. Pantai Makmur 3. Segara Jaya 4. Samudera Jaya

1. 2.

Setia Mulya Pusaka Rakyat

Peruntukan  

Permukiman Perdagangan dan Jasa

 

Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan

  

RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa



Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan Industri RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa

     

Fasilitas Sosial dan Umum

Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai) 2

KDB (%)

KLB

60

1,5

2

60

0,9

2

50

1,0

2

40

0,8

0 2

10 60

0 1,5

4

70

3,2

2

50

0,8

2 1 0 2

40 40 0 60

0,8 0,8 0 1,5

4

70

3,2

2

40

0,8

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No

Sub BWK

10.

C.3

11.

12.

D.1

D.2

Nama Desa

1. Pahlawan Setia 2. Setia Asih

1. Sriamur 2. Srimukti

1. Satriamekar 2. Satriajaya 3. Karangsatria

Peruntukan  

Permukiman Perdagangan dan Jasa

 

Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan

  

RTH Permukiman Pemerintahan



Fasilitas Sosial dan Umum RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa

     

Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan RTH

Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai) 2

KDB (%)

KLB

60

1,5

4

70

3,2

2

40

0,8

2

40

0,8

0 2

10 50

0 0,7

2

60

0,9

2

60

0,9

0 2

10 50

0 0,7

2

60

0,9

2

60

0,9

2 0

60 10

0,9 0

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No

Sub BWK

13.

D.3

Nama Desa

Peruntukan

Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)

KDB (%)

KLB

1. Srijaya



Permukiman

2

50

0,7

2. Srimahi



Pemerintahan

2

60

0,9

3. Jejalenjaya



Fasilitas Sosial dan

2

60

0,9

0

0

0

Umum 

RTH

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Bangunan (Perda No.9/ 2002) 

Kolektor Primer  Lebar: > 7 m, Bahu jalan: 2 x 1,75 m, kecepatan minimal: 40 km/jam



Kolektor Sekunder  Lebar: > 7 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam



Lokal Primer  Lebar: > 5 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam



Lokal Sekunder  Lebar: > 3,5 m, bahu jalan: 2 x 1,0 m, kecepatan minimal: 20 km/jam

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Bangunan (Kawasan Perkotaan)



Garis Sempadan Muka Bangunan & Sempadan Samping yg menghadap jalan  ½ dari DAMIJA ditambah 1,0 meter.



Garis Sempadan Samping Bangunan berjarak minimum 1,0 meter dari dinding bangunan



Garis Sempadan Belakang Bangunan berjarakan minimum 1,5 meter dari dinding bangunan

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)



GSS bertanggul di kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 5 m utk sungai besar



GSS bertanggul di luar kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 10 m utk sungai besar



Minimal 100 m di kanan-kiri sungai besar & 50 m di kanan-kiri sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008) GSS tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan: 

Sungai dgn kedalaman < 3 m  GSS: 10 meter



Sungai dgn kedalaman: 3 m – 20 m  GSS: 15 meter



Sungai dgn kedalaman: < 20 m  GSS: 30 meter

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Pantai

Terdapat di sepanjang pantai di WP IV meliputi Sub BWK A1, Sub BWK A2, Sub BWK B1, Sub BWK C1 berkisar antara 30 meter sampai 75 meter

Program Prioritas Pembangunan 

  

 

Pembangunan jalan tol Cikarang – JORR 2 yang melewati kecamatan Babelan dan Tarumajaya (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi) Pembangunan Jalan Tol JORR 2 – Tarumajaya –Setu (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi) Pembangunan interchange tol di desa Makmur Jaya dan Srijaya Pembangunan jalan kolektor primer Babelan – Muaragembong, sebagai pembuka akses ke Muaragembong Pembangunan pelabuhan nelayan dan rehabilitasi kampong nelayan di Muara Bendera Pembangunan pariwisata di Pantai Sederhana dan Pantai Bahagia sebagai ecotourisme (Waterfront City)

DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Mengingat :  



 

RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu; Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta); Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut; Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi; Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.

DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Menimbang : • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi; • RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)

SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR WP IV  











 



 

Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang :  Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur  Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang) Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.

Terima kasih PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN & SOSIALISASI RDTR WP IV (ZONA UTARA), KAB. BEKASI

DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Mengingat :  



 

RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu; Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta); Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut; Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi; Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.

DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Menimbang : • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi; • RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)

SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR WP IV  











 



 

Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang :  Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur  Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang) Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.

MAKSUD DAN TUJUAN RDTR WP IV Maksud : Mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan : • Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, • Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periIzinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.

SASARAN DAN KEDUDUKAN RDTR WP IV Sasaran :    



Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/ swasta. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/ swasta.

Kedudukan : • Rencana operasional arahan pembangunan kawasan (operasional action plan); • Rencana pengembangan dan peruntukan kawasan (area development plan); • Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban design guidelines).

BLOK PERENCANAAN

WP IV dibagi dalam 4 blok perencanaan (BWK) : BWK A meliputi Kecamatan Muaragembong  BWK B meliputi Kecamatan Babelan  BWK C meliputi Kecamatan Tarumajaya  BWK D meliputi Kecamatan Tambun Utara 

FUNGSI BWK Fungsi BWK A    

    

Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata

Fungsi Fungsi BWK B 







 

Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD skala lokal dan antar BWK Pendidikan, pemerintahan, kesehatan skala lokal Industri dan Pergudangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang

FUNGSI BWK Fungsi BWK C      

Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala lokal Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD Skala Regional (sentra primer) Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat Industri dan Pergudangan Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung

Fungsi Fungsi BWK D 

 



Permukiman Skala Sedang – Tinggi Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra Sekunder)

RENCANA KEPADATAN PENDUDUK





Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara) Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),

RENCANA STRUKTUR RUANG 

Sentra Primer, pusat kegiatan di Sub BWK C.1→berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala regional, pusat kegiatan pemerintahan dan skala sarana wilayah (daerah).



