Rangkuman MOOC PPPK

 

AGENDA 1 MATERI 2 WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

  Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila,



dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI   Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara dengan negara lain, menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu,  berdaulat, adil dan makmur.    bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi simbol





atau lambang yanguntuk dihormati dan dibanggakan warga negara yang Indonesia.   ASN memilikinegara kewajiban mengimplementasikan Bela Negara diselenggarakan



melalui    pendidikan kewarganegaraan,

   pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,    pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara

wajib,   dan pengabdian sesuai dengan profesi.

  Usaha BelaNegara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara   Pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan

 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional   Kedudukan Pancasila dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya,



setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.   Penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan  penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.   Pembukaan UUD 1945 tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat.   Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan 58  pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.







AGENDA 1 MATERI 2 ANALISIS ISU KONTEMPORER

1.  Konsepsi perubahan lingkungan strategis a.  Konsep Perubahan Sosok PNS yang ideal dapat diwujudkan dengan memahami posisi dan perannya serta kesiapannya memberikan hasi yang terbaik memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk bersama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan.  b.  Perubahan Lingkungan Strategis Berdasarkan dari pandangan Urie Brofenbrenner, ada empat evel lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai  bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Setiap PNS harus mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer dengan mulai membenahi diri dengan segala kemapuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani (manusia). c.  Modal Insani dalam Menghadapi Perubahan

 

Ada enam komponen modal manusia (Ancok, 2002), yaitu: modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika/moral dan modal kesehatan (kekuatan) fisik/jasmani. 2.  Isu-isu Strategis Kontemporer a.  Korupsi  b.   Narkoba c.  Terorisme dan Radikalisme d.  Money Laudring e.  Proxy War f.  Kejahatan Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech, dan Hoax) 3.  Teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis Current isue merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Emerging Issue merupakan isu yang perlahanlahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan  publik mulai menyadari adanya adan ya isu tersebut. Isu potensial adalah Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik analisis isu meliputi teknik tapisan isu, dan teknik analisis isu. Alat bantu untuk menganalisis isu bisa berupa mind mapping, fishbone diagram dan analisis SWOT. AGENDA 1 MATERI 3 SIKAP PERILAKU BELA NEGARA 1. Kesiapsiagaan Bela Negara Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan  berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai disertai kerelaan berkorban sepenuh  jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk menjaga, merawat dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 Nilai Bela Negara 1. Rasa Cinta Tanah Air 2. Sadar Berbangsa dan Bernegara\ 3. Setia Kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara 4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara 2. Kemampuan Awal Bela Negara , mencakup beberapa hal yaitu A. Kesehatan Jasmani dan Mental 1. Kesehatan Jasmani Kesehatan Jasmani dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya.

2. Kesehatan Mental   Kesehatan Mental. Inti dari suatu kesehatan mental m ental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya, salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak (healthy ( healthy brain) brain) lebih dari sekadar kenormalan otak (normal ( normal brain). brain ).   Sistem Berpikir. Hubungan kesehatan jasmani, mental, sosial dan spiritual, dilakukan secara neurobiologis oleh 2 (dua) sistem yaitu sistem 1 dan sistem 2.   Kesehatan Berpikir. Makin mendalam pikiran kita terhadap suatu masalah, makin baik keputusan yang akan dihasilkan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil dengan  pertimbangan rasional akan lebih baik dari keputusan yang diambil secara impulsif kare karena na dorongan emosional.   Kendali Diri. kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. 







 

  Manajemen Stres. Dari pelbagai riset diketahui bahwa stres berkaitan dengan 1) kehidupan



keluarga (family history), 2) kejadian sehari-hari yang penuh stres (stressful life events), 3) gaya atau cara berpikir (thinking style), 4) ketakmampuan melakukan koping (poor coping skills), 5) kepribadian yang khas (individual personality), dan 6) dukungan sosial (social support) (Gladeana, 2011: 13-19).   Emosi Positif. kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan intrapersonal sehingga seseorang memiliki nilai-nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat.



