Rangkuman Materi Latsar-2

----- PELAYANAN PUBLIK -----

Rivalitas  Rivalitas  berarti sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan pemanfaatan  oleh orang lain.

Pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Golongan III : Perka LAN 17/2017 tentang perubahan N0 21 tahun 2016 2016

1. Konsep dan Prinsip Pelayanan Pelayanan Publik 1. Menurut UU no 5 tahun 2014 tentang A SN, PNS sebagai sebagai ASN berl andaskan a. b. c. d. e.

Nilai-nilai dasar Kode etik dan kode perilaku Komitmen, integrasi moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas Profesionalisme jabatan

a. b.

2. Fungsi dan tugas ASN menurut UU no 5 tahun 2014: a.

Melaksanakan kebijakan publik, yang dibuat oleh Pejabatan Pembinan Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

b. c.

8. Pergeseran status barang

9. Paradigma pelayanan Publik a.

3. Pesyaratan menjadi PNS yang profesional: a. b. c. d. e.

b.

Mengambil tanggung jawab Menunjukkan sikap mental positif Mengutamakan keprimaan Menunjukkan kompetensi Memegang teguh kode etik

c.

4. Pengertian Pelayanan Publik a.

Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yg dilaksanakan instansi pemerintah (pusat dan daerah) dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat – masyarakat – LAN,1998 Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan – keberhasilan  – Departemen dalam negeri Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disedakan disedakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik  – Undang-Undang no 25 tahun 2009 Merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsun g sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan - Lovelock (1991) Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan  –KepmenPANRB  –KepmenPANRB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

b.

c.

d.

e.

KESIMPULAN:

5. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b.

c.

Dasar pemikiran 1. Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat. 2. Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara. 3. Norma/Dasar hukum hubungan Masyarakat dengan Negara Karakter 1. Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Penguatan dan Memperbaharui Undang-Undang Sektor Maksud dan Tujuan 1. Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara. 2. Batas yang yang jelas antara hak dan kewajiban, wewenang, larangan. 3. Sistem yang layak dan perlindungan masyarakat masyarakat

6. Pelayanan publik penting, karena selain memperkuat demokrasi, juga mengakkan hampir seluruh hak asasi manusia. Siklus pelayanan publik  dimulai saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system   dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya   sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. 7. Cara membedakan barang/jasa publik dan privat: Pembeda Berdasarkan penyedia Cara konsumsi Keputusan politik

Old Public Administration (