Sentra Sekunder, pusat kegiatan di Sub BWK A.2, B.3 dan D.1→ berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.



Sentra tersier/lokal, pusat kegiatan pada masing-masing sub BWK lainnya → berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. Corak pelayanan perdagangan eceran.

RENCANA POLA RUANG



Kawasan Lindung



Kawasan Budidaya (permukiman, pertanian, industri, pariwisata, perikanan)

ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN A. Prioritas pemanfaatan ruang WP IV adalah :  Pengembangan jaringan jalan untuk membuka akses di BWK Muaragembong  Rehabilitasi permukiman nelayan di BWK Muaragembong B. Indikasi program pembangunan WP IV dicantumkan pada Tabel 1 yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini

INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN 

KDB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut : a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KDB: 30 % - 60 % b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KDB: 40 % - 70 % c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KDB: 40 % - 60 % d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KDB: 30 % – 60 % e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KDB: 40 % f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KDB: 0



KLB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut : a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KLB: 0,6 – 1,5 b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KLB: 0,9 – 3,2 c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KLB: 0,6 – 1,2 d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KLB: 0,8 – 1,0 e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KLB: 0,8 f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KLB: 0

ARAHAN GARIS SEMPADAN 



 



 

Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Primer dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,75 m, kecepatan paling rendah 40 km/jam dan mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Primer dengan lebar jalan > 5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Sekunder dengan lebar jalan > 3,5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,00 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Muka Bangunan dan sempadan samping yang menghadap jalan ditetapkan ½ dari daerah milik jalan (Damija) ditambah 1 (satu) meter. Garis Sempadan Samping bangunan berjarak minimum 1 meter dari dinding bangunan. Garis Sempadan Belakang bangunan berjarak minimum 1.5 meter dari dinding bangunan.

ARAHAN GARIS SEMPADAN 









Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul untuk sungai kecil dan 5 (lima) meter untuk sungai besar seperti Sungai Citarum, Sungai CBL, dan Sungai Bekasi Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sisi luar kaki tanggul untuk sungai kecil dan 10 (sepuluh) meter untuk sungai besar. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan yaitu:  Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, Garis Sempadan Sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.  Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.  Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (duapuluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Garis Sempadan Pantai meliputi Sub BWK A.1, Sub BWK A.2, Sub BWK B.1, dan Sub BWK C1 berkisar antara 30 meter – 75 meter.

INSENTIF DAN DISINSENTIF 





Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan intensitas pemanfaatan ruang Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam rencana ini. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang WP IV dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan dan kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Bupati.

BENTUK INSENTIF Insentif pada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk :  Pemberian kompensasi  Urusan saham  Pembangunan serta pengadaan insfrastruktur  Penghargaan Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:  Keringanan pajak  Pemberian kompensasi  Imbalan  Sewa ruang  Penyediaan infrastruktur  Kemudahan prosedur  Perizinan penghargaan

BENTUK DISINSENTIF Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk antara lain:   

Pembatasan penyediaan infrastruktur Pengenaan kompensasi Penalti

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk antara lain:  Pengenaan pajak tinggi  Pembatasan penyediaan infrastruktur  Pengenaan kompensasi  Penalti

ARAHAN SANKSI 

 











Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang RDTR WP IV; Pelanggaran ketentuan arahan pemanfaatan ruang WP IV; Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam pengendalian lingkungan hidup

SANKSI 

Penerapan Sanksi  



     

Peringatan tertulis Penghentian sementara kegiatan Penghentian sementara pelayanan umum Penutupan lokasi Pencabutan izin Pembatalan izin Pembongkaran bangunan Pemulihan fungsi ruang Denda administrasi



Jenis Sanksi



Sanksi Perdata Sanksi Pidana



SANKSI Sanksi Pidana

Sanksi Perdata 



Sanksi Perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan keadaan atau perintah dan pelarangan melakukan suatu perbuatan.

   





Kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; Kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; Kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan Kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Jika pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah yang mengakibatkan tindak pidana yang lainnya, maka pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah seperti dimaksud di atas, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban, dilakukan dengan : 





Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/ pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, RT dan RW, serta oleh masyarakat umum; dan Pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan instansi lain yang terkait.

Penertiban oleh Bupati dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku→ Penertiban pemanfaatan ruang dilakukan sebagai upaya untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai rencana tata ruang yang ada.

Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian 

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.



Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG  



  

Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah; Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang WP IV; Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana terhadap rancangan RTRW Kabupaen Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; dan Terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMANFAATAN RUANG 



  

Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan,agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kota administrasi; Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR WP IV yang telah ditetapkan; Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau; dan Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kecamatan dan WP, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya; dan



Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Ketentuan Peralihan dan Penutup 

Untuk operasionalisasi RDTR WP IV, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:   

 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Zoning Regulation Rencana DED;

Jangka waktu RDTR WP IV adalah 15 (lima belas) tahun. RDTR WP IV dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.