C. Etika, Etiket dan Moral 1.  Etika. Etika dapat juga disimpulkan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal (Erawanto, 2013). 2.  Etiket. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. 3.  Moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 3. Rencana Aksi Bela Negara Aksi Nasional Bela Negara dapat didefinisikan sebagai sinergisetiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur 4. Kegiatan Kesiapsiagaan Bela Negara a.  Baris Berbaris dan Tata Upcara  b.  Keprotokolan, adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain protokol dapat diartikan sebagai seba gai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar dan teratur serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. c.  Kewaspadaan Diri, kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme  penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi men ghadapi potensi ancaman. d.  Membangun Tim, pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk u ntuk membangun tim yang

efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama 2 orang atau lebih. e.  Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara, Caraka “malam” atau atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati barbagai bentuk godaan, cobaan serta kemampuan memegang/penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. AGENDA 2 MATERI 1 ORIENASI PELAYANAN Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan  penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan publik. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, ASN , yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu masyarakat,  stakeholders,, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima  stakeholders layanan.

 

Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,  pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut,  pegawai ASN bertugas untuk: a.  melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  b.  memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c.  mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan  Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, K ompeten, ompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, K olaboratif. olaboratif. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat dan tepat waktu; melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa b iasa (keluar dari rutinitas dan business as usual ) agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam  pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik. Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan  berkembangnya inovasi pelayanan publik, diantaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya Adan ya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan  stakeholders terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan  berkembangnya inovasi. AGENDA 2 MATERI 2 AKUNTABILITAS

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas   adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung-jawaban yang harus dicapai. Aspek - aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja Fungsi utama Akuntabilitas Publik : 1.  Menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) 2.  Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) 3.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertical  (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah: 1) kepemimpinan, 2) transparansi, 3) integritas, 4) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6) kepercayaan, 7) keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk  publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi

 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik  adalah   adalah suatu panduan atau  pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan  pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan   yaitu keuangan (Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi) dan nonkeuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau orang lain). Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Konflik Kepentingan : 1.  Penyusunan Kerangka Kebijakan, 2. Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan, 3.   Penyusunan Strategi Penangan Konflik Kepentingan 4.  Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Konflik Kepentingan. AGENDA 2 MATERI 3 KOMPETEN ASN

Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan  pekerjaan. Dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan  perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kompetensi menjadi faktor  penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini ASN sebagai  profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya ada 2 yaitu klasikal dan non klasikal. Dalam penentuan kebutuhan pengembangan kompetensi mempertimbangkan aspek pengembangan karier pegawai. Terdapat dua jalur  pengembangan karir pegawai, yaitu jalur struktural/ kepemim kepemimpinan pinan (Jabatan Pimpinan Tinggi dan  jabatan Administrasi) dan jalur fungsional atau professional. professional. Setiap ASN harus berperilaku berkompeten yakni dengan berkinerja yang BerAkhlak, learn- unlearn- relearn, relearn, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan melakukan kerja terbaik. Berkinerja yang BerAkhlak yaitu ASN merupakan jabatan profesional, yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja serta patuh pada kode etik profesinya. Learnprofesinya.  Learn- unlearn- relearn yaitu ASN diharuskan selalu belajar pengetahuan yang  baru. Meningkatkan kompetensi diri yaitu ASN diharapkan mengalokasikan dirinya dalam waktu dan ruang yang memadai, yang dikhususkan untuk penciptaan atau perolehan pengetahuan. Membantu orang lain belajar yaitu ASN aktif dalam jejaring pengetahuan tersebut untuk memutakhirkan pengetahuannya dan dapat juga menyediakan dirinya sebagai ahli/sumber  pengetahuan itu sendiri, yang dapat mentrasfer pengetahuannya kepada pihak lain yang membutuhkannya. Melakukan kerja terbaik yaitu perwujudan pengetahuan dalam karya terbaik dalam pekerjaan. AGENDA 2 MATERI 4 - MATERI SMART ASN Literasi Digital

Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab a.  Percepatan Transformasi Digital : Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja,  beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring  b.   b. Pengertian Literasi Digital: Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi yaitu kecakapan menggunakan media digital (digital skills), budaya menggunakan digital (digital culture), etis menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan media digital (digital safety).

 

c.  Peta Jalan Literasi Digital: Telah disusun pula 4 modul yang dibuat untuk menunjang  percepatan transformasi digital yaitu: 1. Cakap Bermedia Digital 2. Budaya Bermedia Digital 3. Etis Bermedia Digital 4. Aman Bermedia Digital d.  Lingkup Literasi Digital: Persentase masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan layanan internet yaitu sebesar 26,3%. e.  Implementasi Literasi Digital: Sejalan dengan perkembangan ICT (Information, Communication and Technology), muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya, muncul pula istilah sekolah berbasis web (web-school) atau sekolah berbasis internet (cyber-school), yang menggunakan fasilitas internet Pilar Literasi Digital

Ruang informal ditandai dengan pendekatan yang cair dan fleksibel, dengan instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai sebuah kelompok komunitas/masyarakat. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih terstruktur dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai ‘warga negara digital.’  digital.’   a.  Etika Bermedia Digital: urgensi dari netiket bagi netizen adalah karena kita semua manusia  bahkan sekalipun saat berada di dunia digital, jadi ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata  b.  Budaya Bermedia Digital: Bangsa yang sukses dan berkualitas adalah bangsa yang  berbudaya dan bermartabat. Seyogyanya, saat dunia bertransformasi menjadi budaya digital, maka budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang  berkarakter dan warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat  bangsa dan negaranya

 

c. Aman Bermedia Digital:digital Kita juga wajib membaca syarat harus sepakati mendaftar akun platform dengan detail serta sadar akanyang risikon risikonya. ya. kita Pastikan juga saat kita melindungi identitas digital kita di berbagai akun platform digital yang kita gunakan d.  Cakap Bermedia Digital: kita perlu mengetahui dan memahami fungsi perangkat keras dan  perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses dunia digital

AGENDA 2 MATERI 5  –  LOYAL  LOYAL

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Peluncuran Core Values dan dan Employer  Employer Branding/Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu ASN BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, K ompeten, ompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, K olaboratif. olaboratif. Loyal merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan  panduan perilaku (Kode Etik) : 1. 

Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah 2.  Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta 3.  Menjaga rahasia jabatan dan negara Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan  pengabdian, yang dapat disingkat menjadi “KoDeKoNasAb”.  ”.  a.  Komitmen yang bermakna perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu.  b.  Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. c.  Kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam

 

 berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial atau, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. d.  Nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan  bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau  bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan  prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. e.  Pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. AGENDA 2 MATERI 6 - ADAPTIF Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena : A. Perubahan Lingkungan Strategis   Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, baik pada lingkup global, regional maupun nasional.   Isu pembangunan ekonomi dan indutri yang mendorong kompetisi antar negara, kerusakan lingkungan, serta permasalahan keamanan dan perdamaian dunia merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis.   Dengan demikian cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. B. Kompetisi di Sektor Publik   Daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global.   Sehingga kompetisi menjadi salah satu karakteristik penting dalam konteks perubahan lingkungan strategis, yang mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha, bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik.   Kompetisi untuk menjadi yang terbaik juga terjadi di lingkup nasional, di mana pemerintah daerah seolah-olah berkompetisi dengan daerah lainnya untuk mencapai atau menjadi yang terbaik.   Seluruh bentuk kompetisi di atas akan memaksa dan mendorong pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. C. Perkembangan Teknologi   Teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting, yang mengubah cara kerja

 birokrasi. Kondisi ini akan memaksa kita untuk beradaptasi dengan segala bentuk  pengambilalihan mekanisme kerja oleh mesin.   Adaptasi tidak berhenti di kemampuan menggunakan, tetapi juga antisipasi dari konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan cara-cara baru dalam bekerja dengan teknologi.   Pemerintah seyogyanya mengadaptasi perubahan ini dengan memastikan kompatibilitas metode komunikasi publik dengan perilaku komunikasi dan sehingga dapat mendorong  percepatan pelayanan publik berbasis digital. D. Tantangan Praktek Administrasi Publik   Birokrasi pun dipaksa untuk turut mengubah cara kerjanya untuk mengimbangi yang menjadi

tuntutan perubahan, salah satunya dengan mendistribusikan sebagian peran negara kepada masyarakat.   Literatur terkait New Public Management dan New Public Service menjadi rujukan penting  bagaimana perubahan praktek administrasi publik yang lebih memperhatikan peran dan

 

kebutuhan masyarakat sebagai upaya sebuah pemerintaanh untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya.   Rumusan tantangan perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan rumusan karakteristik  ,   ,  yang tentunya harus VUCA, yaitu Volatility, Uncertaninty, Complexity dan Ambiguity  dihadapi dengan kemampuan adaptasi yang handal. D. Adaptif sebagai Nilai dan Budaya ASN   Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan

dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan.

  5 (lima) disiplin agar organisasi dapat terus memiliki pengetahuan yang mutakhir :

a) Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir (personal mastery):   b) Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama (shared vision),  c) Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan menc erminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan (mental model):  d) Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya (team learning): dan e) Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kaca mata kuda, atau bermental silo   (systems thinking).   Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan : a) Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan,  b) Mendorong jiwa kewirausahaan, c) Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah: d) Memperhatikan kepentingan yang diperlukan dipe rlukan antara instansi, mitra, masyarakat e) Terkait dengan kinerja instansi.   Ciri-ciri orang (ASN) yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif : a) Eksperimen orang yang beradaptasi,  b) Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, c) Memiliki sumberdaya, d) Selalu berpikir ke depan, e) Tidak mudah mengeluh, f) Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, g) Tidak mencari popularitas h) Memiliki rasa ingin tahu

AGENDA 2 MATERI 7 - KOLABORATIF Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines”.  routines”. Sedangkan kolaborasi pemerintah merupakan sebuah merupakan sebuah pendekatan  pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi  pemerintah mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik.  publik.  Pada collaborative  governance   terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kolaborasi antar  governance lembaga pemerintah. Faktor keberhasilan diantaranya; diantaranya; (1) Kepercayaan, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Gaya kepemimpinan, (4) Strategi manajemen serta (6) Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan   kolaborasi pemerintah yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan kegagalan  pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas.

kolaborasi   meliputi; 1) Trust building Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi 2) Face tof face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh; 3) Komitmen terhadap proses: pengakuan

 

saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan  bersama; 4) Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait  permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan 5) Menetapkan outcome antara. Whole of Government (WoG) sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen  program dan pelayanan publik. WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. tertentu. Manfaat WoG diantaranya; (1) efsiensi, (2) sharing, (3) akuntabilitas, (4) koherensi kebijakan, (5) daya saing, dll. Praktik kolaborasi di organisasi pemerintah berhasil tidaknya dipengaruhi oleh kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. CPNS . Sekat-sekat birokrasi Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WoG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya lain nya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah kemudian akan  bekerja dengan satu tujuan yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. MANAJEMEN ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang  professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari  praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas : Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian P erjanjian Kerja (PPPK). Dalam  pelaksanaannya, ASN memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang harus di taati, antara lain yaitu melakukan tugas dengan jujur, cermat, melayani dengan hormat, sesuai dengan perundangundangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayan negara secara bertanggungjawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Penerapan sistem merit dalam d alam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapattransparansi dilakukan untuk menerpakanpenginformasian sistem ini baik dari sisi  perencanaan kebutuhan yang berupa dan jangkauan kepasa masyarakat maupun jaminan obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi  pemerintah mendapatkan pegaway yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pengelolaan ASN Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif efektif dan efisien tersebut diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan “keamanan‟ dan “kenyamanan‟ bagi individu yang bekerja  bekerja  didalamnya. Sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka/transparan, dan bebas dari kepentingan politik/individu/kelompok tertentu. Kondisi ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan  berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi. Manajemen PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 24 meliputi:  penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan.